ESKALASI TINDAKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HANNAH ARENDT

20

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 7, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 20–31

ESKALASI TINDAKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HANNAH ARENDT Maksimilianus Jemali Program Studi Teologi STKIP St. Paulus Ruteng, Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng-Flores 86508 e-mail: [email protected]

Abstract: Escalation of Political Action in the Philosophical Perspective of Hannah Arendt. Man is a political creature whose existence can not be separated from its nature as a figure who always coexists with others. Humans have always endeavor to get out of the personality to the community. In real community, a variety of events will occur either constructively or destructively. Political action may produce wellbeing (constructive), but on the other side it could destroy humanity itself (destructive). Because many events happen, many perspectives appears as well. Hannah Arendt is a philosopher who seeks to reflect the context of political action in his day and also analyzes the condition of totalitarianism which alienated his existence and society. Intellectual efforts he made was able to bring so many perspectives that raised public awareness, mainly regarding the actions in politics. This article seeks to review the ideas of Hannah Arendt about political action. Keywords: action, politics, totalitarianism Abstrak: Eskalasi Tindakan Politik dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt. Manusia adalah makhluk politik yang eksistensinya tidak terlepas dari kodrat natural sebagai figur yang selalu berada bersama yang lain. Manusia selalu memiliki ikhtiar untuk keluar dari personalitas kepada komunalitas. Dalam realitas komunalitas, akan tampak berbagai peristiwa; entah itu yang konstruktif maupun destruktif. Tindakan politik bisa saja menghasilkan kesejahteraan bersama (konstruktif) tetapi di sisi lain politik bisa menghancurkan humanitas itu sendiri (destruktif). Karena terjadi banyak peristiwa, maka muncul juga banyak perspektif. Hannah Arendt adalah seorang filsuf yang berusaha merefleksikan konteks tindakan politik pada zamannya dan juga menganalisis kondisi totalitarianisme yang mengalienasi eksistensinya dan masyarakatnya. Upaya intelektual yang dibuatnya ternyata mampu menghadirkan begitu banyak perspektif yang menyadarkan publik terutama berkaitan dengan tindakan dalam berpolitik. Kata Kunci: tindakan, politik, totalitarianisme

PENDAHULUAN

Filsafat perlu mengartikulasikan apa yang terjadi dalam konteks. Dengan kata lain, filsafat dan konteks merupakan dua sisi mata uang yang tidak akan terpisahkan. Filsafat menunjukkan identitas kritis dan inovatifnya. Filsafat bertugas mencerahkan realitas yang sama di tengah konteks yang kompleks dan terkadang menggelisahkan. Hannah Arendt, sebagai salah satu pemikir filsafat politik, berupaya menganalisis realitas politik yang menghimpit eksistensinya dan juga eksistensi bangsanya. Upaya kritis yang dikonstruksinya serentak memotivasinya untuk berpikir lebih kritis dan militan. Kapasitas militansinya tampak dalam

Politik merupakan ruang penuh tawaran dan orientasi. Multitawaran yang disuguhkannya selalu mengstimulasi banyak orang untuk turut berpartisipasi secara intensif di dalamnya. Intensitas partisipasi tidak hanya tereksplisitasi dalam ranah intelektual (analisis-analisis dan diskusi) tetapi juga dalam konteks praksis. Pergulatan intelektual konteks politik juga mendapat responsibilitas dari para filsuf dengan multiperspektif dan multiinterpretasi dari masing-masingnya. Filsafat berikhtiar mencerna secara spesifik dinamika politik dan memformulasikan makna trasformatifnya bagi kepentingan publik. 20

Jemali, Eskalasi Tindakan Politik ...

pembentukan gagasan-gagasan konstruktif. Gagasangagasannya adalah senjata ampuh untuk merobohkan totalitarianisme, terorisme, diskriminasi, kekerasan, dan sebagainya dan serentak mengedepankan demokrasi, solidaritas, respek terhadap hak-hak asasi manusia, dan public sphere (ruang publik) yang memungkinkan setiap orang bersuara dan suaranya didengarkan oleh para pengampu kebijakan. Penghargaan terhadap ruang publik senantiasa menjiwai seluruh kiblat dan dinamika dalam berpolitik. Secara spesifik, penulis membedah pemikiran filsafat politik Hannah Arendt khususnya tentang tindakan politik. MENGENAL HANNAH ARENDT DARI SISI BIOGRAFIS Untuk memahami gagasan politik Hannah Arendt, kita perlu tahu sisi biografisnya. Catatan biografis dan karya-karya Hannah Arendt dirangkum penulis berdasarkan deskripsi biodata Arendt dalam buku-bukunya (cover belakang), seperti dalam (Arendt, 1985; Arendt, 1973; Arendt, 1958; d’Entrèves, 2003; Jemali, 2006: 131–132). Hannah Arendt lahir di Hannover, Jerman, 14 Oktober 1906. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Paul dan Martha (Cohn) Arendt. Masa kecil Arendt banyak diwarnai oleh duka cita, teror, dan ketidakbahgiaan. Eksistensinya dan keluarganya sebagai orang Yahudi membuat hidupnya diliputi kegelisahan dan ketakutan. Arendt dan keluarganya selalu menjadi sasaran dan target genocide Nazi. Dampak dari kegelisahannya adalah ketidakbebasan untuk mengapresiasikan secara total sifat-sifat masa kecilnya. Saat masih berusia 7 tahun, Arendt harus mengalami pengalaman tapal batas yaitu ayahnya meninggal dunia karena sakit. Karena situasi yang didominasi oleh teror dan intimidasi, Arendt dan ibunya beberapa kali berpindah tempat tinggal. Dari Hannover, mereka ke kDnigsberg dan kemudian ke Berlin. Di saat usianya menginjak 13 tahun, ibu dari Hannah Arendt menikah lagi dengan Martin Beerwald yang memiliki dua putri yaitu Eva dan Clara Beerwald. Keputusan yang diambil ibunya ini membuat Arendt bertambah gelisah dan bingung. Dia gelisah dan bingung karena ibunya harus memberikan perhatian kepada ayah barunya yang sebelumnya tidak ia kenal dan juga karena kedekatan Eva dan Clara dengan ibunya. Dia berpikir bahwa ibunya tidak akan memperhatikan kehidupannya seperti sebelumnya.

