SURAT GUGATAN
Yogyakarta, 11 Januari 2007 Perihal: Gugatan mengenai Wanprestasi Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Dengan hormat, Yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nindya Chairunnisa Zahra, S.H., LL.M. 2. Agung Kurnia Saputra, S.H., LL.M. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Advokat dari ZAHRA SAPUTRA & PARTNERS Law Office di Jalan Gejayan Mrican No. 13 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan
Depok,
Yogyakarta,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
123/SKK/XIX/PDT.G/ZS/2007 tertanggal 4 Januari 2007 (vide bukti P-1), bertindak untuk dan atas nama : 1. PT. Satria Paramartha Abadi berkedudukan di Jl. Kapas No. 134 Kelurahan
Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sigit Wibowo, S.H. M.M. selaku Direktur Utama PT. Satria Paramartha Abadi. dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT. Bersama ini PENGGUGAT mengajukan gugatan melawan : 1. PT. Bank Cahaya, yang berkedudukan di Jl. Ibda Tut No. 45 Kelurahan Mujumuju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165 yang diwakili oleh Putri Mentari Angelo, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bank Cahaya. yang selanjutnya akan disebut TERGUGAT.
Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
Legal Standing PENGGUGAT
I. -
Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang industri garmen, berkedudukan diJl. Kapas No. 134 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang Anggaran Dasarnya telah dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 51 tertanggal 6 Desember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Aljefri Febrizarli, S.H.,M.Kn. (vide bukti P-2);
-
Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13645 HT.01.01.TH.1997. (Vide bukti P-3 dan P-4);
-
Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan Hukum
Negara
Republik
Indonesia
yang
Anggaran
Dasarnya
telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Februari 1997 Nomor: 35 Tambahan: 108. (Vide bukti P-5); -
Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum (rechtpersoon) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
-
Bahwa dengan demikian, berdasarkan PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan
hukum
terhadap
perbuatan-perbuatan
hukum
untuk
mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.
II.
Pokok-Pokok Gugatan 1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksakan
kewajibannya
untuk
memberikan
penundaan
pembayaran kredit kepada PENGGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada PENGGUGAT.
1.1 Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”; 1.2 Bahwa dalam perkara ini telah disepakati suatu perjanjian antara PENGGUGAT sebagai debitor dengan TERGUGAT sebagai kreditor berupa perjanjian kredit; 1.3 Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,
apabila
mendapatkan
si
berutang
penyelesaiannya
tidak dalam
memenuhi kewajiban
kewajibannya, memberikan
penggantian biaya, rugi dan bunga.”; 1.4 Bahwa pasal di atas mengatur mengenai wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar biaya, rugi, dan bunga; 1.5 Bahwa Pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit menentukan sebagai berikut: “DEBITOR berhak mendapatkan penundaan pembayaran,
dalam hal-hal terjadi keadaan yang memaksa (force majeur) yang menyebabkan DEBITOR berada dalam keadaan tidak mampu bayar.”; 1.6 Bahwa berdasarkan ayat di atas, salah satu hal yang disepakati para pihak adalah TERGUGAT memberikan penundaan pembayaran apabila PENGGUGAT berada dalam keadaan force majeure; 1.7 Bahwa TERGUGAT tidak memberikan penundaan pembayaran kepada PENGGUGAT di saat PENGGUGAT sedang berda dalam keadaan force
majeure; 1.8 Bahwa urutan fakta yang terjadi adalah sebagai berikut: 1.8.1
Bahwa TERGUGAT men-take over kredit PENGGUGAT di PT. Bank
Sejahtera
melalui
perjanjian
subrogasi
yang
ditandatangani para pihak pada tanggal 30 Agustus 2002; 1.8.2
Bahwa sisa utang PENGGUGAT yang harus dilunasi kepada PT. Bank Sejahtera adalah Rp 753.804.347,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). (vide bukti P-6);
1.8.3 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit, fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT adalah sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi menjadi tiga fasilitas kredit yaitu: -
Fasilitas kredit pinjaman rekening koran (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). (vide bukti P-7) ;
-
Fasilitas kredit Short Term Loan (S.T.L) sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (vide bukti P8) ;
-
Fasilitas kredit investasi sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (vide bukti P-9).
