PERANAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP Oleh : PUTRI GLORIA GINTING. SH., MH Dosen FH UNPAB
ABSTRAK Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan wilayah yang berwawasan lingkungan harus melakukan keselarasan didalam penyesuaian terhadap Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait pada izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, karena manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam izin tersebut dicantumkanya persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian lingkungan hidup. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam izin melakukan usaha dan atau/kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penangung
jawab
usaha
dan
atau
kegiatan
dalam
melaksanakan
usaha/kegiatannya. Kata kunci : Lingkungan Hidup, Pemerintah, Izin Usaha, Pengusaha. 1. Pengelolaan sumber alam secara
PENDAHULUAN Terkait
dengan
pembangunan
yang
masalah
berkelanjutan
adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan generasi
kemampuan
mendatang
dalam
mencukupi kebutuhannya. Ada 3 (tiga) adalah:
hal
yang tercakup
disini
bijaksana; 2. Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan 3. Peningkatan kualitas hidup.
Konsep pembangunan yang berkelanjutan
mengimplikasikan
bukan pada batas absolut tetapi pada batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial
mengenai sumber daya alam serta
untuk mengantisipasi masalah ini
kemampuan alam untuk menyerap
pemerintah
pengaruh-pengaruh kegiatan manusia
dalam pengelolaan lingkungan hidup
kebijakan
pelaksanaan
pembangunan,
disatu
Kota
Medan
harus mampu melahirkan kebijakan-
A. Kebijakan Pemko Medan Proses
daerah
pihak
kongkrit
yang
sesuai
dengan
pengelolaan
lingkungan
hidup.
Disamping
Peraturan
menghadapi permasalahan jumlah
Pemerintah No 27 Tahun 2012
penduduk yang besar dengan tingkat
tentang Analisis Mengenai Dampak
pertambahan yang kurang. Untuk itu
Lingkungan merupakan turunan dari
upaya pemerintah kota Medan dalam
Undang - Undang Nomor. 32 Tahun
menerbitkan suatu kebijakan dalam
2009 dan memiliki peranan yang
pengelolaan
sangat signifikan dalam mencegah
dan
pengawasan
lingkungan hidup adalah dengan cara
pencemaran
melakukan berbagai upaya dalam
bergerak. Peraturan Pemerintah No.
rangka mewujudkan pembangunan
27 Tahun 2012 ini mensyaratkan
berkelanjutan
kelengkapan
dan
lingkungan.
Oleh
berwawasan karena
itu,
sebelum
dari
sumber
dokumen mendapatkan
tidak
AMDAL izin
pemerintah kota Medan berusaha
operasional, misal izin industri. Juga
untuk memberikan suatu gambaran
tergantung dari skala usaha, setiap
yang logis bahwa pembangunan
kegiatan industri diwajibkan untuk
yang dilakukan sekarang diharapkan
menyusun dokumen AMDAL, UKL-
mampu
UPL atau SPPL.
dan
pembangunan dengan pembangunan
menuju yang
bertumpu yang
lingkungan
dengan
pengelolaan
dan
menjadi
berkelanjutan
Analisis mengenai dampak
kepada
lingkungan hidup (AMDAL) adalah
berwawasan
kajian mengenai dampak besar dan
penerapan pengawasan
lingkungan. Bilamana tidak dikelola secara
penting
suatu
usaha
dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
baik dan benar maka dampak negatif
tentang
yang muncul dipermukaan. Maka
dan/atau
penyelenggaraan kegiatan.
usaha
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 27
Pemerintah
tahun 2012 pada pasal 2 Dalam
pengelolaan
Peraturan Pemerintah ini Pasal 2
Sehingga dalam rangka pengelolaan
yaitu :
lingkungan
1. Setiap
Usaha
Kegiatan
dan/atau
yang
wajib
memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki Izin Lingkungan. 2. Izin
Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan
kegiatan
yang
meliputi: a. Penyusunan Amdal dan UKL - UPL b.
