Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
Put.42750/PP/M.I/16/2013
Jenis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. September 2007 sebesar Rp 1.595.576.014.415,00; Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding:
No
Nilai Sengketa (Rp)
Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan
1 Koreksi Proceed from Sales of Fixed Assets 2 Koreksi Harga Transfer atas Penyerahan Divisi Komunikasi Nilai sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding
1. Koreksi Proceed from Rp3.922.014.415,00;
3.922.014.415 1.591.654.000.000 1.595.576.014.415
Sales
of
Fixed
Assets
sebesar
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Tanggapan Pemeriksa diketahui bahwa koreksi DPP PPN atas Proceed from Sales of Fixed Assets Rp 4.812.999.900,00 didasarkan atas alasan bahwa dalam audit report pada Statement of Cash Flow diketahui bahwa nilai Proceed from Sales of Fixed Assets adalah sebesar Rp5.227.000.000,00. Dari jumlah koreksi tersebut dibatalkan sebesar Rp 414.000.100,00 atas penjualan kendaraan sedan sehingga koreksi objek PPN atas from sales of fixed assets menjadi sebesar Rp 4.812.999.100,00;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp 4.812.999.900,00 dikarenakan terdapat kesalahan klasifikasi atas penyajian informasi penjualan aktiva tetap dalam laporan auditor independen. Kesalahan penyajian tersebut berjumlah Rp3.922.014.415,00 yang seharusnya dicatat sebagai harga perolehan aktiva dan keuntungan penjualan/ pelepasan aktiva;
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Proceed from Sales of Fixed Assets Rp4.812.999.900,00 karena dalam Audit Report pada Statement of Cash Flow diketahui bahwa nilai Proceed from Sales of Fixed Assets adalah sebesar Rp5.227.000.000,00; bahwa dari jumlah koreksi tersebut, Terbanding membatalkan koreksi sebesar Rp 414.000.100,00 karena merupakan Penjualan Kendaraan Sedan, sehingga koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai atas Proceed from Sales of Fixed Assets menjadi sebesar Rp 4.812.999.100,00; bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Proceed from Sales of Fixed Assets dikarenakan terdapat kesalahan klasifikasi atas penyajian
informasi penjualan aktiva tetap dalam laporan auditor independen. Kesalahan penyajian itu adalah sebesar Rp 3.922.014.415,00 yang seharusnya dicatat sebagai harga perolehan aktiva dan keuntungan penjualan/ pelepasan aktiva; bahwa dalam proses keberatannya, Pemohon Banding hanya memberikan data berupa bukti kesalahan klasifikasi auditor bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak bisa menjelaskan hubungan antara kesalahan penyajian informasi penjualan aktiva tetap dalam laporan auditor independen dengan uang masuk dalam laporan kas; bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Proceed from Sales of Fixed Assets sebesar Rp3.922.014.415,00, tetap dipertahankan; 2. Koreksi Harga Transfer atas Penyerahan Divisi Komunikasi sebesar Rp1.591.654.000.000,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Tanggapan Pemeriksa diketahui bahwa koreksi DPP PPN atas koreksi harga transfer atas penyerahan divisi komunikasi sebesar Rp Rp1.591.654.000.000,00 berkaitan langsung dengan koreksi Penghasilan di Luar Usaha di PPh Badan sebesar Rp1.716.090.000.155,00;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Koreksi yang dilakukan Terbanding tidak benar, sebab pada saat penjualan Divisi Komunikasi belum terjadi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan penjelasan, fakta dan dokumen yang telah Pemohon Banding berikan selama ini. Hal ini dapat Pemohon Banding buktikan sekali lagi sebagai berikut: Berdasarkan Aspek Hukum/ Formal Pada awal sebelum terjadinya penjualan divisi komunikasi, Pemohon Banding dan PT Nokia Networks (PT NN) adalah kompetitor. Saham Pemohon Banding dimiliki oleh Siemens AG Jerman (93,5%) dan SIH BV (6,5%). Saham PT NN dimiliki oleh Nokia Corp, Finlandia (95%) dan Nokia Pte Ltd (5%); 1. bahwa rencana awalnya Pemohon Banding akan mengalihkan divisi komunikasi kepada PT NN pada tanggal 31 Desember 2006, maka dari itu dibentuklah NSN BV pada tanggal 8 November 2006 tetapi, karena terdapat kendala maka pengalihan divisi komunikasi baru terjadi pada tanggal 1 April 2007. Dalam praktek bisnis pada umumnya, dua buah
2.
3.
4. 5.
6.
perusahaan yang ingin melakukan transaksi jual beli divisi sebuah perusahaan, akan membentuk sebuah Joint Venture untuk memudahkan dilakukannya transaksi. Berdasarkan Deed of Transfer tanggal 30 Maret 2007, Nokia Corp melakukan kondisi berikutnya yakni mengalihkan PT NN kepada NSN Oy dan NTL. Transaksi ini tidak mengakibatkan Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa dengan PT NN, dengan skema transaksi sebagai berikut: NSN Oy and NTL were both 100% subs of Nokia Corp Berdasarkan Local Asset transfer Aggrement Tanggal 1 April 2007, Divisi Komunikasi Pemohon Banding dijual ke PT NN. Pada saat itu pemegang saham Pemohon Banding adalah Siemens AG (95%) dan SIH BV (5%), sementara saham PT NN dimiliki oleh NSN Oy (95%) dan NTL bahwa pada saat penjualan Divisi Komunikasi terjadi Pemohon Banding tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PT Nokia Networks; Berdasarkan Local Share Transfer Agreement pada tanggal 13 April 2007, Nokia Corp mengalihkan saham NSN Oy kepada NSN BV bahwa atas bagan di atas maka dapat disimpulkan dan terlihat dengan jelas bahwa pada saat terjadi penjualan Divisi Komunikasi antara penjual (Pemohon Banding) dan pembeli (PT Nokia Network) pada tanggal 1 April 2007 tidak terdapat hubungan istimewa. Hubungan istimewa baru terjadi sejak tanggal 13 April 2007; bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju atas pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa "berdasarkan informasi dan keterangan bahwa penjualan Divisi Komunikasi Pemohon Banding kepada PT Nokia Siemens Network (d/h PT Nokia Networks) menurut akuntan publik merupakan penjualan kepada pihak related party"; bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding telah meminta konfirmasi dari KPMG selaku akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan tahun 2007 Pemohon Banding, dan lewat surat nomor L-580/WM/I11/10 tanggal 17 Maret 2010, KPMG menyatakan sebagai berikut : Paragraf 1 : "On 1 April 2007 PT XXX sold its Information & Communication ("COM') Division to PT Nokia Networks, a wholly-owned subsidiary of Nokia." Paragraf 5 : “An entity may become (or cease to be) a reated party during the period covered by the financial statements. The determination of whether an entity is a related party should be made considering their relationship during the reporting period, not just the relationship at a specific date during the reporting period”; bahwa berdasarkan pernyataan auditor di atas, disebutkan bahwa tanggal 1 April 2007 Pemohon Banding telah menjual Divisi Komunikasi-nya ke PT NN (perusahaan yang seluruh sahamnva dimiliki oleh Nokia). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 1 April 2007 tidak ada hubungan
