Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
Put. 60565/PP/M.XA/15/2015
Jenis Pajak
:
Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi positif atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar (menurut Terbanding sebesar Rp.(115.385.274,00), sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.(4.340.930.035,00)), yang terdiri dari: 1. Koreksi Biaya Usaha (Biaya Royalti) 2. Koreksi Biaya Luar Usaha (Biaya Bunga) Jumlah
Rp.3.368.921.988,00 Rp. 856.622.773,00 Rp.4.225.544.761,00
1. Koreksi Biaya Usaha (Biaya Royalti) sebesar Rp.3.368.921.988,00 Menurut Terbanding
:
bahwa Royalti tersebut sampai saat ini tidak pernah dibayar karena masih dicatat sebagai Hutang (4201.27 : A/E- royalty (US$);
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya royalty sebesar Rp.3.368.921.888,00 karena sesuai dengan Pasal 6 (1) a Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa royalty merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan;
Menurut Majelis
: bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Biaya Usaha (Biaya Royalti) sebesar Rp.3.368.921.888,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa Biaya Usaha (Biaya Royalti) menurut Pemohon Banding sebesar Rp.3.368.921.888,00, sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.0,00 sehingga Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.3.368.921.888,00; bahwa biaya royalti sebesar Rp.3.368.921.888,00 dikoreksi oleh Terbanding dengan pertimbangan: a. Pembayaran dilakukan kepada Meiwa Co Ltd Japan b. Royalty tersebut sampai saai ini tidak pernah dibayar dan masih dicatat sebagai Hutang (4201.27 : A/Eroyalty (US$) c. Meiwa Co, Ltd. Japan adalah pemegang saham mayoritas (85.9%) d. Di tahun 2008, Wajib Pajak membagikan deviden kepada pemegang saham; bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan (LPK), Terbanding (Peneliti Keberatan) halaman 10 point 3 LPK berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membayar Royalty karena: a. Royalty agreement ditandatangani oleh Sdr. Kiyotaka Oyachi (mewakili Meiwa Co. Ltd) (mewakili Meiwa Co. Ltd) sebagai President Meiwa Co Ltd yang ternyata juga adalah Presiden Komisaris PT Meiwa Mold Indonesia; b. Royalty agreement tidak mengikuti syarat ke 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga apabila syarat objek tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (null and void) c. Royalty tersebut tidak pernah dibayar karena masih dicatat sebagai Hutang (4201.27 : A/E- royalty (US$);
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, pembayaran royalty kepada Meiwa Co Ltd Japan adalah untuk: informasi teknik dalam bentuk gambar, petunjuk produksi dan perhitungan perhitungannya dan bantuan teknik, serta pemecahan masalah jika terjadi masalah dalam produksi dan pembayaran royalty tersebut didasarkan pada Property Right Agreement (Perjanjian Hak Properti) yang antara Meiwa Co Ltd, Japan dengan PT Meiwa Mold Indonesia (Pemohon Banding); bahwa pembayaran royalty adalah hal yang lazim terjadi dimana perhitungannya ditentukan berdasarkan jumlah penjualan dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) a Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa royalty merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak perusahaan serta sesuai juga dengan Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang, Pasal 12 ayat (3); bahwa Pemohon Banding berpendapat, alasan Pemeriksa (Terbanding) menggunakan perbandingan Hutang dan Modal untuk melakukan koreksi adalah alasan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut : 1. bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang molding atau cetakan untuk barang-barang tertentu yang berbentuk know-how tertentu, sehingga produk yang dihasilkan memiliki presisi yang tepat. Tanpa memiliki know-how tersebut Pemohon Banding tidak dapat berproduksi untuk memnuhi pesanan pelanggannya; 2. bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya disebutkan: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak”; Penjelasan: Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: 1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: a) b) c)
penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, ya disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, un siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, a teknologi yang serupa; penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 3. bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya disebutkan: “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: …. 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. bahwa dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) IndonesiaJepang disebutkan: “Royalty adalah segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;” 5. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Property Right Agreement (Perjanjian Hak Properti) yang ditandatangani oleh Tn. Kiyotaka Oyachi mewakili Meiwa Co Ltd, Japan dengan Tn. Toshihide Oyachi mewakili PT Meiwa Mold Indonesia. Dalam perjanjian tersebut Pemohon Banding memperoleh know-how atas informasi teknik dalam bentuk gambar, petunjuk produksi dan perhitunganperhitungannya dan bantuan teknik serta pemecahan masalah jika terjadi masalah dalam produksi. Perjanjian tersebut dibuat oleh 2 (dua) badan hukum yang berbeda yang mewakili “legal standing” untuk membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sah di depan hukum, dengan demikian terbantahkan alasan koreksi Terbanding yaitu pembayaran Royalty dilakukan kepada pemegang saham yaitu Meiwa Co Ltd, Japan; 6. bahwa Perjanjian hak Properti telah memenuhi syarat ke-3 dalam Pasal 130 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena sangat jelas menunjukkan “Suatu hal tertentu yaitu frase sebagai berikut: especially covering and utilizing the property right of drawing ; 7. bahwa dalam perjanjian a quo Pemohon Banding dibebankan biaya Royalty sebesar 3% dari penjualan Mold yang diterima oleh Pemohon Banding yang terutang di akhir bulan terjadinya penjualan dan Royalty harus dibayar setelah bulan terjadinya penjualan, sehingga terlihat di Neraca per tanggal 31 Desember 2008 terdapat saldo Hutang Royalty dan akan dibayar dalam bulan berikutnya yaitu bulan Januari 2009, dengan demikian alasan koreksi Terbanding bahwa Royalty tersebut belum dibayar tidak terbukti; 8. bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan data-data: hasil penelitian atas besaran Royalty yang dibayar kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, besaran prosentase adalah antara 2% (dua per seratus) sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dan besaran prosentase Pemohon Banding adalah sebesar 3% dari penjualan adalah transaksi yang wajar; bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Usaha (Biaya Royalti) sebesar Rp.3.368.921.888,00 tidak dapat dipertahankan;
2. Koreksi Biaya Luar Usaha (Biaya Bunga) sebesar Rp. 856.622.773,00 Menurut Terbanding
:
bahwa Perbandingan Hutang dan Modal Pemohon Banding pada Neraca Tahun 2008 adalah: Hutang
Rp.75.100.529.05 3,00
0,77 5948
Modal
Rp.21.685.022.58 6,00
0,22 4052
Rp.96.785.551.63 9,00 bahwa perbandingan ini tidak wajar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, maka Pemeriksa berpendapat seharusnya hutang pemegang saham senilai Rp.52.128.470.000,00 dikonversi menjadi modal, sehingga pembebanan bunga sebesar Rp.1.007.791.498,00 tidak dapat dibiayakan karena merupakan dividen karena termasuk dalam pengertian pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun; Menurut Pemohon Banding
:
bahwa bahwa perusahaan terikat perjanjian hutang piutang karena kebutuhan modal, sementara modal sudah disetor penuh dan alasan Pemeriksa menggunakan perbandingan Hutang dan Modal untuk melakukan koreksi merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah Biaya Luar Usaha (Biaya Bunga) sebesar Rp. 856.622.773,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa Biaya Luar Usaha (Biaya Bunga) menurut Pemohon Banding sebesar Rp.3.368.921.888,00, sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.0,00 sehingga Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.3.368.921.888,00; bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Luar Usaha (Biaya Bunga) sebesar Rp856.622.773,00 dengan alasan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa kerugian selisih kurs menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp.10.976.721.974,00 dimana kerugian selisih kurs sebesar Rp.3.756.841.873,00 tidak diperkenankan karena merupakan kerugian yang berasal dari hutang valas kepada Meiwa Co Ltd Japan;
bahwa koreksi semula dilakukan Terbanding dengan alasan Perbandingan Hutang dan Modal Pemohon Banding pada Neraca Tahun 2008 tidak wajar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, maka Pemeriksa berpendapat seharusnya hutang pemegang saham senilai Rp.52.128.470.000,00 dikonversi menjadi modal, sehingga pembebanan bunga sebesar Rp.1.007.791.498,00 tidak dapat dibiayakan karena merupakan dividen karena termasuk dalam pengertian pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun;
bahwa dan karena kerugian selisih kurs sebesar Rp.3.756.841.973,00 berkaitan erat dengan hutang pemegang saham, sehingga karena hutang pemegang saham sudah dikonversi menjadi modal, kerugian selisih kurs tidak boleh dibiayakan;
bahwa Menteri Keuangan pernah menerbitkan Rasio Hutang dengan Modal (DER) sebesar 3 : 1 namun peraturan ini telah ditunda sehingga tidak ada peraturan yang mengatur mengenai DER;
Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan Arm's Length DER sehingga Peneliti menggunakan data DER yang telah diatur
oleh beberapa Kantor Pajak Negara sahabat dengan rentang DER dari 3 : 1 sampai dengan 7 : 1 dengan nilai tengah DER sebesar 5 : 1;
