PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA Oleh :
Suwardjo,SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta ABSTRAKSI Hubungan Industrial Pancasila adalah sistem hubungan antara mereka yang terjadi antara para pelaku produksi yang terdiri dari pengusaha, pekerja dan pemerintah agar tercapai kehidupan yang harmonis. Pereselisihan hubungan Industrial sering kali terjadi karena adanya, permasalahan yang berhubungan dengan hak-hak yang sering dilanggar, adanya kepentingan yang tidak terpenuhi, adanya pemutusan hubungan Kerja dan masalah yang berhubungan dengan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pancasila dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau melalui Pengadilan Hubungan industrial. Kata Kunci; Hubungan Industrial, Perselisihan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Hubungan
Industrial,
A. Latar Belakang Masalah Sebagai mahkluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lain, adalah merupakan suatu hal yang wajar jika dalam hubungan itu dapat terjadi kesalah pahaman yang dapat menimbulkan konflik diantara mereka. Demikian pula yang terjadi dalam hubungan industrial Pancasila, walaupun dalam hubungan tersebut telah diikat oleh suatu perjanjian diantara mereka. Menurut Hardijan Rusli yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, mengenai kepentingan,dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. (Harjian Rusli, 2003:158) Adapun yang banyak terjadi adalah perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja atau serikat pekerja, sedangkan perselihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan jarang terjadi atau boleh dikatakan tidak pernah terjadi.
27
Yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan perorangan antara pengusaha atau serikat pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja peroroangn akibat pelaksanaan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Perselisihan hak ini disebut pula dengan istilah perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran
kesepakatan
dalam
perjanjian
kerja
atu
kesepakatan
kerja
bersama.Terhadap perselisihan hak yang merupakan perselisihan hukum dapat diselesaikan di depan Pengadilan negeri apabila perselisihan itu sifatnya perseorangan dan perselisihan yang sifatnya kolektif yaitu antara serikat pekerja dengan pengusaha atau serikat pengusaha maka penyelesaiannya dilakukan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang disingkat dengan istilah P4.(Lalu Husni, 2000: 84). Perselisihan kepentingan adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha karena tidak adanya persesuaian paham atau keadaan perburuhan. Misalnya perselisihan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama yang tidak mencapai titik temu, eksistensi serikat pekerja di perusahaan, mengubah atau memperpanjang kesepakatan kerja bersama yang sedang berlaku maka penyelesaiannya dilakukan dihadapan Panitia Penyelesaian Perselisian Ketenagakerjaan.(Lalu Husni, 2000:84) Perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu perselisihan antara pengusaha dengan pekerja yang akhirnya pekerja dapat diberhentikan dari pekerjaannya sehingga segala hak-haknya dan kewajibannya terhadap pengusaha juga terhenti. Kondisi seperti ini biasanya sangat memukul bagi pekerja dan keluarganya, oleh karena itu disarankan agar segala upaya dilakukan untuk tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, penyelesaiannya dengan cara memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.
B. PERMASALAHAN Tidak dipungkiri bahwa pada suatu saat dapat terjadi perselisIhan hubungan industrial antara pekerja disatu pihak dan pengusaha dipihak lain, bagaimanakah prosedur penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan hubungan industrial tersebut.
28
C. PEMBAHASAN I. Hubungan Industrial Pancasila a. Pengertian Hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah suatu system hubungan yang terjadi antara pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Asri Wijayanti, 2009:56) b. Ciri-ciri Khas Hubungan Industrial Pancasila : 1. Hubungan Industrial Pancasila di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara bulat dan utuh. 2. Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan Industrial yang secara keseluruhan dijiwai oleh kelima sila dari Pancasila, yang maknanya sebagai berikut : a) Suatu hubunngan industrial yang berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa, yaitu hubungan industrial yang mengakui dan meyakini bahwa kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang maha Esa dan sesame manusia. b) Suatu hubungan industrial yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu tidak menganggap bahwa pekerja hanya sekedar sebagai faktor produksi tetapi harus dianggap sebagai manusia yang harus dihargai harkat dan martabatnya. c) Suatu hubungan Industrial yang didalamnya mengandung asas yang dapat mendorong kearah persatuan diantara bangsa Indonesia, tidak membedakan golongan, tidak membedakan keyakinan politik, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku maupun jenis kelamin. d) Suatu hubungan industrial yang berdasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, berusaha memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari persamaan-persamaan kearah kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha
29
serta meyakini bahwa setiap permasalahan/ perbedaan tidak akan diselesaikan dengan paksaan sepihak. e) Suatu hubungan Industrial yang mendorong kearah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa seluruh hasil upaya bangsa harus dapat dinikmati bersama secara serasi, seimbang (ini berarti mereka akan mendapatkan bagian yang
memadai sesuai dengan fungsi dan prestasi para
pelaku) dan merata (ini berarti dapat dinikmati seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat). 3. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang didasarkan atas suasana serba keserasian, keselarasan dan keseimbangan diatara mereka yang tersangkut dalam proses produksi yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. 4. Hubungan industrial Pancasila berpegang pada tri dharma (tiga kewajiban) dimana antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus menciptakan suasana saling merasa ikut memilik (rumongso handarbeni), ikut memelihara dan mempertahankan (melu hangrungkebi) dan terus menerus mawas diri (mulat sariro hangroso wani). c. Tujuan Hubungan industrial Pancasila ; Hubungan industrial Pancasila bertujuan mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan dalam berusaha. (Andrian Sutedi, 2009:24) d. Landasan Hubungan Industrial Pancasila : 1. Hubungan industrial Pancasila berdasarkan landasan idiil, konstitusionil dan operasionil, - Landasan idiil adalah Pancasila - Landasan konstitusionil adalah Undang Undang Dasar 1945
30