1.8.4
Bahwa jangka waktu masing-masing fasilitas kredit adalah: - Fasilitas kredit P.R.K selama 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2003; - Faslilitas kredit S.T.L selama 50 (lima puluh) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2006; - Fasilitas kredit investasi adalah 6 (enam) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2008.
1.8.5
Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 Agustus 2002 PENGGUGAT yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Putri Mentari Angelo, S.E., M.M. dan TERGUGAT yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Sigit Wibowo, S.H., M.M. menandatangani
Akta
Perjanjian
Kredit
No.
XXXV/37/BC/PK/08/2002 untuk fasilitas kredit P.R.K (vide bukti P-10), No. XXXV kredit
S.T.L
(vide
/38/BC/PK/08/2002 untuk fasilitas bukti
P-11),
dan
No.
XXXV/39/BC/PK/08/2002 untuk fasilitas kredit investasi (vide bukti P-12) yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn., di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta; 1.8.6
Bahwa yang menjadi jaminan tambahan kredit PENGGUGAT selain dari yang dijaminkan pada PT. Bank Sejahtera adalah:
a. Satu unit Mesin Embroldery/HM4B-SB12-46 Tahun 1993 merk Happy, Nomor Mesin 4802750-335 Faktur Nomor 16. (vide bukti P-13); b. Satu unit Mesin Embroldery/HM4B-SB12-46 Tahun 1993 merk Happy, Nomor Mesin 4802751-335 Faktur Nomor 17. (vide bukti P-14); Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2166, Gambar Situasi Nomor : 337/1992, Tanah seluas 296 m², atas nama pemegang hak Edi Rahmad, yang terletak di Jalan Klebengan No.75, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P-15) : - Utara
: tanah hak milik atas nama Dito Sitompoel dengan setipikat No. 1852/Depok;
- Selatan : tanah hak milik atas nama Budi Underground dengan sertipikat No. 1955/Depok; - Timur : sungai; - Barat 1.8.7
: jalan raya.
Bahwa pada tanggal 2 September 2002 PENGGUGAT mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit Short
Term Loan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk keperluan pelunasan sisa utang terhadap PT. Bank Sejahtera.(Vide bukti P-16); 1.8.8
Bahwa
TERGUGAT
menyetujui
permohonan
pencairan
tersebut melalui Surat Persetujuan Pencairan Kredit No. 7/IX/2002 tertanggal 5 September 2002 berupa uang tunai sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (vide bukti P-17); 1.8.9
Bahwa pada hari yang sama tanggal 5 September 2002 PENGGUGAT menarik uang dari rekening koran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah) untuk
keperluan pelunasan sisa utang kepada PT. Bank Sejahtera. (vide bukti P-18);
1.8.10 Bahwa fasilitas kredit S.T.L tersebut dicairkan melalui rekening
tabungan
milik
PENGGUGAT
di
PT.
