Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-65709/PP/M.XIA/10/2015 Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak
: 2009
Pokok Sengketa
: bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.524.189.641;
Menurut Terbanding : bahwa terdapat Objek berupa pesangon yang telah diakui Pemohon Banding
belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.199.510.203,00 dan koreksi biaya sebagai Objek PPh Pasal 21 yang tidak diberikan bukti pendukungnya oleh Pemohon Banding sebesar Rp2.324.679.438,00. Sehingga Terbanding berpendapat bahwa masih terdapat Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp12.524.189.641,00 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 21; Menurut Pemohon
: bahwa Pemohon Banding mempermasalahkan terdapatnya penambahan pajak yang masih harus dibayar yaitu pada saat proses keberatan. Jumlah PPh yang masih harus dibayar yang tercantum di Surat Ketetapan Pajak adalah sebesar Rp447.815.819,00 dan pada Keputusan Terbanding menjadi Rp795.044.836,00. Sehingga terjadi penambahan sebesar Rp347.229.017,00. Namun Pemohon Banding belum mengetahui rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas penambahan koreksi tersebut disebabkan penambahan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
Menurut Majelis
: bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp12.524.189.641,00, (Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding sebesar Rp39.301.885.188,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp26.777.695.547,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.524.189.641,00, dengan perincian sebagai berikut: Tabel Nilai Sengketa
No . 1.
Jenis Sengketa Dasar Pengenaan Pajak
Nilai Sengketa
Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Jumlah
Rp Rp
12.524.189.641,00 12.524.189.641,00
bahwa kepada Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009, Nomor 00004/201/09/735/11 tanggal 09 September 2011 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung dengan perhitungan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 yang terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP e. Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.119.362.547,00 1.157.588.500,00 823.397.590,00 334.190.910,00
113.624.909,00 0,00 0,00 0,00 Rp Rp Rp
113.624.909,00 447.815.819,00 334.190.910,00
bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor TAX/B/229/CPN/EXT/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, yang oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-1175/WPJ.29/2012 tanggal 07 Desember 2012 dinyatakan menolak dan menambah SKPKB PPh Pasal 21 a quo dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi - Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP Jumlah Pajak yang masih harus dibayar
Semula 334.190.910
Ditambah/Dikurangi 259.126.132
Menjadi 593.317.042
113.624.909 447.815.819
88.102.885 347.229.017
201.727.794 795.044.836
bahwa alasan Terbanding menolak dan menambah SKPKB PPh Pasal 21 a quo telah Terbanding jelaskan dalam Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Uraian Banding a quo serta penjelasan lisan Terbanding dalam persidangan;
bahwa alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding telah Pemohon Banding jelaskan dalam Surat Banding a quo serta penjelasan lisan Pemohon Banding dalam persidangan; bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap alasan koreksi Terbanding serta penjelasan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa sengketa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.524.189.641,00, dalam perkara banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian (judex factie); bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan kepada para pihak terutama Pemohon Banding untuk menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan pokok sengketa guna dilakukan proses uji bukti dengan Terbanding; bahwa atas perintah Majelis tersebut telah dilakukan proses uji bukti dengan hasil sebagaimana Berita Acara Uji Bukti yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; Uraian Sengketa Koreksi Terbanding terhadap objek PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan hasil ekualisasi antara akun biaya yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 21 dengan objek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Rincian koreksi Terbanding adalah sebagai berikut: 640102 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Staff 92.267.445 640111 Gaji & Site/PWK Pengobatan 25.358.637 640101 GajiBTunjanganSite/PWK - Manager 5.509.378.119 640121 GajiBTunjanganSite/PWK - AccrualBonusBTHR 6.370.010 640122 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Accrual Lainnya (166.071.366) 805101 Gaji dan Tunjangan HO 3.217.971 605201 Perawatan-Tenaga Kerja 2.219.608.954 605221 Perawatan-Accrual Bonus-THR (5.283.944) 605222 Perawatan-Accrual Lainnya 47.611.790 605301 Panen-Tenaga Kerja 21.633.512.253 605304 Panen-Transport 1.511.232.393 605322 Panen-Accrual Lainnya (67.825.264) 605401 B. Umum Tnm-Tenaga Kerja 4.107.025.400 605421 B. Umum Tnm-Accrual Bonus & THR 42.720 605422 B. Umum Tnm-Accrual Lainnya 28.047.152 605402 B. Umum Tnm-Kontrak/Borongan 171.892.364 610101 Biaya Pengolahan-Tenaga Kerja 4.764.756.744 610122 Biaya Pengolahan-Accrual Lainnya 2.413.866 610102 Biaya Pengolahan-Kontrak/Borongan 171.892.364 865103 Biaya Profesional Konsultan 263.500.000 805101 Gaji dan Tunjangan HO 3.217.971 Total Koreksi 40.322.165.579 Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding Dokumen yang disampaikan terkait dengan koreksi objek PPh Pasal 21, antara lain: 1. Matriks Koreksi Objek PPh 21 2. SPT PPh Pasal 21 Tahun 2009 (objek lokasi) 3. Bukti Penerimaan Kas (BPK) Tahun 2009 4. Bukti Pembayaran Pesangon Tahun 2009 5. SPT PPh Pasal 23 Tahun 2009 6. Rincian koreksi Objek PPh Pasal 21 Uraian Hasil Pengujian Bukti yang Disampaikan Pemohon Banding Menurut Pemohon Banding 1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-99/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 10 Mei 2011 diketahui bahwa jumlah total objek PPh 21 menurut Terbanding adalah sebesar Rp41.120.259.154,00 sedangkan objek PPh 21 yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 menurut Terbanding adalah sebesar Rp27.094.773.954,00. Selisih sebesar Rp14.025.485.200,00 merupakan koreksi objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding dalam SPHP yang disampaikan kepada Pemohon Banding. 2. Berdasarkan hasil pembahasan akhir pemeriksaan jumlah objek PPh Pasal 21 yang semula sebesar Rp41.120.259.154,00 berkurang menjadi Rp34.436.440.954,00. Selisih antara objek tersebut sebesar Rp6.683.818.200,00 merupakan objek PPh Pasal 21 yang dibatalkan pada saat pembahasan akhir. Sehingga jumlah koreksi objek PPh Pasal 21 yang dipertahankan adalah sebesar Rp14.025.485.200,00 dikurangi dengan Rp6.683.818.200,00 menjadi sebesar Rp7.341.667.000,00. Rincian objek PPh Pasal 21 yang dibatalkan adalah: Perawalan-Pengobalan 14.810.750
Perawatan-Transport Panen-Pengobatan B..UmumTnm-KonbaklBorongan B. UmumTnm-Pengobatan B. Umum Tnm-Catu Beras Biaya Pengolahan-Pengobatan Pesangon dilaporkanMasa November 2009
415.910.143 246.252.312 (129.453.569) 35.486.600 161.190.804 53.895.935 5.885.724.625 6.683.818.200
3. Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan No Lap-932/WPJ.29/2012 dijelaskan bahwa Terbanding menambah koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp5.182.522.641,00. Objek tersebut dikoreksi dengan alasan bahwa terdapat objek PPh Pasal 21 sebesar Rp10.199.510.203,00 (pesangon) dan Rp2.324.679.438,00 yang berasal dari rincian koreksi yang diakui oleh Pemohon Banding sehingga total objek PPh Pasal 21 menjadi Rp12.524.189.641,00. Objek pajak tersebut kemudian dikurang dengan objek PPh Pasal 21 yang dipertahankan pada saat pembahasan akhir pemeriksaan yaitu sebesar Rp7.341.667.000,00. Bahwa menurut Pemohon Banding objek PPh Pasal 21 sebesar Rp12.524.189.641,00 berasal dari kertas kerja rincian koreksi objek PPh Pasal 21 yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan. Bahwa kertas kerja rincian koreksi objek PPh Pasal 21 yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan berasal dari jumlah objek PPh Pasal 21 yang menjadi dasar koreksi pihak Terbanding yaitu sebesar Rp40.322.165.578,00. Rincian koreksi objek PPh Pasal 21 pada saat penelitian keberatan: Objek PPh Pasal 21 cfm. Terbanding Objek PPh Pasal 21 clm. SPT Objek pesangon Lapor November 2009 Objek Pesangon Lapor Oktober 2009 Koreksi objek PPh Pasal 21