21

Menjadi seorang Yahudi membuat Arendt diliputi suasana gamang. Gamang bukan saja karena ancaman teror dan intimidasi fisik dari Nazi tetapi juga karena tidak adanya ruang untuk mengapresiasikan gagasan filosofisnya secara bebas. Apalagi pemerintah Hitler dan Nazi waktu itu mengontrol secara absolut publikasi pers dan berusaha mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor kepentingan mereka. Tulisan-tulisan para filsuf bisa dipublikasikan sejauh itu menguntungkan mereka. Arendt merasa kehabisan energi karena dipaksa untuk menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam dirinya (Etinger, 2003:234). Setelah menamatkan pendidikan dari sekolah tinggi KDnigsberg tahun 1924, Arendt memulai studi teologi di bawah asuhan Rudolf Bultmann di Universitas Marburg. Ia menekuni filsafat, teologi, bahasa Yunani dan Latin. Di universitas yang sama, dia bertemu dengan Martin Heidegger, seorang filsuf eksistensialis. Awalnya Heidegger adalah teman diskusi filsafatnya tetapi kemudian menjadi kekasihnya. Dalam sepucuk surat yang tidak pernah terkirim ke Heidegger, Arendt menulis, ”Heidegger adalah orang kepada siapa saya akan selalu berlaku setia dan tidak setia, dan dalam kedua situasi tersebut saya akan tetap mencintainya.” Salah satu karya besar Heidegger Sein und Zeit (Being and Time) turut menginspirasi dan memotivasi minat Arendt terhadap filsafat eksistensialisme. Hubungan in terputus ketika Arendt melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg. Di Heidelberg, dia mendapat bimbingan spesifik dari Karl Jaspers. Berkat tuntunan Jaspers, Arendt dapat menyelesaikan disertasinya tentang konsep cinta dalam pemikiran St. Agustinus. Tahun 1929 Arendt bertemu Gunther Stern, seorang filsuf Yahudi. Karena kapasitas intelektual yang brilian dan kualitas fisiknya yang menarik, Arendt jatuh cinta kepada Stern dan menikah dengannya pada bulan September 1929. Pada tahun yang sama, dia berhasil menyelesaikan disertasinya tentang ide cinta dalam perspektif St. Agustinus dan berhasil meraih gelar doktornya di usia sangat belia, 22 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, dia melanjutkan keterlibatannya dalam politik Yahudi dan Zionis yang telah dimulainya sejak 1926. Karena terancam oleh teror Nazi, dia melarikan diri ke Paris pada tahun 1933, tempat dia bertemu dan berteman akrab dengan Walter Benjamin dan Raymon Aron. Tahun 1936, dia bertemu Heinrich Blûcher, seorang pelarian politik Jerman. Tahun 1939, Arendt

22


menceraikan Stern dan tahun 1940 menikahi Blûcher. Tahun 1941, Arendt dan Blûcher melarikan diri ke Amerika Serikat setelah pecah perang dunia II dan penangkapan serta penjeblosan besar-besaran orangorang Yahudi ke dalam kamp. Tahun 1970 Blûcher meninggal dunia sedangkan Hannah Arendt sendiri meninggal pada tanggal 4 Desember 1975. KARYA-KARYA HANNAH ARENDT Tulisan-tulisan kritis-filosofis yang dihasilkan Hannah Arendt tidak terlepas dari konteks masyarakatnya. Konteks dan refleksi kritis selalu korelasional. Bahkan refleksi kritis dapat membuka horison baru dalam realitas konteks. Konteks menginspirasinya untuk melakukan sesuatu yang konstruktif. Konstruksi filsafat politiknya mengindikasikan protesnya terhadap berbagai kebijakan dalam pemerintahan bangsa Jerman (Hitler dan rezim Nazi) yang tidak menghargai minoritas, tidak responsif terhadap keadilan serta maraknya kontinuitas pembantaian terhadap sesama manusia. Tindakan ini serentak meminimalisasi eksistensi humanitas. Suasana damai tidak mendapat ruang yang cukup untuk dinikmati. Hannah Arendt juga secara radikal melakukan protes terhadap legalisasi tindakan kekerasan. Kekerasan yang menyata dalam peristiwa genocide/ holocaust meninggalkan goresan luka historis yang sulit untuk dilupakan. Arendt menuangkan gagasan-gagasan kritisnya lewat berbagai tulisan-tulisannya. Dia yakin bahwa kekuatan kata-kata mampu mempengaruhi opini publik serta mengarahkan publik untuk keluar dari keterbelengguan dan ketertindasan. Tahun 1946 Arendt menerbitkan What is Existenz Philosophy? Tahun 1951 The Origins of Totalitarianism yang mulai ditulis semenjak 1944, diterbitkan. Buku ini bercerita tentang Nazisme yang ditelusuri dari sisi historis dan elemen-elemen subyektif. Elemenelemen tersebut adalah soal kekuasaan, konsep identitas dan komunitas, karakter moral dan emosional fenomena manusia. Arendt tidak pernah mempercayai teori bahwa Nazisme terjadi karena ulah individu Hitler yang mempunyai kelainan jiwa. Ia selalu mengembalikan penjelasannya kepada persoalan politik imperialis, pemikiran rasis, dan adanya alienasi dunia. Arendt menerbitkan The Human Condition dan Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess pada tahun 1958. Tahun 1959 dia menerbitkan Reflections of Little Rock. Tahun 1961 Arendt menerbitkan Beetwen Past and Future, dan melakukan

perjalanan ke Yerusalem untuk meliput pengadilan Adolf Eichmann untuk surat kabar The New Yorker. Tahun 1963 Arendt menerbitan refleksi-refleksi kontroversialnya tentang pengadilan Adolf Eichmann (seorang tokoh penting Nazi yang terlibat dalam proyek holocaust) di surat kabar The New Yorker dan kemudian dalam bentuk buku yang berjudul Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Pada tahun itu juga dia menerbitkan On Revolution. Di dalam karyanya ini, dia melihat secara mendalam apa yang disebut dengan selfhood (diri) dalam pergerakan liberal untuk memperlihatkan bahwa sentiment-sentimen pribadi mengkorupsi konsep kebebasan. Dalam pembahasannya, Arendt mengkontraskan dua pemikiran revolusi yaitu pemikiran Revolusi Perancis dan Amerika. Ia tertarik pada pemikiran revolusi Amerika yang berangkat dari kemiskinan dan komitmen rakyatnya untuk membuat Amerika menjadi teratur dengan mendasarkan diri pada ketaatan hokum. Ini menurutnya berbeda dengan revolusi Prancis yang berangkat dari keinginan untuk memberontak pada rezim yang ada sehingga mengakibatkan kaos dan penindasan. Pada tahun 1968 Arendt menerbitkan Men in Dark Times. Tahun 1970 Arendt menyampaikan seminarnya tentang ”filsafat Penilaian Kant” di New School (Amerika) yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Reflections on Kant’s Political Philosophy, 1982. Tahun 1971 dia menerbitkan Thinking and Moral Considerations dan Crises of The Republic pada tahun berikutnya. Tahun selanjutnya dia mengerjakan proyek penulisan tiga jilid The Life of The Mind. Jilid I dan II yang berjudul Thinking and Willing mendapat banyak penghargaan. Pada jilid pertama, Arendt membahas persoalan Thinking (berpikir) dengan analisa fenomenologi, aktivitas mental berpikir, ekspresi dan tindakan. Pertanyaan yang menjadi fokusnya adalah ”Apa yang disebut dengan berpikir? Dan dimanakah kita berada dalam ruang dan waktu saat kita berpikir?” dalam menjawabi pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia mengulasnya dalam dua bagian. Pada bagian pertama ia mengulas persoalan-persoalan Being and Appearance (Ada dan Penampakan). Pada bagian kedua ia mengulas soal kehendak. Kehendak baginya sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk memikirkan masa lalu dan masa depan. Arendt meninggal pada saat ia baru saja mulai menggarap karyanya yang ketiga dan terakhir, Judging (Arendt, 1985; Arendt, 1973; Arendt, 1958; d’Entrèves, 2003; Jemali, 2006:131–132).


