Nama : Yustisia Putriani NPM : 120120110032 Judul : Pengaruh Biaya Promosi, Tipe Kantor Akuntan Publik, dan Pembangunan Asset Publik Terhadap Penerimaan Infak, Sedekah Dan Wakaf (Penelitian Pada Lembaga Amil Zakat Nasional) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai biaya promosi, tipe kantor akuntan publik dan pembangunan asset publik yang mempengaruhi penerimaan infak, sadakah dan wakaf pada lembaga amil zakat nasional selama kurun waktu 2006-2011. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil model penelitian regresi linier berganda menunjukkan bahwa biaya promosi, tipe kantor akuntan publik dan pembangunan asset publik berpengaruh terhadap penerimaan infak, sadakah dan wakaf secara simultan. Secara parsial, biaya promosi dan tipe kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penerimaan ISWaf. Sedangkan pembangunan asset publik tidak signifikan terhadap penerimaan infak, sadakah dan wakaf. Kata Kunci: biaya promosi, tipe kantor akuntan publik, pembangunan asset publik, penerimaan infak, sadakah dan wakaf, lembaga amil zakat nasional.
ABSTRACT This study aims to provide empirical evidence regarding cost of promotion, types of audit firms and development of public asset that influence infaq, sadaqah and waqf (ISWaf) receipts in national institutions of zakah during the period 2006-2011 . The statistical methods used to test the research hypothesis is multiple linear regression. The results of multiple linear regression model of the study showed that the cost of promotion, types of audit firms and development of public assets simultaneously influence the collecting of infaq, sadaqah and waqf. Partially, the cost of promotion and types of audit firms influence the acceptance of ISWaf. While development of public asset is not significant to the collecting of ISWaf.
Keywords : promotion cost, types of audit firms , development of public assets , collecting of infaq, sadaqah and waqf , national institutions of zakah. Latar Belakang Selain kewajiban berzakat, terdapat ibadah sunnah di dalam Islam yang juga memiliki dimensi sosial. Ibadah yang dimaksud adalah Infak, Sadakah dan Wakaf (ISWaf). Peruntukan dana ISWaf yang tidak terbatas seperti halnya delapan asnaf pada peruntukan zakat, memungkinkan pemanfaatan dana ISWaf untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana publik. Pertumbuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia yang juga melayani pembayaran ISWaf serta peningkatan jumlah penerimaan ISWaf dari tahun ke tahun menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Muhammad Arifin Purwakananta dalam Asep Saepudin Jahar (2010) mengatakan tak kurang dari 400-an lembaga amil telah bermunculan di Indonesia. Jumlah ini belum termasuk lembaga atau badan yang ada di dalam masyarakat seperti mesjid dan sekolah-sekolah yang melakukan pengumpulan ISWaf yang bersifat insidentil. Dilihat dari jumlah penerimaan ISWaf, laporan keuangan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Laporan keuangan Rumah Zakat untuk tahun buku 2007 memperlihatkan peningkatan jumlah penerimaan infak/sadakah hingga 300% lebih jika dibandingkan penerimaan pada tahun buku 2006, sedangkan pada Yayasan Daarul Qur’an Nusantara, penerimaan infak/sadakah terikat pada tahun buku 2009 mengalami peningkatan hingga 500% lebih dibandingkan penerimaan infak/sadakah pada tahun 2008. Dibalik jumlah penerimaan yang terus meningkat, kenyataannya tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infak, Sadakah, dan Wakaf (ZISWaf) di Indonesia ternyata masih sangat rendah. Hasil survei Publik Interest Research and Advocacy Cente (PIRAC) selama kurun waktu 2004 s/d 2007 menunjukkan tingkat kesadaran umat untuk berzakat pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% yang berarti terdapat peningkatan sebanyak 5,2% dari tahun 2004 yang hanya berjumlah 49,8% . (Adiwarman A. Karim & A.Azhar Syarief : 2009) Rendahnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat mungkin juga terjadi pada infak dan sadakah. Asep Saepudin Jahar (2010) mengatakan bahwa sesuai prediksi PIRAC, potensi zakat dan sadakah umat Islam Indonesia mencapai 9 trilyun setiap tahun. Data yang
dihimpun Forum Zakat (FOZ) dari beberapa lembaga zakat menunjukkan hasil pengumpulan sebanyak 2,3 trilyun. Sedangkan Adiwarman A. Karim dan A.Azhar Syarief (2009) mengatakan bahwa kemungkinan potensi zakat sebanyak 20 trilyun per tahun bisa tergarap jika LAZ yang sudah ada dipertahankan dan dikembangkan, serta LAZ lainnya bisa mengikuti profesionalisme LAZ yang sudah ada. Dari sisi wakaf, penelitian Nasution dan Hasanah (2005) dalam Ranti Wiliasih (2008) menyebutkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia berdasarkan perhitungan kasar mereka adalah sebanyak 3 trilyun rupiah per tahun. Menurut Nasution dan Hasanah, sebagai perbandingan, PKPU tahun 1426 H telah berhasil mengumpulkan wakaf tunai sebanyak 50 juta rupiah dan Tabungan Wakaf Indonesia pada tahun 1427 H berhasil mengumpulkan wakaf tunai lebih kurang sebesar 1,2 milyar. Angka penerimaan yang terealisasi masih jauh dari potensi yang bisa dicapai. Hal yang terjadi pada zakat, infak dan sadakah, juga terjadi pada wakaf. Walaupun peningkatan penerimaan terus terjadi, namun penerimaan ini masih jauh dari potensi yang ada. Menurut Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief (2009), faktor penarik yang menyebabkan munculnya berbagai lembaga amil di Indonesia salah satunya adalah adanya semangat menyadarkan umat (spirit of consciousness). LAZ sebagai sebuah lembaga mampu menjadi motor penggerak dalam tujuan penyadaran ini dengan mempromosikan fungsi lembaga, manfaat ZISWaf serta program yang mereka tawarkan berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran ZISWaf kepada masyarakat muslim Indonesia pada khususnya. Sesuai dengan fungsi LAZ sebagai agen penyadaran umat, promosi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengingatkan umat Islam tentang keutamaan dan manfaat ZISWaf. “Sosialisasi mengenai berzakat/berinfak/bersedekah melalui lembaga harus terus-menerus dilakukan, karena hal tersebut akan masyarakat untuk mau berzakat, berinfak
memunculkan
amil
zakat
kesadaran
kolektif
dan bersadakah melalui lembaga zakat”. (Didin
Hafidhuddin : 2006)
Fakta bahwa potensi yang Indonesia miliki masih jauh dari penerimaan yang berhasil dikumpulkan menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh biaya promosi yang selama ini dikeluarkan lembaga amil zakat di Indonesia khususnya.
