BEBERAPA KENDALA DALAM PENERAPAN CSR (ANALISIS PASAL 74 UUPT)** Eny Suastuti Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

BEBERAPA KENDALA DALAM PENERAPAN CSR (ANALISIS PASAL 74 UUPT)** Eny Suastuti Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo email:[email protected]

Abstract The existence of the company in the middle of the public has very broad implications, than it takes in spurring development is being implemented that will bring a positive impact of opening employment also exploited the surrounding environment on a large scale will damage the ecology. Therefore, the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter referred to as Act PT) jo. Government Regulation No. 47 Year 2012 on Environmental and Social Responsibility Company Limited (hereinafter referred to as PP 47 Year 2012) to accommodate the corporate social responsibility which is an implementation of the moral consciousness and volunteerism from a company to remove a charge for contributing important for the survival corporation itself, so that the objectives of sustainable development can be achieved. Thus the Corporate Social Responsibility (CSR) has been declared a legal obligation for companies whose main activity using natural resources as stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007. Key Word : CSR, Article 74 of Law No. 40 of 2007, sanctions

Abstrak Dalam Pasal 74 UU PT jo. PP 47 Tahun 2012 diatur mengenai kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban sosial perusahaan diatur dengan UU ini agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya. Adanya UU Perseroan Terbatas dan PP yang mengatur tentang tanggungjawab sosial ini tidak akan berhasil apabila tidak adanya sanksi hukum. Mengingat dalam kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR tersebut yang akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak akan mempunyai arti apabila belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang sanksi atas tidak dilaksanakan**Makalah ini merupakan modifikasi dari makalah dengan judul Implementation Of The Law Enforcementcorporte Social Responsibility (Csr) In Article 74 laws On Limited Liability yang disampaikan pada International Conference CSR Sustainble Development pada tanggal 9-11 April 2013 203

204

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014

nya CSR ini akan menjadi masalah dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktek.

Kata Kunci; CSR, Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007, sanksi

Pendahuluan

syarakat di sekitar perusahaan akan

Pengaturan tanggung jawab so-

mempertanyakan komitmen perusa-

sial atau Corporate Social Responsi-

haan terhadap kegiatannya apakah

bility (selanjutnya disingkat CSR)

akan memaksimalkan keuntungan-

terhadap keberlanjutan perusahaan

keuntungan

dapat dicapai apabila perusahaan

rakat lokal dan menuntut tanggung

tersebut memperhatikan keinginan,

jawab sosialnya. Oleh karenanya

kepentingan dan kebutuhan masya-

CSR merupakan investasi bagi per-

rakat yang ada di sekitar perusahaan.

tumbuhan dan keberlanjutan perusa-

Mengingat kehadiran suatu korpora-

haan dan tidak bisa hanya dilihat

si (perusahaan) di tengah-tengah

sebagai sarana biaya. Selain itu,

masyarakat

program

akan

mengakibatkan

membangun

CSR

merupakan

masya-

suatu

suatu perubahan sosial dan lingku-

komitmen perusahaan untuk men-

ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-

dukung terciptanya pembangunan

sakan lingkungan sekitarnya yang

berkelanjutan dan merupakan salah

dieksplotasi

satu bentuk implementasi dari kon-

secara

besar-besaran

akan merusak ekologi

yang akan

membawa suatu dampak, baik dam-

sep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

pak positif maupun dampak yang

Dalam kaitannya dengan pener-

negatif bagi masyarakat serta ma-

pan CSR dan komitmen perusahaan,

salah-masalah sosial yang mempu-

Ignas Iryanto menyatakan bahwa

nyai implikasi yang sangat luas

paradigma perusahaan bukan hanya

dalam memacu pembangunan. Se-

merupakan binatang ekonomi yang

lain dampak negatif dalam pemba-

memproduksi profit dan memberi-

ngunan yang sedang dilaksanakan

kan akumulasi modal bagi pemilik-

juga berdampak positif, yaitu pem-

nya, tetapi juga merupakan organ

bukaan

yang memiliki tanggungjawab sosial

lapangan pekerjaan. Ma-

205

Eny Suastuti: Beberapa Kendala

telah menjadi tren global saat ini

pengaturannya dicantumkan dalam

(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-

Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU

takan bahwa pada umumnya perusa-

PT). Pengaturan program CSR dalam

haan mempunyai kekuatan modal

pasal tersebut, terdapat

yang sangat besar dan mempunyai

permasalahan atau kendala dalam

kecenderungan mengeksplotasi ber-

menerapkan ketentuan Pasal 74 UU

bagai potensi ekonomi yang ada

PT mengingat tanggung jawab sosial

untuk memanfaatkan secara optimal

dan lingkungan belum dapat menjadi

untuk mengejar keuntungan yang

panduan CSR yang memadai.

beberapa

sebesar-besarnya. Oleh karena itu,

Di sisi lain dengan adanya penga-

program dan implementasi CSR dari

turan tersebut, perusahaan diharap-

suatu perusahaan harus dapat mema-

kan tidak hanya mengejar keuntu-

hami kebutuhan dan kepentingan

ngan dan memberikan profit atau

masyarakat sekitarnya. Hal ini ter-

modal bagi pemiliknya saja, akan

kait dengan tujuan CSR yang pada

tetapi korporasi dituntut untuk mem-

prinsipnya meningkatkan laba peru-

berikan peran yang signifikan bagi

sahaan dan menyejahterakan karya-

lingkungan sekitarnya, adanya tang-

wan dan masyarakat sekitarnya, wa-

gungjawab sosial dan lingkungan

laupun dampak negatifnya juga ada

pada perusahaan.Perusahaan didiri-

seperti terjadinya kerusakan lingku-

kan dengan harapan untuk tumbuh

ngan dan masalah-masalah sosial.

