Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Abstract

IbM Masyarakat Sekitar Hutan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang Menghadapi Masalah Hukum untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Email : wang_0262 @yahoo.co.id Abstract This service activities carried out considering the willingness of village farmers Geger the District of Bangkalan to participate in the preparation of certification. All regions require the development of specific community organizations, namely the specific needs of farmers associations to build higher such as cooperatives, which requires knowledge of entrepreneurship also support external funding. IbM's long-term goals is to empower forest communities who have difficulty in capital and difficulty in marketing agricultural products .The short term goals is to establish Koperasi "Potre Koneng" with legal status in the community and assistance implementation. The method used in obtaining the data is held by the Focus Group Discussion (FGD). Normative analysis is done by analyzing the primary legal materials with teleological interpretation method and futuristic. While the empirical analysis will use the method of Verstehen and discussion. This results is deed of establishment of Koperasi and Koperasi with legal entity status. Key Word: Empowerment, rural communities, koperasi. Abstrak Kegiatan ini didasari keinginan petani Desa Geger Kabupaten Bangkalan untuk berpartisipasi dalam penyiapan sertifikasi. Semua wilayah memerlukan pengembangan organisasi masyarakat secara khusus, yaitu kebutuhan spesifik dari petani untuk membangun asosiasi lebih tinggi seperti koperasi, membutuhkan pengetahuan tentang kewirausahaan juga dukungan dana eksternal. Tujuan jangka panjang Iptek bagi Masyarakat (IbM) adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan modal dan kesulitan dalam pemasaran produk pertanian dan tujuan jangka pendek bertujuan dari kegiatan IbM ini untuk mendirikan koperasi “Potre Koneng “ yang berbadan hukum dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam memperoleh data dengan Focus Group Discussion (FGD). Analisis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dengan metode penafsiran teleologis dan futuristik. Sedangkan analisis empiris akan menggunakan metode verstehen (pemahaman) dan diskusi. Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil IbM ini adalah adanya akte pendirian koperasi dan berdirinya koperasi. Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat pedesaan, koperasi. 42

43

Wartiningsih dan Nunuk : IbM Masyarakat Sekitar Hutan......

Pendahuluan

masyarakat, mutu lingkungan, dan menunjang pemenuhan bahan baku

Pada awal Januari 2010 Menteri Kehutanan

MS

Ka`ban

kayu indistri. Sedangkan pola kemi-

dalam

traan paling diyakini sebagai suatu

kunjungan dinasnya ke Kecamatan

cara untuk mengatasi permasalahan

Geger menilai bahwa Madura me-

modal dengan mengembangkan pola

rupakan kawasan yang kritis. Untuk

kemitraan baik dari pemerintah,

mengeliminir maka perlu dibentuk

swasta, maupun Perum Perhutani

hutan rakyat. Hutan rakyat merupa-

(BUMN).

kan salah satu model pengelolaan

Tujan pola kemitraan yaitu terba-

sumber daya alam yang berdasarkan

ngunnya unit-unit usaha perhutanan

inisiatif masyarakat. Pengembangan

rakyat, pada daerah sentra industri

hutan rakyat diarahkan untuk me-

pengolaan kayu, serta terbinanya

ngubah produktivitas lahan kritis,

partisipasi masyarakat dalam pele-

konservasi

perlindungan

starian sumber daya hutan. Bertam-

hutan dan pengentasan kemiskinan

bahnya luasan tutupan lahan berupa

melalui pemberdayaan masyarakat

hutan rakyat yang banyak tumbuh di

dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Kecamatan Geger Kabupaten Bang-

Pada saat ini, pembangunan hutan

kalan telah mendapat penghargaan

rakyat banyak dikembangkan dengan

Ecolabel dari Kementerian Negara

berbagai pola diantaranya yaitu pola

Lingkungan Hidup. Hal tersebut

kemitraan,

dan

memberi semangat baru kepada mas-

bentuk subsidi murni baik dari

yarakat untuk menambah dan mele-

pemerintah atau pihak lain. Pola

starikan luas tutupan lahan .