40.322.165.578 27.042.647 453 5.885.724.625 52.126,500 7.341.667.003
Sehingga menurut Pemohon Banding penambahan objek koreksi PPh Pasal 21 pada saat proses penelitian keberatan sebesar Rp5.182.522.641,00 seharusnya tidak ada dengan alasan bahwa tambahan koreksi tersebut merupakan bagian dari koreksi objek PPh Pasal 21 Rp7.341.667.396,00 karena kertas kerja rincian koreksi yang diberikan oleh Pemohon Banding dilakukan berdasarkan objek yang menjadi sengketa pada proses keberatan. 4. Bahwa menurut Pemohon Banding objek PPhPasal 21 berdasarkan SPT PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebesar Rp36.396.499.302,00 yang terdiri dari: SPT PPh Pasal 21 Head Office SPT PPh Pasal21Site (lapor site) Pesangon Lapor Masa Oktober 2009 Pesangon Lapor Masa November 2009
264.951.906 30.193.696.270 52.126.500 5.885.724.625 36 396.499.301
(bukti SPT PPh Pasal 21 Tahun 2009) 5. Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding atas : 640102 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Staff 640111 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Pengobatan 640101 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Manager 805101 Gaji dan Tunjangan HO 865103 Biaya Profesional Konsultan 6. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas: 640121 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Accrual Bonus 605221 Perawatan-Accrual Bonus-THR 605421 B. Umum Tnm-Accrual Bonus & THR Bahwa atas biaya tersebut di atas bukan merupakan objek PPh Pasal 21 dengan alasan bahwa akun tersebut merupakan akun penjurnalan akrual bonus dan THR yang realisasi akan dilakukan pendebetan di akun tenaga kerja. Program bonus dan THR merupakan biaya yang pasti terjadi. Sehingga biaya bonus dan THR tersebut akan diakui setiap bulannya secara proporsional dengan cara diakrualkan. Penjurnalan yang tercatat adalah sebagai berikut: 31/1/2009 (akhir bulan) Debit Biaya Perawatan Accrual Bonus & THR Kredit Biaya Masih Harus Dibayar - Gaji & Tunjangan 1/2/2009 (awal bulan berikutnya) Debit Biaya Masih Harus Dibayar - Gaji & Tunjangan
Kredit Biaya Perawatan Accrual Bonus & THR Pada saat Realisasi BonusITHR (akhir tahun) Debit Biaya Perawatan - Tenaga kerja Kredit Kas Sehingga menurut Pemohon Banding, Biaya akrual bonus dan THR bukan merupakan objek PPh Pasal 21 karena biaya yang tercatat pada akun tersebut merupakan akrual biaya yang dicatat oleh Pemohon Banding. 7. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas; 640122 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Accrual Lainnya 605222 Perawatan-Accrual Lainnya 605322 Panen-Accrual Lainnya 605422 B. Umum Tnm-Accrual Lainnya 610122 Biaya Penoolahan-AccrualLainnya Bahwa atas biaya tersebut di atas bukan merupakan objek PPh Pasal 21 dengan alasan bahwa akun tersebut merupakan pos akun tempat Pemohon Banding melakukan pencatatan alas kewajiban imbalan kerja sesuai Ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Kewajiban imbalan kerja merupakan cadangan yang dibentuk oleh perusahaan setiap tahunnya untuk mengakui kewajiban perusahaan jika karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (pensiun, meninggal, cacat permanen, mengundurkan diri, dan/atau dikeluarkan) meliputi uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian. Sehingga menurut Pemohon Banding atas koreksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21. 8. Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi atas akun 85101 Gaji dan Tunjangan HO dengan alasan atas biaya tersebut telah dikoreksi oleh Terbanding (terdapat double koreksi). 9. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas: 605201 Perawatan-Tenaga Kerja 605301 Panen-Tenaga Kerja 605401 B. Umum Tnm-Tenaga Kerja 610101 Biaya Pengolahan-Tenaga Kerja Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa biaya-biaya yang tercatat pada akun tenaga kerja tidak seluruhnya merupakan objek PPh Pasal 21 seperti extrafooding dan sebagainya 10. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas: 605304 Panen-Transport 610102 Biaya Pengolahan-Kontrak/Borongan Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa tidak seluruhnya biaya yang tercatat di akun tersebut merupakan objek PPh Pasal 21. 11. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas: 605402 B. Umum Tnm-Kontrak/Borongan Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa biaya yang tercatat diakun tersebut seharusnya sebesar Rp42.438.795,00 sesuai SPHP bukan Rp171.892.364,00. Menurut Terbanding Pada saat uji bukti Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen eksternal. Terbanding menjelaskan sebagai berikut : 1. Terbanding melakukan menambah koreksi DPP PPh Pasal 21 pada saat keberatan berdasarkan surat sanggahan Wajib Pajak atas SPUH. Dimana berdasarkan surat tersebut terdapat pesangon yang belum dilaporkan dan dipotong PPh Pasal 21 oleh Pemohon Banding. 2. Pemohon Banding menyatakan bahwa atas jumlah sebesar Rp5.182.522.641,00 yang menjadi tambahan koreksi pada saat proses keberatan, telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21. 3. Pada saat proses uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dan bukti pelaporan/pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon sebesar Rp5.182.522.641,00 tersebut. 4. Pemohon Banding hanya dapat memberikan bukti pemberian pesangon sebesar Rp1,3 milyar yang pemberiannya terkait dengan Pengalihan lahan kepada PT Adaro. namun tidak diketahui apakah jumlah tersebut masuk menjadi jumlah yang sudah dilaporkan atau jumlah yang belum dilaporkan. Karena tidak terdapat bukti yang dapat diuji kebenarannya terkait koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. maka
Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sudah benar dan tetap dipertahankan. 5. bahwa atas Koreksi; 640102 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Staff 640111 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Pengobatan 640101 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Manager 805101 Gaji dan Tunjangan HO 865103 Biaya Profesional Konsultan Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan. 6. bahwa atas koreksi; 640121 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Accrual Bonus 605221 Perawatan-Accrual Bonus-THR 605421 B. Umum Tnm-Accrual Bonus & THR -
Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 640121, 605221, dan 605421. Tidak ada bukti pendukung yang dapat diuji kebenarannya. Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan
7. bahwa atas koreksi; 640122 Gaji & Tunjangan Site/PWK - Accrual Lainnya 605222 Perawatan-Accrual Lainnya 605322 Panen-Accrual Lainnya 605422 B. Umum Tnm-Accrual Lainnya 610122 Biaya Penoolahan-AccrualLainnya -
Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 6640122, 605222, 605322, 605422,dan 610122. Tidak ada bukti pendukung yang dapat diuji kebenarannya Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan.
8. bahwa atas koreksi 85101 Gaji dan Tunjangan HO - Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 805101. - Tidak ada bukti pendukung yang dapat diuji kebenarannya. - Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan. 9. bahwa atas koreksi; 605201 605301 605401 610101 -
Perawatan-Tenaga Kerja Panen-Tenaga Kerja B. Umum Tnm-Tenaga Kerja Biaya Pengolahan-Tenaga Kerja
Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 605201, 605301, 605401, dan 610101. Tidak ada bukti pendukung yang dapat diuji kebenarannya. Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan.