KONSEPSI FILOSOFIS ARENDT TENTANG TINDAKAN POLITIK Refleksi selalu berkaitan dengan konteks. Refleksi dan konteks saling melengkapi. Keduanya tidak saling mengeliminasi atau mengambil posisi yang subordinatif. Dalam realitas, banyak orang keliru menganalisis realitas yang terjadi karena adanya tendensi politis atau intervensi dari orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Masyarakat sengaja diarahkan sedemikian supaya mereka dapat memiliki refleksi dan persepsi yang sama terhadap konteks. Hitler dan rezim Nazi berusaha membawa rakyat Jerman kepada suatu identitas nasionalisme yang tidak hanya membangkitkan semangat kebangsaan tetapi juga menumbuhkan agresivitas untuk mempersatukan rakyat Jerman dalam atmosfer stabilitas dan harmoni tetapi lebih mengarah kepada pembunuhan dan pemusnahan secara radikal ras lain. Sebagai seorang intelektual kritis Hannah Arendt berusaha menganalisis konteks hidupnya dan juga kondisi totalitarian yang mengalienasi eksistensinya dan masyarakatnya. Upaya intelektual yang dibuatnya ternyata mampu menghadirkan begitu banyak perspektif yang menyadarkan publik terutama berkaitan dengan tindakan dalam berpolitik, totalitarianisme Hitler dan rezim Nazi serta HAM. Konteks yang menyertai totalitarianisme adalah penyanjungan sifat keras yang meremehkan cinta kasih manusia. Sifat keras ini memungkinkan manusia memperoleh kekuasaan yang absolute, seperti Zoroaster berkata kepada para muridnya: ”Berkerashatilah, jangan beriba, maka Anda dapat berkuasa.” (Benda, 1999: 95). Pikiran-pikiran inovatif yang ditawarkan Arendt berupaya mengubah sifat keras itu dengan cinta kasih. Analisis yang dibuat Arendt terhadap karakter pemerintahan Hitler sangatlah mendalam. Sistem totalitarian yang dibentuk Hitler sama sekali baru karena hamper mengganti semua bakat individu yang paling baik. Pengabdian setiap orang tidak diperhatikan dan bukan menjadi tolok ukur utama. Orangorang sinting dan tolol yang kurang inteligensia serta kreativitaslah yang merupakan jaminan loyalitas (Arendt, 1985:37). Tindakan Komponen-Komponen Prinsipil Tindakan Pada bagian ini penulis lebih berkonsentrasi pada konsepsi Hannah Arendt tentang tindakan yang memiliki korelasi dengan intensi politik. Arendt

23

menekankan tindakan sebagai simbol utama karakter manusia dan jaringan relasi antarmanusia yang disokong oleh interaksi komunikatif. Dua komponen utama teori tindakan politik Arendt adalah kebebasan dan pluralitas. Elemen-elemen yang termaktub dalam pluralitas adalah ruang publik dan privat, ucapan, penyingkapan dan kekuasaan (d’Entrèves, 2003: 109–110). Kedua elemen utama ini merupakan basis tindakan dalam kehidupan berkomunitas dan juga menjadi kekuatan dalam pola interaksi antara individu. Hannah Arendt berusaha membahasnya secara detail untuk meredam pengaruh totalitarianisme Hitler dan Nazi yang menyingkirkan kedua fitur tindakan ini. Pertama, kapasitas kebebasan yang berawal dari fenomena natalitas. Kebebasan merupakan komponen yang signifikan dalam kehidupan manusia. Kebebasan sangat membantu manusia dalam menghadapi realitas dunia modern yang penuh dengan berbagai persoalan. Arendt melihat bahwa kebebasan adalah kapasitas untuk memilih perlbagai alternatif yang ditawarkan modernitas. Kebebasan akan terpasung tatkala ada pemaksaan oleh pihak lain untuk memilih alternatif yang mungkin sesuai dengan intensi orang lain tersebut. Kebebasan adalah kapasitas untuk memulai, mengawali sesuatu yang baru dan juga merupakan suatu tindakan tak terduga yang diberikan kepada manusia sejak dilahirkan. Hal ini bertolak dari fakta kelahiran manusia sebagai kondisi bagi munculnya kebaruan. Fenomena natalitas ini menarik untuk dikaji terutama dalam kapasitas manusia untuk berinisiatif. Inisiatif para praktisi politik semestinya mampu melahirkan sesuatu yang baru yang dapat membawa keuntungan bagi publik. Menurut Arendt, tindakan merupakan realisasi dari kebebasan. Oleh karena itu tindakan seseorang tidak terlepas dari usahanya memaknai kebebasannya. Dalam kebebasannya seseorang berusaha untuk membaharui diri. Kebebasan berakar dalam fenomena kelahiran manusia yang dimaknai sebagai representasi dari perkenalan baru dengan sesuatu yang baru di dunia (d’Entrèves, 2003:113). Arendt menyatakan bahwa permulaan baru yang inheren dalam kelahiran bisa membuat dirinya betah di dunia. Dan, sebagai pendatang baru, ia memiliki kapasitas untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu bertindak. Tindakan dalam konteks politik berarti bersedia untuk menggerakkan. Hakikat menggerakkan adalah sesuatu yang tidak terduga. Individu mempunyai keberanian untuk keluar dari eksklusivitas dirinya dan dengan keberanian pula menciptakan ruang publik untuk kepentingan kepentingan bersama.

24


Kebebasan memiliki implikasi sosial. Dalam hal ini kebebasan selalu berhubungan dengan tindakan individu yang melakukan relasi atau kontak dengan orang lain. Kebebasan tidak terisolir dari orang lain. Yang menjadi atensi adalah bagaimana kebebasan itu dilimitasi oleh kebebasan orang lain. Keduanya perlu saling memperhatikan dan menjaga kualitas kebebasannya. Karena itu tindakannya perlu berbasiskan kesadaran dan tanggung jawab personal terhadap manusia lain yang ko-eksistensial dengannya. Dalam konteks ini, ruang publik diidentikkan dengan ruang kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sosial-politik, kebebasan pers, kebebasan berpikir atau beropini atau kebebasan berkumpul (democratic liberties). Kebebasan menjadi syarat bagi perwujudan kesempurnaan eksistensi. Namun, di sisi lain, Arendt juga mengakui bahwa kebebasan pada hakikatnya terbatas. Kendatipun terbatas, ruang kebebasan memungkinkan publik terlibat aktif dalam proses politik. Dalam hal ini, publik tidak lagi berada pada posisi terpenjara tetapi senantiasa memiliki keleluasaan untuk mengapresiasikan apa yang menjadi kehendak bersama. Kedua, pengaktualisasian kondisi pluralitas manusia. Salah satu tendensi dari pluralitas adalah adanya ruang perbedaan dan persamaan hak dari setiap individu yang melakukan interaksi dalam komunitas publik. Setiap orang memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Karakter pluralitas ini memberi ruang yang cukup komprehensif untuk bertindak dan berhubungan dengan orang lain sesuai dengan kapasitas yang khas dan khusus serta membuka kontribusi yang lebih luas dalam konteks tindakan yang sangat kompleks. Kalau politik dijadikan pasar di mana para politisi adalah pengusaha sedangkan pemilih adalah konsumen maka kemungkinan besar terjadi penghapusan pembedaan ruang publik dan ruang privat. Banyak politisi yang mengutamakan ruang privat untuk mencapai kemapanan dan kekayaan yang serentak pula mengabaikan kepentingan politik publik. Tindakan yang muncul menunjukkan gejala primodialisme, sektarianisme, dan pragmatisme. Tindakan pragmatis melihat hasil sebagai parameter dasar dan cenderung mengabaikan proses politik (d’Entrèves, 2003:243–244). Ruang publik dipasung oleh kebohongan, rekayasa, dan juga kekerasan serta hilangnya keprihatinan terhadap dunia bersama. Totalitarianisme muncul karena tidak adanya respek dan responsibilitas terhadap dunia bersama.