lahan,

pola

swadaya,

subsidi bertujuan agar masyarakat

Sebagai upaya rehabilitasi ling-

mau berpartisipasi dalam upaya

kungan,

rehabilitasi dan konservasi tanah

Bangkalan telah menerapkan gera-

sekaligus sebagai tambahan pen-

kan

dapatan masyarakat. Pola swadaya

Memanen” (KMDM). Gerakan ter-

yang merupakan tindak lanjut dari

sebut diawali di desa Togubang

keberhasilan pola subsidi, bertujuan

Kecamatan Geger. Proses pengelo-

untuk

laan hutan berbasis masyarakat akan

peningkatan

kesejahteraan

Pemerintah

“Kecil

Menanam

Kabupaten Dewasa

44

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 2013

lebih efektif dalam memandang

daerah Kabupaten Bangkalan berada

situasi dan kondisi lingkungan lokal.

pada ketinggian 2-100 m di atas

Pandangan seperti ini amat relevan

permukaan air laut. Wilayah yang

karena dengan cara melibatkan ma-

terletah di pesisir pantai, seperti

syarakat, proses pengelolaan ling-

Kecamatan Sepuluh, Bangkalan, So-

kungan akan jauh lebih berhasil dan

cah, Kamal, Modung, Kwanyar,

optimal. Peran serta masyarakat

Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi,

dalam kegiatan pengelolaan lingku-

Labang, dan Kecamatan Burneh

ngan merupakan langkah strategis

mempunyai ketinggian antara 2-100

karena masyarakat memahami nilai-

m di atas permukaan air laut. Di

nilai dan norma yang dianut dalam

bagian tengah, memiliki ketinggian

dalam memandang kearifan lokal

antara 19-100 m di atas permukaan

berkaitan dengan pengelolaan sum-

air

ber daya alam dan lingkungan.

Geger tertinggi dengan ketinggian

Dilihat dari peta topografi maka

laut.

Sedangkan

Kecamatan

100 m di atas permukaan air laut.

Gambar : 1 : Peta Topografi

Sumber : Bangkalan dalam Angka 2010 Bangkalan in Figures 2010

Kecamatan

Geger,

Kabupaten

tahun 1988 kemudian tahun 2004.

Bangkalan, berkali-kali mendapat-

Ada pula tokoh lingkungan yang

kan penghargaan nasional bidang

mendapatkan Satya Lencana Pemba-

lingkungan

Penghargaan

ngunan Lingkungan Hidup dari desa

pertama kali berupa Kalpataru di

Kombangan, yakni H. Gosali pada

hidup.

45


tahun 2009. Pada tahun 2010,

Semua wilayah memerlukan pe-

Kelompok Tani Gunung Mereh men-

ngembangan organisasi masyarakat

Ecolabel

dapatkan

(Standarisasi

secara khusus. Terdapat kebutuhan

Luasan Hutan Rakyat) dari Kemen-

khusus membangun asosiasi petani

terian Negara Lingkungan Hidup.

yang lebih tinggi seperti koperasi,

Ibarat

yang

penyempurna

lingkungan,

membutuhkan

pengetahuan

FMU “Gebang Lestari” mendapat-

kewirausahaan juga dukungan dana

kan sertifikasi UMHRL (Unit Mana-

eksternal.

jemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 Permasalahan

Juni 2010. Karakteristik sifat petani pada umumnya

menunjukkan

sedikit

Kecamatan Geger terdiri dari 13

minat untuk memanen kayu dan

(tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak,

hanya melakukannya jika menghada-

Geger, Togubang, Batubella, Teber

pi keadaan yang disebut filosofi

Priyah, Campor, Kompol, Komban-

“tebang butuh”. Mereka memper-

gan, Dabung, Katol Barat, Ba-

lakukan hutan sebagai asset jangka

nyoneng Laok, dan desa Banyoneng

panjang layaknya rekening bank

Dajah. Dari tiga belas desa tersebut,

yang dapat sewaktu-waktu diuang-

kelompok tani yang relatif

kan. Hasil penelitian (dukungan

terdapat di desa Geger, Kombangan,

REDD) menunjukkan bahwa kepen-

dan desa Togubang. Kelompok dari 3

tingan komersial saat ini menjadi

(tiga) desa tersebut tergabung dalam

pendorong utama petani untuk pena-

FMU “Gebang Lestari” yang dipu-

naman dan petani sangat memahami

satkan di desa Kombangan di bawah

nilai sebenarnya hutan mereka, dan

arahan H. Gosali. Permasalahan

meyakini nilai tersebut meningkat

klasik yang dihadapi kelompok tani

dengan adanya sertifikasi hutan.

