Oleh: DENI TRIYADI NIM. E

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

DISPOSISI PEJABAT PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA PARIT RADEN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH Oleh: DENI TRIYADI NIM. E42011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui disposisi Pejabat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada Pembangunan khususnya Pembangunan Jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi pejabat pemerintah dalam implementasi program PNPM-MP sangat penting guna untuk mensukseskan program PNPM-MP ini. Keberhasilan dalam implementasi program PNPM-MP ini berpacu terhadap pejabat pemerintah dalam menyikapi penyelenggaraan dari program PNPM-MP tersebut. Adanya sikap mendukung, sikap menolak, kejujuran, serta komitmen yang tinggi yang dimiliki perajabat pemerintah dalam implementasi program PNPM-MP ini berdampak pada keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM-MP. Kata-Kata Kunci :

Implementasi Program, Disposisi Pejabat Pemerintah, Program PNPM-MP, Sikap Mendukung, Komitmen yang tinggi

DISPOSITION OF GOVERNMENT OFFICIALS IN IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS (PNPM-MP) IN PARIT RADEN VILLAGE OF SUNGAI KUNYIT SUB-DISTRICT MEMPAWAH DISTRICT Abstract This Scription aims to determine the disposition of village government officials in the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM-MP) in Parit Raden Village Sungai Kunyit Sub-District Mempawah District, especially on road construction. The result shows that the disposition of government officials in the implementation of the PNPM-MP program is very important in order to make the PNPM-MP program successful. The success in the implementation of the PNPM-MP program is race towards government officials in addressing the implementation of the PNPM-MP program. The existence of supportive attitude, the attitude of rejecting, honesty, and high commitment that owned by government officials in the implementation of PNPM-MP program is impact on the success in the implementation of PNPM-MP program. Keywords : Program Implementation, Disposition, Government Officials, PNPM-MP Program, Supports Attitude, High Commitment.

1 DENI TRIYADI, NIM. E42011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


dan dukungan atas kebijakan atau dukungan

A. PENDAHULUAN

yang telah ditetapkan, dalam PNPM-MP ini 1.

sikap dan sifat para pejabat pemerintah

Latar Belakang Penelitian Mengatasi

prasarana

masalah

perdesaan

sarana

sangat berperan penting.

pusat

Program PNPM-MP ini diluncurkan

menyusun beberapa program salah satunya

pada tanggal 30 April 2007 dan berakhir

adalah Program Nasional Pemberdayaan

pada

Masyarakat

yang

disebut

sehubungan dengan terbitnya Peraturan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Presiden No. 12 tahun 2015 tentang

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

MP) yang diluncurkan oleh Presiden RI

tertinggal dan transmigrasi dan Peraturan

Susilo

Palu

Presiden No. 11 tahun 2015 tentang

Sulawesi Tengah pada tanggal 30 April

Kementerian Dalam Negeri, maka tanggung

2007.

jawab pengelolaan PNPM-MP dialihkan

selanjutnya

Bambang

Yudoyono

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pemerintah

dan

di

bulan

Desember

2014,

namun

Program

Nasional

dari Kementerian Dalam Negeri kepada

Masyarakat

Mandiri

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Perdesaan (PNPM-MP) ini juga berkaitan

tertinggal dan transmigrasi.

dengan Disposisi Pejabat Pemerintah yang

Upaya

untuk

mencapai

tujuan

mana pejabat pemerintah memiliki sikap

PNPM-MP, terdapat strategi, prinsip dasar,

untuk

pendekatan, dan dasar hukum yang perlu

mendukung

dalam

tercapainya

beberapa program salah satunya Program

menjadi

Nasional

pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip

Mandiri

Pemberdayaan Perdesaan

Masyarakat

(PNPM-MP)

ini.

dasar

acuan

yang

pelaksanaan

diemban

PNPM-MP

Berhubungan dengan kesediaan dari para

sebagaimana

implementor

umum PNPM-MP (2010:8) yaitu :

untuk

menyelesaikan

termuat

program

dalam

pedoman

kebijakan publik tersebut, kecakapan saja

1.

