PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
OLEH :
NAMA
: MELLY HERIAWATI SIMANIHURUK
NPM
: 09510050
JURUSAN : AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 2013 0
ABSTRAK SKRIPSI
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi. Pemerintah Kota Medan sudah menyajikan Laporan Keuangan dan salah satu unsur Laporan Keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penulis menganalisis penyajian LRA Pemerintah Kota Medan untuk mengetahui Penerapan Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip- Prinsip, Pengakuan dan Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, maka penulis memilih judul skripsi ini, yaitu” Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.” Dari penelitian ini, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu “Apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?” Setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan baik dilihat dari : 1. Penerapan Basis Akuntansi, dimana basis yang digunakan basis kas; 2. Karakteristik Kualitatif, dimana informasi yang digunakan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dalam memenuhi kualitas yang dikehendaki; 3. Prinsip-Prinsip, dimana menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar; 4. Pengakuan, dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah; 5. Pengukuran, dimana pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupiah sudah memadai dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang diberikan adalah agar Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap dipertahankan supaya mempermudah untuk mengetahiu evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggarannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan
judul
:
“PENERAPAN
PERNYATAAN
STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan kewajiban penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1, program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas HKBP Nommensen Medan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda Marilam Simanihuruk dan Ibunda Pintani Sagala yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan kesabaran yang tulus, serta untuk doa, nasihat dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada saudara/saudari penulis, Bang Lamro Simanihuruk dan Keluarga, Kakak saya Erdiana Simanihuruk,dan Bunganda Simanihuruk serta Bang Aldy Sinaga, segala nasihat dan doa yang sangat berarti, serta dukungan moral dan material yang diberikan kepada penulis. Selama pembuatan skripsi ini penulis juga banyak menerima bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak.Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, MSc.,selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan. ii
2. Bapak Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. 3. Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE.,MSi., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan. 4. Ibu Audrey M. Siahaan, SE.,MSi., Akt., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan. 5. Bapak Drs. Adanan Silaban, SE.,MSi., Ak., selaku DosenWali penulis. 6. Bapak Timbul Sinaga, SE, MSAc., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang berkenan memberikan bimbingan, bantuan, saran dan waktu bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian. 7. Bapak Amran Manurung, SE.,MSi selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak Hamonangan Siallagan, SE., MSi selaku Dosen Penguji I dan Bapak Danri T. Siboro, SE., MSi selaku Dosen Penguji II yang telah membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 9. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah mengajari penulis selama mengikuti perkuliahan dan juga kepada seluruh pegawai/staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan bantuan kemudahan administrasi. 10. Kepada Bapak pimpinan dan seluruh staff pegawai di Pemerintah Kota Medan memberi izin mengadakan riset dan memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam pelaksanaan riset.
iii
11. Kepada kakak saya Corry Simanihuruk yang juga memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 12. Kepada Sofyan Sagala yang tak pernah lupa mendoakan, menyemangati, mendukung dan menginspirasi penulis untuk tidak mudah menyerah dan memberikan masukan-masukan positif kepada penulis. 13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Purnama C. Sihite, Juwita Panjaitan, Afni Simamora, Rosanna Hutajulu, Ronna Mery Haro, Frida Napitupulu, Nova Sianipar, Mutiara Manullang, Herianto Silalahi, dan Amran Purba, sukses selalu ya untuk kalian semua. Juga kepada semua yang berperan dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
Medan,
September 2013
Penulis
Melly Heriawati Simanihuruk
iv
DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................... I KATA PENGANTAR ............................................................................ ii DAFTAR ISI........................................................................................... v DAFTAR TABEL ................................................................................ viii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian .......................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 4 1.3 Luas dan Tujuan Penelitian ........................................................ 4 1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................... 5 1.5 Sistematika Penulisan ................................................................ 5 BAB II URAIAN TEORITIS 2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan .............................. 7 2.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah ....................................... 7 2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .... 8 2.3.1 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ........... 8 2.3 2 Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah ............................. 10 2.4 Basis Akuntansi ........................................................................ 11 2.5 Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah ........ 13 2. 6 Dasar Hukum dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah ... 20 2.6.1 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Daerah ................. 20 2.6.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah .................... 21 2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ........... 22 v
2.8 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ................ 25 2.9 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal ........................................ 30 2.10 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................. 31 2.11 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ................ 32 2.12 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah ............... 32 2.12.1 Pendapatan ............................................................................ 33 2.12.2 Belanja .................................................................................. 37 2.12.3 Transfer ................................................................................ 39 2.12.4 Surflus/Defisit ....................................................................... 40 2.12.5 Pembiayaan ........................................................................... 40 2.12.6 SILPA/SIKPA....................................................................... 41 2.13 Manfaat dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran............................. 41 2.13.1 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran .................................... 41 2.13.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran ...................................... 42 2.14 Format Laporan Realisasi Anggaran.................................................. 43 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian ................................................................................ 46 3.2 Objek Penelitian.................................................................................. 46 3.3 Populasi dan Sampel ........................................................................... 46 3.4 Sumber Data ...................................................................................... 48 3.5 Metode Pengumpulan Data ................................................................. 49 3.6 Metode Analisis Data .......................................................................... 50 3.7 Skala pengukuran ................................................................................ 50 vi
3.8 Pengujian Instrumen ........................................................................... 53 BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Deskriptif Objek Penelitian ................................................................. 55 4.2 Uji Kualitas Data ................................................................................ 56 4.2.1 Uji Vadilitas .................................................................. 56 4.2.2 Uji Reabilitas ................................................................ 58 4.3 Analisis Data....................................................................................... 60 4.4 Hasil Pengolahan Data ........................................................................ 61 4.5 Hasil Penelitian ................................................................................... 70 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ......................................................................................... 76 5.2 Saran................................................................................................... 77 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
vii
DAFTAR TABEL
Tabel
2.