yang berbasis pengelolaan hasil

Kemauan petani untuk berpartisipasi

hutan yang berasal dari hutan rakyat

dalam penyiapan sertifikasi biasanya

pada umumnya, juga dialami oleh

muncul

FMU “Gebang Lestari” yaitu: 1)

ketika

tim

pendamping

memfasilitasi pembenahan-pembe-

Keterbatasan

nahan organisasi yang diusulkan.

dalam

modal

maju

masyarakat

menyelenggarakan

usaha

46


hutan rakyat; 2) Luas pemilikan

mangga, papaya, rambutan, jeruk

lahan yang relatif sempit dan terpen-

dan lain-lain. wilayah Kecamatan

car sehingga menyulitkan pengelo-

Geger relatif subur, sedangkan untuk

laan dalam satu manajemen; 3) Pem-

hasil hutan kayu, khususnya kayu

biayaan berkelanjutan dan berorien-

jati di Kecamatan Geger ini sulit

tasi pada proyek; 4) Kualitas sumber

diharapkan hasilnya, padahal kawa-

daya manusia.

san ini merupakan kawasan pe-

Masyarakat

tani

hutan

yang

nyangga yang harus dijaga kelestari-

tergabung dalam FMU “Gebang

an hutannya. Dengan kata lain perlu

Lestari” merupakan kelompok tani

dilakukan rehabilitasi terhadap lahan

hutan yang sering mendapat peng-

di kawasan hutan tersebut, akan

hargaan dan sertifikasi. Namun,

tetapi di sisi lain masyarakat terben-

penghargaan tersebut hanyalah legi-

tur masalah permodalan. Untuk

timasi keberadaan mereka saja,

mendapatkan permodalan diperlu-

tanpa diiringi dengan peningkatan

kan

kualitas sumber daya manusia dan

lembaga-lembaga

kesejahteraannya. Melihat perma-

pembina dan penyandang dana. Hal

salahan di atas, prestasi yang dimili-

ini tidak dapat dilakukan karena akta

ki FMU “Gebang Lestari” serta

notaris pendirian koperasi yang

semangat yang ada pada masyarakat

menjadi

secara lambat laun akan menghilang

pengajuan proposal kerjasama be-

jika tidak ditindaklanjuti dengan

lum mereka miliki.

upaya yang tepat dan strategis.

adanya

salah

kerjasama terkait

satu

dengan sebagai

persyaratan

Persoalan ketidakmampuan pe-

Persoalan pelik yang mengha-

ngurusan akta pendirian koperasi

dang adalah pengusahaan hasil hutan

dan pembuatan proposal kerjasama

yang sulit dilaksanakan. Koperasi

ini menjadi kendala masyarakat

masyarakat di desa Geger yang

sekitar hutan untuk meningkatkan

tergabung dalam FMU “Gebang

kesejahteraannya. Oleh karena itu,

Lestari” merupakan koperasi yang

perlu dilakukan pemberdayaan dan

sudah “mati suri”. Jenis tanaman

pengembangan kapasitas masyarakat

hasil hutan non-kayu berupa tana-

sekitar hutan yang sangat relevan,

man holtikultura seperti alpukat,

yakni dari aspek institusi, seperti :

47


administrasi dan manajemen kopera-

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,

si, pengembangan organisasi, moni-

dalam Pasal 84 mengatur pember-

toring, penggunaan komputer, pe-

dayaan masyarakat dapat dilakukan

ngembangan

seperti

melalui : (1) hutan desa; (2) hutan

manajemen kelompok-kelompok pe-

kemasyarakatan; (3) kemitraan. Se-

tani.

dangkan kemitraan diatur dalam

masyarakat

Undang-undang

41

Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 1999 yang telah diubah

Tahun 1977 tentang Kemitraan.

berdasarkan Undang-undang Nomor

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut

19 Tahun

Perpu

merupakan penjabaran lebih lanjut

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun

bahan atas Undang-undang Nomor

1995 tentang Usaha Kecil. Pada

41 tahun 1991 tentang

dasarnya,

2004

Nomor

tentang

Kehutanan

kemitraan

merupakan

Menjadi Undang-undang (selanjut-

kerja sama dan bukan merupakan

nya

mengatur

bentuk usaha. Kemitraan adalah

tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43

kerja sama antara usaha kecil dengan

ayat (1) UU Kehutanan menentukan

usaha menengah dan atau usaha

bahwa setiap orang yang memiliki,

besar dengan usaha besar dengan

mengelola, dan atau memanfaatkan

memperhatikan prinsip saling me-

hutan yang kritis atau tidak produk-

merlukan, saling memperkuat dan

tif, wajib melaksanakan rehabilitasi

saling menguntungkan.

