Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
PUT- 61464/PP/M.VIB/15/2015
Jenis Pajak
:
Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
:
2004
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.4.183.234.199,00;
Menurut Terbanding
: bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp3.328.038.533,berdasarkan pengujian dengan menggunakan angka Pajak Pembangunan (PB1) yang berasal dari Laporan Rekonsiliasi arus barang; bahwa terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2004 sebesar Rp4.183.234.199,00;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha sebesar Rp 4.183.234.199,- yang dilakukan oleh Terbanding yang terdiri dari koreksi peredaran usaha pada saat pemeriksaan sebesar Rp.3.328.038.533,- dan tambahan koreksi pada saat proses keberatan sebesar Rp.855.195.666,00;
Menurut Majelis
:
bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding, keterangan dan buktibukti yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: Atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.183.234.199 bahwa Pemohon Banding dengan NPPD 43.3.01.07.01.00004 telah diperiksa oleh Dispenda Jakarta Pusat I dengan Surat Tugas Nomor 608/-1.723.5 tanggal 14 Maret 2006 yang melakukan pemeriksaan terhadap Pajak Hotel untuk masa pajak 2001 sampai dengan 2005; bahwa Dispenda Jakarta Pusat I telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) pada tanggal 29 Agustus 2006 untuk tahun pajak 2004 dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Besar Pokok Pajak Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar Jumlah Pajak Kurang Bayar Jumlah Kenaikan Pajak Jumlah Sanksi Bunga Jumlah Pajak YMH dibayar
Jumlah (Rp) 48.014.822.950 4.801.482.295 4.719.018.502 82.463.793 20.615.948 37.007.472 140.087.213
bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding atas SKPDKB yang diterbitkan oleh
Dispenda Jakarta Pusat I jika dibandingkan dengan SPT PPh Badan yang dilaporkan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keterangan Dasar Pengenaan Pajak (Pajak Hotel) Peredaran Usaha menurut SPT/WP Selisih
Jumlah (Rp) 48.014.822.950 43.831.588.751 4.183.234.199
bahwa berdasarkan data tersebut di atas Terbanding mendalilkan bahwa terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2004 sebesar Rp4.183.234.199; bahwa Terbanding mendalilkan bahwa isi dari SKPDKB Dispenda DKI Jakarta tersebut tidak menyatakan secara jelas bahwa service charge termasuk di dalamnya; bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan bahwa selisih sebesar Rp4.183.234.199,00 yang dikoreksi oleh Terbanding adalah merupakan utang service charge kepada karyawan yang bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa aturan mengenai perlakuan service charge, terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER-02/MEN/1999 tanggal 11 Maret 1999 yang mengatur: 1. Uang service merupakan milik dan menjadi bagian dari pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah”; 2. Pajak Penghasilan atas uang service yang diterima masing-masing pekerja ditanggung sepenuhnya oleh pekerja yang bersangkutan; 3. Pemotongan Pajak Penghasilan atas uang service yang dilakukan bersamaan pada saat pembagian uang service oleh pengusaha dan bukti setoran pembayaran pajak ke Kas Negara disampaikan kepada pekerja sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa Peraturan tersebut mengatur bahwa pengumpulan dan administrasi pengelolaan uang service charge sebelum dibagi kepada karyawan sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding pengelolaan uang service charge tersebut wajib dilakukan secara terpisah dari pencatatan penghasilan dan biaya operasional perusahaan; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa service charge tersebut tidak dicatat sebagai unsur biaya dan juga tidak dimasukkan dalam pendapatan oleh Pemohon Banding karena harus diadministrasikan dan dikelola tersendiri, terpisah dari pencatatan operasional; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan contoh bukti invoice Guest Folio tertanggal 29 Juni atas nama Mr. Johanes Awondatu yang menyatakan: Room Charge Service Charge
Rp410.000 41.000
Jumlah (DPP PB 1) Rp451.000 Pajak Hotel dan Restoran (10%X Rp451.000) 45.100 Jumlah Penerimaan Hotel Rp496.100 bahwa atas transaksi pembayaran invoice Guest Folio tertanggal 29 Juni atas nama Mr. Johanes Awondatu a quo, Pemohon Banding melakukan pencatatan dalam pembukuannya sebagai berikut: Dr. Kas/BankRp496.100 Cr. A/P-Service Charge Cr. Hutang Pajak Cr. Pendapatan Hotel
(Akun Neraca) Rp 41.000 (Akun Neraca) 45.100 (Akun Neraca) 410.000 (Akun Rugi Laba)
