1
PENGELOLAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) DI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Oleh: Sigit Nugroho, SH., MH. Dosen FH UBB Email:
[email protected] Abstract The Traditional Culture Expression reflects cultural identity. It also shows district’s culture character and style. The local’s historical value, character and identity are implemented so Indonesia is rich of culture. The Traditional Culture Expression is as one of the intelectual property or treasure which is public charactereristic has economic rights for its society. The Traditional Culture Expression must be utilized and developed efficiently and effectively by its society as its users and owners unless it will reduce the economic rights of the society as its owner . The Traditional Culture Expression needs to protect to avoid the abuse and legal action. Therefore it is necessary to provide an adequate regultion and management for the Traditional Culture Expression.The management of Traditional Culture Expression done by government must pay attention on good governence principles and ccoperate with stakeholders and the Intelectual Property Center in distric area or province. The management of Traditional Culture Expression is applied by inventoring and protecting it based on the valid regulation to register it at authorized government agency. Keyword: Management, Traditional Culture Expression, the district area Abstrak Ekspresi budaya tradisional menunjukkan identitas kultural. Ekspresi budaya tradisional menampilkan watak dan corak kebudayaan daerah. Historisitas daerah itu dimanivestasikan dan dengan demikian sekaligus juga karekter atau identitas, sehingga bangsa Indonesia kaya akan budaya. Ekspresi budaya tradisional yang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang bersifat komunal memiliki hak ekonomi. Ekspresi budaya tradisional bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan atau mengurangi hak ekonomi masyarakat pengembannya. Selain itu bila tidak dilindungi maka akan dapat disalahgunakan dan juga berpotensi terjadi sengketa. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang memadai dan perlunya pengelolaan yang baik terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengelolaan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik dan harus bekerjasama dengan stakeholder dan Sentra Kekayaan Intelektual yang ada di daerah. Pengelolaan ekspresi budaya tradisional dilakukan dengan menginventarisasi dan melindunginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni dengan mendaftarkannya di instansi pemerintah yang berwenang. Kata kunci: pengelolaan, ekspresi budaya tradisional, daerah
2
Papua tergolong dalam rumpun bahasa
A. PENDAHULUAN Bangsa Indonesia merupakan negara
Papua atau Melanesia.3
yang kaya akan budaya. Terdapat lebih dari
Banyaknya suku bangsa yang ada di
300 kelompok etnik atau suku bangsa di
Indonesia membuktikan pula banyaknya
Indonesia. atau tepatnya 1.340 suku bangsa
budaya yang dimilikinya. Budaya yang
menurut sensus BPS tahun 2010.
1
Suku
dimiliki
oleh
masyarakat
baik
benda
Jawa adalah kelompok suku terbesar di
maupun tak benda merupakan karya cipta
Indonesia dengan jumlah mencapai 41%
masyarakat bangsa Indonesia yang perlu
dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan
adanya perlindungan. Perlindungan dalam
berkumpul di pulau Jawa, akan tetapi jutaan
hal
jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke
pemanfaatan, pelestarian, penjagaan dan
berbagai bermigrasi
pulau
di
ke
luar
Nusantara negeri
2
bahkan
seperti
ke
ini
mencakup
pengembangan,
pemeliharaan yang harus ada campur tangan dari pemerintah dan masyarakat secara
Malaysia dan Suriname. Suku Sunda, Suku
sinergis.
Batak, dan Suku Madura adalah kelompok
material (benda) maupun immaterial (tak
terbesar berikutnya di negara ini. Banyak
benda), atau kombinasi keduanya yang
suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan
dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia
dan Papua, memiliki populasi kecil yang
harus dilindungi dengan pengelolaan yang
hanya
baik.
beranggotakan
ratusan
orang.
Sebagian besar bahasa daerah masuk dalam golongan
rumpun
bahasa
Austronesia,
meskipun demikian sejumlah besar suku di
Segala bentuk ekspresi,
baik
Manajemen perlindungan ekspresi budaya
tradisional
yang
baik
perlu
dilakukan karena banyak sekali beberapa waktu
yang
lalu
adanya
penggunaan
ekspresi budaya tradisional Indonesia yang sembarangan digunakan oleh pihak lain atau 1
Suku Bangsa di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia# Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017, pukul 08.30 WIB. 2 Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003 dalam Suku Bangsa di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia# Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017, pukul 08.30 WIB.
bukan
masyarakat
pengembannya.
Bila
penggunaan tersebut untuk komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka akan sangat merugikan bangsa Indonesia 3
Ibid.
3
terutama
pengembannya.
penyebabnya adalah karena belum jelasnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik
ketentuan yang mengatur perlindungan dan
Indonesia telah menjamin penghormatan
pelestarian produk budaya tradisional atau
terhadap
masyarakat
yang disebut dengan folklor. Belum jelasnya
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
pengaturan perlindungan kesimpangsiuran
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
pemahaman produk budaya tradisional dan
perkembangan
prinsip
proses pendaftaran hal cipta atas ekspresi
Indonesia.4
budaya tradisional yang berbeda dengan
Konstitusi sudah jelas menjamin adanya
pengaturan dalam sistem hak kekayaan
perlindungan
yang
intelektual5 konvensional. Sehingga dalam
dihasilkan masyarakat. Sudah barang tentu
melindungi ekspresi budaya tradisonal ini
harus diimplementasikan dengan baik dan
memerlukan tata kelola yang baik dalam
benar. Maka dari itu hak-hak tradisional
sistem hukumnya. Sehingga dalam tulisan
yang tertuang dalam bentuk-bentuk nyata
ini akan dikaji bagaimana pengelolaan
dari ekspresi budaya tradisional harus
ekspresi budaya tradisional (EBT) di daerah
dilindungi dengan baik oleh negara dan/atau
pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun
secara
2014 tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum
Negara
masyarakat
kesatuan-kesatuan
masyarakat
Kesatuan
Republik
terhadap
khusus
pengembannya,
dan
budaya
oleh agar
masyarakat
ekspresi
budaya
Administrasi Negara)? Agar dengan tata
tradisional tidak punah dan disalahgunakan
kelola yang baik dalam administrasinya
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
dapat
atau bahkan penggunaan ekspresi budaya
perlindungan
tradisional pada satu pihak yang memicu
tradisional.
