Wartiningsih Nunuk Nuswardani

Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan Wartiningsih Nunuk Nuswardani Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Kampus Unijoyo, Telang, PO. BOX 2 Kamal - Bangkalan Email: [email protected]

Abstract This service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and “resistance” of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers. Key words: people around the forest, LMDH, perhutani, PHBM

Abstrak Kegiatan pengabdian ini diawali keprihatinan Tim Pengusul atas maraknya berbagai konflik, penjarahan dan “perlawanan” masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Madura. Padahal keberadaan KPH sebagai institusi di tingkat tapak/lapangan memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu pengamanan, perlindungan, manajemen pengelolaan hasil hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus sebagai penyelesai konflik. Berdasarkan identifikasi dan justifikasi permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, FGD dan wawancara. Pada akhir kegiatan pengabdian ini dapat: (1) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (2) Mendorong dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya; (3) Sebagai realisasi dari kegiatan pengabdian ini, Tim Pengusul membantu warga untuk mendapatkan surat ijin pemanfaatan tanah kawasan hutan dari Perum Perhutani KPH Madura selaku pengelola hutan Negara. Kata kunci: masyarakat sekitar hutan, LMDH, perhutani, PHBM

447

Wartiningsih, Nunuk Nuswardani, Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah ...

Latar Belakang

448

Permasalahan bersumber dari kepemilikan arah

dua dokumen pertanahan (milik Perhutani dan

pembangunan jangka panjang Kabupaten

milik warga Desa Patengteng) yang sama-

Bangkalan, kebijakan tata ruang merupakan

sama dianggap memliki kebenaran oleh kedua

bagian integral dari kebijaksanaan umum

belah pihak. Pihak Kepolisian Sektor (Polsek)

dan sektoral yang telah ditetapkan. Dalam

Modung telah mengupayakan pertemuan untuk

kerangka ini, untuk penyebarluasan kegiatan

menjembatani pihak yang bersengketa agar

pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten

permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan

Bangkalan, maka ditetapkan Sub Satuan

dengan baik. Namun, sangat disayangkan

Wilayah Pengembangan (SSWP). Sesuai

pihak Perum Perhutani tidak menghadiri

dengan konsep dan strategi penataan ruang,

undangan itu dengan berbagai macam alasan,

maka sistem perwilayahan di Kabupaten

sehingga menyebabkan kekecewaan dari

Bangkalan dibagi menjadi 6 (enam) Sub Satuan

pihak kepolisian dan masyarakat setempat.

Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing-

Pertemuan ini digagas Kapolsek Modung

masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan

untuk memberi penyadaran kepada pihak

peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

perhutani bahwa tanah tersebut adalah

Kecamatan Modung sebagai SSWP IV. SSWP

tanah sengketa, akan tetapi pihak Perhutani

IV sebagai pusat pertumbuhan dengan fungsi

menganggap lahan tersebut bukan tanah

kegiatan: pertanian, peternakan, perkebunan,

sengketa.

Berkaitan

dengan

dengan

industri kecil, perdagangan skala lokal. Namun, sudah sejak lama hingga saat

Sengketa berlanjut

berkepanjangan

sampai

di

DPRD

tersebut Kabupaten

ini ada permasalahan antara pihak Perum

Bangkalan. Anggota

Komisi A DPRD

Perhutani KPH Madura dengan masyarakat

Bangkalan, Mujiburahman menyatakan, untuk

desa Patengteng yang tidak kunjung usai,

mengatasi permasalahan ini harus dilakukan

berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah

uji kebenaran atas bukti yang dimiliki oleh

masyarakat yang berdekatan dengan kawasan

pihak Perum Perhutani. Sebab, masyarakat

hutan negara.

mengatakan tanah tersebut adalah tanah milik

Kegiatan pengabdian ini memiliki 2 (dua)

nenek moyang dengan bukti sertifikat leter

mitra, Mitra I adalah Perum Perhutani KPH

C. Sampai saat ini pihak Perum Perhutani

Madura dan Mitra II masyarakat sekitar hutan

tidak pernah memberikan bukti kepada

di dusun Bulak desa Patengteng Kecamatan

DPRD, meski bukti itu sudah diminta dengan

Modung Kabupaten Bangkalan. Sengketa

melayangkan surat permohonan.

antara Mitra I dan Mitra II sudah berlangsung lama yang tidak kunjung selesai.

Hutan yang ada di sebagian wilayah Kecamatan

Modung

termasuk

kedalam

Kelompok Hutan Madura Daratan yang

449

ARENA HUKUM Volume 8, Nomor 3, Desember 2015, Halaman 300-463

pembagiannya menjadi Bagian Hutan Madura

pajak terhutang (SPPT). Oleh karena sudah

Barat seluas: 3.999,40 Ha.Tanah hutan yang

jelas SK-nya, maka yang melakukan klaim

diklaim milik warga Dusun Bulak, Desa

itu dianggap sebagai‘oknum’, ada iming-

Patengteng mulai ada titik terang pada tanggal

iming sertifikat tanah dari oknum tersebut

1 Februari 2014, setelah ada keterangan

kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala

dari pihak Perum Perhutani kepada Polres

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Abd.

Bangkalan bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Razak membenarkan informasi Asper Rifa’i,

Menteri Kehutanan RI, dengan nomor 26/kpts-

bahwa kawasan yang dijadikan sengketa

II-1987, hutan gunung yang disengketakan

oleh oknum itu di bawah pengelolaan Perum

tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan

Perhutani karena dari petanya tampak bahwa

hutan. Berdasarkan informasi dari pihak Perum

itu memang milik negara.