Penelitian terdahulu oleh Mujiyati et all (2010) menyebutkan bahwa biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan zakat, infak dan sadakah (ZIS). Sementara itu Hamidiyah (2005) dalam Mujiyati et all (2010) menyimpulkan bahwa biaya promosi, jumlah jaringan dan momen bulan keagamaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengumpulan ZIS. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga amil, pemerintah mewajibkan LAZNAS untuk melakukan audit dan publish terhadap laporan keuangan lembaga. Audit haruslah dilakukan oleh auditor independen yang akan memberikan opininya terhadap laporan keuangan. Selain merupakan wujud pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat, audit juga berguna untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Sejalan dengan penelitian Nikmatuniayah (2012) yang mengatakan bahwa : “dengan dilakukan transparansi publikasi informasi keuangan kepada publik, maka masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat tersebut”. Dari laporan keuangan beberapa LAZNAS, terdapat perbedaan pemilihan tipe Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melaksanakan audit, yaitu KAP afiliasi dan non afiliasi. Perbedaan pemilihan tipe KAP ini disebabkan oleh alasan yang berbeda dari setiap LAZNAS seperti jumlah asset yang mereka miliki serta kualitas audit yang diharapkan. Bonita Winata
(2013)
menyimpulkan
bahwa
terdapat
perbedaan
secara
signifikan
antara
profesionalisme auditor KAP afiliasi dengan KAP non afiliasi. Namun demikian, seberapa besar pengaruh tipe KAP pelaksana audit sehingga penunjukkan KAP afiliasi dan non afiliasi yang sama-sama menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan LAZNAS mampu mempengaruhi penerimaan ISWaf sejauh ini masih perlu untuk diteliti. Melihat fungsi sebuah Negara/pemerintahan, maka masalah kesejahteraan dan penyediaan sarana publik adalah merupakan kewajiban sebuah pemerintahan. Fungsi pemerintahan menurut Miriam Budiarjo dalam Sony Devano (2006:5) salah satunya adalah untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan REPELITA”. Adapun sumber dana pembiayaan pembangunan umumnya berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat.
Gusfahmi (2007:2) mengatakan bahwa total pendapatan Negara pada tahun 2005 berjumlah Rp 377,8 triliun. “Dari total pendapatan tersebut, sebanyak 78,7 % (Rp. 297,5 triliun)
bersumber
dari pajak. Sementara itu penggunaan uang pajak dalam
Anggaran
Pendapatan
Negara (APBN) dialokasikan sebanyak
membayar
hutang
51%
untuk
“.
Belanja Gusfahmi
(2007:10) Ekonom UGM Mudrajad Kuncoro dalam seminar nasional Dinamika Perpajakan Nasional 'Antara Idealisme dan Realita' tahun 2012 mengatakan bahwa penerimaan pajak yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN tidak banyak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. "Di banyak daerah, 58 persen dana APBD dihabiskan untuk aparatur pemerintahan. Bahkan, bagi daerah pemekaran, 95 persen dana APBD untuk aparatur". Mudrajat Kuncoro (Situs Pajak : 2012) “Prasarana
publik
yang
tidak
layak
disebabkan uang
masuk ke APBN dan APBD melalui Kas Negara tidak banyak membangun, memperbaiki dan memelihara prasaranamengherankan jika pembangunan, bahkan hingga
pajak yang langsung dialokasikan
untuk
prasarana publik. Maka tidaklah
perbaikan dan pemeliharaan prasarana publik sangat minim
kondisinya sangat memprihatinkan sekali”. Wiyoso Hadi (Situs Pajak :
2012). Permasalahan lain yang terkait dengan pajak di Indonesia adalah peningkatan penerimaan pajak yang tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya penerimaan pajak yang meningkat akan menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Selain itu, dana yang dialokasikan kepada fakir miskin melalui Departemen Sosial hanya berjumlah Rp 16,2 triliun atau 4,1% dari APBN tahun 2005, Gusfahmi (2007:8). Jika jumlah yang dialokasikan masih sangat kecil, sepertinya pernyataan di dalam Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45) Pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara” belum dapat dipenuhi oleh Negara. Permasalahan ini tentu dapat diatasi jika saja masyarakat muslim khususnya melalui ibadah ZISWaf ikut berpartisipasi. Dari beberapa fakta di atas, dapat dilihat bahwa pajak ternyata belum mampu mencukupi serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Walaupun sumber penerimaan Negara tidak hanya berasal dari pajak, namun komposisi pajak di dalam APBN masih merupakan yang tertinggi. Manfaat pajak yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat serta permasalahan kemiskinan
yang masih belum selesai bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pertumbuhan LAZ di Indonesia. Berdasarkan konsep pemerintahan Islam menurut Nurul Huda (2012:1), pemenuhan kepentingan sosial sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. “Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial”. Namun demikian Nurul Huda juga mengatakan : “Pada dasarnya merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat, karena Islam mewajibkan suatu serangkaian pengaturan yang dapat memastikan
pemenuhan
masyarakat untuk membuat kebutuhan
seluruh
anggota
masyarakat”. (Nurul Huda : 2012)
Ranti Wiliasih (2008) berpendapat bahwa lembaga wakaf dapat juga berperan dalam menyediakan fasilitas publik seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Disinilah LAZ berperan sebagai lembaga yang menjadi perpanjangan tangan umat Islam yang ingin merealisasikan kepentingan publik sesuai dengan prinsip Islam Rahmatan Lil ‘Alamin melalui penghimpunan dan penyaluran ZISWaf, salah satunya berupa pembangunan sarana publik. Namun demikian, sebagai penganut Islam dan merupakan mayoritas, masyarakat Indonesia dibebani dua kewajiban yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU), yaitu kewajiban pajak dan zakat. “Kedua kewajiban ini tertuang di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Kewajiban Pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan”, Gusfahmi (2007:7). Sebagai Negara sekuler dengan penduduk mayoritas muslim secara automatis kedua kewajiban ini tidak dapat dihindari oleh masyarakat muslim Indonesia. Ketua Umum Baznas Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa : “Walaupun bukti setoran zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ teregistrasi saat ini sudah menjadi pengurang pajak di Indonesia,