Bank
Cahaya/TERGUGAT, sedangkan fasilitas kredit P.R.K dapat ditarik melalui rekening koran milik PENGGUGAT di PT. Bank Cahaya/TERGUGAT; 1.8.11 Bahwa pada tanggal 6 September 2002 PENGGUGAT melunasi seluruh sisa utang kepada PT. Bank Sejahtera sebesar Rp 753.804.347,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) menggunakan kredit Pinjaman Rekening Koran, kredit Short Term Loan yang telah dicairkan dan sisanya dari kas perusahaan. (vide bukti P-19 dan P-20); 1.8.12 Bahwa setelah PENGGUGAT melunasi utangnya, PT. Bank Sejahtera melepaskan seluruh jaminan dan selanjutnya hak tanggungan yang sebelumnya berada di tangan PT. Bank Sejahtera berpindah ke tangan TERGUGAT berupa: a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2166, Gambar situasi Nomor : 453/1991, tanah seluas 420 m², atas nama pemegang hak PANDU YUDA PRATAMA, yang terletak di jalan Klebengan No. 69, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
dengan
batas-batas
sebagai
berikut: -
Utara:
tanah
hak
milik
atas
nama
Jonathan
Syahputra dengan sertifikat No. 1968/Depok -
Selatan: tanah hak milik atas nama Wahyu Budi Wijaya dengan setipikat
-
Barat:
tanah milik Michael Tello dengan sertipikat No. 1723/Depok
-
Timur: jalan
(vide bukti P-21) b. Bahwa untuk menjamin utang Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1925, Gambar Situasi Nomor
: 4514/1991, tanah seluas 474 m², atas nama pemegang hak WAHYU BUDI WIJAYA, yang terletak di jalan Klebengan
No.
70,
k3camatan
Depok,
Kabupaten
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara : tanah hak milik atas nama Pandu Yuda Pratama dengan sertipikat No. 2166/Depok - Selatan :
tanah hak milik atas nama Jodi Perkara
dengan sertipikat No. 1922/Depok - Barat : jalan raya - Timur : sungai (vide bukti P-22) 1.8.13 Bahwa
pada
tanggal
24
Januari
2003,
PENGGUGAT
menyetor uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Pinjaman Rekening Koran (P.R.K) dari laba penjualan hasil produksi. (vide bukti P-18); 1.8.14 Bahwa selama 8 (delapan) bulan di awal periode kredit yaitu sampai
dengan
bulan
Mei
tahun
2003, PENGGUGAT
membayar angsuran pelunasan fasilitas kredit S.T.L beserta bunga pinjamannya setiap bulan. (vide bukti P-23); 1.8.15 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2003, PENGGUGAT mengajukan permohonan perubahan mekanisme pembayaran angsuran kredit kepada TERGUGAT yang pada intinya meminta persetujuan TERGUGAT agar PENGGUGAT dapat melunasi pinjaman pokok fasilitas kredit S.T.L di akhir periode kredit dan tetap membayar angsuran bunga fasilitas kredit S.T.L setiap bulannya. (vide bukti P-24); 1.8.16 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2003, TERGUGAT menyetujui perubahan mekanisme pembayaran angsuran kredit yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan demikian PENGGUGAT setiap bulannya hanya berkewajiban membayar bunga fasilitas kredit S.T.L dan dapat melunasi pinjaman pokok di akhir periode kredit. (vide bukti P-25);
1.8.17 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003 PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian Kredit No. XXXV/28/PK/BC/08/2002 tentang perubahan mekanisme pembayaran angsuran kredit untuk kredit S.T.L di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn., di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta. (vide bukti P-26); 1.8.18 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2003 PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1 (satu) tahun kepada TERGUGAT. (vide bukti P-27); 1.8.19 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 TERGUGAT menyetujui permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K
selama 1
(satu) tahun yang diajukan PENGGUGAT yang jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2004. (vide bukti P-28); 1.8.20 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2003 PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian Kredit No XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta. (vide bukti P-29); 1.8.21 Bahwa pada tanggal 13 November 2003, PENGGUGAT menarik uang dari fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli bahan baku produksi. (vide bukti P-18); 1.8.22 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2004 PENGGUGAT menyetor uang ke rekening koran milik PENGGUGAT sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laba penjualan hasil produksi. (vide bukti P-18); 1.8.23 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004 PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1 (satu) tahun kepada TERGUGAT. (vide bukti P-30); 1.8.24 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2004 TERGUGAT menyetujui permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K
