BUDAYA HUKUM UNTUK MENJAMIN KEADILAN ATAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : PUTRI GLORIA GINTING. SH., MH Dosen FH UNPAB
ABSTRAK Dari pembahasan dapat disimpulkan penegakan hukum sebagai upaya menegakan keadilan dapat pula menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika aspek keadilan merupakan landasan utama aturan hukum positif dan ukuran kelakuan manusia, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan dalam kerangka untuk mencapai keseimbangan hidup antara manusia, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku akan membentuk budaya hukum yang tinggi pula, karena kepercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri (substansi) dan aparat hukumnya (struktur). Akhirnya dengan budaya hukum yang terbentuk tersebut, terjadi perubahan yang fundamental mengenai keberlakuan hukum dalam masyarakat kita, yaitu perubahan dari ”keberlakuan hukum karena dipaksakan” menjadi ”keberlakuan hukum karena kualitas adil.”
Kata kunci : budaya hukum dan penegakan hukum
maupun bagaimana upaya penegakan
PENDAHULUAN Berbicara mengenai upaya
hukum itu sendiri di masyarakat.
penegakan hukum, sama artinya
Seringkali kita memahami hukum
dengan
dengan hanya melihat bagaimana
sebuah
upaya
untuk
memahami hukum. Kendati untuk
upaya
memahami hukum secara benar, kita
dilakukan
harus memelajari seluruh peraturan
hukum dan dengan hanya melihat
perundang-undangan
kondisi hukum yang terjadi saat ini.
yang
ada
penegakan oleh
hukum aparat
yang
penegak
Sehingga selalu saja yang disalahkan
kepentingannya
adalah hukum itu sendiri atau aparat
kelompoknya. Apalagi masyarakat
penegak
yang cenderung untuk menghindari
hukumnya
yang
”tidak
menegakkan
becus”
hukum.
atau
sendiri
menyalahgunakan
atau
hukum
Pandangan ini muncul karena kita
dengan sengaja untuk tujuan-tujuan
melihat
hukum
tertentu yang pada akhirnya bersifat
hanya dari dua sisi tersebut, dan hal
tidak adil bagi masyarakat lainnya.
ini
kita
Sehingga tegaknya hukum di tengah
cenderung apatis dan pesimis dengan
masyarakat memerlukan tegaknya
hukum yang berlaku sekarang.
keadilan.
dan
memahami
seringkali
menjadikan
Padahal salah satu unsur yang
Melukai
rasa
keadilan
terhadap sebagian masyarakat dapat
cukup penting dalam penegakan
berakibat
hukum adalah unsur manusianya
kestabilan
sendiri,
kesadaran
keseluruhan karena rasa keadilan
hukum. Karena ketika kita berbicara
adalah unsur fitrah sejak lahir bagi
unsur manusia dari aspek kesadaran
seorang manusia.
yaitu
aspek
hukum masyarakatnya, maka kita
rusaknya
tatanan
bagi
dan
masyarakat
Disinilah faktor kesadaran
mencoba memahami dan menyoroti
hukum
segi
yang
memegang peranan penting dalam
membentuk budaya hukumnya. Di
upaya penegakan hukum itu sendiri,
sinilah kita harus bicara soal mental,
karena perspektif inilah yang perlu
akhlak, moral, etika, sebab semua
ditata agar supremasi hukum di
itulah substansi dari seorang individu
negeri ini dapat berjalan. Relevansi
manusia, ”the moral of the man”.
penegakan hukum dalam perspektif
Budaya hukum masyarakat yang
penegakan keadilan sebagai bagian
tinggi, adalah masyarakat yang tidak
dari kesadaran hukum masyarakat,
cenderung
merupakan
manusia
(individu)-
melanggar
hukum
masyarakat
upaya
itu
sangat
alternatif
walaupun tidak ada aparat hukum
ketidakpercayaan
yang
hukum positif dan aparat penegak
melihatnya.
