Rubrik Utama
MP3EI Pertanian : Realisasi dan Tantangan Oleh: Dr. Lukytawati Anggraeni , SP, M.Si Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Agrimedia Agrimedia
Volume Volume 18 18 No. No. 2, 2, Desember Desember 2013 2013
55
K
ebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 merupakan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang terintegrasi (kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan perundangan) untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Strategi utama MP3EI adalah 1) Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, 2) Penguatan konektivitas nasional, dan 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Delapan program utama dari pengembangan MP3EI yaitu pertanian, pertambangan, energi,industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus pengembangan MP3EI mengingat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional. Pada tahun 2013, total tenaga kerja sektor pertanian sebesar 26,13 juta rumah tangga (BPS, 2013a). Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional adalah sebesar 14,98 % atau Rp 1. 119,4 triliun (BPS, 2013b). Sektor pertanian pun memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Percepatan pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian serta nilai tambahnya. Dari 22 fokus kegiatan MP3EI, yang terkait dengan pertanian adalah tanaman pangan, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, peternakan, dan perkayuan. Percepatan pembangunan sektor pertanian pun tidak terlepas dari pembangunan ekonomi berdasarkan MPE3I yang terbagi menjadi 6 koridor utama berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-
66
Volume Volume 18 18 No. No. 2, 2, Desember Desember 2013 2013
masing (Gambar 1). Tema pembangunan masingmasing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: 1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; 2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; 3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; 4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional; 5. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’; 6. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Tabel 1 menunjukkan fokus kegiatan ekonomi utama berdasarkan koridor ekonomi. Berdasarkan informasi tersebut, produksi kelapa sawit dikembangkan pada koridor Sumatera dan Kalimantan, karet pada koridor Sumatera, dan kakao pada koridor Sulawesi. Tanaman pangan difokuskan pada koridor Sulawesi dan Papua & kepulauan Maluku. Peternakan pada koridor Bali dan Nusatenggara. Perkayuan pada koridor Kalimantan. Fokus kegiatan perikanan diupayakan pada tiga koridor yaitu Sulawesi, Bali dan Nusatenggara, dan Papua & kepulauan Maluku.
Agrimedia Agrimedia
Rubrik Utama
Sumber: MP3EI, 2011 Gambar 1. MPE3I Terbagi 6 Koridor Utama Berdasarkan Potensi dan Keunggulan Wilayah Masing-masing Terkait percepatan sektor pertanian, kementrian pertanian mempunyai landasan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 20092014 (Renstra Kemtan). Tujuan pembangunan pertanian dalam periode 2010–2014 adalah: (i) mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal; (ii) meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan; (iii) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan; (iv) meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian; dan (v) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kemtan, 2010). Realisasi proyek MP3EI pada bulan Oktober 2013 baru mencapai Rp 737,9 triliun atau 18,39 % dari total target Rp 4.012 triliun (Gambar 2). Ketua umum kadin menyatakan bahwa permasalahan utama pelaksanaan
MP3EI adalah pembebasan lahan, pembiayaan yang masih mahal, dan hambatan perizinan dari pusat dan daerah. Beberapa hal yang menjadi tantangan pelaksanaan MP3EI sektor pertanian adalah ketersediaan lahan, infrastruktur pertanian, dan konektivitas untuk mendukung industrialisasi pertanian. 1. Keterbatasan lahan pertanian Komoditas padi, jagung, dan kedele merupakan komoditas tanaman pangan yang ditargetkan untuk swasembada. Walaupun data menunjukkan bahwa dalam periode 2000–2010, luas panen padi dan jagung meningkat dengan pertumbuhan sebesaar 0,83% dan 2,49%, namun untuk mencapai swasembada diperlukan tambahan lahan pertanian (Handewi et.al, 2011).
Tabel 1. Kegiatan Utama Pertanian Berdasarkan Koridor Ekonomi Koridor Ekonomi Fokus kegiatan
Sumatera
Kelapa Sawit
V
Karet
V
Jawa
Sulawesi
Kalimantan
Papua & Kepulauan Maluku
V
Kakao
V
Tanaman Pangan
V
V
Peternakan
V
Perkayuan
V
Perikanan
V
Agrimedia Agrimedia
Bali & Nusa Tenggara
V
V Volume 18 18 No. No. 2, 2, Desember Desember 2013 2013 Volume
77
Sumber: MP3EI, 2011 Gambar 2. Jumlah Indikasi Investasi Berdasarkan Koridor Ekonomi Dalam mencapai target swasembada dan swasembada berkelanjutan, pemerintah memerlukan tambahan lahan pertanian minimal seluas 161,400 ha/tahun dari total luas lahan sawah 7,89 juta Ha dan luas panen 12,69 juta ha (Wahyunto et al, 2011). Apalagi dari luas lahan tersebut hanya 40% (3,15 juta ha) yang beririgasi teknis dan diantaranya hanya 818.423 yang pengairannya berasal dari bendung air permanen (Sumarno, 2011). Permasalahan ketersediaan lainnya adalah konversi lahan sawah untuk kegiatan nonpertanian. Sensus pertanian 2003 menunjukkan bahwa dari total 7,75 juta Ha sawah, telah terjadi pengurangan lahan seluas 563.000 Ha atau 7,27% selama 2000–2002 (PSEKP, 2011b).