Perhutani menyebutkan, bahwa kawasan

Oleh karena hingga saat ini belum ada

hutan tersebut pengelolaannya diserahkan

titik temu, persoalan di kawasan tersebut

kepada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan

akan berlarut-larut jika tidak diselesaikan

(BKPH) Madura Wilayah Madura Barat,

di pengadilan agar tanah tersebut jelas

dalam hal ini Perum Perhutani.

statusnya. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Penjelasan Asisten Perhutani (Asper),

Bangkalan, melalui Kasi Sengketa, Konflik

Rifa’i pada pra-penelitian menyatakan,bahwa

dan Perkara, juga mengaku bahwa kawasan

kawasan hutan

milik

hutan yang disengketakan oleh masyarakat

warga tersebut berdasarkan SK Menteri

statusnya milik negara.Terhadap tanah-tanah

Kehutanan,

pada

tersebut hingga saat ini belum ada pengajuan

perhutani. Berdasarkan SK (SK Menhut

untuk membuat sertifikat tanah.Sehingga,

tersebut), di Madura Barat yang masih

kawasan hutan yang diklaim warga itu

kawasan

sampai saat ini masih dalam pengakuan

yang

diklaim

pengelolaannya

hutan

Lombang Daja,

di

ada

antaranya, Gunung

Gunung

Patengteng

masyarakat Dusun Bulak, Desa Patengteng.

Srabi,Gunung Manggaan Sanjangan dll. itu

Apabila dicermati baik konflik maupun

ditetapkan sebagai kawasan hutan, dengan

penjarahan oleh masyakat terhadap hutan

luas 3.137. 75 Ha.

negara salah satunya berakar pada lambatnya

Asper Rifa’i menambahkan, pihak Perum Perhutani tidak akan mengelola kawasan

pengembangan

organisasi

pengelolaan

hutan di tingkat lapangan (KPH).Salah

tersebut kalau tidak punya peta dan data. satu keberadaan KPH dalam mendukung Permasalahan

muncul

karena

terhadap

Kabupaten di mana KPH tersebut berada

tanah-tanah tertentu bagian dari kawasan

(dalam

hal

ini

Kabupaten

Bangkalan)

hutan tersebut keluar surat pemberitahuan

adalah penguatan kelembagaan masyarakat.1

1 Kementerian Kehutanan, Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor, 2010, hlm. 64.


450

Gambar 1. Peta Wilayah Sengketa Tanah

Sumber: Data KPH Madura 2014 Uraian Gambar: • Wilayah sengketa tanah ada di kawasan hutan petak 50, 51, 53 dan petak 54, tempat masyarakat mencari nafkah; • Berdasarkan informasi mitra II (Perhutani): Petak-petak yang disengketakan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yang masuk wilayah administratif desa Patengteng (SK Menteri Kehutanan); • Masyarakat ada yang memiliki bukti pembayaran pajak (SPPT PBB) atas Persil (petakpetak) tersebut. Kegiatan tersebut seharusnya terintegrasi

dusun Bulak ingin segera ditemukan solusi

dalam reformasi bidang kehutanan yaitu

untuk mengatasi masalah konflik tersebut.

melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Akan

tetapi

kenyataan

di

Terjadinya penjarahan

masalah

hasil

hutan

konflik

maupun

yang

menjadi

lapangan program tersebut belum seluruhnya

wewenang pengelolaan Perum Perhutani

menyentuh masyarakat, khususnya pada

KPH Madura di desa Patengteng Kecamatan

masyarakat

tersebut

Modung Kabupaten Bangkalan menunjukkan

menunjukkan adanya gap antara kebijakan

akibat dari lemahnya Pemerintah dalam

dan pelaksanaan yang mana hal tersebut

menjalankan kewajiban dalam mengamankan

menimbulkan permasalahan yang cukup

asset hutan dan hasil hutan. Keadaan

serius berupa munculnya konflik-konflik dan

open

berbagai permasalahan yang menyertainya.

memanfaatkannya tanpa kontrol. Kebutuhan

Baik Perum Perhutani maupun masyarakat

akan pengamanan , sosialisasi dan penyuluhan

sekitar

hutan.Hal

accsess

,

memudahkan

siapapun


451

pada masyarakat sekitar hutan seharusnya

dalam reformasi bidang kehutanan yaitu

menjadi skala prioritas yang harus segera

melalui program Pengelolaan Hutan Bersama

ditangani.

Masyarakat. Beranjak pada permasalahan di

Atas dasar permasalahan tersebut di atas

atas maka kegiatan pengabdian ini bertujuan

maka perlu dilakukan penelitian intensif,

di samping menyelesaikan konflik yang

terperinci dan mendalam. Melalui kegiatan

terjadi:

pengabdian ini diharapkan dapat menjadi

1. Membentuk LMDH di desa Patengteng

penghubung Perhutani)

antara dalam

Pemerintah menjalankan

(Perum

Kecamatan

kegiatan

Bangkalan.

Modung

penguatan kelembagaan masyarakat dengan

2. Proposal PHBM.

masyarakat sekitar hutan desa Patengteng

3. Mendorong

sebagai

kelompok

sasaran.

Dengan

Kabupaten

masyarakat

untuk

mensertifikatkan lahannya.

berhasilnya upaya penguatan kelembagaan

Langkah awal untuk dapat melakukan

masyarakat diharapkan berdampak yang

kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan

lebih besar bagi pelaksanaan tugas Perum

penelitian ini adalah dengan melalui tehnik

Perhutani KPH Madura yaitu pengamanan

diskusi kelompok terfokus (Forum Group

dan perlindungan hutan serta sebagai institusi

Discussion/FGD)3 Tehnik ini dilakukan untuk:

penyelesai konflik di tingkat tapak/lapangan.

1. Menggali

pemahaman

masyarakat

Lokasi kegiatan pengabdian ini adalah

tentang status kawasan hutan yang

Dusun Bulek Desa Patengteng Kecamatan

diklaim oleh masyarakat, yang menjadi

Modung

wewenang

Kebupaten

Bangkalan,

tempat

terjadinya konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani KPH Madura.