yang
namun kenyataannya masih
banyak umat Islam di Indonesia yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan
(PPh) tersebut”. Situs BAZNAS (2013)
Dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akhir-akhir ini akan kewajiban membayar zakat, diikuti pula dengan kesadaran umat untuk menunaikan infak, sadakah dan wakaf. Dana ISWaf inilah yang kemudian digunakan LAZ untuk membangun sarana publik. Meskipun pembangunan sarana publik yang dilakukan LAZ masih jauh dibawah angka penyediaan sarana
publik oleh pemerintah, namun demikian pembangunan sarana ini dapat membantu masyarakat yang selama ini terkendala biaya untuk mengaksesnya seperti klinik kesehatan dan sekolah. Penyediaan sarana publik yang dilakukan oleh beberapa LAZ di Indonesia diantaranya adalah berupa pembangunan sekolah, pesantren, klinik kesehatan, sarana air bersih, sarana ibadah dll. Khusus untuk kaum dhuafa, pemanfaatan sarana publik ini tidak dipungut biaya. Perkampungan Qur’an seluas 2 hektar di daerah Cipondoh Tanggerang serta sekolah gratis dan rumah sakit gratis yang dibangun oleh Daarul Qur’an, Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat adalah contoh asset publik yang berasal dari dana ISWaf. Di Negara lain, keberadaan Universitas Al Azhar di Cairo Mesir adalah salah satunya. Seberapa besar pengaruh pembangunan asset publik yang dilakukan LAZ terhadap penerimaan ISWaf menarik untuk diteliti. Mengingat ibadah ini di dalam ajaran Islam tidak hanya memiliki dimensi dunia, namun juga memiliki dimensi akhirat dimana pahalanya akan terus mengalir kepada penyumbangnya bahkan jika penyumbangnya telah meninggal dunia sekalipun. Pengaruh pembangunan asset publik ini penting untuk diketahui mengingat angka penerimaan ISWaf masih jauh di bawah potensi yang Indonesia dimiliki serta masih terbatasnya jumlah asset publik bagi masyarakat kurang mampu.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Apakah biaya promosi berpengaruh terhadap penerimaan ISWaf 2. Apakah tipe KAP berpengaruh terhadap penerimaan ISWaf 3. Apakah pembangunan asset publik berpengaruh terhadap penerimaan ISWaf
Pengertian Biaya Hongren, Datar dan Rajan (2012:49) mendefinisikan biaya sebagai berikut : “Cost as a resource sacrificed or forgone to achive a spesific objective.” Carter dan Usry (2006:29) mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Sedangkan Henke dan Spoede (1991:4) menyatakan“Cost is defined as that which must be given up in order to acquire, produce, or effect something.”
Pengertian biaya menurut AICPA di dalam Schaum’s Outline Series Theory and Problems of Cost Accounting oleh Polimeni, Handy dan Cashin (1994:4) adalah: “Cost is the amount, measured in money, of cash expended or other property transeferred, capital stock issued, service performed, or a liability incurred, in consideration of goods or services received or to be received.” Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan ataupun dikorbankan yang dapat diukur dengan uang untuk memperoleh suatu manfaat berupa barang atau jasa yang akan digunakan untuk tujuan tertentu.
Biaya Dalam Konteks Organisasi Sektor Publik Mardiasmo (2009:38) mengatakan bahwa biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok : 1. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. 2. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik, ouput diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. 3. Biaya proses adalah biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas dsb.
Pengertian Promosi Promosi pada prinsipnya merupakan kegiatan yang dilakukan produsen untuk menarik konsumen baru maupun untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada agar tertarik serta konsisten menggunakan produk/jasa yang produsen/perusahaan hasilkan. Beberapa pengertian promosi menurut para ahli adalah: Engel, Warshaw dan Kinnear (1994:5) mendefinisikan promosi sebagai : “ Communication undertaken to persuade others to accept ideas, concepts, or things.” Sedangkan Terence A. Shimp (2004:111) mengatakan bahwa promosi mengacu pada setiap insentif yang digunakan oleh produsen untuk memicu transaksi (pedagang besar dan ritel)
dan/atau konsumen untuk membeli suatu merek serta mendorong tenaga penjualan untuk secara agresif menjualnya. Menurut Michael L. Ray dalam Advertising and Promotion oleh Belch
dan Belch
(2009:18) pengertian promosi adalah : “The coordination of all seller initiated efforts to set up channels of information and persuation in order to sell goods and services or promote an idea.” Kotler dan Keller (2009:496) berpendapat bahwa “Promotions are the mean firms attempt to inform, persuade and remind consumers about the products and brand that they sell.” Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa promosi adalah sebuah komunikasi pemasaran oleh pemasar kepada pelanggan/calon pelanggannya untuk mengenalkan atau mengingatkan kembali tentang produk/jasa yang mereka hasilkan serta membujuknya untuk membeli/menggunakan produk dan jasa tersebut.
Bauran Promosi / Pemasaran Menurut Kotler & Armstrong (2012:75), bauran pemasaran adalah : “A set of tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in the target market”. Bauran pemasaran diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yang luas disebut ” 4P ” dalam pemasaran , yaitu : 1) Product (produk) Kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar. 2) Price (harga) Sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan sebuah produk. 3) Place (lokasi) Aktivitas perusahaan yang menyebabkan produk tersedia kepada target konsumen. 4) Promotion (promosi) Aktivitas yang mengkomunikasikan manfaat sebuah produk yang tersedia kepada target konsumen.
Tujuan Promosi Lembaga Amil Menurut Syafrudin Arif (2010), tujuan dari promosi lembaga wakaf adalah untuk memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong dan memotivasi, menanamkan citra yang kuat dalam benak, dan memudahkan dan melayani.