istimewa antara Pemohon Banding dengan PT NN; bahwa pada paragraf selanjutnya disebutkan bahwa sebuah entitas dapat menjadi (atau berhenti menjadi) pihak yang terkait selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Penentuan apakah suatu entitas merupakan pihak yang saling terkait harus dilakukan mengingat hubungan selama periode pelaporan, tidak hanya hubungan pada tanggal tertentu selama periode pelaporan; bahwa mengingat hubungan istimewa baru terjadi tanggal 13 April 2007, sementara periode audit yang diteliti oleh akuntan publik adalah dari 1 Oktober 2006 sampai 30 September 2007, maka dasar Auditor dalam menyatakan "Related Party" adalah karena pada tanggal 30 September 2007 PT NN sudah berstatus "Related Party". Dalam membuat Laporan Audit, Auditor meggunakan PSAK sebagai dasar pencatatan, sedangkan dalam pajak Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar menentukan adanya "Related Party". Dalam hal ini seharusnya Terbanding membedakan sudut pandang pajak dengan audit dan memasuki peraturan perpajakan yang jelas berlaku dan bukannya mengacu kepada PSAK. Pernyataan auditor tidak bisa menjadi dasar Terbanding dalam menentukan "Related Party", karena Undang-undang Perpajakan telah mengatur secara khusus mengenai hal ini; bahwa berdasarkan alasan di atas maka Pemeriksa dan Terbanding telah salah membuat kesimpulan bahwa PT NN telah menjadi hubungan istimewa sebelum penjualan Divisi Komunikasi; 7. bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan: “Hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas, telah Pemohon Banding buktikan bahwa Terbanding telah salah dalam menyimpulkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT NN pada saat penjualan divisi komunikasi karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
bahwa hal ini disebabkan sampai dengan dilakukannya transaksi penjualan Divisi Komunikasi: - Pemohon Banding dan PT NN adalah 2 entity yang berbeda dan tidak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 huruf a Undang-undang Nomor 17 Nomor 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; - Diantara Pemohon Banding dan PT NN tidak ada penguasaan satu sama lain baik langsung maupun tidak langsung dan Tidak ada penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi antara Pemohon Banding dan PT NN sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 huruf b Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008; - Tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat antara Pemohon Banding dan PT NN sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 huruf c Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa Pemohon Banding juga telah menyampaikan semua bukti terkait baik secara tertulis ataupun penjelasan langsung melalui presentasi pada tanggal 21 Juli 2010 di kanwil khusus; bahwa bersama surat permohonan ini Pemohon Banding juga melampirkan pendapat/opini dari Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang juga mendukung pendapat Pemohon Banding tentang tidak adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan PT NN pada saat pengalihan divisi komunikasi pada tanggal 1 April 2007; Berdasarkan Aspek Keuangan/ Material -
Pemilihan PT Zodiac Perintis Sebagai perusahaan Penilai bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pernyataan Terbanding yang mengatakan bahwa pemilihan PT Zodiac Perintis Penilai untuk melakukan penilaian terhadap Divisi Komunikasi Pemohon Banding tidak memiliki dasar yang jelas selain karena lokasi dan domisili yang paling dekat dengan Pemohon Banding. Pada kenyataannya dipilihnya PT Zodiac Perintis sebagai perusahaan penilai independen oleh Pemohon Banding karena PT Zodiac memiliki reputasi dalam melakukan penilaian (kredibilitas) dan telah terdaftar di BAPEPAM. Selain itu pendapat Terbanding bahwa PT Zodiac hanya mempunyai pekerjaan konsultasi selama tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena selama tahun 2005 sampai 2007 PT Zodiac Perintis Penilai tidak hanya melakukan jasa konsultasi tapi juga jasa penilaian saham, penilaian property, fairness opinion dan lain-lain, untuk lebih jelasnya Pemohon Banding melampirkan daftar klien PT Zodiac Perintis Penilai selama tahun 2005 sampai 2007 beserta jenis jasa yang diberikan;
-
Informasi dan keterangan tentang data Appraisal bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pernyataan Terbanding yang menyebutkan bahwa data dan dokumen yang disampaikan kepada pihak Appraisal hanya merupakan data yang dibuat oleh Mr. Herbert Fettig dan bukan secara resmi dikeluarkan/ disampaikan oleh Pemohon Banding selaku pihak yang dilakukan penilaian karena kertas kerja tanpa KOP Surat Perusahaan atau ditandatangani oleh pihak yang berhak mewakili Pemohon Banding. Pada kenyataannya pihak appraisal lah yang mengolah dan menghitung seluruh perhitungan atas penilaian Divisi Komunikasi dimana Pemohon Banding hanya menyediakan dokumen dan data yang diminta oleh pihak Appraisal;
-
Nilai Growth of sales bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan metode perhitungan Pemeriksa yang mengasumsikan penjualan Pemohon Banding akan naik secara konsisten seperti penjualan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksa menggunakan historical sales dan weighted average EBIT sebesar 13,4% (data tahun 2001-2006). Pemeriksa juga menggunakan data aktual dari tahun 2007- 2009 untuk menilai network bisnis Pemohon Banding di tahun 2007 dimana data penjualan aktual PT Nokia Siemens Network di tahun 2007 - 2009 lebih tinggi dari proyeksi penjualan tahun 2007-2009; bahwa perlu diketahui bahwa bisnis divisi komunikasi Pemohon Banding tidak seperti jenis bisnis lainnya yang memiliki kegiatan berulang, bisnis divisi komunikasi adalah kegiatan yang berdasarkan proyek. Dengan demikian, pendapatan (EBIT) cenderung berfluktuasi tergantung pada jumlah dan proyek yang diperoleh; Projects-by-projects Review bahwa Projects-by-projects review menggunakan data historis yang menunjukkan bahwa meskipun bisnis divisi komunikasi itu meningkat dari tahun 2004 - 2006, tetapi beberapa bulan sebelum tanggal penjualan (1 April 2007) bisnis ini mulai menurun. Berikut ini adalah data mengenai order baru (new order) yang dimiliki oleh divisi komunikasi; Analisis proyek berdasarkan pesanan baru (new order), order-on-hand, sales, HPP (COGS) dan gross margin
8. Pada tanggal 19 Juni 2006 Siemens AG dan Nokia Corporation menandatangani Original Framework Agreement (perjanjian kerangka kerja) yang isinya bahwa kedua belah pihak sepaham akan membuat sebuah Joint Venture. Framework Agreement biasa dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) adalah kesepakatan/ kesepahaman yang memuat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu
oleh kedua belah pihak sebelum dibuat perjanjian lebih lanjut yang bersifat final, dengan demikian pada waktu dibuat Original Framework Agreement belum ada hubungan istimewa; bahwa didalam dunia usaha terdapat beberapa contoh MoU kesepahaman yang pada akhirnya batal, sehingga MoU/Framework Agreement Pemohon Banding, juga pada saat tersebut belum tentu terjadi tanpa dipenuhinya kondisi-kondisi yang disepakati; bahwa adapun contoh yang dapat Pemohon Banding berikan berdasarkan informasi yang tersedia di internet tentang batalnya sebuah kesepakatan walaupun telah ditandatangani MoU karena tidak terpenuhinya kondisi tertentu adalah: "MoU/ Kesepakatan antara Indosat dan Konsorsium Mega Asia yang ditandatangani pada Maret 2003. Pada bulan Juli 2003, Indosat menilai Konsorsium Mega Asia tidak mencapai kesepakatan sehingga membatalkan MoU yang telah ditandatangani". Berita ini Pemohon Banding kutip dari sumber: -
Table 1.1 :
New Orders (a)
Projects / Customers TINEM l (b) TINEM 2 (c) HCPT (d) Telkom (e) Indosat (f) Others Total
