Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
PUT.61621/PP/M.XII B/16/2015
Jenis Pajak
:
Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap sebagai berikut : 1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan ekspor sebesar Rp.117.663.717,00; 2. Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.77.799.163,00;
Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan ekspor sebesar Rp.117.663.717,00
Menurut Terbanding
:
bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya, Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi yang disebabkan karena Pemohon Banding tidak menggunakan kurs KMK dalam menentukan nilai ekspor; bahwa dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan koreksi Ekspor sebesar Rp.117.663.717,00;
Menurut Pemohon Banding
:
Menurut SPT Pemohon Banding Menurut Terbanding (Pemeriksa) Koreksi
Rp.10.185.480.715,00 Rp.10.303.144.432,00 Rp 117.663.717,00
bahwa menurut Pemohon Banding bahwa syarat penyerahan barang ekspor bubuk teh di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang menggunakan cost and freight dimana ongkos angkut kapal hingga ke pelabuhan negara tujuan menjadi beban penjual, oleh karenanya ketika hendak mengekspor bubuk teh, Pemohon Banding (Cibuni Estate) membayar terlebih dahulu ongkos freight sebesar yang tertera di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang, sehingga dengan demikian nilai penjualan yang Pemohon Banding perhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak nilai ekspor adalah setelah dikurangkan dengan ongkos freight, Pemohon Banding tidak mencatat biaya ini ke freight expenses tetapi langsung Pemohon Banding kurangi dari penjualan, sehingga penjualan yang Pemohon Banding catat adalah FOB, jadi jika Pemohon Banding mencatat penjualan sesuai invoice dan kemudian mencatat freight sebagai biaya maka hasilnya tidak akan mempengaruhi laba dan perhitungan pajak;
Menurut Majelis
:
bahwa menurut Pemohon Banding syarat penyerahan barang ekspor teh di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang menggunakan Cost and Freight (CFR) dimana ongkos angkut kapal hingga ke pelabuhan negara tujuan menjadi beban penjual, oleh karenanya ketika hendak mengekspor teh, Pemohon Banding (Cibuni Estate) membayar ongkos freight sebesar yang tertera di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang, sehingga dengan demikian nilai penjualan yang Pemohon Banding perhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak nilai ekspor adalah setelah dikurangkan dengan ongkos freight, Pemohon Banding tidak mencatat biaya ini ke dalam freight expenses tetapi langsung Pemohon Banding kurangi dari penjualan, sehingga penjualan yang Pemohon Banding catat adalah FOB, jadi jika Pemohon Banding mencatat penjualan sesuai invoice dan kemudian mencatat freight sebagai biaya maka hasilnya tidak
akan mempengaruhi laba dan perhitungan pajak; bahwa secara umum dalam invoice ekspor Pemohon Banding selalu mencantumkan nilai freight, dimana freight tersebut Pemohon Banding bayarkan terlebih dahulu ke shipping agent dan kemudian pihak customer (buyer) membayar freight tersebut ke Pemohon Banding pada saat pembayaran /perlunasan invoice, bahwa pada saat Pemohon Banding melakukan pencatatan / pengakuan penjualan adalah senilai FOB (tanpa freight) karena freight sifatnya hanya reimbusment (biaya yang diganti oleh pembeli); bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak diatur bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut; bahwa menurut Terbanding berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perpajakan diketahui bahwa di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dijelaskan cara penyerahan barang adalah Cost and Freight (CFR) dan freight termasuk biaya yang diminta eksportir melalui invoice, dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, freight termasuk nilai ekspor yang harus ditambahkan dalam DPP Pajak Pertambahan Nilai sehingga koreksi penyerahan ekspor atas freight telah tepat; bahwa berdasar penelitian Majelis berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak diatur bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak salah satunya adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut; bahwa terbukti syarat penyerahan barang ekspor di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang menggunakan Cost and Freight (CFR) dimana ongkos angkut kapal hingga ke pelabuhan negara tujuan menjadi beban penjual, namun demikian nilai penjualan yang Pemohon Banding perhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak nilai ekspor adalah setelah dikurangkan dengan ongkos freight, Pemohon Banding tidak mencatat biaya ini ke dalam freight expenses tetapi langsung Pemohon Banding kurangi dari nilai penjualan, sehingga nilai penjualan yang Pemohon Banding catat adalah FOB, jadi jika Pemohon Banding mencatat penjualan sesuai invoice dan kemudian mencatat freight sebagai biaya maka hasilnya tidak akan mempengaruhi laba dan perhitungan pajak; bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur: “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”; bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur: “Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”; bahwa berdasarkan keterangan surat-surat Terbanding diperoleh informasi sebagai berikut:
