Djulaeka Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia 1 Djulaeka Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura E-mail : [email protected] ABSTRACT Benefit sharing is a concept that is currently initiated in Intellectual Property Protection and Utilization Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression Act (draft). Efforts towards recognition as well as the protection of traditional knowledge has never been done by the Government, both institutions as well as Indonesian Institute of Sciences, Indonesian research and technology, and Foreign Ministry although only limited in the documentation. Notion of benefit sharing is considered as adequate means for the protection of traditional knowledge potential in Indonesia. This article examines the role of government, especially local governments and stakeholders in the region as a representative of the local community to understand the concept of benefit sharing in the perspective of IPRs and Contract Law. Key Word : benefit sharing, traditional knowledge, IPRs and contract law Abstrak Pembagian keuntungan adalah sebuah konsep yang saat ini mulai berlaku pada Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Act (draft). Upaya menuju pengakuan serta perlindungan pengetahuan tradisional belum pernah dilakukan oleh Pemerintah, baik lembaga maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, riset dan teknologi Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri meskipun hanya terbatas dalam dokumentasi. Gagasan pembagian keuntungan dianggap sebagai sarana yang memadai untuk melindungi potensi pengetahuan tradisional di Indonesia. Artikel ini membahas peran pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan khususnya di daerah sebagai wakil dari masyarakat setempat untuk memahami konsep pembagian keuntungan dalam perspektif HKI dan Hukum Kontrak. Kata kunci: pembagian manfaat, pengetahuan tradisional, HKI dan hukum kontrak

1

Artikel ini pernah disampaikan dalam Konferensi Asosisasi Pengajar HKI Indonesia 1 di Universitas Udayana, Bali pada bulan Nopember 2013.

1

2

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014

Pendahuluan :

belum memberikan perlindungan se-

Traditional Knowledge (se-

cara maksimal. Keberadaan RUU

lanjutnya diisebut TK) atau yang

tentang Perlindungan dan Peman-

dikenal dengan pengetahuan tradisi-

faatan Kekayaan Intelektual Penge-

onal bukan merupakan isu baru da-

tahuan Tradisional dan Ekspresi Bu-

lam tataran internasional, namun

daya Tradisional (selanjutnya dise-

dalam tataran nasional persoalan TK

but RUU tentang PPKIPT dan EBT)

masih belum sepenuhnya dipahami

sampai saat ini masih dalam proses

oleh masyarakat. Kebutuhan perlin-

pembahasan baik dari kalangan aka-

dungan yang memadai untuk TK

demisi ataupun Pemerintah. Hasil

sudah menjadi tuntutan, namun di

pembahasan telah memberikan cata-

sisi lain masyarakat daerah yang

tan kritis pentingnya persiapan Indo-

dianggap memiliki sumber TK tidak

nesia menghadapi liberalisasi perda-

merasa membutuhkan, bahkan se-

gangan internasional.

ringkali tidak mengerti apa itu hak

Pengetahuan Tradisional se-

kekayaan intelektual (selanjutnya

bagaimana yang dirumuskan dalam

disebut HKI), apalagi persoalan TK.

RUU PPKIPT dan EBT sebagai

Upaya yang telah dilakukan oleh

karya intelektual di bidang pengeta-

Pemerintah (LIPI, Ristek ataupun

huan dan teknologi yang mengan-

Kementerian Luar Negeri) mempre-

dung unsur karakteristik warisan

diksi bahwa untuk nilai perdagangan

tradisional yang dihasilkan, dikem-

dari pemanfaatan Sumber Daya Ge-

bangkan, dan dipelihara oleh komu-

netik Pengetahuan Tradisional dan

nitas masyarakat lokal atau ma-

Ekspresi Budaya Tradisional (selan-

syarakat adat. Hal ini mengandung

jutnya disebut SDGPTEBT) setidak-

suatu makna bahwa TK

nya mencapai nilai antara 500 – 800

adanya

milyar dollar dalam setahun dari

sebagaimana

pemanfaatan tersebut (http://pus-

Convention on Biological Diversity

takahpi.kemlu.go.id/, akses tgl. 19

dalam Article 17.7 (selanjutnya dise-

September 2013). Upaya pendoku-

but dengan CBD) menyebutkan

mentasian SDGPTEBT yang dilaku-

bahwa:

kan Pemerintah masih dianggap

sifat

melekat

komunalistik. yang

TK

didefinisikan

Traditional knowledge refers to

3

Djulaeka: Konsep Beneﬁt Sharing

the knowledge, innovations and

generational/and that are passed

practices of indigenous and local

on from generation to generation,

communities around the world.

and which may subsist in codi-

Developed from experience gai-

fied, oral or other forms. [Tradi-

ned over the centuries and adap-

tional knowledge may be associ-

ted to the local culture and envi-

ated, in particular, with fields

ronment, traditional knowledge is

such as agricultural, environmen-

transmitted orally from genera-

tal, healthcare and indigenous

tion to generation. It tends to be

and traditional medical know-

collectively owned and takes the

ledge, biodiversity, traditional

form of stories, songs, folklore,

lifestyles and natural resources

proverbs, cultural values, beliefs,

and genetic resources, and know-

rituals, community laws, local

how of traditional architecture

language, and agricultural prac-

and construction technologies.]