1
format
Laporan
Realisasi
Anggaran
Pemerintah
Kabupaten/Kota ................................................................................................. 44 Tabel 3. 1 Alternatif Jawaban Responden ............................................... 51 Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner ................. 55 Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Vadilitas ....................................................... 58 Tabel 4.3 format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2012......................................................... 72
viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedomanpedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangan berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah Pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini adalah Kreditur, Investor, Bank, Pemerintah dari daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah. Akuntansi sering disebut juga sebagai bahasa bisnis dalam suatu kegiatan bisnis dan bahasa pemerintahan dalam suatu aktifitas Pemerintahan yang akan disampaikan kepada pihak pengguna. Oleh karena itu Pihak Pengguna Laporan Keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang handal.
1
Pihak intern maupun ekstern yang membutuhkan laporan keuangan menuntut agar laporan keuangan itu disajikan dengan pengungkapan penuh sehingga lepas dari prasangka buruk atau negatif oleh pihak lain. Pola penyajian laporan keuangan di setiap pemerintah Daerah adalah sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan instansi dalam suatu instansi Pemerintah Daerah adakalanya memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Perbadaan ini tidak berarti menunjukkan bahwa daerah tersebut melakukan hal-hal yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintan Pusat yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Denga adanya standar ini maka Laporan Keuangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian setiap Laporan ini harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Apabila Laporan Keuangan Pemerintah tidak disusun berdasarkan Standar ini maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak intern maupun ekstern atas informasi yang disajikan tersebut. Laporan realisasi anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan 2
realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daearah. Sehingga Akuntabilitas Laporan tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Medan sudah menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 penulis ingin menilai dan meneliti bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan. Apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010. Karena jika laporan Realisasi yang disajikan tersebut belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam hal pengambilan keputusan bagi pihak pengguna khususnya Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah harus diterapkan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Maka berdasarkan Uraian yang telah penulis buat diatas maka penulis membuat tulisan Ilmiah dengan judul :
3
“Penerapan
Pernyataan
Standar Akuntansi
Pemerintah
Nomor 02
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan”. 1.2 Rumusan Masalah Menurut Moh.Nazir, Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (ambiguity), atau halangan dan rintangan, adanya celah (gap) baik antar kegiatan atau fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.1 Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi, adalah : “Apakah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 ?” 1.3 Luas dan Tujuan Penelitian Dalam pembahasan permasalahan mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, Penulis membatasi luas lingkup penelitian hanya menyangkut tentang penyesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 02 dalam mengevaluasi penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. Pembatasan ini penulis lakukan karena keterbatasan
1
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,
hal. 111.
4
biaya, tenaga, dan waktu serta data penulis miliki dengan hasil yang akan diperoleh. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Dinas Pemerintah Kota Medan mengenai Laporan Realisasi Anggaran. 2. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan akuntansi sektor publik, dan juga sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Akuntansi pada umumnya dan Ilmu Akuntansi Sektor Publik pada khususnya yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran. 1.5 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN
5
Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Luas dan tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode dan Sistematika Penulisan. BAB II URAIAN TEORITIS Pada Bab ini diuraikan tentang Pengertian Laporan Keuangan Daerah, Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah, Dasar Hukum dan Asumsi Dasar, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi, Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, dan Manfaat dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran. BAB III METODE PENELITIAN Pada Bab ini diuraikan tentang Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Metode Penelitian dan Pengumpulan Data, Metode Analisis, dan Teknik Analisis Data. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Pada Bab ini diuraikan bagaimana analisis data dan pembahasan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada Bab ini merupakan bab terahhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian yang akan datang.
6
BAB II URAIAN TEORITIS 2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.2 Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. 2.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah Pengertian
Akuntansi
pada
umumnya
sama
antara
Akuntansi
Pemerintahan dan Akuntansi Pihak Swasta. Dimana disana sama-sama melakukan kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksitransaksi ekonomi yang terjadi. Namun, yang membedakannya adalah harus diperhatikannya penekanan dalam hal siapa yang mengelola sumber dananya dan darimana sumber dana tersebut apakah dari perseorangan atau entitas pelaporan lain atau organisasi lain. Tulis S. Meliala, et. Al..mengatakan bahwa : …akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari
2
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Salemba Empat, Jakarta, 2005, Paragraf Pendahuluan Pengantar 2.
7
suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.3 Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem Informasi Pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan.4 Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukan semua aktifitasaktifitas operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan Keuangan yang disajikan harus menyangkut semua informasi yang terjadi dalam Pemerintah Daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak luar dan laporan keuangan yang disajikan tersebut relevan , andal, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan. 2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.3.1 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas
3
Tulis S. Meliala, et. al., Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga : Semesta Media, Jakarta, 2011, hal. 4. 4 Ibid hal. 20.
8
pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 9
5. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
10
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai
dayakeuangan/ekonomi,
sumber transfer,
dan
penggunaan
pembiayaan,
sisa
sumber
lebih/kurang
pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 2.4 Basis Akuntansi Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Menurut KSAP PP No. 24 Tahun 2005, bahwa : Basis akuntansi ada 2 (dua), yaitu: a. Basis Kas b. Basis Akrual”5 a.