Ketiga, penyingkapan melalui ruang artikulasi: identitas personalitas yang khas. Tindakan yang dilakukan oleh manusia perlu diartikulasikan dalam bentuk ucapan yang berdaya revelatoris. Ucapan sangat membantu kita untuk merealisasikan apa yang menjadi tindakan kita. Tindakan tanpa ucapan akan akan menjadi tak berarti sehingga tidak bisa selaras dengan tindakan orang lain sedangkan ucapan tanpa tindakan akan kehilangan makna yang seharusnya kita konfirmasikan kepada orang lain. Dalam tindakan, seseorang mempromosikan siapa dirinya yang memiliki personalitas yang khas. Penerimaan pluralitas dapat menentukan kualitas penyingkapan melalui ucapan dan tindakan. Penyingkapan para politisi, misalnya, merupakan sesuatu yang signifikan karena pada saat itu ia disaksikan dan didengar oleh orang lain. Mereka dapat menunjukkan maksud dan tujuan aksi, visi serta misi politiknya. Bila dalam tindakan itu para politisi tetap menyembunyikan identitas serta visi politik, maka dia tidak transparan terhadap publik. Tindakan sebagai permulaan terkait dengan aktualisasi kondisi natalitas manusia sementara ucapan terkait dengan aktualitasi kondisi pluralitas manusia. Kondisi ini menjadi dasar dari kehidupan sebagai sesuatu yang khas dan unik di antara yang sama (Haryatmoko, 2003:132). Dua Model Tindakan Hannah Arendt mengidentifikasi tindakan sebagai model aktivitas manusia yang memperlihatkan identitas dan eksistensinya. Tindakan mengesplisitasikan siapa manusia itu dan bagaimana manusia menunjukkan dirinya. Dalam hal ini tindakan selalu berhubungan dengan dunia yang berada di luar subyek. Arendt menyebut penyingkapan identitas individu di hadapan subyek yang lain serentak menghadirkan komponen ekspresif dan komunikatif. Pertama, model tindakan ekspresif. Model tindakan ekspresif melihat politik sebagai penampakan perbuatan besar dan baik seperti mengucapkan kata-kata mengesankan sebagai penyingkapan identitas khas seseorang. Ruang publik dikarakterisasi sebagai suatu latar diskursif di mana individu mendapatkan identitas publik dan membentuk hubungan timbal balik dan solidaritas (d’Entrèves, 2003:160). Hubungan timbal balik yang berujung pada solidaritas membutuhkan seni dan kekuatan rasa. Model ini seringkali dipraktikkan oleh para pemimpin politik terutama ketika berhadapan dengan rakyat yang tertarik pada ekspresi atau gaya bicara


para pemimpin. Ekspresi kata yang dikeluarkan oleh para pemimpin dirasa sebagai suatu ungkapan politik yang paling diharapkan dan mampu menggetarkan jiwa. Sering juga diklaim sebagai upaya untuk menambah semangat patriotisme dan nasionalisme. Oleh karena itu tak jarang seorang pemimpin menyampaikan kata-kata indah atau jargon verbalistik untuk mendapat pengakuan dari publik. Adolf Hitler adalah salah seorang pemimpin yang menekankan gaya ekspresif dalam politiknya dengan melakukan rally dan berorasi di kota-kota Jerman. Tindakan yang dibuat Hitler ini dianggap berhasil karena mampu menarik hati rakyat Jerman untuk semakin radikal terhadap nasionalismenya dan dengan penuh ambisi menghancurkan ras-ras yang telah mengalahkan mereka dalam perang. Tindakan ekspresif ini tampak juga dalam kewibawaan dan pembawaan seorang pemimpin dalam berpolitik. Kewibawaan yang diekspresikannya menjadi takaran kekuatan politiknya. Termasuk dalam hal ini adalah kewibawaan dalam menggunakan kekuasaan untuk menaklukkan kekuasaan lain yang tidak sepaham dengan ekspresi kekuasaannya. Tindakan ini menyata ketika Hitler berkuasa di mana kewibawaan pemimpin dan negara mendapat penekanan yang sangat kuat. Kedua, model tindakan komunikatif. Ruang publik selalu mendapat penekanan yang khusus dari Hannah Arendt. Dalam ruang publik selalu ada interaksi yang disertai dengan kebebasan dan pluralitas. Dalam tataran komunikatif, individu-individu berusaha untuk saling terbuka satu dengan yang lain dan juga bersedia menerima kehadiran individu lain dalam kehidupannya (d’Entrèves, 2003:160). Ruang publik di sini tidak hanya dibatasi atau dispesifikasikan pada bagaimana menjejali eksistensi manusia dalam konteks topografis. Dimensi yang ditilik secara spesifik dan signifikan adalah kualitas interaksi yang terjadi antarpribadi. Setiap individu keluar dari tembok dirinya dan membiarkan dirinya bersama orang lain mengalami realitas yang berkembang dalam ruang publik. Politik Arendt melihat politik sebagai bagian yang tidak bisa dilepaspisahkan dari kehidupan publik. Tindakan politik berupaya untuk membangun kondisi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, tindakan politik selalu membutuhkan partisipasi dan solidaritas dari setiap warga negara. Partisipasi dan solidaritas selalu dibarengi dengan penghargaan

25

hak-hak, kebebasan beropini dan kritisisme profetik terkait berbagai kebijakan yang dihasilkan. Tiga Fondasi Sentral Ruang Politik Publik Arendt menyebut tiga fondasi sentral ruang politik publiknya yaitu konstruksi politik publik secara umum, sifat spasial kehidupan politik publik dan diferensiasi kepentingan publik dan privat (d’Entrèves, 2003: 238–245). Pertama, konstruksi politik secara umum. Menurut Arendt politik merupakan pencapaian kultural yang memungkinkan individu mengapresiasikan kebebasannya dan menciptakan dunia yang mengembangkan tindakan politik yang bebas. Lebih jauh, politik selalu menjadi kreasi artifisial, hasil tindakan dan ucapan dan bukan watak alam atau ciri bawaan yang dimiliki oleh semua manusia (d’Entrèves, 2003:238). Penekanan pada artifisialitas politik membawa beberapa konsekuensi penting. Arendt menekankan bahwa prinsip persamaan hak politik bukanlah atribut natural manusia. Ia merupakan atribut artifisial yang dimiliki seseorang ketika dia memasuki ruang publik. Mereka yang telah kehilangan hak-hak politik dan sipilnya oleh rezim Nazi tidak bisa mempertahankan diri sendiri dengan menggunakan hak-hak alami mereka; sebaliknya, setelah mereka dikeluarkan dari lembaga politik mereka tidak memiliki hak apapun (d’Entrèves, 2003:238). Hak untuk memiliki hak politik akan dimiliki seseorang kalau memasuki komunitas politik yang demokratis. Kedua, sifat spasial kehidupan politik publik. Spasialitas kehidupan politik publik bertolak dari fakta bahwa pelbagai aktivitas politik berada di dalam ruang publik yang memungkinkan bisa bertemunya warga yang satu dengan warga yang lain untuk saling bertukar gagasan, memperdebatkan perbedaan antarmereka dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Politik adalah persoalan orang-orang yang memiliki dunia dan ruang penampakan bersama di mana perhatian publik muncul dan terartikulasikan dari berbagai perspektif. Opini politik tidak bisa dibentuk dalam ruang privat. Opini dibentuk, diuji, dan diperluas hanya dalam konteks argumentasi dan debat publik. Opini akan muncul dimanapun manusia berkesempatan untuk berkomunikasi secara bebas dengan orang lain dan memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka. Tetapi pelbagai pandangan ini juga memutuhkan purifikasi dan representasi. Di mana

