NOTA KESEPAKATAN TEKN IS {Ope ration
a
I Coord
i
n
ati o n Ag re e m e nt}
Nomor : MOU. 180/H K.0 6120141 PD Nomor : PJJ.13.0UOO/LPPN illa7 /2014/AAL
Antara PT. ANGKASA PURA r {PERSERO}
Dengan PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PEIAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPTI
TENTANG KOORDINASI TEKNIS OPERASIONAL PEIAYANAN BANDAR UDARA DAN NAVIGASI PENERBANGAN
BERLAKU MULAI
Juli 2014 OCA No. 01 Version 01
I
AnglmsoPuro larnrcnrs
DAFTAR
ISI
HALAMAN
TOPIK
SAMPUL DAFTAR ISI
2
CHECKLIST FOR EFFECTIVE DATE
4
I
PENDAHULUAN
5
il
MAKSUD DAN TUJUAN
5
ilt
RUANG LINGKUP
5
lv.
DASAR HUKUM
6
DEFINISI
9
vt.
KEWENANGAN
t2
vil.
PROSEDUR KOORDINASI
Koordinasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Pada Normal, Kondisi Cuaca Dibawah Minima, Kabut Asap dan Abu Vulkanik Gunung Berapi
L2
2.
Koordinasi Pelayanan Lalu lintas Penerbangan Pada VVIP Movement dan event-event Khusus.
13
3.
Koordinasi Slot Time dan Kapasitas;
4.
Koordinasi Joint lnvestigation Terhadap Kejadian lncident Pesawat Udara di Bandar Udara;
1.
1,4
15
5.
Koordinasi Perijinan Extend dan Advonce Operoting Hour;
15
6.
Koordinasi Pelaksanaan Kalibrasi;
1,6
7.
Koordinasi Pergerakan Pesawat, Orang dan Kendaraan di Movement oreo serta Alokasi Parkir Pesawat Udara
8. Koordinasi mengenai Kawasan Keselamatan
Operasi 18
Penerbangan (KKOP); 9.
17
Koordinasi Penanganan Layang-layang, Laser, Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazords);
19
Page 2 of 29
I Perum LPPNPT- Anskasa Pura
t
Airports
{rt
?-'
k
tL
10.
Koordinasi Rencana dan pelaksanaan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara {Airpart Emergency Plon\, Airport Sofety lnspection, Airport Security Programme {ASP}
ZA
dan Aerodrome Manual; 1L. Koordinasi ldentifikasi Hazard di Movement Area ;
22
12. Koordinasi Operasional Airfield Llghting System
23
13. Koordinasi Pertukaran Data dan lnformasi
24
14. Koordinasi Pelayanan lnformasi Aeronautika
24
VIII.
FORCE MAJEURE
25
lx.
TINDAK LANJUT
25
x.
PENGECUALIAN
26
xt.
PENUTUP
26
LEMBAR PENGESAHAN
27
LAMPIRAN : DAFTAR NOMOR TELEPON
28
Page 3 of 29
Perum LPPNPI- Angkaso Pura I Airports
ff)y
[!,
Checklist Effective date
Agreement
Page
lssue Date
Page 4 of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkasa Puro I Airports
o,V
I
k
PENDAHULUAN
1,.
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
77
Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan
lndonesia, pelayanan navigasi penerbangan saat ini dilakukan oleh Perum LPPNPI, sehingga aspek pelayanan yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan yang sebelumnya dilayani oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) beralih ke Perum LPPNPI. 2.
Untuk menjamin pelaksanaan keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran operasional di Bandar Udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan
untuk memastikan kewenangan pelaksanaan tugas maka dipandang perlu adanya kesepakatan koordinasi operasional antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI.
I
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola pelayanan jasa kebandarudaraan PT. Angkasa Pura
dan pelayanan jasa terkait bandar udara, sedangkan;
Perum LPPNPI sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan dan memberikan pelayanan navigasi penerbangan di lndonesia.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Nota
Kesepakatan Teknis
ini
dimaksudkan sebagai
pedoman pelaksanaan koordinasi
operasional
penerbangan antara Perum LPPNPI dan PT. Angkasa Pura (Persero); 2.
III.
RUANG LINGKUP
I
Tujuan Nota Kesepakatan Teknis tentang
Koordinasi Teknis Operasional Pelayanan Bandar Udara dan Navigasi Penerbangan ini adalah untuk menciptakan sinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan dan jasa kebandarudaraan sebagai penunjang keselamatan dan keamanan penerbangan.
Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Teknis ini dibatasi pada
kegiatan Operasional Penerbangan di Bandar Udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan jasa kebandarudaraan.
Page 5 of 29
Perum
LPPNPT-Anskasa puro t
Airports
{t'9 t rL> Aa
IV.
DASAR HUKUM
L.
Undang-undang
No.
l- Tahun 2OO9 tentang
Penerbangan, 2.
Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 200L
tentang
keselamatan dan keamanan penerbangan 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001- tentang Kebandarudaraan.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 20L2 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia.