lebih
menjamin hukum
ekspresi
kepastian budaya
sengketa bisa dihindari. Seperti misalnya pada beberapa tahun yang lalu, telah terjadi B. PEMBAHASAN permasalahan saling klaim budaya antar
Pengertin Ekspresi Budaya Tradisional
negara, mengenai klaim Malaysia terhadap
(EBT)
produk budaya Indonesia diantaranya lagu Rasa
Sayange,
penggunaan 4
Tari
Reog
Ponorogo,
Pendet.
Salah
dan satu
Ekspresi budaya tradisional adalah segala
bentuk
ekspresi,
baik
material
5 Baca Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Tahun 1945. (HKI), Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, Hlm. 1-2.
4
(benda) maupun immaterial (tak benda),
pengetahuan tradisional adalah digolongkan
atau
sebagai intangible cultural heritage.9
kombinasi
keduanya
yang
menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional, yang bersifat turuntemurun.6
Dalam
undang-undang
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah tidak berlaku lagi pada Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak
Diketahui
penyebutan
Pasal
ekspresi
10
budaya
ayat
(2)
tradisional
dengan sebutan folklor. Folklor dalam Bukunya Purwadi yang berjudul “Folklor Jawa” memiliki definisi tradisi kolektif sebuah bangsa yang disebarkan dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat, sehingga tetap berkesinambungan dari generasi ke generasi.7
Istilah
folklore
dimaksudkan
untuk menyempitkan ruang lingkup suatu
Hakikat folklor merupakan identitas lokal
yang
masyarakat
terdapat
dalam
tradisional.
kehidupan
Rasa
memiliki
terhadap tradisi yang sudah mengakar dan menyerah menyebabkan emosi masingmasing warganya menjadi manunggal.10 Manfaat folklor sebagai monuman tradisi lisan,
ternyata
menunjukkan
identitas
cultural. Folklor menampilkan watak dan corak
kebudayaan
daerah.
Historisitas
daerah itu dimanivestasikan dan dengan demikian sekaligus juga karekter atau identitas.
Dimensi
historis
cultural
di
wilayah tersebut diungkapkan, maka lewat folklore watak daerah itu tampil dengan 9
Intangible Cultural Heritage means the practices,
pengetahuan tradisional ke dalam ruang representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artifacts and cultural spaces
lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.8 associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural
Penyebutan lain atas folklore maupun heritage. This intangible cultural heritage, transmitted
6
Pengertian tersebut diambil dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 7 Purwadi, Folklor Jawa, Pura Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1. 8 Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 2-3.
from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development. Lihat selengkapnya dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_cultural_heritage , Intengible Cultural Heritage, diakses tanggal 26 Mei 2017. 10 Purwadi, Op.Cit., Hlm. 3.
5
jelas.11 Untuk itu ekspresi budaya tradisional
hak ekonomi sepertinya dijelaskan oleh
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus
Sudarmanto dalam bukunya “KI dan HKI
dilindungi dengan baik, agar karakteristik
serta
bangsa Indonesia yang banyak tertuang
adalah hak yang dimiliki oleh seseorang
dalam
budaya-budaya
masing-masing
Inventor dan pendesain untuk mendapatkan
daerah
tidak
bahkan
keuntungan atas invensi dan karya desain
dimanfaatkan
pudar, secara
tidak
tidak
bertanggung
jawab.
Menurut memberikan
Hak
Indonesia”
ekonomi
tersebut
komersial. Hal itu disebabkan karena untuk
Sanusi pengertian
Bintang bahwa
hak
kekayaan intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak, yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right).12 Bila dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu
ciptaannya.
Hak
ekonomi
yang
dimaksudkan adalah mencakup penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian, pengeransemenan, ciptaan,
pentransformasian
pendistribusian
ciptaan
atau
salinannya, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Selain itu, Ibid., Hlm. 5. Sudarmanto, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hlm. 1. 12
industrinya.
bagi
berkembang dengan pemanfaatan hak secara
EBT merupakan asset bangsa
11
Implementasinya
mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah
tulisan,
kemudian
dilanjutkan
dengan sebuah temuan produk dibidang teknologi (paten) maupun karya desain industri, tentunya memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil suatu temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor (penemu) dan reputasi pendesain. Konsep ini adalah konsep yang berasal dari hukum continental yang berasal dari Prancis. Dalam konsep ini hak pencipta (droit auter, author rights), terbagi
menjadi
hak
ekonomi
mendapatkan keuntungan
untuk
yang bernilai
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut
perlindungan
atas
reputasi
6
inventor dan pendesain.13 Pada prinsipnya
HKI
adalah
asset.15
Kekayaan
sang pencipta dapat menggunakan hasil
intelektual merupakan asset bangsa yang
ciptaannya untuk apa saja seperti misalnya
tidak ternilai harganya. Dengan kekayaan
mengkomersialisasikan
ciptaannya
intelektual yang diwujudkan dalam sebuah
untuk kepentingan dirinya maupun orang
karya nyata akan dapat meningkatkan
lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
pembangunan suatu bangsa. Bangsa akan
hasil
Banyak ahli setuju bahwa hukum
menjadi lebih maju bila digunakan untuk
HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan
kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini
dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini
bukan hanya kekayaan intelektual yang
dapat
masyarakat
bersifat individual saja, akan tetapi juga
Dalam hal ekspresi
yang bersifat komunal. Kekayaan Intelektual
budaya tradisional menjadi bagian dari
yang bersifat komunal, khususnya warisan
kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh
budaya yang boleh disebut produk dari
masyarakat dan diwariskan secara turun-
ekspresi budaya tradisional yang diwariskan
temurun dan menjadi sebuah karakter
secara
bangsa sangat mendorong untuk dapat
budaya tradisional juga dapat bernilai
dimanfaatkan
ekonomis. Hak ekonomis tersbeut dapat
menguntungkan
dalam jangka panjang.
