K
:
80394/PP/M.IIA/15/2017
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif berupa Biaya Emisi sebesar Rp110.155.464.892,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Pemohon Banding di dalam penerapan Pasal-Pasal dalam UU PPh terkait sengketa bersikap tidak konsisten. Di satu sisi atas penghasilan dari IPO Saham, menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh sehingga atas penghasilan dari IPO Saham tidak dicatat di SPT sebagai penghasilan namun sebagai bagian dari Neraca tetapi atas biaya yang terkait penghasilan tersebut yaitu Biaya Emisi Saham sebesar Rp110.155.464.892,00 Pemohon Banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan penjelasannya;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Pihak Terbanding tidak memiliki dasar yang sah dan karenanya harus dibatalkan. Hal ini dikarenakan biaya IPO ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan di atas. Disamping itu, selama proses keberatan Pihak Terbanding (dalam hal ini Peneliti Keberatan) telah menyetujui bahwa biaya IPO ini diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan selama tahun berjalan, namun pada saat penerbitan Keputusan Keberatan, biaya tersebut belum diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan selama tahun berjalan;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-1174/WPJ.07/2015 tanggal 20 Maret 2015, Peneliti Keberatan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif berupa Biaya Emisi sebesar Rp110.155.464.892,00 Tahun Pajak 2007 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-00383/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2013 tanggal 23 Desember 2013 dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, setoran Tunai atas Penawaran Umum Saham Perdana bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan, sehingga atas biaya yang berkaitan dengan IPO langsung mengurangi setoran modal atau sebagai pengurang agio dan tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (koreksi Fiskal Negatif) sehingga tidak sesuai dengan. Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
LA N
PA
JA
Putusan Nomor
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Biaya Emisi Saham sebesar Rp110.155.464.892,00 dikarenakan adanya penafsiran atau interpretasi yang berbeda atas peraturan perpajakan yang terkait dengan "biaya emisi saham", dimana Dasar Hukum yang dipakai Pemohon Banding: Pasal 11A Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang bunyinya sebagai berikut: "Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”;
bahwa menurut Pemohon Banding alasan memakai Dasar Hukum tersebut diatas karena Direktur Jenderal Pajak telah memberikan Penegasan tentang perlakukan pajak terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan Pasar Modal, antara lain diatur dalam: Butir (2) SE-18/PJ.31/1989 tanggal 31 Oktober 1989 yang bunyinya: "Biaya pengeluaran saham, termasuk biaya pencatakan saham, iklan penilai (appraisal), penjamin emisi (underwriter), prospektus, yang dikeluarkan dalam rangka pengeluaran saham adalah biaya untuk
K
JA
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh 1984, dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang PPh 1984;
PA
bahwa menurut Terbanding setoran Tunai atas Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan, maka biaya yang berkaitan dengan IPO langsung mengurangi setoran modal atau sebagai pengurang agio saham dan tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (koreksi Fiskal Negatif);
LA N
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut karena berdasarkan ketentuan basal 11A ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-49/PJ.312/1996 tanggal 19 Maret 1996, Pengeluaran IPO tersebut dapat dibebankan sebagai biaya;
DI
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) diatur yang dikecualikan dari obyek pajak antara lain harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal;
GA
bahwa berdasarkan Pasal 11A Ayat (3) UU PPh diatur: "Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”;
TP EN
bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon Banding menyampaikan adanya penegasan dari Terbanding yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE18/PJ.31/1989 tanggal 31 Oktober 1989 butir (2) yang bunyinya: "Biaya pengeluaran saham, termasuk biaya pencatakan saham, iklan penilai (appraisal), penjamin emisi (underwriter), prospektus, yang dikeluarkan dalam rangka pengeluaran saham adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
SE KR ET
AR IA
bahwa menurut Majelis sesuai ketentuan Pasal 11A ayat (3) UU PPh, Biaya Emisi Saham (IPO) dapat dibebankan sebagai biaya dan Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk memilih apakah pengeluaran tersebut dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi;
bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Emisi Saham sebesar Rp110.155.464.892,00 dibatalkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa biaya emisi saham, adalah biaya yang terkait dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan Pasal 11A ayat (3) yang mengatur : “ Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” sehingga Pemohon Banding diberikan kebebasan untuk memilih apakah pengeluaran tersebut dapat dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp.110.155.464.892,00 tidak dapat dipertahankan; Dissenting Opinion
K
JA
Menimbang bahwa Hakim Drs. Erwin Silitonga mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan pendapat sebagai berikut :
PA
bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap penyesuaian fiskal negatif berupa biaya emisi saham sebesar Rp. 110.155.464.892 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