Ataupun
kita
atas
terhadap
masyarakat
yang
tidak
hukumnya
yang
merupakan
memanfaatkan
hukum
untuk
mainstream
dari
pandangan
mencapai
tujuan
bagi
legalistik.
Sehingga
ketika
kita
berbicara hukum dalam perspektif
dari seluruh “aktivitas kehidupan”
keadilan, kita berada dalam wilayah
hukum
etika
perencanaan hukum, pembentukan
atau
moralitas
dan
tidak
yang
dimulai
membahas masalah-masalah hukum
hukum,
dalam arti sempit. Bagaimana hukum
evaluasi hukum. Penegakan hukum
positif dibuat, dan apakah hukum
pada hakikatnya merupakan interaksi
positif
antara berbagai perilaku manusia
yang
dibuat
telah
penegakan
dari
mewakili
hukum
dan
merepresentasikan dari unsur rasa
yang
keadilan masyarakat, serta mentalitas
kepentingan yang berbeda dalam
aparatur hukum yang menegakkan
bingkai aturan yang telah disepakati
hukumnya?
bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum
dapat
semata-mata
dianggap sebagai proses menerapkan
TUJUAN PENULISAN Penulisan
tidak
kepentingan-
ini
hukum sebagaimana pendapat kaum
mengetahui
legalistik. Namun proses penegakan
pembentukan budaya hukum atas
hukum mempunyai dimensi yang
keadilan untuk menjaminkepastian
lebih
hukum pada masarakat.
tersebut, karena dalam penegakan
bertujuan
makalah
untuk
luas
daripada
pendapat
hukum akan melibatkan dimensi perilaku
METODE PENULISAN Metode menggunakan
manusia.
Dengan
penulisan
pemahaman tersebut maka kita dapat
library
mengetahui bahwa problem-problem
metode
research (penelitian kepustakaan)
hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action”
TINJAUAN
TEORITIS
DAN
bukan pada “law in the books”. Sehingga pengadilan yang
PEMBAHASAN
merupakan representasi utama dari
1. Hukum dan Keadilan Perlunya
rasa
keadilan
wajah penegakan hukum dituntut
masyarakat dalam penegakan hukum
untuk
tidak
terlihat dari apa yang diungkapkan
melahirkan
oleh Zudan Arif Fakrullah, bahwa
melainkan
”Penegakan hukum merupakan pusat
kemanfaatan
hanya
mampu
kepastian
hukum,
pula sosial
keadilan, dan
pemberdayaan
sosial
melalui
bukan hanya proses menerapkan
putusan-putusan hakimnya. Karena
pasal-pasal
dengan adanya kegagalan lembaga
undang,
peradilan dalam mewujudkan tujuan
melibatkan
hukum
mendorong
masyarakat dan berlangsung dalam
ketidakpercayaan
struktur sosial tertentu. Penelitian
masyarakat terhadap pranata hukum
yang telah dilakukan oleh Marc
dan lembaga-lembaga hukum.
Galanter di Amerika Serikat dapat
diatas
telah
meningkatnya
Dalam pikiran para yuris, proses
peradilan
sering
hanya
dan
bunyi
melainkan
undang-
proses
yang
perilaku-perilaku
menunjukkan bahwa suatu putusan hakim
ibaratnya
hanyalah
diterjemahkan sebagai suatu proses
pengesahan saja dari kesepakatan
memeriksa dan mengadili secara
yang telah dicapai oleh para pihak.
penuh dengan berdasarkan hukum
Dalam
perspektif
sosiologis,
positif semata-mata. Pandangan yang
lembaga
pengadilan
merupakan
formal-legalistik ini mendominasi
lembaga
yang
pemikiran para penegak hukum,
merupakan tempat untuk “record
sehingga apa yang menjadi bunyi
keeping”, “site of administrative
undang-undang, itulah yang akan
processing”, “ceremonial changes of
menjadi
status”,
utama
hukumnya.