Perum

Perhutani

KPH

Madura; 2. Melakukan

”sharing”

pentingnya

Disadari bahwa baik konflik maupun

status kemilikan kawasan hutan untuk

penjarahan oleh masyakat terhadap hutan

mencegah potensi konflik, keinginan

negara salah satunya berakar pada lambatnya

dan kendala masyarakat yang akan

pengembangan

mensertifikatkan tanahnya.

organisasi

pengelolaan

hutan di tingkat lapangan (KPH).Salah

3. Menjembatani

komunikasi

yang

satu keberadaan KPH dalam mendukung

”terputus” antara masyarakat sekitar

Kabupaten di mana KPH tersebut berada

hutan

(dalam

Modung Kabupaten Bangkalan dengan

hal

ini

Kabupaten

Bangkalan)

adalah penguatan kelembagaan masyarakat.2 Kegiatan tersebut seharusnya terintegrasi

desa

Patengteng

Kecamatan

pihak Perum Perhutani. Program pengabdian masyarakat dengan

2 Ibid. 3 Isa Wahyudi, Metodologi Perencanaan Partisipatif, YAPPIKA, Malang, 2006, hlm. 65.


452

kegiatan program ipteks bagi masyarakat

informasi mengenai suatu permasalahan

sekitar hutan ini dengan rencana sebagai

tertentu sangat spesifik melalui diskusi

berikut:

kelompok. Partisipasi masyarakat tercermin

1. Sosialisasi pada masyarakat tentang

dari

proses

status kawasan hutan yang menjadi

oleh

moderator

wewenang pengelolaan Perum Perhutani

yang

mengemukakan

KPH Madura;

kebutuhannya.4 Melalui FGD dan sosialisasi,

2. Mendorong dan membantu masyarakat

diskusi,

permasalahan

yang

dan

yang

difasilitasi

peserta

sendiri

permasalahan telah

dan

diidentifikasi

untuk mensertifikatkan Hak atas Tanah

dipertajam. Dilanjutkan dengan penentuan

miliknya sebagai upaya

target

mencegah

luaran,

perencanaan

pelaksanaan

potensi konflik dan meyadarkan bahwa

kegiatan, dan diakhiri dengan penyusunan

menjarah hasil hutan yang menjadi

proposal model kemitraan (PHBM). Diskusi

wewenang

untuk

Perum

Perhutani

PKH

pengelolaan

Madura adalah perbuatan kriminal. 3. Mendampingi

masyarakat

mempersiapkan

desa

Patengteng untuk membentuk LMDH

dan

ijin

sementara

pemanfaatan

kawasan

hutanyang diajukan ke Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura. Dalam kegiatan pengabdian ini akan

dalam rangka pengelolaan sumber daya

dipilih 10 (sepuluh) orang yang akan mewakili

hutan dengan sistem PHBM. 4. Mengurus ijin pemanfaatan sebagian

Mitra I (Masyarakat desa hutan) dan Mitra II

kawasan hutan yang menjadi wewenang

(Perum Perhutani) masing-masing 5 (lima)

Perum

orang yaitu:

agar

Perhutani masyarakat

KPH dapat

Madura, meningkat

•

Mewakili mitra I, masyarakat desa sekitar hutan (desa Patengteng):

kesejahteraannya. 5. Merumuskan proposal model kemitraan

Abd. Rahman (Kades), Moh. Amin

antara masyarakat sekitar hutan desa

(Sekdes), Ust. Dhofir (Waka BPD), Nisan

Patengteng

(Kadus Belet), Akh. Saifudin (tokoh

Kecamatan

Modung

masyarakat)

Kabupaten Bangkalan dengan Perum Perhutani KPH Madura; Peran/ partisipasi masyarakat nampak

•

Mewakili Mitra II, Perhutani:

Dudi Kurniadi (Kepala KPH Madura),

dalam FGD dan sosialisasi. FGD adalah

Adang Sukendar (Wk. Ka.KPH Madura),

suatu metode partisipatif dalam pengumpulan

Hartono, Moh. Djiman, Moch. Rifa`i (Asper).

4 Ibid.


453

Pembahasan

Sementara

A. Pemetaan

Konflik

dalam

Kerangka Pencarian Solusi yang Menguntungkan bagi Pihak-pihak yang Berkonflik Berdasarkan rekapitulasi konflik tenurial sampai bulan Juni 2015, KPH Madura Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mengidentifikasi ada beberapa jenis konflik yaitu: 1. Mengerjakan kawaan hutan tanpa ijin: terdapat 3 kasus pada 16 petak dengan luas 67, 22 Ha. 2. Menggunakan kawasan hutan tanpa ijin: terdapat 6 kasus pada 16 petak dengan luas 335,90 Ha. 3. Menduduki kawasan hutan tanpa ijin: terdapat 3 kasus pada 3 kasus dengan luas 58,45 Ha. 4. Melakukan

aktifitas

atau

kegiatan

penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan: terdapat 3 kasus pada 22 petak dengan luas 141,77 Ha. 5. Klaim kepemilikan lahan kawasan hutan: terdapat 1 kasus pada 1 petak denga luas 29,40 Ha. 6. Pensertifikatan lahan kawasan hutan oleh pihak lain: terdapat 1 kasus pada 1 petak dengan luas 10,00 Ha. 7. Masalah yang timbul akibat proses pinjam pakai kawasan hutan yang belum /tidak teselesaikan. 8. Permasalahan batas kawasan dengan pihak lain.

berdasarkan

fakta

yang

didapatkan di lapangan ternyata di masyarakat yaitu desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terbentuk 3 (tiga) kelompok masyarakat: 1. Beberapa

orang

dipidana

sebagai

”penjarah” berdasarkan Putusan PN Bangkalan Nomor 229/Pid.Sus/214/PN. Bangkalan dan satu kasus yang masih proses kasasi yang diajukan oleh PU. Berdasarkan pengamatan di persidangan terungkap bahwa beberapa orang yang melakukan penjarahan karena memiliki persepsi bahwa kayu-kayu yang mereka ambil berada dalam kawasan milik mereka. Mereka sejak berpuluh-puluh tahun sudah menggantungkan hidup mereka di sana. 2. Warga masyarakat yang menginginkan kejelasan status tanah mereka, karena mereka merasa tanah mereka adalah warisan nenek moyang yang dengan demikian bukan menjadi wewenang pengelolaan Madura.