14
bagi
untuk
memperoleh
turun-temurun.
Produk
ekspresi
keuntungan bukan hanya moral akan tetapi
mensejahterakan
ekonomi. Hak ekonomi inilah yang kadang
Shahid Alikhan, penerapan sistem HKI
diambil oleh pihak yang tidak seharusnya
merupakan
menggunakan
ekonomi modern di tingkat nasional dan
tradisional
produk
ekspresi
budaya
tersebut.
Seperti
yang
sekaligus
batu
masyarakat.
loncatan
merupakan
Menurut
dari
sistem
katalisator
dicontohkan ekspresi budaya tradisional
pembangunan. HKI merupakan asset untuk
dapat menjadi pendorong sektor pariwisata.
pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu
Dengan
pengetahuan16 yang harus dikembangkan
begitu
maka
produk
ekspresi
budaya tradisional akan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis dalam jangka 15
waktu lama dan terus menerus. 13
Ibid., Hlm. 1-2. Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 15. 14
Achmad Zen Umar Purba, Hukum Dalam Kolom, Tempo Publishing, Jakarta, 2016, Hlm.137 dikutip dari pembukuan perusahaan, HKI masuk di kolom asset. Dalam berbagai BIT, “investment”, termasuk IPR (HKI). Lihat antara lain IJEPA, Art. 58, f (6). 16 Ansori Sinungan, Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di
7
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
Cipta memang belum sempurna. Dapat
masyarakat bangsa Indonesia di era pasar
dilihat dari pengaturan EBT dalam undang-
global. Kemajuan pembangunan ekonomi
undang tersebut hanya ada di BAB V
suatu bangsa dapat diukur dari seberapa
tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan
banyak
HKI
Ciptaan yang Dilindungi dan itupn hanya 2
perekonomian
(dua) pasal saja, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39.
kepemilikan
merupakan
fundamental
HKI-nya.
suatu bangsa17 yang dapat digunakan untuk
Dalam
kepentingan masyarakat Indonesia. Selain
diungkapkan bahwa hak cipta atas ekspresi
itu HKI telah menjadi semacam alat efektif
budaya tradisional dipegang oleh negara.
untuk membangun leverage dagang (trade
Diperjelas dalam ayat (2) nya bahwa negara
leverage)
dalam
hubungan
18
bilateral.
wajib
pasal
38
ayat
menginventarisasi,
(1)
tersebut
menjaga,
dan
Sehingga apabila HKI yang dimiliki suatu
memelihara ekspresi budaya tradisional.19
bangsa banyak maka dapat digunakan untuk
Sejauh ini cukup jelas bahwa negara
memacu
mempuyai
pertumbuhan
ekonomi
suatu
tugas
menginventarisasi,
bangsa untuk mensejahteraan rakyatnya.
menjaga, dan memelihara ekspresi budaya
Pengaturan EBT belum tuntas
tradisional. Tugas tersebut sampai saat ini
Pengaturan EBT dalam Undang-
masih kurang terperhatikan dan belum
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
dilaksanakan dengan baik. Memang dalam pasal 38 ini bahwa ketentuan pemegang hak
Indonesia, Cetakan ke-1, Bandung: Alumni, 2011, Hlm. 148. 17 Andy Noorsaman Someng dalam presentasinya 19 Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” pada seminar Manfaat dan Strategi dalam Penggunaan mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi Sistem Hak Kekayaan Intelektual oleh Dunia Usaha sebagai berikut Termasuk Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 24 a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang Juni 2008 di Jakarta dengan judul: Strategi Nasional berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai dalam Pengembangan Sistem Hak Kekayaan Intelektual tema dan kandungan isi pesan, yang dapat menyampaikan bahwa maksud utama dari Kebijakan berupa karya sastra ataupun narasi informative Nasional Kekayaan Intelektual (KNKI) adalah b. Music, mencakup antara lain, vocal, menjadikan kekayaan intelektual sebagai sebuah mesin instrumental, atau kombinasinya; baru pertumbuhan (new engine of growth) di dalam c. Gerak, mencakup antara lain, tarian; meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dalam d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayag Ansori Sinungan, Perlindungan Desain Industri: dan sandiwara rakyat; Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di e. Seni rupa, baik dalam bantuk dua dimensi Indonesia, Cetakan ke-1, , Bandung: Alumni, 2011, Hlm. maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai 146. macam bahan seperti kulit, kayu, bamboo, 18 Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengani logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lainHak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Sekretariat lain atau kombinasinya; dan Negara RI, Jakarta, hal. 3 dalam Henry Soelistyo, Hak f. Upacara adat. Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi, Lebih jelasnya lihat Penjelasan Undang-Undang Buku Pertama, Penaku, Jakarta, 2014, Hlm. 2. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8
cipta atas EBT oleh negara dilaksanakan
Indonesia dan seluruh tumpah
lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan
darah
Pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini
memajukan kesejahteraan umum,
belum ada Peraturan Pemerintah yang
mencerdaskan kehidupan bangsa,
mengatur
dan ikut melaksanakan ketertiban
tersebut
tentang
EBT.