tices, including the development

(Draft Articles Rev. 2 : 10).

of plant species and animal

Dari definisi tersebut, maka TK

breeds. Traditional knowledge is

memiliki karakteristik (1) sebagai

mainly of a practical nature, par-

suatu pengetahuan yang dipraktik-

ticularly in such fields as agricul-

kan secara temurun-temurun; (2)

ture, fisheries, health, horticul-

kepemilikan TK bersifat komunal,

ture, and forestry.

dan (3) TK merupakan hasil interak-

Senada pula rumusan dalam Draft Articles

Rev. 2 (April 26,

2013) WIPO disebutkan bahwa :

si antara penemunya dengan alam. Sifat komunalistik dari TK memberikan pengaruh terhadap per-

“Traditional knowledge” [refers

soalan konsep perlindungan yang

to]/[includes]/[means]

memadai untuk TK baik tataran

know-how, skills, innovations,

internasional maupun nasional. Me-

practices, teachings and lear-

mahami TK sebagai suatu bagian

nings of [indigenous [peoples]

‘pengetahuan’, maka seringkali HKI

and [local communities]]/[or a

dapat dijadikan salah satu pilihan

state or states] that are dynamic

sarana hukum yang tepat, selama

and evolving, and that are inter-

belum ada pengaturan terhadap per-

4


lindungan TK. Rezim HKI yang di-

nasional. Adanya inventarisasi dan

anggap masih terbuka untuk mem-

pendokumentasian

terhadap

TK

berikan perlindungan TK, antara lain

yang berbasis kearifan lokal

dan

rezim indikasi geografis, Hak Cipta,

dimiliki secara khusus oleh ma-

ataupun Paten. Namun disisi lain

syarakat daerah, dan masyarakat

keberadaan TK lebih diarahkan pada

Indonesia pada umumnya meskipun.

perlindungan secara tersendiri (sui

merupakan hal yang sangat penting,

generis) di luar rezim HKI konven-

namun belum memberikan perlin-

sional yang lebih bersifat privat

dungan yang memadai, mengingat

personal.

Indonesia memiliki potensi atau

Dalam perspektif kekinian,

dikenal sebagai pusat dan sumber

TK berada dalam dua ranah pengelo-

TK. Keberagaman terhadap pemaha-

laan yaitu:

man pentingnya perlindungan TK

1. Pelestarian dalam arti pemerta-

bagi masyarakat di sekitar potensi

hanan eksistensinya, baik dalam

TK menyisakan keprihatinan ter-

keseluruhan format aslinya mau-

sendiri dalam mempersiapkan sum-

pun dalam format-format dan

ber daya manusia yang siap mengha-

atau pengembangan baru, mengi-

dapi liberalisasi perdagangan inter-

kuti

nasional.

gagasan-gagasan

kreatif

pemiliknya; atau

Gagasan tentang benefit sha-

2. Pemanfaatan untuk dikembangkan

ring dalam RUU tentang PPKIPT

dalam upaya ekonomi/industrial,

dan EBT perlu dikaji secara menda-

di mana terkait HKI dari kelom-

lam, mengingat pengaturan tersebut

pok/komuniti/suku bangsa seba-

merupakan salah satu pilihan yang

gai pemilik asal dari TK yang

dianggap tepat terhadap upaya per-

dimanfaatkan itu. (Naskah Aka-

lindungan dan pelestarian TK di

demik : 11)

Indonesia.

Upaya Pemerintah yang saat ini telah mempersiapan RUU tentang

Permasalahan

PPKIPT dan EBT dapat dianggap

1. Apakah rezim HKI merupakan

sebagai langkah maju dalam antisi-

pilihan yang tepat dalam peman-

pasi liberalisasi perdagangan inter-

faatan dan perlindungan TK ?

5


2. Bagaimanakah konsep benefit

Pendekatan perbandingan diperlu-

sharing yang digagas oleh Peme-

kan sebagai salah satu upaya rujukan

rintah

yang dipergunakan sebagai bagian

melalui

RUU

tentang

dari perbandingan untuk mengetahui

PPKIPT dan EBT ?

pengaturan berkait dengan benefit sharing dalam pemanfaatan TK yang

Metode Penelitian : Penulisan artikel “Konsep

ada di beberapa Negara, khususnya

Benefit sharing dalam Pemanfaatan

India dan China dan Republik

dan Perlindungan TK dan Indonesia”

Korea.

ini merupakan penelitian normatif

resources/db_registry.html)

(http://www.wipo.int/tk/en/

yang mempergunakan pendekatan perundang-undangan,

pendekatan

Pembahasan

konsep, serta pendekatan perbandi-

A Perlindungan Traditional Know-

ngan. Pendekatan perundang-unda-

ledge dalam Perspektif UU yang

ngan dipergunakan untuk mengkaji

terkait dengan HKI.

beberapa UU yang berkait dengan

B. Konsep Benefit Sharing dalam

keberadaan perlindungan TK dalam

Perspektif RUU tentang PPKIPT

rezim HKI, sehingga pendekatan

dan EBT

perundang-undangan yang diguna-

trak/Perjanjian.

dan Hukum Kon-

kan adalah mengkaji peraturan perPerlindungan

Traditional

undang-undangan yang ada dalam

A.

