Profesionalisme POPT dan Tantangan Pembangunan Pertanian Oleh : Amaliah, S.P
Pendahuluan Kita maklumi bersama bahwa tantangan SDM ke depan didalam pelaksanaan pekerjaan akan menjadi semakin kompleks dan sulit diterka perkembangannya, sistem dan kelembagaan pengembangan kompetensi memegang peran penting dalam upaya memenuhi kualitas dan produktivitas sesuai yang diharapkan. Tak pelak fenomena ini terjadi pada SDM Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT). POPT adalah salah satu komponen esensial dalam sistem penyuluhan pertanian. Fungsi dan peran POPT dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat
mengembangkan
usahanya,
(3)
meningkatkan
kemampuan
kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha,
(4)
membantu
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
dalam
menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan
pelaku
usaha
terhadap
kelestarian
fungsi
lingkungan,
dan
(7)
melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut adanya peningkatan kompetensi POPT guna mewujudkan POPT yang profesional. Berkait dengan fenomena tantangan SDM tersebut, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengamanatkan bahwa pekerjaan
Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Sehingga tuntutan untuk meningkatkat Profesional POPT sebagai bagian dari penyuluh pertanian merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pengamanan produksi.
Transformasi Struktural dan Tantangan Pembangunan Pertanian Secara makro, kebijakan dan program pembangunan pertanian ditetapkan dengan
memperhatikan
transformasi
struktural
yang
terjadi
dalam
pembangunan nasional yang meliputi : (1) transformasi intersektoral, (2) transformasi spasial, (3) transformasi demografi, (4) transformasi institusional dan (5) transformasi tatakelola pembangunan. Transformasi intersektoral diawali dengan dominansi sektor pertanian hingga penurunan peran sektor pertanian dalam penciptaan Produk Domestik Bruto dan penurunan absolut jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang dikenal dengan Lewis Turning Point Theory. Kegagalan dalam transformasi intersektoral akan membawa suatu bangsa terperangkap dalam kerawanan pangan dan kemiskinan kronis (Sapto Husodo, 2012). Transformasi spasial berkaitan dengan perubahan lokasi, agglomerasi ekonomi, dan relasi geografis kegiatan ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional
di
Indonesia,
transformasi
spasial
diwujudkan
dengan
telah
disusunnya pendekatan pembangunan koridor ekonomi dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Tantangan dan peluang dinamika lingkungan strategis mendorong perlunya menetapkan misi pembangunan pertanian yang lebih tajam sebagai langkah strategis mewujudkan visi Sistem Pembangunan Pertanian Terpadu khususnya berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maju, serta pengembangan SDM. Meningkatkan Profesionalisme POPT Keberhasilan Pengamanan Produksi
Sebagai
Upaya
Mewujudkan
Menurut Anoraga (1998) , seorang profesional harus mampu memadukan unsur kemampuan teknis (kompetensi) dan kematangan etik, moral dan akal.
Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi profesional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, beberapa ciri profesionalisme, yaitu: (1) mengejar kesempurnaan hasil, (2) memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan, (3) sifat keteguhan dan ketabahan untuk mencapai hasil hingga tercapai, (4) mempunyai integritas tinggi, (5) memerlukan kebulatan pikiran dan perbuatan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi. Senada dengan itu, Slamet et al. (1969) menyatakan bahwa profesionalisasi penyuluhan dapat dilakukan dengan mengacu kepada penerapan manajemen mutu terpadu, yakni pola manajemen penyuluhan yang memuat prosedur agar setiap orang dalam organisasi penyuluhan terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses, dan dengan penuh
semangat
berpartisipasi
dalam
perbaikan
pelaksanaan
kerja.