-
Di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dijelaskan bahwa cara penyerahan barang adalah Cost and Freight (CFR), Berdasarkan invoice yang ditagihkan ke SIPEF SA-NV jumlah uang yang harus dibayar adalah sebesar nilai Cost and Freight. bahwa menurut keterangan dan fakta a quo Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa freight dimaksud yang menjadi dasar koreksi positif DPP PPN aquo termasuk dalam Biaya yang diminta atau seharusnya diminta berdasarkan invoice yang ditagihkan ke SIPEF SA-NV jumlah uang yang harus dibayar adalah sebesar nilai Cost and Freight; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas freight Pemberitahuan Ekspor Barang dengan cara penyerahan barang Cost and Freight yang kurang diperhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor sebesar Rp.117.663.717,00 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan harus dipertahankan; bahwa Terbanding juga melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Ekspor sebesar atas Selisih Kurs karena Pemohon Banding salah dalam menggunakan rate saat melakukan konversi dari USD ke Rupiah; bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nonnor 24 Tahun 2002, ditentukan bahwa “apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak”; bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding dalam mengkonversi penjualan ekspor dari mata uang USD ke mata uang rupiah tidak menggunakan kurs KMK karena menurut Pemohon Banding tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai karena transaksi tersebut adalah penjualan ekspor dimana tarif Pajak Pertambahan Nilainya adalah 0%; bahwa menurut Pemohon Banding, termasuk Pajak Pertambahan Nilai jika transaksi dilakukan dalam Valuta Asing, kurs yang dipakai dalam pencatatan baik itu Kurs Bank Indonesia ataupun kurs KMK tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan PPN, karena transaksi ini adalah penjualan ekspor dimana tarif Pajak Pertambahan Nilainya adalah 0%; bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 143 Tahun 2000 mengatur: "Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak"; "Dalam hal pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang asing dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai" bahwa menurut Pemohon Banding dalam hal ini Penyerahan Ekspor Barang ke Luar Daerah
Pabean dengan menggunakan mata uang asing tidak ada pembuatan Faktur Pajak sehingga kewajiban Pajak Pertambahan Nilai nol, dengan demikian Pemohon Banding tidak harus menggunakan Kurs KMK atas transaksi Penjualan Barang Ekspor karena tidak ada Pajak yang harus dibayar; bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak diatur bahwa “dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut”; bahwa menurut Majelis penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan ekspor Barang Kena Pajak yang dokumennya berupa Pemberitahuan Ekspor Barang yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak dan tetap harus dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; bahwa apabila Pemberitahuan Ekspor Barang a quo menggunakan mata uang asing maka Pemohon Banding wajib melakukan konversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya digunakan oleh Pemohon Banding untuk melaporkannya sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 143 Tahun 2000 maka menurut Majelis Pemohon Banding seharusnya menggunakan rate kurs KMK yang diterbitkan seminggu sekali oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam mata uang Rupiah sekalipun tarif Pajak Pertambahan Nilainya 0%; bahwa dengan demikian menurut Majelis koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Penyerahan Ekspor atas Selisih Kurs sudah tepat dan harus dipertahankan; Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.77.799.163,00
Menurut Terbanding
:
Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan untuk Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp.117.663.717,00;
Menurut Pemohon Banding
:
Menurut SPT Pemohon Banding Menurut Terbanding (Pemeriksa) Koreksi
Rp.560.000.389,00 Rp.482.201.226,00 Rp 77.799.163,00
bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan mengenai jenis kegiatan usaha Pemohon Banding, bahwa Pemohon Banding bergerak di industri minyak kelapa sawit, industri karet dan Industri teh dimana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Palm Kernel (PK), Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan bubuk teh, Pemohon Banding tidak menjual hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS), Getah Karet dan Daun Teh kepada pihak lain; bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Banding mengelola antara lain:
-
-
-
