Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Radan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.31/M.PPN HK/02/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINAST PENYELESAIANDAN KEBERLANJUTANREHABILITASIDAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
a.
bahwa bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur dan melernahkar. perekonomian, melemahkan masyarakat, serta melemahkan jala ..inya pemerintahan, sehingga penanganan daerah yang mengalami bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias rrovinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalarn Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 dan Peraturan Preside.n Nornor 47 Tahun 200~;
b.
bahwa sebagaimana diamanatkar. dalarn Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2008, Kementerian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Na sional diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
c.
bahwa dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, keberlanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nornor 3 Tahun 2009;
d. bahwa selarna 4 (ernpat) tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Frovinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang dilaksanakan selama rnasa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias terdapat kegiatan-kegiatan yang belum selesai dan telah dilanjutkan penyelesaiannya oleh kernenterian/Iembaga, pernerintah daerah dan stakeholders lainnya yallg berlangsung sampai akhir tahun 2012; e. bahwa ...
-2-
e. bahwa untuk mendukung keberlanjutan rekonstruksi telah disusun Rencana Aksi Kesinarnbungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012; f. bahwa guna menuntaskan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Kesinarnbungan Rekonstruksi pad a Tahun 2012, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; h. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 ten tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pernbangunan Nasional;
2007
tentang
Badan
7. Peraturan ...
-3-
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun Z009 tentang Fengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/Z007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor Z Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/Z007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIANDAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIDI PROVINSIACEH DAN KEPULAUANNIASPROVINSISUMATERAUTARA.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Tim KPKRRAceh-Nias, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim KPKRRAceh-Nias terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
KETIGA
Tim Pengarah bertugas: a.
melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pengendalian pelaksanaan penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, baik dari aspek ekonomi dan sumber daya lokaI, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengernbangan sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan;
b. memberikan arahan kebijakan terkait dengan koordinasi terhadap bantuan lernbaga/riegara donor kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. memfasilitasi ...
-4-
c. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan akhir dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Fernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional. KEEMPAT
Tim Pelaksana bertugas: a. menyiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan rencana aksi guna penyelesaian dan pelaksanaan kesinarnbungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; b. melakukan koordinasi, konsuItasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan kesinambungan pelaksanaan rekonstruksi, antara Kementeriari/Lembaga terkait, pemerintah daerah, lernbaga donor/Iernbaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, kalangan dunia usaha, serta kalangan perguruan tinggi dalarn rangka penjaringan aspirasi dan kebutuhan untuk menjadi masukan bagi Anggota Tim Pengarah di dalam memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; c. memfasilitasi, melaksanakan konsuItasi, konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam rangka pemutakhiran data dan informasi guna percepatan pelaksanaan rencana aksi kesinambungan rekonstruksi, serta penyelesaian status aset rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012; d. me1akukan koordinasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.
e. melakukan dan menyusun langkah-Iangkah dalam rangka percepatan pelaksanaan pernbangunan di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca berakhirnya Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Tahun 2012;
KELIMA
f. menyusun dan menyampaikan laporan akhir kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan sebagairnana tersebut di atas. Tenaga Pendukung bertugas: a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
KEENAM
Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Tim Pengarah dapat membentuk Sekretariat Tim KPKRRAceh-Nias, serta menetapkan tugas-tugas Sekretariat. KETUJUH: ...
-5KETUJUH
KEDELAPAN
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim KPKRR Aceh-Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Keputusan ini berlaku 2 Januari 2012.
tanggal ditetapkan
dan berlaku
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari
surut sejak tanggal
2012
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.311M.PPN/HK/02/2012 TANGGAL 29 FEBRUARI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELESAIANDAN KEBERLANJUTANREHABILITASIDAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
A.
TIM PENGARAH Ketua
Anggota
B.
Deputi Bidang Pengernbangan Regional Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Deputi Bidang Pendanaan PPN/Bappenas.
Pernbangunan,
dan
Otonomi
Kementerian
TIM PELAKSANA Ketua
Direktur Kawasan Khusus Kementerian PPN/Bappenas.
dan
Anggota
1.
Direktur Pendanaan Luar Kementerian PPN/Bappenas;
2.
Ir. Hermani PPN/Bappenas;
3.
Kasubdit. Daerah PPN/Bappenas;
Tertinggal,
Kementerian
4.
Kasubdit. Kawasan PPN/Bappenas;
Rawan Beneana,
Kementerian
5.
Kasubdit. Kawasan Khusus Kementerian PPN/Bappenas;
dan
6.
Drs. Sutiman, M.Si, Kementerian
PPN /Bappenas;
7.
Kepala Bidang Prasarana Komunikasi, Kementerian
8.
Kasubdit Pinjaman Keuangan;
9.
Diah Lenggogeni, PPN/Bappenas;
10.
Rayi Paramita, SP, Kementerian
Wahab,
Daerah
Tertinggal,
Negeri Multilateral, M.Se,
Kementerian
Perbatasan,
Teknologi Informasi PPN/Bappenas;
dan
Hibah
ST,
M.Se,
dan
II, Kementerian
Kementerian
PPN/Bappenas.
C. TIM ...
-2C.
TIM PENDUKUNG
1.
Ade Nurani Sandarus,
2.
Arumningsih,
Kementerian
S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;
PPN/Bappenas.
MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ttd
ARMIDA S. ALIS]AHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
~/~. Emmy Suparmiatun
I
