K
:
Put.73686/PP/M.XVIIIA/10/2016
Jenis Pajak
:
PPh Pasal 21
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp231.791.707,00 terdiri dari: 1. Koreksi positif atas biaya traveling cost adm Rp232.735.185,00 (Rp 34.398.225,00)
- Koreksi positif atas biaya JKK dan JKM Koreksi negatif atas biaya JHT, JKK dan JKM Jumlah koreksi
LA N
2. - Koreksi negatif atas biaya JHT
PA
JA
Putusan Nomor
Rp 33.454.747,00 (Rp 943.478,00) Rp231.791.707,00
:
bahwa Terbanding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp12.186.731.119,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp11.954.939.412,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp231.791.707,00;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak memasukkan Surat Bantahan, maka atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp12.186.731.119,00, besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 menurut Pemohon Banding sama dengan menurut perhitungan Pemohon Banding pada Surat Banding yaitu Rp11.954.939.412,00, sehingga nilai sengketa akhir adalah sebesar Rp231.791.707,00;
Menurut majelis
:
1. KOREKSI POSITIF BIAYA TRAVELING COST ADM Rp232.735.185,00
TP EN
GA
DI
Menurut Terbanding
AR IA
HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-207/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Oktober 2014, penjelasan di persidangan pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, penggantian tersebut merupakan biaya yang terlebih dahulu dibayar oleh karyawan yang kemudian dimintakan pengembalian (reimbursment) oleh yang bersangkutan kepada perusahaan karena terkait dengan pengeluaran perusahaan;
SE KR ET
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Terbanding berpendapat biaya penggantian (reimbursement) bersifat menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi orang/pihak yang menerima penggantian/pembayarannya tersebut;
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding, Surat Bantahan, penjelasan tertulis dan lisan yang disampaikan dalam persidangan, tidak setuju atas koreksi positif Terbanding dengan alasan sebagai berikut:
bahwa di dalam biaya Travelling Cost Adm terdapat akun-akun biaya perjalanan dinas bagi karyawan yang merupakan biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;
bahwa di dalam biaya tersebut terdapat penggantian transportasi dan akomodasi untuk
K
JA
karyawan yang melakukan perjalanan dinas. Penggantian tersebut didukung oleh bukti pengeluaran yang dibayarkan terlebih dahulu oleh karyawan;
PA
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, penggantian biaya tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
bahwa biaya penggantian transportasi dan akomodasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya bukan merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena tidak ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh karyawan tersebut;
LA N
PENDAPAT MAJELIS
DI
Dasar Hukum Pasal 4 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
GA
bahwa dalil Terbanding yang menyatakan penggantian biaya (reimbursement) menambah kemampuan ekonomis bagi yang menerimanya, Majelis berpendapat bahwa penggantian biaya tidak menambah kemampuan ekonomis bagi yang menerimanya, karena atas biaya tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu oleh karyawan, sehingga atas pembayaran penggantian biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
TP EN
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak dapat mempertahankan koreksi Terbanding; 2. KOREKSI NEGATIF BIAYA JHT, JKK DAN JKM (Rp943.478,00) HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS
AR IA
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-207/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Oktober 2014, penjelasan di persidangan pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan penelitian atas surat PT AAA Cabang Cikarang, diperoleh rincian tagihan kepada Pemohon Banding sebagai berikut: JHT sebesar Rp121.460.260,00; JKK sebesar Rp 27.062.196,00; JKM sebesar Rp 6.392.646,00; Jumlah sebesar Rp154.915.102,00;
SE KR ET
bahwa menurut Pemohon Banding dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa dari 5,7% iuran JHT yang dibayarkan ke AAA, dibagi antara kewajiban perusahaan dengan tanggungan karyawan. Kewajiban perusahaan sebesar 3,7% sedangkan yang menjadi tanggungan karyawan sebesar 2%, sehingga komposisi pembayarannya menjadi sebagai berikut: Perusahaan = 3,7%/5,7% x Rp121.460.260,00 = Rp78.842.625,00; Karyawan = 2%/5,7 % x Rp121.460.260,00 = Rp42.617.635,00; bahwa Pemohon Banding dalam buku besar 9105 Legal Welfare-AAA telah membebankan sebesar Rp111.353.894,00, maka Terbanding berpendapat bahwa penghitungan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait biaya ini adalah: 9105 Legal Wefare-AAA Cfm Pemeriksa Rp111.353.894,00; 9105 Legal Welfare-AAA Cfm Penelaah Keberatan Rp 78.842.625,00; Selisih Rp 32.511.269,00;
bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, iuran JHT yang ditanggung dan dibiayakan secara
K
JA
fiskal oleh Pemohon Banding seharusnya sebesar Rp78.842.625,00. Dengan demikian kelebihan pembayaran sebesar Rp32.511.269,00 merupakan penghasilan bagi karyawan yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;
PA
bahwa pembayaran AAA yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama Tahun 2011 sebesar Rp111.353.894,00 yang terdiri dari JKK dan JKM sebesr Rp 33.454.747,00 dan JHT Rp 77.899.147,00 dan atas pembayaran JKK dan JKM telah diperhitungkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2011; PENDAPAT MAJELIS
DI
LA N
Dasar Hukum Pasal 4 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
GA
bahwa menurut Majelis biaya JHT yang dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp78.842.625,00, sedangkan Pemohon Banding telah melaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp111.353.894,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp32.511.269,00 yang tidak dapat dibiayakan. Selisih tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan perusahaan dan sudah diperhitungkan dan dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon Banding; bahwa terjadinya koreksi negatif sebesar Rp943.478,00 menurut Majelis dikarenakan:
TP EN
biaya JKK dan JKM yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 sebesar Rp33.454.747,00 Objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp32.511.269,00 Kelebihan melaporkan sebesar Rp 943.478,00; bahwa dikarenakan Pemohon Banding lebih melaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2011 sebesar Rp33.454.747,00 sedangkan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp32.511.269,00 maka Terbanding harus melakukan koreksi negatif;
AR IA
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding dapat dipertahankan.
:
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
menimbang
:
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
menimbang
:
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
menimbang
:
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
SE KR ET
menimbang
1
2 3
Penghasilan Kena Pajak/DPP menurut Terbanding Koreksi yang dibatalkan Penghasilan Kena Pajak/DPP menurut Majelis PPh Pasal 21 yang terutang Kredit Pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa
Rp12.186.731.119 Rp
232.735.185
Rp Rp
0 2.347.946.650
Rp
11.953.995.934
Rp
2.347.946.650
4 5 6
Rp Rp
0 0
Rp Rp Rp Rp
0 0 0 0
K
0 0
JA
Rp Rp
Rp
2.347.946.650
Rp
0
PA
c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak...... e. Lain-lain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f) Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g) Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d) Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
LA N
Rp Rp
0 0
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-543/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 3 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00025/201/11/431/13 tanggal 24 April 2013, atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Penghasilan Kena Pajak/DPP 3 Kredit Pajak:
TP EN
2 PPh Pasal 21 yang terutang
GA
DI
menimbang
Rp 11.953.995.934
Rp
2.347.946.650
a. PPh Ditanggung Pemerintah
Rp
0
b. Setoran masa
Rp 2.347.946.650
c. STP (pokok kurang bayar)
Rp
0
Rp
0
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak...... e. Lain-lain
Rp
0
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....
Rp
0
AR IA
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f) 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)
Rp
2.347.946.650
Rp
0
5 Sanksi administrasi:
Rp
0
Rp
0
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
Rp
0
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
Rp
0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP
Rp
0
Rp
0
SE KR ET
d. Kenaikan Pasal 13A KUP
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.01247/PP/PM/XI/2014 tanggal 2 Desember 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: 1. Drs. Harry Prabowo, M.M. sebagai Hakim Ketua, 2. Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
K
sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
JA
3. Entis Sutisna, S.H., M.Hum. 4. Ramadani Yunus, S.E., M.M.
PA
Putusan Nomor Put.73686/PP/M.XVIIIA/10/2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: 1. Drs. Harry Prabowo, M.M. sebagai Hakim Ketua, 2. Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota, 3. Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. sebagai Hakim Anggota, 4. Ramadani Yunus, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
LA N
namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