selama 1
(satu) tahun yang diajukan PENGGUGAT yang jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2005. (vide bukti P-31);
1.8.25 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2004 PENGGUGAT dan TEGUGAT menandatangan addendum Akta Perjanjian Kredit No XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta. (vide bukti P-32); 1.8.26 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004 PENGGUGAT menarik uang dari rekening koran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli bahan baku pesanan produksi bendera merah putih. (vide bukti P-18); 1.8.27 Bahwa dalam rangka pengembangan usaha, pada tanggal 1 Mei 2005 PENGGUGAT memesan barang-barang penunjang produksi dengan total harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (vide bukti P-33); 1.8.28 Bahwa
oleh
karena
PENGGUGAT
datang
itu
pada
ke
tanggal
kantor
5
Mei
2005
TERGUGAT
untuk
mengajukan surat permohonan pencairan kredit investasi sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Vide bukti P-34); 1.8.29 Bahwa TERGUGAT langsung menolak permohonan pencairan sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) melalui surat
penolakan
menyetujui
tertanggal
pencairan
5
kredit
Mei
2005
investasi
dan
hanya
sebesar
Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dicairkan ke rekening milik PENGGUGAT. (vide bukti P-35); 1.8.30 Bahwa TERGUGAT pada hari itu juga memberikan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dilampirkan bersama surat penolakan yang isinya adalah penurunan plafond secara sepihak yaitu: -
fasilitas kredit P.R.K menjadi sebesar Rp 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah). (vide bukti P-36) ;
-
fasilitas kredit S.T.L. menjadi sebesar Rp 400.000.000,(empat ratus juta rupiah). (vide bukti P-37) ;
-
fasilitas
kredit
investasi
menjadi
sebesar
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (vide bukti P38). 1.8.31 Bahwa dengan demikian utang PENGGUGAT berupa fasilitas kredit S.T.L telah mencapai batas plafond, sedangkan sisa plafond fasilitas kredit P.R.K adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa plafond fasilitas kredit investasi adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 1.8.32 Bahwa terkait dengan penurunan plafond tersebut, tidak pernah
ada
pemberitahuan
sebelumnya
kepada
PENGGUGAT; 1.8.33 Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sangat membutuhkan pencairan dana untuk menggantikan kas perusahaan yang telah
digunakan
untuk
membayar
pesanan,
maka
PENGGUGAT menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit tersebut pada tanggal 5 Mei 2005; 1.8.34 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari itu juga langsung menandatangani addendum Akta Perjanjian Kredit No.XXXV/161/BC/ADD-PK/IX/2005
untuk
fasilitas
kredit
P.R.K (vide bukti P-39), No. XXXV/162/BC/ADD-PK/IX/2005 untuk fasilitas kredit S.T.L (vide bukti P-40) dan No. XXXV/163/BC/ADD-PK/IX/2005
untuk
fasilitas
kredit
investasi (vide bukti P-41) di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta yang berisi perubahan plafond masing-masing fasilitas kredit; 1.8.35 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005 PENGGUGAT menyetor uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening koran milik PENGGUGAT dari laba penjualan hasil produksi. (vide bukti P-18); 1.8.36 Bahwa
pada
tanggal
1
Agustus
2005
PENGGUGAT
mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1 (satu) tahun. (vide bukti P-42);
1.8.37 Bahwa TERGUGAT hanya memberi perpanjangan fasilitas kredit P.R.K kepada PENGGUGAT selama 9 (sembilan) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2006 melalui surat tertanggal 2 Agustus 2005. (vide bukti P-43); 1.8.38 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian Kredit No. XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta. (vide bukti P-44); 1.8.39 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 PENGGUGAT menarik uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening koran untuk membeli bahan baku produksi. (vide bukti P-18); 1.8.40 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2005 PENGGUGAT menyetor uang dari hasil pelunasan pelanggan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening koran. (vide bukti P-18); 1.8.41 Bahwa