Penilaian
Amdal
dan
pemeriksaan UKL - UPL Dimana penerbitan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan
dengan
pengelolaan
lingkungan hidup harus diumumkan agar
masyarakat
mengetahuinya.
dapat
Pengumuman
kepada masyarakat itu sendiri agar masyarakat mengetahui dan apabila masyarakat
tidak
pemerintah mempertimbangkan keberatan tersebut.
menyetujuinya, dapat adanya
memiliki
wewenang
lingkungan
hidup
hidup.
pemerintah
berkewajiban : 1. mewujudkan,
menumbuhkan,
mengembangkan,
dan
meningkatkan
dan
tanggung
kesadaran jawab
para
pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. mewujudkan,
menumbuhkan,
mengembangkan
dan
meningkatkan kesadaran akan hak
dan
tanggung
jawab
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. mewujudkan
menumbuhkan,
mengembangkan
dan
meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah
dalam
upaya
pelestarian daya dukung dan daya
tampung
lingkungan
hidup. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai alat pengendalian
dan
alat
untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar
1945, maka penataan dan pengaturan
sangat dahsyat dan tentunya dapat
izin ini sudah semestinya harus
mengganggu stabilitas masyarakat
dilakukan dengan sebaik-baiknya.
dalam suatu lingkungan. Masalah
Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik
antara
manusia
dengan
makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar bisa dikenai sanksi. Sanksi yang
termuat
dalam
hukum
lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum
administrasi.
Hukum
lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan akan berlaku
pada
masa
mendatang.
lingkungan
bagi
manusia
dapat
dilihat dari menurunnya kualitas lingkungan.
Kualitas
lingkungan
menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan,
kesejahteraan
ketenteraman
manusia.
dan Nilai
lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan.
Hilang
berkurangnya
nilai
dan
lingkungan
karena pemanfaatan tertentu oleh umat
manusia
tanpa
melakukan
pertimbangan dari akibat buruk pada generasi mendatang. Sehingga hukum lingkungan
Manusia hanyalah salah satu unsur
mempunyai
dalam
tetapi
pertama adalah ketentuan tentang
mempengaruhi
tingkah laku manusia/masyarakat,
kelangsungan peri kehidupan dan
yang semuanya bertujuan supaya
kesejahteraan manusia serta makhluk
anggota
hidup lain.
bahkan perlu dipaksa memenuhi
lingkungan
perilakunya
Hukum umumnya
akan
hidup
lingkungan bertujuan
pada untuk
menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh umat
manusia.
Kerusakan
lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang
dua
dimensi.
masyarakat
Yang
dihimbau
hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberi
hak,
kewajiban
dan
wewenang badan - badan pemerintah dalam mengelola lingkungan demi kepentingan seluruh umat manusia/ masyarakat.
Pemerintah Indonesia telah telah
kerusakan lingkungan hidup yang
memperluas strategi pembangunan
meliputi perencanaan, pemanfaatan,
tidak hanya pro-growth, pro-poor,
pengendalian,
dan
pengawasan,
pro-jobs,
tetapi
juga
pro-
environment. Kebijakan ini dikenal sebagai
kebijakan
growth
with
dan
penegakan
hukum.”
“sustainable
Hal yang serupa juga diatur
yang
dalam pasal selanjutnya yaitu dalam
equity”
menempatkan isu lingkungan sebagai
Pasal
jantung
Lingkungan
dari
pemeliharaan,
semua
rencana
4
Undang
-
undang
Hidup,
yang
pembangunan di Indonesia. Melalui
menyatakan bahwa Perlindungan dan
kebijakan ini Pemerintah Indonesia
pengelolaan
berkeyakinan bahwa pertumbuhan
meliputi :
lingkungan
ekonomi akan memberikan manfaat
a. Perencanaan;
bagi kesejahteraan rakyat dengan
b. pemanfaatan;
cara membangun dengan konsep
c. pengendalian;
ramah lingkungan.
d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan
B. Upaya Pemerintah Daerah Kota
f. penegakan hukum.
Medan Upaya
hidup
Dari kedua ketentuan tersebut dan
diketahui bahwa upaya pengendalian
hidup
merupakan bagian dari perlindungan
sebagaimana diatur dalam undang-
dan pengelolaan lingkungan hidup
undang No. 32 Tahun 2009 tentang
untuk
Perlindungan
lingkungan hidup dan mencegah
pengelolaan
perlindungan lingkungan
dan
pengelolaan
melestarikan
Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1
terjadinya
angka 2 dinyatakan bahwa:
kerusakan lingkungan hidup.
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup
sistematis
dan
adalah
upaya
terpadu
yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran
dan/atau
pencemaran
Kegiatan bijaksana
yang
merupakan
pengrusakan
lingkungan.
fungsi
dan/atau
tidak tindakan Dengan
demikian, pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menimbulkan
perubahan
secara
langsung maupun tidak langsung terhadap
sifat
lingkungan
fisik
yang
dan
hayati
mengakibatkan
6. Membuang limbah rumah tangga maupun
industri
secara
sembarangan.
lingkungan hidup tidak berfungsi
Tujuan pembangunan berwawasan
dalam
lingkungan hidup, antara lain:
menunjang
berkelanjutan.