UU

Kehutanan),

hutan untuk tujuan perlindungan dan

Dalam rangka berorientasi agar

konservasi. Selanjutnya dalam ayat

dapat diterapkan model kemitraan,

(2) ditegaskan bahwa dalam melak-

maka koperasi yang sudah ”mati

sanakan rehabilitasi setiap orang da-

suri” harus ditingkatkan statusnya

pat meminta pendampingan, pela-

menjadi badan usaha dengan men-

yanan, dan dukungan kepada lemba-

daftarkan ke Notaris. Dengan demi-

ga swadaya masyarakat, pihak lain

kian dalam mengatasi permasalahan

atau pemerintah.

yang dihadapi mitra maka solusi

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan

yang ditawarkan adalah : 1. Sosialisas pentingnya koperasi dan pelatihan-pelatihan terkait

48


pemberdayaan masyarakat sekitar

Analisis

akan

difokuskan

pada

hutan berupa pembukuan dan

persepsi masyarakat tentang hutan,

keuangan sederhana.

karakteristik masyarakat, dan apa

2. Pembentukan koperasi dan men-

yang ingin disuarakan, peran dan

daftarkan ke kantor Notaris se-

posisi yang jelas dari masyarakat

hingga menjadi koperasi yang

berkaitan dengan pengelolaan, pe-

berbadan hukum;

manfaatan, dan pengawasan sumber

3. Pembuatan

proposal

dengan model

kegiatan

kemitraan ke

BUMN atau pihak swasta.

daya hutan. Metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan cara mengadakan Focus Group Discus-

Metode Pelaksanaan

sion (FGD), yakni dilakukan diskusi secara intensif dengan seluruh tokoh

IbM ini menggunakan metode yang

berjenis

masyarakat dan anggota kelompok

normatif-kualitatif,

tani. Dalam mencari solusi peman-

sehingga desain dan metodenya me-

faatan sumberdaya hutan digunakan

rupakan perpaduan antara metode

model parsial. Model parsial adalah

pendekatan

(perundang-

model diskusi di mana pemikiran,

undangan) dan metode pendekatan

ide, atau kepentingan peserta FGD

sosiologis. Perspektif hukum nam-

yang

pak pada analisis terhadap berbagai

memiliki kesamaan pandangan. (Wa-

peraturan

perundangan-undangan

hyudi, 2006). Pemilihan model ini

bidang kehutanan khususnya tentang

didasarkan atas alasan baik tokoh

peran serta masyarakat sekitar hutan

masyarakat

dalam pengelolaan, pemanfaatan,

kelompok tani pengguna sumber

pengawasan sumber daya hutan, dan

daya hutan agar tetap memiliki tang-

pelembagaannya.

gung jawab sama dalam menjaga

hukum

Dalam perspektif sosiologis maka analisis diarahkan pada hal-hal yang berkaitan

dengan

berbeda

dieliminir hingga

maupun

masyarakat

kelestarian sumber daya hutan. Analisis normatif dilakukan de-

pembentukan

ngan menganalisis bahan hukum

mindset masyarakat sekitar hutan

primer dengan metode interpretasi

terhadap

teleologis dan futuristik. Sedangkan

pendayagunaan

hutan.

49


pada analisis empiris akan menggu-

para petani pada khususnya dan

nakan metode verstehen (pemaha-

meningkatkan kesejahteraan ma-

man) dan diskusi. Data dan bahan

syarakat

hukumyang diperoleh akan dianalisis

umumnya.

secara kualitatif. Rangkaian pemikiran berikut diungkapkan sebagai disain penelitian yaitu

disain

untuk

pelaksanaan

pengelolaan hutan oleh kelompok tani Desa Geger Kecamatan Geger yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar hutan : 1. Memberi sosialisasi pada masyarakat dan mendiskusikan secara kritis tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya hutan yang dijamin oleh UU Kehutanan; 2. Pemahaman perlunya aksi kolektif

bagi

pemecahan

masalah

pemenuhan kebutuhan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya hutan dengan

membentuk

lembaga

koperasi sebagai wadah kebersamaannya. 3. Dengan dilaksanakan aksi pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh kelompok tani secara bersama dalam wadah koperasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

sekitar

hutan

pada

Hasil dan Pembahasan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat sekitar hutan Kecamatan geger Kabupaten Bangkalan layak untuk menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini.Kegiatan ini bertujuan

untuk

memberdayakan

masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan

kemampuan

mereka

untuk

meningkatkan permodalan dan kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Pemberdayaan masyarakat sendiri diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara pribadi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu

50


mengatasi tantangan persoalan di

jawaban adalah bagian pokok dari

masa yang akan datang.

pemberdayaan.