Perkebunan kelapa sawit, kegiatan dimulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen buah sawit/Tandan Buah Segar (TBS), adapun hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi seluruhnya diolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK), CPO dan PK yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding, Perkebunan Teh, kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memetik pucuk teh (daun teh basah), adapun hasil perkebunan teh Pemohon Banding tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi seluruhnya diolah lebih lanjut menjadi bubuk teh, bubuk teh yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding, Perkebunan Karet, kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen getah karet, adapun hasil perkebunan karet Pemohon Banding tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi seluruhnya diolah lebih lanjut menjadi produk Ribbed Smoked Sheet (RSS), RSS yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding; bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa atas “Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”, berdasarkan ketentuan tersebut maka penyerahan merupakan syarat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007, Produk CPO, PK, RSS, dan bubuk teh tidak termasuk sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%; bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007, Pemohon Banding seperti halnya dalam penjelasan tersebut diatas, mengolah hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar menjadi CPO dan PK, Getah Karet menjadi RSS dan Daun Teh menjadi bubuk teh yang semuanya merupakan hasil akhir berupa Barang Kena Pajak yang terutang pajak; bahwa hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE95/PJ/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang diekspor dan Barang Hasil Pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dalam butir 3: “Fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut atau dibebaskan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, angka 2, terbatas untuk penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu, impor Barang Kena Pajak Tertentu, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Tertentu dan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan tidak mencakup ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak;”
bahwa dalam Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;” bahwa dalam penjelasannya, berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan; Contoh: Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain, Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut; bahwa meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan; bahwa dalam kalimat Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai terdapat penggunaan kata “penyerahan”, Pasal ini mengatur apabila Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan; bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga semua Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009; bahwa merujuk alasan Terbanding mengenai unit kegiatan yang menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh) dan unit kegiatan kebun yang menghasilkan Barang Kena Pajak bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS, Getah Karet dan Daun Teh), bahwa sesuai Pasal 1 angka 16 Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, “Pengertian menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;” bahwa merujuk pada pengertian menghasilkan tersebut diatas pada kegiatan usaha Pemohon Banding, maka yang dimaksud dengan menghasilkan pada kegiatan usaha Pemohon Banding adalah bukan menghasilkan Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh karena kegiatan
usaha Pemohon Banding dimulai dari pembersihan lahan, penanaman lahan, dan pemanenan Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh yang kemudian diolah menghasilkan CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh yang diserahkan/dijual kepada pihak lain; bahwa jadi hasil akhir proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai untuk perusahaan terpadu (integrated) adalah dimulai dari pembersihan lahan sampai tahap produk akhir berupa CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh sehingga dengan demikian: - tidak ada penyerahan TBS, Getah Karet dan Daun Teh dalam kegiatan usaha Pemohon Banding, - yang ada adalah hanya penyerahan CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh; bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 dalam butir penjelasan “Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya,” dari penjelasan tersebut, bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh, untuk dijual ke pihak lain karena Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh yang dipanen merupakan bahan baku, kemudian diolah melalui proses produksi di Pabrik Minyak Kelapa Sawit, Pabrik Karet dan Pabrik Teh yang hasil akhirnya berupa CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh; bahwa penyerahan CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh kepada pembeli merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas seluruh Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama"”dan selama tidak bertentangan dengan persyaratan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa adapun jika permasalahannya adalah prinsip perlakuan yang sama dan adil (equal treatment), Pemohon Banding setuju dilakukan koreksi atas Pajak Masukan pembelian pupuk dan barang modal lainnya apabila Pemohon Banding melakukan penjualan atau penyerahan Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh pada Masa Agustus 2011 kepada pihak lain, karena hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010, apabila Pemohon Banding dalam tahun berjalan menyerahkan/menjual Barang Kena Pajak yang dibebaskan maka dalam akhir tahun akan dilakukan perhitungan kembali atas Pajak Masukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010; bahwa di sisi