UU Hak Cipta, UU Paten dan UU

Knowledge dalam Perspektif HKI

Merek, khususnya berkait dengan

Meskipun kajian TK dalam

pengaturan Indikasi Geografis, serta

perspektif HKI merupakan salah satu

BW yang terkait dengan pengaturan

pilihan untuk memberikan perlin-

perjanjian.

dungan yang memadai, namun tidak

Sementara pendekatan kon-

semua rezim HKI dapat dipenuhi

septual digunakan untuk menemu-

persyaratan substantifnya. Beberapa

kan konsep hukum berkait dengan

rezim yang dapat dianggap sebagai

TK dan benefit sharing yang ber-

sarana perlindungan dari TK, antara

kembang melalui pendapat dan hasil

lain:

kajian mendalam dari para sarjana.

1. rezim Indikasi Geografis yang


6

diatur dalam Bab VII, mulai Pasal

memberikan ciri dan kualitas terten-

56 hingga Pasal 60 Undang-un-

tu pada barang yang dihasilkan”.

dang Nomor 15 Tahun 2001

UU Merek

mensyaratkan

tentang Merek (yang selanjutnya

adanya faktor geografis (baik faktor

disebut UU Merek Th. 2001);

alam maupun manusia) yang mem-

2. rezim Hak Cipta melalui perlin-

berikan pengaruh terhadap kualitas/-

dungan folkfore yang diatur da-

karakteristik khas barang yang diha-

lam Pasal 10 Undang-undang No-

silkan dari suatu negara, wilayah

mor 19 Tahun 2002 tentang Hak

atau tempat tertentu , sehingga seca-

Cipta (selanjutnya disebut UU

ra tidak langsung hal ini merupakan

Hak Cipta Th. 2002);

persyaratan substantif terhadap pero-

3. rezim Paten melalui Undang-

lehan perlindungan indikasi geogra-

undang Nomor 14 Tahun 2001

fis. Hal ini banyak mengadopsi

tentang Paten (selanjutnya dise-

pengaturan tentang Appelation of

but UU Paten);

Origin (selanjutnya disebut AO) dalam Lisbon Agreement Article

1. Perlindungan TK melalui rezim

2(1) bahwa AO means the geogra-

Indikasi Geografis

phical name of a country, region, or

Keberadaan rezim indikasi

locality, which serves to designate a

geografis yang baru diakui sebagai

pro- duct originating therein, the

bagian dari HKI dalam TRIPs,

quality and characteristics of which

hingga saat ini masih diatur menyatu

are due exclusively or essentially to

dalam UU Merek Th. 2001, dan indi-

the geographical environment, in-

kasi geografis yang sebagaimana

cluding natural and human factors.

yang dimaksud dalam Pasal 56 Ayat

Faktor penentu manusia ini

(1) UU No.15/2001 bahwa “Indikasi

yang kemudian dapat dijadikan

geografis dilindungi sebagai suatu

sarana perlindungan TK dalam rezim

tanda yang menunjukkan daerah asal

indikasi geografis. Lebih lanjut

suatu barang yang karena faktor

pengaturan dalam Peraturan Peme-

lingkungan geografis termasuk fak-

rintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang

tor alam, faktor manusia, atau kom-

indikasi Geografis (selanjutnya dise-

binasi dari kedua faktor tersebut,

but PP Indikasi Geografis) sebagai

7


peraturan pelaksana untuk perlin-

masyarakat yang memiliki kearifan

dungan indikasi geografis, men-

lokal dalam melakukan dan ber-

syaratkan adanya pemenuhan per-

upaya memperoleh pengakuan terha-

syaratan sesuai Buku Persyaratan

dap potensi pengetahuan yang dimi-

Indikasi Geografis terhadap upaya

liki secara turun menurun untuk

perolehan produk daerah berbasis

dapat

indikasi geografis, sebagaimana ke-

yang memadai, meskipun pada da-

tentuan Pasal 6 huruf (d) bahwa

sarnya mereka cenderung tidak

uraian mengenai lingkungan geo-

memperdulikan adanya potensi nilai

grafis serta faktor alam dan faktor

ekonomis

manusia yang merupakan satu kesa-

yang mereka miliki. Sehingga me-

tuan dalam memberikan pengaruh

lalui rezim indikasi geografis dapat

terhadap kualitas atau karakteristik

dianggap sebagai salah satu pilihan

dari barang yang dihasilkan; dan

untuk melindungi TK yang dimiliki

Pasal 6 huruf (f) uraian mengenai

oleh daerah. Sebagai perbandingan

sejarah dan tradisi yang berhubu-

seperti halnya di Thailand yang

ngan dengan pemakaian Indikasi-

memberikan perlindungan terhadap

geografis untuk menandai

barang

hasil karya masyarakat wilayah Mae

yang dihasilkan di daerah tersebut,

Chaem melalui indikasi geografis

termasuk pengakuan dari masya-

mendaftarkan textile khas/unik dide-

rakat mengenai Indikasi-geografis

sain secara turun menurun oleh

tersebut, serta Pasal 6 huruf (g)