Perum Perhutani KPH

Namun

demikian

mereka

menerima apabila tanah yang menjadi sumber konflik adalah tanah yang termasuk kawasan hutan yang menjadi wewenang Perhutani. 3. Ada “Tokoh” yang terkesan menjadi provokator masyarakat, bahwa tanah mereka bukan termasuk lahan Perhutani dan si “tokoh” ini berada di luar kawasan hutan

tetapi

berhak

atas

kawasan

tersebut karena warisan. Bukti-bukti


454

kepemilikan atas beberapa tanah warga

rapat dan pemeriksaan setempat untuk

tersebut diserahkan pada si “Tokoh”

menetapkan batas-batas yang tetap dari

tersebut dijanjikan untuk disertifikatkan.

areal hutan yang akan ditetapkan sebagai

Berdasarkan informasi dari perangkat

kawasan hutan. Dalam Berita Acara Tata

kecamatan Modung, ada indikasi bahwa

Batas tersebut tercantum Edy Hoesono selaku

bukti-bukti atas tanah mereka, walaupun

Camat Kepala Wilayah Kecamatan Modung

bukan Sertifikat yang berkekuatan hukum,

sebagai anggota.

sudah ada di tangan si “Tokoh” yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Apabila dilihat dari perspektif antropologi, menurut

Nurjaya,

bahwa

konflik

yang

terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:5 1. Konflik kepentingan (conflict of interest); 2. Konflik antar nilai (conflict of values); 3. Konflik norma dengan norma (conflict of norms). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 26/Kpts-II/1987 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Lombag Daya, Gunung Patengteng Srabi, Gunung Mangaan Sanjangan, Gunung Serengan, Gunung Labuhan, Gunung Lajing, Gunung Kemayoran dan Gunung Sragi di Kabupaten Bangkalan , Seluas

3.137,75 HA sebagai

Kawasan Hutan. Di dalamnya terdapat lampiran tentang Berita Acara Tata Batas

Berdasarkan

gambaran

tersebut

di

atas seharusnya saat penentuan tata batas tersebut adalah kesempatan untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi. Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat memiliki hak historis atas kawasn hutan tersebut. Pada tahun 1873 Jawatan Kehutanan membentuk organisasi teritorial kehutanan berdasarkan Staatsblad N0. 215-1873 mk kawasan hutan Jawa dibagi menjadi 13 Daerah Hutan. Untuk kepentingan pekerjaan bagian perencaan hutan unit-unit perencanaan yang disebut Bagian Hutan ditentukan luas masing-masing 4000-5000 hektar6 Sudah barang tentu pembagian tersebut “bernuansa” penjajah

tanpa

memperdulikan

hak-hak

masyarakat sekitar hutan. Dengan hilangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penetuan

tata batas tersebut mau

tidak mau secara yuridis masyarakat telah hilang hak mereka atas kawasan hutan

Hutan disebutkan bahwa berdasarkan Surat

tersebut. Sebagai konsekuensi apabila

Keputusan Gubernur Jawa Timur tgl. 15 April

memanfaatkan hasil hutan tanpa ijin

1979 Nomor 31/1979, nama –nama yang

adalah kejahatan sebagaimana diatur

disebutkan dalam Lampiran i sebagai anggota

dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun

Panitia Tata

Batas

telah

mengadakan

1999 tentang Kehutanan.

5 Dikutip dari Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 170. 6 I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM Pers, Malang, 2000, hlm. 120.


455

Apabila

dicermati

Undang-undang

negara-negara merdeka di Amerika Latin

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

berdasarkan kebijakan tentang kayu dan alam

dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat

liar. Untuk Indonesia fakta tersebut diungkap

ketentuan dalam Pasal 83 ayat (3) bahwa apabila

oleh Peluso.7

masyarakat sekitar hutan memanfaatkan kayu

Mencermati konflik-konflik yang terjadi

yang diduga hasil pembalakan liar pelaku

dapat dikaji dengan beberapa pembahasan

di pidana dengan pidana penjara paling

tentang tatanan tenurial adat yang meliputi

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua)

hakikat sistem adat (berbagi, tumpang tindih,

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

melekat), kemajemukan hukum, pengesahan

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

hak ulayat dan kewenangan adat). Dengan

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

karakter tatanan tenurial yang demikian ini

juta rupiah). Apabila dibandingkan dengan

maka beberapa peneliti berpandangan bahwa

ketentau yang diatur dalam Undang-undang

sistem tersebut membuatnya kokoh dan

Nomor 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan) jelas

fleksibel dan yang sudah barang tentu menjadi

lebih ringan yaitu dengan ancaman pidana

kuat dan bertahan menghadapi serta melawan

paling pendek 1 (satu) tahun dan paling lama 5

perbedaan pandangan dominan berkaitan

(tahun). Di samping itu dalam UU Kehutanan

dengan tenurial lahan.8 Pada satu sisi yang lain

tidak membedakan siapa pelakunya.

tingkat fleksibilitas dalam sistem adat juga

Berdasarkan rumusan demikian itu maka

perlu dipertanyakan, mengingat bahwa tidak

nampak secara implisit sesungguhnya ada

semua orang memenangkan perundingan,

“pengakuan” bahwa masyarakat sekitar hutan

karena bisa jadi kelompok yang lebih kuat

seharusnya memiliki hak atas pemanfaatan

melanggar hak atas kelompok yang lebih

hasil hutan. Oleh karenanya konflik yang

lemah.9

terjadi di beberapa tempat khususnya di desa

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan

Modung Kecamatan Modung Kabupaten

yang mana terdapat 3 (tiga) kelompok

Bangkalan harus dapat dicapai resolusi

membenarkan

konflik.

penelitian yang menyatakan bahwa proses

Beberapa

Peneliti

menemukan

fakta

adanya

beberapa

hasil

untuk mencapai pengesahan atas kepemilkan

bahwa hak ulayat atas hutan ditiadakan dan

lahan

dapat

meningkatkan

praktik adat dianggap sebagai kejahatan oleh

memancing

pemerintah kolonial di Asia dan Afrika serta

menguranginya. Dengan kata lain apabila

sengketa

dan

persaingan, bukannya

7 Nancy Lee Peluso, Forest-Based Cultures of Resistance, University of California Press, Berkeley, CA, AS., 1992, hlm. 12-24. 8 Sara Berry, No-Condition is Permanent – The Social Dynamics of Agrarian Change in Sub-Saharan Africa, Madison, University of Wisconsin Press, WI, AS, 1993, hlm. 34. 9 Peter Berger, Peter. L and Thomas Luckman, The Social Construction of Reality A Treatise in The Sociology of Knowledge, Penguin Books Lmt, Harmonsworth, Middlesex, England, 1996, hlm. 204.