Adiwarman A. Karim & A. Azhar Syarief (2009), salah satu keunikan LAZ di Indonesia saat ini adalah para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Dalam sosialisasinya, para amil bukan sekedar mengingatkan akan kewajiban berzakat sebagai suatu ketetapan syariat yang harus dipatuhi, namun juga kebaikan–kebaikan lain bagi mereka yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dan bagi yang menerima. “Promosi bagi lembaga zakat merupakan faktor yang sangat penting didalam mensosialisasikan kewajiban berzakat sekaligus dalam penghimpunan serta pendayagunaan dana ZIS”. Didin Hafidhuddin (2006)
Biaya Promosi Lembaga Amil Penggunaan dana zakat sesuai aturan syariah hanya diperuntukkan kepada delapan golongan penerima. Berbeda dengan infak dan sedekah, agama tidak membatasi golongan penerima/penggunaan dana infak dan sedekah selama penggunaannya sesuai dengan tuntunan syariah dan tidak disalurkan kepada hal-hal yang dilarang agama. Kegiatan promosi yang dilakukan lembaga amil bertujuan untuk menggerakkan umat Islam untuk menunaikan ZISWaf-nya, sehingga dana infak dan sadakah tidak terikat boleh digunakan amil/pengelola untuk melakukan promosi berkaitan dengan hal-hal seputar ZISWaf. Adiwarman A. Karim & A. Azhar Syarief (2009) mengatakan bahwa : “Umumnya di beberapa LAZ, biaya promosi zakat, infak dan sedekah dana infak dan sedekah atau sponsor. Kalaupun terpaksa itupun tidak boleh melebihi 12,5% dari zakat dalam konteks ini
diambil
dari
harus mengambil porsi dana zakat
total zakat yang diterima (karena biaya promosi
masuk dalam tanggung jawab amil)”.
Menurut Asep Saepudin Jahar (2010), organisasi filantropi di Belanda menerapkan usaha-usaha sistem akreditasi bagi pengelolaan filantropi yaitu bersandar pada kriteria-kriteria diantaranya adalah pembiayaan penghimpunan dana tidak melebihi 25% dari dana yang terkumpul dan kegiatan penghimpunan dana bersifat sukarela. “Jika pembiayaan 25% di Belanda sebagai maximum cost, maka
pembiyaan dana zakat
dan shadaqah di Indonesia akan mengambil model moderat mengikuti standar asnaf 8 (12.5%), atau sesuai dengan
kesepekatan rasional lembaga akreditasi”. Asep Saepudin Jahar (2010)
Bentuk Promosi LAZ Bentuk/cara promosi yang dapat dilakukan lembaga amil menurut Syafrudin Arif (2010) adalah : a. Surat, contohnya surat penawaran atau ajakan/dakwah untuk berwakaf. b. Presentasi, baik pesentasi perorangan atau kelompok/lembaga. c. Barang cetakan seperti brosur, leaflet, poster dan flier. d. Perhatian, contohnya adalah tampilan dan informasi. e. Branding informasi ke masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai potensi media pada waktu bersamaan. f. Penerbitan, seperti jenis media, sasaran konsumen, pesan, buku, buletin, majalah, koran, dll. g. Perhatian penulisan, seperti informasi, bentuk, lokasi, waktu dan gaya, mandiri dan kerja sama. h. Iklan, contohnya seperti iklan di media cetak, televisi, radio, internet, media pertemanan (facebook, twiter dan lain-lain), dan media luar ruangan. i. Asesoris dan gift, seperti boolpoint, sticker, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kalender, buku agenda dan lain-lain. j. Event, contohnya adalah seperti seminar, pelatihan, lomba, festival, malam amal atau kegiatan sosial lainnya. k. Pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.
Pengertian Auditing Pengertian auditing menurut Arens, Elder dan Beasley (2011:4) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing menurut The Committee on Basic Auditing Concepts di dalam buku An Introduction to Assurance and Financial Statement Auditing oleh Messier, Glover dan Prawitt (2006:13) adalah: “A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence
regarding assertions
about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and establish criteria
and communicating the results to interested users.”
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing adalah suatu proses objektif berupa pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi keuangan serta peristiwa-peristiwa ekonomi guna melihat tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Tujuan Auditing dan Tugas Auditor Independen Dari pengertian Auditing menurut Arens, Elder dan Beasley (2011:4) dapat dilihat bahwa tujuan auditing adalah untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan The Auditing Practices Board (APB) dalam buku Auditing Millichamp dan Taylor (2008:4) menyebutkan tujuan audit adalah: “To enable the auditor to express an opinion whether the financial statement are prepared, in all material respects, in accordance with an
applicable financial reporting framework.”
Millichamp dan Taylor menyebutkan bahwa tujuan audit adalah (2008:4) : “Primary: To produce a report by the auditors of their opinion of the truth and fairness of financial statements so that any person reading and using them can have believe in them. Secondary: To advice management of any defects or problems with their accounting system and to suggest ways of improving it. To detect errors and fraud. To prevent errors and fraud by the deterrent and moral effect of the audit”. Dari beberapa tujuan menurut para ahli dan APB di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan auditing adalah untuk memberikan/melaporkan opini/pendapat auditor mengenai kesesuaian informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan/standar pelaporan yang berlaku umum. Arens, Elder dan Beasley (2011:19) mengatakan bahwa jenis auditor yang melakukan praktik audit salah satunya yaitu kantor akuntan publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan atau organisasi dari jenis industri serta ukuran yang berbeda. KAP disebut juga auditor eksternal atau auditor independen.
