JURNAL YUSTITIA
H U B U N G A N H U K U M PARA PIHAK D A L A M G A R A N S I B A N K Oleh: H.M. Syahri Tohir, SH., MH Dosen Tetap Yayasan Wiralodra Indramayu
Abstraksi The term 'Bank Guarantee' comes from two words, they are "Guarantee" and "Bank". The word 'Guarantee' comes from Dutch "Garantie" which means the Guarantees, while the word 'Bank' as defined in the General Provisions Article 1 paragraph 1 of Law No. 10 of1998 concerning Banking. So, the word 'Bank Guarantee' is "a guarantee of a payment provided by the bank with the amount is as much as it is said in 'guarantee' and it will be issued in the future if the party cannot or fail to meet its obligations to other parties in accordance with the agreement"
A.
Pendahuluan
Dalam pembangunan suatu negara diperlukan adanya skill, teknologi, dan modal. Bicara mengenai modal maka tidak lepas dari peran lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Mengenai perbankan di Indonesia diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atau penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal; 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan pengeruan bank yaitu :
"Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat". Definisi perbankan dalam UU no. 10 Tahun 1998 berbeda dengan definisi di dalam UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang menyebutkan pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas peredaran uang. Sedangkan . menurut UU No. 10 Tahun 1998 tugas 93
JURNAL YUSTITIA
bank tidak hanya menyimpan dan menyalurkan uang tetapi juga mengandung misi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi tidak hanya mencari untung (Profit Motive), akan tetapi nasib rakyat juga harus diperhatikan. Pasal 5 UU No. 10 tahun 1998 membedakan bank dalam 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Umum menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 10/1998 ialah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 10/1998 ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito beij angka, tabungan dan bentuk lain yang disamakan dengan itu. Jasa yang diberikan oleh Bank Umum meliputi menghimpun dan menyalurkan kembali dana masyarakat, sedangkan dalam bentuk simpanan ialah Tabungan, Deposito Berjangka dan Giro. Dalam bentuk surat berharga yaitu Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, Wesel, Saham, Obligasi, Sekuritas Kredit dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Pemberian jasa dalam bentuk lain ialah Penitipan, Wali Amanat, Jasa Import dan Garansi Bank. Garansi Bank berasal dari 2 (dua) kata yaitu "Garansi" dan "Bank". Kata Garansi berasal dari Bahasa Belanda "Garantie" yang artinya Jaminan, sedangkan Bank artinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Umum
94
Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 ten tang Perbankan. Jadi pengertian Garansi Bank adalah "Suatu jaminan pembayaran yang diberikan bank sebesar jumlah pokok garansi yang dikeluarkan apabila pihak yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak atau gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan". 1 Pengertian Garansi Bank menurut pendapat Muhammad Djumhana ialah: "Jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menyatakan pengakuan secara tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan untuk memenuhi kewajiban si terjamin dalam jangka waktu dan syaratsyarat tertentu, apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan". 2
Tujuan dan Manfaat dari Garansi Bank Garansi Bank diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melaksanakan suatu tugas pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih. Sedangkan manfaat dari Makalah Seminar "Produk Perbankan", Unsoed, Purwokerto, 1999. 2
Jasa
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1989. him 208.