http://cyberman.chn.net.id/cbprtl/commonlptofriend.aspx?x=Tech +Info&y; http://cvberman.cbn.net.id/cbprtl/common/stofriend.aspx?x=Econo my&y New Orders of Com Div of PTSI for the period ended Sep 2004, Sep 05, Sep 06 and March 07 (stated in IDR)
For the period ended Sept 04 288,643,914,739 1,000,215,080,555 177,831,022,259 322,024,317,191 380,054,567,142 2,168,768,901,886
For the period ended Sept 05
For the period ended Sept 06
1,888,691,431,919 297,679,838,062 426,265,966,834 424,153,296,097 3,036,790,532,912
3,503,759,038,265 3,015,792,639,777 352,508,798,743 369,483,494,600 239,285,322,221 7,480,829,293,606
For the period ended Mar 07 (g) 1,041,056,082,544 511,103,414,659 9,590,414,731 393,114,925,384 62,022,680,623 2,016,887,517,941
Notes: a New order 's the new order acquired by Com Div of PTSI b,c Projects to Telkomsel d,e,f Per customer g Half year
bahwa order baru dari divisi komunikasi Pemohon Banding terus meningkat dari periode yang berakhir pada September 2004 ke periode yang berakhir pada September 2006, tetapi kemudian menurun pada periode yang berakhir pada Maret 2007. Proyek dari HCPT memainkan peran besar dalam menghasilkan order baru pada Oktober 2005/2006. Pada saat itu, PT Hutchinson CP (HCPT) dianggap sebagai salah satu operator pertama yang menerima lisensi 3G dari Pemerintah Indonesia; bahwa order baru di semester pertama (Oktober 2006/ Maret 2007) adalah sebesar Rp 2.016 miliar. Sejalan dengan penurunan jumlah order baru yang
terjadi saat penjualan divisi komunikasi Pemohon Banding, tren penjualan dan EBIT pun mengalami penurunan sebagaimana telah diproyeksikan oleh PT Zodiac; Table 1.2 : Orders on Hand of Com Div of PTSI as of Sep 2004, Sep 05, Sep 06 and March 07 (stated in IDR):
Orders on Hand (a)
Projects TINEM 1 TINEM 2 HCPT Telkom Indosat Others Total
As of Sept 04 82,038,175,994 604,000,666,443 100,803,631,397 248,975,302,714 140,302,903,728 1,176,120,680,276
As of Sept 05 13,747,712,354 946,612,395,707 170,373,328,899 375,468,348,947 136,826,234,078 1,643,028,019,985
As of Sept 06 1,659,511,750,307 2,701,435,585,370 210,450,877,553 345,700,724,264 120,584,696,600 5,037,683,634,094
As of March 07 1,172,895,134,507 2,794,715,479,741 83,781,777,933 535,324,722,098 89,692,539,859 4,676,409,654,138
Notes: a Order on hand is the project that has not been completed at year end and will be completed in the upcoming year(s) bahwa sebagai tambahan atas tabel order baru seperti telah disebutkan di atas, table 1.2 yang berisi mengenai order on hand juga mendukung proyeksi penjualan sebesar Rp 3.574 miliar untuk periode April 2006/ September 2007. Pada periode yang berakhir pada September 2006 dan Maret 2007, terdapat peningkatan jumlah order on hand yang luar biasa dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya yang disebabkan oleh adanya proyek-proyek baru dari HCPT; bahwa Proyek TINEM 1 telah selesai pada Oktober 2005/ September 2006 dan diasumsikan bahwa tidak akan menghasilkan penjualan lagi di masa yang akan datang. Order on hand yang dihasilkan dari proyek TINEM 2 pada Maret 2007 sebesar Rp 1.172 miliar menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi untuk menghasilkan penjualan sebesar Rp 1.172 miliar pada periode April 2007 / September 2007; bahwa proyek besar lainnya yang dimiliki oleh divisi komunikasi Pemohon Banding pada saat itu adalah proyek yang berasal dari HCPT. Orders on hand atas proyek HCPT pada Maret 2007 sebesar Rp 2.794 miliar berpotensi untuk menghasilkan penjualan sebesar Rp. 2,794 milyar pada April 2007 / September 2007. Selain itu, Order on hand atas proyek Indosat (Rp 535 milliar), Telkom (Rp 88 miliar), dan proyek lainnya (Rp 89 miliar) pada bulan Maret 2007 mengindikasikan adanya potensi atas order on hand tersebut untuk menghasilkan penjualan sekitar Rp 712 miliar pada April 2007 - September 2007. Jumlah potensi penjualan pada April 2007 September 2007 dari proyek-proyek tersebut adalah sebesar Rp. 4,678 milyar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proyeksi penjualan pada April 2007 / September 2007 sebesar Rp 3.574 miliar terutama dihasilkan dari proyek-proyek pada periode sebelumnya; Table 1.3 Sales of Com Div of PTSI in October 2003 / September 2004 to October 2005 / September 2006 (stated in IDR):
Sales
Projects TINEM 1 TINEM 2 HCPT Telkom Indosat Others Total
Oct 03 / Sept 04 328,364,567,633 615,791,172,046 338,166,975,075 172,911,162,941 337,519,831,677 1,792,753,709,372
Table 1.4
Projects TINEM 1 TINEM 2 Cost of HCPT Sales Telkom Indosat Others Total
Oct 04 / Sept 05 56,592,082,407 1,557,778,083,888 227,493,036,059 299,772,920,601 428,247,070,248 2,569,883,193,203
Oct 05 / Sept 06 6,022,934,484 2,798,584,461,535 314,357,054,407 312,411,877,976 399,251,119,283 255,526,859,699 4,086,154,307,384
Oct 06 / March 07 1,527,672,698,344 417,823,520,288 136,259,514,351 203,490,927,550 92,914,837,364 2,378,161,497,897
Cost of Sales of Com Div of PTSI in October 2003 / September 2004 to October 2005 / September 2006 (stated in IDR): Oct 03 / Sept 04 234,695,950,374 436,891,217,115 275,291,994,570 150,668,526,350 255,592,204,236 1,353,139,892,645
Oct 04 / Sept 05 32,526,352,561 1,066,232,685,087 156,240,303,302 214,150,827,269 304,259,029,987 1,773,409,198,206
Oct 05 / Sept 06 1,537,873,190 1,984,602,036,283 439,664,946,032 224,412,057,030 242,985,996,563 114,801,217,051 3,008,004,126,149
Oct 06 / March 07 38,810,676 1,160,164,725,443 638,133,248,997 87,084,019,710 144,061,675,363 76,056,736,776 2,105,539,216,965
bahwa order baru dari HCPT memberikan kontribusi atas peningkatan penjualan pada Oktober 2005/September 2006 menjadi sebesar Rp 4.086 miliar. Penjualan pada periode bulan Oktober 2006 hingga Maret 2007 sebesar Rp2.378 miliar terlihat stabil jika dibandingkan dengan penjualan pada periode bulan Oktober 2005 hingga September 2006. Namun, seperti terlihat pada tabel 1.4 di atas, proyek HCPT merupakan proyek merugi karena jumlah HPP HCPT lebih tinggi dari penjualan yang dihasilkan sehingga mengakibatkan laba kotor yang negatif sebesar Rp 125 miliar dan Rp 220 miliar pada Oktober 2005/September 2006 dan Oktober 2006 / Maret 2007; Table 1.5 Gross Margin of Com Div of PTSI in October 2003 / September 2004 to October 2005 / September 2006 (stated in IDR):
Gross Margin
Projects TINEM 1 TINEM 2 HCPT Telkom Indosat Others Total
Oct 03 / Sept 04 93,668,617,259 178,899,954,931 62,874,980,505 22,242,636,591 81,927,627,441 439,613,816,727
Oct 04 I Sept 05 24,065,729,846 491,545,398,801 71,252,732,757 85,622,093,332 123,988,040,261 796,473,994,997
Oct 05 / Sept 06 4,485,061,294 813,982,425,252 (125,307,891,625) 87,999,820,946 156,265,122,720 140,725,642,648 1,078,150,181,235
Oct 06 / March 07 (38,810,676) 367,507,972,901 (220,309,728,709) 49,175,494,641 59,429,252,187 16,858,100,588 272,622,280,932
Analisis proyek berdasarkan persentase penjualan dan gross margin bahwa sejak Oktober 2003 / September 2004 hingga Oktober 2006 / Maret 2007, penjualan divisi komunikasi Pemohon Banding terutama dihasilkan dari proyek TINEM 2, yang merupakan salah satu proyek terbesar pada saat itu. Pada Oktober 2006 / Maret 2007, proyek TINEM 2 memberikan kontribusi sebesar 64,24% terhadap total penjualan divisi komunikasi Pemohon Banding. Proyek besar lainnya adalah proyek HCPT yang memberikan kontribusi sebesar 7,69% dan 17,57% terhadap total penjualan
divisi komunikasi pada Oktober 2005 / September 2006 dan Oktober 2006 / Maret 2007; Table 1.6 Sales per project (customer) to total sales : % to Total Sales TINEM 1 TINEM 2 HCPT Indosat Telkom Others Total
