JURNAL Y u m T i n
APLIKASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEABALIK NAM A KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA
Oleh: Adnan Murya, SH., MM. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu
Tax is an " obligation of the state "for the people . Very large participation of the people on governance and development through taxes , and without taxes from the people , the country will have difficulty in tapping financial resources . In tax collection are a number of issues, so we need a solution in the form of novelty systems and principles of right. In the context of regional governance . tax daerahpun has a role as important as the central tax . Application of principles of good governance in the collection of PKB and BBNKB expected to build public confidence in the local government (tax authorities ) as well as to generate income . A significant increase in local revenues are expected to support the welfare of the people . The author tries to do research with normative legal research methods , with the aim to contribute ideas to manifest the new paradigm in the CBA and BBNKB voting system . which is a public service paradigm that emphasizes the balance of rights and obligations and rights of the people and government's obligations. Dasar Negara Republik Indonesia
A. Pendahuluan Negara
Indonesia
adalah
Tahun 1945,
yaitu melindungi
(Rechtsstaat)
s-egenap bangsa Indonesia dan
berdasarkan Pancasiia, (Negara
seluruh tumpah darah Indonesia
Hukum Pancasiia) yang bortujuan
dan
sebagaimana
kesejahteran
negara
Pcmbukaan
hukum
diatur
di
dalam
Undang-Undang
untuk
memajukan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa
350
JURNAL YUSTITIH
dan
ikut
serta
ketertiban
dunia
berdasarkan dan
pemerintahan dan pembangunan.
melaksanakan
perdamaian
keadilan
sosial
disusunlah
yang
Penerimaan dari minyak dan gas,
abadi
yang pada era Orde Baru menjadi
maka
andalan
penerimaan
sekarang
sudah
kemerdekaan
negara.
tidak
bisa
kebangsaan Indonesia itu dalam
diharapkan lagi sebagai sum her
dalam
penerimaan
suatu
Undang
Undang
keuangan
andalan,
karena
terbentuk dalam suatu susunan
tidak
dapat
Negara Rcpublik Indonesia yang
{nonrenewable
berkedaulatan
andalan
Dasar Negara
berdasarkan Yang
Maha
Indonesia,
rakyat
dengan
yang
diperbaharui resources).
sumber
Kini
penerimaan
negara telah beralih dari scktor
kemanusiaan
minyak dan gas kepada sektor pajak.
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
sifatnya
Ketuhanan
kepada Esa,
yang
negara
oleh
pembangunan
hikmat
kebijaksanaan
besar,
dalam
permusyawaratan
Peran serta
perwakilan,
rakyat dalam negara
terutama
sangat dalam
memberikan kontribusinya bagi
serta dengan mewujudkan suatu
negara, yakni
keadilan
pada negara. Terkait dengan hal
sosial
bagi
selunih
tersebut,
rakyat Indonesia. Dalam
menyatakan
mewujudkan
kesejahteraan rakyat,
membayar pajak
bagi
negara
,
Romesh
Dutt
bahwa
pajak
laksana embun yang dihisap oleh
scluruh
matahari,
mcmbutuhkan
kemudian
berubah
dukungan finansial yang sangat
menjadi hujan yang menyuburkan
besar.
bumi. 6 3
Kekayaan
alam
tidak
dikuras
habis
untuk
mungkin membiayai
penyelenggaraan"
O y o k A b u y a m i n , Pilar-Pilar P e r p a j a k a n , A d o y a Mitra Sejahtcra, Cct. I. 2014, him. 15
0
j u r n a l YurriTm
Pasal 23 A UUDRI Tahun 1945
(Amandemen
mengatur,
bahwa
pungutan
lain
ketiga) pajak
yang
dan
bersifat
pendapatan menuntut
daerah
provinsi,
adanya
penyempumaan
langkah
dalam
sistem
pemungutan dan mutu pelayanan
mcmaksa untuk kepcrluan negara
secara
ditetapkan
pada era global, yang ditandai
dengan
undang.
Negara
undang-
memandang
terus menerus,
dengan
perkembangan
penting peran pembayar pajak,
dalam
hingga
informasi.
menyatakan,
kewajiban
bahwa
membayar
adalah
sebagai
bidang
pesat
teknologi
pajak
kewajibanB. Permasalahan
kenegaraan.