Laporan Audit International Standar on Auditing 700 (ISA) dalam buku Auditing Millichamp dan Taylor (2008:333) menyatakan : “The auditor’s report should contain a clear written expression of opinion on the financial statements taken as a whole.” Laporan audit merupakan laporan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai hasil akhir audit yang mereka laksanakan, berisi pernyataan pendapat mengenai temuan-temuan selama audit berlangsung. Laporan ini memiliki bahasa/kata-kata baku yang ditetapkan oleh standar profesional AICPA, Arens, Elder dan Beasley (2011:58). Pengertian dan Karakteristik Asset/Barang Publik Heyman dalam Nurul Huda (2012:3) mengatakan bahwa barang publik merupakan nonrival in consumption yang artinya bahwa kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen yang lainnya. Sifat pokok dari barang publik yaitu barang yang tidak dapat dimiliki. Sekali sudah tersedia, maka barang ini akan tersedia merata bagi semua orang. Menurut Nurul Huda (2012:3), terdapat dua karakteristik kunci dalam mengklasifikasikan suatu barang menjadi barang publik yaitu : 1. Bersifat non rivalvy Barang publik tersebut dapat dikonsumsi sejumlah orang secara bersama-sama tanpa mengurangi jumlah yang dapat dikonsumsi oleh konsumen yang lainnya. 2. Nonexcludability Bahwa tidak ada cara yang mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memanfaatkan barang publik. Sumber Pembiayaan Sektor Publik Dalam Ekonomi Islam Sumber Pemasukan dana bagi Negara menurut hukum Islam berasal dari Munawir Sjadzali (1992:71) : 1. Zakat Meskipun tidak ada ketegasan zakat itu sebagai pemasukan Negara, tetapi ada beberapa petunjuk yang membawa kita kepada kesimpulan bahwa zakat adalah sumber keuangan Negara. 2. Harta warisan tak terbagi
Dalam hal harta utuh tidak terbagi karena tidak adanya ahli waris atau dikarenakan terdapat sisa harta, ijtihad para ulama yaitu Syafi’iyah berpendapat bahwa seluruh harta yang tidak terbagi adalah hak Negara atau kaum muslimin yang dimasukkan dalam kas Negara/baitul maal.
3. Jizyah Merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada ahli kitab yang berada dibawah tanggungan dan perjanjian dengan Islam. Jizyah merupakan kewajiban atas pribadi karena keberadaannya di daerah Islam yang wajib dibayarnya sekali setahun. 4. Ghanimah dan Fai’ Merupakan harta rampasan perang yang merupakan sumber pemasukan bagi Negara yang kadar kewajiban bagi keduanya ditetapkan dalam Alqur’an. 5. Kharaj Merupakan sumbangan secara umum yang diserahkan oleh non muslim yang berdiam di tanah dan wilayah muslim. Sedangkan menurut Nurul Huda (2012:145), wakaf, Infak dan sedekah dapat dimanfaatkan oleh Negara dalam melancarkan proyek pembangunan Negara. Penerimaan ini bersifat sukarela, sehingga menurut Ahmad Faridi dalam Nurul Huda (2012:146), penerimaan dari pos sukarela ini memiliki korelasi yang positif dengan kondisi keimanan warga Negara, semakin beriman warga Negara, semakin besar penerimaan Negara melalui pos ini dalam membiayai pembangunan Negara. Pengertian LAZ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa: Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Infak, Sadakah dan Wakaf Tunai Pengertian dan Kajian Umum Tentang Infak
Infak menurut Fafrur Mu’is (2011:128) adalah “mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam”. Harta yang akan diinfakkan tidak memiliki persyaratan mencapai nishab seperti pada zakat. Pemberi infak adalah setiap muslim, baik yang memiliki kelebihan harta maupun tidak, yang dianjurkan baik di saat lapang maupun sempit. Sedangkan penerima infak juga tidak terbatas seperti adanya aturan di dalam zakat terkait golongan yang memiliki hak untuk menerima pemberian zakat. Berbeda dengan sadakah yang tidak hanya berbentuk materi, dimana Rasulullah menyebutkan bahwa senyuman kepada sesama saudara muslim adalah sebuah sadakah, sesuatu yang dapat diinfak-kan oleh seorang muslim adalah berupa materi.
Pengertian Sadakah “Sadakah berasal dari bahasa arab ash-shadaqah yang satu akar kata dengan shidiq (benar). Artinya orang yang bersadakah berarti keyakinannya telah benar atau setidaknya ia yakin dengan kebenaran sadakahnya”. Muhammad Rojaya (2011) Sedangkan menurut istilah, shadaqah (sadakah) ialah pemberian yang diniatkan (dimaksudkan) untuk mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta’ala. (at-Ta’riifaat hlm 132 karya al-Jurjani dalam Yazid bin Abdul Qadir Jawas : 2012). Menurut Ibnu Manzhur sadakah ialah apa yang diberikan kepada orang fakir karena Allah. (Lisaanul ‘Arab (VII/309) dalam Yazid bin Abdul Qadir 2012). Imam an-Nawawi berkata: “Disebut sebagai sadakah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya dan kebenaran keimanannya, baik lahir maupun batin, maka sadakah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya”. Syarh Shahiih Muslim (VII/48) dalam Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2012)
Pengertian dan Kajian Umum Tentang Wakaf Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin (2008:6) menjabarkan pengertian wakaf secara etimologi, yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Maksudnya, orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan
dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan lain sebagainya. The Shorter Encyclopaedia of Islam E.J. brill Leiden (1953:626) dalam Mohammad Daud Ali (1988) menyebut pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu ‘to protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person’. Artinya memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam oleh Hendi Suhendi (2008:240) mengatakan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Selanjutnya Andri Soemitra (2009:429) menuliskan bahwa Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengatakan definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut : 1)
Hanifiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.
2)
Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3)
Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini
mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. 4)
Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Itu menurut para ulama ahli fikih.
Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang Menurut Heri Sudarsono (2008:285) tujuan dari penggalangan wakaf tunai yang ada di masyarakat antara lain: 1.
Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2.
Meningkatkan investasi sosial
3.
Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
4.
Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya/berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
5.
Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.
Sedangkan menurut Syafii Antonio dalam Syafrudin Arif (2010), terdapat manfaat utama wakaf uang dewasa ini yaitu : 1.
Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2.
Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.
3.
Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4.
Pada gilirannya InshaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas.