Oct 03 / Sept 04 18.32% 34.35% 18.86% 9.65% 18.83% 100.00%
Oct 04 / Sept 05 2.20% 60.62% 8.85% 11.66% 16.66% 100.00%
Oct 05 / Sept 06 0.15% 68.49% 7.69% 7.65% 9.77% 6.25% 100.00%
Oct 06 / March 07 64.24% 17.57% 5.73% 8.56% 3.91% 100.00%
Oct 05 / Sept 06 0.42% 75.50% (11.62)% 8.16% 14.49% 13.05% 100.00%
Oct 06 / March 07 (0.01)% 134.80% (80.81)% 18.04% 21.80% 6.18% 100.00%
Table 1.7 Gross Margin per project (customer) to total gross margin : % to Total Gross Margin TINEM 1 TINEM 2 HCPT Indosat Telkom Others Total
Oct 03 / Sept 04 21.31% 40.69% 14.30% 5.06% 18.64% 100.00%
Oct 04 / Sept 05 3.02% 61.72% 8.95% 10.75% 15.57% 100.00%
bahwa Proyek TINEM 2 juga memberikan kontribusi terbesar terhadap total gross margin divisi komunikasi Pemohon Banding. Pada Oktober 2006 / Maret 2007, gross margin yang dihasilkan dari proyek TINEM 2 melebihi total margin divisi komunikasi Pemohon Banding yang diakibatkan oleh kerugian atas proyek HCPT. Berikut ini adalah persentase gross margin atas penjualan untuk setiap proyek (pelanggan) pada Oktober 2003 hingga Maret 2007; Table 1.8 Gross Margin as percentage to sales per project (customer) : GM as percentage of Sales TINEM 1 TINEM 2 HCPT Indosat Telkom Others Total
Oct 03 / Sept 04 28.53% 29.05% 18.59% 12.86% 24.27% 24.52%
Oct 04 / Sept 05 42.52% 31.55% 31.32% 28.56% 28.95% 30.99%
Oct 05 / Sept 06 74.47% 29.09% (39.86)% 28.17% 39.14% 55.07% 26.39%
Oct 06 / March 07 24.06% (52.73)% 36.09% 29.20% 18.14% 11.46%
bahwa Pemeriksa menggunakan EBIT rata-rata historis di tahun 2001 sampai 2006 untuk memprediksi EBIT divisi komunikasi Pemohon Banding yaitu sebesar 13,40% untuk tahun Oktober 2006 / September 2007 - Oktober 2012 / September 2013. Tabel 1.8 menunjukkan bahwa total gross margin divisi komunikasi berbeda setiap tahunnya. Gross margin per proyek juga bervariasi, proyek Indosat menghasilkan laba kotor sebesar 28,17% pada Oktober 2005 / September 2006 tetapi hanya 18,59% yang dihasilkan dalam Oktober 2003 / September 2004. Gross margin yang berbeda-beda menyebabkan EBIT yang berbeda setiap tahunnya. Oleh karena itu, tidaklah realistis untuk menggunakan EBIT yang sama setiap tahun untuk memprediksi EBIT untuk tahun tahun kedepannya;
bahwa Table 1.8 menunjukan tren penurunan dalam gross margin dari Oktober 2005 / September 2006 sampai Oktober 2006 / September 2007; Penjualan dan EBIT pada bulan Oktober 2007 hingga September 2008 dan pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan menurun bahwa seperti disebutkan sebelumnya, proyek dari Telkomsel dan HCPT adalah kontributor utama untuk penjualan divisi komunikasi dengan menghasilkan penjualan sejumlah 76,32% dari total penjualan Pemohon Banding pada Oktober 2005 / September 2006. Kedua proyek tersebut juga memberikan kontribusi sebesar 87,18% atas total order baru yang dimiliki divisi komunikasi Pemohon Banding pada saat itu; bahwa TINEM 1 telah selesai pada bulan Oktober 2005 / September 2006 sehingga tidak akan menghasilkan penjualan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Divisi komunikasi diperkirakan akan menyelesaikan sebagian besar proyek TINEM 2 pada Oktober 2006 / September 2007 dan hanya akan ada sedikt order baru yang akan dihasilkan dari TINEM 2. Proyek potensial lainnya dari Telkomsel adalah proyek 3G, akan tetapi divisi komunikasi tidak memperoleh wilayah strategis untuk proyek 3G tersebut. Untuk proyek TINEM 1 dan TINEM 2, Pemohon Banding mendapatkan proyek pada sebagian besar wilayah Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Namun dalam proyek 3G, Pemohon Banding hanya memperoleh lingkup wilayah Indonesia Timur termasuk Sulawesi dan Papua, di mana teknologi 3G belum dimanfaatkan secara maksimal di wilayah tersebut. Karena tidak ada proyek besar Iainnya dari Telkomsel, sangatlah logis untuk meramalkan tren penurunan penjualan Pemohon Banding di masa depan; bahwa pada Oktober 2005 / September 2006 dan Oktober 2006 / Maret 2007, proyek HCPT membukukan gross margin negatif sebesar Rp 125 miliar dan negatif Rp 220 milyar. HCPT adalah salah satu operator telekomunikasi pertama yang menerima lisensi 3G dari Pemerintah Indonesia. Pada saat itu, sangat banyak perusahaan jaringan melakukan penawaran untuk memenangkan proyek 3G dari HCPT, termasuk divisi komunikasi Pemohon Banding. Disebabkan persaingan yang sangat ketat, divisi komunikasi Pemohon Banding menawarkan harga yang sangat rendah untuk memenangkan proyek tersebut. Hasilnya, divisi komunikasi Pemohon Banding memenangkan proyek HCPT dan memperkirakan untuk mendapatkan tingkat pengembalian tanpa keuntungan (break even profit/loss) dari proyek tersebut. Proyek HCPT pada kenyataannya membawa kerugian yang cukup signifikan bagi divisi komunikasi Pemohon Banding. Oleh karena itu, Pemohon Banding mempertimbangkan untuk tidak berpartisipasi kembali dalam penawaran untuk proyek lain dari HCPT; bahwa analisis dan diskusi di atas jelas menggambarkan kondisi keuangan divisi komunikasi Pemohon Banding pada saat penjualan bisnis jaringan. Penjualan dan EBIT yang diproyeksikan menurun sejak 2007/2008 hingga
2012/2013 terutama disebabkan oleh hilangnya proyek-proyek besar. Perubahan di pasar telekomunikasi pada tahun 2007 juga merupakan salah satu faktor dalam penurunan penjualan dan EBIT divisi komunikasi pada Oktober 2007 / September 2008; Penelitian Pada Pasar Teknologi Komunikasi a. Masuknya pesaing dari China bahwa masuknya vendor-vendor dari China seperti Huawei dan ZTE ke pasar komunikasi Indonesia dengan menawarkan harga yang lebih rendah memaksa Pemohon Banding untuk menurunkan harga jual yang mengakibatkan menurunnya EBIT; b. Menurunnya tingkat Pertumbuhan Pelanggan Sellular bahwa berdasarkan laporan mengenai keadaan industri telekomunikasi di Indonesia kuartal ke empat pada tahun 2006 oleh "Business Monitor International", menyatakan bahwa pertumbuhan pasar ponsel di Indonesia didorong oleh kenaikan jumlah pelanggan prabayar. Laporan ini membawa dampak yang buruk terhadap ARPU (average revenue per unit) perusahaan penyedia jasa komunikasi. Terlihat dari menurunnya ARPU campuran (blended) dari ke tiga operator selular utama di Indonesia (Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo); bahwa meskipun jumlah pelanggan prabayar terus meningkat, tetapi tingkat pertumbuhannya terus menurun setiap tahunnya seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tahun Jumlah Pelanggan ('000) Pertumbuhan
2003 18,530
2004 29,455 58.96%
2005 48,400 64.32%
2006f 62,920 30.00%
2007f 79,118 25.74%
2008f 88,084 11.33%
2009f 92,616 5.15%
2010f 97,247 5.00%
bahwa seiring dengan penurunan pertumbuhan penjualan operator selular (GSM), menurun pula daya beli operator-operator selular tersebut. Menurunnya ARPU para operator selular akan menimbulkan efek negatif bagi daya beli operator. Turunnya daya beli operator, juga memberikan efek negatif bagi Pemohon Banding yang terlibat dalam bisnis komunikasi, yang mengakibatkan menurunya tingkat penjualan pada divisi komunikasi Pemohon Banding; c. Teknologi Gap bahwa dalam hal persaingan dalam industri telekomunikasi, operator tekomunikasi yang telah ada saat ini akan menghadapi persaingan yang lebih besar yang disebabkan oleh penanaman modal langsung (foreign direct investment/ FDI) dari Telekom Malaysia, Hutchison, dan Maxis. Persaingan juga akan menjadi sangat intensif ketika operator CDMA mendapatkan akses untuk melayani pasar telekomunikasi secara nsional. Perbedaan cakupan area operator CDMA dan operator selular serta