Basis Kas Basis Kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam
akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
5
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit..,Paragraf 40-41.
11
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. b. Basis Akrual Teknik Basis Akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah : Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya ransaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Manfaat basis akrual antara lain: a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 12
2.5 Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah Untuk bisa memahami laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik, pembaca
dan
pengguna
laporan
perlu
memahami
elemen
laporan
keuangan.Pencermatan perlu dilakukan terhadap setiap elemen (pos) yang dilaporkan, meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen (pos) yang dilakukan, kebenaran nilai tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan6
Ad.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut menyajikan
Tulis
sumber
S.
Meliala,et.al.:“Laporan
pendapatan,
alokasinya,
realisasi dan
anggaran
menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan alokasinya dalam satu periode.”7 Nurlan Darise menyatakan bahwa : Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
6
Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 : Salemba Empat, Jakarta, 2012, Kerangka Konseptual, Paragraf 28. 7 Tulis S. Meliala, Op.Cit.., hal.25.
13
pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan.8 Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. a. Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA
adalah
penerimaan
oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja Belanja
adalah
semua
pengeluaran
oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Transfer Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan (financing) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau
8
Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), Cetakan Kedua : Indeks, Gorontalo, 2008, hal.239.
14
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan anatara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Ad.2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa : “Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”9 Ad.3. Neraca Indra Bastian menyatakan bahwa: “Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu.”10 Menurut Jumingan : Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun.11 9
Standar Akuntansi Pemerintahan, Op.Cit, Kerangka Konseptual, Paragraf 63. Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Erlangga, Yogyakarta, 2006, hal. 247. 11 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ketiga: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 13. 10
15
Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa asset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. Neraca mencantumkan pos-pos berikut: 1. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : asset lancar dan asset tidak lancar. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah. Pengukuran Aset Pengukuran aset sebagai berikut: a. Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal b. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan c. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar
16
2. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. b. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun (12 bulan) setelah tanggal pelaporan. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 3. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas. 17
Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: a. Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek. b. Ekuitas Dana Investasi, merupakan cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. c. Ekuitas Dana Cadangan, merupakan cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ad.4. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan Laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan Laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
18
d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Ad.5. Laporan Arus Kas (LAK) Indra Bastian menyatakan bahwa : Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi.12 Menurut Nurlan Darise : Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.13 Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama periode tertentu.Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara UmumNegara/Daerah. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BendaharaUmum Negara/Daerah.
12 13
Indra Bastian, Op.Cit. hal. 249. Ibid, Nurlan Darise hal. 245.
19
Ad.6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ad.7. Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, “Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut .”14 Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, LaporanPerubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 2.6 Dasar Hukum dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah 2.6.1 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Daerah Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Daerah antara lain :
14
Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, Teori Akuntansi, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal 117.
20
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara; b) Undang-undang di bidang Keuangan Negara c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; f) Ketentuan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Keuangan Pusat dan Daerah.15 2.6.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa : Asumsi Dasar dalam Pelaporan Keuangan terdiri dari : a) Asumsi Kemandirian Entitas b) Asumsi Kesinambungan Entitas; c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang Measurement)”.16
(Monetary
a). Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan
15 16
Ibid, SAP, Kerangka Konseptual, Paragraf 30. Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 31.
21
asset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. b.) Kesinambungan Entitas Asumsi Kesinambungan Entitas, Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. c). Keterukuran dalam Satuan Uang Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang, Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Dalam SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu: a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan
22
d. Dapat dipahami17 Ad.1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevandapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
atau
mengoreksiekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan bergunadalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi
akuntansi
keuangan
pemerintah
disajikan
selengkap
mungkin,mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan
17
keputusan
dengan
Ibid, Kerangaka Konseptual, Paragraf 35.
23
memperhatikan
kendala
yang
ada.Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Ad.2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Ad.3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 24
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Ad.4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.8 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
25
Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: a. b. c. d. e. f. g. h.
Basis akuntansi Prinsip nilai historis Prinsip realisasi Prinsip substansi mengungguli bentuk formal Prinsip periodisitas Prinsip konsistensi Prinsip pengungkapan lengkap Prinsip penyajian wajar.18 Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah,
yaitu: a. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan Laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
18
Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 41.
26
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. b. Nilai Historis (Historical Cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
27
c. Realisasi (Realization) Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost againstrevenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. e. Periodisitas (Periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 28
f. Konsistensi (Consistency) Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. h. Penyajian Wajar (Fair Presentation) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati29
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. 2.9 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, bahwa : Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Materialitas b. Pertimbangan biaya dan manfaat c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif19 Hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu 1. Materialitas Walaupun
idealnya
memuat
segala
informasi,
laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
19
Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 56.
30
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat
yang
dihasilkan
informasi
seharusnya
melebihi
biaya
penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional. 2.10 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa : 1. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 3. Pendapatan diakui pada saat terjadinya kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 4. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 31
5. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. 20 2.11 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa : “Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan”.21 Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajarnya. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditukarkan (dikonversi) terlehih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 2.12 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Laporan realisasi anggaran digunakan untuk menyajikan informasi dengan memperbandingkan realisasi dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya dalam satu periode. Menurut KSAP PP Nomor 24 Tahun 2005, mengatakan bahwa: Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 22
20
Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 90. Ibid, Kerangka Konseptual, Paragraf 98 . 22 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit.., Kerangka Konseptual, Paragraf 57. 21
32
Pelaporan mencerminkan kegiatan
keuangan pemerintah daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengatakan bahwa : Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : Pendapatan-LRA, Belanja, Surflus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).23 2.12.1 Pendapatan-LRA a) Definisi dan Klasifikasi Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengemukakan bahwa : Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.24 Jenis Pendapatan-LRA meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Abdul Halim, mengemukakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
23 24
Ibid, PSAP 02, Paragraf 13. Ibid, PSAP 02, Paragraf 7.
