Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.57329/PP/M.XVIIIB/15/2014 Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
: 2010
Pokok Sengketa I.
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding sebesar Rp14.691.404.393,00 dengan rincian pokok sengketa sebagai berikut :
Koreksi Peredaran Usaha 1. Penjualan ke FKS yang kurang lapor
Rp 2.812.126.929,00 Rp 2.812.126.929,00
II.
Koreksi Harga Pokok Penjualan 1. Persediaan Awal 2. Biaya Transportasi 3. Biaya Lainnya
Rp 7.183.958.414,00 Rp 753.523.121,00 Rp 190.433.243,00 Rp 8.127.914.778,00
III. Koreksi Biaya Usaha Lainnya 1. Biaya Penjualan lainnya 3. Jasa Profesional 4. Biaya Umum Lainnya
Rp Rp Rp
34.707.550,00 84.305.000,00 356.588.862,00 Rp
475.601.412,00
IV. Koreksi Penghasilan Luar Usaha (nett-off) 1. Penghasilan Sewa Rp 1.018.547.186,00 Tanpa alasan banding Rp 2,00 2. Beban Bunga Rp 4.294.308.462,00 Rp 3.275.761.274,00 Rp 14.691.404.393,00
Koreksi yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa hasil pembahasan tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut: I.
Koreksi Positif Peredaran Usaha
I.1.
Penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk. sebesar Rp2.812.126.929,00
Menurut Terbanding : bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk. karena transaksi penjualan tersebut menggunakan harga jual yang tidak wajar yaitu Rp3.097,43/kg sedangkan harga impor ditambah bea masuk yaitu sebesar Rp3.128,71/kg sehingga Pemohon Banding mengalami kerugian sebesar Rp218.511.159,00 dengan perhitungan penjualan menjadi : Penjualan - PT FKS Multi Agro Tbk. Harga Jual yang wajar *) Penjualan seharusnya Penjualan yang dilaporkan Penjualan yang kurang dilaporkan
6.985.476 kg Rp 3.500 /kg *) Rp 24.449.166.000,00 Rp 21.637.039.071,00 Rp 2.812.126.929,00
Menurut Pemohon
: bahwa menurut pemeriksa harga beli jagung impor termasuk bea masuk adalah sebesar Rp3.128,71/kg sehingga transaksi penjualan ke PT FKS Multi Agra ("FKS") menjadi tidak wajar jika dijual dengan harga Rp3.097,43/kg, data pembelian ini berdasarkan PIB tertanggal 30 Desember 2010;
Menurut Majelis
: Koreksi Penjualan Jagung sebesar Rp2.812.126.929,00 :
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp 0,00 Rp 2.812.126.929,00 Rp 2.812.126.929,00
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor UB-219/WPJ.06/2013 tanggal 20 Nopember 2013, keterangan di persidangan, hasil uji bukti, pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding menjual jagung kepada PT FKS Multi Agro Tbk. menggunakan harga yang tidak wajar yaitu Rp3.097,43/kg sedangkan data impor ditambah bea masuk Rp3.128,71/kg, sehingga dari seluruh pembelian yang kemudian dijual kembali ke PT FKS Multi Agro Tbk., Pemohon Banding mengalami kerugian sebesar Rp218.511.159,00. Harga jual dikoreksi oleh Terbanding menjadi Rp3.500,00/kg berdasarkan data SIATRON tanggal 19 Nopember 2010; b. bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran arus uang dan
barang yaitu tidak adanya bukti pemesanan dan bukti pembayaran serta bukti arus kas yang tidak dapat ditelusuri sampai ke pencatatan di pembukuan Pemohon Banding; bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut: a. bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan harga jual yang tidak wajar; b. Terbanding menggunakan data yang salah, di mana invoice penjualan kepada PT FKS Multi Agro Tbk. tanggal 29 Desember 2010 sedangkan data pembelian yang dijadikan dasar oleh Terbanding pada tanggal 30 Desember 2010; c. rata-rata harga beli jagung impor sebesar Rp2.684,87/kg, sedangkan harga jual Pemohon Banding kepada PT FKS Multi Agro Tbk. sebesar Rp3.097,43/kg adalah harga wajar. Rentang harga jagung menurut Buletin Analisis Perkembangan Harga Komoditas Pertanian bahwa harga jagung pipilan antara Rp3.000,00 – Rp5.772,00. Pemohon Banding pada persidangan tanggal 5 Juni 2014 menyatakan bahwa pada awal Januari 2011, harga jagung di kisaran Rp2.500,00/kg. Penjualan Pemohon Banding dilakukan pada tanggal 29 Desember 2010; d. bahwa Terbanding dalam menentukan harga jual hanya menggunakan acuan harga jual sesuai SIIATRON di website Kementerian Pertanian RI; e. antara Pemohon Banding dengan PT FKS Multi Agro Tbk. tidak ada hubungan istimewa, sehingga Terbanding tidak berwenang menentukan kembali harga jual jagung; Pendapat Majelis; bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini yaitu : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas banding, keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, hasil uji bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut : a. bahwa antara Pemohon Banding