Sejak penetapan Kcputusan
Terkait dengan pembangunan
Bersama Tiga Menteri, Menteri
dan
pcnyelenggaraan
Hankam
pemerintahan
daerah,
Keuangan dan
dacrah
terlebih
pajak
memiliki peranan sangat
penting,
bahkan
provinsi
,
Menteri
Menteri
Tahun
1976
Dalam tentang
daerah
Peningkatan Keija Sama Antara
Kendaraan
Pemda Provinsi, Polda dan PT
untuk
Pajak
Negeri
Pangab,
ditulis
Jasa Raharja (Persero), lahirlah
Nama
Sistem Administrasi Manunggal
Kendaraan Bermotor (selanjutnya
Di Bawah Satu Atap (SAMSAT).
ditulis
merupakan
Ketjasama ketiga instansi tersbut
sumber penerimaan terbesar, dan
telah bcrhasil meraih keberhasilan
memberikan
dalam bidang pelayanan publik
Bermotor PKB)
(selanjutnya
dan
APBD
Bea
Balik
BBNKB)
kontribusi
Provinsi
pada
pada kisaran
angka tujuh puluh pcrscn (70%). Upaya BBNKB
menjadikan sebagai
PKB
dan
dan
peningkatan
daerah SAMSAT
secara menjadi
pendapatan signifikan. pelopor
primadona
352
JURNAL YUfTITin
Menurut Muhadam
pelayanan terpadu di Indonesia
Labolo
menyatakan,
bahwa
Reformasi
Bermotor dan Bea Balik Narna
Birokrasi
merupakan
Kcndaraan Bermotor di Indonesia
bagian dari grand desain
melalui
penciptaan
sejak tahun 1976. Pengelolaan Pajak Kendaraan
SAMSAT
telah
tata
menunjukkan banyak kemajuan,
pemerintahan yang baik
antara
meningkatoya
(good
kedua
Konsep ini diharapkan
lain
pendapatan
dari
sektor
governance).
tersebut secara signifikan, namun
mampu
demikian
suatu
sejumlah lain
masih
dijumpai
permasalahan,
antara
belum tcrwujudnya sistem
pemungutan pajak
yang adil,
menjembatani kondisi
pemerintahan
yang
buruk (bad government) ke
arah
terbentuknya
sistem pemungutan pajak belum
pemerintahan yang baik
mengadopsi kemajuan teknologi
(good governance).64
informasi,
dan
terwujudnya
belum
penyelenggara
pelayanan yang profesional.
Governance merupakan yang
terminologi digunakan
menggantikan C.
Pcmbahasan
government,
1.
Ketcrkaitan antara Prinsip-
menunjukkan
Prinsip Good
penggunaan
Otonomi
Governance,
Daerah,
dan
Sistem Pemungutan
PKB
dan BBNKB a.
Konsepsi Governance
politik.
otoritas
ekonomi,
administrasi mengelola
Good~64
istilah
dan dalam
masalah
Muhadam Labolo .Mcmperkuat Pemerintahan, M e n c e g a h N e g a r a Gagal , Kubah Ilmu, Jakarta, Cel. I. 2002, him: 104.
JURNAL YUFTITM
kenegaraan.
Istilah ini
secara
b. Asas-Asas
khusus
Penyelenggaraan
menggambarkan perubahan
L'mum
Negara pcranan
Tcrkait
dengan
pemerintah dari pemberi
prinsip-prinsip
pelayanan
kcpada
Governance, pasal 3 UU
fasilitator,
dan
perubahan
kepemilikan
dari
milik
mcnjadi Pusat
milik
Tahun
1999
disebutkan beberapa asas umum
rakyat.
negara yaitu : a. Asas
utama
Kcpastian
adalah
Asas
governance
kineija atau
penyelenggaraan Hukum;
b.
Tcrtib
Penyelenggaraan
perbaikan kualitas.
Negara;
Governance berarti proses
28
negara
perhatian
perbaikan
No.
Good
c.
Asas
Kepentingan Umum: d.
pengambilan
Asas
Keterbukaan;
e.
keputusan dan proses di
Asas Proporsionalitas; f.
mana
Asas Profesionalitas; dan
keputusan
diimplementasikan
Asas Akuntabilitas.65
atau
tidak diimplementasikan.
c.