33
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.25 Menurut Undang-Undang no. 34 tahun 2000, tentang perubahan UU NO.18 TAHUN 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah. Hasil Pajak Kabupaten/Kota tersusun dari: 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerang Jalan 6) Pajak Pengambilan bahan galian Gol.C 7) Pajak Parkir Hasil Retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP 4) Retribusi Penggantian biaya cetak akte catatan sipil 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan yaitu : 1) Bagian Laba atas Penyertaaan Modal perusahaan milik Daerah/BUMD 2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal perusahaan milik Negara/BUMN
25
Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, : Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 67
34
3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal perusahaan milik Swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain PAD yang sah yaitu : 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan 2) Jasa Giro 3) Pendapatan Bunga 4) Pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh Daerah 6) Penerimaan Keuangan dari selisaih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 7) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 8) Pendapatan Denda Pajak 9) Pendapatan Denda Retribusi 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 11) Pendapatan dari pengembalian 12) Fasilitas Social dan Umum 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 14) Pendapatan dari angsuran dan cicilan penjualan. b). Pengakuan dan Penilaian Pendapatan Daerah diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah.
35
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang di Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak dan retribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan. Menurut ketentuan hasil penerimaan langsung di setor oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah. Dikaitkan dengan pengakuan pendapatan baru diakui setelah penyetoran oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah. Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, bahwa : Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)26. Pengembalian yang sifatnya sistematik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukansebagai
26
Standar Akuntansi Pemerintahan, Op.Cit.., PSAP 02, Paragraf 24.
36
pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima. Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat diterima oleh Kas Daerah. 2.12.2 Belanja a). Definisi dan Klasifikasi Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa : Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.27 Belanja diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, dan Ekonomi. 1. Klasifikasi
Belanja
menurut
Organisasi
artinya
anggaran
dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut organisasi ini tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan, tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi Pemerintah adalah sebagai berikut :
27
Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit., Paragraf 7.
37
a. Pelayanan Umum b. Pertahanan c. Ketertiban dan Keamanan d. Ekonomi e. Lingkungan Hidup f. Perumahan dan Fasilitas umum g. Kesehatan h. Pariwisata dan Budaya i.
Agama
j.
Pendidikan
k. Perlindungan Sosial 3. Klasifikasi Ekonomi Klasifikasi Ekonomi adalah klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanjanya, terdiri dari : a. Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Operasi Lainnya. b. Belanja Modal `Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal seperti : Belanja Modal – 38
Tanah, Belanja Modal- Peralatan dan Mesin, Belanja ModalGedung dan Bangunan, Belanja Modal-Jalan,Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya,
Belanja Tak
Terduga. b). Pengakuan dan Penilaian Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendeharaan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan. 2.12.3 Transfer a). Definisi dan Klasifikasi Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengemukakan bahwa : “Transfer adalah Penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil”.28 Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar. 28
Standar Akuntansi Pemerintahan, Op. Cit., Paragraf 7.
39
Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. b). Pengakuan dan Penilaian Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 2.12.4 Surflus/Defisit Tulis S. Meliala, et.al.., mengatakan bahwa : “Surflus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan”.29 2.12.5 Pembiayaan a). Definisi dan Klasifikasi
29
Ibid, hal. 48-49.
40
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dalam pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Abdul Halim mengatakan bahwa : Penerimaan Pembiayaan adalah semua pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, namun belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah . Pengeluaran Pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran .30 Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode pengeluaran anggaran tertentu. b). Pengakuan dan Penilaian Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima dan pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). 2.12.6 SILPA/SIKPA Menurut Tulis S. Meliala, et.al.., mengatakan bahwa : “Selisih Lebih/Kurang
Pembiayaan
anggaran
(Silpa/Sikpa)
adalah
selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan”.31 2.13 Manfaat dan Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
30 31
Abdul Halim, Op. Cit., hal. 75-76. Tulis S. Meliala, et. al..,Op. Cit., hal. 61.
41
2.13.1 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengatakan : Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.32 2.13.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalan PSAP 02, mengatakan : a) Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b) Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapooran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 33 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapt menyajikan
32 33
Ibid, PSAP 02, Paragraf 5. Ibid, PSAP 02, Paragraf 1- 2.
42
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat. b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2.14 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Berikut Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam PSAP 02 :
43
TABEL 2.1 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
44
Sumber : PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 02 Lampiran I
45
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Desain riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. 3.2 Objek Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan. 3.3 Populasi dan Sampel Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak menyatakan bahwa:
46
Keseluruhan subjek yang menjadi unit penelitian, yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, peristiwa, gejala dan lain-lain yang memiliki karakteristik tertentu dinamakan populasi penelitian. Sebaliknya, sebagian anggota populasi yang menjadi sumber data dan diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu disebut dengan sampel penelitian.34 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang pegawai yang menangani keuangan pada Kantor Dinas di Pemerintah Kota Medan. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pada teknik ini, unsur populasi yang ditentukan menjadi sampel didasarkan pada tujuan penelitian. Teknik ini baru dapat digunakan jika karakteristik populasinya telah diketahui. Menurut Mardalis purposive sampling adalah: Penggunaan teknik sampel yang mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.35 Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah pegawai yang memiliki kompetensi dalam pelaporan keuangan, yaitu: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bendahara pada setiap dinas Pemerintah Kota Medan. Adapun yang menjadi responden adalah : No. 1 2 3
Nama Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan
34
Jumlah (orang) 3 2 2
Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 126. 35 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 58.