Selanjutnya Syafrudin Arif (2010) mengatakan bahwa pada prinsipnya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Kerangka Pemikiran Biaya promosi yang dikeluarkan bertujuan untuk membujuk dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh produsen dan juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan ide/gagasan tentang sesuatu hal kepada konsumen. Pada lembaga amil zakat, fungsi tersebut juga berlaku demikian. Biaya promosi dapat menjadi
ujung tombak
penyadaran umat serta sarana untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai ibadah infak, sadakah dan wakaf. Hasil studi Hamidiyah (2005) dalam Mujiyati et all (2010) memberikan kesimpulan bahwa 75.8% faktor yang mempengaruhi pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) adalah biaya promosi, jumlah jaringan, peraturan dan momen bulan Ramadhan dan Dzulhijah. Biaya promosi, jaringan dan momen dalam bulan relijius memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah. Sementara itu Mujiyati et all (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan ZIS dipengaruhi oleh variasi promosi, jumlah jaringan dan momen sebanyak 85.2 %. Hal ini menjelaskan bahwa promosi yang dilakukan LAZ mampu menyampaikan gagasan mengenai ibadah ini dan informasi mengenai keberadaan LAZ sebagai penyedia layanan ZISWaf, yang kemudian diharapkan umat muslim tergerak untuk menunaikannya. Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai LAZNAS harus bersedia untuk diaudit syariah dan keuangan secara berkala. LAZNAS kemudian berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. Audit ini bertujuan untuk melaporkan derajat kesesuaian laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemilihan tipe KAP pelaksana audit yang berbeda pada
LAZNAS dapat disebabkan oleh jumlah asset yang dimiliki LAZ ataupun kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP afiliasi dan non afiliasi. Opini WTP yang dihasilkan KAP afiliasi dan KAP non afiliasi mungkin dapat mempengaruhi pertimbangan masyarakat disebabkan perbedaan kualitas audit dan profesionalisme yang dihasilkan. Bonita Winata (2013) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara profesionalisme auditor KAP afiliasi dengan profesionalisme auditor KAP non afiliasi. Mayangsari (2000) dalam Salman Husin (2012) menyatakan bahwa investor mempersepsikan auditor yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas. Penelitian Nikmatuniayah (2012) mengatakan bahwa dengan dilakukan transparansi publikasi informasi keuangan kepada publik, maka masyarakat akan menjadi lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat tersebut. Sedangkan Ali (1988:55) mengatakan bahwa kepercayaan terhadap institusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan ZISWaf. Asset publik yang berasal dari ISWaf masyarakat sudah banyak terdapat di beberapa negara. Universitas Al Azhar di Cairo Mesir adalah salah satunya. Di Indonesia, perkampungan Qur’an seluas 2 hektar di daerah Cipondoh Tanggerang serta sekolah gratis dan rumah sakit gratis yang dibangun oleh Daarul Qur’an dan Dompet Dhuafa adalah contoh asset publik yang juga berasal dari dana ISWaf. Pembangunan asset publik ini kenyataannya mendapat perhatian dari masyarakat sehingga mampu memicu keinginan untuk menunaikan ISWaf. Hal ini disebabkan dimensi ibadah ISWaf merupakan dimensi dunia dan akhirat dimana pahala dana ISWaf yang disumbangkan akan menjadi amal jariyah yang akan terus mengalir kepada si penyumbang meskipun si penyumbang sudah meninggal dunia. Ranti Wiliasih (2008) mengatakan bahwa lembaga wakaf juga dapat berperan dalam menyediakan fasilitas publik seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Zulkifli Hasan dan Muhammad Najib Abdullah (2008) mengatakan bahwa : “The investment of waqf properties especially land is fundamentally aimed at generating more income to waqf institution that could be benefited by the beneficiaries”. Hasil Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh biaya promosi, tipe KAP, dan pembangunan asset publik terhadap penerimaan infak, sadakah dan
wakaf. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yaitu, biaya promosi (X1), tipe KAP (X2) dan pembangunan asset publik (X3) terhadap penerimaan infak, sadakah dan wakaf (Y) pada lembaga amil zakat.
Deskripsi Data Sampel (n) yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 20, meliputi informasi biaya promosi, tipe KAP, biaya pembangunan asset publik serta jumlah penerimaan infak, sadakah dan wakaf (ISWaf) yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan lembaga amil zakat sejak tahun 2006 sampai dengan 2011. Deskripsi mengenai data disajikan pada tabel 4.1. di bawah ini: Tabel 4.1 Descriptive Statistics N By.Promosi TipeKAP Pemb.AssetPublik PenerimaanISWaf Valid N (listwise)
20 20 20 20 20
Minimum .07585376 0 .00000000 .9403216
Maximum .23428872 1 .25720708 4.5136607
Std. Deviation .04177407084 .489 .07161776725 .8586669855
Persamaan Regresi Linier Berganda Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut: = ܇હ + ۾۱ + ۯ܂۴ + ۯ۾+ ࢿ
Y
= Penerimaan ISWAF
α
= Konstanta
β1 – β3 = Koefisien PC
= Biaya promosi
TAF
= Tipe KAP
PA
= Asset publik
ε
= Variabel pengganggu (error) Coefficientsa
Model 1
(Constant) By.Promosi TipeKAP Pemb.AssetPublik
Unstandardized Coefficients B Std. Error .294 .533 13.623 3.907 -.949 .339 -3.499 2.181
a. Dependent Variable: PenerimaanISWaf
Standardized Coefficients Beta .663 -.541 -.292
t .552 3.487 -2.800 -1.604
Sig. .588 .003 .013 .128
Berdasarkan angka koefisien regresi pada tabel 4.3, maka dapat dibuat model persamaan multiple regression analisis sebagai berikut: = ܇. ૢ + . ۾۱ − . ૢૢ ۯ܂۴ − . ૢૢ ۯ۾+ ࢿ
Menilai Goodness of Fit Model Koefisien Determinasi Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel penerimaan ISWaf. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik dalam menjelaskan variabel penerimaan ISWaf amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel penerimaan ISWaf. Hasil analisis menggunakan SPSS terlihat pada tabel berikut : Model Summaryb Model 1
R .704a
R Square .496
Adjusted R Square .402
Std. Error of the Estimate .664265494
DurbinWatson 1.206
a. Predictors: (Constant), Pemb.AssetPublik, By.Promosi, TipeKAP b. Dependent Variable: PenerimaanISWaf
Dari tampilan output SPSS model summary tabel 4.4, besarnya adjusted R2 adalah 0.402. Hal ini berarti 40.2 % variasi penerimaan ISWaf dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik. Sedangkan sisanya sebesar 59.8 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel penerimaan ISWaf. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, artinya semua variabel biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan ISWaf. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama
dengan nol, artinya semua variabel biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan ISWaf. Tabel 4.6 ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 6.949 7.060 14.009
df 3 16 19
Mean Square 2.316 .441
F 5.249
Sig. .010a
a. Predictors: (Constant), Pemb.AssetPublik, By.Promosi, TipeKAP b. Dependent Variable: PenerimaanISWaf
Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 5.249 dengan probabilitas 0.010. Karena probabilitas kecil dari 0.025, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan ISWaf atau dapat dikatakan bahwa biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan ISWaf.