Bertumpu pada pembangunan manusia

tidak mencukupi tanda kesediaan dan

2.

Otonomi

komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

3.

Desentralisasi

Disposisi Pejabat Pemerintah juga

4.

Berorientasi pada masyarakat miskin

menjaga konsistensi tujuan antara apa yang

5.

Kesetaraan dan keadilan gender

ditetapkan

dan

6.

Partisipatif

pelaksana kebijakan. Fungsi keberhasilan

7.

Transparansi dan akuntabel

program

kebijakan

8.

Prioritas

adalah sikap pekerja terhadap penerimaan

9.

Keberlanjutan

pengambil

atau

kebijakan

implementasi



10. Kolaborasi

2.

Fokus Penelitian

11. Sederhana.

Berdasarkan dari latar belakang

Berdasarkan peneliti

dilapangan,

yang

yang

telah

diuraikan,

maka

peneliti

terdapat

memfokuskan penelitian pada disposisi

fenomena yang dapat dilihat di Desa Parit

pejabat pemerintah desa dalam mendukung

Raden

keberhasilan

Program

Kabupaten Mempawah mengenai disposisi

Pemberdayaan

Masyarakat

pejabat Pemerintah Desa. Fenomena yang

Perdesaan

diketahui peneliti sebagai berikut :

Kecamatan Sungai Kunyit.

1.

lakukan

pengamatan

Kecamatan

Sungai

Kunyit

desa

dengan

cara

3.

pemberdayaan masyarakat.

3.

4.

(PNPM-MP)

Mandiri

di

wilayah

Adanya sikap mendukung dari pejabat pemerintah

2.

Nasional

Rumusan Permasalahan Adapun

permasalahan

yang

Pejabat Pemerintah Desa mendukung

diangkat, berdasarkan latar belakang yang

pelaksanaan program tersebut dengan

telah dipaparkan tersebut di atas adalah :

cara mensosialisasikan program ini

“Bagaimana disposisi pejabat pemerintah

kepada masyarakat.

desa di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit

Adanya komitmen dan tanggug jawab

dalam mendukung keberhasilan Program

yang tinggi yang dimiliki pejabat

Nasional

pemerintah Desa dalam pelaksanaan

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa

program tersebut.

Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit

Adanya

pro

keputusan

dan yang

kontra diambil

terhadap

Masyarakat

Kabupaten Mempawah?”.

dalam

perencanaan pembangunan.

4.

Mengetahui secara pasti mengenai fenomena

Pemberdayaan

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam

yang terjadi, maka penulis

penelitian ini ialah untuk mengetahui

merasa perlu untuk melakukan penelitian

disposisi pejabat pemerintah desa dalam

lebih lanjut mengenai proses implementasi

implementasi

Program

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Nasional

Pemberdayaan

Nasional Mandiri

Masyarakat Mandiri Perdesaan mengenai

Perdesaan (PNPM-MP) pada pembangunan

Disposisi Pejabat Pemerintah di Desa Parit

jalan untuk meningkatkan kenyamanan

Raden

masyarakat

Kecamatan

Kabupaten Mempawah.

Sungai

Kunyit

Kecamatan

Di Sungai

Desa

Parit

Kunyit

Raden

Kabupaten

Mempawah. 3 DENI TRIYADI, NIM. E42011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


5.

Manfaat Penelitian.

dapat diukur dengan melihat kesesuaian

a) Manfaat Teoritis

antara

Untuk

pengembangan

pengetahuan,

khususnya

pelaksanaan

ilmu

kebijakan

ilmu

sasaran

dengan

atau

penerapan

desain,

kebijakan

itu

tujuan sendiri

dan serta

pemerintahan mengenai Disposisi

memerikan dampak atau hasil yang positif

Pejabat

bagi

Pemerintah

Implementasi

dalam

Program

Nasional

pemecahan

dihadapi

permasalahan

(Ekowati,

dkk

yang 2005).