5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian L75 (Civil Aviotion Sofety Regulotion Part 175) tentang Aeronautical I nformation Service Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Sofety Regulotion Port 139)
7.
tentang Bandar Udara (Aerodrome) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian L70 (Civil Aviation Sofety Regulation Port L70\ tentang Peraturan Lalu Lintas Udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian L72 (Civil Aviotion Safety Regulation Part 172)
9.
tentang Air Traffic Services Providers Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviotion Sofety Regulation Port L72) Penyelenggara
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Te I e
com m
u n i coti o
n
Se
rvi ce
P
rov
i
de
rs)
Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
10. Peraturan
L1,.
tentang Sistim Manajemen Keselamatan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviotion Sofety Regulotions Port 139) tentang Bandar Udara (Ae rod rome). 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun Page 5 of 29
Perum LPPNPI- Angkasa Pura I Airports
af,L k
20L0
jo PM 69 Tahun 20L3 tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional;
Menteri Perhubungan Nomor PM 3L Tahun 2OL3 tentang Program Keamanan Penerbangan
13. Peraturan
Nasional. 1,4.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviotion Sofety Regulotion Port Bj1) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur lnvestigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil
Menteri Pehubungan Nomor PM. 90 Tahun tentang Keselamatan Pengangkutan Barang
15. Peraturan
20!3
Berbahaya dengan Pesawat Udara. L6, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
SKEP/L00/Xl/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara. 17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2841X/L999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara Yang Terkait Dengan Tingkat Pelayanan (Level Of Service) Di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan. 18. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor SKEP /77 /V,,/}OOS tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/223/X|2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Sofety Monogement System) Operasi Bandar Udara, Bagian 139-01 (Advisory Circulor L39-07, Airport Sofety Monogement System)
20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/42/lll/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-03
Manajemen Bahaya Hewan Liar Di Bandar Udara dan Sekitarnya (Advisory Circular CASR 1-39-03, Wildlife Hozord Management On Or ln The Vicinity of An Aerodrome)
Page 7 of 29
Perum LPPNPI- Angkasa Pura
lAirports
ff)\
It
u k
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP
/ 2770 / Xll / 2Ot0 tentang Petunjuk dan Tata Cara
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 13808, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Advisory Circular CASR Port 138-08, Aerodrome Manual)
22. Peraluran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEPI3OL/V1201.1. tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keslamatan Penerbangan Sipil 1-39-10 (Advisory Circular CASR Part 739-L0), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara. 23. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 42O Tahun 201-1 tentang Persyaratan Standar Teknis
dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bag.139 (Manuol of Stondard CASR Part 139)
Volume lV, Pelayanan Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 24. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 116 Tahun 2013 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara
25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 6 Tahun 201-4 tentang Tata Cara Pengaturan Slot Time
26. Akta Pendirian PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 35 tanggal 15 Agustus 2008 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Berita Negara Republik lndonesia Nomor 22475\.
27.
Nota
Kesepahaman
antara Direktorat
Jenderal
I (Persero), PT. Angkasa Pura ll (Persero) dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia tanggal L2 Februari 2OI3 tentang Proses Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura
lndonesia Nomor
:
a. HK.ZOLI t/ Lo/ DRJU-2}13 b. KE P. 1slo M.O2.O3 12013 c. M o U.04. 07 .01,/ O0 / 02/ 2013 / )Ot
d.032/DUlr/2013 28. Annex 2, Rules of The Air 29. Annex 3, Meteorological Service For lnternational Air Page 8 of 29
Perum LPPNPI- Angkasa Pura lAirports
rfi\ V k
Navigation
30. Annex 9, Facilitation 31. Annex 10, Aeronautical Telecommunications 32. Annex 1.1, Air Traffic Services 33. Annex 13, Aircraft Accident and lncident lnvestigation 34. Annex L4, Aerodrome 35. Annex 15, Aeronautical lnformation Services 36. Annex L7, Security 37. Annex 19, Safety Management
V.
DEFINISI
L,
2.
3.
Apron adalah daerah tertentu pada bandar udara di darat, yang digunakan untuk tempat naik turun penumpang, bongkar muat kargo atau Pos, pengisian bahan bakar, parkir atau perawatan pesawat udara. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yanB digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan atarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penumpang. Daerah Manuver (Manouvering Areo) adalah bagian dari bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas (toke off), mendarat, dan bergerak di landas penghubung (toxiwayl oleh pesawat udara, kecuali opron (apron tidak termasuk daerah manuver). Daerah Pergerakan (Movement Area\ adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak (toxiing) oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan opron. Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency PlonlAEPlr adalah dokumen pelayayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 NM (t B Km) dari titi referensi bandar udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas di bandar udara. Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang (di instalasi)
dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara,
termasuk pelayanan darat pesawat udara. Page 9 of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkoso Puro I Airports
e$ I' w
Gangguan (Hazard) adalah kondisi, obyek atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan cidera kepada personel, kerusakan perlengkapan atau struktur, kerugian material, atau berkurangnya kemampuan untuk melaksanakan suatu fungsi. 8. Hewan liar adalah hewan yang berada di wilayah operasi Bandar udara yang mengganggu / berpotensi menimbulkan bahaya terhadap pengoperasian pesawat udara' 9. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra danf arau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 10. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. l-1. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur. l-2.Kecelakaan (Accident) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan. Dan/atau korban jiwa atau luka serius. 13. Kejadian serius (Serious Accident) adalah kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya 7.
kecelakaan.
L4. Kejadian (lncident) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (Accident) yang berhubungan dengan pengoperasian
pesawat udara yang mempengaruhi atau
dapat
mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.