47
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dinas Pendapatan Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perumahan dan permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Tata Ruangan dan Tata Bangunan
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jadi jumlah responden ada 25 orang. Kuesioner akan diberikan secara langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada waktu yang disepakati dengan responden. 3.4 Sumber Data Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak: “Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.”36 Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang ditujukan pada pegawai yang memegang jabatan dalam bidang keuangan pada setiap dinas Pemerintah Kota Medan, untuk mengetahui apakah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum
36
Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Op.Cit, hal.106.
48
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2. Data Sekunder Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak: “Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”37 Data sekunder ini merupakan data yang berisi informasi-informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran 2012. 3.5 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner dan riset kepustakaan. 1. Kuesioner Yaitu proses pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis
dan bersifat tertutup yaitu responden memberikan jawaban
berdasarkan pilihan jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan yang akan diberikan adalah menyangkut fakta dan pendapat responden, dalam hal ini adalah orang-orang atau pegawai yang memegang jabatan dalam bidang keuangan pada setiap dinas Pemerintah Kota Medan untuk mendapat informasi
yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu untuk
mengetahui apakah Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
37
Ibid. hal.107.
49
2. Riset Kepustakaan Yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian sebagai landasan teori yang menuntun penelitian tetap pada jalur penelitian ilmiah. Hal ini dapat dilakukan dengan menelaah beberapa kajian ilmiah dari buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, atau e-book dari internet. Untuk mendapatkan data-data tersebut penulis mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. 3.6 Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti. 2. Metode Analisis deduktif yaitu analisis dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori dengan praktek dalam perusahaan. Kemudian membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah yang sama di Pemerintah Kota Medan di masa yang akan datang. 3.7 Skala Pengukuran
50
Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dan tertutup dengan bentuk skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan angket kemudian dijabarkan kedalam indikator dan variabel, selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman dalam menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan sebagai instrumen penelitian. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan scoring yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 : Tabel 3.1. Alternatif Jawaban Responden Jawaban
Nilai
Sangat Memadai (SM)
5
Memadai (M)
4
Cukup Memadai (CM)
3
Kurang Memadai (KM)
2
Tidak Memadai (TM)
1
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interval yaitu metode nilai tertinggi-nilai terendah. Menurut Sudjana, analisis interval yaitu metode nilai tertinggi-nilai terendah dengan rumus:
51
38
=
=
Keterangan : P
= Panjang Kelas
Rentang
= Data tertinggi dikurang dengan data terendah
Banyak kelas = Jumlah Alternatif jawaban responden Dari interval tersebut maka dapat digambarkan penentuan penerapan yang akan dicapai. Nilai tertinggi setiap pertanyaan yang didapatkan akan dikurangkan dengan nilai terendah, kemudian akan dibagikan dengan banyak kelas dari alternatif jawaban responden sebanyak 5 kelas. Nilai tertinggi adalah jawaban sangat setuju yang memiliki bobot 5 dikali jumlah pertanyaan, kemudian dikali dengan jumlah responden. Nilai terendah adalah jawaban sangat tidak setuju dengan bobot nilai 1 dikali jumlah pertanyaan, kemudian dikali dengan jumlah responden. Dari hasil pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang merupakan alternatif jawaban responden. Maka interval jawaban hasil penelitian adalah:
I=
38
(
) (
)
Sudjana, Metode Penelitian, Edisi Keenam, Cetakan Pertama: Tarsito Bandung,
Bandung, 2005, hal 47.
52
I= I = 420 TM
525
KM
945
CM
1365
M
1785
SM
2055
2625
Keterangan : SM
= Sangat Memadai
M
= Memadai
CM
= Cukup Memadai
KM
= Kurang Memadai
TM
= Tidak Memadai
3.8 Pengujian Instrumen Menurut Suharsimi Arikunto, Pengujian Instrumen ada 2, yaitu : 1. Vadilitas 2. Reliabilitas39 1.
Vadilitas Vadilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Rumus yang digunakan adalah korelasi Product moment sebagai berikut :
39
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Keenam,
Cetakan Ketigabelas: Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 168.
53
=
(∑
) − (∑ )(∑ )
{ (∑ ²) − (∑ )²} {( (∑ ²) − (∑ )²}
Keterangan : = Pearson – r ∑
= Jumlah skor distribusi x
∑
= Jumlah skor distribusi y
∑
= Jumlah perkalian skor x dan y
n
= Jumlah responden yang mengisi kuesioner
∑
= Jumlah kuadrat skor distribusi x
∑
= Jumlah kuadrat skor distribusi y
2.