26


ada ruang publik maka pelbagai opini bisa dibentuk dan dielaborasi menjadi wacana politik yang canggih. Karena politik merupakan aktivitas publik, maka seseorang tidak akan bisa menjadi bagiannya tanpa masuk ke dalam ruang publik. Terlibat dalam politik berarti ikut serta secara aktif dalam pelbagai forum publik. Ketiga, diferensiasi kepentingan publik dan privat. Menurut analisis Arendt, aktivitas politik adalah tujuan itu sendiri. Pelibatan diri dalam tindakan politik tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesejahteraan bagi diri tetapi lebih pada merealisasikan pelbagai prinsip intrinsik kehidupan politik, seperti kebebasan, persamaan hak, keadilan, solidaritas, keteguhan, dan keunggulan. Politik adalah sebuah dunia yang memiliki nilai dan tujuannya sendiri yang direalisasikan melalui tindakan dan penilaian public (d’Entrèves, 2003:244). Dalam esainya ”public rights and Private Interests” Arendt membahas perbedaan antara kehidupan sebagai individu dan kehidupan sebagai seorang warga yang dijalaninya bersama orang lain. Kepentingan publik tidak secara otomatis berasal dari kepentingan pribadi kita. Kepentingan publik bukanlah akumulasi kepentingan pribadi atau denominator tertinggi bersama atau total kepentingan diri yang tercerahkan (d’Entrèves, 2003:244). Ia sedikit terkait dengan kepentingan pribadi kita karena ia respek pada dunia yang ada di luar diri yang telah ada ketika kita lahir dan yang akan terus ada setelah kita mati, yang menemukan pengejawantahannya dalam pelbagai aktivitas dan institusi dengan segenap tujuan intrinsiknya yang seringkali berbenturan dengan kepentingan jangka pendek dan pribadi kita (d’Entrèves, 2003:244–245). Kepentingan publik sebenarnya tidak tereduksi pada preferensi individu atau pada ide kebaikan bersama yang tidak berbeda. Ruang publik dianggap sebagai prinsip politik yang patut dihargai. Ketika seseorang berdiskusi dan menentukan persoalan kepentingan publik maka mereka membawa pelbagai pandangan yang berbeda dan juga pelbagai opini yang dibentuk dan ditransformasi, diuji dan diperluas dalam pertentangan. Namun ia tidak pernah dieliminasi atau ditransfigurasi menjadi persetujuan bulat. Kepentingan publik warga negara hanya bisa muncul dalam konteks argumentasi politik dan deliberasi kolektif. Banyak pejabat atau penguasa lebih mengutamakan kepentingan individunya ketimbang kepentingan publik. Dunia modern seringkali didominasi

oleh peperangan dan teror karena setiap orang atau kelompok tertentu berusaha untuk merebut hak dan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Kebebasan juga seringkali disalahgunakan. Kebebasan tidak lagi menjadi ruang yang member kesempatan kepada rakyat untuk berdemokrasi tetapi dipakai untuk memeras, membunuh, dan melakukan teror atau intimidasi. Korelasi Tiga Aktivitas Mental: Pikiran, Kehendak, dan Keputusan Politik Banalitas kejahatan merupakan fenomena aktual yang terjadi dalam skala besar. Kejahatan dilihat sebagai tindakan yang lumrah. Sebagai salah satu contoh, Adolf Eichmann tidak melihat tindakan politiknya sebagai bagian dari suatu tindakan kejahatan dan anarkhi. Dalam advokasinya di depan hakim, Eichmann justru melihat tindakan itu sebagai bentuk kesetiaannya terhadap prinsip Nazi. Namun, kalau melihat lebih jauh ketaatan yang dijalankan oleh Eichmann, maka tampak suatu ketaatan buta. Dia hanya mengabsolutisasi prinsip Nazi namun mengabaikan humanitas atau kemanusiaan dari mereka yang dikorbankan. Banalitas kejahatan yang terjadi dalam diri Eichmann tidak terlepas dari kebijakan politik secara umum yang berlaku untuk semua pemimpin Negara. Eichmann tidak memiliki apa yang disebut Kant sebagai enlarged mentality yaitu kapasitas untuk menginspeksi sudut pandang sendiri menurut berbagai cara pandang yang orang lain miliki. Implikasinya, orang menjadi terbiasa dengan pengklaiman normatif atas kegiatan yang rutin, seperti tampak pada Eichmann yang hanya menjadi instrumen rezim dan tidak sepenuhnya menjadi subyek yang berpikir independen (Gatum, 2004:153). Suatu latar belakang tindakan yang hadir akibat kepatuhan terhadap perintah, tekanan psikologis dan mental, serta prospek kenaikan pangkat. Hal ini menjadi sebab seseorang menjadi bebal, memposisikan segala sesuatu dengan hanya berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Pada titik ini, konsep Arendt tentang banalitas kejahatan, muncul. Banalitas kejahatan bukanlah suatu teori atau doktrin, tetapi fenomena actual tentang kejahatan dalam skala besar. Kejahatan itu tidak dapat dicari akarnya pada partikularitas keburukan atau patologi atau keyakinan ideologis si pelaku (Arendt dalam Kohn (ed.), 2003:159). Hannah Arendt melihat lebih jauh logika para pemimpin dengan memberi penekanan atau konsistensi yang jelas antara berpikir, kehendak, dan keputusan yang diambil.


Pertama, pikiran. Imannuel kant membuat distingsi antara thinking dan understanding; atau lebih tepatnya antara berpikir (thinking) dan mengetahui (knowing). Titik tolak yang dibuat Arendt tentang pikiran ini berdasarkan interpretasinya atas distingsi yang dibuat Kant. Menurutnya, pikiran memiliki kaitan dengan pemaknaan dan pengetahuan berhubungan dengan pengenalan. Mengetahui sangat dipengaruhi oleh intensi yang ingin dicapai sementara berpikir tidak pernah dipuaskan bahkan oleh jawaban-jawaban definitif yang diberikan oleh para bijak, melainkan hanya dipuaskan oleh proses berpikir itu sendiri yang secara esensial bersifat dialektis (Gatum, 2004:154). Pikiran selalu berupaya untuk meragukan afirmasi yang diakui umum, menggugat kebijakan yang sudah baku dalam aturan atau mempertanyakan berbagai hal yang sudah disetujui dalam masyarakat. Pikiran dapat memberikan pertimbangan moral pada setiap tindakan yang kita lakukan. Pikiran juga memiliki implikasi politis yang mendasari tindakan manusia dalam dunia. Aktivitas pikiran tidak bisa dilepaspisahkan dari dunia aktual. Dasanya adalah bahwa dunia merupakan obyek berpikir sekaligus tujuan dari proses berpikir itu sendiri. Oleh karena itu, pikiran selalu terbuka terhadap dunia. Pikiran yang terbuka terhadap dunia berusaha melakukan dialektika demi mencapai suatu pemaknaan terutama bagi tindakan manusia. Kedua, kehendak. Gagasan Agustinus dan Duns Scotus menjadi dasar interpretasi Arendt tentang kehendak. Agustinus menyampaikan gagasan tentang otonomi sekaligus fakta kesalingtergantungan antara tiga fakultas mental yaitu, pikiran, kehendak, dan keputusan. Masing-masing fakultas adalah substansi independen yang membentuk kesatuan mutual. Arendt sepakat dengan Agustinus yang mengungkapkan bahwa kehendak adalah ”sumber tindakan” (the spring of action), sebagai dasar tindakan itu sendiri (Bowen-Moore, 1989:88). Di sisi lain, Arendt juga mengambil filsafat kehendak Duns Scotus yang dikaitkan dengan pengalaman kontingensi. Pengalaman ini berlangsung secara spontan dan tidak terprediksikan. Orang bisa menghendaki sesuatu yang baik namun serentak pula berlawanan dengan sesuatu yang lain yang sebelumnya dikehendaki. Oleh karena itu, kapasitas kehendak adalah untuk mengafirmasi atau menegasi secara bebas. Bagi Arendt, kehendak adalah suatu potensialitas bagi tindakan (Bowen-Moore, 1989:89–90). Ketiga, keputusan. Menurut Arendt, kapasitas membuat keputusan merupakan salah satu kemampuan