Obstacle adalah objek benda tetap (permanen atau sementara) dan objek benda bergerak, atau bagian dari keduanya, yang terletak pada suatu wilayah yang digunakan untuk pergerakan pesawat udara di permukaan atau yang ketinggiannya melebihi permukaan tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pesawat udara yang sedang dalam penerbangan (in flight\. L6. Obstocle Limitation Surface adalah rangkaian permukaan
15.
yang membentuk ruang udara di dan sekitar operasi bandar udara, yang harus bebas dari obstocle agar operasi pesawat udara dapat dilaksanakan dengan selamat dan untuk Page
Perum
LPPNPI
-
t0 of 29
Angkasa Pura I Airports
qtt v k
mencegah bandar udara menjadi tidak dapat dioperasikan karena adanya obstacle yang tumbuh di sekitar bandar udara. l-7. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara,
angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas umum lainnya'
Bandar Udara (Aerodrome Monuol) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan
18. Pedoman Pengoperasian
prosedur perawatan fasilitas bandar udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 19. Penyelengggara Bandar Udara (Aerodrome Operator) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum lndonesia pemegang sertifikat atau register bandar udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal' 20. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfir karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 21. Personel bandar udara adalah personel yang terkait langsung dengan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan Bandar udara. 22. Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security
Progromme) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di lndonesia. 23.
Safety Monagement System adalah suatu sistem untuk manajemen keselamatan pada bandar udara yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan peraturan dalam melaksanakan kebijakan keselamatan bandar udara oleh penyelenggara bandar udara, yang melaksanakan
pengawasan keselamatan,
dan
pengoperasian bandar udara. 24. Serangan burung adalah suatu kumpulan burung yang berada pada area bandar udara yang dapat menyebabkan
kemungkinan bahaya atau resiko yang signifikan bagi pengoperasian pesawat udara dalam melakukan kegiatan operasi penerbangan di wilayah bandar udara. 25. Sisi Udara (Air side) adalah bagian dari bandar udara dan ya yang merupakan daerah segala fasilitas penun Page 71 of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkasa Pura I Airports
ott V k
bukan publik.
V.
KEWENANGAN
Kewenangan PT. Angkasa Pura I (Persero) Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa terkait Bandar Udara Kewenangan Perum LPPNPI
:
Memberikan pelayanan navigasi penerbangan meliputi
a.
Pelayanan
Lalu Lintas Penerbangan (Air
:
Traffic
Services/ATS);
b.
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronoutical Telecommunication Services / COM);
c. Pelayanan lnformasi Aeronoutika I
(Aeronoutical
nform asion Services/AlS)
d. Pelayanan lnformasi Metoerologi e.
Penerbangan
(Aeronoutical Meteorological Services/MET); Pelayanan lnformasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR).
VI.
PROSEDUR KOORDINASI
1.
Koordinasi Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Kondisi Normal, Cuaca Dibawah Minima, Kabut Asap dan Abu Vulkanik Gunung Berapi
Hak & Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI
1.
:
informasi terkait kondisi cuaca di bawah minima, kabut asap dan terjadinya abu vulkanik gunung Mendapatkan berapi.
2.
Bersama-sama turut menjaga keselamatan, kelancaran dan keteraturan Penerbangan pada kondisi normal, cuaca di
bawah minima, kabut asap dan terjadinya abu vulkanik gunung berapi. Prosedur Koordinasi
PT
Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah
ini Pada kondisi normal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP); 2. Menerima dan mengolah informasi perkiraan waktu kedatangan dan keberangkatan pesawat 1,.
3.
Menerima informasi terkait kondisi cuaca
di
bawah
minima dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait di Page L2 of 29
Perum LPPNPT- Angkosa Pura
t
Airports
'0)V t
t k
bandar udara;
4.
Menutup bandar udara berdasarkan koordinasi dengan Perum LPPNPI terkait abu vulkanik gunung berapi;
5.
Menyampaikan secepatnya rencana penutupan suatu bagian dari daerah movement di bandar udara kepada Perum LPPNPI;
6.
Menyampaikan secepatnya rencana pembukaan kembali suatu bagian dari daerah movement di bandar udara kepada Perum LPPNPI.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini : 1. Pada kondisi normal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP); 2. Menyampaikan informasi perkiraan waktu kedatangan
3.
dan keberangkatan Pesawat;
Menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di
bawah minima dan waktu perkiraan masa berlaku berdasarkan informasi dari BMKG;
4.
Segera menyampaikan informasi
jika terdapat
abu terkait masukan vulkanik gunung berapi dan memberikan
penutupan bandar udara jika
membahayakan
keselamatan navigasi penerbangan.
Z.
Koordinasi Pelayanan Navigasi Penerbangan pada VVIP Movement dan Event-event Khusus.
Hak & Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI:
7.
Mendapatkan informasi terkait penerbangan VVIP dan event-event khusus paling sedikit meliputi pelaksanaan airshow, joy flight, dan acara kenegaraan.
2.
Bersama-sama menjaga keselamatan, kelancaran dan keteraturan Penerbangan pada penerbangan VVIP dan event-event khusus.
Prosedur Koordinasi
PT. Angkasa Pura
I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah
ini:
1. Menerima dan mengolah informasi perkiraan waktu
2.
kedatangan dan keberangkatan pesawat; Melakukan pertukaran informasi terkait penerbangan VVIP
dan event-event khusus dengan Perum
LPPNPI dan
melakukan koordinasi kepada pihak terkait di bandar udara; Page 13 of 29
Perum LPPNPI- Angkoso Puro I Airports
@*v h
3.
