NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor
: : : : : :
KEP-536/PJ./2002 KEP-99/BC/2002 1230/DJ-ILMEA/XII/2002 40/Dirjen-IKAH/SK/XII/2002 623/DJ-PDN/XII/2002 495/DJ-PLN/XII/2002
TENTANG KOORDINASI DALAM HAL INVENTARISASI, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN MASALAH YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Desember tahun duaribu dua oleh dan antara :
1. Hadi Poernomo, selaku Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4/K/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 dan oleh karenanya berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ( untuk selanjutnya disebut 'Dirjen Pajak'); 2. Eddy Abdurrachman, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 155/M tanggal 31 Agustus 2002 dan oleh karenanya berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ( untuk selanjutnya disebut 'Dirjen Bea Cukai'); 3. Subagyo, selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 243/M/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan oleh karenanya berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ( untuk selanjutnya disebut 'Dirjen ILMEA'); 4. Zaenal Arifin, selaku Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 325/M/2001 tanggal 7 Desember 2001 dan oleh karenanya berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ( untuk selanjutnya disebut 'Dirjen IKAH'); 5. Rifana Erni, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 243/M/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan oleh karenanya berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ( untuk selanjutnya disebut 'Dirjen Dagri'); 6. Sudar SA, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 322/M tahun 2001 tanggal 5 Desember 2001 dan oleh karenanya berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ( untuk selanjutnya disebut 'Dirjen Daglu'); Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen ILMEA, Dirjen IKAH, Dirjen Dagri, dan Dirjen Daglu secara bersama sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut : a. Bahwa Ditjen Pajak yang merupakan lembaga Pemerintah di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 109 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, dalam rangka tugasnya di bidang pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak guna tercapainya target penerimaan pajak sesuai dengan APBN dan kebijakan Pemerintah. b. Bahwa Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan lembaga Pemerintah di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 109 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, dalam rangka tugasnya di bidang pemungutan bea masuk dan cukai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak guna tercapainya target penerimaan bea masuk dan cukai sesuai dengan APBN dan kebijakan Pemerintah.
c. Bahwa Ditjen ILMEA yang merupakan lembaga Pemerintah di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 109 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, dalam rangka tugasnya di bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka, memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka. d. Bahwa Ditjen IKAH yang merupakan lembaga Pemerintah di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 109 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, dalam rangka tugasnya di bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri kimia agro dan hasil hutan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri kimia agro dan hasil hutan. e. Bahwa Ditjen Dagri yang merupakan lembaga Pemerintah di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 109 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, dalam rangka tugasnya di bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri. f.
Bahwa Ditjen Daglu yang merupakan lembaga Pemerintah di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 109 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, dalam rangka tugasnya di bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi masalah perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang timbul dalam industri logam, mesin, elektronika dan aneka, industri kimia agro dan hasil hutan, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri serta menyelesaikannya dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan dimaksud. Pasal 2 BENTUK DAN PROSEDUR KERJASAMA (1) Ditjen ILMEA, Ditjen IKAH, Ditjen Dagri dan Ditjen Daglu berdasarkan kewenangan masing- masing membantu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dengan memberikan informasi, data dan keteranganketerangan yang diperlukan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai melalui sistem pertukaran data elektronis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, begitu juga sebaliknya. (2) Para Pihak dapat membentuk atau mengusulkan pembentukan Tim Koordinsi yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Para Pihak, bekerjasama melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penyelesaian masalah-
masalah yang berkaitan dengan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang ada dan yang akan timbul dalam industri logam, mesin, elektronika dan aneka, industri kimia agro dan hasil hutan, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. (3) Hasil inventarisasi, evaluasi dan penyelesaian permasalahan perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dibahas dalam rapat atau pertemuan secara berkala minimal sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diper lukan oleh Para Pihak. (4) Setiap masalah perpajakan, kepabeanan dan cukai yang sudah dapat ditentukan penyelesaiannya berdasarkan hasil pembahasan bersama tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan segera oleh unit pelaksana Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku. (5) Dalam hal terdapat masalah- masalah perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang tidak bisa diputuskan penyelesaiannya di tingkat Tim, maka akan dibahas dan diselesaikan dalam rapat di tingkat Direktur Jenderal. (6) Dalam hal terdapat masalah- masalah perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang tidak bisa diputuskan penyelesaiannya dalam rapat di tingkat Direktur Jenderal, maka akan dibahas dan diselesaikan dalam rapat di tingkat Menteri. Pasal 3 KETENTUAN LAIN (1) Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan saling menghormati. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Para Pihak, dan ketentuan tambahan atau perubahan, apabila ada, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak trpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran oleh Para Pihak dalam proses pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, Para Pihak akan menyelesaikannya sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip penyelesaian yang paling menguntungkan Negara Republik Indonesia, sehingga dapat diperoleh hasil optimal. (4) Komunikasi di antara Para Pihak yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan cara tertulis yang disampaikan langsung atau melalui jasa kurir atau melalui faksimili, yang dialamatkan kepada: Direktorat Jenderal Pajak : u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Gedung B Lantai III Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 Telp. (021) 5250332 Fax. (021) 5734794
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai Lantai II Jl. Jend. A. Yani Kotak Pos 108 Jakarta 10002 Jakarta Timur 13230
Telp. (021) 4897847 Fax. (021) 4892448 E- mail :
[email protected]
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal ILMEA Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai IX Jakarta Selatan Telp. (021) 5252482, ()21) 5255509 Pes. 2320, 4036 Fax. (021) 5252482
Direktorat Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal IKAH Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai XVII Jakarta Selatan Telp. (021) 5255861, ()21) 5255509 Pes. 2624, 4061 Fax. (021) 5255861
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal PDN Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I, Lantai VI Jakarta Pusat Telp. (021) 3858211, ()21) 3858171-5 Pes. 1105 Fax. (021) 3453114
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Daglu Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok II, Lantai I Jakarta Pusat Telp. (021) 3858202, ()21) 3858171-5 Pes. 1151 Fax. (021) 3858202
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 6 (enam) yang masing- masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka
Direktorat Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
Subagyo Direktur Jenderal
Zaenal Ar ifin Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Rifana Erni Direktur Jenderal
Sudar SA Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Eddy Abdurrachman Direktur Jenderal
Hadi Poernomo Direktur Jenderal