komunitas masyarakat yang ada di

uraian yang menjelaskan tentang

wilayah Mae Chaem dengan sebutan

proses produksi, proses pengolahan,

Mae Chaem Teenchok GI. adalah

dan proses pembuatan yang digu-

woven textiles with their characteris-

nakan sehingga memungkinkan se-

tic animal, plant and floral prints,

tiap produsen di daerah

tersebut

created using natural dyes, reflect

untuk memproduksi, mengolah, atau

the closeness of its people to their

membuat barang terkait.

natural environment dalam Rancesca

Ketentuan dalam PP Indikasi Geografis tersebut lebih memperjelas adanya pengakuan keberadaan

memperoleh

terhadap

perlindungan

pengetahuan

Toso, Development Sector (WIPO Magazine No. 5)

8


2. Perlindungan TK melalui rezim

jinan tangan, pakaian, instrumen

Hak Cipta

musik dan tenun tradisional.

Prinsip umum perlindungan

Dari ketentuan di atas tercer-

hak cipta diberikan pada objek ilmu

min bahwa perlindungan terhadap

pengetahuan, seni dan sastra. Pasal

TK dapat melalui sarana perlindu-

10 angka (2) UU Hak Cipta menye-

ngan folkfore sebagaimana pengatu-

butkan bahwa “Negara memegang

ran ketentuan Pasal 10 angka (2) UU

Hak Cipta atas folklore dan hasil

Hak Cipta di atas.

kebudayaan rakyat yang milik

bersama,

menjadi

seperti

cerita,

hikayat, dongeng, legenda, babad,

3.

Perlindungan

TK

Melalui

Rezim Paten

lagu, kerajinan tangan, koreografi,

Dalam rezim paten, perlin-

tarian, kaligrafi, dan karya seni

dungan TK dapat dianggap meme-

lainnya. Lebih lanjut penjelasan

nuhi dari aspek lingkup teknologi,

Pasal 10 angka (2) UU Hak Cipta

namun masih perlu persyaratan

menyebutkan : Folklore dimaksud-

bahwa dalam perlindungan paten,

kan sebagai sekumpulan ciptaan tra-

dibutuhkan adanya inventor sebagai

disional, baik yang dibuat oleh

pihak yang berhak atas Paten terha-

kelompok maupun perorangan da-

dap invensi yang dihasilkannya.

lam masyarakat, yang menunjukkan

Disamping itu harus memenuhi

identitas sosial dan budayanya ber-

syarat kebaruan, memiliki langkah

dasarkan standar dan nilai-nilai yang

inventif, dan dapat diterapkan dalam

diucapkan atau diikuti secara turun

bidang industri. Persyaratan ini agak

temurun, termasuk:

sulit untuk dipenuhi, mengingat

a. cerita rakyat, puisi rakyat;

inventor dalam konsepsi TK ada

b. lagu-lagu rakyat dan musik instru-

pada masyarakat setempat dan turun

men tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa: luki-

menurun. Persoalannya dalam perspektif kajian HKI yang tercermin adalah prinsip kepemilikan yang sifatnya

san, gambar, ukiran-ukiran,

personal, kecuali rezim

pahatan, mosaik, perhiasan, kera-

geografis. Sehingga apabila ada

indikasi

9


pihak-pihak yang memanfaatkan TK

dan/atau pelarangan terhadap:

harus sesuai dengan aturan hukum

a. Pemanfaatan yang dilakukan tan-

yang tersedia, baik dalam UU Merek

pa izin akses pemanfaatan dan

Th. 2001, UU Hak Cipta 2002 dan

perjanjian

UU Paten Th. 2001. Dari ketiga

orang asing atau badan hukum

lingkup kajian di atas yang meman-

asing atau badan hukum Indone-

faatkan sarana perlindungan HKI,

sia penanaman modal asing;

pemanfaatan oleh

telah memberikan pemahaman bah-

b. Pemanfaatan oleh setiap orang

wa persoalan pemanfaatan TK tidak

atau badan hukum baik asing

dapat dipaksakan pada salah satu

maupun Indonesia yang dalam

rezim, khusunya paten. Hal ini mem-

pelaksanaan pemanfaatannya ti-

bawa konsukuensi bahwa sudah

dak menyebutkan dengan jelas

seharusnya

digagas

asal wilayah dan komunitas atau

Pemerintah berkait perlindungan TK

masyarakat yang menjadi sumber

harus segera dituntaskan.

Pengetahuan

RUU

yang

Ekspresi B. Konsep Benefit Sharing Dalam (Rancangan) Pengetahuan

Undang-undang Tradisional

dan

Ekspresi Budaya Tradisional.