perbedaan atas harga jual antara operator CDMA dengan operator selular akan menjadi risiko bagi operator yang hanya mempunyai teknologi selular; bahwa tingkat penetrasi operator CDMA meningkat hingga 50.7% di tahun 2006, dengan mencakup 7.5% pangsa pasar lokal dan 30.9% pasar di Jakarta dan Bandung. Salah satu operator CDMA terbesar di Indonesia adalah Bakrie Telecom. Pada tahun 2006, Bakrie Telecom memiliki jumlah pelanggan sebanyak 508.000 pelanggan atas bisnis CDMA-nya. PT Telkom juga mengharapkan akan adanya penambahan jumlah pelanggan di akhir tahun 2006 sebanyak 4 juta pelanggan; bahwa operator berbasis teknologi CDMA akan menjadi pesaing yang sangat signifikan bagi operator GSM, Meningkatnya pertumbuhan pelanggan CDMA akan mempengaruhi menurunnya penjualan divisi komunikasi Pemohon Banding yang tidak memiliki tekonolgi CDMA; d. Penurunan jumlah belanja modal (capex) operator telekomunikasi bahwa berdasarkan laporan penilaian atas nilai pasar divisi komunikasi Pemohon Banding yang dikeluarkan oleh PT Zodiac, jumlah belanja modal para operator telekomunikasi di Indonesia akan mengalami penurunan. Hingga tahun 2010, jumlah belanja modal akan diperkirakan hanya sebesar US$ 500 juta atau menurun sebesar kurang lebih 70% dari tahun 2006 (US$ 1.650 juta); bahwa jadi berdasarkan penjelasan diatas Pemohon Banding menjual Divisi Komunikasi karena telah melihat divisi tersebut akan menurun penjualannya di kemudian hari. Ini menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa PT Zodiac dalam menilai Divisi Komunikasi lebih kecil dari penilaian Pemeriksa. Penilai yang berpengalaman harus dapat melihat tren secara realistis; -
Divisi Komunikasi Pemohon Banding Hanya Melakukan Kegiatan Distribusi bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang menyimpulkan bahwa divisi komunikasi melakukan kegiatan produksi. Secara umum Pemohon Banding melakukan kegiatan produksi dan distribusi, tetapi khusus untuk divisi komunikasi hanya melakukan kegiatan distribusi. Berdasarkan Agency and Distributorship Agreement tanggal 13 agustus 2004 antara Pemohon Banding dengan Siemens AG, disebutkan bahwa Pemohon Banding adalah Distributor besar produk SIEMENS untuk wilayah Indonesia. Mengingat yang dialihkan adalah divisi komunikasi, maka seharusnya Terbanding menggunakan perusahaan distribusi sebagai pembanding perhitungan EBIT; bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka DPP yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 1.121.670.000,00 sehingga
tidak ada PPN Kurang Bayar; bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sbb : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Tanggapan Pemeriksa diketahui bahwa koreksi DPP PPN atas harga transfer atas penyerahan divisi komunikasi sebesar Rp Rp1.591.654.000.000,00 berkaitan langsung dengan Koreksi Penghasilan di Luar Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.716.090.000.155,00; bahwa Koreksi Penghasilan di Luar Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.716.090.000.155,00 tersebut terdiri dari : Koreksi atas Net Assets Divisi Komunikasi PT SI Koreksi atas Fair Market Value Divisi Komunikasi PT SI
Rp 124.436.000.000,00 Rp 1.591.654.000.155,00
bahwa Koreksi Fair Market Value Divisi Komunikasi PT XXX sebesar Rp1.591.654.000.155,00 di Pajak Penghasilan Badan dilakukan Terbanding karena transaksi Penjualan Divisi Komunikasi yang dilakukan oleh PT SI kepada PT Nokia Siemens Network merupakan transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan penentuan nilai pasa Divisi Komunikasi PT XXX tersebut dianggap terdapat ketidakwajaran, sehingga sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa; bahwa dengan Surat Banding Nomor: 02/Tax/PTSI/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010, Pemohon Banding juga mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : Nomor: KEP-814/WPJ.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00021/206/07/055/09 tanggal 9 Juni 2009 Tahun Pajak 2007, dengan alasan pada saat penjualan Divisi Komunikasi belum terjadi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put.42749/PP/M.I/15/2013 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2013 telah memutuskan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Fair Market Value Divisi Komunikasi PT XXX sebesar Rp1.591.654.000.155,00, karena Majelis berpendapat transaksi penjualan divisi komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan transaksi dengan fihak yang
mempunyai hubungan istimewa, serta penentuan nilai pasar wajar divisi komunikasi Pemohon Banding menurut perhitungan Terbanding sudah wajar, dengan pertimbangan sbb : -
-
bahwa menurut pendapat Majelis, yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini ada dua hal yaitu pertama, apakah ketika Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan Divisi Komunikasi nya kepada PT Nokia Siemens Networks, kedua belah fihak sudah berada dalam hubungan istimewa (related party) atau tidak, dan permasalahan kedua, apabila kedua belah fihak sudah berada dalam hubungan istimewa, apakah penentuan harga pasar wajar oleh Terbanding sudah tepat; bahwa Majelis akan melakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap kedua permasalahan tersebut; bahwa bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebutkan : Ayat (3) : “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”; Ayat (4) : “Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila : a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan I atau ke samping satu derajat.;
-
-
bahwa menurut Terbanding, tanggal efektif penggabungan bisnis komunikasi antara Siemens AG dan Nokia Corporation adalah 1 April 2007 yang pada saat itu terjadi pengalihan Divisi Komunikasi Pemohon Banding ke PT Nokia Siemens Networks. Dengan demikian transaksi pengalihan Divisi Komunikasi Pemohon Banding ke PT Nokia Siemens Networks adalah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa; bahwa Terbanding menilai harga transfer Divisi Komunikasi Pemohon Banding terlalu rendah yang didasarkan atas ketidakwajaran-
-
ketidakwajaran hasil perhitungan appraisal yang ditemukan pada saat pemeriksaan; bahwa sesuai dengan Original Framework Agreement yang dibuat antara Siemens AG (Pemegang saham Pemohon Banding 93,5 %) dan Nokia Corp (pemegang saham dari PT Nokia Networks) pada tanggal 19 Juni 2006 diketahui hal-hal sebagai berikut: - Nokia dan Siemens telah membuat persetujuan bahwa Nokia akan mentransfer Nokia Network Business-nya ke NewCo dan Siemens akan mentransfer Siemens Network Business-nya ke NewCo dengan kepemilikan saham pada NewCo masing-masing sebesar 50% (halaman 4). - Dalam pembentukan serta transfer network business-nya ke NewCo, Siemens dan Nokia mengatasnamakan dirinya sendiri dan afiliasinya (halaman 29). - Siemens dan Nokia (atas nama dirinya sendiri maupun afiliasinya) masing-masing menyerahkan operating net assets-nya sebesar 1,6 billion euros (halaman 35). - Network joint venture yang dimiliki oleh Nokia dan Siemens di berbagai negara ditransfer ke NewCo (halaman 48, 72 dan 73). - Siemens Network Asset yang ditransfer ke NewCo adalah yang dimiliki secara legal dan beneficially oleh Siemens atau anggota Group Siemens grup Siemens dan dipunyai atau di bawah kontrol Siemens atau anggota grup Siemens (halaman 105).