dan berkembang secara berkelanju-

Dalam hal ini pertanyaan yang men-

tan, dan salah satunya adalah memi-

dasar terkait dengan resiko atau

liki kemampuan untuk terus berpro-

dampak negatifnya adalah, siapakah

duksi dengan tetap berpegang kepa-

yang dapat dimintai pertanggung-

da komitmennya kemampuan sosial

jawaban atas dampak sosial tersebut

perusahaan seperti mengendalikan

? Oleh karena itu, pembentuk UU

dampak lingkungan, menggunakan

mempunyai pemikiran untuk dapat

tenaga kerja dari lingkungan di seki-

memaksa agar tanggungjawab sosial

tarnya dan aktif melakukan kegiatan

dan lingkungan perusahaan yang

sosial. Hadirnya perusahaan di-

sudah menjadi suatu kewajiban harus

tengah-tengah masyarakat mempu-

dilaksanakan, sehingga kemudian

nyai implikasi yang sangat luas,

206


selain dibutuhkan dalam memacu

adalah kesadaran untuk melakukan

pembangunan yang sedang dilak-

tanggungjawab sosial dan lingkun-

sanakan yang akan membawa dam-

gan untuk meminimalisir dampak

pak positif dan negatif. Oleh karena

negatif dari proses produksi dalam

itu, adanya ketentuan Pasal 74 UU

bisnis yang dilakukan oleh perusa-

PT jo. Peraturan Pemerintah Nomor

haan. Oleh karenanya

47 Tahun 2012 tentang Tanggung

jawab sosial perusahaan dapat diar-

Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-

tikan sebagai kumpulan kebijakan

roan Terbatas (selanjutnya disingkat

dan

PP 47 Tahun 2012) mengakomodir

dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-

adanya CSR yang merupakan suatu

tuan hukum dan penghargaan mas-

implementasi dari kesadaran moral

yarakat dan lingkungan serta komit-

dan merupakan suatu kesukarelaan

men badan usaha untuk berkontribu-

dari perusahaan untuk mengeluarkan

si. Oleh karena itu, CSR merupakan

suatu biaya untuk memberikan kon-

bentuk implementasi dari kesadaran

tribusi penting bagi kelangsungan

tersebut, dan pengeluaran perusa-

korporasi itu sendiri, agar tujuan

haan merupakan investasi sosial

tujuan pembangunan berkelanjutan

yang memberikan kontribusi pen-

dapat tercapai. Dengan demikian

ting bagi keberlanjutan perusahaan

kehadiran CSR telah dinyatakan

itu sendiri. Oleh karena itu, relevansi

sebagai kewajiban hukum bagi peru-

ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47

sahan

utamanya

Tahun 2012 yang mengatur tentang

menggunakan sumber daya alam

CSR menjadi tidak relevan apabila

sebagaimana diatur dalam Pasal 74

kesadaran yang tinggi atas tanggung

UU PT.

jawab perusahaan yang akan berim-

yang

kegiatan

CSR secara harfiah diartikan sebaagai

tanggungjawab

praktik

yang

tanggung

berhubungan

bas pada tindakannya secara otoma-

korporasi.

tis akan memperhatikan tanggung-

Tanggungjawab adalah suatu kesada-

jawab sosial dan lingkungan demi

ran moral tentang perlu atau pen-

kepentingan masyarakat dan bangsa.

tingngnya suatu hal itu dilakukan

Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP

atau tidak boleh dilakukan. Kesada-

47 Tahun 2012 yang mengatur

ran yang dimaksud dalam hal ini

tentang CSR muncul karena merupa-

207


kan kekuatiran dari pembentuk UU

karena itu, CSR harus dimaknai

terhadap perusahaan akan tidak di-

sebagai instrumen hukum dan harus

laksanakannya CSR tersebut. Pihak

ada sanksinya kepada pemilik peru-

perusahaan akan

lepas tanggung-

sahaan yang tidak menjalankan CSR

jawab sosial dan lingkungan dalam

dengan tujuan untuk mengantisipasi

mengelola lingkungannya dengan

atau mengurangi praktek bisnis yang

mengemukakan beribu alasan agar

tidak bermoral atau tidak etis. Oleh

tidak mengeluarkan biaya. Mengi-

karena itu, sangatlah tepat bila CSR

ngat kekuasaan cenderung bersifat

itu diberlakukan sebagai suatu kewa-

korup dan disalahgunakan yang juga

jiban yang harus dijalankan oleh

berlaku bagi perusahaan dengan

suatu

kekuatan modal yang sangat besar.

terkait dengan praktik bisnis yang

Oleh karena itu, sistem hukum

tidak etis, seperti perusahaan yang

sangat diperlukan untuk membatasi

melakukan kegiatan operasionalnya

dan mencegah penyalahgunaan ke-

dengan merusak lingkungan seki-

kuasaan, mengingat tatanan ekonomi

tarnya, dan kurang memperhatikan

dan sosial tidak dapat diserahkan

terhadap kepentingan sosial dan

hanya pada kesadaran moral semata

lingkungan sekitarnya. Selain itu,

dari pemilik perusahaan.