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Implementasi menurut Edward III (1980)

Perdesaan

dan

(PNPM-MP)

meningkatkan

untuk

kenyamanan

Emerson,

Grindle,

serta

Mize

bagi

menjelaskan bahwa terdapat empat variable

masyarakat desa. Sehingga bisa

kritis dalam implementasi kebijakan publik

menjadi

terhadap

atau program diantaranya, komunikasi atau

pihak-pihak yang memiliki minat

kejelasan informasi, konsistensi informasi

pada permasalahan serupa.

(communications),

perbandingan

b) Manfaat Pratis

sumberdaya

ketersediaan

dalam

jumlah

dan

mutu

Penelitian ini dapat menjadi koreksi

tertentu (resources), sikap dan komitment

yang

oleh

dari pelaksana program atau kebijakan

Kabupaten

birokrat (disposition), dan struktur birokrasi

Mempawah, khususnya di desa yang

atau standar operasi yang mengatur tata

memiliki

kerja

dapat

Pemerintah

dimanfaatkan Daerah

PNPM-MP.

Sehingga

dapat menjadi masukan terutama

dan

tata

laksana

(bureaucratic

strucuture).

terhadap implementasi PNPM-MP

Menurut Riant Nugroho (2008)

yang ada di desa-desa Kabupaten

implementasi kebijakan pada prinsipnya

Mempawah.

adalah

cara

mencapai

agar

sebuah

tujuannya.

kebijakan Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, B. TEORI DAN METODOLOGI

ada dua langkah, yaitu : a. Langsung

1.

dalam bentuk program.

Teori a) Konsep Implementasi Implementasi

mengimplementasikan

yang

b. melalui formulasi kebijakan turunan merupakan

terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”.

dari kebijakan publik terkait Jones (dalam Widodo, 2008:89) menyebutkan

tiga

macam

aktivitas

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, 4 DENI TRIYADI, NIM. E42011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


impelementasi kebijakan,

antara lain

d) Aktivitas Aplikasi

sebagai berikut :

Aktivitas

b) Aktivitas Pengorganisasian. Aktivitas

aplikasi

merupakan

aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin,

pengorganisasian

pembayaran atau lain sebagainya sesuai

merupakan suatu upaya untuk menetapkan

dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang

dan menata kembali sumber daya, unit-unit,

ada. Aktivitas aplikasi ini terwujud dalam

dan metode-metode yang mengarah pada

follow-up

upaya

dilakukan pihak pemerintah desa setelah

mewujudkan

(merealisasikan)

atau

kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai

dilaksanakannya

dengan apa yang menjadi tujuan dan

seperti

sasaran

dilaksanakan

dari

pada

tindakan

kegiatan

contohnya

tersebut.

dilakukan

untuk

pemerintah desa tersebut.

menghimpun dan mengatur semua sumber-

e) Konsep Disposisi

sumber yang diperlukan, termasuk manusia

yang

yang

musrembang,

pembangunan

kebijakan

Pengorganisasian

nyata

menjadi

yang agenda

Disposisi dapat diartikan sebagai

sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat

sikap

dikerjakan dengan berhasil (George R.

mengimplementasikan

Terry dan Leslie W. Rue, 2009:82).

Implementator yang memiliki sifat jujur,

c) Aktivitas Interpretasi Aktivitas

komitmen

dan

pelaksana

untuk kebijakan.

demokratis

akan

merupakan

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian

aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi

kelompok sasaran terhadap implementator

dari suatu kebijakan dalam bahasa yang

dan

lebih operasional dan mudah dipahami

Implementator harus mampu mempunyai

sehingga dapat dilaksanakan dan diterima

kemampuan untuk implementasi kebijakan

oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

yang telah dibuat.