456

klaim didasarkan pada sistem adat maka

menurut cara dan pengertian mereka.12

masyarakat berusaha membuktikan haknya

Jadi memiliki makna subyektif. Sedangkan

melalui para leluhur mereka yang bergantung

persepsi dalam pengertian sosial mengacu pada

pada apa yang dianggap dapat meningkatkan

teori konstruksi sosial yang dikembangkan

legitimasi pengakuan.10

oleh Peter L Berger dan Thommas Luckman13

Melihat

adanya

konflik

tersebut

di

(1991). Teori tersebut memandang manusia

atas kiranya relevan apabila dilakukan

pada dasarnya mempunyai 2 (dua) realitas

analisis. Tujuan utamanya adalah agar bisa

ganda yaitu realitas obyektif dan realitas

dikembangkan analisis yang nantinya akan

subyektif. Dengan demikian seseorang dalam

mendukung program penanganan konflik, baik

menjalin interaksi dengan orang lain dilandasi

pengelolaan maupun resolusi konflik. Untuk

oleh 2 (dua) realitas tersebut.

dapat melakukan analisis terhadap konflik

Unsur kedua dari konflik adalah aspirasi.

yang terjadi maka sudah barang tentu harus

Aspirasi diartikan sebagai keinginan yang

dipahami apa pengertian yang sesungguhnya

kuat sehingga dalam mencapainya harus

dari dari konflik serta unsur-unsur konflik.

diperjuangkan. Harus diperjuangkan dalam

Webster menyatakan bahwa “konflik berarti

persepsi

kepentingan

mengenai

(perceived

perbedaan

mencapai aspirasi tersebut karena aspirasi itu sendiri mengisyaratkan adanya kepentingan

of

dan kebutuhan. Setiap individu, kelompok

interest), atau suatu kepercayaan bahwa

sosial, organisasi swasta maupun negara

aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak

mempunyai angka kepentingan yang berbeda

didapat dicapai secara simultan” .11 Sedangkan

dalam

unsur dari konflik adalah persepsi, aspirasi dan

Hubungan antara kepentingan dan kebutuhan

pihak-pihak yang terkibat di dalam konflik itu

diibaratkan seperti hubungan lapisan atom.

sendiri. Oxford Advance Leaner`s Dictionary

Kepentingan merupakan inti yang tidak dapat

(1989) membagi persepsi ke dalam 3 (tiga)

dikompromikan sedangkan kebutuhan bisa

arti yaitu kemampuan untuk melihat atau

menemukan berbagai variasi atau pilihan dan

memahami sesuatu, kualitas pemahaman dan

bersifat bisa dinegosiasikan.

divergence

tingakatannya

masing-masing.

yang ketiga suatu cara memahami sesuatu.

Unsur ketiga dari konflik adalah aktor, aktor

Dengan demikian persepsi secara umum

ini merupakan inti yang akan menciptakan

dapat diartikan sebagai bagaimana seseorang

bentuk-bentuk konflik dan dinamikannya.

atau sekelompok orang memahami sesuatu

Aktor dalam konflik ini dapat dibedakan

10 Sara Berry, Op.cit., hlm. 41. 11 Novri Susan dan Ucu Martanto, Resolusi Konflik, dalam Bahan Diklat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dalam Tata Pemerintahan Desa yang Baik, CSWS-Unair, 2015, hlm. 113. 12 Ibid. 13 Peter. L. Berger and Thomas Luckman, Op.cit. , hlm. 204.


457

yaitu aktor dengan kepentingan diri dan

tindakan penanganan konflik secara tepat.

kelompoknya dan aktor dengan kepentingan

Sebaliknya, kegagalan pada langkah ini, akan

membantu menyelesaikan konflik. Dalam

berakibat pada kegagalan langkah selanjutnya.

konflik yang terjadi antara masyarakat sekitar

Pemahaman yang keliru terhadap suatu

hutan dengan Perum Perhutani sebagai pihak

konflik, akan berakibat pada penyusunan

yang mewakili negara maka perlu ditempuh

strategi dan pengambilan tindakan dalam

resolusi konflik yang Fisher menyebut sebagai

penaganan konflik yang kurang atau bahkan

Interactive

(ICR).

tidak tepat sasaran. Akibatnya bisa fatal,

menekankan pendekatan psikologi-

bukannya konflik itu tertangani tetapi justru

ICR

Conflict

Resolustion

sosial yang memiliki tujuan utama adalah

malah makin membesar.

pemahaman yang mendalam, pengakuan dan

Untuk dapat menyelesaikan konflik sudah

saling menghormati, solusi dapat diterima

barang tentu harus dilakukan analisa konflik.

bersama-sama dan berkelanjutan.14

Menurut Simon Fisher yang dikutip oleh

Konflik

merupakan

fenomena

sosial

Tolkhah, analisis konflik memiliki manfaat

yang kompleks, maka setiap usaha untuk

adalah sebagai berikut: 15

menanganinya

langkah-

1. Untuk memahami situasi konflik secara

langkah persiapan yang terencana secara

lebih baik. Dengan menghadirkan hal-hal

baik

ini,

yang terkait dengan konflik, seperti para

setiap orang yang bekerja dan aktif dalam

pihak yang terlibat dalam konflik (baik

penaganan konflik haruslah berusaha untuk

pihak utama maupun pihak di lingkar

memperoleh pemahaman yang lebih baik

berikutnya (termasuk pihak ketiga yang

mengenai dinamika, hubungan dan issu-

berusaha menangani konflik), bagaimana

issu terkait dengan situasi (konflik) yang

relasi antara para pihak tersebut, apa

bisa membantu mereka untuk merencanakan

yang menjadi issu yang dikonflikkan,

strategi dan melakukan tindakan yang lebih

mana atau siapa dari para pihak itu

baik. Langkah ini merupakan langkah penting

yang memiliki potensi lebih besar untuk

dan strategis yang berada pada urutan pertama

menyelesaikan konflik dan sebagainya.

dan

membutuhkan

cermat.