Tradisional dan

Budaya

Tradisional

tersebut; dan/atau c. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dilakukan secara tidak patut, menyim-

Ketentuan dalam Draft RUU

pang dan menimbulkan kesan

tentang PPKIPT dan EBT, khusus-

tidak benar terhadap masyarakat

nya dalam Pasal 4 (1) disebutkan

terkait, atau yang membuat ma-

bahwa Pemerintah dan pemerintah

syarakat tersebut merasa tersing-

daerah

gung, terhina, tercela, dan/atau

berkewajiban

melindungi

pengetahuan tradisional dan ekspresi

tercemar.

budaya tradisional. Sedangkan da-

Ketentuan pasal dalam draft

lam ayat (2) nya disebutkan bahwa

RUU di atas memberikan gambaran

“Bentuk perlindungan Pengetahuan

bahwa konsep kepemilikan TK yang

Tradisional dan Ekspresi Budaya

dibangun

Tradisional

kepemilikan kolektif dan komunal.

meliputi

pencegahan

sudah

merujuk

pada


10

Peran mayarakat dan pemerintah,

Sedangkan pengertian TK dalam

khususnya Pemerintah daerah mem-

perspektif internasional, dapat dibagi

beri kontribusi terhadap perlindu-

dalam 2 (dua) perspektif, antara lain

ngan potensi basis TK. Hal yang

: (http://www.wipo.int/tk/en/tk/)

menarik

tentang

1. TK in a general sense embraces

PPKIPT dan EBT ini adalah mem-

the content of knowledge itself as

berikan kesempatan

pemanfaatan

well as traditional cultural ex-

dan penggunaan TK oleh pihak asing

pressions, including distinctive

melalui sarana benefit sharing. Per-

signs and symbols associated

soalan benefit sharing selama ini

with TK;

dalam

RUU

masih hanya sebatas wacana ketika

2. TK in the narrow sense refers to

mempersoalkan keterkaitan terhadap

knowledge as such, in particular

pemanfaatan genetic resources.

the knowledge resulting from RUU

intellectual activity in a traditio-

tentang PPKIPT dan EBT terkait

nal context, and includes know-

ketentuan tentang ruang lingkup per-

how, practices, skills, and innova-

lindungan TK dalam Pasal 2 Angka

tions.

(2) yang menyebutkan bahwa : Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ide/gagasan, konsep, keterampilan, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya, dan inovasi yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, pengetahuan tentang ruang dan waktu, pengetahuan pertanian, pengetahuan lingkungan alam, pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang zat dan bahan mentah, pengetahuan tentang anatomi tubuh, pengetahuan tentang astronomi, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.

Traditional knowledge can be

Apabila

dicermati

found in a wide variety of contexts,

including:

agricultural,

scientific, technical, ecological and medicinal knowledge as well as

biodiversity-related

know-

ledge. Kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa TK sangat berhubungan dengan kepemilikan yang berbasis pada kearifan lokal atau keberadaan masyarakat setempat dalam mempertahankan secara keahlian dalam pengobatan yang secara turun-temurun terpelihara.

11


Hal ini menunjukkan bahwa sean-

faatan diajukan secara tertulis

dainya rezim HKI dipergunakan

dalam bahasa Indonesia kepada

sebagai sarana penegakkan hukum

Menteri melalui Gubernur.

terhadap pemanfaatan TK, maka

(2) Gubernur bertanggung jawab ter-

akan menyisakan persoalan ter-

hadap izin akses pemanfaatan di

sendiri, meski pada dasarnya rezim

wilayahnya.

indikasi geografis ataupun folkfore

Konsepsi yang dibangun oleh keten-

dapat dijadikan pilihan terakhir,

tuan Pasal ini sebagai bagian dari

karena kedua rezim HKI ini prinsip

tanggungjawab Kepala Daerah ter-

kepemilikannya juga bersifat kolek-

hadap ‘kekayaan’ yang ada di

tif-komunal.

wilayah

Dengan

Hal

ini

maka

tentunya sejalan dengan ketentuan

sarana benefit sharing yang ditawar-

Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang

kan dalam menjawab upaya peman-

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

faatan TK dapat dipertimbangkan

Pemerintahan Daerah (selanjutnya

sebagai pilihan yang dianggap tepat.

disebut UU Pemerintahan Daerah),

Melalui makalah ini kajian terhadap

bahwa

konsep benefit sharing perlu dicer-

provinsi yang bersifat pilihan meli-

mati dalam perspektif ranah hukum

puti

perjanjian/kontrak, mengingat kon-

secara nyata ada dan berpotensi

sep benefit sharing mengandung

untuk meningkatkan kesejahteraan

suatu makna adanya pembagian

masyarakat sesuai dengan kondisi,

keuntungan yang seharusnya diper-

kekhasan, dan potensi unggulan

oleh oleh para pihak yang terlibat

daerah yang bersangkutan.”

dalam

demikian,

kekuasaannya.

tercapainya

disepakati

bersama,

tujuan dalam

“Urusan

urusan

pemerintahan

pemerintahan

yang

yang

Sejalan dengan ketentuan ini,

hal

ketentuan Pasal 17 UU Pemerintah

pemanfaatn TK. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Akses Pemanfaatan sebagaimana merujuk pada Pasal 6 RUU tentang PPKIPT dan EBT , bahwa (1) Permohonan izin akses Peman