LA N
bahwa menurut Terbanding setoran tunai atas Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) bukan merupakan obyek PPh, sehingga biaya terkait pelaksanaan IPO seharusnya mengurangi setoran modal atau sebagai pengurang agio saham dan tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak (dilakukan koreksi fiscal negatif); bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut karena didasarkan pada ketentuan Pasal 11A ayat 3 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-49/PJ.312/1996 tanggal 19 Maret 1996 Pengeluaran IPO dimaksud dapat dibebankan sebagai biaya;
DI
bahwa menurut Terbanding sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa yang tidak termasuk sebagai obyek Pajak adalah harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
TP EN
GA
bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf c UU No.7 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pada prinsipnya harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun berhubung harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal maka berdasarkan ketentuan pada batang UU PPh harta yang diterima tersebut tidak tergolong sebagai obyek pajak sehingga biaya untuk memperoleh non obyek PPh tersebut tergolong sebagai biaya yang hanya boleh dikurangkan dari perolehan emisi saham, bukan dikurangkan langsung sebagai biaya yang mengurangi laba Kena Pajak;
bahwa Hakim Anggota berpendapat, berdasarkan penafsiran gramatikal, bahwa harta berupa hasil emisi saham di Pasar Modal bukanlah penghasilan yang menjadi obyek PPh, sehingga biaya emisi surat berharga bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kotor perusahaan sehingga biaya emisi bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kotor perusahaan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya usaha yang langsung mengurangi laba usaha;
SE KR ET
AR IA
bahwa hal ini sudah sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2000 bahwa setoran tunai atas penawaran umum saham perdana bukan merupakan obyek PPh, sehingga atas biaya yang berkaitan dengan IPO langsung mengurangi setoran modal atau sebagai pengurang agio dan tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; bahwa hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 :
Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak wajib Pajak Dalam negeri dan bentuk usaha Tetap termasuk : a. b. c.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak; Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final; Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan pengenaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
K
JA
PajakPenghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak; dan kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak;
PA
d.
LA N
bahwa dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 50 (Revisi 2006) Instrumen Keuangan Penyajian dan Pengungkapan dalam Paragraf 33 disebutkan bahwa entitas umumnya membayar berbagai biaya dalam penerbitan atau perolehan kembali instrument ekuitasnya;
DI
bahwa biaya tersebut antara lain berupa biaya registrasi dan komisi lain yang ditetapkan, biaya yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan, dan penasehat profesionallainnya, biaya percetakan dan meterai, bahwa biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas (setelah dikurangi manfaat Pajak penghasilan terkait), sepanjang biaya tersebut merupakan biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan transaksi ekuitas , namun diabaikan jika tidak dapat didistribusikan secaralangsung; bahwa biaya transaksi ekuitas yang diabaikan tersebut diakui sebagai beban;
GA
bahwa selanjutny dalam keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-06/PM/2000 Tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa penyajian neraca ekuitas tambahan modal disetor (additional paid-in capital) bersih bukan dalam Laporan Rugi Laba;
TP EN
bahwa oleh karena itu penafsiran parsial (sebahagian) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) UU PPh Tahun 2000 menurut Hakim Anggota adalah tidak tepat dan tidak sesuai oleh karena Pemohon Banding mempersamakan pengertian biaya perluasan modal serupa dengan biaya emisi saham, padahal yang dimaksud dengan emisi saham (Initial Public Offering) adalah penambahan modal yang dilakukan lewat Bursa Efek Indonesia (BEI);
SE KR ET
AR IA
bahwa penafsiran Pasal 11A ayat (3) UU PPh seharusnya dilakukan sebagai satu kesatuan yang utuh (integral) dan tidak boleh dipotong atau dipisahkan dari acuan pasal lainnya yakni Pasal 9 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A; bahwa selain itu Hakim Anggota berpendapat penggunaan dasar hukum S135/PJ.31/1995 tanggal 11 September 1995 tidak tepat oleh karena pemeriksaan pajak yang dilakukan Terbanding sesuai ketentuan Pasal 29/29A KUP adalah untuk tahun 2007, sementara perlakuan Surat Dirjen Pajak Nomor S-135/PJ.31/1995 diperuntukkan untuk biaya emisi tahun pajak 1993; bahwa semenjak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000 berlaku UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 yang peraturan pelaksanaannya mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun berjalan diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 1994 yang berbunyi : Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak; b. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, yang diatur tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994;
K
biaya untuk mendapatkan,menagih,dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final;
JA
c.
