Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
Put-59072/PP/M.XVIIB/19/2015
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2013
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap tarif bea masuk karena multiple item, atas importasi Jenis Barang: Nut, Bolt, Screw, Washer (69 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal: China, diberitahukan dalam PIB Nomor 358333 tanggal 9 September 2013, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-7370/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013;
Menurut Terbanding
:
bahwa tarif bea masuk karena multiple item, atas importasi Jenis Barang: Nut, Bolt, Screw, Washer (69 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal: China, diberitahukan dalam PIB Nomor 358333 tanggal 9 September 2013, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP7370/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema tarif preferensi dalam rangka AC-FTA untuk barang yang diimpor Pemohon Banding yang disebabkan semua produk yang diimpor tidak disebutkan secara terperinci satu persatu (detil) dalam Form E Nomor: E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013;
Menurut Majelis
: bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor: SBt/JFM.1401/FE tanggal 21 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 1. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASEAN-China Free Trade Area adalah : a. Keputusan Presiden R.I. Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and The People Republic of China dan tentang Ratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi dalam rangka Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area); b. Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China; c. Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 07 Juli 2011 tentang Pengesahan Protokol ke-2 untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar ASEAN dan China. d. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. 2. bahwa Pasal 2 Keputusan Presiden R.I. Nomor 48 Tahun 2004 menyatakan: Langkah-langkah Kerjasama Ekonomi Menyeluruh: bahwa para pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian ASEAN-China FTA dalam 10 tahun, dan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berkut:
a. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang; b. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan; e. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China; d. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara Anggota ASEAN yang baru; e. Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan; f.
Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
g. ......... dst; 3.
bahwa aturan 17 Apendik 1 Lampiran A: Perubahan Prosedur Sertifikasi Operasional (OCP) mengenai Ketentuan Asal Barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2011, menyatakan: a. Apabila asal produk AFTA tidak diragukan, perbedaan-perbedaan yang tidak substansial, seperti perbedaan klasifikasi tarif antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Surat Keterangan Asal (Formulir E) dan yang dibuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Kepabeanan dari Pihak pengimpor untuk maksud melakukan formalitas¬formalitas untuk importasi produk-produk dimaksud wajib tidak de-facto membatalkan Surat Keterangan Asal (Formulir E), apabila kenyataannya sesuai dengan produk-produk yang disampaikan. b. Dalam ha! apabila pihak pengekspor dan pihak pengimpor memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak substansial sebagaimana dinyatakan pada ayat (a), produk-produk dimaksud wajib dilepaskan tanpa penundaan dan berdasarkan kebijakan-kebijakan administratif, seperti pembebanan bea-bea kepabeanan pada tingkat tarif yang lebih tinggi atau yang setara dengan jumlah depositnya. Begitu perbedaan-perbedaan dimaksud telah diselesaikan, tingkat AC FTA yang benar akan diterapkan dan setiap kelebihan pembayaran bea wajib dikembalikan, sesuai hukum nasional, peraturan dan aturan administratif dari pihak pengimpor; c. Untuk barang-barang yang beragam sebagaimana dinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Asal (Formulir E) yang sama, suatu masalah yang terkait pada salah satu barang yang terdaftar wajib tidak mempengaruhi atau menunda pemberitan perlakuan preferensial dan pemeriksaan kepabeanan untuk barang-barang yang tetap terdaftar dalam Surat Ketarangan Asal (Formulir E); bahwa aturan 18 (a) (ii) dapat diterapkan untuk barang-barang yang bermasalah.
4. bahwa pada Surat Uraian Banding Terbanding menyatakan: -
bahwa mengacu pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua produk yang diimpor harus disebutkan secara terperinci satu persatu (detil), hal ini ditujukan untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea clan Cukai;
-
bahwa isian pada kolom 7 pada Form E Nomor E133806002160016 tanggal 19-08-2013 yang dilampirkan (merupakan uraian barang Pos 1 - 69 PIB Nomor 358333 tanggal 09 September 2013 tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut karena tidak menyebutkan kuantitas produk yang diimpor secara detil dan terperinci sehingga Form E tersebut tidak digunakan untuk mendapatkan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA dan telah dilakukan permintaan konfirmasi (retroactive);
Bantahan Pemohon Banding : bahwa Form E Nomor E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013 yang dilampirkan (merupakan uraian barang Pos 1 - 69 PIB Nomor 358333 tanggal 9 September 2013) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangn tentang AC-FTA yang diatur dalam: Keputusan Presiden R.I. Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004, Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011, Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 07 Juli 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2013 tersebut di atas; 5. bahwa dalam SUB Terbanding tidak menjawab, artinya mengiyakan, menyetujui, atau menerima, atas Surat Permohonan Banding No. JFM.1346/FE tanggal 30 Desember 2013 khususnya Butir II.3, II.4, dan II.5; bahwa demikian surat bantahan Pemohon Banding, dengan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Pajak dan kepada Yang Mulia Majelis XVII B Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa pajak ini agar KEP-7370/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013 adalah batal demi hukum (nietig) atau dapat dibatalkan (vernietigbar) karena dibuat atas dasar penetapan yang bertentangan dan melanggar peraturan dan pasal tersebut di atas, dan permohonan Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya; bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan tanggapan atas jawaban permintaan retroactive check dengan Surat Nomor S-191/KPU.01/BD.0206/2014 tanggal 3 Oktober 2014, yang isinya adalah sebagai berikut: bahwa sehubungan dengan surat bantahan Pemohon Banding Nomor Sbt/JFM.1401/FE tanggal 21 Maret 2014 dalam Banding atas KEP-7370/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013, bersama ini Terbanding sampaikan tanggapan atas bantahan tersebut sebagai berikut: 1. Tanggapan atas butir 3 dan 4. a.