-
bahwa sebagai tindak kelanjutan dari Original Framework Agreement tersebut selanjutnya didirikanlah Nokia Siemens Networks BV sebagaimana tertuang dalam Certificate of Incorporation Nokia Siemens Networks BV yang dibuat di Amsterdam pada tanggal 23 November 2006 oleh Notaris Prof. Mr. M. Van Olffen, Notaris te Amsterdam;
-
bahwa berdasarkan Framework Agreement antara Siemens AG dan Nokia Corporation tanggal 19 Juni 2006 dan data yang ditelusuri di internet mengenai Nokia Siemens Network dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: - NewCo adalah perusahaan baru hasil penggabungan Network Business Nokia Corporation dan Siemens AG. - NewCo kemudian diberi nama Nokia Siemens Network - Pada tanggal 23 November 2006 Nokia Siemens Network didaftarkan di Belanda yang selanjutnya disebut Nokia Siemens Network B.V. (yang dimaksudkan sebagai holding NSN) sesuai Certificate of Incorporation dari Notaris Sophie Marie Versteege yang berpraktek di Belanda. - Network Business Siemens AG yang digabungkan adalah Network Business yang dimiliki secara legal dan beneficially dan/atau dipunyai atau di bawah kontrol oleh Siemens - Sejak ditandatanganinya Framework Agreement tanggal 19 Juni 2006 Siemens AG dan Nokia Corporation sudah bukan merupakan kompetitor satu sama lain melainkan sudah tergabung dalam satu kesatuan.
-
-
Kantor pusat operasional Nokia Siemens Network adalah Nokia Siemens Network Oy.yang terletak di Karaporlti 3 PO Box 1, 02610 Espoo, Finland. Nokia Siemens Network Oy pada dasarnya dimiliki oleh Nokia Corporation dan Siemens AG masing-masing dengan kepemilikan sebesar 50 persen sehingga PT Nokia Network dimiliki secara tidak langsung oleh Siemens AG melalui Nokia Siemens Network Oy.
-
bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dalam laporan keuangan Pemohon Banding per 30 September 2007 Nomor Laporan L.07-2693-07 tanggal 17 Januari 2008 yang diaudit oleh KAP Siddharta Siddharta & Widjaja yang ditandatangani oleh Kartika Singodimedjo, S.E., BAP dengan Public Accountant License Nomor 00.1.0757 dalam butir angka 2 huruf b (discounted operations) dan butir 13 disebutkan bahwa penjualan Divisi Komunikasi Pemohon Banding kepada PT Nokia Siemens Networks (d/h PT Nokia Networks) merupakan penjualan kepada pihak related party. Atas sanggahan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa setelah dikonfirmasi kembali kepada auditor KPMG tidak dapat dipertimbangkan karena Sejak ditandatanganinya Framework Agreement tanggal 19 Juni 2006 Siemens AG dan Nokia Corporation sudah bukan merupakan kompetitor satu sama lain melainkan sudah tergabung dalam satu kesatuan dan Nokia Siemens Network Oy pada dasarnya dimiliki oleh Nokia Corporation dan Siemens AG masing-masing dengan kepemilikan sebesar 50 persen sehingga PT Nokia Network dimiliki secara tidak langsung oleh Siemens AG melalui Nokia Siemens Network Oy. Selain itu Pemohon Banding tidak melampirkan surat dari auditor KPMG tersebut dan tidak melampirkan opini dari KAP Hadiputranto, Hadinoto & Partners; - bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Nokia Siemens Networks yang dilakukan pada tanggal 1 April 2007 merupakan transaksi antara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; - bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding dan berpendapat ketika terjadi penjualan Divisi Komunikasi belum terjadi hubungan istimewa; - bahwa pada awal sebelum terjadinya penjualan divisi komunikasi, Pemohon Banding dan PT Nokia Networks (PT NN) adalah kompetitor. Saham Pemohon Banding dimiliki oleh Siemens AG Jerman (93,5%) dan SIH BV (6,5%); bahwa saham PT NN dimiliki oleh Nokia Corp, Finlandia (95%) dan Nokia Pte Ltd (5%), -
bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 Siemens AG dan Nokia Corporation menandatangani Original Framework Agreement (perjanjian kerangka kerja) yang isinya bahwa kedua belah pihak sepaham akan membuat sebuah Joint Venture. Framework Agreement biasa dikenal dengan
-
-
-
Memorandum of Understanding (MoU) adalah kesepakatan / kesepahaman yang memuat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum dibuat perjanjian lebih lanjut yang bersifat final, dengan demikian pada waktu dibuat Original Framework Agreement belum ada hubungan istimewa; bahwa didalam dunia usaha terdapat beberapa contoh MoU kesepahaman yang pada akhirnya batal, sehingga MoU/Framework Agreement Pemohon Banding, juga pada saat tersebut belum tentu terjadi tanpa dipenuhinya kondisi-kondisi yang disepakati; bahwa contoh yang dapat Pemohon Banding berikan berdasarkan informasi yang tersedia di internet tentang batalnya sebuah kesepakatan walaupun telah ditandatangani MoU karena tidak terpenuhinya kondisi tertentu adalah: "MoU / Kesepakatan antara Indosat dan Konsorsium Mega Asia yang ditandatangani pada Maret 2003. Pada bulan Juli 2003, Indosat menilai Konsorsium Mega Asia tidak mencapai kesepakatan sehingga membatalkan MoU yang telah ditandatangani". Berita ini Pemohon Banding kutip dari sumber: - http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/common/ptofriend.aspx?x=Tech +Info&y... - http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/common/stofriend.aspx?x=Econo my80/ bahwa berdasarkan Certificate of Incorporation & Deed of Incorporation tanggal 8 November 2006 dibentuk NSN BV di Belanda yang sahamnya dimiliki oleh 50% Siemens AG dan 50% Nokia Finance Intl BV. Nokia Finance Intl BV adalah anak perusahaan dari Nokia Corp. Pembentukan NSN BV ini sebagai Joint Venture yang dimaksudkan sebagai kondisi pertama dan alat yang menjembatani ide/pikiran antara Siemens AG dan Nokia Network sebelum dilakukannya kondisi berikut yakni transaksi jual beli divisi komunikasi tersebut; bahwa rencana awalnya Pemohon Banding akan mengalihkan divisi komunikasi kepada PT NN pada tanggal 31 Desember 2006, maka dari itu dibentuklah NSN BV pada tanggal 8 November 2006 tetapi, karena terdapat kendala maka pengalihan divisi komunikasi baru terjadi pada tanggal 1 April 2007. Dalam praktek bisnis pada umumnya, dua buah perusahaan yang ingin melakukan transaksi jual beli divisi sebuah perusahaan, akan membentuk sebuah Joint Venture untuk memudahkan dilakukannya transaksi. Adapun dengan skema Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan Deed of Transfer tanggal 30 Maret 2007, Nokia Corp melakukan kondisi berikutnya yakni mengalihkan PT NN kepada NSN Oy dan NTL. Transaksi ini tidak mengakibatkan Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa dengan PT NN; - bahwa berdasarkan Local Asset transfer Aggrement Tanggal 1 April 2007, Divisi Komunikasi Pemohon Banding dijual ke PT NN. Pada saat itu pemegang saham Pemohon Banding adalah Siemens AG (95%) dan SIH BV (5%), sementara saham PT NN dimiliki oleh NSN Oy (95%) dan NTL - bahwa pada saat penjualan Divisi Komunikasi terjadi Pemohon Banding tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PT Nokia Networks;
bahwa berdasarkan Local Share transfer Agreement pada tanggal 13 April 2007, Nokia Corp mengalihkan saham NSN Oy kepada NSN BV; -
-
-