pada
tanggal
27
April
2006,
PENGGUGAT
mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1 (satu) tahun kepada TERGUGAT. (vide bukti P-45); 1.8.42 Bahwa TERGUGAT hanya memberi perpanjangan fasilitas kredit P.R.K kepada PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 November 2006 melalui surat tertanggal 1 Mei 2005. (vide bukti P-46); 1.8.43 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006, PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian Kredit No. XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn., di Jalan Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta. (vide bukti P-47); 1.8.44 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi sebesar 6,3 SR (enam koma tiga Skala Richter) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
1.8.45 Bahwa untuk keperluan membeli bahan baku produksi dan perbaikan pabrik, PENGGUGAT menggunakan fasilitas kredit pinjaman
rekening
koran
sebesar
Rp
124.045.216,69
(seratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah enam puluh sembilan sen) pada tanggal 18 September 2006. (vide bukti P-18); 1.8.46 Bahwa
dampak
yang
ditimbulkan
dari
gempa
bumi
mengakibatkan PENGGUGAT mengalami penurunan nilai aktiva tetap sebesar 20,73 % (dua puluh koma tujuh puluh tiga persen) dan hal tersebut menyebabkan PENGGUGAT berada dalam kondisi yang sulit untuk melunasi utang kepada TERGUGAT dengan sisa waktu hanya 6 (enam) bulan. (vide bukti P-48); 1.8.47 Bahwa oleh karena itu pada saat fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran dan Short Term Loan jatuh tempo tanggal 10 November 2006, PENGGUGAT belum dapat melunasi sisa utang diakibatkan dampak dari gempa bumi yang menimpa PENGGUGAT; 1.8.48 Bahwa pada tanggal 12 November 2006 TERGUGAT menyegel jaminan fidusia yang dijaminkan PENGGUGAT yaitu berupa dua (2) buah mesin embroidery/bordir yang mengakibatkan terhambatnya usaha PENGGUGAT karena hasil produksi perusahaan menurun. (vide bukti P-49); 1.8.49 Bahwa Pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit menentukan mengenai force majeure sebagai berikut: “Debitor berhak
mendapatkan penundaan pembayaran, dalam hal-hal terjadi keadaan yang memaksa (force majeure) yang menyebabkan DEBITOR berada dalam keadaan tidak mampu bayar.”; 1.8.50 Bahwa berdasarkan ayat di atas, maka pada tanggal 15 November permohonan
2006,
PENGGUGAT
penundaan
mengajukan
pembayaran
utang
surat kepada
TERGUGAT dengan alasan force majeure yaitu gempa bumi yang menyebabkan kerugian yang sangat besar sehingga
PENGGUGAT
berada
dalam
keadaan
tidak
mampu
membayar sisa utang kepada TERGUGAT. (vide bukti P-50); 1.8.51 Bahwa terhadap permohonan penundaan pembayaran yang diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT menolak melalui Surat Penolakan Penundaan Pembayaran tertanggal 16 November 2006
dengan dalil bahwa hasil evaluasi TERGUGAT
terhadap usaha PENGGUGAT menunjukan kondisi keuangan menurun
dari
segi
aktiva,
solvabilitas,
likuiditas
dan
profitabilitas. (vide bukti P-51); 1.9
Bahwa
karena
evaluasi
dilakukan
secara
internal
oleh
pihak
TERGUGAT bahkan yang mengetahui metode evaluasi hanya pihak TERGUGAT dan selama ini hasil evaluasi selalu disimpan oleh pihak TERGUGAT tanpa pernah diketahaui oleh pihak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memiliki sangkaan bahwa hasil evaluasi bersifat tidak objektif; 1.10 Bahwa dengan demikian terlihat bahwa tindakan TERGUGAT tidak menyetujui
permohonan
penundaan
pembayaran
PENGGUGAT
sangatlah tidak beralasan; 1.11 Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit; 1.12 Bahwa Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian halaman 45 Bab IX tentang wanprestasi dan akibatakibatnya, berpendapat bahwa salah satu bentuk wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 1.13 Bahwa berdasarkan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut
di
atas,
TERGUGAT telah melakukan perbuatan
wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk berbuat sesuatu yang disanggupi untuk dilakukannya yaitu memberikan penundaan pembayaran kepada PENGGUGAT yang dalam keadaan force majeure sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit;
1.14 Bahwa sebagai akibat dari perbuatannya berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, TERGUGAT wajib membayar biaya, rugi, dan bunga kepada PENGGUGAT.
