MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, Menimbang: a.
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, perlu dibentuk Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186) sebagaimana diubah dengap
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -2dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5371); 3.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusussebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 289);
6.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7.
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
8.
Keputusan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PerekonomianNomor: PER-11 / M. EKON / 08 / 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
Pasal 1 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3-
Pasal 1
(1)
Membentuk Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana.
(2)
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a.
membantu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam merumuskan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
b.
melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
Pasal 2
Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut: Ketua
Deputi
Bidang
Koordinasi
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua
Ir. W. Budi Santoso, Dipl. HE;
Anggota
1. Sekretaris
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 2. Deputi
Bidang
Fiskal Kementerian
Koordinasi
dan
Moneter, Koordinator
Bidang Perekonomian;
3. Deputi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -43.
Deputi
Bidang
Koordinasi
Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan
Ekonomi,
Kementerian
Koordinator
Bidang Perekonomian; 4.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri,
Kementerian
Perdagangan; 5.
Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan
Kawasan
Ekonomi Khusus, Kementerian Perdagangan; 6.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 7.
Direktur
Jenderal
Pengembangan Perwilayahan Industri,
Kementerian
Perindustrian; 8.
Direktur Jenderal Industri Agro,
Kementerian
Perindustrian; 9.
Direktur
Jenderal
Pajak,
Kementerian Keuangan; 10.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
11.
Kepala
Badan
Kebijakan
Fiskal, Kementerian Keuangan; 12.
Direktur
Jenderal
Pembangunan
Bina Daerah,
Kementerian Dalam Negeri; 13. Deputi
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -513.
Deputi
Bidang
Tata
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; 14.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16.
Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17.
Direktur Jenderal Destinasi Pariwisata,
Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata; 18.
Direktur Jenderal Perhubungan
Laut,
Kementerian
Perhubungan; 19.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
20.
Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
21.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
22.
Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 23. Deputi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -623.
Deputi Bidang PerundangUndangan,
Kementerian
Sekretariat Negara; 24.
Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
25.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
26.
Deputi
Bidang
Pelayanan
Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 27.
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
28.
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
Sekretaris
Sekretaris
Dewan
Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Sekretaris :
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 3
Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya, dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 4 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7-
Pasal 4
Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya, dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Tim Teknis yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
Pasal 5
Tim Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 6
Masa kerja Tim Pelaksana terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
Pasal 7
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 8 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8-
Pasal 8
(1)
Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini berlaku, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor: KEP-40/M.EKON/08/ 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor:KEP-10/M.EKON/03/ 2011,
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku. (2)
Hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi
Khusus
Nomor:KEP-
40/ M.EKON/08/ 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi
Khusus
Nomor: KEP-
1 0 / M. EKON / 03/ 2011 diserahkan kepada Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.
Pasal 9 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 9
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, ttd. M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya Kcpala Biro Hukum, Persidangan, dan asyarakat, Hubu
_ Elen Seti di, S.H.,M.S.E. NIP 193 09011996031001