Menutup bandar udara terkait penerbangan VVIP
dan
event-event khusus lainnYa;
4. 5.
Menyampaikan informasi mengenai penutupan dan pembukaan bandar udara sebelum dan sesudah penerbangan VVIP berdasarkan informasi yang diterima; Segera menyampaikan informasi perubahan waktu mengenai penutupan bandar udara sebelum dan rencana sesudah udara bandar pembukaan keberangkatan/kedatangan penerbangan VVIP.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini : L. Menerima dan menyampaikan informasi perkiraan waktu kedatangan dan keberangkatan penerbangan VVIP ; 2. Melakukan pertukaran informasi terkait Penerbangan VVIP
dan event-event khusus dengan PT. Angkasa Pura
I
(Persero);
3.
Koordinasi Slot Time dan Kapasitas
Hak & Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI:
l.
Untuk Bandar Udara yang masuk dalam anggota permohonan Slot Time mendapat persetujuan dari dan di luar keanggotaan permohonan disetujui
IDSC IDSC
oleh
pengelola Bandar Udara;
2.
Bersama-sama melakukan proses evaluasi terhadap Notice Airport Capocity (NAC);
3.
Bersama-sama memastikan implementasi ATFM dan
dan
update
ACDM;
4.
Memastikan untuk terintegrasinya masing-masing sistem yang mendukung ATFM dan ACDM.
Prosedur Koordinasi
PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah
ini:
L. 2.
Menginformasikan data-data terkait Kapasitas terminal & Apron kepada Perum LPPNPI; Jika diperlukan dapat dibentuk suatu tim bersama untuk mengatasi permasalahan operasional terkait pelaksanaan ATFM, ACDM dan perhitungan NAC.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini
L.
:
Menyampaikan update runwoy capocity kepada
PT
Angkasa Pura I (persero) Page 14 of 29
Perum LPPNPI- Angkasa Pura I Airports
h\
tt k
2.
Hak & Kewajiban
Jika diperlukan dapat dibentuk suatu tim bersama untuk mengatasi permasalahan operasional terkait pelaksanaan ATFM, ACDM dan perhitungan NAC.
PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI:
Bersama-sama turut berkontribusi aktif dalam penanganan dan pencegahan kejadian incident pesawat udara di bandar udara.
-lnvestigationTerhadapKejadianlncidentPesawatUdaradiBandarUdara (Persero) Perum LPPNPI melaksanakan Prosedur Koordinasi
PT. Angkasa Pura I
dan
hal-hal dibawah ini:
Membentuk Tim untuk Melakukan joint investigation jika terdapat indikasi kontribusi incident dari kedua belah pihak'
5"
Koordinasi Perijinan Extend dan Advance Operating Hour
Hak & Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero)
memiliki hak dan kewajiban untuk:
7. Memberikan informasi terkait perijinan extend dan advance.
2.
Bersama-sama Perum LPPNPI mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan melalui perijinan Extend dan Advance dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
Perum LPPNPI memiliki hak & kewajiban untuk
t.
:
Mendapatkan informasi terkait perijinan extend dan advance.
2.
Prosedur Koordinasi
Bersama-sama PT. Angkasa Pura I (Persero) mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan melalui perijinan Extend dan Advance dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
PT. Angkasa Pura
I (Persero) dan LPPNPI melaksanakan hal-hal
dibawah ini: L. Bersama-sama
menyepakati permohonan ijin
extend operating hours pengoperasian pelayanan navigasi penerbangan (AI5 operotion) selambat-lambatnya 2 jam sebelum operating hou r berakhir. a. Extend operating hours untuk pesawat yang berangkat dihitung hingga pesawat mencapai Point of No Return (PNR);
b.
Extend operating hours pesawat yang datang dihitung Page L5 of 29
Perum LPPNPT- Angkosa Pura
tAirports
ffft
\, h
2.
hingga pesawat pada posisi Block-on. Bersama-sama menyepakati permohonan
ijin
operating hours pengoperasian pelayanan
advance navigasi
penerbangan (ATS operation) selambat-lambatnya 2 jam sebelum jam operating hour berakhir
a.
Advance operating hours untuk pesawat
b.
berangkat dihitung ketika pesawat pada posisi Blockoff/ req u est sto rt p u sh b o ck. Advance operating hours pesawat yang datang
yang
dihitung mulai pada saat pesawat melakukan contact pertama kali di ATS unit.
6.
Koordinasi Pelaksanaan Kalibrasi
Hak & Kewajiban
Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero)
L.
:
Mengajukan jadual pelaksanaan kalibrasi terhadap fasilitas PAPI.
2.
Menjaga performance fasilitas PAPI untuk meningkatkan keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Hak & Kewajiban Perum LPPNPI
1.
:
Mengajukan jadual pelaksanaan kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan.
2. Menjaga
performance fasilitas penunjang
penerbangan untuk meningkatkan
navigasi keselamatan
penerbangan berdasarkan peraturan yang berlaku
Prosedur Koordinasi
PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah ini:
1.
2. 3.
Menginformasikan rencana pelaksanaan kalibrasi terhadap fasilitas PAPI; Menyampaikan hasil kalibrasi fasilitas PAPI; Menyampaikan informasi terkait fasilitas PAPI yang telah melewati batas waktu kalibrasi.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini : t. Menginformasikan rencana pelaksanaan kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan 2. Menyampaikan hasil kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan 3. Menyampaikan informasi terkait fasilitas navigasi penerbangan yang telah melewati batas waktu kalibrasi. Page 15 of 29
Perum LPPNPI- Angkasa Pura
tAirports
$t?
k h
7.