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel biaya promosi, tipe KAP, dan pembangunan asset publik secara individual dalam menerangkan variasi variabel penerimaan ISWaf. Coefficientsa
Model 1
(Constant) By.Promosi TipeKAP Pemb.AssetPublik
Unstandardized Coefficients B Std. Error .294 .533 13.623 3.907 -.949 .339 -3.499 2.181
Standardized Coefficients Beta .663 -.541 -.292
t .552 3.487 -2.800 -1.604
Sig. .588 .003 .013 .128
a. Dependent Variable: PenerimaanISWaf
Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi pada tabel 4.3, variabel pembangunan asset publik tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi yang berada di atas 2.5%. Sedangkan variabel biaya promosi dan tipe KAP signifikan pada 0.025. Dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan ISWaf dipengaruhi oleh biaya promosi dan tipe KAP dengan persamaan matematis : Penerimaan ISWaf = 0.294 + 13.623 PC- 0.949 TAF – 3.499 PA
Konstanta sebesar 0.294 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata penerimaan ISWaf adalah sebesar 0.294
rupiah. Koofisien regresi biaya promosi
sebesar 13.623 menyatakan bahwa setiap penambahan biaya promosi sebesar Rp.1, akan meningkatkan penerimaan ISWaf sebesar Rp. 13.623. Koofisien regresi tipe KAP sebesar -0.949 menyatakan bahwa setiap audit yang dilakukan oleh KAP afiliasi, akan menyebabkan penurunan penerimaan ISWaf sebesar Rp. 0.949. Koofisien regresi pembangunan asset publik sebesar 3.499 menyatakan bahwa setiap penambahan biaya pembangunan asset publik sebesar Rp.1, akan menurunkan penerimaan ISWaf sebesar Rp. 3.499.
Pembahasan Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka lebih rinci hasil pengujian akan diuraikan sebagai berikut :
Biaya Promosi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penerimaan ISWaf Dari hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan biaya promosi terhadap penerimaan ISWaf. Hal ini terjadi karena promosi yang dilakukan lembaga amil mampu menggerakkan masyarakat untuk menunaikan pembayaran ISWaf dikarenakan promosi tersebut menjadi sarana untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai ibadah ini. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mujiyati et all (2010) yang manyatakan bahwa biaya promosi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengumpulan ZIS.
Tipe KAP Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Penerimaan ISWaf Melihat hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan tipe KAP afiliasi terhadap penerimaan ISWaf. Hal ini kemungkinan terjadi karena masyarakat menilai penunjukkan KAP afiliasi akan menyebabkan pengeluaran biaya audit yang lebih besar jika dibandingkan dengan penunjukkan KAP non afiliasi. Meskipun proses dan kualitas audit lebih baik, namun KAP afiliasi menyebabkan penyerapan biaya yang lebih besar yang dianggap masyarakat sebagai suatu pemborosan dan tidak sesuai dengan core business lembaga amil. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Nikmatuniayah (2012)
yang menyatakan bahwa dengan dilakukan transparansi publikasi informasi keuangan kepada publik, maka masyarakat akan menjadi lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat tersebut.
Pembangunan Asset Publik Berpengaruh Negatif Tidak Signifikan Terhadap Penerimaan ISWaf Dari hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif tidak signifikan pembangunan asset publik terhadap penerimaan ISWaf. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan masyarakat yang membayarkan ISWaf tidak memperuntukkan dana ISWaf yang mereka sumbangkan untuk tujuan tertentu. Penyumbang hampir sepenuhnya menyerahkan pengelolaan dan penggunaan dana ISWaf untuk tujuan yang sesuai menurut organisasi pengelola. Selain itu dapat juga terjadi kemungkinan sebaliknya, dimana masyarakat yang membayarkan ISWaf telah lebih dulu membatasi penggunaan dana ISWaf mereka untuk tujuan tertentu selain pembangunan asset publik seperti bantuan untuk korban bencana, program pendidikan gratis dan lain-lain. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dan Muhammad Najib Abdullah (2008) yang menyatakan bahwa : “The investment of waqf properties especially land is fundamentally aimed at generating more income to waqf institution that could be benefited by the beneficiaries”. Kesimpulan 1.
Berdasarkan pada hasil analisis terhadap pengaruh biaya promosi bagi penerimaan ISWaf dengan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan oleh lembaga amil, maka penerimaan ISWaf akan semakin besar pula. Hal ini terjadi karena promosi yang dilakukan lembaga amil dapat menyadarkan masyarakat dan mengingatkan kembali mengenai ibadah ISWaf.
2.
Berdasarkan pada hasil analisis terhadap pengaruh tipe KAP bagi penerimaan ISWaf, diketahui bahwa jika audit dilakukan oleh KAP afiliasi, maka penerimaan ISWaf akan semakin turun. Hal ini kemungkinan terjadi karena masyarakat menilai penunjukkan KAP afiliasi akan menyebabkan pengeluaran biaya audit yang lebih besar jika dibandingkan dengan penunjukkan KAP non afiliasi. Hal ini menurut masyarakat merupakan suatu pemborosan yang tidak sesuai dengan core business sebuah lembaga amil.
3.
