Putusan Pengadilan Pajak : Nomor Jenis Pajak :
Put.40641/PP/M.II/15/2012
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Positif atas Peredaran Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.1.100.711.056,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding meneliti dokumen dimaksud dan diketahui bahwa nilai USD yang terdapat di rekapitulasi daftar penerimaan penjualan yang dikoreksi memiliki nilai yang sama ketika dirupiahkan. Akan tetapi, Pemohon Banding membuat catatan selisih kurs dengan membandingkan kurs tengah BI pada saat penjualan dan kurs BCA atau kurs lain yang tidak sama dengan kurs yang digunakan pada saat penjualan;
PPh Badan
bahwa perbedaan tersebut menyebabkan Terbanding tidak dapat menguji berapa nilai penjualan yang dilaporkan sebenarnya di SPT karena kurs yang tidak konsisten dimaksud; Menurut Banding
Menurut Majelis
Pemohon :
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan untuk customer yang penjualannya menggunakan USD Dollar dan ketika membayar menggunakan Rupiah, Pemohon Banding akan mencatat pelunasan menggunakan kurs tengah BCA;
:
bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp.1.100.711.056,00 berdasarkan uji arus piutang bersumber pada rekening koran Pemohon Banding yang diserahkan selama proses pemeriksaan; bahwa Terbanding (Peneliti) juga berpendapat bahwa bila koreksi peredaran usaha dari pengujian arus piutang sebesar Rp.1.100.711.056,00 menurut Pemohon Banding merupakan forex gain atau laba selisih kurs, maka hal tersebut juga merupakan penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan sepanjang forex gain atau laba selisih kurs tersebut belum dilaporkan dan dicatat dalam penghasilan/beban lain-lain; bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa rincian forex gain sebesar Rp.1.415.249.242,00 yang timbul karena pelunasan piutang dan masuk dalam rekening koran sudah dicatat dan dilaporkan sebagai penghasilan/beban lain-lain; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding sebesar Rp.1.100.711.056,00, karena bukan merupakan peredaran usaha yang belum dilaporkan, melainkan selisih kurs dari pelunasan piutang dagang; bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding di jurnal voucher sebenarnya sudah terdapat pencatatan pada saat pengakuan pendapatan dan piutang berikut kurs yang Pemohon Banding gunakan, begitu juga pada saat realisasi penerimaan di rekening koran Pemohon Banding melakukan pencatatan jurnal voucher atas penerimaan piutang dan kurs yang digunakan. Dan menurut pendapat Pemohon Banding
seharusnya Terbanding (Penelaah Keberatan) bisa mempertimbangkan dari jurnal voucher tersebut, karena bisa dilihat secara jelas perbedaan jumlah transaksi pada saat pencatatan piutang dan pada saat penerimaan piutang. Disamping itu Pemohon Banding juga sudah melakukan pencatatan dan jurnal tersendiri untuk selisih kurs dari setiap transaksi tersebut, sehingga dalam Tahun Pajak 2008 terdapat jumlah selisih kurs atas transaksi pencatatan piutang dengan penerimaan di rekening koran sebesar Rp.1.415.249.242,00. bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan ada perubahan dalam cara melakukan penelitian dimana Terbanding saat ini melihat dari segi nilai Dollarnya, misalnya untuk nilai Rekening Kas sejumlah Rp1.000.000,00 dihasilkan dari nilai dollar yang mana saja; bahwa pada saat Terbanding meneliti data Pemohon Banding, ketika dimasukkan dalam nilai dollarnya kemudian Terbanding cocokkan dengan kursnya (yang menurut Pemohon Banding kurs tengah BI tetapi ketika Terbanding cek nilainya tidak sama), akhirnya nilai yang dihasilkan membuat Terbanding menjadi ragu karena: 1. Ketika diteliti terjadi selisih antara nilai menurut Terbanding dengan Pemohon Banding, 2. Kurs yang Pemohon Banding gunakan nilainya tidak sama dengan nilai kurs tengah BI; bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding masih perlu konfirmasi lebih lanjut kepada Pemohon Banding mengenai kurs yang digunakan karena ketika Terbanding cek ke nilai kurs tengah BI nilainya ternyata tidak sama; bahwa koreksi berasal dari Terbanding dengan bersumber kepada data Rekening Koran dan Kas yang diperoleh dari Pemohon Banding dimana Terbanding kemudian membuat rincian angka-angkanya dalam Rupiah; bahwa menurut Terbanding untuk menguji kebenaran dari nilai koreksi tersebut tentunya harus berangkat dari rincian yang Terbanding punya dimana rincian tersebut berasal dari data Pemohon Banding sendiri sehingga jika Terbanding bermaksud mencari rincian dari nilai Kas sejumlah Rp1.000.000,00 dihasilkan dari nilai dollar yang mana saja pihak Pemohon Banding seharusnya dapat menunjukkannya; bahwa karena rinciannya sangat banyak pada saat uji bukti Terbanding hanya meminta Pemohon Banding untuk memberikan samplenya saja, dimana jika dilihat dari dollarnya saja memang didukung dengan invoice dan faktur pajak bahwa jika dilihat dari LPP hanya ada nama customer, nilainya dalam Rupiah dan ada kodenya juga namun Terbanding belum mengetahui penjelasan dari kode tersebut; bahwa menurut Terbanding dari nilai transaksi dalam US Dollar memang ada invoicenya; bahwa Terbanding menyatakan dalam uji bukti Terbanding bermaksud untuk mengecek apakah dari nilai US Dollarnya sama dengan yang dimaksud Terbanding