27

fundamental manusia. Kemampuan ini mengafirmasi eksistensinya sebagai makhluk politik yang mampu mengarahkan dirinya dalam ruang publik (Bowen-Moore, 1989:92). Konstruksi keputusan itu selalu berkaitan dengan opsi-opsi kehendak. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada keputusan yang definitif, perlu ada evaluasi terhadap berbagai pikiran yang ditawarkan sehingga apa yang kita putuskan dapat dikonfirmasikan kepada orang lain. Karena keputusan selalu berkaitan dengan implikasi sosial maka keputusan itu harus ditetapkan secara matang terutama dalam kaitannya dengan kehidupan politik publik. Setiap keputusan politik yang diambil merupakan dampak dari kombinasi pikiran terhadap dunia nyata yang bisa dijadikan sebagai sumber kehendak dalam bertindak. KRITISISME Hannah Arendt membahas teori filsafat politiknya dalam konteks totalitarianisme Hitler dan juga peristiwa holocaust. Kedua realitas ini dianalisisnya secara tajam dan menghasilkan berbagai alternatif baru yang dapat mengembalikan tujuan politik ke arah yang sebenarnya. Margaret Donovan mengungkapkan bahwa seluruh refleksi politik yang dibuat Arendt merupakan respons dan refleksinya yang sangat mendalam terhadap peristiwa holocaust (Arendt, dalam Vecchiarelli & Stark (eds.), 1996: 143). Peristiwa ini membuka sikap antipatinya terhadap Hitler dan Nazi. Jalan yang dikhtiarkannya adalah membangun kembali tindakan politik yang didasarkan pada cinta, kebebasan dan pluralitas. Politik bukanlah arena untuk bertindak secara sewenang-wenang tetapi merupakan ruang yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengapresiasikan dirinya. Identifikasi yang dibuat Arendt ini tidak sepenuhnya diterima tentang ruang publik dan ruang privat. Ada berbagai hal yang sepertinya dilupakan Arendt. Dengan mempertahankan dikotomi yang ketat antara ruang privat dan ruang publik, Arendt melupakan hubungan yang esensial antara wilayahwilayah ini. Justru dalam konteks mordenitas berbagai isu privat telah menjadi perhatian publik. Perjuangan untuk memperoleh keadilan dan persamaan hak dalam bekerja telah meluas ke pelbagai wilayah kehidupan manusia. Kerja dan perkembangan karya seni menjadi elemen penting yang juga selalu diperhatikan dalam ruang public (d’Entrèves, 2003:14). Kendatipun gagasan Hannah Arendt menuai respek yang sangat besar dari banyak pihak, namun ada

28


juga para teoritisi politik yang memberikan catatan kritis terhadap pemikiran tindakan dan intensi politiknya. Polemik yang muncul lebih kepada substansi pemikirannya. Yang diaksentuasikan di sini adalah persoalan penilaian. Validitas penilaian hanya bisa diuji dalam ruang publik dan dalam ruang pertukaran opini yang bebas dan terbuka. Sebagaimana kesahihan suatu logika bergantung pada eksistensi dirinya, maka begitupun penilaian, agar menjadi valid ia bergantung pada kehadiran penilaian lain (Arendt, 1968:220–221). Pertimbangan kritis terhadap pemikiran Arendt dianalisis berdasarkan d’Entrèves (2003:143–158). Perspektif Kritis Martin Jay Menurut Martin, Hannah Arendt adalah seorang pengikut tradisi politik eksistensialis tahun 1920-an. Pemikiran Arendt yang memberi otonomi pada politik telah menjerumuskannya dalam bahaya estetisasi politik dan lebih dekat pada posisi yang dikenal sebagai decisionisme (d’Entrèves, 2003: 143). Kritik yang diungkapkan oleh Jay berangkat dari argumentasi politik Arendt dalam esainya, What is Existenz Philosophy? Lewat esai ini, Jay menunjukkan hubungan antara pemikiran Arendt dan pemikiran dalam tradisi politik eksitensialis tahun 1920-an di Jerman. Filsafat politik Arendt dilihat sebagai varian penawar eksistensialisme dan bukan pendukungnya. Hannah Arendt terlalu memperhatikan keunggulan bidang politik ketimbang masyarakat, budaya, ekonomi, atau agama. Politik memberi ruang penghargaan terhadap kualitas manusia dan terealisasinya kapasitas kebebasannya. Sebagai decisionisme, politik merupakan kekuatan yang tidak dapat dirintangi oleh semua batasan normatif dan instrumental. Politik merupakan kekuatan yang tidak bisa direduksi menjadi kekuatan sosial-ekonomi (d’Entrèves, 2003:144–145). Ada beberapa pertimbangan terhadap identifikasi yang diberikan oleh Jay: Pertama, identifikasi pemikiran Arendt dengan pemikiran dalam tradisi eksistensialisme lebih menekankan dua hal yaitu kehendak dan keputusan. Kehendak dilihat sebagai penggerak tindakan politik dan keputusan dilihat sebagai tindakan dari pelbagai pilihan yang ada, yang tidak dibatasi oleh prinsip atau norma. Arendt sebenarnya sangat kritis pada kehendak sebagai kemampuan tindakan politik dan tidak pernah menyatakan bahwa keputusan atau inisiatif politik yang dilakukan oleh pelaku dalam ruang publik bisa dibenarkan bagi kepentingannya sendiri (d’Entrèves, 2003:145).