bahwa dalam bantahannya, Pemohon Banding menjelaskan tentang Rule 17 dari OCP ASEAN-China FTA yang mengatur tentang perbedaan yang tidak substantif. Hal ini tentunya tidak tidak relevan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu tentang multiple items yang merupakan bagian dari kriteria prosedural dalam pemenuhan Rules of Origin untuk mendapatkan tarif preferensi;
b.
bahwa sebagaimana dimaklumi untuk mendapatkan tarif preferensi, setiap produk wajib memenuhi ketentuan asal barang atau Rules of Origin sebagaimana diatur dalam Annex Ill the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of
Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, yang pada intinya terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu : 1) Kriteri Origin; 2) Kriteria Pengiriman Barang; dan 3) Kriteria Prosedural. bahwa khusus untuk kriteria prosedural diatur dalam Operational Certification Procedures (OCP) yang merupakan Lampiran A dari Annex III tersebut, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat wajib untuk dipenuhi, kewajiban pemenuhan prosedur dalam OCP adalah sebagaimana tersebut dalam Rule 12 Annex Ill tentang Rules of Origin skema ACFTA, yang berbunyi: A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A, c. bahwa Rules di atas secara tegas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan tarif preferensi wajib dilindungi dengan Certificate of Origin (dalam hal ini adalah Form E) yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang ditunjuk di negara eksportir dengan mengacu pada OCP. Oleh karenanya, ketidakpatuhan atas OCP menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan. Dalam hal ini prosedur pengisian data/informasi dalam Form E Nomor E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013 tidak sesuai dengan Rule 7(e) dan butir 4 Overleaf Notes, yang masing-masing berbunyi: Rule 7(e) berbunyi: Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right. Overleaf Notes butir 4 berbunyi: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent; d.
bahwa atas kondisi ini telah dimintakan retroactive check kepada pihak penerbit di China dengan Surat Nomor S-4547/KPU.01/2013 tanggal 17 September 2013, dan telah dijawab dengan Surat Nomor 38000013174 tanggal 7 Januari 2014, yang menjelaskan bahwa: 1) Form E diterbitkan oleh pihak penerbit di China; dan 2) Seluruh material/ baha baku yang digunakan untuk membuat produk yang diimpor berasal dari China;
e.
bahwa memperhatikan isi dari surat jawaban tersebut, jelas bahwa pihak China sama sekali tidak menjawab ketentuan dalam Rule 7(e) dan butir 4 Overleaf Notes yang nyata-nyata tentang multiple items;
f.
bahwa memperhatikan seluruh uraian di atas, maka dengan kewenangan yang diberikan oleh Rule 18 (d) OCP ASEAN-China FTA, yang berbunyi: The preferential treatment may be denied when the exporting Party fails to respond to the request to the satisfaction of the Customs Authority of the importing Party in the course of a retroactive check or verification process, as the case may be, within the time frame for verification under paragraphs (a), (b) and (c), maka tarif preferensi dapat tidak diberikan;
2.