Kelemahan
pandangan
ini
adalah
terjadinya penegakan hukum yang kaku,
tidak
ada
diskresi
“settlement
(Ing:
Hampir setiap saat kita dapat
dalam arti kebebasan mengambil
laporan
keputusan
berhubungan
setiap
negotiation”,
warfare.
menemukan
dalam
dan
“mediations and arbitration”, dan
“discretion“, kebebasan bertindak,
sendiri
multifungsi
berita, atau
informasi,
ulasan dengan
yang lembaga-
situasi yang dihadapi) dan cenderung
lembaga hukum kita. Salah satu
mengabaikan
rasa
permasalahan yang perlu mendapat
masyarakat
karena
mengutamakan
kepastian
hukum.
merosotnya rasa hormat masyarakat
–
dalam
terhadap wibawa hukum.i Ungkapan-
kenyataannya – bukanlah proses
ungkapan ini merupakan reaksi dari
yuridis semata. Proses peradilan
rasa
Proses
mengadili
keadilan lebih
perhatian
kita
keadilan
semua
masyarakat
adalah
yang
terkoyak karena bekerjanya lembaga-
mendekatkan
lembaga
sebagai pengayom masyarakat.
hukum
profesional
yang
maupun
hakim/putusan
hanya
pada
yuridis.
pengadilan
putusan
Hakim atau aparat penegak
yang
hukum seringkali “bermain dengan
berlandaskan
peraturan dan prosedur”. Hukum
Berlakunya
bukan dijalankan demi mencapai
pengadilan
semata-mata aspek
tidak
cita-cita
hukum di tengah-tengah masyarakat,
kesejahteraan
mengemban
tujuan
untuk
melainkan demi mencapai keadilan
mewujudkan
keadilan,
kepastian
hukum
dan
yang
diinginkan
keadilan,
oleh
penegak
kemanfaatan
dan
hukum itu sendiri dan terdakwa di
sosial
bagi
atas dalih hukum tertulis.
pemberdayaan
masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita
dan
pengadilan
sebagai
pengayoman
masyarakat,
pengadilan
harus
maka
senantiasa
Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (2003), bukanlah proyek dokumen
kertas,
kultural
dan
tetapi
antropologis
proyek yang
mengedepankan empat tujuan hukum
memiliki ruh keadilan. Karena itu,
di atas dalam setiap putusan yang
membaca dan memahaminya sebagai
dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa
kalimat-kalimat yang kering, linear,
yang
dan
menjadi
dasar
yaitu
hukum
berpijaknya
“hukum
untuk
kesejahteraan masyarakat”. Dengan akhirnya
tidak
demikian, hanya
bisa
membawa
malapetaka. Logika keadilan tidak segera
pada
masial
bisa
membaca
ditemukan peraturan,
dengan tetapi
dikatakan
dibutuhkan suatu perenungan dan
sebagai Law and Order (Hukum dan
pemahaman lebih dalam terhadap
Ketertiban)
apa yang tertulis. Sebab, di balik
tetapi
telah
berubah
menjadi Law, Order dan Justice
hitam-putihnya
(Hukum,
adalah semangat – ruh -, yaitu
dan
Ketertiban/ketenteraman,
Keadilan).
Adanya
peraturan
hukum
dimensi
keadilan yang menjadi misi utama
keadilan dan ketenteraman yang
hukum, yang disebut sebagai nurani
merupakan manifestasi bekerjanya
hukum.
lembaga pengadilan, akan semakin
Putusan-putusan hukum yang
masyarakat manusia yang teratur,
hanya bertolak dari apa yang tertera
disamping tercapainya keadilan yang
dalam peraturan tertulis, umumnya
berbeda-beda isi dan ukurannya,
menghasilkan putusan yang kering,
menurut masyarakat dari zamannya.
kurang bernurani dan tidak bernilai
Untuk mencapai ketertiban dalam
moral. Sehingga, hasilnya kerap
masyarakat ini diperlukan adanya
mengecewakan banyak pihak.
kepastian
Menurut pendapat Satjipto
dalam
pergaulan
antarmanusia dalam masyarakat.