dalam KKPnya, dan kemudian setelah Terbanding cek ada yang nilainya sama dan ada juga yang nilainya berbeda, dimana dari nilai yang sama dan berbeda tersebut, Terbanding kemudian melihat nilai kursnya; bahwa Terbanding menyatakan dari nilai beberapa transaksi dalam Rupiah yang berasal dari beberapa transaksi dalam US Dollar, jika dicek ke jurnal vouchernya nilainya sama dengan catatan mengabaikan kurs tengah BI yang digunakan Pemohon Banding; bahwa ketika Terbanding mengecek ke dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding sedangkan yang dipakai dalam melaporkan Faktur Pajak adalah kurs KMK sehingga menurut Terbanding ada nilai yang terpisah; bahwa berdasarkan hasil uji bukti, diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan contoh dokumen penerimaan penjualan berupa general ledger, kuitansi, rekening koran, invoice, dan faktur pajak; bahwa Terbanding meneliti dokumen dimaksud dan diketahui bahwa nilai USD yang terdapat di rekapitulasi daftar penerimaan penjualan yang dikoreksi memiliki nilai yang sama ketika dirupiahkan. Akan tetapi, Pemohon Banding membuat catatan selisih kurs dengan membandingkan kurs tengah BI pada saat penjualan dan kurs BCA atau kurs lain yang tidak sama dengan kurs yang digunakan pada saat penjualan; bahwa perbedaan tersebut menyebabkan Terbanding tidak dapat menguji berapa nilai penjualan yang dilaporkan sebenarnya di SPT karena kurs yang tidak konsisten dimaksud; bahwa menurut Terbanding, pada saat proses keberatan, Pemohon Banding menyatakan bahwa penerimaan penjualan Pemohon Banding adalah sebesar Rp178.258.024.220,00 dan menurut Terbanding adalah sebesar Rp178.330.254.640,00 sehingga Pemohon Banding hanya menyengketakan selisih kurs sebesar Rp72.230.420,00 yang berasal dari rekening BCA (IDR); bahwa namun demikian, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran nilai selisih kurs yang sebenarnya. Dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan koreksi ini; bahwa menurut Pemohon Banding, selisih tersebut sebenarnya adalah bagian dari selisih kurs pada saat pencatatan pengakuan piutang dan saat realisasi penerimaan di rekening koran bank. Pemohon Banding telah benar mencatat selisih kurs tersebut di dalam pembukuan Pemohon Banding dan Pemohon Banding dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan karena jumlah peredaran usaha Pemohon Banding Tahun 2008 sudah sesuai dengan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari-Desember 2008 dan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan Tahun 2008. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2008 sebesar Rp1.100.711.056,00 dikarenakan adanya penerimaan uang
masuk hasil penjualan yang tidak diakui oleh Terbanding akibat dari adanya selisih kurs antara perhitungan Terbanding dengan Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding koreksi ini berasal dari banyak transaksi; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan rekap dari transaksi forex dimana terdapat kolom transaction number dan description; bahwa menurut Pemohon Banding transaction number merupakan nomor dari voucher intern perusahaan dengan lampiran dokumen berupa Nota Penjualan, Faktur Pajak dan Mutasi Bank; bahwa menurut Pemohon Banding description merupakan keterangan nama customer Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding menyatakan dari item-item transaksi yang dikoreksi dapat dijelaskan nilai transaksi dalam Dollar dan Rupiah serta berasal dari invoice yang mana; bahwa menurut Pemohon Banding dalam Faktur Pajak terdapat nomor invoicenya; bahwa untuk penerimaan piutang, Pemohon Banding menggunakan kurs yang berbeda-beda, dimana apabila customer membayar dalam bentuk USD, maka untuk pencatatan jurnal, kurs yang digunakan adalah kurs tengah BI; bahwa sedangkan apabila customer membayar dalam bentuk IDR, Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BCA pada saat itu; bahwa adapun selisih kurs yang timbul dari system pencatatan seperti ini telah Pemohon Banding laporkan pada laporan keuangan yang telah di audit, sehingga selisih kurs tersebut telah dikenakan pajak penghasilan badan; bahwa untuk selisih Rp72.230.420,00 yang timbul pada saat proses keberatan dikarenakan ada selisih perhitungan uang masuk pada Bank BCA, tapi yang Pemohon Banding ajukan banding bukan nilai tersebut melainkan selisih nilai penjualan sebesar Rp1.100.711.056,00 sesuai yang Pemohon Banding sebutkan pada surat banding; bahwa jadi Pemohon Banding tetap keberatan dikoreksi sebesar Rp1.100.711.056,00 karena selisih kurs tersebut telah dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2008; bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan pada saat uji bukti GL yang diperiksa adalah GL akun penjualan dan selisih kurs; bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan selisih kurs terjadi pada akun selisih kurs, namun yang menjadi penekanan dalam selisih kurs ini adalah pada penggunaan kurs yang berbeda oleh Pemohon Banding pada saat pencatatan dengan pada saat pelunasan; bahwa Terbanding mengemukakan pada saat melakukan pencatatan penjualan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI, namun pada saat pelunasan piutang