Berdasarkan pada hasil analisis terhadap pengaruh pembangunan asset publik bagi penerimaan ISWaf, dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya pembangunan asset publik yang dikeluarkan lembaga amil maka penerimaan ISWaf akan semakin turun. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan masyarakat yang membayarkan ISWaf tidak memperuntukkan dana ISWaf yang mereka sumbangkan untuk tujuan tertentu. Penyumbang hampir sepenuhnya menyerahkan pengelolaan dan penggunaan dana ISWaf untuk tujuan yang sesuai menurut organisasi pengelola. Selain itu dapat terjadi kemungkinan sebaliknya dimana masyarakat yang membayarkan ISWaf, telah lebih dulu membatasi penggunaan dana ISWaf mereka untuk tujuan tertentu selain pembangunan asset publik seperti bantuan untuk korban bencana, program pendidikan gratis dan lainlain.
4.
Biaya promosi, tipe KAP dan pembangunan asset publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan ISWaf pada lembaga amil zakat.
Saran 1. Sebaiknya lembaga amil terus meningkatkan kegiatan promosi yang efektif dan efisien untuk menarik masyarakat sehingga mau menyalurkan ISWaf mereka kepada LAZ dan mendukung program-program lembaga amil. 2. Lembaga amil di Indonesia harus mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan menyerahkan pelaksanaan audit kepada KAP yang terpercaya. 3. Penelitian ini masih memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan ISWaf, oleh karena itu pada penelitian selanjutnya diperlukan penambahan variabel baru untuk menjelaskan penerimaan ISWaf pada LAZ. REFERENSI Adiwarman A. Karim & A. Azhar Syarief. 2009. Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Jurnal Pemikiran & Gagasan Vol I Al-‘Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2008. Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Alquran dan as-Sunnah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Arens, Alvin A., Randal J.Elder & Mark S. Beasley. 2011. Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi, Jilid 1 Edisi 12. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta: Penerbit Erlangga Asep Saepudin Jahar. 2010. Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian LembagaLembaga Zakat dan Wakaf. Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke 10) Belch, George E. & Michael A. Belch. 2009. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, Eighth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin
Bonita Winata Fani Silaen. 2013. Analisis Profesionalisme Auditor Dilihat Dari Tipe KAP Dan Hirarki Jabatan Pada KAP Wilayah Bandung (Survei Pada 10 Kantor Akuntan Publik). Bandung : Skripsi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia
Carter, Usry. 2006. Akuntansi Biaya. Terjemahan Krista SE.,Ak. Jakarta: Salemba Empat Didin Hafidhuddin. 2006. Analisis Efektifitas Promosi Lembaga Amil Zakat Dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika). Jurnal Media Gizi dan Keluarga Engel, James F., Martin R. Warshaw & Thomas C. Kinnear. 1994. Promotional Strategy: Managing the Marketing Communications Process, Eighth Edition. USA: Irwin/McGraw Hill Fahrur Mu’is. 2011. Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat. Solo: Tinta Medina Godfrey, Jayne., Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton & Scott Holmes. 2010. Accounting Theory, 7th Edition. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd. Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Hasan, Zulkifli & Muhammad Najib Abdullah. 2008. The Investment Of Waqf Land As An Instrument Of Muslims’ Economic Development In Malaysia. Dubai International Conference on Endowments’ Investment Dubai, the United Arab Emirates. Hendi Suhendi. 2008. Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Henke, Emerson O. & Charlene W. Spoede. 1991. Cost Accounting: Managerial Use of Accounting Data. Boston: PWS-Kent.
Heri Sudarsono. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Horngren, Charles T., Srikant M. Datar & Madhav V. Rajan. 2012. Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th ed. New Jersey: Prentice Hall,Inc. Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 Kotler, Philip & Gary Amstrong. 2012. Principles Of Marketing, 14th Edition. England: Pearson Education Limited Kotler, Philip & Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2. Terjemahan Bob Sabran, MM. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Messier, William F., Steven M. Glover & Douglas F. Prawitt. 2006. Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach, Fourth Edition. NewYork: McGraw Hill Millichamp, Alan & John R. Taylor. 2008. Auditing 9th Edition. London: South-Western Mohammad Daud Ali. 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Muhammad Rojaya. 2011. Nikmatnya Sadakah. Bandung: PT. Mizan Pustaka Mujiyati., Bagus Rudhiyoko & Muhammad Sholahuddin. 2010. Some Influence Factors of Zakah-Infak-Shadaqah Collecting (Case in Surakarta-Central Java-Indonesia). Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy Munawir Sjadzali dkk. 1992. Zakat Dan Pajak. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara Nikmatuniayah. 2012. Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Nurul Huda dkk. 2012. Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoretis dan Sejarah. Jakarta : Kencana
Polimeni, Ralph S., Sheila A. Handy & James A. Cashin. 1994. Schaum’s Outline Of Theory and Problems of Cost Accounting, 3rd ed. Singapore: McGraw-Hill Book Co. Ranti Wiliasih. 2008. Pengembangan Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Sumber Dana Pembangunan Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 5 Rifqi Muhammad. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press Salman Husin. 2012. Profesionalisme Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Dari Perbedaan Gender, Kantor Akuntan Publik Dan Hirarki
Dilihat
Jabatannya.
Pekanbaru : Skripsi Akuntansi, Universitas Riau Shimp, Terence A. 2004. Periklanan & Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Terpadu. Terjemahan Dwi Kartini Yahya. Jakarta: Erlangga Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori Dan Isu. Jakarta: Kencana Syafrudin Arif. 2010. Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. Jurnal Ekonomi Islam Volume IV No. 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Wafa, Syed Mohd Ghazali Bin Syed Adwam Wafa. 2010. Development Of Waqfs For Education In Malaysia. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy Warren, Carl S., James M. Reeve & Philip E. Fess. 2005. Accounting, 21st Edition. Ohio: Thomson South-Western Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel & Donald E. Kieso. 2010. Accounting Principles, 9th Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2012. Sadakah Sebagai Bukti Keimanan & Penghapus Dosa. Bogor: Pustaka At-Taqwa Zakariya, Madya bin Man & Abdulwaheed, Salihu. 2011. New Dimension In The Mobilization Of Waqf Funds For Educational Development. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 1, No.1
Wiyoso
Hadi.
2012.
Kemana
Uang
Pajak
Kita.Melalui
Didin Hafidhuddin. 2013. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Melalui Sekadakis,Georgina.Melalui