dengan PT FKS Multi Agro Tbk. sebagai lawan transaksi Pemohon Banding dalam transaksi penjualan jagung sesuai pernyataan Pemohon Banding yang tidak dibantah oleh Terbanding, tidak terdapat hubungan istimewa; bahwa hal ini dibuktikan dalam laporan keuangan Pemohon Banding per 31 Desember 2010 dan 2009 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Anwar dan Rekan yang member opini wajar dalam semua hal hal yang material, dimana dalam penjelasan mengenai pemegang saham tidak terdapat PT FKS Multi Agro Tbk. sebagai pemegang saham Pemohon Banding; b. bahwa penentuan harga penjualan sepenuhnya merupakan kebijaksanaan bisnis dari Pemohon Banding, apalagi jagung merupakan produk pertanian yang mempunyai masa manfaat terbatas karena bisa menjadi daluwarsa yang mempengaruhi nilai jual jagung tersebut; c.
bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding per 31 Desember 2010 dan 2009 auditor independen menyatakan telah mengadakan pengujian atas bukti yang mendukung pembukuan Pemohon Banding dan tidak menyatakan ada keraguan atas nilai penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;
d. bahwa karena antara Pemohon Banding dan PT FKS Multi Agro Tbk. tidak terdapat bukti adanya hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sepanjang tidak terdapat bukti yang kuat, Terbanding tidak dapat menyatakan harga penjualan jagung yang dilaporkan Pemohon Banding tidak wajar hanya berdasarkan perkiraan saja atau data yang bersifat umum; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas penjualan jagung sebesar Rp2.812.126.929,00 tidak dapat dipertahankan; II.
Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan
II.1.
Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00
Menurut Terbanding : bahwa persediaan awal dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp7.183.958.414,00 karena berdasarkan laporan keuangan neraca tahun 2009 tidak terdapat persediaan di akhir tahun 2009;
Menurut Pemohon
: bahwa Pemohon Banding keliru didalam mengelompokan nilai persediaan pada kolom Harga Pokok Penjualan, nilai persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 pada SPT PPh Badan Tahunan - Lampiran II seharusnya dikelompokkan dalam Biaya HPP lainnya sehingga nilai Biaya HPP lainnya menjadi Rp7.374.391.657,00 dan nilai persediaan awal menjadi Rp0,00. Atas kekeliruan ini tidak menyebabkan perubahan nilai kelompok HPP secara keseluruhan yaitu tetap Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan - Lampiran I dan juga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;
Menurut Majelis
: Koreksi Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp 0,00 Rp 7.183.958.414,00 Rp 7.183.958.414,00
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor UB-219/WPJ.06/2013 tanggal 20 Nopember 2013, keterangan di persidangan, hasil uji bukti, pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. persediaan awal dikoreksi karena berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding yang diterbitkan oleh KAP Anwar dan Rekan tidak terdapat persediaan di akhir tahun 2009; b. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kesalahan penjurnalan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding; c. bahwa Pemohon banding tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding tidak dapat memberikan semua dokumen kepada Terbanding; bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding keliru dalam mengelompokkan nilai persediaan pada kolom HPP. Nilai persediaan sebesar Rp7.183.958.414,00 pada SPT PPh Badan seharusnya dikelompokkan dalam biaya HPP Lainnya, sehingga nilai biaya HPP Lainnya menjadi sebesar Rp7.374.391.657,00 dan nilai persediaan awal menjadi Rp0,00. Atas kekeliruan ini tidak mempengaruhi nilai HPP secara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 Pendapat Majelis; bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini yaitu : 1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 3. Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas banding, keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, hasil uji bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa kekeliruan Pemohon Banding dalam mengisi SPT disebabkan adanya perubahan kode akun di mana saldo awal pada HPP tahun 2010 seharusnya Rp0,00. Angka persediaan awal yang tercantum dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp7.183.958.414,00 seharusnya dicatat dalam Biaya Lainnya. Hal ini terjadi karena Pemohon Banding melakukan perubahan kode akun. Angka persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 berubah dan tersebar pada akun Biaya Lainnya, namun nilai HPP secara keseluruhan tidak berubah yaitu sebesar Rp91.190.077.627,00. Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan. Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majelis koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;