Koordinasi pergerakan Pesawat, Orang dan Kendaraan di Movement Area serta Alokasi Parkir Pesawat Udara.
HAK & KEWAJIBAN
PT. Angkasa Pura I (Persero)
memiliki hak dan kewajiban untuk:
1. Mengatur serta mengawasi pergerakan kendaraan,
2. 3.
peralatan, atau orang di APron; Mengatur atau menentukan alokasi parking stand pesawat diApron; Menjamin keamanan dan keselamatan/safety pergerakan pesawat di Apron dari rintangan saat pesawat push-back'
Perum LPPNPI memiliki hak & kewajiban untuk: L. Mengatur pergerakkan pesawat, kendaraan, atau orang di Manouvering Area; 2. Mengatur pergerakkan pesawat yang melakukan reposisi dari Apron ke lokasi lain di Manouvering Area; 3. Menyampaikan alokasi Parking Stand kepada pesawat; 4. Memberikan instruksi route menuju Parking stand kepada pesawaU
5. Prosedur Koordinasi
Memberikan instruksi taxi route menuju Runway dan/atau ke suatu lokasi Manouvering Area.
in
PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal di bawah
1. 2.
3. 4.
Use
ini
:
Menyampaikan informasi Block-off time; Menyampaikan alokasi parking Stand setiap pesawat yang datang (arrival) kepada Perum LPPNPI (unit TWR) sekurangkurangnya 20 menit, dan/atau perubahannya sekurangkurangnya 5 menit sebelum pesawat diperkirakan mendarat (ErA); Pada kondisi tertentu perubahan alokasi parkir terkait dengan kapasitas apron dapat diberikan sampai dengan pesawat mendarat sebelum masuk apron; Memberitahu Perum LPPNPI sekurang-kurangnya 30 menit sebelum pelaksanaan: a. Rencana pemindahan parking stand (reposisi) pesawat. b. Rencana pemindahan pesawat dari Apron ke lokasi lain yang melalui Manouvering Area. c. Rencana pergerakkan kendaraan, atau barang, atau orang yang akan melalui Manouvering Area. d. Rencana pesawat yang akan melakukan running engine di apron atau di Manouvering Area. Page
Perum
LPPNPI
-
!7 of 29
Angkaso Pura I Airports
$*t h
5. 6.
Menginformasikan setiap
kelancaran tugas dan pelayanan keselamatan penerbangan di Movement Area; Memandu pesawat udara yang tidak memiliki perwakilan
dan atau ground handling sampai dengan parking stand
yang telah ditetaPkan
7.
hal yang dapat menganggu
;
menginformasikan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan movement area.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini
L. 2. 3.
I
I
I
I
I
I
I
:
Menyampaikan ETA pesawat yang akan menggunakan Apron; Menginformasikan perkiraan waktu rencana pergerakkan pesawat, atau kendaraan, , atau orang dapat dilaksanakan di Manouvering Area; Menginformasikan jalur pergerakkan pesawat, atau kendaraan, atau orang yang harus dilalui di Manouvering Area;
4.
Memberi ijin pesawat untuk melakukan running engine lokasi yang telah diberitahukan PT. Angkasa Pura I (Persero);
5. 6. 7. B.
Menginformasikan apabila ada keberatan pilot (pesawat) tentang alokasi parking stand; Menginformasikan setiap hal yang dapat menganggu kelancaran tugas dan pelayanan keselamatan penerbanagn di Movement Area; Segera menginformasikan apabila ada pesawat RTA/RTB untuk pengaturan/alokasi parking stand.
Koordinasi mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
Hak & Kewajiban
Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero):
t. 2. 3.
Membuat dan memastikan bahwa kawasan keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) untuk bandar udara telah dibuat dan update Memastikan tersedianya data obstacle yang dibutuhkan. Melakukan pemantauan obstacle dalam KKOP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hak & Kewajiban Perum LPPNPI
:
Menerima informasi secara rinci tentang lokasi dan ketinggian obstocle. Page 18 of 29
Perum LPPNPI- Angkasa Pura I Airports
atl k'
Prosedur Koordinasi
PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah ini:
1.
Menyampaikan secepatnya informasi semua objek (benda) yang ketinggiannya melewati obstocle limitotion surfoce secara rinci tentang lokasi dan ketinggian serta keberadaan benda-benda penghalang, keadaan yang membahayakan atau setiap peristiwa di atau dekat bandar udara yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan'
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini : 1. Menerima informasi mengenai semua objek (benda) yang keti nggia n nya melewa ti ob sto cl e I i m itati o n su rfo ce ; 2. Memberikan masukan terkait kajian aeronautika pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
9.
Hewan
Koordinasi Penanganan Layang-Layang, Laser,Serangan Burung lBird strikel Liar (Wildlife Hozo rdsl
Hak & Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero)
memiliki hak dan kewajiban
:
1-. Mendapatkan informasi terkait kejadian Laser, Serangan Burung {Bird strike\ dan Hewan Liar (Wildlife Hazards\; 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap bahaya layang-layang, Laser, Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar {Wildlife layang-layang,
Hazords);
3. Bersama Perum LPPNPI melakukan
pengawasan
penanganan layang-layang Laser,Serangan Burung (Bird
strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hozards)
guna
meningkatkan keselamatan penerbangan. Perum LPPNPI memiliki hak dan kewajiban:
L.