Penyuluhan dikatakan bermutu baik jika dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pihak yang disuluh (sasaran). Agar penyuluhan dapat bermutu baik maka seluruh sumber daya harus dapat dipergunakan dengan baik, dan proses penyuluhan harus tetap berpegang pada falsafah dan prinsip penyuluhan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka ciri-ciri POPT yang professional adalah sebagai berikut: (a) mempunyai latar belakang keahlian dibidang pengendalian organisme pengganggu tanaman, (b) memahami betul posisi dan peranan dirinya sebagai pengendali organism pengganggu tanaman, (c) menguasai betul semua aspek yang berhubungan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman, (d) selalu mengejar kesempurnaan hasil melalui
penerapan
manajemen
mutu
terpadu
dalam
penyelenggaraan
penyuluhan, (e) biasa belajar dan bekerja dengan penuh kesungguhan hati dan ketelitian, (f) mempunyai sifat teguh dan tabah serta tekad yang kuat untuk mencapai hasil, dan (g) mampu meyakinkan petani bahwa materi penyuluhan yang disampaikan akan membawa perbaikan bagi peningkatan produksi dan produktivitas usahataninya Peningkatan profesionalisme POPT harus dilihat sebagai proses antisipatif dalam
rangka
mengimbangi
dinamika
perubahan
lingkungan
strategis
pembangunan pertanian termasuk sebagai upaya mewujudkan keberhasilan
pengamanan produksi. Saat ini untuk mewujudkan keberhasilan pengamanan produksi kita sedang menghadapi permasalahan penting berkaitan dengan penyuluhan pertanian yaitu terbatasnya jumlah POPT, minimnya sarana penyuluhan, rendahnya keterkaitan penyuluhan dengan aspek penelitian dan rendahnya insentif bagi POPT. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan antara lain meningkatkan jumlah tenaga POPT secara bertahap sehingga satu desa dilayani oleh satu orang POPT, pengembangan profesionalisme POPT, peningkatan fasilitas yang dibutuhkan POPT, dan peningkatan insentif bagi POPT. Saat ini profesi sebagai POPT belum diapresiasi sebagai sebuah profesi yang menjanjikan setara dengan profesi-profesi lain seperti dokter, akuntan, arsitek, bidan dan lain-lain. Demi untuk mewujudkan pengamanan produksi seharusnya POPT sebagai penyuluh pertanian layak dikembangkan menjadi sebuah profesi yang marketable dengan syarat: 1. Jasa POPT dalam proses penyuluhan telah dihargai oleh masyarakat konsumen mirip jasa konsultan, seperti yang terjadi di negara-negara maju. Meski demikian pemerintah tetap harus mengembangkan modelmodel penyuluhan pertanian sebagai public service yang diperuntukkan bagi petani-petani kecil yang tidak mampu membayar jasa konsultan. 2. Penyuluhan pertanian harus memiliki ruang lingkup kegiatan yang sangat komplek dan spesifik sehingga untuk dapat menguasainya seseorang harus memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan harus menempuh pendidikan dan atau latihan khusus yang bersifat ekstensif. 3. Adanya standardisasi kompetensi POPT yang dirumuskan berdasarkan pada tuntutan kebutuhan konsumen. Seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tersebut akan mendapatkan sertifikat/lisensi untuk menjadi POPT yang profesional yang memiliki hak untuk memberikan layanan jasa penyuluhan pertanian kepada konsumen. 4. Adanya lembaga-lembaga pendidikan profesi penyuluhan pertanian yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar dan
lembaga sertifikasi profesi yang akan memberikan sertifikat kepada calon POPT. 5. Adanya asosiasi profesi POPT yang berwenang merumuskan standar kompetensi profesi POPT dan diakui sebagai wadah para POPT dalam mengembangkan profesionalismenya serta bebas dari kepentingankepentingan politis
Penutup Kejayaan bangsa dimulai dari kesuksesan petaninya. Dibalik petani sukses, ada penyuluh pertanian yang tangguh dan andal. Keberhasilan itu tentu karena kesuksesan petani kita yang tak terlepas dari peran penting ujung tombak pembangunan
pertanian
Indonesia
yaitu
POPT,
yang
serta
merta
mendampingi, memberdayakan, dan menjadi fasilitator diseminasi teknologi dan inovasi bagi petani. Mau tak mau, dengan semakin meluasnya areal pertanian dan jumlah petani yang banyak, tingkat kebutuhan pertanian kita terhadap POPT yang kompeten dan profesional menjadi hal yang mutlak dan mendesak. POPT sebagai senjata mutakhir yang multifungsi dan serba bisa. Mulai dari memfasilitasi proses pembelajaran para petani, mengupayakan akses ke sumber
informasi,
teknologi,
dan
sumberdaya
lainnya,
meningkatkan
kemampuan para petani terutama dalam hal pengendalian hama dan penyakit, sehingga petani petani berdaya saing tinggi, produktif, dan berkelanjutan di masa depan. POPT juga dituntut untuk dapat membantu menganalisis dan memecahkan masalah faktual secara mumpuni di lapangan. Tugas dan peran strategis POPT inilah yang menuntut mereka untuk bekerja lebih professional demi untuk mewujudkan keberhasilan pengamanan produksi.
Daftar Pustaka Anoraga, P. 1998. Psikologi Kerja. Cet Ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sapto Husodo. 2012. Membangun Profesionalisme Penyuluh Pertanian Melalui Pendidikan Profesi. Portal Alumni STTP Magelang. Magelang Slamet, M., dan P.S. Asngari. 1969. Penyuluhan Peternakan. Jakarta: Dirjen Peternakan.