pembangunan Bentuk-bentuk
1. tercapainya
kegiatan yang tidak bijaksana, antara
keserasian,
lain sebagai berikut:
antara manusia dan lingkungan
1. Berburu
binatang
yang
telah
dilindungi oleh undang-undang dapat
memusnahkan
binatang
langka. 2. Menangkap ikan di sungai, danau, maupun
laut
menggunakan
dengan
bahan
peledak,
listrik, atau racun akan mematikan seluruh jenis ikan. 3. Pembangunan
rumah,
permukiman, dan fasilitas sosial di daerah sempadan sungai dan di daerah resapan air. 4. Menebang kayu di hutan lindung secara
sewenang-wenang
mengakibat kan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul akan memperbesar peluang terjadinya erosi,
kekeringan,
dan
tanah
tandus. 5. Melakukan berpindah.
sistem
ladang
keselarasan, dan
keseimbangan
hidup; 2. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang
melindungi
lingkungan
hidup; 3. terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang; Sehingga
pada
prakteknya
izin
lingkungan banyak dilanggar oleh pemegang kekuasaan atau pejabat yang punya kewenangan. Bahkan pada era otonomi, izin lingkungan diabaikan
melakukan
usaha
/
kegiatan, pemerintah daerah hanya berpikir
saat,
“selagi
berkuasa”
banyak-banyak mengelurkan izin, supaya untuk mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga aspek dampak lingkungan dipinggirkan.
atau tidak efektif apabila terdapat
C. Faktor Penghambat Dalam
melakukan
pengelolaan
lingkungan dan pengawasannya ini, pemerintah
Kota
memperhatikan
Medan
berbagai
juga faktor
diantaranya adalah: 1. Jumlah, kualitas dan lokasi penduduk;
hidup
yang
mengkonsumsi sumber alam. Jumlah penduduk, kualitas penduduk serta lokasi penduduk di kota Medan juga ikut menentukan berjalannya
pembangunan
berwawasan
lingkungan
yang
hal
ini
merupakan suatu pernyataan yang memiliki suatu hubungan korelasi yang searah karena dengan mengedepankan suatu pemikiran bahwa dengan mempelajari kualitas dan jumlah serta lokasi penduduk, maka pembangunan lingkungan
yang
berwawasan
akan
berjalan
sebagaimana mestinya. Efektivitas
hukum
ideal
hukum,
dapat
dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang
sehingga
hukum
tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang
terkandung
di
dalam
isi/substansi hukum, realita hukum mengacu
2. Teknologi yang dipakai; 3. Pola
disparitas antara realita hukum dan
kepada
pengertian
penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan atau kepatuhan hukum
yang
tercermin
dalam
perilaku warga masyarakat tersebut. Maka
dapat
efektivitas dalam
hukum
suatu
terlepas
dikatakan
dari
bahwa
yang
berlaku
masyarakat konsep
tidak
kesadaran
hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri. Masih
sering
terjadinya
pencemaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri dan masih
rendahnya
ketaatan
dan
kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat
untuk
menjaga
lingkungan yang bersih dan sehat menjadi indikator bahwa penegakan hukum
terhadap
pengelolaan
lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan. Dengan demikian secara
implementasi
efektivitas
Undang -Undang Nomor 32 Tahun
2009
masih
rendah
hal
ini
pencemaran
dan
perusakan
hukum
lingkungan hidup dan undang –
terutama dalam masalah pembuktian
undang nomor 32 tahun 2009
sulit
tentang Pengelolaan Lingkungan
dikarenakan
dalam
penegakan
dilakukan
dan
rangka
pengawasan
pengendalian
dan
hidup yang berlaku, sehingga
pengelolaan lingkungan hidup dapat
terjalin hubungan yang saling
dikatakan
mempengaruhi antar manusia dan
masih
jalan
ditempat
walaupun dari aspek politik hukum
lingkungan hidup.
secara substansial isi materi hukum
b. Untuk mengetahui sejauh mana
lingkungan tersebut telah banyak
hukum lingkungan berkembang
terjadi perubahan disesuaikan dengan
di tengah masyarakat, tentang
kondisi sosial masyarakat.
kesadaran keseimbangan alam dan kemampuan aparatur Negara didalam
PERUMUSAN MASALAH a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penerbitan izin lingkungan hidup? b. Bagaimana daerah
upaya
kota
pemerintah
Medan
dalam
melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui izin yang diberikan dalam rangka pelayanan
public
(Public
service)?
menjalankan
Pemerintahan yang baik demi pembangunan
yang
berkelanjutan. c. Untuk mengetahui hambatan dan memahami pertanggung jawaban dalam tindakan hukum tentang pengelolaan lingkungan menurut undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Apa faktor penghambat dalam penerapan izin lingkungan di wilayah Kota Medan?