Keputusan tidak terlepas dari kepentingan publik yang diakui mengikat semua anggota komunitas politik. Arendt percaya bahwa tindakan seharusnya terinspirasi oleh prinsip-rinsip publik seperti kebebasan, kehormatan, solidaritas, dan cinta sesama. Kedua, Jay membatasi perhatiannya pada esai awal Hannah Arendt yaitu ”What is Existenz Philosophy?” Namun, Jay sebenarnya sudah keluar jauh dalam memberikan penilaian terhadap Arendt. Dalam esai ersebut, Arendt tidak banya mempresentasikan teorinya. Yang dipresentasian adalah catatancatatan kritis terhadap pemikiran yang ada dalam tradisi tersebut. Leo Bolstein menjelaskan bahwa tulisan-tulisan Arendt tidak mendukung pandangan kaum eksistensialis yang mengagumi alasan-alasan yang egosentris dan melodramatis. Hannah Arendt lebih memperhatikan heroisme dan keagungan (d’Entrèves, 2003: 146). Jay juga memberi kesan bahwa konsepsi politik Arendt memiliki implikasi totalitarian karena pemisahan absolut antara tindakan politik dan instrumental (d’Entrèves, 2003:148). Namun, kalau kita lihat lebih teliti, gagasan Arendt sama sekali tidak melupakan pelbagai akibat atau negasi atas istrumentalitas. Bagi Arendt politik tidak boleh hanya dilihat sebagai tindakan instrumental atau sebagai cara untuk mencari keuntungan pribadi. Ia adalah keterlibatan aktif warga dalam semua persoalan publik, diskusi publik, penilaian dan pengambilan keputusan yang terkait dengan persoalan yang mempengaruhi komunitas politik (d’Entrèves, 2003:149). Arendt juga percaya bahwa tindakan pasti memiliki akibat. Akibat-akibat yang muncul dari suatu tidakan perlu dikontrol oleh hukum, konstitusi dan janji mutual (d’Entrèves, 2003:148). Hukum memberi perlindungan terhadap komunitas publik dari berbagai akibat tindakan yang benar. Janji mutual memberi peluang kepada publik untuk selalu mengingat apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang tidak mesti mereka jalankan dalam kehidupan publik. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi tindakan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak diinginkan. Arendt juga melihat adanya kemampuan untuk memaafkan yang membebaskan pelaku dari pelbagai akibat perbuatannya (d’Entrèves, 2003:149). Kesiapan untuk memaafkan dan dimaafkan, untuk berjanji dan memenuhinya muncul secara langsung dari keinginan untuk hidup bersama orang lain dalam mode tindakan yang lebih berguna. Jay benar ketika mencatat bahwa Arendt seringkali memahami politik sebagai aktivitas ekspresif.


Politik dilihat sebagai pertunjukan perbuatan mulia atau pengucapan kata-kata mengesankan yang dinilai dari keindahannya dan kebesarannya. Ia memperhatikan analogi yang dibuat Arendt antara politik dan seni pertunjukan. Arendt mengatakan: Artis-artis pertunjukan - penari, aktor, pemain, musisi, dan sejenisnya membutuhkan audiens untuk mempertunjukkan keahlian mereka, sebagaimana manusia membutuhkan kehadiran orang lain dimana mereka bisa tampil: keduanya membutuhkan ruang yang diatur secara publik untuk ”karya” mereka, keduanya tergantung pada yang lain untuk pertunjukannya (d’Entrèves, 2003: 150). Teater adalah seni politik par excellence; hanya ruang politik kehidupan manusia yang diubah ke dalam seni. Di sisi lain, seni memiliki intensifikasi korelasi subyektif dengan manusia dalam hubungannya dengan orang lain (d’Entrèves, 2003:150). Namun, kebesaran pertunjukan politik seharusnya dinilai tidak hanya dari segi seninya tetapi juga selalu memperhatikan kebenaran. Kebenaran dalam berpolitik tampak dalam pengakuan timbal balik dan adanya keadilan. Perspektif Kritis George Kateb George Kateb berusaha menganalisis pikiran politik Arendt dalam kaitannya dengan moralitas. Menurutnya, Arendt adalah seorang immoralis politik (d’Entrèves, 2003:151). Kateb menilai bahwa Arendt memberi teori tentang tindakan politik yang tidak terbuka terhadap moralitas. Tidak adanya penilaian moral terhadap tindakan politik menyebabkan dia terjerumus dalam pembentukan teori yang immmoral. Arendt terjatuh dalam amoralisme yang berbahaya. Ia mengatakan: ”jika amoralitas adalah salah satu jenis immoralitas, maka dalam beberapa momen kesemberonoan Arendt jelas-jelas mendukung immoralitas” (d’Entrèves, 2003:151). Gagasan yang tidak bersandar pada moralitas bisa mempengaruhi pendapat banyak orang bahwa teori tindakan politiknya mudah mengakomodasi totalitarianisme. Kateb menyalahkan Arendt karena tidak melibatkan kriteria moral dalam teorinya. Arendt juga terlalu memperhatikan model tindakan ekspresif. Ada beberapa argumentasi yang meragukan identifikasi Kateb (d’Entrèves, 2003:151–155): Pertama, Kateb telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada dimensi ekspresif dengan mengorbankan dimensi komunikatif. Fokus perhatiannya

29

ini membuatnya juga terjatuh dalam penilaan bahwa Arendt adalah seorang immoralis politik. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena Arendt sendiri mengakui bahwa tindakan muncul dari perhatian moral dan diarahkan oleh kriteria keadilan dan martabat kemanusiaan. Ia juga bertindak berdasarkan motif moral. Memang dalam The Human Condition Arendt memfokuskan perhatiannya pada unsur ekspresif tindakan yang menyata dalam apresiasi kemuliaan dan keindahan tindakan. Namun, dalam tulisan yang lain ia mengeksplisitkan komitmennya kepada prinsip-prinsip moral sembari mengartikulasikan dimensi tindakan komunikatif secara jelas. Kedua, Kateb mengungkapkan moralitas dan hakikat prinsip moral yang disubordinasikan dalam politik. Ia juga menganut moralitas absolut dan menyatakan bahwa potensi kejahatan politik seharusnya ditentang atas nama konsepsi absolut. Ia mengidetifikasi moralitas absolut dengan kebaikan moralitas Kristen. Kateb menyatakan bahwa terdapat standar absolut moralitas yang disetujui oleh semua orang, namun tidak pernah menjelaskan apakah yang membuat standar ini menjadi absolut atau dengan proses apa kita mengakui keabsahan validitas absolutnya. Arendt menentang penerapan moralitas absolut pada politik karena moralitas pada esensinya bersifat pribadi dan cenderung terdistorsi dan destruktif jika dilibatkan dalam ruang publik. Adalah sebuah posibilitas kebaikan akan hilang nilai dan karakter esensialnya. Politik seharusnya dibimbing oleh penilaian moral biasa, seperti halnya penghargaan terhadap orang lain, pertanggungjawaban diri, keadilan dan solidaritas yang tidak membutuhkan penilaian dan prinsip moral absolut. Arendt menekankan prinsipprinsip publik yang bersandar pada kekuasaan moralitas biasa untuk mengecek pelbagai tindakan pelaku politik. Secara khusus Arendt menyandarkan pemikirannya pada kapasitas kita untuk memaafkan, kekuatan kita untuk membuat dan menjaga janji, kemampuan kita untuk berpikir dan kapasitas kita untuk menilai. Tindakan selalu mengandaikan orang lain. Kita membuat penilaian dengan membayangkan bahwa ada orang lain di samping kita. Menurut Arendt, penerapan moralitas pada politik harus didasarkan pada kriteria publik guna menemukan ekspresinya bukan dalam sentimen personal tetapi dalam penggunaan kapasitas moral biasa untuk berjanji, memberi maaf, mempertimbangkan dan berpikir.