Mendapatkan informasi terkait kejadian layang-layang, Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazards);
2.
Bersama PT. Angkasa Pura
I
(Persero) melakukan
pengawasan penanganan layang-layang Laser, Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazordsl guna meningkatkan keselamatan penerbangan. Prosedur koordinasi
PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan hal hal sebagai
berikut
:
1. Menginformasikan potensi atas kemungkinan kejadian gangguan layang-layang Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar {Wildlife Hazords} berdasarkan identifikasi Page 19 of 29
Perum LPPNPT- Anskasa Pura
t
Airports
{hy
I
h h
unit kerja atau personel bandar udara, Mendapatkan safety report kejadian gangguan
2.
layang-
layang Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazords);
Menginformasikan kegiatan penanganan, pencegahan, pengawasan dan pengendalian gangguan layang-layang
3.
Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazards\.
Perum LPPNPI melakukan hal hal sebagai berikut
:
1. Menginformasikan kejadian gangguan layang-layang
Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife
Hazards\;
2.
Memberikan masukan terkait
kegiatan
penanganan,
pencegahan, pengawasan dan layang-layang Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazards). pengendalian gangguan
Darurat Bandar Udara (ASP) lAirport Emergency Planl, Airport Sofety lnspection, Airport Security Programme dan Aerodrome Manual.
10. Koordinasi Rencana dan pelaksanaan Penanggulangan Keadaan
Hak & Kewajiban
Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero)
!.
Menyiapkan Dokumen Airport Emergency Plon, Airport Security Programme (ASP) dan Aerodrome Monual sesuai peratu
2.
ra n
Bersama perum LPPNPI melaksanakan Airport Emergency Plan, Airport Safety lnspection, Airport Security Progromme (ASP) dan Aerodrome Manualsesuai peraturan
Hak & Kewajiban Perum LPPNPI
Prosedur koordinasi
:
:
L.
Memberikan masukan dalam penyusunan dokumen Airport Emergency Plan, Airport Sofety lnspection, Airport Security Progromme (ASP) dan Aeodrome Monuol sesuai peraturan.
2.
Bersama PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan Airport Emergency Plan, Airport Safety lnspection, Airport Security Progromme (ASP) dan Aerodrome Monuol sesuai peraturan
PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah ini:
A. Terkait
Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (Airport Emergency Plon) : 1. Melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan
Perum LPPNPI terkait Penanggulangan
Keadaan
Darurat Bandar Udara; Page 20 of 29
Perum
LPPNPI
- Angkasa Puro I Airports
qrT
\, N
2.
Memberikan informasi terhadap pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darura| Melakukan koordinasi dalam peninjauan Airport
3.
Emergency Plon (AEP)
4.
;
Menentukan dan menginformasikan tingkatan siaga emergency;
Menginformasikan akses jalan yang akan dilewati jika
5.
terjadi incident maupun accident serta
6. B.
gangguan
terhadap keselamatan penerbangan; Menginformasikan berakhirnya kondisi emergency.
Terkait Airport Sofety lnspection 1,. Menginformasikan mengenai jadwal pelaksanaan; 2. Memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan
Airport Safety inspection (Runway don Toxiwoy) dan atau bilamana ada perubahan yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik
bersifat sementara atau tetap yang
dapat
mempengaruhi keselamatan pesawat udara;
3. Menetapkan dan
menginformasikan
kesiapan
penggunaan runway.
C. Terkait Airport Security Progromme (ASP) 1. Menerima informasi ancaman dan
Sangguan
keamanan;
2.
Mengambil tindakan terhadap segala informasi ancaman dan gangguan keamanan penerbangan; Melaksanakan pengamanan wilayah bandar udara dari ancaman dan gangguan melawan hukum; Membantu melakukan pengamanan terhadap
3. 4.
fasilitas navigasi penerbangan.
D. Terkait Aerodrome Monual
:
1.
Melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan Perum LPPNPI terkait Aerodrome Mqnuol;
2.
Melakukan koordinasi dalam peninjauan Aerodrome Manuol.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini:
A. Terkait
Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (Ai rport E me rg e n cy P I o n\: L. Melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan Page 2L of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkosa Pura
t
Airports
q?[ I
k,
PT. Angkasa Pura
I
(persero) terkait Penanggulangan
Keadaan Darurat Bandar Udara;
2. 3.
Mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat; Melakukan koordinasi dalam peninjauan Airport EmergencY Plon (AEP);
4.
Memberikan
dan mendapatkan informasi
terkait
kondisi emergency dan perkembangannya;
5. 6.
Memberikan akses jalan yang akan dilewati pada movement area jika terjadi incident maupun accident serta gangguan terhadap keselamatan penerbangan Mendapatkan informasi berakhirnya kondisi emergency.
B.
Terkait Airport Sofety lnspection
1. Menginformasikan permintaan Airport
2. C.
Safety
lnspection (Runway dan Taxiway) jika dibutuhkan; Mendapatkan informasi hasil pelaksanaan Airport safety inspection (runway dan Taxiwoy).
Terkait Airport Security Progromme (ASP)
Segera menyampaikan informasi awal
dan
perkembangannya jika terdapat gangguan keamanan di bandar udara dan di pesawat udara.
D. Terkait Aerodrome Manuol 1. Melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan '.
(Persero)terkait Aerodrome Manuol; Melakukan koordinasi dalam peninjauan Aerodrome Monual. PT, Angkasa Pura I
2.