korporasi atau perusahaan dituntut

perusahaan. Antisipasi

ini

Argumen yang diajukan oleh

untuk mempunyai kesadaran sosial

pembentuk UU apabila CSR tidak

yang tinggi sebagai bentuk imple-

diatur dalam suatu peraturan perun-

mentasi dari pengaturan CSR terse-

dang-undangan termasuk masalah

but, dan jangan dilihat sebagai beban

sanksi bagi perusahaan yang tidak

atas dikeluarkannya biaya dengan

melaksanakan CSR, akan menimbul-

mengadakan program CSR tetapi

kan kesulitan dalam penerapan dan

hendaklah dikedepankan bahwa de-

menimbulkan ketidakpastian hukum.

ngan mengadakan program CSR

Di sisi lain, sulit menerapkan CSR

dalam perusahaan merupakan inves-

hanya sebatas dalam tataran morali-

tasi sosial yang akan memberikan

tas pemilik perusahaan saja karena

konstribusi penting bagi keberlanju-

kewajiban moral ini sulit untuk di-

tan korporasi itu sendiri. Seharusnya

paksakan daya berlakunya. Oleh

hal ini merupakan alasan utama

208


karena CSR merupakan elemen yang

ketentuan tentang sanksi hukum atas

menguntungkan sebagai strategi bis-

tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini

nis yang dapat dimaksimalkan untuk

akan menjadi masalah dalam meng-

meningkatkan citra positif perusaha-

implementasikan ketentuan CSR ini

an dan implementasi perusahaan un-

dalam praktek.

tuk memperkuat keberhasilan perusahaan.

Ketentuan Pasal 74 UU PT dan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun

Kewajiban tanggung jawab sosial

2012 menyatakan, tanggung jawab

perusahaan dengan diaturnya dalam

sosial dan lingkungan sebagaimana

UU jelas bertujuan agar kewajiban

dimaksud dalam Pasal 2 menjadi

atas lingkungan sekitarnya tidak ha-

kewajiban bagi perseroan yang men-

nya sebatas dalam tataran moralitas,

jalankan kegiatan usahanya di bi-

tetapi perlu diatur dalam suatu norma

dang dan/atau berkaitan dengan sum-

hukum agar tercapai suatu kepastian

ber daya alam berdasarkan undang-

hukumnya. Adanya UU PT dan PP

undang. Dari latar belakang tersebut

yang mengatur tentang tanggung-

isu hukum yang dapat dikemukakan

jawab sosial ini tidak akan berhasil

adalah apakah ketentuan ketentuan

apabila tidak diikuti dengan sanksi

Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7

hukum. Kedua aturan tersebut tidak

PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak

diatur mengenai wujud sanksi hu-

mengatur mengenai wujud sanksi

kumnya atas tidak dilaksanakannya

hukumnya dapat memberikan kepas-

CSR tersebut, tentunya akan berim-

tian hukum terhadap perusahaan

bas pada banyaknya perusahaan

yang tidak melaksanakan ketentuan

yang akan mengabaikan ketentuan

CSR tersebut.

CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak akan mempunyai arti apabila belum

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Latar Belakang Dimasukkannya Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Undang-undang

adanya peraturan yang mengatur secara tegas ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas

CSR yang merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholders terkait dengan kegiatan

209


ekonomi perusahaan terhadap ma-

nyai implikasi yang sangat luas. Oleh

syarakat, bangsa dan dunia interna-

karena itu, keberadaan Pasal 74 UU

sional telah dimuat dalam ketentuan

PT jo. Peraturan Pemerintah Nomor

dalam Bab V tentang Tanggung

47 Tahun 2012 memberi wadah ter-

Jawab Sosial dan Lingkungan UU

hadap pengaturan CSR sebagai ke-

PT. Pasal 74 UU PT menyatakan

wajiban hukum bagi perusahan yang

CSR merupakan suatu kewajiban

kegiatan utamanya menggunakan

bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1

sumber daya alam.

angka (3) UU PT menyatakan, tang-

Pemahaman atas konsep CSR

gung jawab sosial dan lingkungan

harus sejalan dengan penerapannya.

adalah komitmen perseroan untuk

Mengingat pemikiran tentang perlu-

berperan serta dalam pembangunan

nya CSR disebabkan banyaknya

ekonomi berkelanjutan guna me-

perusahaan-perusahaan yang besar

ningkatkan kualitas kehidupan dan

yang menunjukkan sikap tidak ber-

lingkungan yang bermanfaat, baik

tanggung jawab terhadap lingkungan

bagi perseroan sendiri, komunitas

di sekitarnya yang mengakibatkan

setempat, maupun masyarakat pada

dampak yang sangat besar seperti

umumnya. Oleh karenanya ketentu-

polusi kerusakan lingkungan dan

an ini mengakomodir CSR yang me-

perilaku yang menyimpang. Kegia-

rupakan implementasi dari kesada-

tan-kegiatan yang dilakukan oleh

ran moral dan merupakan suatu ke-

perusahaan besar tersebut sangat

sukarelaan dari perusahaan untuk

tidak etis dan tidak bertanggung-

mengeluarkan suatu biaya untuk

jawab. Hal ini tidak sesuai dengan

memberikan kontribusi penting ba-

tujuan perusahaan didirikan, yaitu

gi kelangsungan korporasi itu sendi-

untuk dapat tumbuh secara berkelan-

ri, agar tujuan tujuan pembangunan

jutan. Sebagaimana yang dikatakan

berkelanjutan dapat tercapai. Keha-

Muh Syarif bahwa konsep CSR dan

diran perusahaan di tengah-tengah

penerapannya merupakan komitmen

masyarakat selain dibutuhkan dalam

terhadap keberlanjutan perusahaan.

