Oleh Nama : Haetami NPM : AP201410010 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KELEMBAGAAN DESA DAN PEMERINTAH DESA A.
Kedudukan Pemerintah Desa 1. Pemerintah pemerintahan
Desa
berkedudukan
desa,
yang
sebagai
unsur
bersama-sama
penyelenggara
dengan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 2. kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat,
pemberdayaan
masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. 3. Dengan kedudukan Pemerintah Desa seperti ini, maka Pemerintah Desa terdiri dari : (a) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa; dan (b) Perangkat Desa selaku Perangkat pembantu tugas-tugas Kepala Desa. 4. Sedangkan “Perangkat Desa” terdiri dari: (a) Unsur staf ( Sekretariat Desa ); (b) unsur lini ( pelaksana teknis lapangan ); dan (c) unsur kewilayahan ( para Kepala Dusun ). 5. Kontruksi Pemerintah Desa seperti ini sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha( 1996:25 ), yang menyatakan bahwa struktur organisasi Pemerintah Desa terdiri atas ketiga unsur-unsur organisasi, yakni: (a) unsur kepala, yaitu Kepala Desa; (b) unsur pembantu kepala atau staf; (c) unsur pelaksana ( teknis ) fungsional dan teritorial. 6. Diantara unsur Kepala ( Kepala Desa ), unsur pembantu kepala atau staf ( Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan ), unsur pelaksana teknis fungsional ( para Kepala Seksi ), dan unsur pelaksana Teritorial ( Kepala Dusun ), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah ( dari Kepala Desa ) dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.
Oleh Nama : Haetami NPM : AP201410010
B. KEPALA DESA 1. Kedudukan Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa. 2. Tugas dan wewenang Kepala Desa a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ( UU. No. 6/2014 Pasal 26 ayat 1 ). b. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang selanjutnya pada ayat 2 pasal 26 UU No.6/2014 tentang Desa menyebutkan : (1) Memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (2) Mengajukan rancangan peraturan desa; (3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetaujuan
bersama
BPD;
(4)
Menyusun
dan
mengajukan
rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) Membina kehidupan masyarakat desa; (6) Membina perekonomian desa; (7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (9) Melaksanakan wewenang lani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban Kepala Desa Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. Memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setrta mempertahankan
dan
memelihara
keutuhan
Negara
Republik Indonesia; b. b, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Kesatuan
Oleh Nama : Haetami NPM : AP201410010 d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi e. Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi dan Nepotisme; f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desaa; g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. Meneyelenggarakan administrasi pemerintahan desaa; i.
Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
j.
Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 4. Larangan Kepala Desa Kepala Desa Dilarang : a. Menjadi Pengurus partai politik; b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. Merugikan kepentingan unum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lan yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. Menyalahgunakan wewenang; h. Melanggar sumpah/janji jabatan
Oleh Nama : Haetami NPM : AP201410010 . 5. Kedudukan Keuangan Kepala Desa a. Kepala Desa penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa; b. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya di terima Kepala Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa; c. Penghasilan Kepala Desa paling sedikit dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota; d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurangkurangnya memuat : (1) rincian jenis pengahasilan; (2) rincian jenis tunjangan; dan (3) penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan. 6. Masa Jabatan Kepala Desa Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. C. Perangkat Desa Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. Perangkat Desaa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. D. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 1. Badan Perusyawaratan Desa mempunyai fungsi : a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
Oleh Nama : Haetami NPM : AP201410010 b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Anggota Badan Pernusyawaratan Desa adalah : a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasrkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis. b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 ( enam ) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. c. Anggota Badan Permusyawartan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 3. Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengawasi
dan
meminta
keterangan
tentang
penyelengaraan
Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelengaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. Memilih dan dipilih; dan e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. E. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai funsi : a. Membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa; b. Membantu pelaksanaan fungsi pembangunan desa c. Membantu pelaksanaan fungsi pembinaan kemasyarakatan desa;
Oleh Nama : Haetami NPM : AP201410010 d. Membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat desa. 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipatif masayarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa. 3. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa : a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa; b. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa; c. Meningkatkankan pelayanan masyarakat desa. F. LEMBAGA ADAT 1. Lembaga Adat mempunyai fungsi menyelengarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa; 2. Lembaga Adat mempunyai tugas membantu pemerinthan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. G. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA ( BERDASARKAN UU NO.6/2014 ) KEPALA DESA
LPM/LEMBAGA ADAT BKAD & BUM DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )
SEKRETARIS DESA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN N
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
KEPALA DUSUN
KEPALA URUSAN ADMINISTRASI
KEPALA DUSUN
KEPALA DUSUN
KEPALA URUSAN KEUANAGAN
KEPALA URUSAN UMUM