Rahardjo, keadilan pun tidak lagi
Menurut Soejono Soekamto,
mirip orang buta yang selalu terantuk
”Penegakan hukum adalah kegiatan
pada bebalnya sistem kekuasaan
menyerasikan hubungan nilai-nilai
serta bobroknya mental kalangan
yang terjabarkan dalam
aparatur negara dan penegak hukum.
kaedah, pandangan-pandangan yang
Artinya,
mantap dan mengejawantahkannya
sistem
dan
perangkat
pendukungnya telah lapuk untuk
dalam
peduli pada nurani apabila membela
serangkaian penjabaran nilai tahap
kepentingan
akhir untuk menciptakan kedamaian
rakyat.
Negara
dan
sikap,
tindak
kaedah-
aparaturnya pun tidak seperti yang
pergaulan
dikatakan
Nietzsche,
tegaknya hukum dapat ditandai oleh
ibarat monster yang paling dingin
beberapa faktor yang saling terkait
dari yang terdingin karena beroperasi
sangat erat yaitu: Pertama, Hukum
dengan
dan
oleh
mencuri
filsuf
harta
kekayaan
penduduk dengan bermacam alasan.
hidup.”
sebagai
aturannya
Karena
sendiri,
itu
sehingga
diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang
2. Budaya Hukum atas Keadilan
ada. Kedua, fasilitas pelaksanaan
Kaitan antara manusia dan
hukumnya yang memadai, sebab
hukum, sebagaimana dikemukakan
sering kali hukum sulit ditegakkan
oleh
bahkan tak tertangani karena fasilitas
Mochtar
Kusumaatmadja,
bahwa tujuan pokok dan pertama
untuk
menegakkannya
tidak
dari hukum adalah ketertiban, karena
memadai ataupun tidak tersedia.
ketertiban merupakan syarat pokok
Ketiga, Kesadaran dan kepastian
(fundamental) bagi adanya suatu
hukum serta perilaku masyarakat itu
sendiri. Keempat, Mental
aparat
laksana hukum (structure of law) dan
penegak hukum. Dalam hal ini
budaya hukum (culture of law).
adalah
secara
Sehingga, penegakan hukum tidak
jaksa,
saja dilakukan melalui perundang-
pengacara, hakim, petugas lembaga
undangan, namun juga bagaimana
pemasyarakatan
memberdayakan aparat dan fasilitas
pelaku
langsung
hukum
seperti
polisi,
dan
sebagainya
karena pada dasarnya penegakan
hukum.
hukum
pentingnya
sangat
tergantung
pada
Juga,
yang
tak
adalah
kalah
bagaimana
mentalitas para aparatur penegak
menciptakan
hukumnya.
masyarakat yang kondusif untuk
Pada akhirnya kembali pada
menentukan
corak
yang
sebenarnya; in the last analysis it is
hukum
penegakan hukum.
unsur manusianya (budaya) juga yang
budaya
Sehingga ketika masyarakat sudah
pada
ketidakpercayaan
titik
nadir
pada
struktur
counts.ii
hukum dan substansi hukum yang
Sehingga adanya hukum yang baik
ada di negeri ini, maka penegakan
dan benar tidak otomatis menjamin
hukum dalam perspektif keadilan
kehidupan masyarakat yang baik dan
menurut hukum kodrat merupakan
benar. Adanya polisi, jaksa, hakim,
salah satu alternatif untuk itu. Dalam
pengacara sebagai penegak hukum
hal ini Thomas mengklaim bahwa
langsung
dan
hukum positif yang adil memiliki
menjamin
tegaknya
the
human
being
that
formal
belumlah
hukum
dan
daya ikat melalui hati nurani subjek
berlakunya rule of law. Adanya
hukum. Hukum positif akan disebut
parlemen sekalipun dipilih lewat
adil
pemilu dengan ongkos besar belum
sebagai berikut:
otomatis demokrasi tumbuh.