30


INSPIRASI UNTUK KONSTELASI POLITIK LOKAL Tindakan politik dalam perspektif Hannah Arendt senantiasa membuka horizon berpikir kita terutama dalam memahami konstelasi sosial politik yang menggejala dalam konteks. Konteks tragis yang menghimpit Arendt tidak menjadikannya ikut terhimpit atau mengafirmasi tindakan yang menghimpitnya tetapi dengan berani berkonfrontasi dengannya untuk mencapai kebenaran dan kebaikan publik. Berbasiskan filsafat natalitasnya, dia juga telah berinisiatif untuk melahirkan cara bertindak atau berpolitik baru yang berbasiskan pada kebebasan, ruang publik, bahasa, kekuasaan, penyingkapan, ingatan sosial, perjuangan yang benar dan adil, dan lain-lain. Ruang publik akan menjadi akomodtif atau terorganisir dengan baik kalau ada penghargaan terhadap kebebasan dan pluralitas. Untuk mewujudkan politik yang berbasiskan kebebasan dan pluralitas, manusia perlu dibebaskan dari orientasi yang melulu memenuhi ekonomi dan produksi. Politik tidak boleh disamakan dengan manajemen kepentingan kelompok tertentu. Kebebasan manusia juga tetap berpijak pada tindakan menyingkap identitas diri yang selalu memulai, berinisiatif dan menggerakkan. Manusia harus menjadi subyek yang bertanggungjawab bagi diri dan sesamanya. Dalam hal ini, orang memperhatikan kepentingan dalam dunia publik tanpa melupakan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Kekuasaan tidak lagi digunakan untuk menindas melainkan wadah yang dapat mengakomodasi atau menganyomi semua kepentingan yang baik dan konstruktif bagi banyak pihak. Realitas politik yang dituturkan Arendt menyata juga dalam konstelasi politik kita. Sebagai misal, adanya benih-benih totalitarianisme, kekerasan dan konflik antarkelompok, kurangnya kebebasan dalam berdemokrasi serta perkelahian antarkelompok yang menyebabkan korban nyawa. Mentalitas Eichmann juga masih ada dalam diri para penguasa. Mentalitas ini melihat kekerasan sebagai risiko dari perwujudan suatu sistem. Eichmann-Eichmann kecil tidak merasa bersalah atas kejahatan politik yang dilakukannya. Mereka tidak memikirkan nasib rakyat atau bertanggungjawab secara publik. Realitas politik yang pernah terjadi menuntut kita untuk mencoba belajar dari pemikiran Arendt. Kita perlu melihat tindakan politik sebagai suatu ikhtiar untuk membuka ruang terciptanya kebebasan

dan terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi. Pengalaman yang pernah terjadi pada masa lalu menuntut kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita perlu melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan ini menyata dalam berbagai bentuk, seperti melalui proses pemaknaan tindakan politik dan sejarah, tanggung jawab kaum intelektual dan pergeseran paradigma dalam berpolitik. Dari politik yang mengagung-agungkan kekerasan kepada paaradigma politik yang dilandasi cinta, kebebasan, dan solidaritas. Penulis berpikir bahwa usaha yang ditampilkan Arendt merupakan ciri khas seorang pemikir dan intelektual sejati. Seorang intelektual perlu berani meninggalkan tembok-tembok intelektualisme untuk mengambil bagian dalam persoalan rakyat (golongan populis-kritis) (Limahekin, 2000:113). Ia tidak hanya tahu mengkritik atau mempersoalkan segala sesuatu tetapi juga memberikan jalan keluar dari realitas yang dikritik. Kesadaran kritis mengapresiasi suatu keterlepasan dari kebudayaan bisu (the culture of silence, Freire, 1974:24). Dalam konteks ini, kesadaran kritis tidak mengiring masyarakat untuk menerima begitu saja setiap kebijakan tetapi perlu aktif dan bijak dalam menilai berbagai kebijakan. KESIMPULAN Pergulatan intelektual atas gagasan-gagasan kritis Hannah Arendt tentang tindakan politik merupakan pencarian yang tidak akan pernah berhenti. Konteks atau ruang dan waktu yang terus berubah senantiasa memberi warna baru untuk menilai dan mengkritisi pemikirannya. Ruang dan waktu juga memberi kemungkinan munculnya implikasi-implikasi yang berbeda. Sudut pandang yang dipakai penulis dalam upaya memahami pemikiran tindakan politiknya merupakan salah satu interpretasi dari sekian interpretasi yang muncul. Sebab tindakan politik selalu terbuka untuk ditafsir oleh pembaca dengan pelbagai latar belakang pemikiran dan kondisi kehidupan yang selalu berubah. Bercermin pada pemikiran tindakan politik Hannah Arendt, budaya politik harus dibangun dalam kerangka politik dialog, pluralitas, dan kesetaraan. Kesetaraan memungkinkan politik menjadi gelanggang yang kompetitif, yaitu ketika setiap orang memiliki kesempatan yang relatif sama untuk menunjukkan suatu pilihan tindakan politik. Kesetaraan juga memberi probabilitas yang lebih besar bagi orang untuk dapat mewujudkan kehendaknya ketimbang manakala orang berada dalam kungkungan dominasi.


Gagasan filsafat politik Hannah Arendt membuka horizon berpikir kita tentang tindakan politik. Tidak dapat disangkal kalau dalam praksis, tindakan politik selalu diwarnai atau diboncengi oleh tindakan kekerasan dan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan publik. Namun, yang diharapkan adalah perubahan yang menjamin terwujudnya kebebasan dalam berdemokrasi atau dalam pilihan-pilihan tindakan. Dalam bidang publik batas-batas kebebasan mesti disepakati agar ia tidak terjerembab menjadi kebebasan negatif yang justru dapat menjadi ancaman bagi esensi kebebasan itu sendiri. Wilayah publik selalu mengandaikan tanggung jawab manusia dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, amat penting memberi substansi etis pada kekuasaan, terutama kekuasaan politik. Tanpa muatan etis, politik dapat jatuh melulu sebagai penyelenggaraan kekuasaan yang bermakna dominatif atau penguasaan yang satu atas yang lain. DAFTAR RUJUKAN Arendt, H. 1985. Totalitarianism. Part There of The Origins of Totalitarianism. New York: A Harvest Book. ______. 1973. On Revolution. Great Britain: Penguin Books. ______. 1958. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press.

31

______. 1968. Between Past and Future. New York:Viking Press. ______. 2003. ”Thinking and Moral Considerations”, dalam Jerome Kohn (ed.) Responsibility and Judgment. New York: Shocken Books. ______. 1996. Love and Saint Augustine. dalam Joanna Vecchiarelli & Judith Chelius Stark (eds.). Chicago: The University of Chicago Press. Arivia, G. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis.Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Benda, J. 1999. Pengkhianatan Kaum Cendikiawan, Terj. W.P Arifin. Jakarta: Gramedia. Bowen-Moore, Patricia. 1989. Hannah Arendt’s Philosophy of Natality. New Hampshire: The Macmillan Press LTD. Etinger, E. 1995. Hannah Arendt and Martin Heidegger. London: Yale University Press. Freire, P. 1974. Education for Critical Consciousness. London: Sheed and Ward. Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas. Passerin d’Entrèves, M. 2003. Filsafat Politik Hannah Arendt. Terj. M. Shafwan, Yogyakarta: Qalam. Gatum, A.M. ”Terorisme dalam Konteks Kekerasan Global-Tinjauan Kritis Konsep Filosofis Hannah Arendt”, dalam VOX, seri 49/1/2004, pp. 151–153. Jemali, L. ”Konsepsi Hannah Arendt tentang Tindakan Politik”, dalam VOX, seri 51/3-4/2006, pp. 131–132. Limahekin, B. ”Kekuatan Idealisme dalam Gerakan Mahasiswa”, dalam VOX, seri 44/1:2/2000, p.113.

ESKALASI TINDAKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HANNAH ARENDT

Recommend Documents