Pendapatan
Daerah
Governance
dapat
Menu rut UU Nomor 23
digunakan
dalam
Tahun 2014
beberapa konteks seperti corporate
Pasal 285 Undang-
governance,
Undang
international governance, governance governance.
Tahun
Nomor 2014
23
tentang
national dan
local 65
R i d w a n H R , H u k u m Administrasi Negara, UII P r e s s . Yogyakarta, 2 0 0 2 . cel. I. him. 198).
354
JURNAL Y u r r i T i n
Pcmerintahan, mengatur
(1
)
humf
pendapatan daerah s b b :
meliputi:
(1) S umber pendapatan
a. transfer
b
Daerah terdiri atas:
Pemerintah Pusat
a. pendapatan
terdiri atas:
asli
1. dana
Daerah meliputi:
perimbangan;
1. pajak daerah;
2. dana
2. retribusi
otonomi
khusus;
daerah;
3. dana
3. hasil pengelolaan
keistimewaan;
kekayaan
dan
Daerah
4. danaDesa.
yang
dipisahkan;
b. transfer
antar-
Daerah
terdiri
dan
atas:
4. Iain-lain pendapatan asli
1. pendapatan
Daerah
bagi hasil; dan
yang sah;
2. bantuan
b. pendapatan
keuangan.
transfer; dan c. Iain-lain pendapatan Daerah yang sah. (2) Pendapatan transfer
d.
Sistem
Pemungutan
PKB dan BBNKB Jenis Pajak Daerah menurut
pasal
2
UU
sebagaimana
Nomor 28 Tahun 2009
dimaksud pada ayat
tentang
Pajak
Daerah
JURNAL Y u n r r m
dan
Retribusi
Daerah
Penerimaan Pajak
adalah sbb :
Provinsi
(1) Jenis Pajak Provinsi
diperuntukkan
sebagian bagi
terdiri atas:
kabupaten/kota
PKB;
wilayah
PBBKB;
BBNKB; Pajak
Air
di
provinsi
yang
bersangkutan
dengan
Permukaan; dan Pajak
ketentuan
sebagai
Rokok.
berikut:
(2) Jenis
Pajak
a. Hasil
penerimaan
Kabupaten/Kota
PKB
dan
BBNKB
terdiri atas:
diserahkan
kepada
Pajak Hotel; Pajak
kabupten/kota sebesar
Restoran;
Pajak
30%
Hiburan;
Pajak
person);
Reklame;
Pajak
Penerangan
Jalan;
Pajak
Mineral
(tiga
b. Hasil
penerimaan
PBBKB
diserahkan
kepada
Bukan Logam dan
kabupaten/kota
Batuan;
sebesar
Parkir;
Pajak Pajak
Air
puluh
70% (tujuh
puluh persen);
Tanah; Pajak Sarang
c. Hasil
penerimaan
Burung Walet; PBB
Pajak
Rokok
Pedesaan
diserahkan
kepada
dan
Perkotaan; dan Bea
kabupaten/kota
Perolehan Hak Atas
sebesar
Tanah
puluh persen);
Bangunan.
dan
d. Hasil
70% (tujuh penerimaan
Pajak Air Permukaan
356
I
J U R N A L YUCTiTIA
diserahkan
sebesar Rp. 102 T lebih,
kepada
sedangkan PAD Provinsi
kabupaten/kota sebesar
50%
(lima
se Indonesia sebesar Rp.
puluh persen). 2.
Hubungan BBNKB
118
PKB
dalam
triliun
Upaya
Pemerintahan
rupiah
uang Pajak
bagi
upaya
provinsi
Khusus
untuk
pajak daerah provinsi se
se
Indonesia
ditambah seluruh
rakyat
Indonesia.
seluruh
target penerimaan pajak
dengan
sangat
mensejahterakan
Rasio
Indonesia
bukan
tersebut
berguna
Daerah
T e r h a d a p PAD
daerah
ratusan
membangun negeri ini,
Mensejahterakan
Rasio
(85%).
jumlah yang kecil untuk
Daerah
Rakyat a.
lebih Uang
dan
dengan
T
BBNKB
target
PKB
dan
mendominasi
penerimaan pajak daerah
penerimaan dari sektor
kabupaten/kota
pajak daerah.