II.2.
Biaya Transportasi sebesar Rp753.523.121,00
Menurut Terbanding : bahwa biaya transportasi dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp753.523.121,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung; Menurut
Pemohon
Menurut Majelis
: bahwa Pemohon Banding memiliki rincian biaya transportasi sebesar Rp753.523.121,00 dimana rincian tersebut dapat dilihat dari Buku Besar yang telah diberikan pada saat pemeriksaan berlangsung. Biaya transportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biaya angkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang; : Koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp753.523.121,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp Rp Rp
0,00 753.523.121,00 753.523.121,00
bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding atas Biaya Transportasi sebesar Rp753.523.121,00 pada saat persidangan. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Transportasi sebesar Rp753.523.121,00 tetap dipertahankan; II.3.
Biaya Lainnya sebesar Rp190.433.243,00
Menurut Terbanding : bahwa biaya lainnya dikoreksi positif sebesar Rp190.433.243,00 karena tidak didukung perincian dan bukti pendukung; Menurut Pemohon
: bahwa sejatinya merupakan biaya lain-lain sehubungan dengan proses produksi sehingga biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
Menurut Majelis
: Koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp190.433.243,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp Rp Rp
0,00 190.433.243,00 190.433.243,00
bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding atas Biaya Lainnya sebesar Rp190.433.243,00 pada saat persidangan. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Lainnya sebesar Rp190.433.243,00 tetap dipertahankan; III.
Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya
III.1. Biaya Penjualan Lainnya sebesar Rp34.707.550,00 Menurut Terbanding : bahwa biaya Penjualan Lainnya dikoreksi positif seluruhnya karena tidak didukung bukti pendukung; Menurut Pemohon
: bahwa sejatinya merupakan biaya operasional penjualan sehingga biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
Menurut Majelis
: Koreksi Biaya Penjualan Lainnya sebesar Rp34.707.550,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp Rp Rp
0,00 34.707.550,00 34.707.550,00
bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding atas Biaya Penjualan Lainnya sebesar Rp34.707.550,00 pada saat persidangan. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Penjualan Lainnya sebesar Rp34.707.550,00 tetap dipertahankan; III.2. Jasa Profesional sebesar Rp84.305.000,00 Menurut Terbanding : bahwa biaya jasa profesional dikoreksi positif sebesar Rp84.305.000,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung;
Menurut Pemohon
: bahwa sejatinya merupakan biaya profesional yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana rinciannya dapat dilihat pada Buku Besar yang telah Pemohon Banding berikan. Atas biaya ini telah Pemohon Banding potong dan setorkan PPh Pasal 23-nya;
Menurut Majelis
: Koreksi Biaya Jasa Profesional sebesar Rp84.305.000,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp Rp Rp
0,00 84.305.000,00 84.305.000,00
bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding atas Biaya Jasa Profesional sebesar Rp84.305.000,00 pada saat persidangan. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Jasa Profesional sebesar Rp84.305.000,00 tetap dipertahankan; III.3. Biaya Umum Lainnya sebesar Rp356.588.862,00 Menurut Terbanding : bahwa biaya umum lainnya dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp356.588.862,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung; Menurut Pemohon
: bahwa sejatinya merupakan biaya usaha lainnya di luar komponen HPP (antara lain terdiri dari biaya seragam, masker, biaya pengiriman dokumen, biaya transport dalam rangka pembelian spareparts ke Jakarta) yang digunakan untuk operasional perusahaan;
Menurut Majelis
: Koreksi Biaya Umum Lainnya sebesar Rp356.588.862,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp Rp Rp
0,00 356.588.862,00 356.588.862,00
bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding atas Biaya Umum Lainnya sebesar Rp356.588.862,00 pada saat persidangan. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Umum Lainnya sebesar Rp356.588.862,00 tetap dipertahankan; IV.
Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha
IV.1. Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 Menurut Terbanding : bahwa penelitian terhadap KKP B-5 Pemeriksa, diketahui bahwa atas penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak ada koreksi; Menurut Pemohon
: bahwa sejatinya merupakan pendapatan sewa bersih yang dibayarkan oleh PT FKS Multi Agro Tbk. pada bulan Agustus dan September 2010 dimana PPh Final Pasal 4 (2) sudah dibayarkan melalui pemotongan oleh PT FKS Multi Agro Tbk. sehingga atas penghasilan sewa bukan merupakan objek PPh Badan;
Menurut Majelis
: Koreksi Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp 0,00 Rp 1.018.547.186,00 Rp 1.018.547.186,00
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor UB-219/WPJ.06/2013 tanggal 20 Nopember 2013, keterangan di persidangan, hasil uji bukti, pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. berdasarkan penelitian KKP B-5 Pemeriksa, diketahui bahwa koreksi Penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah Rp0,00; b. berdasarkan penelitian terhadap SPHP simpulan hasil pembahasan halaman 14 atas penghasilan dikenakan PPh Final diketahui bahwa koreksi cfm Pembahasan cfm Pemeriksaan Rp0,00 dan cfm Pemohon Banding Rp0,00; c. bahwa sewa yang termasuk dalam penghasilan dikenakan PPh Final tidak terdapat koreksi, sehingga tidak timbul sengketa; d. dalam uji bukti Pemohon banding menyampaikan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT FKS Multi Agro Tbk.. Terdapat bukti yang belum lengkap dengan nilai sebesar Rp151.997.950,00 dan Rp60.037.250,00;
bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut: bahwa sewa bukan merupakan objek PPh Badan. Pada Laporan Keuangan penghasilan diklasifikasikan sebagai penghasilan lain-lain bersih. Penghasilan sewa yang dibayar oleh PT FKS Multi Agro Tbk. bulan Agustus dan September 2010, PPh Pasal 4 ayat (2) sudah dibayarkan melalui pemotongan oleh PT FKS Multi Agro Tbk.; bahwa dalam pengisian SPT PPh Badan Tahun Pajak 2010, Pemohon Banding telah menggabungkan seluruh biaya dan penghasilan lain-lain ke dalam kelompok Biaya Dari Luar Usaha. Berarti Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 sudah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010; Pendapat Majelis; bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini yaitu : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas banding, keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, hasil uji bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa berdasarkan uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT FKS Multi Agro Tbk. Terdapat bukti yang belum lengkap dengan nilai Rp151.997.950,00 dan Rp60.037.250,00, Majelis berpendapat terdapat pembayaran sewa dari PT FKS Multi Agro Tbk., namun mengingat Pemohon Banding hanya dapat membuktikan pembayaran sewa dengan nilai Rp806.511.986,00 dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 yang dapat dipertahankan sebesar Rp212.035.200,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp806.511.986,00; IV.2. Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00 Menurut Terbanding : bahwa beban bunga dikoreksi sebesar Rp4.294.308.462,00 karena merupakan biaya bunga tahun 2009; Menurut Pemohon
: bahwa sejatinya merupakan biaya bunga yang dibayarkan dalarn rangka kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
Menurut Majelis
: Koreksi Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00
Menurut Pemohon Banding Menurut Terbanding Sengketa Banding
Rp 0,00 Rp 4.294.308.462,00 Rp 4.294.308.462,00