Daerah menyebutkan bahwa : (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan,


12

pemeliharaan, pengendalian dam pak, budidaya, dan pelestarian; b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. (cetak tebal dari penulis) (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. (cetak tebal dari penulis) (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

membawai beberapa daerah, sekaligus dapat berposisi sebagai mediator terhadap kemungkinan adanya benturan terkait dengan keberadaan pemanfaatan TK yang bersinggungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Proses belum selesai pada sebatas ijin, namun terdapat kegitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 (1) RUU tentang PPKIPT dan EBT , bahwa “Setelah mendapat izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional atau oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin akses pemanfaatan diberikan (cetak tebal dari penulis).” Makna perjanjian pemanfaatan yang

Kewenangan Pemerintah Da-

nantinya berujung pada pembagian

erah inilah yang memberikan mandat

hasil pemanfaatan sudah semestinya

bahwa terhadap pemanfaatan TK

diikuti oleh pemahaman hukum

dari daerah perlu ijin dari Gubernur

kontrak/perjanjian.

selaku Kepala Daerah. Peran Guber-

Dalam perspektif Hukum

nur di sini menunjukkan bahwa

Kontrak/perjanjian secara khusus

gubernur sebagai wakil masyarakat

ha-rus dipahami keberadaan Burge-

daerah

TK

lijk Wetboek (selanjutnya disebut

merupakan penguasa wilayah yang

BW), khususnya bagaimana syarat

penghasil/penggagas


13

sahnya perjanjian, sehingga dapat

ayat (1) ditentukan berdasarkan

mengikat para pihak yang terlibat

kesepakatan dengan memperha-

dan tentunya pembagian yang propo-

tikan kepatutan dan kewajaran.

sional, yang dapat memberikan kea-

Sedangkan Pasal 16 RUU tentang

dilan dalam masyarakat daerah.

PPKIPT dan EBT

Dalam Pasal 1320 BW disebutkan

bahwa :

bahwa syarat sahnya perjanjian,

(1) Kustodian Pengetahuan Tradisi-

meliputi 4 (empat) hal, antara lain :

menyebutkan,

onal dan Ekspresi Budaya Tra-

1.

Kesepakatan;

disional berhak menerima pem-

2.

Kecakapan;

bagian hasil pemanfaatan dari

3.

Suatu hal tertentu;

Pemegang Izin Akses Peman-

4.

Suatu sebab yang halal.

faatan sesuai dengan kesepaka-

Apabila dikaitkan dengan ketentuan

tan yang dituangkan di dalam

yang ada dalam RUU tentang

perjanjian pemanfaatan.

PPKIPT dan EBT , maka pemenuhan

(2) Kustodian sebagaimana dimak-

syarat sebagaimana ketentuan Pasal

sud pada ayat (1) wajib meman-

1320 BW dapat tercermin dalam

faatkan pembagian hasil pe-

beberapa ketentuan, antara lain Pasal

manfaatan guna pelestarian dan

15 dan Pasal 16. Dalam Pasal 15

pengembangan

RUU tentang PPKIPT dan EBT ter-

Tradisional dan kspresi Budaya

kait dengan Pihak Yang Melakukan

Tradisional.

Pengetahuan

Pemanfaatan, disebutkan bahwa :

Kedua pasal di atas merupakan per-

(1) Pihak yang melakukan peman-

syaratan subjektif yang harus dipe-

faatan wajib melakukan pemba-

nuhi dalam membuat ‘perjanjian pe-

gian hasil pemanfaatan kepada

manfaatan’ atau persyaratan subjek-

Kustodian Pengetahuan Tradisi-

tif yang dimaksud adalah :

onal dan Ekspresi Budaya Tra-

1. Pihak yang melakukan peman-

disional sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian pemanfaatan; dimaksud

2. Pihak yang memanfaatkan bagi hasil (Kustodian).

(2) Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana

faatan (pihak asing);

pada

Hal menarik dalam ketentuan Pasal tersebut bahwa pembagian hasil pe-


14

manfaatan sesuai atau berdasakan

tentang Pengesahan Protokol Nago-

kesepakatan dengan memperhati-

ya tentang Akses pada Sumberdaya

kan kepatutan dan kewajaran.