Indonesia
tahun
se 2014
sebesar Rp.133 T lebih, sedangkan PAD Provinsi dan
Kab/Kota
Indonesia
sebesar
se Rp.
180 T lebih (73%). Semcntara seluruh target penermaan pajak daerah Indonesia
provinsi tahun
se 2014
b.
Kesejahtcraan
Rakyat
Indonesia PBB menggunakan
(UNDP) I I'M
scbagai parameter untuk menentukan
tingkat
kesejahteraan
rakyat.
Peringkat
Indcks
Pembangunan
Manusia
(1PM) dunia , pada tahun
357
JURNAL YUFTITM
2013 Indonesia berada
beberapa
pada urutan ke 108 dari
antara
187 negara. IPM atau
berikut:
HD1
1.
(Human
Development adalah
Index) pengukuran
indikator, lain
sebagai
Tingkat pendapatan keluarga;
2.
Komposisi
perbandingan dari angka
pengeluaran
harapan
tangga
hidup,
melek
huruf, pendidikan standar
hidup
dan
rumah dengan
membandingkan
untuk
pengeluaran
untuk
suatu
kelompok
pangan dengan non-
masyarakat
di
suatu
pangan;
negara. Secara
umum,
IPM
dapat
pula
dikatakan sebagai angka yang
3.
kesejahteraan
pendidikan
keluarga; 4.
menggambarkan
tingkat
Tingkat Tingkat
kesehatan
keluarga, dan; 5.
Kondisi pcrumahan
suatu masyarakat yang
serta fasilitas yang
meliputi
dimiliki
bidang
kesehatan,
pendidikan
dan
pendapatan
rumah tangga. Menurut
masyarakat. Biro Pusat Statistik Indonesia bahwa tingkat rumah wilayah,
dalam
menerangkan guna
melihat
kesejahteraan tangga
suatu terdapat
dalam
Kollc Bintarto,
kesejahteraan diukur
dari
dapat beberapa
aspek kehidupan: 1.
Dengan
melihat
kualitas hidup dari
J U R N A L YUfTITin
segi materi, seperti
tumpuan
kualitas
bagi
rumah,
bahan pangan
dan
sebagianya; 2.
Dengan
melihat
juga
Provinsi,
cukup
besar bagi
Kabupaten/Kota
dalam
kualitas hidup dari
bentuk dana bagi hasil
segi
seperti
pajak. Dengan demikian
tubuh,
baik
fisik,
lingkungan
4.
Dacrah
kontribusinya
kesehatan
3.
pembiayaan
alam,
dacrah
provinsi
maupun
kabupaten/kota
dan sebagainya;
dapat
memanfaatkan
Dengan
penerimaan
melihat
uang
dari
kualitas hidup dari
PKB dan BBNKB , dana
segi mental, seperti
perimbangan dan dana
fasilitas pendidikan,
lainnya
lingkungan budaya,
mensejahterakan
dan sebagainya; dan
Indonesia,
Dengan
melihat
berbagai
program,
kualitas hidup dari
misalnya
pembangunan
segi spiritual, seperti
infra stuktur
ekonomi,
moral,
pendidikan,
kesehatan
etika,
keserasian
guna rakyat melalui
dll.
penyesuaian,
dan
sebagainya.66
PKB dan BBNKB, di
samping
menjadi
66 FB File K a m p u s , d i u n d u h tgl. 1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 , j a m 3.31.
359
jurnal
3.
Membangun
Sistem
Pemungutan
dan
negara
Yurrrrm
tersebut
telah
berhasil memberlakukan
Paradigma Baru Pelayanan
paradigma
PKB dan BBNKB
perpajakan, yakni tidak
a.
Paradigma Pelayanan
PKB
baru
Baru
hanya
menonjolkan
dan
aspek
sanksi
BBNKB.