2. Hubungan industrial Pancasila berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional, stabilitas nasional serta adanya partisipasi social dan kontinuitas pembangunan nasional. 3. Hubungan industrial Pancasila dalam mencapai tujuannya mendasarkan diri pada asas kerjasama yaitu : - Pekerja/buruh dan pengusaha harus merasa sebagai teman seperjuangan di dalam proses produksi, yang berarti baik pekerja maupun pengusaha wajib bekerjasama serta bantu membantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi. - Pekerja/buruh dan pengusaha harus merasa sebagai teman seperjuangan di dalam keuntungan, yang berarti bahwa keuntungan yang diterima perusahaan harus dapat dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi. - Pekerja/buruh dan pengusaha harus merasa sebagai teman seperjuangan di dalam pertanggungan jawab yang meliputi : a) Tanggung jawab kepada Tuhan Yang maha Esa. b) Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. c) Tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya. d) Tanggung jawab kepada buruh dan keluarganya. e) Tanggung jawab kepada perusahaan dimana dia bekerja. II. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pancasila. Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pasal 136: Pasal 136 ayat 1 menyebutkan : perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 136 ayat 2 menyebutkan : dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaikan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.
31
Dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No.13 tahun 2003 pemerintah telah mengeluarkan UU tentang
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yaitu Undang-Undang No 2 tahun 2004. Adapun penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilangsungkan melalui pengadilan hubungan industrial atau diluar pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Sebagai Berikut : 1. Bipartit. Sebelum perselisihan diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan, setiap perselisihan wajib diupayakan penyelesaiannya secara bipartite yaitu musyawarah diantara kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Unadng-Undang No. 2 tahun 2004, perundingan bipartite adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Prosedur penyelesaiannya sebagai berikut : Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian secara bipartite ini harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam perundingan gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada dinas ketenagakerjaan
setempat
dengan
melampirkan
bukti
bahwa
upaya-upaya
penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan. Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan maka dinas ketenagakerjaan akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dinas ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, dinas ketenagakerjaan setempat melimpahkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada mediator. Setiap perundingan bipartit harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Risalah perundingan sekurang-kurangnya harus memuat :
32
a. nama lengkap dan alamat para pihak. b. tanggal dan tempat perundingan. c. pokok masalah atau alasan perselisihan d. pendapat para pihak, e. kesimpulan dan hasil perundingan, f, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Apabila perundingan dapat mencapai kesepaktan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian itu mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian itu wajib didaftarkan oleh para pihak yang membuat perjanjian bersama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah dimana para pihak membuat perjanjian bersama. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan diberikan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama. Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan eksekusi. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran perjanjian bersama maka mpemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan eksekusi. 2. Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka !! Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mediator Hubungan industrial adalah pegawai instansi dinas ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberkan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih
33
untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor dinas tenaga kerja yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam siding guna diminta dan didengar keterangan. Apabila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda tangani para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar Di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka : a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis, b. anjuran tertulis sebagimana dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. c. para pihak harus sudah member jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis, d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud dianggap menolak anjuran tertulis, e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambatlambatnya 3(tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana pihak-pihak mengadakan perjanjian untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
34
3. Konsiliasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13
Undang-Undang No. 2 tahun 2004,
konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisiah antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat- syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan Menteri Tenaga kerja yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdapat pada kantor Disnaker kabupaten/kota. Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan
hubungan
kerja
atau
perselisihan
antara
serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Penyelesaian perselisihan oleh konsiliator dilaksanakan setelah mengajukan permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Para pihak mengetahui nama konsiator yang akan dipilih
dari nama
konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor dinas tenaga kerja setempat. Dalam waktu selambat-lambatna 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah diadakan sidang konsiliasi pertama. Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam siding untuk diminta dan didengar keterangannya. Apabila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi, maka;
35
a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis ; b. anjuran tertulis tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak; c. para pihak harus sudahmemberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; d. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis tersebut dalam huruf a, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama, untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
di
wilayah
pihak-pihak
mengadakan
perjanjian
bersama
untuk
mendapatkan bukti pendaftaran. Perjanjian bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama . Apanila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang di wilayah hukumnya perjanjian bersama didaftarkan untuk mendapat penetapan eksekusi. Apabila pemohon eksekusi berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran perjanjian bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. Apabila eksekusi ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan setempat dengan membuat gugatan. Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. 4. Arbitrase Menurut Sudikno Merto Kusumo, arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatupersetujuan pihak-