menjadi
kendala
hal
dalam
dunia
yang
dan
untuk
berdasarkan
pelaksanaannya. Walaupun demikian bukan
kemerdekaan, perdamaian abadi
berarti perlindungan terhadap EBT tidak
dan keadilan sosial,……”
bisa
dilakukan.
mengusahakan
Negara aturan
harus
tetap
tersebut
dalam
Perlindungan bagi segenap bangsa
dijalankan dengan memasukkan sedikit demi
Indonesia
sedikit dalam program yang ada di setiap
Indonesia meliputi sumber daya manusia
daerah. Amanah yang diemban negara sudah
dan sumber daya alam di wilayah NKRI
jelas diatur dalam konstitusi (dalam UUD
yang
Negara RI Tahun 1945). Gagasan negara
pengelolaan suatu bangsa. Perlindungan
hukum menuntut agar penyelenggaraan
yang diberikan seharusnya mencapai pada
urusan kenegaraan dan pemerintahan harus
sebuah
didasarkan
dan
masyarakat. Kesejahteraan umum yang juga
memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar
menjadi salah satu tujuan nasional bangsa
rakyat.20
Indonesia yang harus terus diupayakan oleh
Amanah bagi Negara dalam melindungi
pemerintah melalui berbagai sumber daya
EBT
yang ada termasuk melindungi budaya
pada
undang-undang
dan
menjadi
keadaan
seluruh
tujuan
yang
tumpah
mulia
darah
dalam
mensejahterakan
Pembukaan Undang-Undang Dasar
(tradisional) yang dihasilkan dari berbagai
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
suku bangsa yang ada di Indonesia. Budaya
Alenia ke-4 yang berbunyi:
yang dilindungi oleh negara harus mengarah
“Kemudian daripada itu untuk
pada kondisi yang dapat mensejahterakan
membentuk suatu Pemerintahan
masyarakat
Negara
melindungi EBT dapat membuat masyarakat
melindungi 20
Tentunya
Indonesia
Indonesia
yang
segenap
bangsa
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 94.
Indonesia.
lebih sejahtera.
Artinya
dengan
9
Berbagai produk ekspresi budaya tradisional yang dihasilkan oleh bangsa
pengaturan lebih lanjut dalam peraturan yang berada di bawahnya.
Indonesia menjadi sebuah asset yang sangat
Peran serta masyarakat juga sangat
berharga sekaligus menunjukkan bahwa
menentukan dalam pembentukan hukum.
bangsa Indonesia mempunyai karakter yang
Hak masyarakat tersebut telah dijamin
khas yang membedakan dari Negara-negara
secara konstitusional dalam Pasal 28
lain. Bangsa Indonesia kaya akan budaya
Undang-Undang Dasar Negara Republik
dan
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
budaya
tersebut
haruslah
terus
diupayakan perlindungannya oleh Negara
1945)
dan
Upaya
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
untuk
pikiran dengan lisan dan tulisan dan
kesejahteraan umum dalam bidang budaya
sebagainya ditetapkan dengan undang-
tersebut antara lain tertuang dalam Pasal
undang”. Itu artinya bahwa masyarakat
18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
dapat
Republik Indonesia Tahun 1945 yang
pikirannya dalam rangka membangun
berbunyi,
dan
bangsanya sesuai kemampuannya. Hal itu
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
juga diperkuat secara konstitusional salah
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
satunya pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,
perkembangan
prinsip
“Setiap orang berhak mengembangkan diri
Negara Kesatuan Republik Indonesia…”.
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
Ketentuan konstitusi ini merupakan politik
berhak
hukum (legal politic) yang menunjukkan
memperoleh
bahwa terdapat prinsip-prinsip dan arah
pengetahuan dan teknologi, seni dan
pembangunan nasional dalam tata kelola
budaya,
budaya bangsa Indonesia. Arah kebijakan
hidupnya dan demi kesejahteraan umat
dan penetapan aturan yang menyangkut
manusia”.
masyarakat
mewujudkan
Indonesia. perlindungan
“Negara
mengakui
masyarakat
dan
kepentingan suatu bangsa harus ditentukan dengan
jelas
secara
konstitusi
dan
yang
berbunyi,
berperan
aktif
mendapatkan
demi
manfaat
“Kemerdekaan
menyampaikan
pendidikan
dan
dari
ilmu
meningkatkan
kualitas
Salah satu yang dijelaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengungkapkan bahwa setiap orang atau
10
seluruh masyarakat berhak mendapatkan
dalam menjaga ekspresi budaya tradisional
pendidikan dan memperoleh manfaat dari
perlu dipahami oleh pemeritah, terutama
sebuah
parlemen (lembaga legislatif), untuk dapat
budaya
demi
meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
mewujudkan
umat manusia. Dalam hal ini masyarakat
sehingga tidak atas kehendak negara saja
berhak
(pemerintah) secara sepihak.
ikut
serta
dalam
melindungi
keinginan
masyarakat
budaya bangsa Indonesia yang sangat
Perwujudan peran serta masyarakat
beragam dan banyak. Ekspresi budaya
tertuang dalam Teori Kedaulatan Rakyat.