2. Ketidakmampuan PENGGUGAT untuk melunasi sisa utang adalah disebabkan
karena
hal-hal
di
luar
kuasa
PENGGUGAT
yang
menyebabkan PENGGUGAT berada dalam keadaan tidak mampu bayar. 2.1 Bahwa yang dimaksud dengan keadaan
force majeure telah
ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit di Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya: “Bahwa yang termasuk ke dalam keadaan memaksa (force
majeur) adalah keadaan yang terjadi di luar kuasa dan kehendak DEBITOR maupun BANK CAHAYA yang menyebabkan DEBITOR benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkan menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan politik pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dijalankannya Perjanjian Kredit ini sebagaimana diperjanjikan.”; 2.2 Bahwa berdasarkan ayat di atas, gempa bumi jelas termasuk dalam katagori kejadian force majeure; 2.3 Bahwa
gempa
bumi
menyebabkan
PENGGUGAT
mengalami
penurunan nilai aktiva tetap karena jalan menuju pabrik rusak, PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku serta pendistribusian, gudang bahan baku dan gudang persediaan (ready stock) hancur, PENGGUGAT kehilangan pasar lokalnya untuk sementara, dan sebagian besar karyawan turut menjadi korban gempa; 2.4 Bahwa akibat kemacetan usaha tersebut, omset yang diterima PENGGUGAT mengalami
penurunan
sebesar
Rp 93.830.000,00
(sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari sebelumnya. (vide bukti P-48);
2.5 Bahwa PENGGUGAT harus mengalokasikan dana untuk perbaikan pabrik, memberikan tunjangan kepada karyawan yang menjadi korban gempa serta membeli bahan baku baru; 2.6 Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya kepada TERGUGAT; 2.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dikatakan bahwa PENGGUGAT benar mengalami kejadian yang memenuhi ketentuan force majeure dalam Akta Perjanjian Kredit, di mana telah terjadi keadaan di luar kehendak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT sebagai debitor benar-benar dalam keadaan tidak mampu bayar yaitu keadaan yang tidak memungkinkan membayar utang kepada TERGUGAT sebagaimana seharusnya. 3. Permohonan penundaan pembayaran kredit adalah itikad baik PENGGUGAT untuk melunasi utang kepada TERGUGAT. 3.1 Bahwa Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”; 3.2 Bahwa
PENGGUGAT
selalu
melaksanakan
kewajibannya
yaitu
membayar angsuran bunga seluruh fasilitas kredit sebelum tanggal 10 tiap bulannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit yang telah disepakati para pihak. (vide bukti P-18 dan P-23); 3.3 Bahwa setelah terjadi gempa bumi tersebut, kondisi keuangan PENGGUGAT mengalami penurunan drastis yang menyebabkan PENGGUGAT berada dalam keadaan tidak mampu bayar karena PENGGUGAT perlu mengalokasikan dana untuk perbaikan pabrik dan tunjangan kepada karyawan PENGGUGAT yang menjadi korban. (vide bukti P-48); 3.4 Bahwa walaupun demikian, PENGGUGAT tetap berusaha melunasi angsuran bunga kepada TERGUGAT. (vide bukti P-18 dan P-23);
3.5 Bahwa karena penurunan kondisi keuangan dan banyaknya dana yang perlu dialokasikan untuk perbaikan pabrik, tunjangan karyawan yang menjadi korban gempa dan pembelian bahan baku yang hancur akibat gempa, PENGGUGAT belum dapat melunasi utang pokok kepada TERGUGAT; 3.6 Bahwa karena PENGGUGAT sadar masih harus melunasi utang pokok, maka PENGGUGAT berinisiatif mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran pada tanggal 15 November 2006. (vide bukti P-50); 3.7 Bahwa PENGGUGAT sadar tindakan yang dilakukan adalah demi kebaikan kedua belah pihak dan PENGGUGAT tidak ingin lari dari tanggung jawab atau berbuat wanprestasi serta ingin dapat membayar sisa utang kepada TERGUGAT sampai lunas; 3.8 Bahwa pada tanggal 16 November 2006 TERGUGAT menolak permohonan