lain perlu Pemohon Banding sampaikan ulang bahwa sepanjang Pemohon Banding ketahui, tidak ada Perusahaan Integrated Kelapa Sawit, Karet dan Teh yang mau untuk menjual Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh atas hasil perkebunannya kepada perusahaan lain, kecuali perusahaan itu adalah perusahaan yang hanya mempunyai perkebunan saja (tidak mempunyai pabrik sendiri untuk pengolahan TBS, menjadi CPO dan PK, Getah Karet menjadi RSS dan Daun Teh menjadi bubuk teh); bahwa dengan demikian jelas karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan Tandan Buah Segar, Getah Karet dan Daun Teh yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai kepada pihak lain akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh, maka menurut Pemohon Banding seharusnya seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut dapat
Pemohon Banding kreditkan; bahwa perlu Pemohon Banding informasikan sebagai bahan pertimbangan Majelis bahwa sudah pernah ada putusan Pengadilan Pajak atas nama Pemohon Banding dengan nomor putusan Nomor: PUT.52450/PP/M.XIIB/16/2014 yang mengabulkan seluruh permohonan banding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp.77.799.163,00 merupakan hasil koreksi berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding kebun Pemohon Banding menghasilkan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP strategis berupa Tandan Buah Segar (TBS), karet, daun teh yang merupakan) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang lmpor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Srategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 oleh karenanya Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan (Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai); bahwa menurut Terbanding perlakuan perpajakan baik bagi usaha terpadu (integrated) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (non integrated) adalah sama (equal treatment), hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian, Pajak Masukan yang menghasilkan non Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahaanya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diperlakuan sama baik usaha terpadu (integrated) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (non integrated) yaitu tidak dapat dikreditkan; bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak pernah melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa Tandan Buah Segar (TBS), getah karet dan pucuk teh (daun teh basah) untuk dijual ke pihak lain karena merupakan bahan baku untuk Pemohon Banding olah sendiri melalui proses produksi yang hasil akhirnya berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), Ribbed smoked sheet dan bubuk teh, kemudian Pemohon Banding melakukan penyerahan CPO dan PK, Ribbed smoked sheet dan bubuk teh yang merupakan Barang Kena Pajak yang Terhutang Pajak Pertambahan Nilai kepada Pembeli sehingga atas seluruh Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama” dan selama tidak bertentangan dengan persyaratan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) dan (9); bahwa hasil akhir dari proses mengubah bentuk dan sifat suatu barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (16) untuk perusahaan terpadu (integrated) adalah sampai tahap barang jadi siap untuk dijual seperti CPO dan PK, Ribbed smoked sheet dan bubuk teh sehingga dalam proses pembuatan barang jadi siap untuk dijual tersebut tidak ada penyerahan Tandan Buah Segar (TBS), getah karet dan pucuk teh (daun teh basah) sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009; bahwa dalam proses tahapan perawatan tanaman dan pabrikasi Pemohon Banding membutuhkan bahan-bahan pendukung yaitu pupuk, bahan kimia dan sparepart yang semuanya saling terkait satu sama lainnya untuk tujuan peningkatan hasil produksi dan diolah melalui pabrikasi yang menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual; bahwa menurut Pemohon Banding bahwa seluruh transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding adalah pembelian material yang digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa bubuk teh, RSS1 (Ribbed smoked sheet 1) dan CPO (Crude Palm Oil) yang Pemohon Banding jual sebagai Barang Kena Pajak kepada Pembeli, sehingga demikian hasilnya bukan lagi merupakan Barang strategis, tetapi Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukan terkait dengan perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun) yang digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), karet menjadi Ribbed smoked sheet (RSS) dan pucuk teh (daun teh basah) menjadi bubuk teh sebesar Rp.77.799.163,00, sedangkan Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan tersebut karena menurut Terbanding, Pemohon Banding telah melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai berupa Tandan Buah Segar (TBS), Palm Kernel (PK), karet dan pucuk teh (daun teh basah); bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan ter-Integrated yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan teh, perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang berupa TBS (Tandan Buah Segar), daun teh dan karet (rubber) unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai berupa hasil pengolahan daun teh menjadi bubuk teh, pengolahan karet (rubber) menjadi RSS1 (Ribbed smoked sheet 1) sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding hanya melakukan titip olah (maklon) sehingga menghasilkan CPO (Crude Palm Oil); bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa, “Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”. Pada Penjelasan atas Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan”. Secara substansi, berlakunya ketentuan ini didasarkan pada ada tidaknya penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; bahwa dalam penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 di sebutkan bahwa:
a. “Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya” b. “Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya” bahwa pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur Pasal 1A Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah: a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian, b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian leasing, c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak, e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BarangKena Pajak antar Cabang, g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, pemakaian bahan yang berasal dari Unit Perkebunan untuk diproses lebih lanjut pada Unit Pabrik Pemohon Banding sebagai perusahaan terintegrasi (Integrated company) tidak termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. bahwa terkait dengan kata “pemakaian sendiri” sebagaimana diatur pada Pasal 1A huruf d undang-undang tersebut di atas, karena hasil perkebunan Pemohon Banding tersebut digunakan untuk tujuan produktif (diolah lebih lanjut) maka sesuai dengan Pasal 1angka 5 jo. 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak; bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, Pemohon Banding telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa Crude Palm Oil (CPO), RSS1 (Ribbed smoked sheet 1) dan bubuk teh yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) a quo tidak dapat diterapkan penghitungan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Yang Tidak terutang Pajak; bahwa dengan demikian menurut Majelis, Pemohon Banding melakukan penyerahan produk akhir dari kegiatan usahanya berupa Crude Palm Oil (CPO), RSS1 (Ribbed Smoked Sheet 1) dan bubuk teh yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena
Pajak dan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak a quo dapat dikreditkan; bahwa menurut Majelis koreksi Terbanding atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri yang berhubungan dengan kebun atas pembayaran Fertilizer Recommendation Fee kepada M.J Redshaw BSC MSC (UK) merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) huruf e “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean” oleh karena itu Pemohon Banding berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dan atas pembayaran hutang pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding kreditkan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama”; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun yang digunakan untuk menghasilkan Crude Palm Oil (CPO), RSS1 (Ribbed Smoked Sheet 1) sebesar Rp.77.799.163,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;
Menimbang :
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya menjadi sebagai berikut: Uraian Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah seluruh penyerahan Pajak keluaran yang harus dipungut/dibay ar sendiri Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih)
Pemohon Banding
Jumlah Menurut (Rp) Terbanding Majelis
Koreksi Dikabulkan Majelis 9.070.137.554,00 0,00
8.952.473.837,00
9.070.137.554,00
327.907.840,00
327.907.840,00
327.907.840,00
0,00
905.099.038,00
905.099.038,00
905.099.038,00
0,00
10.185.480.715,0 0 32.790.784,00
10.303.144.432,0 0 32.790.784,00
10.303.144.432,0 0 32.790.784,00
0,00 0,00
560.000.389,00
482.201.226,00
560.000.389,00
77.799.163,00
(527.209.605,00)
(449.410.442,00)
(527.209.605,00)
(77.799.163,00)
Bayar Kelebihan Pajak yang dikompensasika n ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Mengingat
:
Memutuska n
:
527.209.605,00
527.209.605,00
527.209.605,00
0,00
0,00
77.799.163,00
0,00
(77.799.163,00)
0,00
77.799.163,00
0,00
(77.799.163,00)
0,00
155.598.326,00
0,00
(155.598.326,0 0)
Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 42 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini; Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-712/WPJ.07/2014 tanggal 10 April 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00039/207/11/058/13 tanggal 22 Januari 2013 atas nama: XXX, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 menjadi: Keterangan Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah seluruh penyerahan Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Jumlah (Rp) 9.070.137.554,00 327.907.840,00 905.099.038,00 10.303.144.432,00 32.790.784,00 560.000.389,00 (527.209.605,00) 527.209.605,00 0,00 0,00 0,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen-00856/PP/PM/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pen-022.S/PP/PM/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H.
sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, S.H. Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si. Juahta Sitepu
sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;