Reliabilitas Dalam penelitian ini Pengujian Reliabilitas Instrumen yang digunakan
penulis adalah Internal consistency, dilakukan dengan mencobakan instrument sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas instrumen yaitu dengan rumus : = ( − ∑
V
=
)
(∑ )
Keterangan : = reliabilitas internal seluruh instrumen = Varian skor ganjil =Varian skor genap = varian total yaitu skor total 54
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskriptif Objek Penelitian Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan dengan Bendahara Kota Medan. Penyebaran Kuesioner dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2013. Kuesioner disebarkan sebanyak 25 buah kuesioner dan keseluruhan kuesioner yang disebarkan, semua kuesioner tersebut kembali. Jadi jumlah total kuesioner yang digunakan sebagai alat analisis adalah 25 buah. Rincian penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 dari tabel tersebut dapat diketahui tingkat pengembalian (response rate) sebesar Tabel 4.1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Keterangan
Jumlah
55
Rencana
penyebaran
25
Kuesioner yang dapat disebar
25
Kuesioner yang kembali
25
Kuesioner yang dapat diolah
25
Kuesioner
Tingkat Pengembalian
100%
4.2 Uji Kualitas Data 4.2.1 Uji Vadilitas Uji vadilitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Berdasarkan lampiran 2 maka untuk mencari vadilitas pertanyaan nomor 1 digunakan rumus product moment dan dari data diatas diketahui data sebagai berikut : N
= 25 ∑X
= 75
∑
= 245
∑Y
= 1618
∑
= 107450 56
∑XY = 4948 Penyelesaian : =
√[ (∑
=
= =
∑ (∑ )(∑ ) ) (∑ )²][ (∑ ) (∑ )²] (
√[
(
√(
) (
)(
) ( )²][
)(
)
(
) (
)²
)
,
= 0,402 Dari perhitungan diatas di dapat
= 0,402 dan apabila nilai tersebut
dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikan α = 0,05 dengan N = 25 sebesar 0,396. Jadi dapat dipahami
> r tabel yaitu 0,402 > 0,396 dan
pertanyaan nomor 1 valid. Dengan cara yang sama untuk pertanyaan nomor 2 sampai seterusnya, maka ditemukan
sebesar pada lampiran di bawah ini. Tabel 4.2
Hasil Pengujian Vadilitas No
r tabel
. Item
Keteranga n
1
0,402
0,396
Valid
2
0,433
0,396
Valid
3
0,415
0,396
Valid
4
0,644
0,396
Valid
57
5
0,119
0,396
Tidak Valid
6
0,433
0,396
Valid
7
0,439
0,396
Valid
8
0,661
0,396
Valid
9
0,596
0,396
Valid
10
0,614
0,396
Valid
11
0,554
0,396
Valid
12
0,644
0,396
Valid
13
0,119
0,396
Tidak Valid
14
0,443
0,396
Valid
15
0,596
0,396
Valid
16
0,439
0,396
Valid
17
0,476
0,396
Valid
18
0,554
0,396
Valid
19
0,433
0,396
Valid
20
0,596
0,396
Valid
21
0,614
0,396
Valid
Sumber : Data Primer yang diolah Tabel 4.2 menunjukkan bahwa belum semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak semuanya memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0, 396 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 25. 4.2.2 Uji Reabilitas 58
Uji reabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Menurut
Suharmi
Arikunto,
untuk
menghitung
reliabilitas
digunakan rumus Flagan. Berdasarkan lampiran 3 adapun rumus Flagan dan perhitungan reliabilitas, penulis jabarkan dibawah ini.
= ( −
)
Keterangan : = Reabilitas tes = Variabel belahan pertama (1) yang dalam hal ini varian skor ganjil = Varian belahan kedua (2) yang dalam hal ini varian skor genap = Varian total yaitu skor total
(∑ )
∑
=
Sehingga cara langkah pencarian reliabilitas dijabarkan dibawah ini. Diketahui :
N
= 25
∑ X = 815 ∑ Y = 803 Ditanya :
=…..? 59
=
=
∑
−(∑ ) /
(
)
(
) /
= = 25506,24 (∑ )
∑
= (
=
) −(
)
,
= = 24760,66
=
+
= 25506,24 + 24760,66 = 50266,9 Jadi reabilitas (
) adalah :
= 2 (1 − = 2 (1 −
) (25506,24−24760,66) ) 50266,9
= 2 (1 - 0,01 ) = 2 (0,99) = 1,98 60
Dengan demikian maka didapat
hasil perhitungan dengan r tabel N = 25 (= 0,396)
> r tabel atau 1,98 > 0,396.