Roscoe bahwa
TUJUAN PENELITIAN a. Untuk
menertibkan
peraturan
Kota Medan nomor 8 tahun 2003 tentang
B. KAJIAN TEORI
pengendalian
hukum
terpenting kontrol
Pound
adalah
dalam sosial.
menyatakan lembaga
melaksanakan Hukum
secara
bertahap telah menggantikan fungsi agama
dan
moralitas
sebagai
instrumen penting untuk mencapai
memahami
ketertiban sosial. Hukum, sebagai
dalam pengelolaan lingkungan
mekanisme
hidup berdasarkan undang –
kontrol
sosial,
merupakan fungsi utama dari negara dan
bekerja
melalui
penerapan
unsur
kesalahan
undang. b. Secara praktis, penelitian ini dapat
kekuatan yang dilaksanakan secara
berguna
sistematis dan teratur oleh agen yang
kebijakan (eksekutif dan legislatif)
ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.
dalam
Akan tetapi, Pound menambahkan
perundang
bahwa hukum saja tidak cukup, ia
peraturan yang lebih memadai
membutuhkan
berkaitan
dukungan
dari
bagi
para
pengambil
menyusun –
perangkat
undangan
dengan
atau
pentingnya
institusi keluarga, pendidikan, moral,
keseimbangan dalam pengelolaan
dan agama. Hukum adalah sistem
lingkungan hidup, agar terjalin
ajaran
suatu interaksi yang harmonis dan
dengan
unsur
ideal
dan
seimbang
hukum
positivistik.
komponen lingkungan ekosistem
Sehingga Roscoe Pound memiliki
itu sendiri. Serta sebagai bahan
pendapat mengenai hukum yang
hukum
menitik
pada
khususnya mengenai pemberian
kedisiplinan dengan teorinya yaitu:
izin dalam upaya pengendalian
“Law as a tool of social engineering”
lingkungan hidup.
kodrat
dan
beratkan
hukum
(Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui
atau
merekayasa
masyarakat).Untuk dapat memenuhi
antar
komponen
–
empiris, yang menggabungkan teori
administrasi
negara,
KESIMPULAN 1. Hukum
perizinan
lalu
hukum
atas
pelaksanaannya dilakukan oleh
kepentingan-kepentingan yang harus
pemerintah baik pemerintah di
dilindungi oleh hukum itu sendiri.
pusat maupun di daerah sebagai
peranannya
Roscoe
Pound
membuat
penggolongan
publik
merupakan yang
aparatur penyelenggaraan negara C. HASIL PENELITIAN a. Secara teori, diharapkan dapat membuka
wawasan
paradigma
berfikir
dan dalam
mengingat hukum perizinan ini berkaitan
dengan
pemerintah.
Salah satu fungsi pemerintah di
bidang
pembinaan
pengendalian
izin
pemberian
izin
masyarakat tertentu
dan
mekanisme administratif di
adalah
yang
berkarakter
kepada
proses
pembuatannya
sebanyak - banyaknya partisipasi
pengendalian
masyarakat melalui kelompok-
yang
harus
dalam
praktek
mewujudkan
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
ini
adalah dengan memberikan suatu yang
didalamnya
mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. hukum
dalam
memahami
sistem
hukum
lingkungan
dirasakan
masih
mengalami kesulitan. Kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum akan menimbulkan sistem nasional
akan
dari
arah
menyimpang
pada
tujuan politik hukum. Penegakan hukum
sulit
dilakukan
oleh
karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku mutu tentang kerusakan lingkungan. Maka
kelompok sosial dan individuindividu di dalam masyarakat. SARAN
dalam
hukum
bersifar
merupakan
2. Upaya pemerintah kota Medan
3. Penegak
responsif,
partisipatif, yakni mengundang
pemerintahan.
peraturan
diharapkan adalah produk hukum
organisasi
yang
dilakukan
dan
produk
hukum
yang
1. Dalam
upaya
pengelolaan
melakukan
lingkungan
dan
upaya pemantauan lingkungan dalam
mewujudkan
pembangunan berkelanjutan ini hendaknya
pemerintah
Kota
Medan memberikan suatu aturan mengenai pemantauan lingkunan
–
batasan dan bagi
pembangunan
batasan
pengelolaan para
sehingga
pelaku tidak
merugikan masyarakat langsung. Hal ini tentunya termasuk pada pemberdayaan dan pengolahan limbah
sehingga
menimbulkan
tidak
pencemaran
lingkungan. 2. Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan
undang-undang
lingkungan hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini hendaknya sesuai dengan koridor yang telah diamanatkan
dalam suatu aturan sehingga langkah
preventif
kerusakan
Ridwan HR, Hukum Administrasi
terhadap
lingkungan
Negara,
dapat
PT.