memacu pembangunan yang sedang

Konsep berkelanjutan dari perusa-

dilaksanakan juga membawa dam-

haan di dalamnya mengandung arti

pak positif dan negatif yang mempu-

perusahaan tersebut mengakui akan

210


pentingnya pertumbuhan untuk me-

sonal yang ditransfer dari satu gener-

ngupayakan tujuan social, perlindu-

asi ke generasi berikutnya, dan men-

ngan lingkungan, keadilan social dan

jadi inspirasi utama dalam triple

keadilan serta pembangunan eko-

bottom line, ekonomi, sosial dan

nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-

lingkungan. Corporate Social Res-

jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa

ponsibility diartikan sebagai upaya

tanggung jawab sosial perusahaan

managemen untuk mencapai tujuan

berkaitan dengan peran bisnis dalam

pembangunan ekonomi berkelanju-

masyarakat, sehingga harus dijelas-

tan berdasarkan kesimbangan pilar

kan lebih lanjut mengenai konsep

ekonomi, sosial, lingkungan dengan

CSR apa saja, bentuk-bentuk tang-

meminimkan dampak negatif dan

gung jawab yang harus diemban oleh

memaksimalkan dampak positif. De-

perusahaan dalam menjaga keseim-

ngan demikian CSR bukan merupa-

bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94).

kan tanggung jawab hanya pada

Menurut Syarif dengan mengambil

pemilik modal, melainkan kepada

pendapat Jalal disebutkan bahwa

seluruh pemangku kepentingan yang

konsep berkelanjutan perusahaan

mencakup kepentingan sosial dan

meliputi :

lingkungan

1. Pembangunan berkelanjutan 2. Corporate Social Responsibility (CSR) 3. Teori Pemangku Kepentingan 4. Teori Akuntabilitas Perusahaan dan 5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. Syarif, 2012:94).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu dalam pengertian luas, CSR bertujuan

berlangsungnya

sustainable

economic activity dan dalam pengertian sempit merupakan social responsibility dari perusahaan dalam

Konsep pembangunan berkelan-

hubungan-hubungan perusahaan itu

jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-

dengan pihak-pihak internal dan

bangunan yang memenuhi generasi

eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-

sekarang tanpa mengorbankan gene-

deini, 2007:37). Secara harfiah CSR

rasi mendatang, jumlah total capital

diartikan

mencakup modal sosial, ekonomi,

korporasi. Tanggungjawab adalah

lingkungan, budaya politik dan per-

suatu kesadaran moral tentang perlu

sebagai

tanggungjawab

211


atau pentingnya suatu hal itu dilaku-

men pengembang peradaban dunia

kan atau tidak boleh dilakukan. Ke-

tersebut, dan pengeluaran perusa-

sadaran yang dimaksud dalam hal ini

haan merupakan investasi sosial

adalah kesadaran untuk melakukan

yang memberikan kontribusi pen-

tanggungjawab

ling-

ting bagi keberlanjutan perusahaan

kungan untuk meminimalisir dam-

itu sendiri yang implementasi dari

pak negatif dari proses produksi

Menurut Sentoso Sembiring menya-

dalam bisnis yang dilakukan oleh

takan penerapan CSR hendaknya

perusahaan. Oleh karenanya tang-

harus terintegrasi di seluruh aktivitas

gung jawab sosial perusahaan dapat

perusahaan yang mencakup 7 (tujuh)

diartikan sebagai kumpulan kebija-

isu pokok :

kan dan praktik yang berhubungan

1. Pengembangan masyarakat 2. Konsumen 3. Praktik kegiatan institusi yang sehat 4. Lingkungan 5. Ketenagakerjaan 6. Hak asasi manusia 7. Organisasi pemerintahan. (Syahdeini, 2007:205)

sosial

dan

dengan nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum dan penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi. Oleh karena itu, relevansi ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang CSR menjadi tidak relevan apabila kesadaran yang tinggi atas tanggung jawab perusahaan yang akan berimbas pada tindakannya secara otomatis akan memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan demi kepentingan masyarakat dan bangsa. CSR merupakan bentuk implementasi dari kesadaran nilai-nilai perusahaan yang dianutnya dan bersumber dari spiritualitas dari pemilik perusahaan dengan tingkat kesadaran sosial yang tinggi sebagai instru-

Program CSR bagi perusahaan kehadirannya masih perlu dipertanyakan apakah benar CSR merupakan kewajiban sehingga perlu diatur dalam

suatu

peraturan

perun-

dang-undangan atau hanya bersifat sukarela bagi perusahaan. Dalam Pasal 74 UU PT CSR hanya dibebankan terhadap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), mengapa hanya terhadap perusahaan SDA, apakah dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan SDA sangat besar dan luas, sehingga