Genetik dan Pembagian Keuntungan

Makna dari kesepakatan, kepatutan

yang Adil

dan kewajaran merupakan landasan

Pemanfaatannya,

utama atau asas yang harus dipatuhi

peluang untuk pengaturan peman-

oleh para pihak yang terlibat dalam

faatan sumber daya genetik dan TK

perjanjian benefit sharing. Asas ‘ke-

secara adil dan seimbang. Implikasi

sepakatan’ merupakan persyaratan

dari Undang-undang ini adalah ter-

sahnya perjanjian akan terpenuhi

hadap bagaimana pengakuan kebe-

apabila para pihak merasa telah

radaan masyarakat hukum adat, ke-

menerima apa yang telah diperjan-

arifan lokal dan hak-haknya. Perma-

jikan tujuan dilaksanakannya perjan-

salahan yang

jian. Tujuan dilaksanakan perjanjian

muncul, seperti diungkapkan oleh

merupakan salah satu syarat objektif

Meneg Lingkungan Hidup, bahwa

yang memberikan pengaruh pada

“belum tersedianya data dasar ke-

apakah perjanjian yang dibuat memi-

beradaan masyarakat hukum adat

liki tujuan yang ‘halal’ atau diperbo-

sebagai pemilik pengetahuan tradisi-

lehkan menurut hukum. Apabila

onal, sertifikasi pengetahuan tradisi-

tidak terpenuhi persyaratan ini, atau

onal terkait dengan sumber daya

tujuan dibuatnya perjanjian ternyata

genetik yang dimiliki lebih dari satu

melanggar undang-undang, kepatu-

kelompok masyarakat dan penetapan

tan, kewajaran yang ada dalam ma-

kelembagaan adat representasi mas-

syarakat, atau melanggar kesusilaan,

yarakat hukum adat”. Undang-Un-

maka demi hukum suatu perjanjian

dang No.32 Tahun 2009 tentang

dapat batal.

Perlindungan dan Pengelolaan Ling-

dan

Seimbang

dari

juga membuka

diperkirakan akan

Ketiga asas di atas (kesepa-

kungan Hidup (UU No. 32/2009)

katan, kepatutan dan kewajaran)

pada Pasal 63 ayat (1) huruf i

merupakan satu kesatuan yang harus

memandatkan kepada pemerintah

dipahami oleh para pihak yang mem-

untuk

buat perjanjian benefit sharing.

sanakan kebijakan antara lain me-

Undang-Undang No. 11 Tahun 2013

ngenai sumber daya genetik.

menetapkan

dan

melak-

15


Sebagai syarat objektif lain-

ayat (1) harus mendapatkan pe-

nya adanya ‘objek’ tertentu, dan hal

ngakuan dan pengesahan dari

ini dapat dipastikan bahwa wujud

Gubernur atas nama Menteri.

TK yang memiliki nialai ekonomis

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang

itulah yang masuk dalam ranah ini.

Lembaga Manajemen Kolektif

Masyarakat yang memiliki/memeli-

sebagaimana dimaksud

hara TK (kustodian) merupakan

Pasal ini diatur dalam Peraturan

pihak yang harus memahami potensi

Pemerintah.

dalam

ekonomis dari TK, dan pihak yang

Ketentuan Pasal 17 RUU tentang

berhak untuk memperoleh penik-

PPKIPT dan EBT merupakan sarana

matan ekonomis pula. Di dalam

yang dapat dianggap tepat, mengi-

RUU tentang PPKIPT dan EBT po-

ngat masyarakat yang ada di daerah

sisi kustodian diwakili oleh ‘Lemba-

masih belum sepenuhnya memahami

ga Manajemen Kolektif’ dalam

persoalan TK. Upaya yang dilaku-

melakukan perjanjian hasil peman-

kan Pemerintah dalam memberikan

faatan, sebagaimana ketentuan Pasal

perlindungan terhadap masyarakat,

17 menyebutkan , bahwa :

lebih lanjut dapat dicermati dari

(1) Lembaga Manajemen Kolektif

ketentuan Pasal 13 dan Pasal 21

merupakan organisasi berbentuk

RUU tentang PPKIPT dan EBT.

badan hukum nirlaba yang diberi

Pasal 13 menyebutkan, bahwa :

kuasa oleh Kustodian Pengeta-

(1) Pemohon yang telah melakukan

huan Tradisional dan Ekspresi

perjanjian pemanfaatan sebagai-

Budaya Tradisional untuk me-

mana dimaksud dalam Pasal 10

lakukan perjanjian pemanfaatan

ayat (1), dalam waktu paling

dan menerima pembagian hasil

lama 1 (satu) bulan sejak perjan-

pemanfaatan untuk diteruskan

jian pemanfaatan dibuat, harus

kepada Kustodian Pengetahuan

mengajukan permohonan penca-

Tradisional dan Ekspresi Bu-

tatan perjanjian pemanfaatan

daya Tradisional melaksanakan

kepada Pemerintah Kabupaten/

sebagian hakekslusifnya.

Kota tempat Pengetahuan Tra-

(2) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana

dimaksud

pada

disional, dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional itu berada, de-

16


ngan

tembusan

disampaikan

(3) Pembatalan oleh Menteri atau

kepada Pemerintah Provinsi dan

Gubernur sebagaimana dimak-

Menteri;

sud pada ayat (1) dapat dilaku-

(2) Permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan sebagaimana di-

kan atas dasar laporan masyarakat.

maksud pada ayat (1) diajukan

(4) Pembatalan izin akses peman-

secara tertulis dalam bahasa

faatan sebagaimana dimaksud

Indonesia kepada Pemerintah

pada ayat (1) dan ayat (3) diberi-

Provinsi dan Pemerintah Kabu-

tahukan kepada Pemegang Izin

paten/Kota tempat Pengetahuan

Akses Pemanfaatan.