Dasar pandangan strategi pem-

Kegiatan yang telah dilakukan

berdayaan masyarakat adalah bahwa

berupa pelatihan tentang koperasi

upaya yang akan dilakukan harus

dan pembukuan sederhana yang

diarahkan langsung pada akar perso-

dapat diterima oleh masyarakat

alannya, yaitu meningkatkan ke-

(warga) desa Geger Kecamatan

mampuan masyarakat. Bagian yang

Geger Kabupaten Bangkalan. Kegia-

tertinggal dalam masyarakat harus

tan yang sudah diterima oleh ma-

ditingkatkan kemampuannya dengan

syarakat diharapkan dapat mem-

mengembangkan dan mendinamim-

bekali dalam mengelola koperasi

sasikan potensinya, dengan kata lain

sehingga dapat meningkatkan peng-

memberdayakannya.

hasilan mereka. Pelatihan diseleng-

(Ginanjar,

1996). Dalam konteks inilah maka

garakan

pemberdayaan masyarakat sekitar

menambah pengetahuan, keterampi-

hutan

agar

lan dan kemampuan berusaha untuk

mereka dapat menjaga hutan seka-

dapat mengaktifkan usaha produktif

ligus memanfaatkannya.Usaha pem-

dengan

berdayaan masyarakat harus diikuti

sumber daya yang ada. Dengan

dengan memperkuat potensi atau

membuka lynk dengan Kelompok

daya yang dimiliki masyarakat.

Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa

Dalam kerangka ini dibutuhkan

Timur diharapkan dapat mendorong

langkah-langkah yang lebih positif

masyarakat menjadi produsen hasil-

dan tidak hanya sekadar mencip-

hasil

takan iklim dan suasana. Pember-

kepastian pasar.

dayaan

harus

bukan

diberdayakan

hanya

dengan

cara

perrtanian

tujuan

untuk

menngoptimalkan

yang

memiliki

meliputi

Setelah selesai kegiatan pengab-

penguatan individu anggota ma-

dian ini, diharapkan masyarakat

syarakat, tetapi juga pranata-prana-

sekitar hutan Kecamatan Geger

tanya, dalam hal ini pendirian kope-

Kabupaten Bangkalan memiliki link

rasi merupakan alternatif yang tepat.

atau jaringan yang dapat memasar-

Menanamkan nilai-nilai kerja keras,

kan

keterbukaan, hemat, kebertanggung-

ka.Oleh karena dalam kegiatan ini

hasil-hasil

petanian

mere-

51


mencoba untuk membuka jaringan

adalah :

dengan Kelompok Tani Nelayan

1. Kesadaran masyarakat akan pent-

Andalan Jawa Timur. Dengan de-

ingnya koperasi dalam upaya

mikian diharapkan masyarakat dapat

meningkatkan kesejahteraan ma-

meningkatkan permodalan dan peng-

syarakat.

hasilan mereka. Di samping itu

Dengan adanya kesadaran ma-

kegiatan ini berhasil membentuk

syarakat

koperasi bagi masyarakat sekitar

dapat menciptakan suasana atau

hutan Kecamatan Geger Kabupaten

iklim yang memungkinkan poten-

Bangkalan.

si

Luaran dari kegiatan pengabdian

tersebut

masyarakat

diharapkan

berkembang.