88
Volume 18 18 No. No. 2, 2, Desember Desember 2013 2013 Volume
2. Pembangunan infrastruktur pertanian Infrastruktur yang dibangun dalam program MP3EI lebih diutamakan untuk kepentingan sektor industri dan jasa. Hal tersebut dilihat dari minimnya porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur penunjang pertanian seperti jaringan irigasi, bendungan, dan jalan desa. Sebagai contoh pada koridor Sulawesi yang memiliki tema pembangunan “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional” dianggarkan Rp 111 Triliun untuk investasi infrastruktur. Namun alokasi anggaran untuk infrastruktur utilitas air relatif kecil (Rp 11,54 triliun/11%). Fokus pengembangan tanaman pangan di Sulawesi akan sulit dipenuhi mengingat sawah yang beririgasi teknis dan semi teknis baru mencapai 37 %. Secara total, anggaran untuk utilitas air hanya sebesar Rp 18 triliun (1%) (Gambar 3).
Agrimedia Agrimedia
Rubrik Utama 3.
Infrastruktur Pendukung Industrialisasi Produk Pertanian
Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui industrialisasi merupakan salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian. Hal tersebut membutuhkan infrastuktur utama seperti jalan, pelabuhan, dan infrastuktur power dan energi. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan koridor ekonomi mutlak diperlukan agar distribusi bahan baku, industri pengolahan, dan pasar berjalan lancar. Namun, pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan lancar karena terkendala tumpang tindih kawasan hutan, dan melewati hutan lindung. Terkendalanya pembangunan industri pengolahan pertanian juga disebabkan kurangnya pasokan listrik dan air bersih. Sebagai contoh, koridor Kalimantan memerlukan percepatan pembangunanpower plant dengan dukungan Kementerian ESDM, Kemenristek, dan PLN di Kalimantan terkait dengan pembangunan PLTU Asam-asam unit 5 dan 6 (2 x 100 MW) di Tanah
laut, penyelesaian pembangunan PLTU IPP Kalimantan Selatan 2 x 100 MW, PLTU Batulicin, dan PLTA Kusan 67 MW (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013). Keberhasilan MP3EI sektor pertanian membutuhkan dukungan tidak hanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, namun peran aktif dari swasta, BUMN, dan lembaga terkait. Beberapa permasalahan dalam pembangunan sektor pertanian membutuhkan solusi pemerintah khususnya terkait perizinan dan regulasi, anggaran, serta kepastian keberlanjutan proses percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian (jalan, irigasi, dan pelabuhan). Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah (between dan within island) yang semakin meningkat di Indonesia (Kuncoro, 2013). Konektivitas antar pusat pertumbuhan tiap propinsi, antar wilayah dalam koridor, serta gerbang ekspor merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi.
Sumber: MP3EI, 2011 Gambar 3. Indikasi Investasi Pengembangan Infrastruktur MP3EI
Agrimedia
Volume 18 18 No. No. 2, 2, Desember Desember 2013 2013 Volume
99
Referensi [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013a. Sensus Pertanian. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013b. Pendapatan Domestik Bruto Berdasarkan Lapangan Usaha (http://www.bps.go.id/tab_sub/ view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_ subyek=11¬ab=1 [2 Januari 2014]. Handewi P. Saliem, Supriyati, Erizal Jamal, Sri Hery Susilowaty, Helena Juliani Purba, dan Rina Cantayani. 2011. Kajian Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. [Kemtan]Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 20102014. Jakarta: Kementerian Pertanian Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. 2013. Realisasi Investasi MP3EI Koridor Kalimantan Capai Rp741 Triliun. (http://www.ekon.go.id/ berita/view/realisasi-investasi-mp3ei.74.html [2 Januari 2014]. Kuncoro M. 2013. Economic Geography of Indonesia: Can MP3EI reduce Inter-regional Inequality?
10 10
Volume 18 18 No. No. 2, 2, Desember Desember 2013 2013 Volume
South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic, and Law 2(2):17–33. [PSE-KP] Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2011. Konversi Lahan Sawah Menimbulkan Dampak Negatif bagi Ketahanan Pangan dan Lingkungan. Bogor: Kementrian Pertanian. Republik Indonesia. 2011. Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011. Sumarno. 2011. Ketersediaan Sumber daya Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah Seminar di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor, 29 November 2011. Wahyunto, R. Hofiyati, F. Agus. 2011. Sinkronisasi Basis Data Sumber Daya Lahan Mendukung Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam Dukungan Penelitian dalam Pelaksanaan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Agrimedia