36
pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih (Sudikno, 1979: 190) Erman Rajagukguk menyebutkan, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang bertujuan agar mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (Erman Rajagukguk 2000:14) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 arbitrase adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan diluar Pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Arbiter yang putusannya mengikat dan bersifat final. Pengertian Arbiter menurut Pasal 1 angka 16 Undang0Undang no. 2 tahun 2004 adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase dan putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas kesepakatan para pihak yang berselisih secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, perjanjian arbitrase dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat penunjukan arbiter. Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majlis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Apabila perdamaian tercapai, arbiter dan majlis arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majlis arbiter. Akta perdamaian didaftarkan di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah
37
arbiter mengadakan perdamaian. Apabila akta perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri di wilayah akta perdamaian didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Apabila pemohon eksekusi berdomisili diluar wilayah Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri tempat penaftaran akta perdamaian, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. Apabila upaya perdamaian gagal, arbiter atau majlis arbiter meneruskan sidang arbitrase dan memberikan hasil keputusan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus sudah dilaksanakan. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan final dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengeluarkan putusan. Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, dalam hal putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; c. putusan diambil daritipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan; d. putusan melampaui kekuasaan hubungan industrial; e. putusan bertentangan dengan perundang-undangan. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan Mahkamah Agung, maka Mahkamah agung menetapkan akibat pembatalan, baik seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Mahkamah agung memutuskan permohonan pembatalan dalam waktu
38
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pembatalan. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No, 2 tahun 2004 Pengadilan Hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ; a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d.
di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial diawali dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang no. 2 tahun 2004, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan majlis hakim, terdiri 1(satu) orang hakim sebagai ketua majlis dan 2 (dua) orang hakim Ad- Hoc sebagi anggota Majlis. Proses pemeriksaannya dapat dilakukan dengan acara sebagai berikut : 1. Acara biasa ; Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majlis Hakim, maka ketua Majlis Hakim harus sudah mengadakan sidang pertama. Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya, atau kalau tidak diketahui tempat tinggalnya maka disampaikan ke tempat tinggal terakhir. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan Hubungan industrial yang memeriksanya. Menurut Pasal 92 Undang-undang No.2 tahun 2004 , sidang dianggap sah apabila dilakukan oleh Majlis Hakim.
39
Ketidak hadiran penggugat atau kuasa hukumnya setelah dipanggil secara patut sampai penundaan sidang yang terakhir yaitu dalam waktu 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari maka gugatannya dianggap gugur, tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. Sedangkan ketidak hadiran tergugat atau kuasa hukumnya setelah dipanggil secara patut sampai penundaan sidang yang terakhir yaitu dalam waktu 2(dua) kali 7 (tujuh) hari, maka Majlis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. Sidang Majlis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majlis hakim menetapkan lain. Di dalam putusan Pengadilan hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 2. Pemeriksaan dengan acara cepat; Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan terebut. Hasil penetapan hasil tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dalam hal permohonan pemeriksaan sengketa cepat dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan harus menentukan majlis hakim, hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui pemeriksaan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No.2 tahun 2004 dalam pengambilan putusan ditentukan dalam sidang terbuka untuk umum, bilamana tidak dipenuhi, maka putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
40
Kesimpulan
Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut : a. Di luar Pengadilan Hubungan industrial dengan cara ; 1. Penyelesaian secara bipartite yaitu penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat antara ke dua belah pihak dan diharapkan para pihak tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan sehingga bersifat mengikat. Penyelesaiannya paling lama 30 (tiga Puluh) hari. 2. Penyelesaian melalui mediasi yaitu penyelesaian perselisihan yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang bersifat netral, mediator adalah pegawai pada instansi dinas ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang bertugas untuk melakukan mediasi dan berkewajiban memberikan anjuran para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di perusahaan. 3. Penyelesaian dengan konsiliasi yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. 4. Penyelesaian perselisihan dengan arbitrase yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui kesepakatan tertulis para pihak untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui arbiter yang putusannya bersifat final b. Melalui Pengadilan hubungan Industrial yaitu penyelesaian
hubungan
industrial yang dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pekerja/buruh bekerja.
41
Daftar Pustaka ; Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Erman Rajagukguk, Arbitrase dan Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Jakarta, 2000. Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan2003,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000. Sudikno Merto Kusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( LN Tahun 2003 No. 39, TLN No. 4279). Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (LN Tahun 2004 No. 6, TLN No.4356)
42