JURNAL YUSTITIA
Garansi Bank bagi nasabah atau terjamin ialah : 1. Memperlancar penjualan barangbarang perdagangan (dalam hal perdagangan yang berskala besar) karena bank menjamin penjualannya. 2. Dengan adanya Garansi Bank dapat menjamin kelancaran pembayaran barang-barang yang pembeliannya secara angsuran. 3. Garansi Bank dapat dimanfaatkan sebagai pengganti kognosement. 3agi importir Garansi Bank bermanfaat yaitu dalam hal adanya penangguhan pembayaran bea masuk. 5. Untuk seorang kontraktor Garansi Bank bermanfaat yaitu dapat memperoleh uang muka sebelum melaksanakan pekerjaan. Manfaat Garansi Bank bagi bank atau penjamin yaitu sebagai sumber pendapatan berupa provisi, bunga dan denda tunggakan sekiranya terjadi realisasi Garansi Bank karena terjamin wanprestasi atau melanggar janji. Sedangkan manfaat Garansi Bank bagi pemegang garansi bank ialah ketenangan dalam arti bahwa si teijamin akan mampu melaksanakan prestasinya dan seandainya terjamin gagal memenuhi prestasinya, maka pemegang garansi bank akan memperoleh prestasi (ganti kerugian) dari bank yang menggantikan kedudukan terjamin. Disisi lain masyarakat juga memperoleh manfaat dari transaksi Garansi Bank, yakni
berupa peningkatan kelancaran arus barang, kelancaran pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3 Jenis-jenis Garansi Bank 1. Dari segi tujuan : a. Garansi Bank untuk penyerahan barang-barang. b. Garansi Bank untuk mendapatkan KPP (Keterangan Pemasukan Pabean) atas barangbarang yang L/C nya telah dibayar penuh oleh importir. c. Garansi Bank untuk keperluan membayar uang muka (advance payment bond). 2. Dari segi mata uang : a. Dalam bentuk mata uang asing, karena adanya transaksi dalam bentuk mata uang asing. b. Dalam bentuk mata uang rupiah, karena adanya transaksi dalam bentuk mata uang rupiah. Biaya yang timbul dalam memperoleh Garansi Bank : 1. Provisi, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa atas penerbitan Garansi Bank, besamya provisi ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah garansi bank. 2. Biaya administrasi adalah biaya yang lazim dipungut berhubung untuk 3
Kenneth Toft, Teknik Manajemen Bank yang Praktis, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, him 7
95
JURNAL YUSTITIA
melaksanakan sesuatu perlu diselenggarakan administrasi. 3. Bea Materai yang dikenakan sebesar Rp. 6000,- yang dilekatkan pada Surat Perjanjian Penerbitan Garansi Bank yang ditandatangani oleh pihak penjamin dan terjamin. Dari penjelasan diatas, Bagaimana hubungan hukum antara Pihak Bank dengan Si Terjamin dan dengan Penerima Garansi Bank dalam Perjanjian Penerbitan Garansi Bank? B.
Pembahasan
Sebelum terjamin mengadakan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank, maka diperlukan penilaian terhadap terjamin mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah calon teijamin dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank seperti : a. Calon terjamin tidak masuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). b. Bonafiditas pihak terjamin terutama penilaian kemampuan untuk membayar kembali kepada bank dalam hal Garansi Bank direalisasi. c. Mengenai counter guarantee yang diberikan oleh calon terjamin apakah sudah sesuai dengan nilai yang ada dalam Garansi Bank.
96
2. Bentuk hukum perusahaan calor. terjamin jelas, artinya apakah perusahaan berbentuk badan hukurz seperti PT, Yayasan atau Koperas: ataukah bukan berbentuk badar hukum seperti CV dan Firma (Fa). Setelah semua persyaratan dar ketentuan di atas bagi calon terjanrr terpenuhi, maka akan dibuat da: ditandatangani Perjanjian Penerbitar Garansi Bank antara pihak bank sebag^ penjamin dengan nasabah sebag_ terjamin. Di dalam perjanjian penerbitax garansi bank terdapat ketentuan yarg berisi : a. Kepala surat atau judul. b. Nama dan domisili bank dan s terjamin. c. Tanggal penerbitan dan jangia waktu. d. Jenis transaksi antara terjanm dengan penerima jaminan. e. Jumlah garansi bank. f. Macam jaminan lawan (counter guarantee) yang diserahkan teijanni beserta perikatannya. g. Batas waktu pengajuan klaim. h. Tanda tangan pihak penerbit csr pihak pemohon. Berdasarkan Surat Perjan:^ Penerbitan Garansi Bank, maka akin diterbitkan Surat Garansi Bank yaj berisi:
4
Brosur PT. BNI
JURNAL YUSTITIA
1) Judul. 2) Nama dan domisili para pihak (ada tiga pihak). 3) Macam transaksi terjamin. 4) Tanggal penerbitan Surat Garansi Bank. 5) Jumlah uang yang dijamin dengan Garansi Bank. 6) Mulai berlaku dan berakhirnya. 7) Batas waktu pengajuan klaim. 8) Tanda tangan pihak pemberi Garansi Bank. 9) Pernyataan bahwa bank (penjamin) akan memenuhi pembayaran. 5 Dasar hukum Garansi Bank adalah SK Direksi BI No. 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 dan SEBI No. 23/5/UKU tanggal 28 Pebruari 1991. Garansi Bank yang dikeluarkan dapat berupa Garansi Bank atau Stand by Letter of Credit. Adapun perbedaan Garansi Bank dengan Stand by L/C terletak pada jangka waktu usaha yang digaransikan, kalau jangka panjang maka yang dikeluarkan adalah Garansi Bank, akan tetapi jika jangka waktunya pendek maka yang dikeluarkan adalah Stand by L/C. Begitu juga dengan counter guarantee yang diberikan antara Garansi Bank dengan Stand by L/C berbeda. Kalau Garansi Bank counter guaranteenya berupa benda-benda tak bergerak mi sal tan ah atau rumah, sedangkan Stand by L/C counter
5
guaranteenya berupa benda-benda bergerak misal deposito atau dana giro yang dibekukan. Stand by L/C tunduk pada ketentuan International Chamber of Commerce. 1. Hubungan hukum antara Pihak Bank dengan Nasabah (Terjamin). Hubungan hukum ini berdasarkan pada Perjanjian Penerbitan Garansi Bank yang ditandatangani oleh pihak bank sebagai penjamin dengan nasabah sebagai terjamin. Dengan adanya hubungan hukum ini timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban antara penjamin dengan terjamin. a. Hak dan Kewajiban Penjamin (Bank) Bank selaku penjamin mempunyai hak yaitu mendapatkan provisi dan berhak menyita benda-benda milik terjamin yang dijadikan counter guarantee apabila terjamin wanprestasi atau melanggar Perjanjian Penerbitan Garansi Bank. Sedangkan kewajiban penjamin yaitu memenuhi prestasi dengan merealisasi Garansi Bank apabila terjamin tidak dapat memenuhi prestasinya kepada pemegang Garansi Bank. b. Hak dan Kewajiban Terjamin (Nasabah) Sebagaimana halnya penjamin maka pihak terjamin pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap penjamin yang tercantum dalam Surat Perjanjian
ibid.
97
JURNAL YUSTITIA
Penerbitan Garansi Bank, Jkak icrjamin yaau memperoleti jaminan dari penjamin yaitu. penjamin akan memenuhi prestasi apabila terjamin wanprestasi terhadap pemegang Garansi Bank. Sedangkan kewajiban terjamin yaitu : 1) Melunasi provisi sebesar X% pertahun dari nilai nominal Garansi Bank. 2) Melunasi uang jaminan sebesar X% dari nilai nominal Garansi Bank. 3) Menterahkan counter guarantee berupa : a. Benda-benda bergerak. b. Benda-benda tak bergerak. 4) Melakukan pembayaran kepada bank bila Garansi Bank direalisasi. Pengertian dari counter guarantee ialah jaminan yang diberikan oleh terjamin kepada penjamin atas diterbitkannya Garansi Bank oleh penjamin. Jenis counter guarantee bisa berupa : > Uang tunai yang disetorkan ke bank. > Dana giro yang dibekukan. > Deposito. > Surat-surat berharga. > Harta kekayaan yang berupa : - Ben da bergerak - Benda tak bergerak
- J^jzztp J^-r^^in^' 6 tagihan. > Harta kekayaan lain diterima oleh bank
jcperrT yang
Pengikatan dari counter guarantee ini juga dibedakan yang disesuaikan dengan bentuk counter guarantee tersebut. Kalau berbentuk bendabenda tetap seperti tanah, maka pengikatannya dengan hak tanggungan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berada di Atasnya. Akan tetapi apabila berbentuk benda-benda bergerak maka pengikatannya dengan gadai yang mengacu pada Pasal 1150 KUH Perdata, tetapi tidak menutup kemungkinan bila pengikatan benda tetap tersebut dengan hipotik sebab tidak semua benda tetap tunduk pada ketentuan UU No. 4 Tahun 1996.7 Apabila nilai counter guarante ternyata lebih rendah dari jumlah yang harus dibayar oleh bank kepada pemegang Garansi Bank, maka kepada pemegang Garansi Bank tersebut bank tetap membayar penuh seluruh tuntutan penagihan yang diajukan oleh pemegang Garansi Bank, sedangkan antara bank dengan terjamin dibuat dan ditanda tangani perjanjian kredit dengan