Salah

satunya

Musrembangdes

interpretasi

para

adalah dimana

melalui implementor

program

atau

kebijakannya.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam

Agustinus,

2006:162):

“sikap

memiliki tanggung jawab yang besar untuk

penerimaan atau penolakan dari agen

menjelaskan kepada masyarakat mengenai

pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi

arah pembangunan yang akan dilaksanakan

keberhasilan atau kegagalan implementasi

di Desa tersebut serta menggambarkan

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin

maupun menjelaskan fakta dan data yang

terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan

terdapat di lapangan serta kemampuan

bukanlah hasil formulasi warga setempat

pemerintah dalam memfasilitasinya.

yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi 5

DENI TRIYADI, NIM. E42011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


kebijakan publik biasanya bersifat top down

kualitatif,

karena

dalam

menjawaab

yang sangat mungkin para pengambil

persoalan-persoalan

yang

sebenarnya

keputusan tidak mengetahui bahkan tidak

metode kualitatif lebih tepat dilakukan dari

mampu menyentuh kebutuhan, keinginan

pada sekedar dilakukan dengan angka-

atau

angka. Dengan metode ini, peneliti dapat

permasalahan

yang

harus

di

selesaikan”.

memikirkan apa saja yang akan diteliti di

Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi

menurut

Edward

lapangan nantinya.

III (dalam

Agustinus, 2006:159-160) terdiri dari : Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap

pelaksana

yang

C. HASIL

menimbulkan

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan

1.

oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Insentif

nmerupakan

salah

Sikap mendukung Berdasarkan

satu

hasil

observasi,

wawancara dan dokumentasi selama di

teknik yang disarankan untuk mengatasi

lapangan menunjukkan bahwa

masalah sikap para pelaksana kebijakan

yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah

dengan

tingkat Kabupaten dalam menyampaikan

memanipulasi

dasarnya

orang

kepentingan

insentif.

bergerak

dirinya

Pada

berdasarkan

sendiri,

program

PNPM-MP

Informasi

sebenarnya

sudah

maka

disampaikan sepenuhnya kepada pihak

memanipulasi insentif oleh para pembuat

kecamatan. Informasi program PNPM-MP

kebijakan mempengaruhi tindakan para

disampaikan melalui sosialisasi dengan

pelaksana kebijakan.

mengadakan pertemuan bersama seluruh camat, camat memiliki peran penting dalam

2.

mengambil keputusan di dalam program

Metode Penelitian Penelitian dengan judul Disposisi

PNPM-MP ini untuk pembangunan di desa.

Pejabat Pemerintah dalam Implementasi Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

2.

Sikap menolak Berdasarkan

hasil

penelitian

MP) Di Desa Parit Raden Kecamatan

Menentukan keputusan yang akan diambil

Sungai

Mempawah

dalam program PNPM-MP tentu saja ada

menggunakan penelitian deskriptif dengan

terdapat kesenjangan. Pemerintah pada

analisa pengolahan data secara kualitatif.

tingkat kabupaten hanya bisa memberi

Penelitian

inisiatif mengenai kegiatan pembangunan

Kunyit

ini

Kabupaten

berdasarkan

paradigma



apa saja yang telah di tentukan pihak

pemerintah tingkat desa mengenai perintah

kabupaten, akan tetapi camat dan kepala

yang telah diberikan

desa yang memilih pembangunan apa yang

tingkat kecamatan dan kabupaten harus

cocok di bangun di desa. Camat dan kepala

dilakukan untuk memudahkan berinteraksi

desa

antara pejabat pemerintah demi kemudahan

memiliki

peran

penting

dalam

meminta dan memilih keputusan di dalam

dari

pemerintah

menjalankan program PNPM-MP ini.

program PNPM-MP ini khususnya pada pembangunan, karena camat dan kepala

4.

Komitmen yang tinggi

desa lebih mengetahui pembangunan apa yang masih belum ada terdapat di desa.

