Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.61010/PP/M.XB/99/2015 Jenis Pajak
: Gugatan
Tahun Pajak
: 2012
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak;
bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor : 00055/106/12/051/13 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp. 520.185.336,00 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan penelitian atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp. 8.669.755.602,00 dimana Penggugat terlambat membayar melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25;
Menurut
Terbanding :
Menurut
Pemohon
Menurut Majelis
bahwa angsuran Pajak cfm pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah bukan merupakan Pajak Terhutang melainkan Angsuran dimuka pajak atas pajak yang akan Terhutang yang baru diketahui jumlah pastinya pada akhir tahun;
:
: bahwa kronologis gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut;
bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor : 00055/106/12/051/13 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat berdasarkan penelitian atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 dimana menurut Tergugat Penggugat terlambat membayar melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25; bahwa atas Surat tagihan Pajak tersebut Penggugat mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Tagihan Pajak melalui suratnya nomor 182-PTPN V/05.D3/05/06/IV/2013 tanggal 25 April 2012 dengan alasan pada intinya bahwa menurut Penggugat penerbitan STP tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena salah dalam penerapan hukum yaitu STP untuk sanksi administrasi berupa bunga seharusnya dikenakan dari jumlah pajak terhutang, sedangkan angsuran pajak bulanan PPh Pasal 25 bukan Pajak Terhutang melainkan angsuran dimuka dari pajak terhutang yang baru diketahui jumlahnya pada akhir tahun dan baru terhutang pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Badan sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh Undang-undang Perpajakan Indonesia; bahwa atas permohonan pembatalan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak yang isinya menolak permohonan Penggugat dengan alasan yang pada intinya bahwa penerbitan STP tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan suratnya nomor 5.06/X/506/IX/2013 tanggal September 2013 berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang KUP yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak tersebut termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak; bahwa Tergugat menyatakan Surat Keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 37 nyata-nyata disebutkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi keputusan yang diterbitkan oleh DJP selain surat ketetapan pajak yang penerbitannya sesuai dengan prosedur, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur, surat keputusan pengurangan sanksi, surat keputusan penghapusan sanksi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak dan surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, dan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yaitu mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP. Menurut Tergugat keputusan Pasal 36 Undang-Undang KUP yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak tidak termasuk dalam definisi keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. Selain itu juga bahwa Pasal 36 Undang-undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan, membatalkan, atau menghapuskan ketetapan pajak dan telah diatur pula berapa kali dapat diajukan; bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan : “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas dan keterangan yang disampaikan Tergugat dan Penggugat diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib pajak adalah keputusan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan jawaban atas permohonan pembatalan surat tagihan pajak yang diajukan Penggugat dengan surat nomor 182-PTPN V/05.D3/05.06/IV/2013 tanggal 25 April 2013 atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor : 00055/106/12/051/13 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012; bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak bukan merupakan keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap surat permohonan gugatan yang diajukan Penggugat diketahui bahwa permohonan gugatan yang diajukan Penggugat dengan surat nomor 5.06/X/506/IX/2013 tanggal September 2013 memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa dengan demikian permohonan Penggugat dinyatakan memenuhi ketentuan formal surat gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut; bahwa oleh karena Majelis berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, maka selanjutnya Majelis memeriksa materi sengketa yang diajukan gugatan; bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00055/106/12/051/13 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp 520.185.336,00 untuk mengenakan Sanksi Bunga Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP berdasarkan penelitian atas pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp8.669.755.602,00 dimana Penggugat terlambat membayar melewati jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 sesuai Risalah Perhitungan Surat Tagihan Pajak Nomor RIS01/WPJ.19/KP.0309/2013 tamggal 19 Maret 2013; bahwa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan: “Ayat (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: a.
Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”; “Ayat (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu”;
bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang KUP telah dinyatakan bahwa : “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.” bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 angka (7) Peraturan Menteri Kuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak telah ditentukan bahwa: “PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.”
bahwa Tergugat menyatakan angsuran bulanan PPh Pasal 25 termasuk dalam pengertian pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang KUP. Menurut Tergugat bahwa Penggugat telah terlambat membayar angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Desember 2012 dan atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan; bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa : “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;”
bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00055/106/12/051/11 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012 dan sebagaimana dinyatakan dalam surat tanggapannya bahwa
sesuai Risalah Perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor : RIS01/WPJ.19/KP.0309/2013 tanggal 19 Maret 2013 sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) sebesar Rp. 520.185.336,00 dalam STP tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut : No. Masa Pajak Tgl Seharusnya Tgl Setor Status Ket. Pokok Pajak Bln Sanksi 1 Desember 15-Jan-13 19-Mar-13 Normal Terlambat 8.669.755.602,0 3 520.185.336,0 0 0 Total
520.185.336,0 0
bahwa Penggugat menyatakan tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25 untuk Masa Desember 2012 karena apabila dibayar maka akan menjadi lebih bayar. Angsuran bulan Januari sampai dengan November 2012 sudah mencukupi untuk diperhitungkan sebagai pelunasan pajak terutang Tahun Pajak 2012. Selanjutnya menurut Penggugat bahwa angsuran bulanan PPh Pasal 25 bukan merupakan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang KUP. Penggugat telah melaporkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2012 dan telah membayar lunas kekurangan pajak terutang sebesar 48.657.000,00 sebelum tanggal jatuh tempo sehingga kewajiban Penggugat sudah selesai dalam arti tidak ada lagi hutang pajak yang harus dibayar dan diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena atas kekurangan pajak maupun angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 seluruhnya telah lunas. Penggugat juga menyatakan STP diterbitkan berdasarkan data yang salah yaitu SSP yang dijadikan dasar Tergugat dalam menghitung dan menerbitkan STP yang disengketakan ini adalah SSP pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Badan untuk Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp 8.669.755.602,00 tanggal 8 Maret 2013 dengan validasi tanggal 15 Maret 2013;
bahwa Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu yaitu terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu ; bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP537/PJ./2000, disebutkan bahwa: “(1) Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; (2) Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan;” bahwa Majelis berpendapat, Penggugat dengan sadar tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp8.669.755.602,00 dengan alasan karena angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayar untuk bulan Januari sampai dengan Nopember 2012 sudah mencukupi untuk diperhitungkan sebagai pelunasan pajak terhutang Tahun Pajak 2012; bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu; bahwa Penggugat seharusnya membayar PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 Rp 8.669.755.602,00 paling lambat tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang KUP dan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
sebesar
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-23/PJ.42/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang dijadikan sebagai salah satu dasar argumen Penggugat menyatakan bahwa : "a. Atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar yang belum diterbitkan STP, tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan sudah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka terhadap Wajib Pajak tersebut tidak perlu diterbitkan STP atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar, karena atas pokok pajak tersebut telah dilunasi dalam PPh Pasal 29. Namun demikian atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 tersebut harus diterbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga; b. Penghitungan sanksi administrasi berupa bunga atas Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak."; bahwa
bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut menegaskan bahwa atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dilunasi dalam Pajak Penghasilan Pasal 29 tidak perlu diterbitkan STP atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar, namun atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut harus diterbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga; bahwa sesuai uraian di atas serta data-data yang disampaikan baik Tergugat maupun Penggugat dalam persidangan dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut: Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Desember 2012
-
sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat baik dalam persidangan maupun dalam surat penjelasan tertulisnya; Penggugat telah melaporkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2012 pada tanggal 3 April 2013 dan telah menyetor kekurangan pajak atas PPh Pasal 29 sebesar Rp48.657.000,00 pada tanggal 1 April 2013; Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00055/106/12/051/11 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012 hanya menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp520.185.336,00, tidak termasuk pokok pajak angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp.8.669.755.602,00 yang tidak/kurang dibayar;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00055/106/12/051/11 tanggal 21 Maret Masa Pajak Desember 2012 sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat; Menimbang
: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti, penjelasan, dan dokumen yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta data-data yang ada dalam berkas Gugatan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib pajak, atas Surat tagihan Pajak Nomor 00055/106/12/051/13 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1186/WPJ.19/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib pajak, atas Surat tagihan Pajak Nomor 00055/106/12/051/13 tanggal 21 Maret 2013 Masa Pajak Desember 2012, atas nama : XXX; Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen-01169/PP/PM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, dan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. Naseri, S.E., M.M. Drs. Subandi, Ak., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor Put.61010/PP/M.XB/99/2015 tanggal 22 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-005/PP/2015 tanggal 15 April 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. Naseri, S.E., M.M. Mustakin, S.H., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.