Jadi reabilitas instrumen = 1,98. Berdasarkan uji coba instrumen ini sudah Valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 4.3 Analisis Data Cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan skala likert yaitu sebagai berikut : Jumlah Responden
= 25 orang
Nilai Tertinggi
= 2625
Nilai Terendah
= 525
Banyak Kelas
=5
Dengan demikian digambarkan sebagai berikut TM
KM
CM
M
SM
525
945
1365
1785
2625
P= I=
61
2055
I=
= 420 Keterangan : SM
`= Sangat Memadai
M
= Memadai
CM
= Cukup Memadai
KM
= Kurang Memadai
TM
= Tidak Memadai
4.4 Hasil Pengolahan Data Data yang didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada responden diolah berdasarkan : Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Prinsip-prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Pengukuran penyajian Lporan Realisasi Anggaran dalam menentukan penerapan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan Lampiran 3 maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran a. Penerapan basis kas dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam LRA. Dari 25 responden diperoleh nilai 75. b. Penerapan basis kas dalam pendapatan diakui saatditerima di RKUN/D, belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/D, transfer 62
masuk/keluar diakui pasa saat diterima/dikeluarkan oleh RKUN/D, dan pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUN/D. Dari 25 responden diperoleh nilai 91. c. Sisa pembiayaan anggaran pada setiap periode dalam selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Dari 25 responden diperoleh nilai 90. Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu : 75 + 91 + 90 = 256 Responden
= 25 orang
Nilai Tertinggi
=5
Nilai Terendah
=1
Item Pertanyaan
=3
Maka, Skor tertinggi = 5 x 25 x 3 = 375 Skor terendah = 1 x 25 x 3 = 75
Dengan demikian di gambarka sebagai berikut. TM
KM
CM
M
SM
75
135
195
255 256
I=
63
315
375
I= =
60 Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam
Penerapan Basis Akuntansi dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 256. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 255 dan 315 bahwa penerapan basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Medan memadai karena basis yang digunakan basis kas. Hal ini berarti Penerapan Basis Akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2. Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran a. Penerapan LRA dalam menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu . Dari 25 responden diperoleh nilai 84. b. Penyajian LRA dalam memprediksi masa depan yang berdasarkan hasil prediksi di masa lalu dan kejadian masa kini. Dari 25 responden diperoleh nilai 53. c. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Dari 25 responden diperoleh nilai 71. d. Penyajian LRA dengan selengkap mungkin dalam pengambilan keputusan. Dari 25 responden diperoleh nilai 83. e. LRA diverifikasi dan diarahkan dalam kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dari 25 responden diperoleh nilai 89. 64
f. Pembandingan yang tertera dalam LRA yang dilakukan secara internal dan eksternal dalam periode sebelumnya. Dari 25 responden diperoleh nilai 78. g. Penyusunan LRA yang disajikan dapat mempermudah pengguna dalam mempelajari LRA. Dari 25 responden diperoleh nilai 70. Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu : 84 + 53 + 71 + 83 + 89 + 78 + 70 = 528 Responden
= 25 orang
Nilai Tertinggi
=5
Nilai Terendah
=1
Item Pertanyaan
=7
Maka, Skor tertinggi = 5 x 25 x 7 = 875 Skor terendah = 1 x 25 x 7 = 175
Dengan demikian digambarkan sebagai berikut : TM
KM
CM
M
SM
175
315
455
595 528
I=
65
735
875
I= = 140 Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 528. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 455 dan 595 bahwa Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kota Medan cukup memadai karena informasi yang digunakan sudah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini berarti Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 3. Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran a. Penyajian LRA yang disusun dalam prinsip basis kas, nilai historis, realisasi, substansi, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Dari 25 responden diperoleh nilai 82. b. Penerapan anggaran Pemerintah Kota Medan yang disusun dalam prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran. Dari 25 responden diperoleh nilai 84. c. Penyusunan LRA dilakukan secara transparan dalam mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang LRA. Dari 25 responden diperoleh nilai 53. Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu : 82 + 84 + 53 = 219 Responden
= 25 orang 66
Nilai Tertinggi
=5
Nilai Terendah
=1
Item Pertanyaan
=3
Maka, Skor tertinggi = 5 x 25 x 3 = 375 Skor terendah = 1 x 25 x 3 = 75 Dengan demikian digambarkan sebagai berikut TM
KM
CM
M
SM
75
135
195
255
315
375 219
I=
I= = 60 Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 219. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 195 dan 255 bahwa Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kota Medan cukup memadai karena sudah menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Hal ini 67
berarti Prisip-Prisip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 4. Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran a. Pengakuan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto dalam membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dari 25 responden diperoleh nilai 71. b. Pengambilan yang sifatnya berulang dan sistematik atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan dalam pengurang pendapatan LRA. Dari 25 responden diperoleh nilai 78. c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang dalam penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Dari 25 responden diperoleh nilai 83. d. Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang dalam penerimaan pendapatan LRA pada periode sebelumnya dilakukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dari 25 responden diperoleh nilai 62. e. Akuntansi Belanja khususnya pengeluaran diakui pada saat pertanggung jawaban dalam pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai tugas pembendaharaan. Dari 25 responden diperoleh nilai 82.
68
f. Pengakuan belanja dalam hal layanan umum diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dari 25 responden diperoleh nilai 91. Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu : 71 + 78 + 83 + 62 + 82 + 91 = 467 Responden
= 25 orang
Nilai Tertinggi
=5
Nilai Terendah
=1
Item Pertanyaan
=6
Maka, Skor tertinggi = 5 x 25 x 6 = 750 Skor terendah = 1 x 25 x 6 = 150 Dengan demikian digambarkan sebagai berikut. TM
KM
150
270
CM
M
390
510
750 467
I=
I= = 120 69
SM
630
Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 467. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 390 dan 510 bahwa Pengakuan dalam Penyajian LRA
yang digunakan Pemerintah Kota
Medan cukup memadai karena pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini berarti Pengakuan dalam Penyajian LRA yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 5. Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran a. Pengukuran LRA dalam menetapkan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam menggunakan nilai perolehan historis. Dari 25 responden diperoleh nilai 78 b. Pengukuran transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dari 25
responden diperoleh nilai 70. Maka dari hasil yang diperoleh, yaitu : 78 + 70 = 148 Responden
= 25 orang
Nilai Tertinggi
=5
Nilai Terendah
=1
Item Pertanyaan
=2
Maka, Skor tertinggi = 5 x 25 x 2 = 250 70
Skor terendah = 1 x 25 x 2 = 50 Dengan demikian digambarkan sebagai berikut TM
KM
CM
M
SM
50
90
130
170
210
250 148
I=
I= = 40 Dari hasil kuesioner skor yang didapatkan dalam Pengukuaran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah 148. Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada interval 130 dan 170 bahwa Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kota Medan cukup memadai karena pengukuran pos-pos LRA menggunakan mata uang rupah. Hal ini berarti Pengukuran dalam LRA yang digunakan Pemerintah Kota Medan telah sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 4.5 Hasil Penelitian Dalam pengumpulan data yang diperoleh yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian diolah dengan menentukan skor dari setiap bagian dalam kuesioner, maka hasil penentuan ditentukan dengan menjumlahkan skor 71
dari pengolahan data secara keseluruhan. Dari 5 (Lima) item pernyataan tersebut Maka hasil yang diperoleh, yaitu : 256 + 528 + 219 + 467 + 148 = 1618 Responden
= 25 orang
Nilai Tertinggi
=5
Nilai Terendah
=1
Maka, Skor Tertinggi = 5 x 25 x 21 = 2625 Skor Terendah = 1 x 25 x 21 = 525 Dengan demikian digambarkan sebagai berikut TM
KM
CM
M
SM
525
945
1365
1785
2055
2625 1618
I=
I= = 420 Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.