Dalam

konteks

dalam proses penanganan konflik . Artinya

2. Untuk

melihat

dengan

lebih

jelas

bahwa keberhasilan pada langkah ini akan

hubungan antara para pihak yang terlibat

merupakan langkah strategis untuk mencapai

atau terkait, baik langsung maupun tidak

kesuksesan pada langkah selanjutnya, yakni

langsung dalam konflik, bahkan di mana

penyusunan

posisi kita (pihak ketiga) yang berusaha

strategi

dan

pelaksanakan

14 Roland J. Fiser, Interactive Conflict Resolution, Syracuse University Press, Syracuse, New York, 1999, hlm. 241. 15 Tolkhah, Pemetaan Konflik (Conflict Mapping), http://wmc-iainws.com/artikel/15-pemetaan-konflikconflict-mapping, diakses 26 Agustus 2015 pukul 09.40 WIB.


458

untuk melakukan mediasi berada, dll.

keadaan hubungan antar para pihak yang

Karena keadaan dan sifat hubungan

terlibat dalam konflik, secara otomatis

antara para pihak yang terlibat dalam

akan mempermudah pemetakan para

konflik itu beragam, maka pembacaan

pihak dalam kelompok-kelompok atau

terhadap hubungan tersebut akan mudah

kategori-kategori

ditangkap dan diingat.

mana sekutu dan mana lawan dari para

3. Untuk mengklarifikasi dimana kekuatan

tertentu,

misalnya

pihak yang terlibat dalam konflik.

(utama) itu terletak. Maksudnya, dengan

6. Untuk

terpetakannya para pihak dan hubungan

untuk

antara mereka dalam peta konflik,

tindakan. Kapan waktu untuk melakukan

maka secara mudah pula diketahui

intervensi dan darimana intervensi itu

kekuatan

di

dilakukan juga akan dapat diketahui

positif

dengan lebih simple melaui peta konflik

dalam

masing-masing

mempengaruhi

pihak

(baik

maupun negatif) terhadap keadaan dan perkembangan konflik. 4. Untuk mengecek sendiri keseimbangan

mengidentifikasi intervensi

atau

pembukaan pengambilan

ini. 7. Untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan.

Segala

hal

yang

telah

aktifitas atau kontak seseorang. Melalui

dilakukan oleh pihak yang menangani

peta konflik yang menghadirkan juga

konflik

bagaimana hubungan antara para pihak

ditanganinya juga akan terpantau lewat

yang terlibat dalam konflik, maka

simbol yang diberikan dalam peta konflik.

frekuensi dan intensitas komunikasi dan

Dengan demikian evaluasinya juga dapat

aktivitas antar para pihak (termasuk pihak

dilakukan dengan tepat.

menyangkut

konflik

yang

ketiga yang menangani konflik) dapat

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi,

dipantau. Hal ini akan membantu juga bagi

dapat merujuk pada panduan pemetaan

pihak ketiga untuk menemukan celah dan

konflik yang dirumuskan oleh Miall, yaitu

jalur yang dapat dilalui dan digunakan

untuk melihat pihak-pihak yang bertikai dan

secara tepat untuk memaksimalkan usaha

persoalannya:16

pengambilan tindakan dalam penangan

1. Siapa yang menjadi inti pihak bertikai?

konflik dari sudut lalu lintas hubungan

Dalam kasus konflik di desa Patengteng

antar para pihak yang berkonflik tersebut.

ini yang menjadi inti ada 4 (empat) kelompok:

5. Untuk melihat dimana sekutu atau

a. Klaim kepemilikan lahan kawasan hutan

aliansi atau sekutu potensial berada.

oleh beberapa warga yang hidup di

Tergambarkannya bagaimana sifat dan

sekitar hutan yang berdekatan dengan

16 Miall dkk, Resolusi Damai Konflik Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Menyelesaikan Konflik Bersumber Politik,Sosial, Agama dan Sara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 66.

459


kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani;

3. Apa hubungan pihak-pihak yang bertikai? Hubungan pihak-pihak sudah barang tentu

b. Persorangan yang mengambil hasil hutan

ada ketidaksimetrisan secara kualitatif. Perum

tanpa ijin, yang didasari pemahaman

Perhutani sebagai pihak yang mewakili

bahwa lahan yang “dijarah” adalah

negara dalam pengelolaan sumberdaya di

warisan nenek moyang;

tingkat tapak/lapang. Negara sebagai penentu

c. Pihak perseorangan yang memanfaatkan

kebijakan pengelolaan di bidang sumber daya

kondisi ketidakpastian (menurut persepsi

hutan.

yang bersangkutan);

4. Apa persepsi penyebab konflik?

d. Perum Perhutani KPH Madura yang

Klaim kepemilikan lahan sebagai persepsi

mewakili negara dalam pengelolaan

penyebab konflik. Sedangkan sifat konflik

sumber daya hutan.

adalah vertikal.

e. Kepala Desa sebagai aktor konstruktif, yaitu pihak yang seyogyanya

mampu

melakukan mediasi (penengah) konflik dan pengambil kebijakan tegas. konflik

yang bertikai? Konflik dalam tahap eskalasi. Kegiatan apapun baik yang dilakukan oleh Perum

2. Apa persoalan konflik? Persoalan

5. Apakah perilaku akhir-akhir ini pihak

Perhutani maupun Tim Pengusul kegiatan adalah

adanya

pengabdian, pada awalnya selalu dihadapi

persepsi dari masyarakat sekitar hutan di

dengan sikap curiga dan resistent.