tradisional
yang
Teori kedaulatan rakyat adalah suatu cara
kepemilikannya secara komunal dalam
atau sistem yang menentukan bagaimana
perlindungannya harus melibatkan peran
memecahkan sesuatu soal yang terjadi
serta masyarakat. Jean Jacques Rousseau
dalam
di
Indonesia
masyarakat
untuk
memenuhi
“Du
kehendak umum.23 Pemenuhan kehendak
Contract Social” dalam teorinya mengenai
umum juga telah tertuang dalam ideologi
perjanjian
bangsa
dalam
bukunya
yang
masyarakat
berjudul
mengungkapkan
Indonesia
Pancasila
telah berubah menjadi civil liberty dimana
menjadi dasar penyelenggaraan hidup
rakyat memiliki hak-haknya.21 Menurut
berbangsa
Rousseau,
manusia
sebagai dasar dalam penyelenggaraan
diarahkan pada kepentingan sendiri atau
segala ketentuan peraturan perundang-
kelompoknya maka kehendak mereka
undangan Republik Indonesia. Dalam sila
tidak bersatu atau bahkan berlawanan,
keempat
tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
umum bersama sebagai suatu bangsa,
kebijaksanaan
semua kehendak itu bersatu menjadi satu
permusyawaratan/perwakilan.” Ungkapan
kehendak, yaitu kehendak umum atau
tersebut berarti rakyat dalam menjalankan
yang
kekuasaannya melalui sistem perwakilan,
dikenal 22
general.
kehendak
dengan
istilah
volte
Kehendak rakyat Indonesia
dan
dan
dasar
Pancasila.
bahwa dalam suatu negara, natural liberty
sejauh
adalah
yaitu
negara
bernegara,
Pancasila
termasuk
disebutkan
keputusan-keputusannya
yang
bahwa
dalam
diambil
dengan jalan musyawarah, yang dipimpin 21
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 55. 22 Ibid.
23
Suyud Margono, Hukum..Op.Cit., Hlm. 27.
11
oleh pikiran yang sehat serta penuh
Peran
serta
masyarakat
dapat
tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang
dilakukan secara langsung maupun tidak
Maha Esa maupun kepada rakyat yang
langsung.
diwakilinya.24 Teori kedaulatan rakyat
masyarakat
yang dipahami oleh Immanuel Kant yang
aspirasinya melalui wakilnya yang berada
menyatakan
bahwa
di lembaga legislatif. Peran lembaga
konstitusional
yang
pemerintahan
tidak
dapat
langsung,
menyampaikan
penegak
legislatif yang dalam hal ini disebut
(Constitutional
negara, tertuang dalam teori kedaulatan
government as enforcement of the Higher
negara. Teori Kedaulatan Negara (Staats-
Law), karena tujuan negara adalah untuk
souvereiniteit) yang dikemukakan oleh
menegakkan
Jean Bodin dan George Jelinek dalam
hukum
sebagai
Secara
tertinggi
hukum
dan
menjamin
kebebasan dari warganya, yaitu kebebasan
kerangka
melindungi
dalam batas-batas perundang-undangan.
masyarakat
tradisi.
Sedangkan yang berhak membuat undang-
kedaulatan negara: “Kekuasaan tertinggi
undang adalah rakyat itu sendiri.25
ada pada negara dan negara mengatur
Pada abad ke-18 Jen Jacques
yang
terjadinya suatu Negara adalah „perjanjian
masyarakatnya
masyarakat‟
masyarakat
diadakan
oleh
yang
berdaulat
melindungi
anggota
terutama
anggota
lemah”.27
yang
suatu
“Hukum
Hak
negara. Teori JJ Rousseau yang menjadi
(HKI)”
menyatakan
dasar
Rakyat‟
kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum
mengajarkan bahwa Negara bersandar atas
dan teori kedaulatan rakyat pada dasarnya
kemauan rakyat, demikian pula halnya
mengakui,
semua
mendelegasikan
paham
mendirikan
„Kedaulatan
peraturan-perundangan
adalah
dalam
bukunya
Suyud
Margono
untuk
antara
teori
anggota
masyarakat
dan
Social)
Menurut
kehidupan anggota masyarakatnya. Negara
Rousseau mengemukakan bahwa dasar (Contrat
kekayaan
Kekayaan
bahwa
berjudul Intelektual
bahwa
teori
rakyat
telah
kedaulatannya
kepada
penjelmaan kemauan rakyat tersebut.26 24
Bahder Johan Nasution, Negara…, Op.Cit., Hlm. 60. Suyud Margono, Hukum…, Op.Cit., Hlm. 27-28. 26 Samidjo dan A. Sahal, Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum, h. 46 dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, 2006, Hlm. 151. 25
27
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Hlm. 121, dalam Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, Hlm. 22-23.
12
negara melalui organ-organnya.28 Seperti
berlaku dalam masyarakat.30 Seperti yang
yang dijelaskan oleh Rousseau bahwa
diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa
hukum tiada lain merupakan perwujudan
pemerintahan konstitusional yang sebagai
dari
“The
rakyat)29,
general
will”
kehendak
(kehendak
rakyat
penegak hukum tertinggi serta Jean Bodin
yang
dan George Jelinek juga megungkapkan
diwujudkan melalui sebuah pendelegasian
bahwa kekuasaan tertinggi ada pada
kedaulatannya pada sebuah organ negara
negara dan negara mengatur kehidupan
yang saat ini berupa parlemen (lembaga
anggota masyarakatnya31, mengamanatkan
legislatif).
dalam
bahwa negara sebagai wakil rakyat dan
melindungi ekspresi budaya tradisional
penegak hukum tertinggi. Negara adalah
dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual
sebuah sistem hukum.32 Sehingga negara
harus diwujudkan dalam sebuah Undang-
wajib melindungi budaya khususnya EBT
Undang yang sesuai dengan kehendak
seperti yang tertuang dalam Pasal 38 ayat
rakyat.
bisa
(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
memberikan hak-hak dalam melindungi
2014 tentang Hak Cipta yang saat ini
kepentingan
masih belum jelas pengelolaan maupun
Kehendak
rakyat
Undang-Undang
masyarakat
yang
pengemban
maupun masyarakat yang mempunyai
perlindungannya.
keinginan mengembangkan budaya atau
Pengelolaan EBT di daerah
tradisi
atas
budaya
tradisional
yang
Produk ekspresi budaya tradisional
dimiliki bangsa Indonesia untuk mencapai
yang dimiliki oleh masyarakat dalam
kesejahteraan.
lingkup kekayaan intelektual termasuk
Menurut teori yang dikemukakan
dalam
29
komunal.