(punishment,
Di
negara
Australia,
semata
memberikan
kendaraan
penghargaan
bermotor
dapat
disinsentif)
namun
pcmbayaran
pajak
dalam
insentif,)
juga
(reward,
bagi
wajib
dilakukan dengan sistem
pajak yang patuh dalam
angsuran. per bulan, per
membayar pajak.
triwulan
atau
setahun
Pemcrintah
penuh. Bagi wajib pajak
Australia sangat cerdas
yang membayar
pajak
menjaga
untuk
masa
pajak
hak dan kewajiban wajib
setahun
penuh,
diberi
pajak sekaligus hak dan
kscimbangan
reward, bcrupa potongan
kewajiban
pemerintah
pajak
(fiskus).
Pemcrintah
(pengurangan
pokok pajak).
67
Negara
Australia Australia
tidak
hanya
menerapkan
sanksi
dijadikan
sebagai
(punishment) bagi wajib
pembanding
dengan
pajak yang tak
patuh
pertimbangan,
bahwa
membayar pajak
tapi
l«tp://sosbud.kompasiana.com/2013/03/28/ mudahnya-mcmbayar-pajak-kcndaraanbcrnvotor, diunduh igl.29-11-2014, jam. 11.09.
juga
memberi
penghargaan
(reward)
kepada wajib pajak yang
JURNAL YUSTITIA
patuh
Pengaturan
pajak membayar
pengenaan
pajak. Sebagai
bahan
perbandingan, adil atau tidaknya
peraturan
tentang
pengenaan
sanksi
dalam
PKB
di
beberapa Provinsi sbb: (1)
Keterlambatan menyampaikan data
pajak,
dapat
objek
dua
buah
pajak
ditelaah
sanksi
dan
subjek
dikenakan
aturan pemgenaan sanksi
sanksi administratif
pajak , yaitu antara PKB
berupa
dan
sebesar
BBNKB
PBB
dengan
Pedesaan
Perkotaan
dan
(dua
dari pokok Pajak. (2)
Dalam pasal 8 UU
25%
puluh lima person)
sebagai
berikut:
denda
Keterlambatan melaksanakan
No. 8 Tahun 2009 diatur
pembayaran
pajak
tentang masa pajak dan
dikenakan
sanksi
pembayaran pajak sbb :
administratif berupa
(1)
dikenakan
bunga sebesar 2%
untuk mesa pajak 12
(dua persen ) per
(dua
bulan
PKB
belas)
buLan
dari
pokok
berturut-turut
Pajak terutang untuk
terhitung mulai saat
paling lama 24 (dua
pendaftaran
puluh empat) bulan.
bermotor. (2)
PKB
dibayar
sekaligus di muka.
Ketentuan tersebut merujuk pada pasal 97
JURNAL Y U M T M
ayat (5) UU No. 28 Thun
(Pedesaan
2009 yang menyatakan :
Perkotaan), adalah bulan
"Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lia persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tcrlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak".
September,
jadi
pembayaran
PBB
Sedangkan pengaturan sanksi
pengenaan
dalam
PBB
sebagai berikut: "Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan had pembayaran". Jatuh tempo pembayaran pada PBB
dan
sebclum
bulan
September
(Januari-
Agustus) dikenakan
tidak sanksi,
hal
terscbut berarti tenggat waktu pembayaran PBB cukup lama yaitu dari bulan
Januari
bulan
hingga
September,
sedangkan
pada
PKB,
keterlambatan satu hari saja
sudah
sanksi
dikenakan administrasi
berupa bunga. Dengan demikian
dapat
dikatakan,
bahwa
pengaturan tanggal jatuh tempo pembayaran pada PBB
Pedesaan
dan
Perkotaan sudah sejalan dengan
nilai-nilai
filosofis
Pancasila
sedangkan perlu
pada
PKB
dilakukan
JURNAL YUfTITin
Perpaduan
pcrubahan agar sejalan dengan b.
nilai-nilai
pembayaran
filosofis Pancasiia.
sistem
Prospek
SAMSAT
Sistem
sistem melalui
konvensional dan
Pcmungutan PKB dan
Banking
BBNKB
meraih banyak manfaat.