bahwa atas bagan di atas maka dapat disimpulkan dan terlihat dengan jelas bahwa pada saat terjadi penjualan Divisi Komunikasi antara penjual (Pemohon Banding) dan pembeli (PT Nokia Network) pada tanggal 1 April 2007 tidak terdapat hubungan istimewa. Hubungan istimewa baru terjadi sejak tanggal 13 April 2007; bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju atas pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa "berdasarkan informasi dan keterangan bahwa penjualan Divisi Komunikasi Pemohon Banding kepada PT Nokia Siemens Network (d/h PT Nokia Networks) menurut akuntan publik merupakan penjualan kepada pihak related party"; bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding telah meminta konfirmasi dari KPMG selaku Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan tahun 2007 Pemohon Banding, dan lewat Surat Nomor : L-580/WM/III/10 tanggal 17 Maret 2010, KPMG menyatakan sbb : Paragraf 1: On 1 April 2007 PT Siemens Indonesia sold its Information & Communication ("COM') Division to PT Nokia Networks, a wholly-owned subsidiary of Nokia." Paragraf 5: An entity may become (or cease to be) a reated party during the period covered by the financial statements. The determination of whether an entity is a related party should be made considering their relationship during the reporting period, not just the relationship at a specific date during the reporting period
-
-
-
bahwa berdasarkan pernyataan auditor diatas, disebutkan bahwa tanggal 1 April 2007 Pemohon Banding telah menjual Divisi Komunikasi-nya ke PT Nokia Network (perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Nokia). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 1 April 2007 tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT Nokia Network ; bahwa pada paragraf selanjutnya disebutkan bahwa sebuah entitas dapat menjadi (atau berhenti menjadi) pihak yang terkait selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Penentuan apakah suatu entitas merupakan pihak yang saling terkait harus dilakukan mengingat hubungan selama periode pelaporan, tidak hanya hubungan pada tanggal tertentu selama periode pelaporan; bahwa mengingat hubungan istimewa baru terjadi tanggal 13 April 2007, sementara periode audit yang diteliti oleh akuntan publik adalah dari 1 Oktober 2006 sampai 30 September 2007, maka dasar Auditor dalam menyatakan "Related Party" adalah karena pada tanggal 30 September 2007 PT Nokia Network sudah berstatus "Related Party". Dalam membuat Laporan Audit, Auditor meggunakan PSAK sebagai dasar pencatatan, sedangkan dalam pajak Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar menentukan adanya "Related Party". Dalam hal ini seharusnya Terbanding membedakan sudut pandang pajak dengan audit dan memasuki peraturan perpajakan yang jelas berlaku dan
bukannya mengacu kepada PSAK. Pernyataan auditor tidak bisa menjadi dasar Terbanding dalam menentukan "Related Party", karena Undangundang Perpajakan telah mengatur secara khusus mengenai hal ini; -
-
bahwa berdasarkan alasan diatas maka Pemeriksa dan Terbanding telah salah membuat kesimpulan bahwa PT Nokia Network telah menjadi hubungan istimewa sebelum penjualan Divisi Komunikasi; bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-udang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan :
“Hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. -
-
bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas, telah Pemohon Banding buktikan bahwa Terbanding telah salah dalam menyimpulkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT Nokia Network pada saat penjualan divisi komunikasi karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa hal ini disebabkan sampai dengan dilakukannya transaksi penjualan Divisi Komunikasi: - Pemohon Banding dan PT Nokia Network adalah 2 entity yang berbeda dan tidak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; - Diantara Pemohon Banding dan PT Nokia Network tidak ada penguasaan satu sama lain baik langsung maupun tidak langsung dan Tidak ada penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi antara Pemohon Banding dan PT Nokia Network sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; - Tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat antara Pemohon Banding dan PT Nokia Network sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008; -
-
-
-
-
-
-
bahwa Pemohon Banding juga telah menyampaikan semua bukti terkait baik secara tertulis ataupun penjelasan Iangsung melalui presentasi pada tanggal 21 Juli 2010 di kanwil khusus; bahwa bersama surat permohonan ini Pemohon Banding juga melampirkan pendapat/ opini dari Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang juga mendukung pendapat Pemohon Banding tentang tidak adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan PT NN pada saat pengalihan divisi komunikasi pada tanggal 1 April 2007; bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding mendalilkan hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT Nokia Siemens Network baru terjadi pada tanggal 13 April 2007, yang didasarkan adanya pengalihan saham berdasarkan perjanjian Local Share Transfer Agreement; bahwa penelitian Majelis terhadap dokumen perjanjian Local Share Transfer Agreement tersebut diketahui para fihak yang melakukan perjanjian adalah antara Nokia Finance International BV dengan Nokia Siemens Networks B.V. Ini berarti entitas yang melakukan penyerahan modal bukanlah antara Pemohon Banding dengan PT Nokia Siemens Networks melainkan antara Nokia Finance International BV dengan Nokia Siemens Networks B.V. Dari bukti perjanjian tersebut juga dapat diketahui fakta bahwa pada tanggal 13 April 2007 Nokia Siemens Network BV sudah berdiri dan sudah ada; bahwa menurut Pemohon Banding, Nokia Siemens Network BV didirikan tanggal 8 November 2006 berdasarkan dokumen Certificate of Incorporation & Deed of Incorporation, yang sahamnya dimiliki oleh 50% Siemens AG dan 50% Nokia Finance International BV. Nokia Finance International BV merupakan anak perusahaan Nokia Corporation; bahwa pembentukan Nokia Siemens Network BV tersebut merupakan tindak lanjut dari Original Framework Agreement yang dibuat tanggal 19 Juni 2006; bahwa menurut Terbanding, Original Framework Agreement yang dibuat antara antara Siemens AG (Pemegang saham Pemohon Banding 93,5 %) dan Nokia Corp (pemegang saham dari PT Nokia Networks) pada tanggal 19 Juni 2006 memuat hal-hal sebagai berikut: - Nokia dan Siemens telah membuat persetujuan bahwa Nokia akan mentransfer Nokia Network Business-nya ke NewCo dan Siemens akan mentransfer Siemens Network Business-nya ke NewCo dengan kepemilikan saham pada NewCo masing-masing sebesar 50% (halaman 4). - Dalam pembentukan serta transfer network business-nya ke NewCo, Siemens dan Nokia mengatasnamakan dirinya sendiri dan afiliasinya (halaman 29). - Siemens dan Nokia (atas nama dirinya sendiri maupun afiliasinya) masing-masing menyerahkan operating net assets-nya sebesar 1,6 billion euros (halaman 35). - Network joint venture yang dimiliki oleh Nokia dan Siemens di
-
-
-
-
-
-
-
berbagai negara ditransfer ke NewCo (halaman 48, 72 dan 73). Siemens Network Asset yang ditransfer ke NewCo adalah yang dimiliki secara legal dan beneficially oleh Siemens atau anggota Group Siemens grup Siemens dan dipunyai atau di bawah kontrol Siemens atau anggota grup Siemens (halaman 105).