bahwa berdasarkan uraian dan keterangan a quo Pemohon Banding menjelaskan bahwa yang dicatat sebagai unsur penghasilan adalah hanya sebesar Rp410.000, sedangkan nilai sebesar Rp41.000 adalah merupakan hutang Pemohon Banding kepada pegawai karena service charge bukan merupakan pendapatan Pemohon Banding melainkan merupakan penghasilan karyawan/pegawai Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang dihitung sebagai dasar pengenaan pajak Pembangunan 1 oleh Pemda adalah berdasarkan total penerimaan yang diperoleh Pemohon Banding; bahwa dengan demikian sesuai dengan Perda yang berlaku maka yang dijadikan dasar pengenaan pajak Pembangunan 1 adalah terdiri dari penghasilan Pemohon Banding ditambah service charge yang merupakan penghasilan pegawai/karyawan Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding memberikan keterangan bahwa service charge tersebut dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 karena service charge tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga harus dipotong PPh Pasal 21 yang pelaporannya dilakukan oleh Pemohon Banding; bahwa setelah diteliti lebih lanjut oleh Terbanding, ternyata selisih yang dijadikan koreksi oleh Terbanding nilainya tidak sesuai dengan nilai service charge yang tertera dalam SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding; bahwa karena jumlah service charge yang tertera dalam SPT PPh Pasal 21 tidak berkesesuaian dengan nilai yang dikoreksi, Terbanding mendalilkan bahwa service charge adalah merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding yang harus dilaporkan dalam SPT PPh Badan; bahwa menurut Terbanding terhadap Pemohon Banding juga telah dilakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21; bahwa terkait dengan perneriksaan atas PPh Pasal 21, dalam Laporan Pemeriksaan Pajak nomor LAP-89/WPJ.07/KP.0905/2012 tanggal 31 Oktober 2012 diketahui bahwa Pemeriksa melakukan equalisasi objek PPh Pasal 21 dengan biaya yang diambil dari laporan keuangan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut: Allowances
3.266.045
Compensation & Pension Directors's fees Jamsostek Lebaran bonus Medical Exp Music & Entertainment Other benefits Overtime wages Owner's expenses Salaries & Wages Secretary Incentive Scheme Shift Allowance Temporary Worker's Wages Service charges Salaries & Wages Jumlah
53.001.850 26.942.008 276.107.401 418.916.742 366.009.495 194.167.570 64.225.800 48.786.044 155.378.365 5.046.475.99 5 48.996.147 47.805.000 196.673.250 4.046.602.41 4 351.563.913 11.344.918.0 39
bahwa berdasarkan fakta a quo Terbanding mendalilkan bahwa nilai service charge sebesar Rp4.046.602.414 adalah merupakan salah satu unsur dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan Pemohon Banding; bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00003/201/04/059/12 tanggal 5 Desember 2012 yang atas SKPKB tersebut tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dan telah dilunasi tanggal 3 Desember 2012; bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas SKPKB hasil pemeriksaan atas SPT PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh Terbanding; bahwa menurut Terbanding dengan tidak disengketakannya SKPKB PPh Pasal 21 membuktikan bahwa nilai service charge senilai Rp4.046.602.414 yang telah dihitung Terbanding sebagai salah satu unsur dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 adalah telah benar dan tidak disanggah oleh Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding apabila dasar pengenaan pajak dalam SKPDKB dikurangi service charges yang seharusnya sebesar Rp4.046.602.414, namun bukan merupakan penghasilan sebagaimana penjelasan Pemohon Banding, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak (Pajak Hotel) Dikurangi service charge
Rp48.014.822.950,00 Rp 4.046.602.414,00 Rp43.968.220.536,00
DPP setelah dikurangi service charge Peredaran usaha menurut SPT/PB Selisih
Rp43.968.220.536,00 Rp43.831.588.751,00 Rp 136.631.785,00
bahwa Terbanding mendalilkan meskipun dilakukan penghitungan kembali berdasarkan nilai setelah dikurangi service charge, ternyata nilai peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2004 masih terdapat selisih lebih kecil sebesar Rp136.631.785; bahwa berdasarkan fakta a quo Terbanding mendalilkan bahwa Service Charge benar telah dibiayakan Pemohon Banding dan oleh karenanya sebagai konsekwensinya maka penerimaan Service Charge juga harus dilaporkan sebagai penghasilan Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan bahwa dalam SPT PPh Badan tahun pajak 2004, Pemohon Banding tidak membiayakan Service Charge dalam pelaporan PPh Badan Pemohon Banding; bahwa dalam persidangan tanggal 5 Maret 2015 Terbanding menyampaikan keterangan bahwa nilai service charge yang diambil oleh Pemeriksa sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 adalah berdasarkan pembukuan Pemohon Banding berupa "utang service charge" yang merupakan akun neraca; bahwa oleh karenanya Terbanding menyatakan bahwa service charge yang diterima oleh Pemohon Banding tidak dibiayakan dalam SPT PPh Badan Pemohon Banding; bahwa Terbanding menyampaikan bahwa koreksi Terbanding dilakukan