212


diberi tanggung jawab sosial dan

dan Shanley mendefinisikan penger-

lingkungan, bagaimana dengan peru-

tian perusahaan sebagai, ”signaling

sahaan yang tidak bergerak di bidang

activity that according to the firm’s

SDA, apakah bebas dari tanggung

characteristic” (Tri Cicik,2012:9).

jawab sosial dan lingkungan. Terkait

Selanjutnya, Fombrun memberikan

dengan pertanyaan ini. menurut

definisi secara lengkap tentang repu-

Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR

tasi adalah keseluruhan estimasi

lahir atas dasar pemikiran bahwa

terhadap perusahaan oleh para kons-

penetapan kebijakan publik tidak

tituen yang merupakan hasil afeksi

hanya tanggung jawab pemerintah,

atau reaksi emosional (baik, atau

tetapi juga perusahaan khususnya

jelek, lemah atau kuat) dari pelang-

terkait dengan masalah sosial (Sjah-

gan,investor, pegawai dan masya-

deini, 2007:205) Kehadiran perusa-

rakat umum terhadap nama perusa-

haan di tengah-tengah masyarakat

haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare-

mempunyai fungsi sebagai peme-

na itu, reputasi perusahaan dipan-

rataan pembangunan, peningkatan

dang sebagai bagian dari in- tangible

ketahanan masyarakat, sebagai pe-

resource dan juga merupakan kom-

ngurangan pengangguran, sehingga

petensi unik yang sulit untuk didup-

dengan demikian kehadirannya peru-

likasikan dan menjadi pemicu com-

sahaan di tengah-tengah masyarakat

petitive advantages dan kinerja peru-

tidak hanya sebagai obyek pemba-

sahaan.

ngunan nasional tetapi merupakan subyek dari perusahaan itu sendiri.

Dampak positif kehadiran perusahaan bagi masyarakat adalah dapat

Kehadiran perusahaan di tengah-

membuka lapangan pekerjaan, pro-

tengah masyarakat memang cukup

duk lokal bisa terangkat apabila

dilematis, mengingat kehadiran pe-

adanya kerjasama kemitraan. Dam-

rusahaan sangat dibutuhkan untuk

pak negatifnya adalah lingkungan

pelaksanaan

akan

yang ada di sekitarnya akan dieks-

tetapi juga membawa dampak posi-

plotasi secara besar-besaran untuk

tif dan

dampak negatif, sehingga

mengejar keuntungan yang sebesar-

reputasi suatu perusahaan dalam hal

besarnya bagi perusahaan, seperti

ini perlu dipertaruhkan. Fombrun

terjadinya polusi, pembuangan lim-

pembangunan,

213


bah industri sembarangan, kerusakan

keseimbangan lingkungan terhadap

lingkungan alam dan rusaknya tata-

lingkungan di sekitarnya adalah me-

nan norma-norma sosial serta terjadi-

rupakan suatu upaya mendongkrak

nya perilaku menyimpang yang

tingkat investasi di tanah air dengan

dapat ditimpakan kepada perusa-

melakukan beberapa pembenahan

haan. Oleh karena itu, adanya penga-

infrastruktur penting bagi pelaku

turan masalah CSR ini merupakan

bisnis dan juga adanya suatu kepas-

suatu

aturan

tian hukum atas penerapan konsep

tentang tanggungjawab sosial dan

CSR. Mengingat dampak sosial dan

lingkungan ini merupakan hal yang

lingkungan yaitu kerusakan lingku-

baru dalam perundang-undangan di

ngan, berubahnya tatanan sosial

Indonesia. Dengan dimasukkannya

yang telah dipelihara dengan baik

CSR dalam UU, maka pemerintah

oleh masyarakat secara turun-te-

mempunyai tanggung jawab untuk

murun seringkali tidak berbicara

melakukan sosialisasi secara luas

masalah untung dan rugi dan bahkan

kepada masyarakat. Di satu pihak

menjadi pertimbangan terakhir bagi

dengan dimasukkannya CSR dalam

perusahaan bahkan atau mungkin

UU pihak perusahaan dituntut untuk

bukan menjadi pertimbangan lagi

memiliki tanggungjawab sosial yang

(Sembiring,

tidak hanya berdasarkan kederma-

Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan

wanan perusahaan tersebut atau

mengutip Boston College Centre for

berdasarkan moral semata, tetapi

Corporate Community tahun 2000

sudah merupakan kewajiban bagi

menjadi begitu penting karena :

perusahaan dalam menjalankan ke-

a. Globalisasi dan makin meningkatnya persaingan sebagai akibat globalisasi tersebut b. Dari waktu ke waktu perusahaan menjadi makin besar dan makin meningkat pula pengaruh perusahaan-perusahaan tersebut; c. Upaya-upaya penghematan dan reposisi pemerintah dan perannya d. Terjadinya perang diantara perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang berbakat dan berkeahlian

kemajuan

karena

giatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak. Banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan

2007:187).

Menurut

214


e. Pertumbuhan aktifitas masyarakat global f. Makin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya aset-aset tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 :9).