10. bahwa atas koreksi; 605304 Panen-Transport 610102 Biaya Pengolahan-Kontrak/Borongan -
Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 605304, dan 610102. Tidak ada bukti pendukung yang dapat diuji kebenarannya Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan.
11. bahwa atas koreksi; 605402 B. Umum Tnm-Kontrak/Borongan -
Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 605402. Apabila terdapat kesalahan pada saat SPHP, seharusnya hal tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding. Sampai dengan selesainya proses keberatan tidak terdapat permintaan ralat dari Pemohon Banding. Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, serta berita acara uji bukti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat sebagai berikut; bahwa pada pembahasan nilai sengketa telah diketahui nilai sengketa yang terbukti dalam perkara banding ini adalah sebesar Rp12.524.189.641,00, (Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding sebesar Rp39.301.885.188,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp26.777.695.547,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.524.189.641,00, dengan perincian sebagai berikut: Uraian
Koreksi Objek
Menurut SKPKB Tambahan menurut hasil penelitian keberatan Total
7.341.667.000 5.182.522.641 12.524.189.641
Tarif 5%
Koreksi PPh Terutang 334.190.910 259.126.132 593.317.042
bahwa dalam berita acara uji bukti a quo diketahui bahwa pada bagian “Uraian Sengketa“ diketahui para pihak melakukan pengujian bukti atas objek yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 21 senilai Rp40.322.162.579,00, sehingga belum diketahui secara pasti fakta yang terbukti atas jumlah pokok sengketa senilai Rp12.524.189.641,00; bahwa atas hal-hal tersebut Majelis memerintahkan para pihak untuk memberikan penjelasan tambahan atas berita acara uji bukti a quo terutama yang terkait langsung dengan nilai pokok sengketa yaitu sejumlah Rp12.524.189.641,00; bahwa perintah Majelis tersebut Terbanding dalam persidangan menyatakan telah menyampaikan Matriks Rincian Perubahan Koreksi PPh Pasal 21 yang pada pokoknya menyatakan; Cfm Pemeriksa (Rp)
Objek
Non Objek
40.322.165.57 8
27.735.044.16 6
2.285.291.11 8
Cfm Wajib Pajak (Rp) Akun Extra Akrual Fooding 5.006.32 34.382.00 0 0
Pesangon
Jumlah
10.199.510.20 3
40.185.759.79 4
Jumlah yang tidak termasuk Objek PPh Pasal 21 menurut Surat Nomor TAX/B/367/CPN/EXT/XI/2012 tanggal 23 November 2012; Non Objek 2.285.291.118 Akun Akrual 5.006.320 Ekstra Fooding 35.382.000 Jumlah 2.324.679.438 Pesangon 10.199.510.230 Jumlah Koreksi Cfm Kep. Keberatan 12.524.189.641 bahwa atas perintah Majelis a quo Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis nomor TAX/B/312/CPN/EXT/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan: Penjelasan Akhir Terkait denqan Koreksi Terbandinq atas Objek PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009 bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Penelitian Keberatan No. Lap-932/WPJ.29/2012 diketahui bahwa total koreksi yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp12.524.189.641,00 yang terdiri dari objek pesangon sebesar Rp10.199.510.203,00 dan Non Objek PPh Pasal 21 lainnya sebesar Rp2.324.679.438,00. bahwa menurut Pemohon Banding penjelasan atas objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut: Rekonsiliasi PPh Pasal 21 PT Cakung Permata Nusa Tahun 2009 Objek Sengketa Pesangon Cfm. Terbanding 10.199.510.203 Penjelasan Pemohon Banding: Objek Pesangon yang Dilapor di Oktober 2009 52.126.500 Objek Pesangon yang Dilapor di November 2009 5.885.724.625 Pesangon Dibawah PTKP 2.490.856.580 8.428.707.705 Selisih Objek Pesangon 1.770.802.498 Rekonsiliasi PPh Pasal 21 PT Cakung Permata Nusa Tahun 2009 Objek Sengketa Biaya Lainnya Cfm. Terbanding Penjelasan Extrafooding dan natura lainnya
2.324.679.438 263.938.558
Non Objek PPh Pasal 21 (Merupakan Objek PPh 23)
895.696.148 1.159.634.706 1.165.044.732
Selisih Objek Biaya Lainnya Penjelasan:
1. Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan objek PPh Pasal 21 berupa pesangon pada masa Oktober dan November 2009 masing-masing sebesar Rp52.126.500,00 dan Rp5.885.724.625,00. Atas pesangon tersebut telah diakui oleh Pihak Terbanding pada saat proses pembahasan akhir pemeriksaan pajak. Bahwa bukti-bukti berupa SPT Masa PPh Pasal 21 asli telah disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juni 2014. 2. Bahwa Pemohon Banding telah membuktikan terdapat biaya pesangon dibawah PTKP sebesar Rp2.490.856.580,00 yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding di SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2009. Bahwa bukti-bukti berupa tanda terima pemberian pesangon kepada karyawan telah disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juni 2014. 3. Bahwa menurut Pemohon Banding terdapat koreksi objek PPh Pasal 21 yang merupakan biaya extrafooding dan natura lainnya yang seharusnya bukan termasuk dalam objek PPh Pasal 21. Extrafooding adalah pemberian natura berupa makan kepada karyawan dari Pemohon Banding. Sedangkan natura lainnya disini merupakan pembelian material barang dan sebagainya sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Bahwa bukti-bukti berupa Bukti Pengeluaran Kas (BPK) beserta lampirannya telah disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juni 2014. 4. Bahwa menurut Pemohon Banding terdapat koreksi objek PPh Pasal 21 yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding. Biaya tersebut terdapat pada pos Panen Transport dan Biaya Pengolahan Kontrak/Borongan. Bahwa bukti-bukti berupa SPT Masa PPh Pasal 23 beserta lampirannya telah disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juni 2014. bahwa berdasar Matriks versi Terbanding mengenai Rincian Perubahan Koreksi PPh Pasal 21 serta Penjelasan Tertulis Pemohon Banding nomor TAX/B/312/CPN/EXT/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 diketahui bahwa total koreksi sengketa sebesar Rp12.524.189.641,00 berasal dari; 1. objek pesangon sebesar Rp10.199.510.203,00 2. Non Objek PPh Pasal 21 lainnya sebesar Rp 2.324.679.438,00 1.
Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari objek pesangon sebesar Rp10.199.510.203,00
bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis nomor TAX/B/312/CPN/EXT/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan; Objek Sengketa Pesangon Cfm. Terbanding Penjelasan Pemohon Banding: Objek Pesangon yang Dilapor di Oktober 2009 Objek Pesangon yang Dilapor di November 2009 Pesangon Dibawah PTKP
10.199.510.203 52.126.500 5.885.724.625 2.490.856.580 8.428.707.705 1.770.802.498
Selisih Objek Pesangon
bahwa terkait Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari objek pesangon Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti pada pokoknya menyatakan; Pada saat proses uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dan bukti pelaporan/pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon sebesar Rp5.182.522.641,-tersebut. bahwa Pemohon Banding menyatakan Pesangon Dibawah PTKP sebesar Rp2.490.856.580,00; bahwa atas pernyataannya tersebut Pemohon Banding menyampaikan bukti internal berupa; - Rekapitulasi Penerimaan Pesangon PT CPN untuk 122 karyawan senilai Rp1.388.300.925,00; - ledger dengan keterangan text BY PHK senilai Rp 971.100.080,00; bahwa atas DPP PPh Pasal 21 yang berasal dari koreksi Terbanding atas pesangon sebesar Rp10.199.510.203,00 Pemohon Banding menyampaikan bukti SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Oktober dan November 2009 dengan nilai Rp52.126.500,00 dan Rp5.885.724.625,00; bahwa atas pesangon sebesar Rp2.490.856.580 yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, Pemohon Banding menyampaikan bukti tanda terima pemberian pesangon kepada karyawan dimana pesangon tersebut dibawah Rp25.000.000, sehingga berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tidak terutang pajak; bahwa
berdasar
pemeriksaan
Majelis
atas
fakta-fakta
tersebut
atas
sengketa
DPP
sebesar
Rp10.199.510.203,00 Pemohon Banding dapat membuktikan sebesar Rp8.428.707.705,00 sedangkan atas pembayaran sejumlah Rp1.770.802.498,00 tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon Banding; bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari objek pesangon sebesar Rp10.199.510.203,00, sebesar Rp1.770.802.498,00 tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp8.428.707.705,00 tidak pertahankan; 2.
Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Non Objek PPh Pasal 21 lainnya sebesar Rp2.324.679.438,00
bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis nomor TAX/B/312/CPN/EXT/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan; Objek Sengketa Biaya Lainnya Cfm. Terbanding Penjelasan Extrafooding dan natura lainnya Non Objek PPh Pasal 21 (Merupakan Objek PPh 23)
2.324.679.438 263.938.558 895.696.148 1.159.634.706 1.165.044.732
Selisih Objek Biaya Lainnya
bahwa terkait Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Non Objek PPh Pasal 21 lainnya Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti pada pokoknya menyatakan; 605304 Panen-Transport 610101 Biaya Pengolahan-Tenaga Kerja -
Pemohon Banding hanya menunjukkan daftar Biaya dalam akun 605304, dan 610101. Tidak ada bukti pendukung yang dapat diuji kebenarannya Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan.
bahwa Pemohon Banding atas pembayaran Extrafooding dan natura lainnya sebesar Rp263.938.558,00 dan Non Objek PPh Pasal 21 (Merupakan Objek PPh 23) sebesar Rp895.696.148,00 menyampaikan bukti internal berupa; - ledger akun nomor 610101 Biaya Pengolahan-Tenaga Kerja sejumlah Rp 71.171.150,00 - ledger akun nomor 605304 Panen-Transport sejumlah Rp819.396.232,00 bahwa atas Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Non Objek PPh Pasal 21 lainnya sebesar Rp2.324.679.438,00 terdapat pembayaran sejumlah Rp1.165.044.732,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon Banding; bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Non Objek PPh Pasal 21 lainnya sebesar Rp2.324.679.438,00, sebesar Rp1.165.044.732,00 tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp1.159.634.706,00 tidak dipertahankan. Menimbang
No
1 2
: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, pendapat Majelis atas tiap koreksi Terbanding adalah sebagai berikut; Uraian
Menurut SKPKB Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari objek pesangon Koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Non Objek PPh Pasal 21 lainnya Jumlah
Jumlah Koreksi (Rp)
Dipertahankan (Rp)
Tidak Dipertahankan (Rp)
10.199.510.203,00
1.770.802.498,0 0 1.165.044.732,0 0
8.428.707.705,0 0 1.159.634.706,0 0
2.935.847.230,0 0
9.588.342.411,0 0
2.324.679.438,00 12.524.189.641,00
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1175/WPJ.29/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00004/201/09/735/11 tanggal 09 September 2011, atas nama: XXX sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2009 yang terutang dihitung kembali sebagaimana
perhitungan sebagai berikut; No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 yang terutang Kredit Pajak a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran Masa dan Tahunan c. STP (Pokok Kurang Bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lain-Lain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ……… g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Jumlah (Rp) 29.713.542.777 970.189.952 - 823.397.590 - - - - - 146.792.362 49.909.403 196.701.764
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XI A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut : Idawati, Arif Subekti, Djoko Sutrisno,
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Arief Kurniadi, sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 16 November 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;