Hak
komunal
oleh JJ Rousseau bahwa kemauan orang
merupakan sumber inspirasi penting dalam
seluruhnya yang telah mereka serahkan
pengembangan inovasi modern, karena itu
kepada suatu organisasi (yaitu Negara)
keberadaannya
yang telah terlebih dahulu mereka bentuk
pengakuan dan perlindungan secara layak
dan diberi tugas membentuk hukum yang
dalam tatanan hukum baik secara lokal, 30
28
hak
Suyud Margono, Hukum…, Op.Cit., Hlm. 28. Bahder Johan Nasution, Negara…, Op.Cit., Hlm. 71.
perlu
mendapatkan
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h. 59 dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, 2006, Hlm. 151. 31 Jimly Asshiddiqie, Gagasan…, Loc.Cit, Hlm. 121. 32 Hlm. 148.
13
regional
maupun
internasional.
Pengelola Kekayaan Intelektual (UPKI) di
Pengembangan inovasi baru berdasarkan
setiap daerah melalui Sentra HKI dan/atau
hak komunal merupakan hal yang sangat
Klinik HKI untuk pengelolaannya sesuai
penting dilakukan oleh komunitas lokal
yang diamanahkan dalam Undang-Undang
pemiliknya sendiri, supaya nilai tambah
Nomor 18 Tahun 2002 tetang Sistem
yang
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
diperoleh
sepenuhnya
dapat
dinikmati oleh mereka.33
Penerapan
dan
Teknologi35 dan dengan berkoordinasi
dengan mendokumentasikan setiap hak
dengan pihak Kementerian Hukum dan
komunal yang termasuk dalam EBT yang
HAM
34
juga
Pertumbuhan
pembentukannya
b. Menangkal pendaftaran hak komunal
ada
kemanfaatan
kepada
Sentra
Daerah HKI
dipelopori
melalui
perguruan tinggi-perguruan tinggi yang
yang dilakukan pihak asing. c. Menyebarluaskan
Pemerintah
disetiap daerah harus didorong yang
milik daerah.
komunal
dan
setempat.
a. Mengklaim jenis-jenis hak komunal
hak
didaerah
Indonesia.
masyarakat
setempat
Selanjutnya
di
seluruh
apabila
sudah
dilakukan identifikasi dan inventarisasi,
Indonesia.
maka dapat dilakukan upaya perlindungan
Langkah
34
Pengetahuan
Pengelolaan EBT dapat dilakukan
dimiliki daerah, dengan tujuan:
33
Ilmu
awal
yang
dapat
melalui cara-cara yang sudah tertera dalam
dilakukan dalam pengelolaan EBT di
peraturan
daerah
melakukan
berlaku. Misalnya seperti yang tertera
identifikasi terhadap seluruh produk EBT
dalam Pasal 39 Undang-Undang Hak
milik
seluruh
Cipta bahwa untuk produk EBT yang tidak
Indonesia. Identifikasi dapat dilakukan
diketahui penciptanya dan ciptaan tersbeut
dengan menginventarisasi segala produk
belum dilakukan pengumuman, maka
EBT di daerah masing-masing. Dalam
negar dapat memegang hak ciptanya dan
melakukan
melakukan
adalah
daerah
dengan
yang
ada
inventarisasi
di
produk
EBT
perundang-undangan
pengumuman
kepentingan
dan
kepentingan komunal masyarakat adat
Sudarmanto, Op.Cit., Hlm. 111. Ibid., Hlm. 113.
keberadaan
Unit 35
Ibid., Hlm. 115.
penciptanya
demi
dapat dilakukan dengan pemberdayaan optimalisasi
si
yang
atau
14
atau pengembannya. Hal tersebut dapat
mengutamakan
dilakukan
perundang-undangan,
oleh
Pemerintah
Daerah
landasan
kepatutan,
keadailan
dengan Pemerintah Daerah yang lain agar
penyelenggara negara. Dalam pengelolaan
tidak terjadi saling klain atas produk EBT
EBT
tersebut dengan jalan musyawarah.
aturan hukum yang jelas. Seperti yang
pemerintah
setiap
dan
setempat dengan mengkoordinasikannya
Peran Pemerintah Daerah
dalam
peraturan
harus
kebijakan
berlandaskan
atas
tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta
pengelolaan EBT dapat melalui Dinas
bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh
Pariwisata
yang
dalam
negara. Perlu adanya pembuatan Peraturan
melakukan
inventarisasi
dengan
pemerintah yang disegerakan agar dapat
bekerjasama
dimilikinya
dan
menjadi landasan dalam melaksanakan
ada.