berdasarkan ekualisasi dari SKPKBD yang diterbitkan oleh Dispenda Jakarta Pusat I; bahwa menurut Terbanding nilai yang tercantum sebagai dasar pengenaan pajak pada SKPKBD seharusnya merupakan nilai yang sama yang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai omzet/penghasilan pada SPT PPh Badan; bahwa menurut Terbanding tidak ada keterangan yang dapat meyakinkan Terbanding bahwa dalam nilai yang tercantum sebagai dasar pengenaan pajak pada SKPKBD tidak termasuk nilai service charge; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa nilai yang tercantum sebagai dasar pengenaan pajak pada SKPKBD adalah sudah termasuk nilai service charge karena berdasarkan peraturan daerah dari Pemda DKI seluruh penerimaan yang diterima oleh Pemohon Banding adalah merupakan obyek Pajak Pembangunan 1; bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa SPT PD yang berisi jumlah penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding untuk periode setiap bulan; bahwa dari dokumen a quo diperoleh keterangan bahwa yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT PD adalah termasuk service charge; bahwa dalam persidangan tanggal 16 April 2015 Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa reakpitulasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan Pemohon Banding selama tahun 2004 beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar periode Januari sampai dengan Desember 2004;
bahwa berdasarkan dokumen a quo diperoleh keterangan bahwa atas tahun pajak 2004, terhadap Pemohon Banding dikenakan koreksi tambahan Dasar Pengenaan Pajak berupa allowance dan compliment sebesar Rp824.637.930 sehingga DPP seharusnya adalah sebesar Rp48.014.822.950,00; bahwa dari bukti dokumen a quo diperoleh keterangan bahwa Service Charge adalah merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak dalam penerbitan SKPDKB oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2004 sebesar Rp4.183.234.199,00; bahwa Terbanding mendasarkan koreksi berdasarkan informasi yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tanggal 29 Agustus 2006 untuk tahun pajak 2004 dengan DPP sebesar Rp48.014.822.950,00; bahwa Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan yang telah dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp43.831.588.751,00, sehingga diperoleh koreksi senilai Rp4.183.234.199,00 (Rp48.014.822.950,00- Rp43.831.588.751,00); bahwa Pernohon Banding mendalilkan bahwa dalam SKPDKB a quo terdapat nilai service charge yang merupakan dasar pengenaan Pajak Pembangunan 1 atau pajak hotel, namun bukan merupakan penghasilan Pernohon Banding; bahwa menurut Terbanding service charge yang terdapat dalam SKPDKB telah dilaporkan sebagai biaya dalam SPT PPh Badan Pemohon Banding yang mengurangi penghasilan kena pajak Pemohon Banding; bahwa karena service charge telah dilaporkan sebagai biaya maka menurut Terbanding nilai service charge juga harus dilaporkan sebagai penghasilan Pemohon Banding; bahwa menurut Majelis nilai yang tercantum dalam SKPDKB sebagai dasar pengenaan pajak Pembangunan 1 terdiri dari seluruh penerimaan yang diperoleh Pemohon Banding dalam bisnis perhotelan; bahwa menurut Majelis nilai yang tercantum dalam SKPDKB sebagai dasar pengenaan pajak Pembangunan I tidak semuanya merupakan penghasilan Pemohon Banding; bahwa Majelis meyakini hal tersebut berdasarkan pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding yang rnembuktikan bahwa service charge yang diterima Pemohon Banding adalah merupakan hak dan penghasilan pegawai/karyawan Pemohon Banding karena tidak dicatat dalam pos rugi laba namun dicatat di pos neraca sebagai hutang; bahwa keyakinan Majelis juga didasarkan aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER02/MEN/1999 tanggal 11 Maret 1999 khususnya Pasal 2 yang mengatur: 1. Uang service merupakan milik dan menjadi bagian dari pendapatan bagi pekerja yang tidak
termasuk sebagai komponen upah; 2. Pajak Penghasilan atas uang service yang diterima masing-masing pekerja ditanggung sepenuhnya oleh pekerja yang bersangkutan; 3. Pemotongan Pajak Penghasilan atas uang service yang dilakukan bersamaan pada saat pembagian uang service oleh pengusaha dan bukti setoran pembayaran pajak ke Kas Negara disampaikan kepada pekerja sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan sengketa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00003/201/04/059/12 tanggal 5 Desember 2012; bahwa tidak disengketakannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00003/201/041059/12 tanggal 5 Desember 2012 oleh Pemohon Banding tidak serta merta menjadikan dalil Terbanding bahwa service charge telah dibiayakan oleh Pemohon Banding sebagai suatu dalil yang benar; bahwa fakta service charge adalah merupakan unsur biaya dalam SPT PPh Badan Pemohon Banding harus didalilkan oleh Terbanding sesuai dengan fakta dan bukti harus melalui