desa Patengteng yang mengklaim bahwa

6. Siapa

lahan yang dikelola Perhutani adalah lahan

pemimpin

pihak-pihak

yang

bertikai?

mereka. Posisi masyarakat berjuang demi

Pada tingkat elit dan individual, apa

kepentingan mereka sendiri sementara Perum

tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan dan

Perhutani mewakili negara sebagai pihak

kelemahan relatif mereka?

kedua. Aspirasi yaitu keinginan kuat yang

Pada tingkat individual. Dalam hal ini

harus sama-sama diperjuangkan baik oleh

adalah seseorang yang sudah pernah menjalani

Masyarakat dan Perhutani yaitu tentang klaim

pidana karena menjual beberapa kubik kayu

kepemilikan lahan, tidak bisa dipisahkan

di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh

antara kepentingan dan kebutuhan. Artinya

Perum Perhutani. Di sisi lain ada si “Tokoh”

apabila kepentingan mereka tentang status

yang memprovokator masyarakat sekitar

kepemilikan tanah diakui maka kebutuhan

hutan bahwa mereka berhak atas kawasan

akan legalitas tidak dapat dinegosiasikan,

hutan tersebut. Kelemahan dari masyarakat

artinya menjadi suatu keharusan adanya

mereka hanya memiliki hak kepemilikan

pengakuan yang sah.

adat yang diindikasikan sudah diserahkan


pada si “Tokoh” untuk dibantu melakukan

B.

460

Alasan Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa

pensertifikatan lahan mereka. Pada tingkat elit, secara individual tidak ada, secara kelembagaan Perum Perhutani

Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

yang diwakili oleh Kepala KPH Madura

Berdasarkan pemetaan konflik di atas

bertujuan dan memiliki kepentingan untuk

maka Kepala Desa Patengteng seharus

“menyelamatkan” tanah negara. Kebijakan

mampu membawa para aktor ke dalam proses

yang akan ditempuh adalah melaksanakan

tata kelembagaan penyelesaian konflik tanpa

program PHBM yang diusulkan oleh Tim

kekerasan baik melalui prosedur hukum

dan pembentukan LMDH. Kelemahan Perum

(judisial) atau non-judicial. Prosedur hukum

Perhutani KPH Madura, dalam skala nasional,

harus ditempuh dalam hal menetapkan status

luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi

maupun batas kawasan yang jelas mana yang

penyebab lemahnya pemerintah menjalankan

merupakan milik warga maupun kawasan

kewajiban dalam mengamankan asset hutan

hutan milik negara. Sedangkan prosedur

alam maupun hasil rehabilitasi.

non-judicial juga dapat ditempuh melalui

Ada beberapa konsep tata pengelolaan dan resolusi konflik yaitu:

pembentukan Lembaga Desa Hutan (LMDH) di desa Patengteng.

• Tata Keamanan yaitu proses memelihara/

Realitas di atas menunjukkan bahwa

menciptakan keamanan oleh aparatur

untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan,

negara dan masyarakat. Negara berwenang

baik mempertahankan hutan alam yang

menggunakan kekerasan positif berbasis

tersisa maupun membangun hutan tanaman

peraturan dan aspirasi publik.

baru dan diharapkan berhasil, diperlukan

• Tata Resolusi konflik yang mana dalam proses

ini

melibatkan

aktor-aktor

prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

berkonflik ke dalam tata kelembagaan

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan

penyelesaian konflik tanpa kekerasan baik

yang telah terjadi dan menghindari

melalui prosedur hukum (judisial) atau

terjadinya masalah baru di masa depan

non-judicial yang dikenal dengan sebutan

serta meningkatkan kapasitas pengelolaan

resolusi konflik alternatif.

hutan konservasi dan hutan lindung.

17

17 Novri Susan, Op.cit., hlm. 114.

461


2. Mempermudah akses bagi penerima

2. Menampung, mengelola dan menyalurkan

manfaat atau dapat menekan terjadinya

aspirasi warga desa hutan;

ekonomi biaya tinggi serta terdapat

3. Mitra yang kerja atau usaha yang aktif

landasan kuat untuk mengalokasikan

dan kritis bagi Perum Perhutani KPH

manfaat hutan secara adil.

Madura dalam rangka pola kemitraan

3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan

pengelola hutan. 4. Pelopor

dalam

meningkatkan

mutu

lokal terutama yang mendapat akses

sumber daya manusia dan hutan pada

pemanfaatan

hutan,

umumnya dan anggota pada khususnya

peningkatan efisiensi ekonomi maupun

dalam rangka pola kemitraan pengelola

pengembangan nilai tambah hasil hutan.

hutan.

Pembentukan

sumberdaya

LMDH

yang

akan

LMDH

dibentuk

untuk

melakukan

dilaksanakan dilatarbelakangi oleh sebuah

pengelolaan hutan dalam sistem Pengelolaan

tuntutan realitas bahwa Desa Patengteng

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

merupakan salah satu desa di Kecamatan

(PHBM) yang mencakup aspek: a) penguatan

Modung yang secara geografis merupakan

dan pengembangan lembaga, b) perencanaan

desa pemangku hutan. Sementara dilihat dari

partisipatif petak hutan pangkuan desa,

aspek sosial, budaya dan ekonomi, mayoritas

c)

masyarakat setempat mempunyai aktivitas

sumberdaya hutan, dan d) monitoring dan

ekonomi

evaluasi.

dengan

menggantungkan

pada

pemanfaatan hasil hutan yang berdekatan dengan kawasan hutan pangkuan

KPH

menjadi wilayah

Madura

Barat.

kriteria

dan

indikator

keberlanjutan

SK Direksi Perhutani No. 682/KPTS/ Dir/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang

Sudah

Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan

barang tentu aktivitas ekonomi tersebut

Bersama Masyarakat merupakan dasar hukum

memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap

program Pengelolaan Sumberdaya Hutan

kelangsungan kelestarian hutan itu sendiri.

Bersama Masyarakat (PHBM) dan dilandasi

Hal itu terbukti dengan tingginya tingkat

oleh prinsip berbagi peran dan tanggung jawab

pencurian kayu hutan oleh oknum warga.

serta hak dengan Masyarakat Desa Hutan

Pembentukan LMDH ini sebagai komponen

(MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan

penting dalam pelaksanaan program PHBM.