Sejalan
dengan
prinsip-prinsip
Good
akan
e
Sistem akan
dapat
konvensional tetap
membcri
dalam
pelayanan
pada
bidang pemerintahan dan
mayoritas
wajib pajak
pelayanan
yang
Governance,
mulai
publik, dikenal
Government Banking.
kini
dan
Pada
e
dengan
e
sedangkan
bidang
pelayanan,
baik
maupun
publik,
belum
privat e
familiar internet, sistem
pembayaran e akan
Banking
memberikan
pelayanan
terhadap
Banking
(electronic
wajib pajak yang telah
banking,
internet
familiar dengan internet.
banking) diyakini dapat
Untuk perpaduan kedua
membed manfaat sangat
sistem
besar, terutama dari sisi
tersebut,
efisiensi dan efektivitas.
memberikan
Dalam penyelenggaraan
"Dual Payment
pelayanan
(DPS)".
BBNKB
PKB • dan di
pembayaran penulis nama System
Indonesia,
Delapan (8) prinsip
hingga saat ini belum
Good Governance versi
mcnggunakan pelayanan
UNDP
e Banking,
partisipasi, rule of law,
yaitu
prinsip
363
JURNAL YUfTITin
transparansi,
responsif,
orientasi
BBNKB
guna
pada
meningkatkan
konsensus, efektif dan
kesejahteraan
efisien, akuntabilitas dan
Indonesia.
bervisi
strategi
relevan
rakyat
sangat
diaplikasikanD. Kesimpulan
dalam
sistem
Berdasarkan
uraian
dan
pcmungutan
PKB dan
analisis tersebut di atas dapat
BBNKB di
Indonesia.
ditarik
Teori
atau
prinsip
tersebut perlu diperkuat dengan
menambahkan
kesimpulan
sebagai
berikut: 1.
Indonesia dituntut menangkap
paradigm a
dapat baru
satu prinsip lagi, yaitu
dalam perpajakan, sebagai best
prinsip profesionalisme.
practice, di negara Australia,
Relevansi prinsipprinsip
Good
Governance
dengan
pembayaran pajak kendaraan bermotor
dapat
dilakukan
dengan cara angsuran,
tidak
sistem pemungutan pajak
harus dibayar lunas sekaligus
adalah,
untuk masa pajak satu tahun.
bahwa
sistem
pemungutan pajak yang
Bagi
mengaplikasikan prinsip-
membayar lunas untuk masa
prinsip
Good
pajak satu tahun, pemerintah
yang
Australia memberikan reward
diperkuat dengan prinsip
atau insentif, berupa potongan
profesionalisme
pajak
Governance
dapat
akan
meningkatkan
mutu pelayanan publik dan pendapatan PKB dan
wajib
pajak
(pengurangan
yang
pokok
pajak). Pengaturan pengenaan sanksi PKB dan BBNKB, agar berorientasi
pada
364
JURNAL YUfTITin
keseimbangan antara reward
pada mayoritas wajib pajak,
(insentif)
sedangkan sistem pembayaran
dan
punishment
(disinsentif) sehingga mcnjadi
e Banking
akan memberikan
paradigma
pelayanan
terhadap
baru
dalam
perpajakan. Pengenaan sanksi
pajak tertentu, kelas menengah
pajak versi PBB Pedcsaan dan
ke atas yang telah familiar
Perkotaan
dengan internet.
patut
pembanding diterapkan
dijadikan
dan
layak sistemE. Daftar Pustaka
dalam
pemungutan PKB dan BBNKB di Indonesia, 2.
wajib
Indonesia perlu menerapkan Sistem pembayaran PKB yang memadukan
sistem
konvensional dengan
(SAMSAT
e Banking
,
)
yang
penulis sebut "Dual Payment System" akan
(DPS). Sistem dapat
ini
memberikan
banyak keuntungan baik bagi pemerintah pajak.
maupun
Sistem
wajib
konvensional
Muhadam Labolo, Mempcrkuat Pemerintahan. Mencegah Negara Gagal, Kubah llmu. Jakarta, Cet. I, 2002. Oyok Abuyamin, Pilar-Pilar Perpajakan, Adoya Mitra Sejahtera, Cet. 1, 2014. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press. Yogyakarta, 2002. FB File Kampus, diunduh tgl. 1410-2014. http ://sosbud .kompasi ana.com '2 0 13/03/28/mudahnyamembayar-pai akkendaraan-bennotor, tgl. 29-11-2014.
akan tctap memberi pelayanan
365