jika
memenuhi
persyaratan
1. Diperintahkan
atau
Sejalan dengan hal ini dalam upaya
diundangkan demi kebaikan
penegakan
umum;
hukum,
adalah
sebagaimana yang diungkapkan oleh
2. Ditetapkan
oleh
legislator
Lawrence M. Friedman,iii dimana
yang tidak menyalahgunakan
hukum harus diartikan sebagai suatu
kewenangan
isi hukum (content of law), tata
dan
legislatifnya;
3. Hukum positif memberikan
dalam
kondisi
kebaikan
hidup
beban yang setimpal demi
manusia yang tertib.
kepentingan kebaikan umum.
Dalam analisisnya mengenai hukum
Relevansi
kodrat
kodrat, Columba Ryan menyatakan
untuk situasi dan kondisi tertentu
bahwa jika kita membicarakan teori
dalam kehidupan sosial manusia,
hukum
tampak pada perubahan gagasan
memandang hukum kodrat bukan
dasar tentang peranan hukum sebagai
sebagai ”yang mendasari” semua
ius quia iussum (keberlakuan hukum
hukum yang lain, melainkan justeru
karena dipaksakan) menjadi ius quia
sebagai inti semua hukum yang lain
iustum (keberlakuan hukum karena
itu,
sifat adil), atau perubahan dari
posibilitasnya. Meskipun demikian,
pemahaman
hukum
teori hukum kodrat lebih mengarah
didasarkan
atas
hukum
yang
hanya
bentuknya
ke
kodrat,
serta
kita
yang
harus
menetapkan
pada analisis etika atau moralitas.
pemahaman hukum atas dasar makna
Hukum
kodrat
isi yang terkandung di dalamnya. Isi
merupakan konsep filosofis yang
hukum ditekankan karena memuat
menjawab persoalan tentang asas
nilai-nilai etika dan moral. Hukum
yang mendasari keberlakuan hukum.
kodrat adalah keterangan tentang
Hukum kodrat adalah dasar ontologis
sifat rasional dari setiap perbuatan
yang
manusia, serta menjadi “jembatan
manusia, yang menjabarkan terutama
penghubung” antara moralitas dan
posibilitas teori moral dan penegakan
legalitas. Hukum tidak lain adalah
hukum.
terdapat
pada
di
dalam
dasarnya
kodrat
perintah akal budi yang dinyatakan
Dari perspektif inilah, maka
oleh para penguasa untuk mengatur
hukum sebagai pengatur kehidupan
atau
menyelenggarakan
manusia melibatkan peranan setiap
pemerintahan bagi semua warga
orang dan segala sesuatu yang tekait
negaranya. Sebagai konsekuensinya,
dengan
mereka yang tidak tertib menaati
Perhubungan hukum tidak hanya
perintah akal budi dinilai tidak
meliputi hubungan antara subjek
melakukan tindak kebajikan, sebab
hukum, melainkan juga antara subjek
perilaku kebajikan hanya terdapat di
hukum dengan objek hukum. Dasar
peranan
tersebut.
perhubungan ini adalah asas-asas
dengan rasa keadilan. Hal ini sejalan
keadilan dalam hidup bermasyarakat.
dengan salah satu dari tujuan teori
Sehingga
keadilan John Rawls.
ketika
masyarakat hukum
pemahaman bahwa
Di dalam “A Theory of
merupakan
Justice” (1971) Rawls mengatakan,
memandang positif
representasi
atas
rasa
keadilan
untuk mengartikulasikan
konsep
masyarakat, maka kesadaran hukum
keadilan adalah dilakukan dengan
masyarakat akan membentuk budaya
cara
hukum yang patuh dan taat pada
moral
hukum positif yang berlaku.