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor UB-219/WPJ.06/2013 tanggal 20 Nopember 2013, keterangan di persidangan, hasil uji bukti, pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. beban bunga dikoreksi karena merupakan biaya bunga tahun 2009; b. Pemohon Banding tidak menyampaikan data pendukung berupa general ledger, bukti pembayaran bunga pinjaman, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 dan bukti lain yang terkait; bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut: bahwa biaya bunga sudah diaccrued pada tahun 2009 tetapi realisasi tagihan biaya bunga di tahun 2010 lebih besar sehingga Pemohon Banding membebankan selisih pada saat ditagihkan yaitu tahun 2010, Terbanding pada saat pemeriksaan tahun 2009 tidak melakukan koreksi di tahun 2010 artinya biaya bunga tersebut belum dibebankan secara fiskal baik tahun 2009 maupun tahun 2010; Pendapat Majelis; bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini yaitu : 1. Pasal 6, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 3. Pasal 8 dan memori penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan; bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas banding, keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, hasil uji bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa bunga yang harus dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan perjanjian pinjaman antara PT Gerbang Cahaya Utama dengan Pemohon Banding tanggal 20 Juli 2009 dengan pokok pinjaman maksimal sebesar Rp140.000.000.000,00 dan tingkat bunga sebesar 11 % per tahun; bahwa berdasarkan penelitian Majelis biaya bunga sudah diaccrued pada tahun 2009 sebesar Rp4.294.308.462,00. Jumlah bunga yang diaccrued pada tahun 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi tagihan biaya bunga tahun 2009 yang ditagih tahun 2010; bahwa berdasarkan bukti pembayaran bunga kepada PT Gerbang Cahaya Utama tanggal 19 April 2010 bunga pinjaman tersebut telah dibayar pada tanggal 19 April 2010 dengan jumlah sebesar Rp4.736.530.684,00, dan berdasarkan bukti pembayaran bunga dari pemberi pinjaman yaitu PT Gerbang Cahaya Utama dan bukti pemotongan PPh Pasal 23, atas pembayaran bunga dari Pemohon Banding tersebut telah dipotong PPh Pasal 23. Dengan demikian berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00 tidak dapat dipertahankan; bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Banding, beban bunga tersebut sudah diaccrued pada tahun 2009 sebesar Rp4.294.308.462,00, menurut Majelis karena beban bunga tersebut sudah dicadangkan dalam tahun 2009, maka sudah terutang atas PPh Pasal 23 berdasarkan penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 yang menyatakan, “Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan; Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan …” bahwa berdasarkan hal tersebut, pembayaran PPh Pasal 23 seharusnya dibayar pada saat disediakan sedangkan Pemohon Banding baru melakukan pembayarannya pada tanggal 19 April 2010, menurut Majelis, atas keterlambatan pembayaran tersebut seyogyanya Terbanding dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Memperhatikan
: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, penjelasan lisan/tertulis para pihak yang bersengketa;
Menimbang
: bahwa oleh karena itu koreksi nilai Objek Pajak menurut Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 versi Keputusan Terbanding atas Banding Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:
(dalam Rupiah) No Jenis Sengketa O bjek Pajak Penghasilan I Peredaran Usaha I.1. Penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk II Harga Pokok Penjualan II.1. Persediaan Awal II.2. Biaya Transportasi II.3. Biaya Lainnya III Biaya Usaha Lainnya III.1. Biaya Penjualan Lainnya III.2. Jasa Profesional III.3. Biaya Um um Lainnya IV Penghasilan/Biaya Luar Usaha (nett-off) IV.1. Penghasilan Sewa Tanpa alasan yang jelas IV.2. Beban Bunga Jum lah
Menimbang