74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus

Kendala dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas tentang CSR

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya

kewajiban

CSR

bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal

dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Dimasukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan tersebut UU PT dan PP tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila

tidak

ada

aturan

yang

memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik Pengaturan CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT bagi perusahaan

215


untuk melaksanakan tanggung jawab

dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT

sosial CSR bagi perusahaan yang

menyatakan bahwa ketentuan lebih

berkaitan dengan sumber daya alam.

lanjut mengenai tanggungjawab so-

Adapun bunyi selengkapnya keten-

sial dan lingkungan diatur dengan

tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun

peraturan pemerintah. Adapaun PP

2007 sebagai berikut :

yang dimaksud Peraturan Pemerin-

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam PP tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi hukumnya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun

2012

menyatakan

setiap

perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan UndangUndang. Kewajibannya dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1)

Dari ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT tersebut. Apabila

menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-unda-

216


ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-

dalam Pasal 3 tidak menghalangi

nan Perseroan sebagaimana dimak-

Perseroan berperan serta melaksa-

sud pada ayat (1) memuat rencana

nakan tanggung jawab sosial dan

kegiatan dan anggaran yang dibutuh-

lingkungan sebagaimana dimaksud

kan untuk pelaksanaan tanggung

dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan

jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5

yang telah berperan serta melak-

ayat (1) Perseroan yang menjalankan

sanakan tanggungjawab sosial dan

kegiatan usahanya di bidang dan/

lingkungan dalam PP ini tidak juga

atau berkaitan dengan sumber daya

ditur mengenai wujud sanksi atau-

alam, dalam menyusun dan menetap-

pun jenis sanksi bagi perusahaan

kan rencana kegiatan dan anggaran

yang tidak menjalankan konsep CSR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ini. Pemahaman atas konsep CSR

4 ayat (2) harus memperhatikan ke-

yang diatur dalam PP ini agar sejalan

patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea-

dengan pengertian CSR yang diatur

lisasi anggaran untuk pelaksanaan

dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Di

tanggung jawab sosial dan lingku-

samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT

ngan yang dilaksanakan oleh Perse-

yang tidak menjelaskan secara rinci

roan sebagaimana dimaksud pada

bagaimana bentuk dan wujud CSR

ayat (1) diperhitungkan sebagai bia-

yang

ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan

undang-undang. Masalah biaya yang

tanggung jawab sosial dan lingku-

timbul sebagai pelaksanaan CSR

ngan dimuat dalam laporan tahunan

dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan

Perseroan dan dipertanggungjawab-

pendanaan CSR oleh perusahaan

kan kepada RUPS.

pengeluarannya dapat diperhitung-

diinginkan

oleh

pembuat

Pasal 7 berbunyi Perseroan seba-

kan sebagai biaya perusahaan. Biaya

gaimana dimaksud dalam Pasal 3

perusahaan dalam hal ini dimaksud-

yang tidak melaksanakan tanggung

kan sebagai investasi sosial

jawab sosial dan lingkungan dikenai

memberikan kontribusi penting bagi

sanksi sesuai dengan ketentuan pera-

keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

turan perundang-undangan. Pasal 8

Selain dalam ketentuan dalam

ayat (1) Tanggung jawab sosial dan

Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun

lingkungan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan,

yang

217


setiap perusahaan wajib menerapkan

manfaatkan sumber daya alam, na-

prinsip tata kelola perusahaan yang

mun kegiatannya mempunyai dam-

baik dan melaksanakan tanggung-

pak terhadap kemampuan fungsi

jawab sosial perusahaan, sehingga

sumber daya alam. CSR merupakan

merupakan komitmen dari perseroan

tanggung jawab moral perusahaan

untuk berperan serta dalam pemba-

yang kemudian dijadikan kewajiban

ngunan

hukum

ekonomi

berkelanjutan.

dalam ketentuan Pasal 74

Selain itu, tujuan dimasukkannya

UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU

konsep CSR dalam ketiga pasal

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-

perundang-undangan adalah untuk

naman Modal. UU Penanaman Mo-

menciptakan keserasian antara peru-

dal menyatakan setiap perusahaan

sahaan dengan lingkungan sekitar-

wajib menerapkan prinsip tata kelola

nya dan pada akhirnya CSR merupa-

perusahaan yang baik dan melak-

kan tanggung jawab moral perusa-

sanakan tanggungjawab sosial peru-

haan yang kemudian dijadikan kewa-

sahaan. Tujuan dimasukkannya kon-

jiban hukum. Berkaitan dengan

sep CSR dalam ketiga peraturan

pengaturan CSR dalam ketiga aturan

perundang-undangan adalah untuk

tersebut, pemerintah sebagai regula-

menciptakan keserasian antara peru-

tor, seharusnya tidak berdiam diri

sahaan dengan lingkungan sekitar-

dengan hanya mengandalkan laporan

nya. Pengaturan masalah sanksi hu-

tahunan perusahaan yang biasanya

kum atas pelaksanann CSR ini di satu

tidak menggambarkan secara jelas

sisi merupakan suatu kemajuan

konsep CSR sebagaimana diatur

karena aturan tentang tanggung-

dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-

jawab sosial dan lingkungan ini me-

nan perusahaan seharusnya meng-

rupakan hal yang baru yang bersifat

gambarkan kesinambungan tindakan

memaksa para pelaku usaha untuk

perusahaan dalam aspek ekonomi,

melaksanakan

sosial dan lingkungan.