1,L. Koordinasi ldentifikasi Hazard di Movement Area Hak & Kewajiban
Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero)
1. Memberikan informasi terkait
2. 3.
:
hazard/bahaya di
Movement Area; Mendapatkan laporan terkait hazard/bahaya di Movement Area; Memiliki sistem manajemen yang meliputi pelaporan,
analisa, investigasi, umpan balik, mitigasi resiko serta pelaksanaan rekomendasi dengan tepat untuk mengelola bahaya (hazard). Page 22 of 29
Perum LPPNPI- Angkoso Pura lAirports
qly L h
Hak & Kewajiban Perum LPPNPI
1.
Mendapatkan informasi
:
dan laporan terkait
hazard/
bahaya di Movement Area;
2.
Memiliki sistem manajemen yang meliputi pelaporan, analisa, investigasi, umpan balik, mitigasi resiko serta pelaksanaan rekomendasi dengan tepat untuk mengelola bahaya (hazard).
PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI bersama sama melakukan hal sebagai berikut :
Prosedur Koordinasi
1. Membentuk suatu tim bersama untuk identifikasi hazard di Movement Area.
12. Koordinasi Operasional Airfield Lighting
System
I
I t.
Menyediakan kesiapan Airfield Lighting system.
I
I
Perum LPPNPI berkewajiban untuk
:
I
I t.
Menyampaikan informasi gangguan airfield lighting system berdasarkan laPoran aircrew; Mengoperasikan airfield lighting system secara efektif dan efisien.
I
I Z.
I
Prosedur Koordinasi
PT. Angkasa Pura I
1,.
(Persero) melaksanakan hal-hal dibawah ini:
Menyampaikan rencana dan hasil kegiatan pemeliharaan dan perbaikan
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini
L.
2.
:
Melakukan koordinasi dan memberikan informasi secara lengkap kepada penyelenggara bandar udara apabila terdapat fasilitas atau peralatan yang mengalami gangguan; Menyampaikan informasi hasil random check terhadap fasilitas PAPI jika diperlukan.
Page 23 of 29
Perum LPPNPI- Angkosa Puro lAirports
q)+
t $
L3. Pertukaran Data lnformasi Penerbangan Hak & Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI:
Bersama-sama memastikan kemudahan
akses
dan
terintegrasinya data penerbangan antar system sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prosedur Koordinasi
pT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal di bawah ini:
L. 2.
Menerima informasi data operasional penerbangan;
Memberikan informasi waktu block
on dan block off
pesawat di Apron. Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini:
1,. Memberikan informasi data operasional penerbangan
2.
terkait dengan Aeronautical Message; Menerima informasi waktu block on dan block off pesawat diApron.
14. Koordinasi Pelayanan Informasi Aeronautika Hak dan Kewajiban
PT. Angkasa Pura I (Persero)
1.
memiliki hak dan Kewajiban
:
Mendapatkan informasi aeronautika yang mencukupi, akurat, tepat waktu dan terkini terkait fasilitas bandar udara yang menunjang keselamatan, keteraturan dan efisiensi operasi penerbangan;
2.
Memberikan
raw data terkait perubahan fasilitas,
pelayanan bandar udara baik yang major maupun minor untuk menunjang keselamatan, keteraturan dan efisiesi operasi penerbangan. Perum LPPNPI memiliki hak dan kewajiban
1.
2.
Memberikan informasi aeronautika yang mencukupi, akurat, tepat waktu dan terkini terkait fasilitas bandar udara yang menunjang keselamatan, keteraturan dan efisiensi operasi penerbangan; Meneruksan dan mengolah raw data terkait perubahan fasilitas, pelayanan bandar udara untuk di publikasikan; Page 24 of 29
Perum LPPNPI- Angkoso Pura I Airports
0? \, h
Prosedur Koordinasi
pT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal di bawah ini : L. Mengajukan raw data terkait pendirian, penghapusan,
perubahan, kondisi fasilitas, pelayanan, prosedur dan bahaya di bandar udara kepada unit terkait penyebaran informasi aeronautika di Aerodrome AIS Unit.
Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini:
t.
Menerima,
dan menyebarkan informasi aeronautika
berdasarkan data yang disampaikan dan menginformasikan kembali kepada PT. Angkasa Pura I (Persero)'
VII.
Kegagalan para pihak melaksanakan kewajiban berdasarkan tidak dianggap sebagai kelalaian atau perjanjian
FORCE MAJEURE
ini
pelanggaran perjanjian apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh force moieure; 2. Yang dimaksud dengan force moieure dalam perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, termasuk pada kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik dan bencana
alam, tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi
kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini;
Bila terjadi force moieure, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana telah terjadi force majeure; 4.
Dalam waktu
!4
(empat belas) hari kalender
setelah
menerima pengajuan force maieure sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka pihak yang menerima pengajuan /orce majeure akan menentukan sikapnya mengenai haltersebut; 5. Dalam hal terjadi force maieure, maka para pihak dapat mempertimbangkan kembali jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. VII!.TINDAK LANJUT
Hal-hal yang menyangkut rinci atau belum cukup diatur pada ruang lingkup Nota Kesepakatan Teknis akan dirumuskan metalui Letter of Coordination Agreement (LOCA) antar unit di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Distrik Perum LPPNPI dengan Kantor Cabang PT, Angkasa Pura I (Persero) dengan tidak bertentangan pada ketentuan Nota Kesepakatan Teknis ini. Page 25 of 29
Perum
LPPNPI
- Angkaso Pura I Airports
$*L w
IX.