hukum, kebijaksanaan, dan tindakan
Ada yang sangat menarik untuk
disimak
memasukkan dalam
pertimbangan
membuat
sesuatu
pelaksanaan pencapaian keadilan.
pada
konstitusi
lain,
dimana
bermuatan moral ini terasa tidak
dasarnya
terbantah dan tidak boleh diabaikan
berpedoman pada pola pikir hukum
demi tegaknya hukum. Mengapa
yang bermuatan moral. Hal itu
tidak, oleh karena sudah sejak lama
menunjukkan budaya hukum (legal
dikenal oleh kerajaan-kerajaan masa
culture) yang dianut tidak hanya
lalu, pada masa kekaisaran Roma
memandang hukum an sich atau
telah terdapat pepatah “Quid leges
hukum adalah hukum. Pandangan
sine moribus”? “Apa artinya undang-
hukum an sich ini dalam konteks
undang,
pranata hukum yang didasarkan pada
moralitas? Berdasarkan pepatah ini
teori hukum itu untuk mencari pola
atau tidak, Konstitusi Jepang yang
pranata hukum
dan
diperlakukan pertama kali abad ke-7
efektif. Jadi maksudnya adalah untuk
oleh Ratu Shotoko telah sarat muatan
mencari sintesis antara pola pikir
moral,
hukum dan pranata hukum lainnya.
menyebutkan,
Seperti
kebanggaan
negara-negara pengaturan
hukum
pranata
yang tepat
hukum
yang
Pandangan
kalau
Pasal
hukum
tidak
1
disertai
Konstitusi “diatas
apapun,
dahulu
yang
ini
segala lakukanlah
mengandung moral, agar hukum
lebih
kewajiban
untuk
yang menanggulangi masalah hukum
menghindarkan
menjadi bermakna. Karena hukum
Walaupun pada permulaan Restorasi
yang bermuatan moral ini sesuai
Meiji tahun 1868 pada saat Jepang
ketidakbanggaan”.
berhubungan dengan Barat, secara
Dalam
dunia
akademisi
efektif telah memakai sistem hukum
pandangan hukum yang berkaitan
barat dan hukum Tokugawa secara
dengan moral ini juga telah lama
formal
menjadi pembicaraan. H.L.A. Hart
dihapuskan.
Namun
pengelolaan hukumnya tetap saja
dengan
berdasarkan nilai-nilai kebiasaannya
menyebutkan,
dengan penekanan pada keindahan
mengandung aspek internal yang
dalam kehidupan, memelihara teguh
terdiri dari moral dan ketentuan
struktur sosialnya, penyerapan nilai-
sosial.”
nilai
moral
manusia
menghormati
dan
sangat
Filsafat
simpatik
“hukum
hukum
harus
yang
kebijaksanaan
memandang keterkaitan hukum dan
seseorang yang sudah matang. Pasca
moral serta komentar tuntutan moral
Restorasi Meiji, sejak tahun 1895
dalam memperlakukan hukum sangat
Jepang telah menjadi negara modern
terasa kebenarannya. Karena hukum
dan hukumnya berjalan dengan baik,
yang
suara-suara
moral
yang
muncul
pada
jalannya hukum bermakna positif. Sekarang
sangat
pertimbangan
relevan
untuk
menjawab tuntutan masuknya moral
melalui
dalam hukum dan kondisi hukum
kekalahan pada Perang Dunia II
yang memrihatinkan sekarang ini,
mereka telah masuk pada tahap
maka
negara
internalisasi moral dalam hukum ke
tahap
setelah
mengandung
kesejahteraan. negara
Tentunya
kesejahteaan
ini
merupakan jaminan jalannya hukum seperti
yang
masyarakatnya.