PA
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b juncto Pasal 11 A ayat (3) UU PPh Nomor 17 tahun 2000 maka biaya emisi saham (IPO) tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya;
LA N
bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya hanya dapat dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi; bahwa Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa maanfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya, namun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A;
DI
bahwa Hakim Anggota juga memperhatikan fakta hukum bahwa Pemohon Banding melakukan pembebanan biaya emisi efek ekuitas pada akun neraca konsolidasi senilai Rp. 116.696.627.665,-;
GA
bahwa mempertimbangkan semua data dan fakta hukum di atas, Hakim Anggota berpendapat bahwa pembebanan biaya yang dilakukan secara langsung melalui akun laba rugi usaha harus dikoreksi negatif oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 (pasal 6 A ayat (1) huruf b);
TP EN
bahwa hal ini didukung oleh fakta hukum bahwa secara metode pencatatan komersiil Pemohon Banding telah melakukan pembebanan pada perkiraan laba rugi komersiil dibawah judul akun biaya emisi saham sebesar Rp. 116.696.627.665,- (meskipun yang diakui secara fiskal hanyalah Rp. 110.155.464.892) disebabkan adanya perbedaan pengakuan biaya dimana untuk akunting semua biaya emisi saham yang dibayarkan diakui sebagai biaya sedangkan dalam perhitungan fiskal tidak semua pengeluaran emisi saham dapat diakui sebagai biaya fiskal;
SE KR ET
AR IA
bahwa dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa penyajian neraca ekuitas Tambahan Modal Disetor (Additional Paid-in Capital) -Bersih salah satunya terdiri dari biaya emisi efek ekuitas, sehingga menurut peraturan ini Biaya Emisi Efek Ekuitas termasuk salah satu unsur Tambahan Modal Disetor (Additional Paid-in Capital)-Bersih, bukan dalam Laporan Laba Rugi;
Menimbang
:
bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota Erwin Silitonga berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap biaya emisi saham sebesar Rp.110.155.464.892,- yang mendasari penerbitan Keputusan Nomor-1030/WPJ.07/2015 tanggal 20 Maret 2015 telah sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai mana telah diubah terahir dengan UU Nomor 16 Tahun 2007 karena telah sesuai dengan data dan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku; bahwa sebagai kesimpulan akhir Hakim Anggota berpendapat bahwa perhitungan Terbanding sudah benar, sehingga menurut Hakim Anggota perhitungan yang dilakukan Terbanding sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-1030/WPJ.07/2015 tanggal 20 Maret 2015 sudah benar dan permohonan banding ditolak;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Penghasilan Neto Tahun 2007 menjadi sebagai berikut :
Memutuskan
K
:
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
JA
Rp. 55.891.281.786,00 Rp. 110.155.464.892,00 (Rp. 54.264.183.106,00)
PA
Mengingat
Penghasilan Neto menurut Keputusan Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan 1. Koreksi Biaya Emisi Saham Penghasilan Neto menurut Majelis
LA N
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1030/WPJ.07/2015 tanggal 20 Maret 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00014/206/07/054/13 tanggal 27 Desember 2013, atas nama: XXX, dengan perhitungan sebagai berikut : (Rp. 54.264.183.106,00)
Penghasilan Kena Pajak PPh Terhutang Kredit Pajak Pajak yang kurang dibayar
DI
Penghasilan Neto
(Rp. 54.264.183.106,00) Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
GA
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan musyawarah Majelis IIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
TP EN
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA. Drs. Erwin Silitonga Diding Djamaludin, Ak., MM. Mohammad Irwan,SE.,MM
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor Put-80394/PP/M.IIA/15/2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dengan susunan Majelis sebagai berikut : sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh Lukman Latif, S.E., Ak., M.M.,
sebagai Panitera Pengganti,
SE KR ET
AR IA
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A., Drs. Erwin Silitonga Diding Djamaludin, Ak., MM
dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding. . .