ketentuan sanksi hukum ini perusa-

CSR

ini. Adanya

Pengertian perusahaan yang men-

haan dituntut untuk memiliki tang-

jalankan kegiatannya terkait dengan

gungjawab sosial yang tidak hanya

sumber daya alam adalah perusahaan

berdasarkan kedermawanan perusa-

yang tidak mengelola dan tidak me-

haan tersebut atau berdasarkan moral

218


semata, tetapi sudah merupakan

apabila

kewajiban bagi perusahaan dalam

memaksanya. Oleh karena itu, keten-

menjalankan kegiatan bisnisnya un-

tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini

tuk menjaga terjadinya relasi sosial

tidak akan mempunyai arti apabila

yang harmonis dan menjaga agar

belum adanya peraturan yang me-

lingkungan tidak menjadi rusak, dan

ngatur secara tegas apa wujud dari

apabila tidak dilaksanakan akan di-

sanksi ketentuan tersebut, begitu

kenai sanski sesuai dengan ketentuan

pula ketentuan PP 47 Tahun 2012

Pasal 74 ayat (3) UU PT.

yang tidak mengatur secara jelas ke-

tidak

ada

aturan

yang

Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat

tentuan tentang wujud sanski atas ti-

(1) UU PT telah ditetapkan sebagai

dak dilaksanakannya CSR ini akan

kewajiban hukum dan harus dilak-

menjadi masalah dalam mengimple-

sanakan. Dimasukkannya konsep

mentasikan ketentuan CSR ini dalam

CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU

praktek.

PT tersebut merupakan suatu lang-

Kewajiban hukum dapat diartikan

kah maju bagi kepentingan ma-

untuk memaksakan ke perusahaan

syarakat, bangsa dan negara walau-

yang tidak memiliki kesadaran dan

pun ketentuan pasal tersebut diber-

tanggung jawab sosial untuk men-

lakukan secara terbatas bagi perusa-

jalankan kewajiban sosial dan ling-

haan yang menjalankan kegiatan

kungan terhadap masyarakat di seki-

usahanya di bidang sumber daya

tar perusahaan itu berada. Kewajiban

alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU

hukum atas CSR bagi perusahaan ini

PT dan PP yang mengatur tentang

kemudian dipahami secara keliru,

tanggungjawab sosial dan lingku-

dan sering dimaknai sebagai hak

ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil

penuh dari penguasa daerah, sehing-

apabila tidak diatur mengenai sank-

ga banyak pemerintah daerah me-

sinya.

kedua

nuntut agar CSR ini diserahkan

aturan tersebut tidak diatur mengenai

sepenuhnya kepada pemerintah dae-

sanksi atas tidak dilaksanakannya

rah sebagai pemasukan bagi APBD

CSR tersebut yang akan berimbas

dan pelaksanaannya menjadi hak

pada banyaknya perusahaan yang

penuh

akan mengabaikan ketentuan CSR ini

Penyerahan CSR sebagai bagian dari

Mengingat

dalam

dari

pemerintah

daerah.

219


APBD daerah adalah merupakan hal

(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy

yang bertentangan dengan hakekat

Sjahdeini menyatakan, dalam pe

CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa

ngertian sempit CSR adalah tang-

CSR merupakan hak penuh dari

gungjawab sosial perusahaan terha-

pemerintah daerah merupakan suatu

dap para stakeholders baik ke dalam

intervensi pemerintah daerah terha-

maupun keluar. Pengertian CSR

dap perusahaan yang ada di wilayah-

secara luas terkait dengan tujuan

nya. Oleh karena itu, intervensi

mencapai kegiatan ekonomi berke-

pemerintah daerah terhadap pelaksa-

lanjutan.

naan CSR merupakan sistem yang

ekonomi bukan hanya terkait soal

dibuat untuk melaksanakan korupsi

tanggung jawab sosial tetapi juga

di daerah atau melegalkan penyakit

menyangkut akuntabilitas perusa-

korupsi.

haan terhadap masyarakat, bangsa

Menurut Achda pengertian CSR adalah merupakan suatu komitmen untuk

Keberlanjutan

kegiatan

dan dunia internasional (Sjahdeini, 2007:57).