72
Tabel 4.3 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 URAIAN
A nggaran 2012
o. PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
R ealisasi 2012
x xx Daerah
yang
xx
xxx x xx
xx
x
x
x
x
xx x
xx
x
x x x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x x
x xx
x xx
xx
x xx
xx
x xx
x xx
xx
x xx
xx
xx
3
xx
x
x
xx
xx
2
xx
xx x
1
xx
x
x
x
xx
0
xx
xx
xx
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
xx
x
x
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
ealisasi 2011
xx
xx
R %)
x
x xx
x
4 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 5 6 7
s/d 14)
x xx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
x xx
x xx
x xx
x 8
xx
x
x
x xx
x
9 0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19)
73
x xx
x xx
x
1 2
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
x xx
x xx
x 3
xx
x xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x xx
x
4 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 5 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 6 7 8
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
x xx
x xx
x
9
xx
0
xx
x
x xx
x
x
x xx
x
1 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 2
x xx x
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 3 4 5 6 7
xx BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial
x xx x xx
x xx x x
8
x
9
x
0
x
x xx
x xx
x
x xx
xx
x
x xx
xx
x
x xx
xx
x
x xx
xx
x
x
x xx
x
1 2 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) 3 4 5 6 7
x xx
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
x xx
x xx
x xx
x xx x
74
x
x xx
x
x
x xx
xx
x
x
x x
8
xx
xx x
9
xx
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx x xxx xxx
xx
x xx
x
x
x xx
x
1 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51 ) 2
x xx
3
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga
x xx
x
4
xx
x
x xx
x
5 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) 6
x xx x
JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) 7
xx
8
TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9 0
x xx x xx
x xx x
1
x
x xx
x xx
x
x xx
xx
x
x
x xx
x
2 3 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 S/D 63)
4
x xx
x xx
x
5 x
SURPLUS/DEFISIT (33 – 64) 6
xx
7
PEMBIAYAAN
8
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan
9 0 1 2
Bank
4
Negara
5
Daerah
x xx x xx x x x
75
x
x xx
x xx
x
x xx
x
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
x
x xx
xx
x
x xx
xx
x
x xx
xx
x
x xx
xx Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
3
x xx
xx
x x xx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6
x xx
xx x
7
xx
8
xx
9
xx
0
xx
xx x
x xxx xxx x xxx xx x
x xx x xx x
xx x
xx x
x
xx x
xx x
x
xx
xx
1 2 Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)
x
3
x
xx 4 5 6 7 8 9
0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya
xx
x xx x xx x xx x
xx
4
xx
5
xx
x x xx x xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
x xx
x
3
xx
x xx
x
xx
xx
x
x xx
x
2
xx
xx
x
xx
xx
x
x xx
1
xx
x
xx
xx
xx x
xx
xx
xx
x
xx
xx
x xx
x
x xx
x
x
x xx
x
x
x xx
x
x
x xx
x
6 Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90) 7
x xx x
PEMBIAYAAN NETO (83 – 91) 8 1
xx
xx
76
x
x xx
x
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)
00
x xx
x
x xx
x
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dilihat dari Basis Akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah memadai dimana basis yang digunakan adalah basis kas dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 77
2. Dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan cukup memadai dimana karakteristik kualitatif yang digunakan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta memenuhi kualitas yang dikehendaki dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 3. Dilihat dari Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan cukup memadai dimana menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar, dan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 4. Dilihat dari Pengakuan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan cukup memadai dimana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 5. Dilihat dari Pengukuran dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan cukup memadai dimana pengukuran pos-pos dalam LRA menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas
78
yang diterima/dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 6. Dilihat secara keseluruhan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan cukup memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 5.2 Saran Adapun yang menjadi saran penulis adalah : Penyajian Laporan Realisasi Anggaran harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah supaya Laporan realisasi Anggarannya handal, kompeten, dan mempermudah para pengguna dalam memperoleh infomasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan serta mempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggaran.
79
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Keenam , Cetakan Ketigabelas : Rineka Cipta, Jakarta, 2006. Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Yogyakarta, 2006. Darise, Nurlan, Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Cetakan Kedua, Indeks, Gorontalo, 2008. Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi : Salemba Empat, Jakarta, 2004 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ketiga : Bumi Aksara, Jakarta, 2009. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2012. 80
Standar
Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Kesepuluh : Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Meliala, Tulis, S. dkk., Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga: Semesta Media, Jakarta, 2011. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Purba, Elvis, F. dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Edisi Kedua : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011. Sudjana, Metode Statistika, Edisi Keenam, Cetakan Pertama: Tarsito Bandung, Bandung, 2005. Siallagan, Hamonangan dan Adanan Silaban, Teori Akuntansi, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012.
81