Dalam
tugas bagi pemerintah daerah. Walaupun
pengelolaan
EBT,
belum adanya Peraturan Pemerintah yang
pemerintah harus menerapkan asas-asas
mengatur EBT sebenarnya pemerintah
umum pemerintahan yang baik. Asas
daerah dapat juga melakukan pengelolaan
tersebut
EBT seperti yang dicontohkan dalam
Sentra
dengan
EBT
HKI
stakeholder
yang
melaksanakan
menjadi
landasan
dalam
pengelolaan EBT agar dalam jangka
sebuah
pendek maupun jangka penjang, EBT
Tradisional dan Kerajinan Tangan yang
dapat terinventaris (teridentifikasi) dan
ada
terkelola dengan baik, sehingga adanya
Belitung.
perlindungan dengan tata kelola EBT yang
melakukan perlindungan dan inventarisasi
baik
terwujud
terhadap Tarian Tradisional dan Kerajinan
kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam
Tangan, walaupun belum optimal dengan
pengelolaan
berbagai
yang
perpektif
akhirnya
EBT
hukum
akan
dapat
dilihat
administrasi
dari
negara
penelitian
di
Provinsi
terhadap
Kepulauan
Pemerintah
Daerah
kendalanya.
melalui
penyelenggaraan negara36 yang baik.
melindungi EBT yang ada.
yaitu asas dalam negara hukum yang
Bangka telah
Seharusnya
pemerintah daerah membuat kebijakan
melalui penerapan beberapa asas umum
Pertama, Asas Kepastian Hukum,
Tarian
program
Kedua,
kerjanya
Asas
untuk
Tertib
Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,
36
Ridwan HR, Op.Cit., Hlm. 241-242.
15
dan keseimbangan dalam pengendalian
kepentingan
penyelenggaraan
Dalam
dalam pengambilan aspirasinya. Sehingga
adanya
pengelolaan EBT juga dapat melibatkan
pengelolaan
negara.
EBT
harus
masyarakat
masyarakat
dalam
kepedulian akan produk-produk EBT yang
ditandai
dengan
Keteraturan
adanya
peraturan
dihasilkan
oleh
yang
selektif
keteraturan, keserasian dan keseimbangan pelaksanaannya.
daerah
dan
masyarakat
memiliki
setempat.
perundang-undangan yang lengkap dan
Hasil dari kebijakan pemerintah atas
jelas, serta adanya sistem tata kelola yang
pengelolaan EBT dapat diterima oleh
baik, akuntabel dan transparan mulai dari
masyarakat dan dapat mensejahterakan
pusat sampai daerah. Sehingga sistem tata
masyarakat. Jadi kepentingan umum harus
kelola EBT yang baik dengan didukung
didahulukan
dengan landasan hukum yang kuat, serta
masyarakat
sumberdaya yang memadai dan profesinal
kebijakan pengelolaan EBT seperti yang
maka akan terwujudnya kesejahteraan bagi
tertuang
masyarakat. Keseimbangan dalam proses
perundang-undangan
pendanaan antar daerah dalam pengelolaan
mengamanatkan harus adanya keterlibatan
EBT juga menjadi hal penting, sehingga
atau
membutuhkan prinsip keadilan dalam
stakeholder
pendanaannya. Karena antara satu daerah
kebijakan.
dengan
daerah
yang
lain
dengan dalam
dalam
peran
aktif dalam
proses
berbagai
melibatkan pembuatan
peraturan yang
masyarakat setiap
atau
pembuatan
berbeda
Keempat, Asas keterbukaan, yaitu
kebutuhannya dan perlu adanya program
asas yang membuka diri terhadap hak
yang jelas disetiap daerahnya untuk
masyarakat untuk memperoleh informasi
mendapatkan pendanaannya.
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
Ketiga, Asas Kepentingan Umum, yaitu
asas
yang
mendahulukan
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindugan atas hak
kesejahteraan umum dengan cara aspiratif,
asasi pribadi,
akomodatif,
ini
negara. Dalam pengelolaan EBT harus
mengajarkan bahwa dalam pengelolaan
adanya sikap terbuka bagi pemerintah.
EBT
dari
Keterbukaan dalam memberikan informasi
dengan
yang bermanfaat bagi pengelolaan EBT
harus
masyarakat,
dan
selektif.
melibatkan
Asas
aspirasi
disesuaikan
golongan, dan rahasia
16
disuatu
daerah
agar
EBT
dapat
penjagaan EBT agar tidak dimanfaatkan
dilestarikan, dimanfaatkan, dan dilindungi
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
dengan baik. Pemerintah juga harus
atau tidak memiliki izin untuk kepentingan
memberikan
ekonomis.
informasi
mengenai
Negara
juga
berkewajiban
pentingnya perlindungan EBT kepada
membuat regulasi yang baik dan lengkap
masyarakat luas terutama masyarakat adat
agar perlindungan EBT dapat dilakukan
atau masyarakat pengembannya. Sehingga
dengan berlandasakan aturan-aturan yang
masyarakat
kuat
adat
atau
masyarakat
dan
lengkap.
Karena
saat
ini
pengembannya menjadi sadar akan hukum
perlindungan EBT masih terhambat oleh
yang ada untuk dapat diajak kerjasama
belum
dalam
tersebut.
ataupun belum ada peraturan yang lebih
Penyampaian informasi harus disampaikan
khusus dalam bidang kekayaan intelektual
secara terus menerus dan dibina, misalnya
yang mengaturnya.
melindungi
melalui
sosialisasi
EBT
dan
kegiatan
lengkapnya
Keenam,
aturan
Asas
yang
ada,
Profesionalitas,
pembinaan terhadap pengembangan dan
yaitu asas yang mengutamakan keahlian
pelestarian
yang berlandaskan kode etik da ketentuan
produk
perlindungnnya
EBT
dengan
serta
memberikan
peraturan
perundang-undangan
yang
bantuan materiil maupun non materiil dari
berlaku. Dalam melindungi EBT di dalam
pemerintah.
pemerintahan perlu adanya Sumber Daya
Kelima,
Asas
Proporsionalitas,
asas
yang
mengutamakan
kekayaan intelektual. Untuk itu perlu
keseimbangan antara hak dan kewajiban
tenaga professional untuk menangani hal
penyelenggaran negara. Asas ini dapat
ini. Pemerintah daerah dapat mengajak
mendorong kinerja pemerintah dalam
Perguruan Tinggi dan stakeholder yang
penjagaan EBT. Kewajiban pemerintah
peduli dengan EBT. Sehingga dalam
sudah jelas tertuang dalam undang-undang
pengelolaan
hak cipta bahwa negara memegang hak
sumber daya yang professional dan ahli
cipta
dalam bidangnya.
yaitu
atas
EBT.