Tradisional dan/atau Ekspresi

Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 21

Budaya Tradisional yang akan

RUU PPKIPT dan EBT tersebut

dimanfaatkan tersebut berada.

memberi sarana solusi terhadap

Sedangkan Pasal 21 mengatur ten-

persoalan yang seandainya timbul

tang Pembatalan oleh Menteri Peme-

pada saat tahapan pelaksanaan perja-

rintah

jian benefit sharing, sebagaimana

dan

Pemerintah

Daerah,

bahwa :

sesuai dengan ketentuan dalam Buku

(1) Izin Akses Pemanfaatan dapat

III BW yang mengatur persoalan

dibatalkan oleh Menteri atau Gubernur apabila:

kontrak/perjanjian. Sebagai perbandingan terkait

a. tidak dilakukannya perjanjian;

konsep benefit sharing dapat ditelu-

b. tidak dilakukannya perjanjian

suri dari perspektif internasional, ada

pemanfaatan

dalam

jangka

2 (dua) aspek berbeda dalam kerang-

waktu paling lama 1

(satu)

ka benefit-sharing framework, yaitu

tahun sejak tanggal diterbitkan-

universal dan specific benefit sha-

nya izin akses pemanfaatan; dan

ring sebagaimana diungkapkan oleh

(2) pelaksanaan pemanfaatan tidak

Kadri Simm, bahwa “the universal

dilaksanakan sesuai atau me-

sharing

of benefits-sharing that

nyimpang dari kesepakatan yang

describes the entire positive poten-

dituangkan dalam perjanjian pe-

tial of the genetic enterprise - and a

manfaatan antara Pemohon dan

specific benefit-sharing framework

Kustodian.

directed towards those who directly

17


participate

in

research.”

Lebih

dapat memberikan kesejahteraan

lanjut diungkapkan bahwa “univer-

bagi masyarakat pemilik/pemeli-

sal benefit-sharing have been based

hara (kustodian), dengan mem-

on concerns for justice in an interna-

perhatikan bentuk kesepakatan

tional genetic research situation”.

dalam proses tahapan pembuatan

(Kadri Simm : 8)

dan pelaksanaan perjanjian/kon-

Dari aspek kajian perbandi-

trak benefit sharing.

ngan tersebut, tercermin bahwa memaknai konsep benefit sharing

Saran :

akan bersinggungan dengan persoa-

a. Pemerintah seyogyanya segera

lan bagaimana dapat memberi pem-

mensahkan

bagian yang ‘adil’ bagi masyarakat

PPKIPT dan EBT sebagai sebuah

pemilik/pemelihara. Sehingga yang

UU yang dapat memberikan

terpenting memberikan kejelasan

perlindungan terhadap kekayaan

pengaturan tentang komposisi sha-

TK;

ring yang berkeadilan, minimal secara

proposional

meningkatkan

yang

kesejahteraan

RUU

tentang

b. Pemerintah, khususnya Pemerin-

dapat

tah Daerah harus mampu mema-

ma-

hami tentang keberadaan TK

syarakat daerah setempat.

yang ada di wilayahnya, sekaligus memahami konsep benefit

Kesimpulan :

sharing dalam perspektif HKI

a. Perlindungan TK dapat dilindungi

maupun Hukum Kontrak.

melalui sarana hukum dari HKI, khususnya rezim indikasi geografis, hak cipta (folkfore), atupun paten sebagai salah satu opsi. Namun disisi lain, TK sudah saatnya diberikan perlindungan melalui sarana hukum yang memadai; b. Konsep benefit sharing dalam RUU PPKIPT dan EBT harus berasaskan pada keadilan yang

Daftar Rujukan Kambuaya, Balthasar, Pidato Pengantar Lokakarya Nasional tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/ 2012, Jakarta, 29 – 30 Agustus 2013. Simm, Kadri, “Benefit-sharing: an inquiry regarding the meaning and limits of the concept in human genetic research”, Genomics, Society and Policy

18


Journal, Vol.1 No.2 (2005) ISSN: 1746-5354 © CESAGen, Lancaster University, UK. Secretariat WIPO, Matters Concerning The Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folkfore (IGC), FortyThird (21st Ordinary) Session Geneva, September 23 to October 2, 2013, The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles Rev. 2 (April 26, 2013. Toso,

Rancesca, Development Sector, WIPO “Handmade in Thailand: building brands for local communities”, WIPO Magazine No. 5, September 2012.

WIPO “Handmade in Thailand: building brands for local communities”, WIPO Magazine No. 5, September 2012. Matters Concerning The Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folkfore (IGC), Forty-Third (21st Ordinary) Session Geneva, September 23 to October 2, 2013, The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles Rev. 2 (April 26, 2013), h. 10.

http://pustakahpi.kemlu.go.id/, akses tgl. 19 September 2013 h t t p : / / w w w. w i p o . i n t / t k / e n / r e sources/db_registry.html, akses tanggal 19 September 2013. http://www.wipo.int/tk/en/tk/, akses 19 September 2013. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) pada Pasal 63 ayat (1) huruf i memandatkan kepada pemerintah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan antara lain mengenai sumber daya genetik. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Naskah Akademik RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Expresi Budaya Tradisional.

Djulaeka Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Recommend Documents