penundaan
pembayaran
yang
diajukan
oleh
PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT sudah dalam keadaan
Insolven dan tidak memiliki prospek lagi; 3.9 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 PENGGUGAT telah beriktikad baik mendatangi PT. Bank Cahaya/TERGUGAT untuk
mengadakan
perundingan
mengenai
penundaan
pembayaran namun tidak ada tanggapan baik dari pihak TERGUGAT dan TERGUGAT tetap menyatakan penolakan terhadap permohonan penundaan pembayaran dari PENGGUGAT; 3.10 Bahwa berdasakan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa PENGGUGAT mempunyai itikad baik untuk melunasi seluruh utang kepada TERGUGAT. 4. Bahwa karena kelalaian TERGUGAT tidak memberikan penundaan pembayaran, PENGGUGAT telah menderita kerugian. 4.1 Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu,
apabila
si
berutang
tidak
memenuhi
kewajibannya,
mendapatkan
penyelesaiannya
dalam
kewajiban
memberikan
penggantian biaya, rugi dan bunga.”; 4.2 Bahwa berdasarkan pasal di atas PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti biaya, rugi, dan bunga karena perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT; 4.3 Bahwa pengertian biaya, rugi, dan bunga yang dimaksud dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut R. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian halaman 47 yaitu : - Biaya, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak; - Rugi, adalah kerugian yang tejadi akibat kerusakan barangbarang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur; - Bunga, adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderving), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. 4.4 Bahwa rincian penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut: - Biaya yang diderita oleh PENGGUGAT adalah dikarenakan tidak dipenuhinya permohonan penundaan pembayaran sehingga agar bisa mendapatkan haknya maka PENGGUGAT merasa perlu memperjuangkan haknya melalui gugatan ke pengadilan yang membutuhkan
jasa
pengacara
sehingga
penggugat
harus
membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); - Rugi yang diderita oleh PENGGUGAT adalah denda yang dihitung sejak fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran dan kredit Short
Term Loan jatuh tempo sampai gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).; - Bunga yang diminta oleh PENGGUGAT adalah karena tindakan TERGUGAT yang menyegel 2 mesin Eembroidery PENGGUGAT sehingga hasil produksi dari PENGGUGAT berkurang yaitu sebesar Rp. 162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
Bahwa total ganti biaya rugi dan bunga yang harus diserahkan TERGUGAT adalah Rp 271.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT selain memohon dinyatakan sebagai PENGGUGAT yang baik dan benar (allgied
opposant), PENGGUGAT juga mohon agar perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Primair 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menyatakan
perbuatan
TERGUGAT
yang
tidak
memberikan
penundaan
pembayaran adalah perbuatan wanprestasi; 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti biaya, rugi dan bunga kepada PENGGUGAT sebesar Rp 271.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika; 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyetujui penundaan pembayaran selama 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya putusan hakim atas gugatan ini. 5. Memerintahkan TERGUGAT untuk melepaskan segel atas dua mesin Embroldery milik PENGGUGAT; 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraai); 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Subsidair 1. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acequo
et bono).
Hormat kami Kuasa Hukum PENGGUGAT,
(Nindya Chairunnisa Zahra, S.H., LL.M.)
(Agung Kurnia Saputra, S.H., LL.M.)