5 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1992, him 14 7
98
Ibid him 22
JURNAL YUSTITIA
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: a. Plafond kredit. b. Jangka waktu kredit. c. Suku bunga. d. Jadwal pembayaran kembali kredit. Dalam hal semacam ini, maka Garansi Bank berubah sifatnya menjadi Perjanjian Kredit. Hubungan hukum antara penjamin dengan terjamin yang semula berdasarkan Peijanjian Penerbitan Garansi Bank akan berubah menjadi Perjanjian Kredit (PinjamMeminjam). Sebenarnya Garansi Bank itu sendiri merupakan kredit yaitu kredit tidak langsung yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang bentuknya berupa Garansi Bank atau Stand by L/C. Pengertian kredit menurut UU No. 10/1998 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan presetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 8
2. Hubungan hukum antara Pihak Bank dengan Pemegang Garansi Bank Hubungan hukum antara bank dengan pemegang Garansi Bank berdasarkan pada Surat Garansi Bank yang diterbitkan oleh penjamin setelah Perjanjian Penerbitan Garansi Bank ditandatangani oleh penjamin dan terjamin. Dengan adanya Surat Garansi Bank ini maka bank terikat kepada pemegang garansi bank untuk memenuhi prestasi dari terjamin apabila terjamin wanprestasi. Dalam kedudukan yang demikian dapat dikatakan bahwa bank merupakan pengganti dari terjamin dalam hal pemenuhan prestasi yaitu apabila terjamin tidak dapat memenuhi prestasinya kepada pemegang garansi bank. Hubungan hukum antara bank dengan pemegang garansi bank merupakan penanggungan hutang (borgtocht) yang diatur dalam Buku III Bab XVII yang meliputi Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata. Peijanjian penanggungan itu adalah suatu perjanjian accessoir seperti halnya perjanjian hipotik dan gadai, yaitu eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok. Sedangkan perjanjian accessoir ialah perjanjian yang lahirnya, beralihnya dan berakhirnya bergantung pada perjanjian pokok. 9
9
Loc.Cit.
Huyarso dan Ahmad Anwari, Garansi Bank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, him 76
99
JURNAL YUSTlTlfl
C.
Penutup
Berdasarkan uraian di atas mengenai hubungan hukum antara pihak bank sebagai penjamin dengan nasabah sebagai teijamin dan dengan pihak pemegang garansi bank maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hubungan hukum antara bank sebagai penjamin dengan pihak teijamin dalam garansi bank didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Garansi Bank yang ditanda tangani oleh bank sebagai penjamin dan nasabah sebagai terjamin. Hubungan hukum antara bank sebagai penjamin dengan terjamin yang semula merupakan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank akan berubah menjadi Perjanjian Kredit manakala nilai counter guarantee yang diberikan oleh terjamin lebih rendah dari nilai garansi bank yang dicairkan oleh bank karena terjamin wanprestasi. 2. Hubungan hukum antara bank dengan pemegang garansi bank didasarkan pada Surat Garansi Bank, dengan ditandatanganinya Surat Garansi Bank, maka lahir perjanjian yaitu perjanjian penanggungan yang bersifat accessoir.
DAFTAR PUSTAKA
Brosur PT BNI (Persero) Huyarso dan Ahmad Anwari, 1980, Garansi Bank, Ghalia Indonesia, Jakarta. Kenneth Toft, 1990, Teknik Manajemen Bank yang Praktis, Bumi Aksara, Jakarta. Makalah Seminar "Produk Jasa Perbankan', Unsoed, Purwokerto, 1999. Muhammad Djumhana, 1989, Hukum Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta. Widjanarto, Hukum dan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1992,
Ketentuan Grafiti,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
100
i