(Stakeholders) secara proporsional dalam

LMDH desa Patengteng sebagai forum

pengelolaan sumber daya hutan. Melalui

komunikasi masyarakat maka diharapkan

program PHBM Perhutani sebagai institusi

memiliki fungsi antara lain:

di tingkat tapak melalukan pengembagan

1. Pengayom dan pelindung masyarakat

perlindungan social, kegiatan peningkatan

desa hutan Patengteng;.

kegiatan usaha kolaboratif dengan LMDH,


462

penyaluran dana CSR, pembangna jaringa

Pemangkuan Hutan (KBKPH), Kepala Resort

kerjasam antara individu, kelompok swadaya

Pemangkuan Hutan (KRPH), dan terutama

masyarakat, lembaga pemerintahan, BUMD/

pada level Tenaga Pendamping Masyarakat

Swasta.18

(TPM) atau Fasilitator PHBM.

Pengelolaan sumber daya hutan oleh LMDH melalui program PHBM maka langkah awal yang harus ditempuh adalah

Simpulan Berdasarkan

hasil

analisis

terhadap

pendampingan masyarakat. Pendampingan

berbagai kegiatan tersebut di atas maka dapat

adalah

disimpulkan bahwa:

penyadaran

akan

hak

dan

kewajibannya, jika masyarakat mulai sadar

Konflik yang terjadi di desa Patengteng

dan tergerak untuk berupaya bersama-sama,

Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

maka mereka membutuhkan pendampingan,

berlarut-larut

sekaligus fasilitasi untuk mengetahui potensi

penyelesaian. Pada saat artikel ini dibuat

dan kendala yang ada pada mereka dan

masih ada kesan ketidakpercayaan masyarakat

lingkungan sekitarnya. Upaya pendampingan

terhadap keberadaan tim pengusul. Sikap

dan fasilitasi pemahaman potensi dan kendala

masyarakat maupun perangkat desa terpecah

(analisa

hambatan

antara yang percaya dan resistant. Apa yang

dan tantangan) harus mampu membawa

terjadi di desa Patengteng Kecamatan Modung

masyarakat yang didampingi tetap selalu

Kabupaten Bangkalan hanyalah 1 (satu) dari

termotivasi dan tetap konsisten.

sekian banyak konflik yang terjadi di Madura.

peluang,

ancaman,

tanpa

ada

kejelasan

dan

akan

Perangkat desa belum mampu membawa

pendampingan

pihak-pihak yang berkonflik ke dalam tata

MDH/LMDH yang merupakan totalitas kerja

kelembagaan penyelesaian konflik tanpa

baik dari tataran Manajemen KPH yaitu

kekerasan. Padahal kepala desa atau peragkat

Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan

desa yang lain dengan kewenangannya

Hutan (KKPH), Kepala Sub Seksi (KSS)

diharapkan mampu untuk menjadi negosiator

PHBM,

bagi warganya.

Keberhasilan kegiatan PHBM ditentukan

oleh

aktivitas

Asper/Kepala

Bagian

Kesatuan

18 Mubarak, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarajat (Perspektif Komunikasi Sosial)”, http://pusdikbangsdmperhutani.com/berita.detail.php?id=175, diakses 10 September 2015 pukul 15.15 WIB.


463

DAFTAR RUJUKAN Buku

I Nyoman Nurjaya, 2000, Pengelolaan

Berry,

Sara,

No-Condition

1993,

is

Sumber Daya Alam dalam Perspektif

Permanent – The Social Dynamics

Antropologi

of Agrarian Change in Sub-Saharan

Malang.

Africa, University of Wisconsin Press,

Hukum,

UM

Pers,

Peters, P., 2004, Inequality an Social Cobflict Over Land in Africa, Journal

WI Madison. Berger, Peter. L and Thomas Luckman,

of Agrarian Change 4: 269-314.

1991, The Socila Construction of

Peluso, Nancy Lee, 1992, Forest-Based

Reality A Treatise in The Sociology

Cultures of Resistance, University of

of Knowledge, Penguin Books Lmt,

California Press, Berkeley, CA, AS.

Harmonsworth, Middlesex, England. Bambang Eko Supriyadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan

dalam

Pengelolaan

Wahyudi, Isa, 2006, Metodologi Perencanaan Partisipatif, YAPPIKA, Malang. Kementerian

Kehutanan,

Forestry

Social

2010,

Menuju

Restorasi

Hutan Negara, RajaGrafindo Persada,

Pembangunan

Jakarta.

Berkelanjutan, Pusat Penelitian dan

CSWS-

Unair,

2015,

Bahan

Diklat

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepaa Desa dalam Tata Pemerintahan Desa yang Baik. Data Perum Perhutani KPH Madura, 2012, Wujudkan PHBM dan Optimalisasi Asset dengan Kebersamaan. Fisher, Roland J., 2001, Interactive Conflict Resolution, Syracuse University Press, Syracuse, New York. Miall dkk, 2002, Resolusi Damai Konflik Menyelesaikan, Mengelola

Mencegah,

dan

Menyelesaikan

Konflik Bersumber Politik,Sosial, Agama

dan

Persada, Jakarta.

Sara,

RajaGrafindo

Kehutanan

Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor.

Naskah Internet Perum Perhutani, Program Pengelolaan Hutan

Bersama

Masyarakat

(PHBM), http://bumn.go.id/perhutani/ halaman/159 tgl. 28 Juni 2015. Mubarak,

“Pemberdayaan

Desa

Hutan

Hutan (Perspektif

dalam

Bersama

Masyarakat Pengelolaan Masyarajat

Komunikasi

Sosial)”,

http://pusdikbangsdmperhutani.com/ berita.detail.php?id=175. Tolkhah,

Pemetaan

Mapping),

Konflik

(Conflict

http://wmc-iainws.com/

artikel/15-pemetaan-konflik-conflictmapping.

Wartiningsih Nunuk Nuswardani

Recommend Documents