bahwa sehubungan dengan seluruh uraian tersebut, maka jelas bahwa Form E Nomor E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan prosedural;
bahwa demikian surat tanggapan ini Terbanding sampaikan, mohon kiranya Majelis mencantumkan semua data, fakta, temuan yang ditemukan maupun terungkap pada saat persidangan serta seluruh pendapat yang Terbanding sampaikan dari awal persidangan hingga akhir persidangan dalam amar putusan; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor: Tnggpn/JFM.1401/FE tanggal 27 Oktober 2014 mengenai Surat Tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: bahwa dari ketiga surat, yaitu KEP-7370/KPU.01/2013 , SUB Nomor SR-184/KPU.01/2014 , dan S191/KPU.01/BD.0206/2014 , dapat disimpulkan bahwa Form E Reference No. E133806002160016 tanggal 19-08-2013 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASEAN-China Free Trade Area yaitu : a. Keputusan Presiden R.I. Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15-06-2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and The People Republic of China; dan tentang Ratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi dalam rangka Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area) ; b. Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 06-05-2011 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China; c. Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 07-07-2011 tentang Pengesahan Protokol ke-2 untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar ASEAN dan China; dan d. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 117 jPMK.011j2012 tanggal 10-07-2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area; sehingga berhak untuk mendapat fasilitas tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. bahwa pada S-191/KPU.01/BD.0206/2014 Butir 1.c. Terbanding mendalilkan bahwa : … dst…. Dalam hal ini prosedur pengisian data/informasi dalam Form E Nomor: E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013 tidak sesuai dengan Rule 7 (e) dan butir 4 Overleaf Notes, yang masing-masing berbunyi : …dst. ATTACHMENT A : Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEANChina Free Trade Area/LAMPIRAN A : Prosedur Sertifikasi Operasional untuk Ketentuan Asal Barang Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China, Rule 7 hanya ada (a), (b), (c), dan (d). Tidak ada Rule 7 (e). bahwa menurut Pemohon Banding Overleaf Notes, yang terlampir pada formulir Form E, adalah petunjuk pengisian Form E; bukan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa suatu Form E berlaku atau tidak berlaku dalam mendapatkan fasilitas tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area; bahwa di dalam SE-05/BC/2010, SE-16/BC/2010, dan SE-12/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang terkait dengan perubahan Operational Certification Procedure dalam Rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area; Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak memberi petunjuk kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk mempermasalahkan Overleaf Notes;
bahwa di dalam kebiasaan perdagangan internasional, dalam penerbitan Form E tidaklah lazim mengisi kolom 7 Form E untuk banyak item, apalagi sampai 69 item; bahwa apabila ingin mengetahui keseluruhan item, silahkan membaca kolon 7 Form E, yaitu Invoice Nomor PNS-13008/18/23/26 tanggal 15 Agustus 2013; bahwa demikian surat tanggapan Pemohon Banding, dengan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Pajak dan kepada Yang Mulia Majelis XVII B Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa pajak ini agar: KEP-7370/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013 adalah batal demi hukum (nietig) atau dapat dibatalkan (vernietigbar) karena dibuat atas dasar penetapan yang bertentangan dan melanggar peraturan dan pasal tersebut di atas; dan permohonan Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, b. atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan; bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri; bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 disebutkan pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -
-
-
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang; Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan; bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung
pemberitahuan pabean berupa: 1. 2. 3. 4. 5.
Invoice Nomor: PNS 13-008 tanggal 15 Agustus 2013, Invoice Nomor: PNS 13-018 tanggal 15 Agustus 2013, Invoice Nomor: PNS 13-023 tanggal 15 Agustus 2013, Invoice Nomor: PNS 13-026 tanggal 15 Agustus 2013 , Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013;
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 358333 tanggal 9 September 2013 diketahui kolom 19 diisi “Preferensi Tarif Importasi Asean-China” dengan kode “54” dan Surat Keputusan diisi keterangan “E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013”; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013 diketahui jenis barang berupa 26 Plts of Washer, 35 Plts of Screw, 25 Plts of Nut, 23 Plts of Bolt yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 358333 tanggal 9 September 2013, Invoice Nomor: PNS 13-008 tanggal 15 Agustus 2013, PNS 13-018 tanggal 15 Agustus 2013, PNS 13-023 tanggal 15 Agustus 2013, PNS 13-026 tanggal 15 Agustus 2013 sebagai berikut: NO 1 2 3 4
URAIAN Washer Screw Nut Bolt
Jumlah 26 Plts 35 Plts 25 Plts 23 Plts
Berat GW (Kg) 22.152,90 20.526,24 21,799.10 22,872.15
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB, Invoice dan Form E diketahui jumlah barang impor adalah 109 pallets dengan berat 87.350,39 kgs dan jenis barang yang sama, hanya terdapat perbedaan ukuran yang tidak dirinci; bahwa berdasarkan Rule 7 huruf (d) Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area disebutkan “Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exporter” yang berarti uraian, jumlah dan berat produk, merk dan jumlah kemasan, nomor jenis kemasan, harus sesuai dengan produk yang akan diekspor; bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan jawaban retroactive check Nomor: 38000013174 tanggal 7 Januari 2014 dari Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, P.R. China dengan keterangan ”The goods covered by certificate were manufactured in several factories in China. In the manufacture of the goods, all the materials used were wholly obtained in China ”; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan Pemohon Banding mengimpor Nut, Bolt, Screw, Washer (69 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 358333 tanggal 9 September 2013 dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133806002160016 tanggal 19 Agustus 2013 berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean - China Free Trade Area (AC-FTA);
Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga atas impor barang berupa Nut, Bolt, Screw, Washer (69 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), berhak mendapatkan preferensi tarif ACFTA sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 358333 tanggal 9 September 2013 yaitu pada Pos Tarif 7318.15.00.00, 7318.16.00.00, 7318.19.00.00, dan 7318.22.00.00 dengan BM 0% (AC-FTA);
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
Memutuskan
:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7370/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-015025/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 13 September 2013, atas nama PT XXX dan menetapkan atas impor barang berupa Nut, Bolt, Screw, Washer (69 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), berhak mendapatkan preferensi tarif AC-FTA sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 358333 tanggal 9 September 2013 yaitu pada Pos Tarif 7318.15.00.00, 7318.16.00.00, 7318.19.00.00, dan 7318.22.00.00 dengan BM 0% (AC-FTA); Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sumardjana, M.M. Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. Rika Ayuni
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