bahwa Pemohon Banding memiliki rasio DER sebesar 3,5 : 1 namun oleh Pemeriksa dianggap tidak benar karena menurut pemeriksa DER yang mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah sebesar 1 : 3 sehingga atas seluruh biaya bunga pinjaman tahun 2008 sebesar Rp.1.007.791.498,00 dan kerugian selisih kurs akibat pinjaman valas sebesar Rp.3.756.841.973,00 tidak dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak;
bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Banding, dasar koreksi yang digunakan oleh Pemeriksa kurang tepat karena sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum menerbitkan peraturan tentang DER sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, data DER yang telah diterbitkan oleh beberapa Negara Sahabat dapat digunakan sebagai data lain untuk menghitung Arm's Legth DER dan sesuai dengan average Arm's Length DER negara sahabat yang sebesar 5:1, DER yang dimiliki oleh Pemohon Banding sebesar 3,5:1 dapat disimpulkan masih dalam rentang wajar;
Oleh karena itu Terbanding tidak dapat mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa sehingga Terbanding melakukan penelitian mengenai kewajaran tingkat interest rate yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Meiwa Co Ltd Japan;
bahwa berdasarkan note 11 shareholder's loans halaman 22 diketahui bahwa pinjaman Pemohon Banding kepada Meiwa Co Ltd Japan sebesar JY.430.000.000 (2008) atau setara dengan Rp.52.128.470.000 dengan persyaratan sebagai berikut : The company will repay the principal amount in a lump sump basis on December 31,2012; The loan bears interest rate 3% per annum;
bahwa berdasarkan informasi dari www.tradingeconomics.com/economic/interst-rate.aspx tanggal 13 April 2011 jam 13.16 WIB diketahui Japan Interest Rate (BOJ) adalah sebagai berikut : Japan Interest Rate tahun 2008 Januari 0,50 % Pebruari 0,50 % Maret 0,50 % April 0,50 % Mei 0,50 % Juni 0,50 % Juli 0,50 % Agustus 0,50 % September 0,50 % Oktober 0,40 % Nopember 0,30 % Desember 0,20 % Average 0,45
%
bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan Interest Rate yang harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp.151.168.725,00 dengan perhitungan sebagai berikut : x 1.007.791.498,00 = 151.168.725,00
bahwa berdasarkan data di atas, koreksi positif atas Interest paid menurut Terbanding adalah sebesar Rp.856.622.773,00 dan koreksi sebesar Rp.151.168.725,00 tidak dapat dipertahankan;
bahwa berdasarkan audit report diketahui bahwa seluruh pinjaman Pemohon Banding dalam nominal US Dollar dan Yen Jepang sehingga karena terjadinya krisis ekonomi global di tahun 2008 menyebabkan Pemohon Banding pada tahun 2008 mengalami kerugian selisih kurs sebesar Rp.14.733.563.947,00 dan nilai ini sudah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding Tahun 2008 oleh KAP Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thorton);
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa kerugian selisih kurs menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp.10.976.721.974,00 dimana kerugian selisih kurs sebesar Rp.3.756.841.873,00 tidak diperkenankan karena merupakan kerugian yang berasal dari hutang valas kepada Meiwa Co Ltd Japan;
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Pemohon Banding dan audit report diketahui bahwa akibat perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Yen dari Rp.9.145,80 per ¥ 100 (6 Oktober 2008) menjadi Rp.12.122,98 per per ¥ 100 (31 Desember 2008) atau terjadi kenaikan 32% yen terhadap rupiah menyebabkan Pemohon Banding mengalami kerugian selisih kurs atas pinjaman Yen;
bahwa berdasarkan Audit Report diketahui bahwa pencatatan pembukuan Pemohon Banding atas kerugian selisih kurs sudah mengikuti prinsip taat asas sehingga sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat (5) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan sehingga peneliti berkesimpulan bahwa dasar koreksi positif Pemeriksa atas kerugian selisih kurs sebesar Rp.3.756.841.873,00 tidak dapat dipertahankan; bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif atas Biaya Luar Usaha (biaya bunga) sebesar Rp.856.622.773,00 yang ditetapkan oleh Pemeriksa dan yang dipertahankan oleh Peneliti sebagaimana termuat dalam Surat Uraian Banding dengan alasan sebagai berikut:
bahwa Peneliti menunjukkan ketidakcermatannya dengan menggunakan Japan Interest Rate/BOJ (di Indonesia disebut "BI Rate") sebagai pembanding, seharusnya Peneliti menggunakan tingkat suku bunga pinjaman komersial yang berlaku di Jepang sebagai pembandingnya, bukannya Japan Interest Rate/BOJ;
bahwa sebagai gambaran, jika rata-rata BI Rate pada tahun 2008 adalah sebesar 8,67% (data diambil dari http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/ Bi+Rate/Data+Bl+Rate/, diakses pada hari Kamis, 24 November 2011 pukul 18.30 WIB), maka jika bank komersial atau pihak lain memberikan pinjaman ke pihak ketiga pasti akan mengenakan tingkat bunga di atas 8,67% (misalnya, suku bunga kredit bank swasta Desember 2008 adalah 15,73 %, diakses dari http://bisnis.vivanews.com/newsiread/39823-suku bunga pinjaman bank swasta mahal, pada hari Jumat, 25 Desember 2011, pukul 14.00 WIB). Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa selisih antara BI Rate dengan suku bunga kredit komersial di Indonesia adalah sekitar 7,06%;