PENGECUALIAN
X. PENUTUP
Pengecualian dari Nota Kesepakatan Teknis ini hanya dapat dilakukan atas pertirnbangan keselamatan dan keamanan penerbangan serta telah mendapat persetujuan dan di setujui oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI. 1.
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepakatan Teknis ini harus dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan
keselamatan dan keamanan penerbangan. 2. Nota Kesepakatan Teknis ini berlaku mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani, 3. Nota Kesepakatan Teknis ini akan dievaluasi setiap tahun
sekali dan Amandemen dapat disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Teknis ini.
Page 25 of 29
Perurn LPPNPI- Angkasa Pura I Airparts
tt*' [*w
DAFTAR ALAMAT KOMUNIKASI UNTUK KOORDINASI
JABATAN
/
TELEPHONE
EMAIL
FAX
PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI) SAFETY INFORMATION & I
NVESTIGATION MANAGEM ENT
gusboed @vahoo.com
021-55915000 ext.5125
SENIOR MANAGER SAFETY
& QUALITY SSURANCE
MANAGEMENT SENIOR
ldavu
021-55915000
n
iarti63@ gmai l.com
ext.5126
MANAGER STANDARD, DESIGN &
021-5s915000
PROCEDURE MANAGEMENT
ext.5t27
Nu
[email protected]
SENIOR MANAGER ATS OPERATION SENIOR SENIOR MANAGER
ATFM & ATS SYSTEM SENIOR MANAGER OPERATION SUPPORT SENIOR MANAGER CNS & ATS SYSTEM FACILITIES READINESS SENIOR MANAGER
AERONAUTICAL
I
N
m. bud ia rso(Dva hoo.co. id
021-55915000 ext.5 138 021-559L5000 ext.5146 021-5591s000 ext.5136 021-55915000 ext.51L7
[email protected] fa ridzaism
E
n d o. p ra
ap
@-vahoo.com
bowo
@ a i rn
a
vi n dp nesra.qqJ-d
FORMATION
FACILITIES READIN ESS SENIOR
MANAGER ENGINEERING SUPPORT SYSTEM SENIOR MANAGER PT. ANGKASA PURA l(PERSERO) AIRPORT SERVICES GROUP HEAD
Telp. 0216541961
airportsvcgrou
p@a
ngka9apulal=l9ld
Fax. 0216541513
102L65475L4 AIRPORT SECURITY GROUP HEAD
Telp. 0216541961
avsec.gh @a ngkasapu ra l-.co. id
Fax.021654L513
/02L654!5L4 Page 28 of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkoso Pura I Airports
at t
h
SAFETY, HEALTH
Telp.0216541961
&
ENVIRONMENT GROUP HEAD
AIRPORT COMPL, PERFM & QUA.
safety,
ap
[email protected]
Fax.02165415L3 Telp. 021-6541961,
ASS. DEP. HEAD
Fax. 021-6541513 FIRE FIGHTING
&
RESCUE DEP.
HEAD
PASSENGER, AIRLINES
Telp. 02165 41961. Fax. 021654L5L3
& CARGO
SERVICES DEP. HEAD
SECRENING CHECK POINT DEP.
Te|p.021654L96L Fax.021654t513 Telp. 021654L96L
HEAD
Fax. 021654151,3
TERMINAL SECURITY DEP, HEAD
Telp, 021654L96L Fax. 021654L5L3
NON TERMINAL SECURITY DEP.
Te|p.021654!961
HEAD SAFETY MANAG EM ENT SYSTEM
Fax.02165415L3 Telp. 021654L961-
DEP. HEAD Fax. 021-654151-3 SAFETY, HEALTH &
Te|p.0215541961
ENVIRONMENT DEP. HEAD Fax. 0216541513 AIRPORT OPERATION & READINESS DEP. HEAD
OPERATION DEP. HEAD AIRPORT OPERATION DEP. HEAD AIRPORT SECURITY DEP. HEAD SMS, QM & CS DEP. HEAD AIRPORT READINESS DEP. HEAD
Page 29 of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkasa Puro I Airports
@tL k
LEMBAR PENGESAHAN
DITETAPKAN DI
:
TANGGAL
:
JAKARTA
Menyetujui DIREKTUR SAFETY & STANDARD
MenYetujui OPERATION DIRECTOR PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
YUSHAN SAYUTI
Mengetahui
Mengetahui PRESIDENT DIRECTOR
s
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
tr
Angkoso Puro I AlRPoRl
TOMMY SOETOMO
Page27 of29
Perum
LPPNPI
-
Angkasa Pura I Airports
LEMBAR PENGESAHAN
DITETAPKAN DI
JAKARTA
TANGGAL
Menyetujui
Menyetujui
OPERATION DIRECTOR
DIREKTUR SAFETY & STANDARD
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
YUSHAN SAYUTI
Mengetahui
Mengetahui PRESIDENT DIRECTOR PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
{g
-eRS*+$o Puro I arRnon. r{ .ei':r.wY.!l".jT :I *.-ffi
/1
tr+.**r...-..-.-.J _rir i&,r.,'.r,i..I
.... :,...
.
TOMMY SOETOMO
Page 27 of 29
Perum
LPPNPI
-
Angkasa Pura ! Airports