Mengimplementasikan

sebuah

kebijakan hendaknya memiliki komitmen

Menentukan keputusan kegiatan apa

yang

tinggi

guna

untuk

mencapai

yang akan dilaksanakan di desa terkait

keberhasilan dalam pelaksanaan program

program PNPM-MP ini dapat disampaikan

PNPM-MP.

melalui pertemuan yang sifatnya berjenjang

dibuat oleh pemerintah berguna untuk

antara pertemuan dari kabupaten ke camat,

meningkatkan

kemudian camat ke desa sampai desa ke

perdesaan, dalam pelaksanaan program

masyarakat mengenai program yang cocok

PNPM-MP khususnya pembangunan jalan

untuk di bangun di perdesaan.

di Desa Parit Raden ini, pejabat pemerintah

Program

PNPM-MP

kesejahteraan

yang

masyarakat

sebagai sumber penentu kebijakan untuk 3.

mencapai suatu tujuan, dalam pelaksanaan

Kejujuran Kepatuhan untuk mentaati perintah

kegiatan pembangunan jalan di Desa Parit

yang telah diberikan merupakan peranan

Raden harus memiliki suatu komitmen yang

penting

sebuah

tinggi agar di dalam pelaksanaan kegiatan

program. Pelaksanaan program PNPM-MP

pembangunan jalan dapat terselesaikan

ini

sangat

dengan maksimal dan mencapai tujuan

diperlukan untuk saling menghormati dan

yang diinginkan dari program PNPM-MP

menghargai di dalam roda pemerintahan.

ini

dalam

kepatuhan

melaksanakan

terhadap

atasan

Mentaati setiap perintah-perintah yang telah diberikan

sudah

harus

sewajarnya

dilakukan,

karena

dalam

menjalankan

program PNPM-MP keterkaitan antara pejabat pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai suatu hubungan yang baik antar pejabat

pemerintah.

Kepatuhan

dari 7



D. SIMPULAN,

SARAN

MP, pentingnya pengambilan suatu

DAN

kebijakan

KETERBATASAN

tanpa

mementingkan

kepentingan pribadi maupun kelompok seingga dalam mengimplementasikan

a) Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bagian terdahulu dapat

kebijakan tidak terdapat. 4.

Komitmen yang tinggi, keberhasilan

disimpulkan yang dapat peneliti sampaikan

dalam melaksanakan program PNPM-

dari hasil penelitian dan pembahasannya

MP pada pembangunan

adalah sebagai berikut:

tanggung

1.

Sikap

Mendukung,

Program

PNPM-MP

jawab

dan

Implementasi

dalam

dari

mengimplementasikan

semua

adanya rasa kesungguhan

melaksanakan

dan kebijakan

pejabat pemerintah terdapat saling

menciptakan program PNPM-MP dapat

memberi

terlaksana dengan baik.

dukungan

untuk

menyelenggarakan program PNPMMP yang dilaksanakan di perdesaan.

b) Saran

Dapat dilihat dari kerjasama pihak

2.

permasalahan

yang

pemerintah dalam memberikan arahan

muncul maupun hal - hal yang berpotensi

dan masukan serta mensosialisasikan

menjadi masalah dari pelaksanaan Program

mengenai program PNPM-MP ini.

Pembangunan Jalan di Desa Parit Raden,

Sikap Menolak, Adanya kesenjangan

peneliti merekomendasikan beberapa saran,

dalam

adapun saran yang ingin peneliti sampaikan

menentukan

keputusan

pelaksanaan program . PNPM-MP

yaitu :

yang

1.

akan

diambil,

pemerintah memberikan

3.