bahwa Majelis berpendapat, Original Framework Agreement yang dibuat oleh antara Siemens AG (Pemegang saham Pemohon Banding 93,5 %) dan Nokia Corp (pemegang saham dari PT Nokia Networks) pada tanggal 19 Juni 2006, walaupun Pemohon Banding menggangapnya sebagai suatu Memorandum of Understanding (nota kesepahaman), mempunyai kekuatan mengikat para fihak berdasarkan asas hukum “pacta sunt servanda” (perjanjian yang sudah disepakati oleh para fihak berlaku sebagai undang-undang bagi para fihak yang menyelenggarakan). Sesuai prinsip “substance over the form”, dokumen Original Framework Agreement pada dasarnya adalah suatu perjanjian. Secara substansi dengan dokumen Original Framework Agreement tertanggal 19 Juni 2006, telah terjadi penggabungan Nokia dan Siemens, walaupun secara legal baru diwujudkan dengan pendirian Nokia Siemens Networks BV pada tanggal 8 November 2006; bahwa terbukti kemudian Original Framework Agreement menjadi dasar bagi para fihak untuk melakukan perbuatan hukum lanjutan yaitu melakukan pembentukan Nokia Siemens Networks B.V pada tanggal 8 November 2006 di Belanda , kemudian pada tanggal 1 April 2007 dilakukan pengalihan Divisi Komunikasi PT XXX dengan PT Nokia Networks di Indonesia dan kemudian pada tanggal 13 April 2007 dilakukan perjanjian pengalihan saham; bahwa dengan demikian tidak dapat dikatakan Original Framework Agreement merupakan dokumen yang merupakan ”rencana kerja sama”, karena Original Framework Agreement berisikan klausul-klausul yang harus diikuti para fihak untuk dapat melangkah ke perbuatan hukum berikutnya. Sehingga menurut pendapat Majelis, keberadaan Original Framework Agreement merupakan “conditio sine qua non” untuk dapat melakukan perbuatan hukum lainnya; bahwa dapat dikatakan, peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia yaitu penjualan Divisi Komunikasi PT XXX kepada PT. Nokia Networks pada tanggal 1 April 2007 dan dilanjutkan dengan pengalihan saham pada tanggal 13 April 2007, adalah merupakan perbuatan hukum lanjutan dari peristiwa hukum sebelumnya yang terjadi di Belanda. ; bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat, berdasarkan asas hukum “pacta sunt servanda” dan sesuai prinsip “substance over the form”, Original framework Agreement yang dibuat tanggal 19 Juni 2006 menjadi dasar hukum bahwa sejak tanggal tersebut antara Siemens AG dan Nokia Corporation sudah terjadi hubungan istimewa. ; bahwa karena Siemens AG merupakan pemilik 93,5 % saham PT XXX dan Nokia Corporation merupakan pemilik 95 % saham PT Nokia Networks, sudah pasti perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan PT Nokia Networks di Indonesia, dipengaruhi dan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas para fihak yaitu Siemens AG dan Nokia
-
-
-
-
-
-
-
Corporation yang sudah bergabung dengan nama Nokia Siemens Networks BV. ; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, Nokia Siemens Networks BV yang sahamnya dimiliki oleh Siemens AG dan Nokia Finance International BV masing-masing sebesar 50% maka Pemohon Banding dan PT Nokia Networks, secara tidak langsung berada dibawah penguasaan yang sama. Dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UU Pajak Penghasilan mengenai kriteria adanya hubungan istimewa telah terpenuhi; bahwa adanya dokumen lainnya berupa WIPO Arbitration and Mediation Center yang putusan sengketa yang terkait dengan ”domain name”, dimana di dalam putusan arbitrase tersebut mencantumkan keterangan sebagai berikut ’The new joint venture Nokia Siemens Networks Oy, coowned and co-founded by Nokia Corporation and Siemens AG, was publicly and officially announced by Nokia Corporation and Siemens AG on June 19, 2006”, merupakan bukti lainnya yang memperkuat keyakinan hakim bahwa sejak 19 Juni 2006 di tingkat global telah terjadi hubungan istimewa antara Siemens AG dan Nokia Corporation; bahwa karena Majelis telah memutuskan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PT Nokia Networks didasarkan pada adanya hubungan istimewa, selanjutnya Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap penentuan haraga pasar wajar yang dilakukan oleh Terbanding; bahwa menurut pendapat Majelis, ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan menggunakan term “kewajaran” dalam penentuan penghasilan, sehingga tidak disyaratkan adanya unsur “kepastian” suatu jumlah. Oleh karena itu dalam hal ini proses penentuan nilai berserta metode yang digunakan menjadi unsur penting. Majelis tidak melakukan penghitungan ulang nilai pasar wajar tetapi melakukan penilaian metode yang dilakukan masing-masing fihak; bahwa Nilai Pasar Wajar Divisi Komunikasi menurut Pemohon Banding adalah Rp.1.121.670.000.000 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp. 2.713.324.000.000 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp. 1.591.654.000.000,00; bahwa Pemohon Banding menetapkan Nilai Pasar Divisi Komunikasi sebesar Rp.1.121.670.000.000 menggunakan kesimpulan Appraisal dari PT Zodiac Perintis Penilai. Penilai dari PT. Zodiac Perintis Penilai menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan Metode DCF (Discounted Cash Flow) dengan Nilai Rp. 1,170 Trilyun yang kemudian diberi bobot 70 % = Rp. 0,819 trilyun dan Pendekatan Aset dengan Metode AAM (Asset Accumulation Method) dengan nilai Rp. 1,010 T yang diberi bobot 30% = Rp. 0,303 trilyun sehingga Total Fair Market Value adalah sekitar sebesar Rp. 1,122 trilyun; bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pasar Wajar Divisi Komunikasi sebesar Rp. 2, 713 Trilyun dengan menggunakan metode yang sama yaitu Pendekatan Pendapatan dengan Metode Discounted Cash Flow namun dengan Nilai Rp. 3,443 Trilyun kemudian diberi bobot 70% menjadi sekitar Rp. 2,410 trilyun dan Pendekatan Aset dengan Metode AMM dengan Nilai sekitar Rp. 1,010 trilyun yang diberi diberi bobot 30% = Rp. 0,303 trilyun sehingga Total Fair Market Value adalah sekitar Rp. 2,713
trilyun; - bahwa untuk Metode AMM, pada saat pemeriksaan Terbanding setuju mengikuti nilai menurut Pemohon Banding yaitu dengan nilai sekitar Rp. 1,010 trilyun yang diberi bobot 30% karena keterbatasan waktu pemeriksaan. Dengan surat nomor S-1600/PJ.07/2012 tanggal 8 Maret 2012, Terbanding menyampaikan Laporan Kaji Ulang Penilaian Aktiva PT.XXX (Divisi Komunikasi) dimana Terbanding meminta Majelis agar mempertimbangkan nilai hasil pengujian Metode AMM yaitu menjadi sebesar Rp.2.069.625.931.375; - bahwa permintaan Terbanding untuk menambah nilai pada Metode AMM tersebut di atas tidak dapat dipenuhi oleh Majelis Hakim karena hal itu diluar pokok sengketa dan pada saat pemeriksaan Terbanding sudah setuju mengikuti Metode AMM dari Pemohon Banding; - bahwa untuk penentuan nilai berdasarkan Pendekatan Pendapatan, ada dua unsur penting yaitu Growth of Sales dan Earning Before Interest and Taxes (EBIT); - bahwa dalam persidangan tanggal 8 Februari 2012 Terbanding mengemukakan bahwa Penilai Independen dari Pemohon Banding telah melakukan kesalahan perhitungan, membuat Projected Income tanpa melihat nilai historis melainkan hanya berdasarkan Laporan Keuangan Periode Oktober 2006 sampai dengan Maret 2007, adanya discount rate dan inkonsistensi penggunaan proyek HCPT dimana dalam perhitungan Growth of Sales unsur proyek HCPT dihilangkan tetapi di EBIT diperhitungkan sehingga menurut Terbanding laporan appraisal tersebut diragukan kewajarannya; - bahwa dalam persidangan tersebut Terbanding mengemukakan dalam melakukan penilaian telah menggunakan Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Aset dan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Penilai Independen sudah diperbaiki. Terbanding juga telah memperhitungkan Nilai Historis dalam penghitungan Growth of Sales dan EBIT ; - bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat perhitungan Nilai Pasar Wajar menurut Terbanding lebih dapat diterima sebagai suatu nilai kewajaran; bahwa karena Koreksi Fair Market Value Divisi Komunikasi PT XXX sebesar Rp1.591.654.000.155,00 di Pajak Penghasilan Badan yang menjadi dasar bagi Terbanding untuk melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Transfer atas Penyerahan Divisi Komunikasi sebesar Rp1.591.654.000.000,00 tetap dipertahankan oleh Majelis, dan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan telah menyatakan setuju apabila hasil pemeriksaan atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Koreksi Harga Transfer atas Penyerahan Divisi Komunikasi sebesar Rp1.591.654.000.000,00 ini mengikuti hasil pemeriksaan atas Koreksi Fair Market Value Divisi Komunikasi PT XXX sebesar Rp1.591.654.000.155,00 di Pajak Penghasilan Badan, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Koreksi Harga Transfer atas Penyerahan Divisi Komunikasi sebesar Rp1.591.654.000.000,00, tetap dipertahankan; Menimbang
:
bahwa oleh karena atas jumlah yang masih harus /(lebih) dibayar yang
disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp. 236.264.123.397,00, tidak dikabulkan seluruhnya koreksi oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding; Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundan-.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-815/WPJ.07/2010 tanggal 27 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00248/207/07/055/09 tanggal 9 Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d. September 2007, atas nama : PT. XXX