Selama ini masyarakat tidak

ini adalah terbentuknya koperasi

bergairah

yang berbadan hukum.Untuk men-

sehingga koperasi ”mati suri”.

dapatkan

diperlukan

Titik tolak penya- daran ini adalah

adanya kerjasama dengan lemba-

pengenalan bahwa setiap manu-

ga-lembaga terkait sebagai pembina

sia, setiap masyarakat memiliki

dan penyandang dana. Hal ini tidak

potensi yang dapat dikembang-

dapat dilakukan karena akta notaris

kan. Tidak ada masyarakat sama

pendirian koperasi yang menjadi

sekali tanpa daya. Pemberdayaan

salah satu persyaratan pengajuan

adalah upaya untuk membangun

proposal kerjasama belum mereka

daya tersebut dengan cara men-

miliki. Di samping itu, terbentuknya

dorong, memotivasi dan mem-

koperasi diharapkan dapat merang-

bangkitkan kesadaran akan poten-

sang nilai-nilai kerja keras, keterbu-

si yang dimiliki serta upaya

kaan, hemat, kebertanggungjawaban

mengembangkannya

yang merupakan bagian pokok dari

”menghidupkan” kembali kopera-

pemberdayaan masyarakat. (Karta-

si yang sudah ada.

permodalan

sasmita, 1995)

untuk

berkoperasi

dengan

2. Telah terbentuk koperasi ”Potre

Setelah dilakukan sosialisasi ten-

Koneng” pada 28 Agustus 2013,

tang pentingnya dan manfaat dari

sedangkan tentang status badan

koperasi serta beberapa kali dilaku-

hukum

kan FGD, maka hasil yang dicapai

pengurusan Akte Notaris tentang

masih

dalam

proses

52


pendirian koperasi.

timbangkan aspek sosial dan

Dengan adanya Akte Notaris bagi

kebersamaan.

pendirian

”Potre

Dari segi materiil, keberadaan

Koneng” adalah upaya untuk

koperasi dirasa sangat membantu

memperkuat potensi dan daya

meningkatkan tingkat kesejahte-

yang dimiliki oleh masyarakat

raan para anggota baik secara

desa Geger Kecamatan Geger

langsung maupun tidak langsung.

Kabupaten Bangkalan. Penguatan

Selanjutnya Agnes menggambar-

yang diupayakan adalah melalui

kan bahwa Sisa Hasil Usaha yang

Koperasi sebagai upaya pembu-

merupakan keuntungan koperasi

kaan akses kepada berbagai pelu-

akan dibagikan kepada semua

ang antara lain Kelompok Tani

sesuai dengan partisipasi anggota

Nelayan Andalan Jawa Timur.

dalam jenis usaha yang dikem-

Sha- ring yang akan diberikan

bangkan oleh koperasi tersebut.

oleh Kelompok Tani Nelayan

Masih menurut Agnes, misalnya

Andalan mulai dari tanaman atau

dalam usaha simpan pinjam,

budidaya apa yang memiliki pros-

anggota

pek pemasaran sampai pemasa-

jumlah pinjamannya besar, yang

rannya sendiri. Kegiatan pengab-

bersangkutan akan mendapatkan

dian ini sudah melakukan pelati-

bagian keuntungan lebih besar

han manajemen sederhana yang

dibandingkan

dapat dipahami, diterima dan

lain yang partisipasinya. Dengan

dilaksanakan sesuai dengan kebu-

prinsi-prinsip yang dikembang-

tuhan masyarakat desa yang men-

kan dalam koperasi diharapkan

jadi anggota koperasi.

masyarakat

Dengan adanya koperasi diharap-

dalam berusaha meningkatkan

kan dapat dikembangkan sebagai

hasil pertaniannya untuk dapat

badan usaha yang juga mengejar

meningkatkan

keuntungan

perlu

dalam berkoperasi. Terpenting

diperhatikan dalam mekanisme

pula gairah masyarakat dapat

internal pembagian keuntungan

menghidupkan kembali koperasi

diantara anggota perlu memper-

yang sudah ”mati suri” tersebut.

Koperasi

walaupun

(Agnes,

yang

2004).

frekuensi

dengan

makin

dan

anggota

bergairah

partisipasinya

53


Untuk menorong masyarakat ak-

Tim Pengusul akan membantu ma-

tif dalam kegiatan koperasi Tim

syarakat sekitar hutan untuk menga-

Peneliti telah melakukan kegiatan

jukan program tersebut.