mempertanggungjawabkan

Kewajiban atas tanggung jawab

dampak operasinya dalam dimensi

sosial dan lingkungan bagi perusa-

sosial, ekonomi, dan lingkungan

haan yang telah ditetapkan sebagai

serta terus menerus menjaga agar

kewajiban hukum oleh UU PT ini

dampak tersebut menyumbangkan

mempunyai implikasi agar kewa-

manfaat kepada masyarakat dan

jiban perusahaan atas lingkungan

lingkungan hidupnya Achda dalam

sekitarnya tidak hanya sebatas dalam

Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya,

tataran moralitas yang pelaksanaan-

dikatakan oleh Cicik dengan me-

nya bersifat sukarela semata, tetapi

ngutip pendapat dari

perlu diatur dalam suatu norma

Gluek

bahwa

implementasi

Jauch dan

pelaksanaan strategis

CSR

atau

hukum sebagai suatu kewajiban

ini

hukum agar tercapai suatu kepastian

sesungguhnya merupakan pilihan strategi yang telah ditetapkan untuk

hukumnya. Pelaksanaan CSR ini harus mem-

mengukuhkan arah strategis yang

berikan manfaat

telah

memberikan

internal maupun eksternal perusa-

pedoman dalam mengambil tindakan

haan, dan harus efektif pengeluaran

dipilih

dan

yang nyata bagi

220


dana perusahaan agar tercapai tu-

sehingga konsep CSR ini harus dipa-

juan, sehingga dapat dihindarkan

hami secara benar dan baik oleh

pelaksanaan CSR yang hanya me-

perusahaan agar penerapannya dapat

rupakan pemborosan belaka bagi

dilakukan secara benar dan harus

perusahaan. Menurut Sutan Remy

sejalan dengan konsep CSR dari sisi

Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau

landasan filosofinya telah dianut

manfaat pelaksanaan CSR menya-

secara internasional. Penerapan kon-

takan,

telah

sep CSR ini akan berhasil apabila

meningkatkan reputasi perusahaan,

tujuan pembangunan berkelanjutan

reputasi yang baik itu memudahkan

seimbang dengan pilar ekonomi,

perusahaan untuk dapat melakukan

sosial dan lingkungan dengan memi-

rekrutmen pegawai yang berkualitas

nimumkan

dan bereputasi baik, para pegawai

memaksimalkan dampak positif di

lebih betah untuk bekerja di perusa-

setiap pilar.

haan

pelaksanaan

yang

CSR

melaksanakan

dampak

negatif

dan

CSR

Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat

sehingga perusahaan dapat mengu-

(1) UU PT telah ditetapkan sebagai

rangi biaya yang timbul karena harus

kewajiban hukum dan harus dilak-

melakukan

dan

sanakan. Dimasukkannya konsep

melakukan pelatihan bagi pega-

CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU

wai-pegawai baru itu dan sebagainya

PT tersebut merupakan suatu lang-

(Sjahdeini, 2007:64).

kah maju bagi kepentingan ma-

rekrutmen

baru

syarakat, bangsa dan negara walauPenutup

pun ketentuan pasal tersebut diber-

Konsep CSR yang pada prin-

lakukan secara terbatas bagi perusa-

sipnya dilandasi argumentasi moral

haan yang menjalankan kegiatan

semata yang pelaksanaannya bersifat

usahanya di bidang sumber daya

sukarela dan didasarkan oleh pemi-

alam. Masalah pendanaan program

kiran bahwa bukan hanya pemerin-

CSR sebagaimana diamantkan oleh

tah saja yang harus bertanggung-

Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru-

jawab, tetapi juga perusahaan-peru-

pakan kewajiban Perseroan dengan

sahaan harus bertanggung jawab

dianggarkan dan diperhitungkan se-

terhadap masalah-masalah sosial,

bagai biaya perseroan yang pelaksa-

221


naannya dilakukan dengan memper-

kewajiban CSR tersebut akan men-

hatikan kepatutan dan kewajaran.

dapat sanksi hukum. Namun ketentu-

Dengan demikian biaya ini dapat

an mengenai sanksi hukum atas tidak

dimasukkan sebagai biaya untuk

dilaksanakannya CSR tersebut tidak

pengurangan pajak atas perseroan

diatur secara tegas apa wujud dari

Adanya ketentuan Pasal 74 ayat

sanksi tersebut, sebagaimana yang

(1) UU Perseroan Terbatas yang

ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT.

mengatur tentang tanggungjawab

Begitu pula dalam ketentuan PP

sosial dan lingkungan ini (CSR) ini

Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-

tidak akan berhasil apabila tidak

tur secara tegas sanksi hukum atas

adanya sanksi hukumnya. Kedua

tidak dilaksanakannya ketentuan

aturan tersebut tidak mengatur sanksi hukumnya atas tidak dilaksanakan-

Daftar Rujukan

nya CSR. Dengan tidak diaturnya masalah sanksi hukumnya maka ketentuan tersebut banyak dilanggarnya, sehingga akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat

Arif Budimanta, Corporate Social Responsibility, Indonesia center for Sustainable Development, Jakarta, 2008. Gunawan Wijaya & Yerimia Ardi Pratama, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum Sahabat, jakarta.

(3) UU PT ini tidak akan mempunyai arti dan tidak mempunyai kepastian hukum. Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan wujud dari sanksi ketentuan tersebut, sehingga tidak akan menjadi kendala dan masalah dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik. Konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU PT akan menemui hambatan dalam penerapannya karena perusahaan yang tidak menjalankan

Muh Syarif, Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Budaya Terhadap Strtegic Alignment Maturity, Kinerja Bisnis Dan Keberlanjutan Perusahaan Pada Unit Consumer Service PT. Telkomunikasi Indonesia Regional V Jawa Timur, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012 Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

222


Tri

Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, CV Nuansa Aulia, 2007.

Cicik Wijayanti, Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Manajer, Kepemimpinan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR), Reputasi dan Kenirja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaannya (Studi Pada BUMN di Indonesia), Ringkasan Disertasi, Pascasarjana Universitas 17 Agustus, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy, Corporate Social responsibility, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-N0.3, Tahun 2007 Ignas Iryanto, Perlu Diwaspadai, Jangan Sampai Jadi Destruktif, Harian Bisnis Indonesia, 2013

BEBERAPA KENDALA DALAM PENERAPAN CSR (ANALISIS PASAL 74 UUPT)** Eny Suastuti Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

Recommend Documents