Tidak Dipertahankan oleh Majelis
Dipertahankan oleh Majelis
2.812.126.929,00
2.812.126.929,00
0,00
0,00
7.183.958.414,00 753.523.121,00 190.433.243,00
7.183.958.414,00 0,00 0,00
0,00 753.523.121,00 190.433.243,00
0,00 753.523.121,00 190.433.243,00
34.707.550,00 84.305.000,00 356.588.862,00
0,00 0,00 0,00
34.707.550,00 84.305.000,00 356.588.862,00
34.707.550,00 84.305.000,00 356.588.862,00
(212.035.200,00) 0,00 0,00 1.207.522.576,00
(212.035.200,00) 0,00 0,00 1.207.522.576,00
Nilai Sengketa
(1.018.547.186,00) (2,00) 4.294.308.462,00 14.691.404.393,00
(806.511.986,00) (2,00) 4.294.308.462,00 13.483.881.817,00
Nilai O bjek Pajak versi Majelis
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, penghitungan jumlah pajak yang terutang Tahun Pajak 2010 adalah sebagai berikut:
Pajak dan Sanksi Adm inistrasi
1 Penghasilan dari Usaha Harga Pokok Penjualan Penghasilan Bruto dari Usaha Biaya Usaha Lainnya Jum lah Penghasilan Bruto Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha Penyesuaian Fiskal Penghasilan (Rugi) Neto Kom pensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan yang Terutang Jum lah pajak yang dapat dikreditkan Jum lah PPh yang Lebih Bayar
Versi Terbanding
2 59.186.550.278,00 70.626.636.215,00 (11.440.085.937,00) 9.877.977.411,00 (21.318.063.348,00) 857.588.592,00 2.479.296.658,00 (17.981.178.098,00) 0,00 (17.981.178.098,00) 0,00 4.284.984.554,00 4.284.984.554,00
Versi Pem ohon Banding 3 56.374.423.349,00 78.754.550.993,00 (22.380.127.644,00) 10.353.578.823,00 (32.733.706.467,00) (2.418.172.682,00) 2.479.296.658,00 (32.672.582.491,00) 0,00 (32.672.582.491,00) 0,00 4.284.984.554,00 4.284.984.554,00
Jum lah yang disengketakan versi Pem ohon Banding 4 (2-3) 2.812.126.929,00 8.127.914.778,00 10.940.041.707,00 475.601.412,00 11.415.643.119,00 3.275.761.274,00 0,00 14.691.404.393,00 0,00 14.691.404.393,00 0,00 0,00 0,00
Jum lah yang dikabulkan oleh Majelis 5 2.812.126.929,00 7.183.958.414,00 9.996.085.343,00 0,00 9.996.085.343,00 3.487.796.474,00 0,00 13.483.881.817,00 0,00 13.483.881.817,00 0,00 0,00 0,00
(dalam Rupiah) Versi Majelis
6 56.374.423.349,00 77.810.594.629,00 (21.436.171.280,00) 9.877.977.411,00 (31.314.148.691,00) (2.630.207.882,00) 2.479.296.658,00 (31.465.059.915,00) 0,00 (31.465.059.915,00) 0,00 4.284.984.554,00 4.284.984.554,00
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-780/WPJ.06/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00048/406/10/073/12 tanggal 27 April 2012, atas nama : XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :
Penghasilan (Rugi) Neto .................................................................................................. Rp (31.465.059.915,00) Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh ............................. Rp 0,00 Penghasilan Kena Pajak ................................................................................ Rp (31.465.059.915,00) Pajak Penghasilan yang terutang ................................................................................ Rp 0,00 Jum lah yang dapat dikreditkan ......................................................................... Rp 4.284.984.554,00 Jum lah PPh yang Lebih Bayar ...................................................................................... Rp 4.284.984.554,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang telah dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 4 September 2014 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut : A. Martin Wahidin Harry Prabowo Entis Sutisna dengan dibantu oleh Dean Endah Barianty
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 13 November 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Terbanding, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