: a) Pelatihan proses pembentukan

Hasil dari beberapa kali dialog

koperasi sebagai bekal pengeta-

dengan Kepala Perum Perhutani

huan maupun tentang tahapan dan

KPH Madura dapat diungkapkan

persyaratan pendirian koperasi,

bahwa sesungguhnya Perum Per-

yang diberikan sebelum terben-

hutani sendiri mengalami berbagai

tuknya koperasi; b) Pelatihan

kendala

manajemen keuangan sederhana.

melakukan

dalam

mengelola

pengawasan

dan

terhadap

3. Terungkap bahwa banyak mas-

kawasan hutan yang menjadi wewe-

yarakat sekitar hutan yang belum

nangnya. Bak ”gayung bersambut”

dilibatkan dalam program PHBM

niat Tim Pengusul untuk membantu

Perum Perhutani Unit II Jawa

masyarakat dalam memanfaatkan

Timur KPH Madura.

kawasan

Melalui kegiatan pengabdian ini

wewenang Perum Perhutani disam-

berupaya untuk mengikutkan ma-

but dengan antusiasme pula. Perum

syarakat Desa Geger, Kecamatan

Perhutani KPH Madura merupakan

Geger, Kabupaten Bangkalan pro-

bagian dari Perum Perhutani Unit II

gram PHBM. Upaya ini disambut

Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha.

baik oleh Kepala Perum Perhutani

KPH Madura menghadapi beberapa

Unit II Jawa Timur KPH Madura.

permasalahan sebagai berikut :

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

1. Luas lahan yang kosong, ber-

sai, Tim tetap

hutan

yang

menjadi

mengupayakan

dasarkan hasil Audit Potensi 2008

kegiatan masyarakat desa masih

seluas 4.444,67 Ha dan diupaya-

ada keberlanjutan melalui kegia-

kan untuk dilakukan penanaman;

tan serupa.

2. Sengketa tanah s/d bulan April

Melihat antusiame masyarakat

2009 seluas 1.600,09 Ha. Penye-

terhadap program pengabdian ini di

lesaian sudah dan akan terus

satu sisi dan adanya Program Penge-

dilakukan

lolaan Hutan Bersama Masyarakat

aparat dan instansi terkait serta

(PHBM) dari Perum Perhutani, maka

penegak hukum lainnya. Akan

koordinasi

dengan

54


tetapi sampai saat ini belum

sumber daya hutan, menyebabkan

menunjukkan hasil yang me-

tidak adanya rasa memiliki dan sulit

muaskan.

mencapai pengelolaan hutan lestari.

3. Aksesibilitas yang rendah/terba-

Apabila kerjasama tersebut dapat

tas disebabkan wilayah kerja

dilaksanakan maka diharapkan dapat

terletak di kepulauan berdampak

meningkatkan kesejahteraan masya-

pada angka kerawanan hutan dan

rakat sekitar hutan Kecamatan Geger

besarnya biaya pengelolaan hutan

Kabupaten Bangkalan.

bila dibandingkan dengan KPH lainnya.

Kegiatan pengabdian ini juga telah merintis kerja sama dengan

4. Potensi SDM KPH Madura masih

Kelompok Tani Nelayan Andalam

rendah yang didominasi karya-

(KTNA) Propinsi Jawa Timur. Sha-

wan non pegawai.

ring yang akan diberikan oleh KTNA

5. Secara

umum

keadaan

KPH

adalah masyarakat akan diikutser-

Madura sangat berbeda diban-

takan program-program pelatihan

dingkan dengan KPH lainnya

dan pemasaran hasil pertanian.

yang ada di Pulau Jawa yang

Walaupun kegiatan ini sudah sele-

berbeda kondisi iklim dan tanah-

sai melalui kegiatan semacam pe-

nya.

ngabdian ini, Tim berupaya untuk

6. Kondisi tanah kawasan KPH

mengikutsertakan masyarakat desa

Madura secara umum tandus dan

Geger Kecamatan Geger Kabupaten

gersang dengan ciri-ciri yang

Bangkalan dalam program PHBM

dangkal, sarang, dan berbatu,

dari

miskin humus.

PHBM diantaranya terdapat program

Perum

Perhutani.

Program

7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim

pemberdayaan masyarakat dalam

C dan D.(Perum Perhutani KPH

bentuk peningkatan pengetahuan dan

Madura, 2010)

keterampilan

Dengan permasalahan yang diha-

ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010)

dapi tidak mungkin KPH Madura

Dengan Akte Pendirian koperasi

menyelesaikannya sendiri di satu sisi

yang legal diharapkan dapat menjadi

dan pada sisi lain kurangnya keterli-

modal bagi anggota koperasi untuk

batan masyarakat dalam pengelolaan

mempertemukan dengan lembaga

dan

pengembangan

55


keuangan atau perkreditan yang

oleh seluruh jajaran Perhutani teruta-

mampu dan bersedia melayani kebu-

ma pada tataran operasional, atau ada

tuhan permodalan. Tersedianya lem-

sebagian pejabat Perhutani masih

baga keuangan yang memberi laya-

memiliki perasaan tidak ikhlas untuk

nan pinjaman untuk peningkatan

berbagi dengan masyarakat atau

permodalan merupakan mitra pen-

pihak (Asisten Direktur Produksi

ting bagi masyarakat.