pembuktian yang diperoleh dan dilakukan oleh Terbanding; bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan keterangan bahwa nilai service charge yang diambil oleh Pemeriksa sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 adalah berdasarkan pembukuan Pemohon Banding berupa "utang service charge" yang merupakan akun neraca dan oleh karenanya Terbanding menyatakan bahwa service charge yang diterima oleh Pemohon Banding tidak dibiayakan dalam SPT PPh Badan Pernohon Banding; bahwa berdasarkan penelitian SPT PPh Badan Pemohon Banding Majelis tidak menjumpai adanya pos service charge yang telah dilaporkan dan diperlakukan sebagai unsur biaya oleh Pernohon Banding; bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa SPTPD dan SKPDKB Majelis meyakini bahwa nilai service charge telah dilaporkan oleh Pemohon Banding secara bulanan yang kemudian akan dijadikan dasar penetapan besarnya Pajak Pembangunan I oleh Dispenda DKI Jakarta dalam hal ini Dispenda Jakarta Pusat I; bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat dan meyakini bahwa nilai yang dijadikan dasar penghitungan Pajak Pembangunan I adalah termasuk nilai service charge; bahwa Majelis meyakini bahwa service charge adalah merupakan penghasilan para pegawai/karyawan Pemohon Banding dan adalah kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemotongan dan pelaporan atas service charge a quo; bahwa kewajiban pemotongan yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait service charge tidak berkaitan dengan pembebanan biaya service charge pada SPT PPh Badan Pemohon Banding karena Majelis berpendapat bahwa service charge bukan merupakan unsur upah pegawai/karyawan Pemohon Banding; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa service charge adalah merupakan unsur dasar pengenaan pajak Pembangunan 1, namun bukan merupakan penghasilan
Pemohon Banding; bahwa Majelis berpendapat bahwa nilai penghasilan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPTPD yang sudah diperiksa dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah nilai yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon Banding setelah dikurangi dengan nilai service charge; bahwa Majelis juga meyakini bahwa nilai koreksi dari Pemerintah Daerah terkait dengan allowance dan compliment sebesar Rp824.637.930 bukan merupakan unsur penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT PPh Badan; bahwa Terbanding mendalilkan bahwa apabila dasar pengenaan pajak dalam SKPDKB sebesar Rp48.014.822.950,00 dikurangi service charges sebesar Rp4.046.602.414,00 akan menghasilkan nilai penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp43.968.220.536,00; bahwa terbukti nilai peredaran usaha yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp43.831.588.751,00; bahwa dengan perhitungan a quo menurut Terbanding masih terdapat selisih sebesar Rp136.631.785,00 (Rp43.968.220.536,00-Rp43.831.588.751,00); bahwa seharusnya Terbanding mengeluarkan nilai yang berasal dari allowance dan compliment sebesar Rp824.637.930 yang Menurut Majelis bukan merupakan unsur penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT PPh Badan; bahwa jika nilai allowance dan compliment sebesar Rp824.637.90 dikeluarkan akan menghasilkan nilai penghasilan yang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding menjadi sebesar Rp43.143.582.606,00 (Rp43.968.220.536,00- Rp824.637.930,00); bahwa karena nilai penghasilan sebesar Rp43.143.582.606,00 adalah lebih kecil dari nilai penghasilan yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan tahun pajak 2004 sebesar Rp43.831.588.751,00, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak berdasar dan oleh karenanya tidak meyakini dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding; bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.183.234.199 tidak dapat dipertahankan dan memutuskan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding; Menimbang
: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan penghitungan sebagai berikut : Penghasilan Neto menurut Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Penghasilan Neto menurut Majelis
Mengingat
:
Rp(19.727.868.967,00) Rp 4.183.234.199,00 Rp(23.911.103.166,00)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan
perkara ini;
Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-196/WPJ.07/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor : 00031/506/04/059/12 tanggal 6 November 2012 Tahun Pajak 2004 atas nama : XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut : Penghasilan Netto (Rugi) Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar
(Rp23.911.103.166,00) (Rp23.911.103.166,00) Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Majelis VIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc Naseri, SE., Msi. Redno Sri Rezeki
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.