Sehingga
negara
berkewajiban membuat program kedepan untuk
melakukan
pengelolaan
dan
Manusia
yang
mumpuni
produk
EBT
di
bidang
melibatkan
Ketujuh, Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
17
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
adanya pengelolaanya yang baik dengan
penyelenggaraan
cara
negara
harus
dipertanggungjawabkan
dapat
menyusun
peraturan
perundang-
kepada
undangan yang lebih lengkap, adanya peran
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
serta pemerintah daerah, stakeholder dan
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
perguruan tinggi yang memiliki Sentra HKI
ketentuan peraturan perundang-undanagn
dalam pengelolaan produk-produk EBT
yang
dengan
berlaku.
Akhirnya,
pengelolaan
cara
mengidentifikasi
dan
produk-produk hasil EBT harus dapat
menginventarisasikannya yang selanjutnya
dipertanggungjawabkan
kepada
diberikan
masyarakat Indonesia terutama masyarakat
peraturan
adat
berlaku, serta dilakukan pengembangan,
atau
dengan
masyarakat
capaian
adalah
pengembannya kesejahteraan
perlindungan
pemanfaatan, terhadap
akan
dapat
dipertanggungjawabkan
daerah
apabila
dalam
pengelolaannya
sesuai
melaksanakan
dengan
peraturan
dan
pemerintahan
berlaku
dengan
perundang-undangan
yang
promosi,
masyarakat luas. Pengelolaan produk EBT
yang
sesuai
dan
produk-produk dengan
pelestarian
EBT
disetiap
memperhatikan asas-asas yang
dan umum
baik
dalam
mempunyai dasar hukum yang kuat dan
pengelolaannya agar terwujudnya tujuan
jelas serta transparan, melalui sistem tata
negara Indonesia yaitu kesejahteran umum
kelola yang baik.
bagi seluruh rakyatnya.
C. SIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Pengelolaan terhadap EBT menjadi Buku suatu keharusan bagi Bangsa Indonesia. Sebab saat ini Indonesia telah masuk pada era pasar bebas yang suatu saat dapat mengerus kebudayaan yang menjadi cirri khas Bangsa Indonesia. Produk EBT dapat dikomersialisasikan dan dikapitalisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan dirinya sendiri. Untuk itu perlu
Asshiddiqie, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat
dalam
Konstitusi
dan
Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
HR,
Ridwan.
2014.
Hukum
Administrasi
Negara, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
18
Johan Nasution, Bahder. 2012. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju: Triwulan Tutik, Titik. 2006. Pengantar Ilmu Bandung.
Hukum. Prestasi Pustakaraya: -
Lindsey, Tim, dkk. 2013. Hak Kekayaan Zen Umar Purba, Achmad. 2016. Hukum Dalam Intelektual
Suatu
Pengantar.
Alumni:
Kolom. Tempo Publishing: Jakarta.
Bandung. Peraturan Perundang-undangan Lutviansori,
Arif.
2010.
Hak
Cipta
dan
Perlindungan Folklor di Indonesia. Graha Undang-Undang Negara Republik Indonesia Ilmu: Yogyakarta.
Tahun 1945.
Margono, Suyud. 2015. Hukum Hak Kekayaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Intelektual (HKI). Pustaka Reka Cipta:
Hak Cipta.
Bandung. Rancangan Purwadi. 2009. Folklor Jawa. Pura Pustaka: Yogyakarta.
Pengetahuan
Undang-Undang Tradisional
dan
tentang Ekspresi
Budaya Tradisional.
Sinungan, Ansori. 2011. Perlindungan Desain Website Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia. Alumni: Bandung.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_cultural _heritage , Intengible Cultural Heritage,
Soelistyo,
Henry.
2014.
Hak
Kekayaan
diakses tanggal 26 Mei 2017.
Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi. Penaku: Jakarta.
Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute
Sudarmanto.
2012.
KI
dan
HKI
Serta
of Southeast Asian Studies. 2003 dalam
Implementasinya Bagi Indonesia, PT Elex
Suku Bangsa di Indonesia,
Media Komputindo: Jakarta.
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_d
19
i_Indonesia#Referensi, diakses tanggal 26 Mei 2017.
Andy Noorsaman Someng dalam presentasinya pada seminar Manfaat dan Strategi dalam Penggunaan
Suku Bangsa di Indonesia,
Sistem
Hak
Kekayaan
Intelektual oleh Dunia Usaha Termasuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_d
Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 24
i_Indonesia#Referensi, diakses tanggal 26
Juni 2008 di Jakarta dengan judul: Strategi
Mei 2017.
Nasional dalam Pengembangan Sistem Hak Kekayaan Intelektual.
Lain-lain
20
Biodata Penulis Data Pribadi
Nama Lengkap Nama Panggilan Tempat, Tanggal Lahir Umur Alamat
: Sigit Nugroho : Sigit : Purworejo, 10 Februari 1984 : 33 tahun : Perum Indo Residence Jl. Singkur No. 30, RT. 006 RW. 002 Selindung, Gabek, Pengkalpinang.
Pekerjaan Nomor HP e-mail Agama Jenis Kelamin Kewarganegaraan
: Dosen FH UBB : 085 225 314 318 :
[email protected]/
[email protected] : Islam : Laki-laki : Indonesia
Pangkat dan Golongan
Golongan/Pangkat Jenjang Jabatan Akademik NIP NIDN
: IIIb/Penata Muda Tk. I : Asisten Ahli (AA) : 198402102012121005 : 0210028401