Perhutani, 2006). Tidak demikian

Di desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten

Bangkalan

halnya dengan Kepala Perum Per-

terdapat

hutani Unit II Jatim KPH Madura,

kawasan hutan milik Perum Perhuta-

menyambut baik keinginan dari Tim

ni Unit II Jawa Timur KPH Madura

Pengusul,

yang terbengkalai belum dimanfaat-

sebagai “bak gayung bersambut”

kan untuk melaksanakan program

dengan keinginan Tim. Sambutan

PHBM. Kepala Perhutani sangat

yang begitu antusias hendaknya juga

menyambut dengan baik apabila ke-

didukung Pemda Kabupaten Bang-

giatan ini dilanjutkan dan Tim Pe-

kalan jangan sampai kemudian ada

ngusul berperan sebagai fasilitator.

pemikiran bahwa PHBM hanya men-

Jalinan kerjasama dengan Perum

jadi urusan Perhutani saja. PHBM

Perhutani bisa dalam bentuk memin-

yang diharapkan dapat diimplemen-

jam

ada.

tasikan ke seluruh desa-desa yang

Dengan demikian masyarakat dapat

ada di sekitar hutan, di seluruh

memanfaatkan kawasan hutan yang

wilayah Madura, dapat dirasakan

ada yang akan memberi peluang dan

manfaatnya baik oleh masyarakat

kesempatan masyarakat untuk me-

sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah

ningkatkan hasil pertaniannya.

Kabupaten Bangkalan dan pihak

kawasan

hutan

yang

Dari kegiatan pengabdian ini,

beliau

mengistilahkan

yang berkepentingan lainnya.

terungkap bahwa PHBM merupakan sesuatu yang masih baru bagi ma-

Kesimpulan

syarakat maupun Perum Perhutani sendiri, sehingga implementasinya

Berdasarkan hasil pendampingan

tidak terbebas dari berbagai kendala.

selama ini, masyarakat sekitar hutan

PHBM seringkali belum dipahami

khususnya Kecamatan Geger dan di

56


beberapa kawasan hutan lainnya sangat membutuhkan pemberdayaan baik dari aspek pengetahuan maupun permodalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Keinginan masyarakat ini memiliki peluang yang sangat besar, yaitu khususnya untuk dilibatkan dalam Program PHBM dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan secara khusus memperhatikan kondisi dan peluang yang ada dengan menjadikan Perum Perhutani sebagai mitra dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Program

PHBM

penting

untuk dilakukan secara menyeluruh untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan karena hampir semua masyarakat sekitar hutan belum pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program PHBM dari Perum Perhutani tersebut. Daftar Rujukan Agnes Sumartiningsih, 2005, Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal, Yogyakarta: Gajah Mada Pers. Ginanjar Kartasasmita, 1995, Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah

Tinjauan Administrasi, Malang : FIA-UB. Isa Wahyudi, 2006, Metodologi Perencanaan Partisipatif, Malang: YAPPIKA --------------- 1996. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan nyan Berakar pada Masyarakat. Jakarta: Bappenas. Setiarsih Irawanti, 2010, “Aspek Ekonomi dan Kelembagaan dalam Social Forestry”, dalam Social Forestry, Kemenhut-Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Maurits Pasaribu, 2010, “Prospek Ekonomi Madura Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu”, Seminar Sehari ”Madura Economic Outlook 2011-Kebijakan Pemerintah Daerah dan Peluang Investasi”, 9 Februari Surabaya Perum Perhutani KPH Madura, 2010. Wartiningsih, 2007, “Model Penanggulangan Illegal Logging di Hutan Madura Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Adat“, Penelitian Hibah Bersaing, DP2MDIKTI. Nunuk Nuswardani, 2012, “Model Pengelolaan Hutan Terpadu Melalui Pemberdayaan Forum Pimpinan Daerah di 4 (Empat) Kabupaten di Jawa Timur”, Penelitian Strategi Nasional, DP2MDIKTI, 2012. Undang-undang Nomor 41 Tahun


1999 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

57

Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Abstract

Recommend Documents