diinginkan
mengangkat
topik
permukaan. Artinya ide-ide tentang baik dan buruk dan moralitas penting
oleh
dipakai untuk menjelaskan tingkah
karena etika masyarakat Jepang tetap
laku manusia, khususnya tingkah
mendorong penegakan hukum dan
laku pejabat publik. Untuk keperluan
suara
mereka
ini pengamatan harus tertuju pada
masih memancarkan moral yang
filsafat hukum yang memandang
memberi penekanan bahwa masuk ke
adanya hubungan yang sangat kuat
pengadilan dianggap suatu hal yang
antara hukum dan moral. Hal ini
memalukan.
dapat dimulai dari pendapat Hart
hati
Wajarlah,
perlu
(consciences)
yang memandang moral sebagai
kelakuan
“nature
seterusnya
penegakan hukum dapat dilakukan
menjadi aspek internal dari suatu
dalam kerangka untuk mencapai
ketentuan, seperti yang dikatakannya
keseimbangan hidup antara manusia,
bahwa
sehingga
of
a
rule”,
suatu
hukum
harus
manusia,
maka
tercipta
upaya
keadilan,
mengandung unsur eksternal dan
kedamaian, ketertiban, dan kebaikan
internal, aspek internalnya adalah
umum dalam masyarakat. Dengan
moral dan ketentuan sosial.
perkataan lain, kesadaran hukum
Cara
internalisasi
prinsip-
masyarakat untuk patuh dan taat
prinsip moral dalam hukum dapat
pada hukum yang berlaku akan
dilakukan
membentuk budaya hukum yang
pada
saat
pembuatan
hukum. Di sini hukum diberikan
tinggi
masukan, seperti ide-ide baik dan
masyarakat pada hukum itu sendiri
buruk, atau moralitas, dan legitimasi,
(substansi) dan aparat hukumnya
yaitu
(struktur). Akhirnya dengan budaya
upaya
untuk
menjelaskan
pula,
karena
yang
kepercayaan
tingkah laku manusia, khususnya
hukum
terbentuk
tersebut,
tingkah laku pejabat publik.
terjadi perubahan yang fundamental mengenai keberlakuan hukum dalam masyarakat kita, yaitu perubahan dari ”keberlakuan
Penutup Upaya
penegakan
hukum
yang dilakukan dengan mendasarkan
hukum
karena
dipaksakan” menjadi ”keberlakuan hukum karena kualitas adil.”
kepada pembentukan budaya hukum atas
dasar
dikedepankan marut”
di
hukum
keadilan
harus
tengah
“carut-
di
negeri
ini.
Daftar Pustaka
Fakrulloh Zudan Arif. Penegakan
Penegakan hukum sebagai upaya
Hukum
menegakan
Menciptakan
keadilan
dapat
pula
Sebagai
Peluang Keadilan,
menjadi sarana kritik atau koreksi
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1,
atas hukum
Maret 2005: 22 – 34.
positif.
Jika aspek
keadilan merupakan landasan utama aturan hukum positif dan ukuran
Galanter Marc, 1981, Justice in
Hart, H.L.A. 1988. The Concept of
Many Rooms.
Law. :The Clarendon Press, Oxford.
Salman Otje dan Eddy Damian (ed), 2002. ”Konsep-konsep Hukum dalam
Pembangunan.” i
Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1983
Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhammad
Natsir,
1987.
Demokrasi di Bawah Hukum. Media Dakwah, Jakarta.
Friedman
Lawrence
American
M.,
1984.
Law:
An
Introduction. W. W. Norton & Company, New York.
Sumaryono, E. 2002. Etika dan Hukum,
Relevansi
Hukum
Kodrat
Aquinas, Yogyakarta.
Teori Thomas
Kanisius,
op.cit.
ii
Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH,
Natsir, Muhammad, Demokrasi di Bawah Hukum, Media Dakwah, Jakarta: 1987. iii Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, (New York: W. W. Norton & Company, 1984), hal. 5.