Pemohon Banding mencatat menggunakan kurs Bank BCA; bahwa Terbanding mengemukakan Pemohon Banding seharusnya konsisten mengenai kurs yang digunakan, dimana jika pada saat penjualan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI maka seharusnya pada saat pelunasan piutang juga menggunakan kurs tengah BI, walaupun nilai kurs tengah BI yang digunakan akan berbeda antara pada saat penjualan dengan pelunasan; bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah mengecek secara bersama bukti –bukti sebagai berikiut: - Jurnal voucher bank masuk, - Jurnal voucher piutang, - Nota penjualan, - Kwitansi, - Faktur pajak, - Rekening koran, - Rekap selisih kurs; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan untuk customer yang penjualannya menggunakan USD Dollar dan ketika membayar menggunakan Rupiah, Pemohon Banding akan mencatat menggunakan kurs tengah BI; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan untuk customer yang penjualannya menggunakan USD dan ketika membayar juga menggunakan USD, Pemohon Banding akan mencatat pelunasan menggunakan kurs BCA karena disetorkan di Bank BCA; bahwa Pemohon Banding mengemukakan penjualan dan pelunasan tidak terjadi pada waktu yang sama; bahwa Pemohon Banding mengemukakan penjualan pada saat invoice sudah dalam mata uang USD; bahwa Pemohon Banding mengemukakan pencatatan selalu piutang pada penjualan tidak ada yang kas; bahwa Pemohon Banding mengemukakan penjualan seluruhnya dilakukan terhadap customer dalam negeri; bahwa Pemohon Banding mengemukakan contoh pencatatan yang Pemohon Banding lakukan adalah sebagai berikut: Misal: pada tanggal 1 Januari 2008 terjadi penjualan 10kg kawat dengan harga USD 100/kg, dengan kurs tengah BI yang digunakan Rp 10.000,00/USD; Penjualan = 10 kg x 100 USD x Rp10.000,00 = Rp10.000.000,00 Jurnal = Piutang Rp10.000.000,00 Penjualan Rp10.000.000,00 Pada tanggal 7 Agustus 2008 terjadi
pelunasan piutang, kurs tengah BI= Ro
11.000/US Dollar: Kas Rp11.000.000,00 Piutang Selisih Kurs
Rp10.000.000,00 Rp 1.000.000,00
bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam menghitung Peredaran Usaha adalah dari perhitungan arus piutang yang hasilnya langsung dibandingkan dengan Peredaran Usaha menurut SPT, dimana seharusnya dilakukan penyesuaian lebih dahulu dengan selisih kurs, mengingat Penjualan Pemohon Banding dalam US Dollar dan transaksi penjualan dan pelunasan penjualan terjadi pada tanggal yang berbeda sehingga akan menimbulkan selisih kurs. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkan dengan bukti yang cukup dan memadai bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.1.100.711.056,00 bukan merupakan penghasilan yang belum dilaporkan Pemohon Banding, melainkan disebabkan karena adanya selisih kurs valuta asing dalam pencatatan pembukuan dan Pemohon Banding telah benar dalam mencatatnya dalam pembukuannya; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.1.100.711.056,00, dengan demikian sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.1.100.711.056,00 tidak dapat dipertahankan. Menimbang
:
-
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak
-
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak
-
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya
-
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 atas nama Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut :
Penghasilan Neto menurut Keputusan Terbanding Koreksi Yang Tidak Bisa Dipertahankan Penghasilan Neto menurut Majelis Mengingat
Rp Rp Rp
6.792.971.566,00 1.100.711.056,00 5.692.260.510,00
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini
Memutuskan
: Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-979/WPJ.07/2011 tanggal 25 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00054/406/08/055/10 tanggal 16 April 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Konpensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak PPh Kurang(Lebih) Bayar Sanksi Pasal 13 (2) KUP PPh YMH (Lebih) Dibayar
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.692.260.510,00 5.317.805.465,00 374.455.045,00 94.836.500,00 3.528.104.959,00 (3.433.268.459,00) 0,00 (3.433.268.459,00)