bahwa berdasarkan data keuangan dan perbankan, selisih antara Japan Interest Rate/BOJ dengan tingkat suku bunga komersial di Jepang adalah 3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk Japan Interest Rate/BOJ rata-rata tahun 2008 sebesar 0,45%, bunga kredit komersial di Jepang adalah sekitar 3,45%;
bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan oleh Pemohon
Banding kepada Meiwa Co. Ltd yang sebesar 3% adalah wajar dan cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata suku bunga kredit komersial di Jepang; bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh), menyatakan: “ (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan”; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut : 1 bahwa pembayaran bunga pinjaman adalah berdasarkan Perjanjian Pinjaman uang antara PT Meiwa Mold Indonesia dengan Meiwa Co. Ltd, Japan yang telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUH Perdata; 2 bahwa modal dasar Pemohon Banding sudah ditempatkan dan disetor selurunya (100%); 3. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya disebutkan: “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: … 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. bahwa Surat edaran Terbanding Nomor: SE - 04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri Tp - 1) membuktikan bahwa koreksi biaya bunga dilakukan apabila pemegang saham belum menyetor seluruh modalnya; 5. bahwa tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Meiwa Co. Ltd., Japan adalah sebesar 3% per tahun sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dengan Meiwa Co., Ltd, Japan; 6. bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp. 856.622.773,00 adalah perbedaan Interest Rate . bahwa menurut Terbanding Interest rate yang digunakan seharusnya sebesar 0.45%/tahun yang didasarkan Japan Interest Rate/BOJ; 7. bahwa Terbanding seharusnya menggunakan commercial rate yang ada di Jepang bukan Japan Interest Rate/BOJ yang di Indonesia disebut "BI Rate". Bahwa selisih BI Rate di Indonesia bervariasi tergantung dari masing-masing Bank disekitar 7%/tahun;
8. bahwa jika Japan Interest Rate/BOJ rata-rata di tahun 2008 sebesar 0,45%/tahun, maka pasti commercial rate di atas 0,45%/tahun. Dari data-data yang diserahkan oleh Pemohon Banding (Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2008, menyajikan pinjaman yang berasal dari Jepang pada tingkat bunga 4,7% - 4,8%. Dengan demikian persentase bunga pinjaman Pemohon Banding kepada Mitsui, Co Ltd yaitu sebesar 3% per tahun adalah wajar; bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan pertimbangan Majelis di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Luar Usaha (Biaya Bunga) menurut Pemohon Banding sebesar Rp.3.368.921.888,00 tidak dapat dipertahankan; bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, jumlah Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 menurut Majelis adalah sebesar Rp283.417.926.253,00 dengan penghitungan sebagai berikut: No
Uraian 1 2
Jumlah (Rp)
Pe n g h as ilan Ne to m e n u r u t T e r b an d in g
(115.385.274,00)
koreks i y ang tidak dipertahankan Majelis : a Biay a Us aha (Biay a Roy alti)
3.368.921.988,00
b Biay a Luar Us aha (Biay a Bunga)
856.622.773,00
Ju m lah k o r e k s i yan g tid ak d ap at d ip e r tah an k an m e n u r u t M aje lis 3
Menimbang
:
Pe n g h as ilan Ne to m e n u r u t M aje lis
4.225.544.761,00 (4.340.930.035,00)
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa lainnya; bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis menjadi sebagai berikut :
Uraian
Penghasilan Neto Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Pajak terutang Kredit Pajak Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar
Jumlah Rp (4,340,930,035.00) (4,340,930,035.00) 3,183,127,182.00 (3,183,127,182.00)
bahwa oleh karena atas jumlah Penghasilan Neto yang disengketakan Pemohon Banding sebesar Rp.4.225.544.761,00 dikabulkan seluruhnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan :
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1040/WPJ.07/2011 tanggal 02 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00122/406/08/055/10 tanggal 28 April 2010 Tahun Pajak 2008, atas nama: PT. XXX dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :
Uraian
Jumlah Rp
Penghasilan Neto Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Pajak terutang Kredit Pajak Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar
(4,340,930,035.00) (4,340,930,035.00) 3,183,127,182.00 (3,183,127,182.00)
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan musyawarah Majelis X A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. Drs. Seno S.B. Hendra, M.M Antiek Trikoryani, S.H., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