Raja
Grafindo
Persada, Jakarta, 2006.
sedini mungkin dihindari dan
Lawrence M. Friedman (terjemahan
dapat memberi keuntungan pada
Wisnu Basuki), American Law
pembangunan yang berkelanjutan
An Introduction, Jakarta, PT
demi generasi selanjutnya dengan
Tatanusa 2001.
konsep menjaga keseimbangan
Soerjono Sukanto, Sosiologi Hukum
lingkungan hidup.
Dalam Masyarakat, Jakarta, CV.
3. Pengembangan dan penerapan sistem
informasi
AMDAL
Rajawali, 1982. -------------------------------,
Sri
menjadi salah satu yang sangat
Maudji, Metodologi penelitian
diperlukan
hukum,
dalam
rangka
mendukung pelaksanaan proses Amdal,
UKL-UPL
dan
Izin
lingkungan di Pusat dan daerah yang akuntable, transparan dan partisipatif.
Dengan
melalui
pengembangan dan penerapan sistem
informasi
ini,
proses
amdal dan izin lingkungan dapat memenuhi
kaidah-kaidah
pelayanan publik yang prima yaitu: berkualitas,
pelayanan
yang
cepat,
mudah,
PT.
Raja
Grafindo
Persada, Jakarta, 1995. Lili
Rasjidi
dan
Putra,Hukum sistem,
I.
B
Wiyasa
sebagai
Bandung,
suatu Remaja
Rosdakarya, 1993. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan
dan
Otonomi
Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
terjangkau, dan terukur dengan
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum
tetap menjaga kualitas dokumen
Administrasi Negara Indonesia,
Amdal dan izin lingkungan.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
DAFTAR PUSTAKA Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia
Sebuah
Pengantar,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Muchsan,
Pengantar
Hukum
Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
Victor
Situmorang,
Aspek
Hidup, Gadjah Mada University
Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Bandung, 1998.
Press, Yogyakarta, 2004. Andi Hamzah, Penegakan Hukum
Asep Warlan Yusuf dalam I Made Arya
Utama,
Lingkungan,
Hukum
Sistem
Perizinan
Hukum
Siti
Hukum
Lingkungan Nasional, Erlangga
Berkelanjutan,
University
Hukum
Press,
Surabaya,
2006. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7, Yogyakarta,
Press, 1994.
Gadjah
Mada
University Press. 1999.
H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodich, Hukum Tata Ruang Konsep
Taufik Iman Santoso, Amdal, Setara Press, Malang, 2008.
Kebijakan
Daerah,
Nuansa
M.Daud
Bandung, 2008.
Binacipta, Bandung, 1981.
Indonesia,
Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5, Bina Cipta, Bandung, 1984. RM. Gatot P. Soemartono, Hukum Indonesia,
Sinar
Grafika, Jakarta, 2006. Koesnadi Hardjosoemantri, Sistem Lingkungan
dalam
Sistem
PT.
Alumni,
Bandung, 2001. Siti
-------------------------------------,
Hukum
Penegakan Hukum Lingkungan
Lingkungan Buku I: Umum,
Undang-Undang
Silalahi,
Lingkungan
St. Munadjat Danusaputro, Hukum
Lingkungan
Rangkuti,
Untuk
Administrasi Negara,University
Otonomi
Sundari
Lingkungan dan Kebijaksanaan
Admosudirjo,
dalam
Kedua,
Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Pustaka Sutra, Bandung, 2007. Prajudi
Cetakan
Berwawasan
Lingkungan Pembangunan
Lingkungan
Sundari
Rangkuti,
lingkungan
dan
Publik,
Airlangga
Hukum Kebijakan
University
Press, Surabaya, 2002. Philipus M. Hadjon, Aspek-Aspek Hukum
Administrasi
dari
KTUN, Bina Citra, Bandung, 2005.
---------------------------,Hukum Administrasi PTUN, Bandung. Citar Aditya, 2005. N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hal. 239 Rachmadi
Usman,
Pembaharuan
Hukum Lingkungan Nasional, PT.
Citra
Aditya
Bakti,
Bandung, 2003. S.T. Djajadiningrat, “Pembangunan Berkelanjutan”: Astra Graphia, Jakarta, 2005. S.
Poespawardjojo,
Strategi
Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis,
Gramedia,
Jakarta,
2003. Emil
Salim,
Pembangunan
Berwawasan
Lingkungan,
LP3S, Jakarta, 1986.