Berdasarkan

dari

pihak

kabupaten inisiatif

Pada implementasi PNPM-MP di Desa

telah

Parit Raden hendaknya masyarakat

pembangunan

harus lebih giat dan rutin lagi untuk

infrastruktur untuk dilaksanakan di

melakukan

perdesaan. Dalam hal ini dari pihak

pembangunan

jalan

desa lebih meminta pembangunan jalan

mementingkan

kepentingan

yang dilaksanakan.

masyarakat juga harus dituntut untuk

Kejujuran,

keterbukaan

mengimplementasikan diperlukan

untuk

keberlangsungan

gotong

royong

dalam

tanpa

lebih pribadi

dalam

lebih giat lagi dalam mengerjakan

program

menyelesaikan pembangunan jalan ini

mengetahui

pelaksanaan

pada

pembangunan fisik program PNPM-

sehingga terlibat

masyarakat

benar-benar

serta merasa

diberdayakan

karena pada dasarnya PNPM-MP ini 8



2.

dibuat memang untuk mensejahterakan

menuangkan ide atau hasil pemikiran

masyarakat dengan masyarakat turut

peneliti

terlibat aktif dialam program itu, tidak

3. Keterbatasan lain yang peneliti rasakan

hanya sebagai penerima manfaat dari

yaitu peneliti menyadari skripsi ini

program yang dibuat.

masih jauh dari sempurna, sehingga

Pemerintah sering

desa

lagi

seharusnya

memberikan

lebih

diharapkan

informasi

penelitian

ini

dapat

disempurnakan.

kepada pihak kecamatan mengenai kondisi dan keadaan di lapangan dalam

d) Apresiasi

pelaksanaan pembangunan jalan di

Pada

Desa

Parit

Raden

ini,

penulis

untuk

mengucapkan terima kasih kepada seluruh

kecamatan

dosen, pengasuh, pengelola Program Studi

mengetahui kondisi dan kendala yang

Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas

terdapat di lapangan.

Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi

memudahkan

guna

kesempatan

pihak

Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten

c) Keterbatasan Penelitian Dari penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti

mengenai

Mempawah,

khususnya

Pemerintah Desa Parit Raden.

implementasi

PNPM-MP di Desa Parit Raden, terdapat keterbatasan-keterbatasan

yang

peneliti

E. REFERENSI

alami. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 1. Pada

penelitian

membahas

ini

1. peneliti

PNPM-MP

tidak secara

Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.

menyeluruh tapi hanya dibatasi pada Disposisi Pejabat Pemerintah dalam program Pembangunan Jalan, sehingga peneliti

tidak

bagaimana

bisa

menggambarkan

implementasi

PNPM-MP

secara menyeluruh. 2. Kurang

terampilnya

peneliti

dalam

penyusunan kata-kata sehingga peneliti cukup

mengalami

kesulitan

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Jakarta : Gramedia. Ekowati, dkk. 2005. Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan atau program. Surakarta : Pustaka Cakra.

untuk 9



Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA. Tanuru, La. 2011. Tesis : implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha di kota baubau. Kendari. Melalui http://www.pustaka.ut.ac.id/pdftesis/4067 6.pdf diakses tanggal 30/05/2015. Terry, Rue. 2009. Dasar-dasar manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara. Tohardi, Ahmad. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IP. Pontianak :Fisip UniversitasTanjungpura. Widodo, Joko. 2008.Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.

2.

Sumber Dokumen dan Perundangundangan

-------, 2010. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2009-2014. -------, 2007. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP). 10 DENI TRIYADI, NIM. E42011010 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

• KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124 Homepage :http://jumalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email: [email protected] LEMBAR PERNYATAAN PERSETU.JUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK .JURNAL ELEKTRONIK MAHASISW A Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: Deni Triyadi

NIM / Peri ode LuIus

: E42011010 /2015

Fakultas / Jurusan

: ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP

: [email protected]

/085252380503

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa I1mu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas I1mu Sosial Dan I1mu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : DISPOSISI PEJABA T PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDA YAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA PARIT RADEN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPA WAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanlmempublikasikanya di internet atau media lain: fullttC::::::1/ ct;:ztontent artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku. Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta ~n atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jumal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Dibuat di. Pada Tanggal

: Pontianak ~OO'2015

(Deni Triyadi)

/

Oleh: DENI TRIYADI NIM. E

Recommend Documents