PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) DAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

1

PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) DAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) . (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.2443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt)

SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Disusun Oleh ARMY EKONANTO NIM : EIE006045

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012

2

SKRIPSI PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) DAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) . (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.2443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt) Oleh

ARMY EKONANTO NIM. EIE 006045

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Diterima dan disahkan Pada tanggal. ................................

Para Penguji/Pembimbing Penguji I/ Pembimbing I

Penguji II/ Pembimbing II

Penguji III/ Pembimbing III

Drs.Antonius Sidik M,S.H,M.S. Sanyoto, S.H,M.Hum Rahadi Wasi Bintoro,S.H,M.H Nip. 19580905 198601 1001 Nip.19610123 198601 1001 Nip.;19800812 200501 1002 Mengetahui Dekan

Dr. Angkasa, S.H.M.Hum. NIP. 19640923 198901 1001

3

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Semua bunga esok hari ada dalam benih hari ini. Semua hasil esok hari ada dalam pikiran hari ini.

Aristoteles.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Anak – anakku : RIDZAL NIKONANTO MIRZA NIKONANTO HAMZAH NIKONANTO Isteriku : ENY ADISUSANTI.

4

ABSTRAK Hukum positif (HIR) tidak mengatur penggabungan gugatan. Tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyebutkan penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula,. Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. yang dikuatkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2443K/Pdt/2008 mengabulkan penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi). Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum hakim dan akibat hukum dikabulkan gugatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif dengan mengolah dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari membaca, mencatat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur perpustakaan (library research), serta doktrin hukum perdata. Berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Agung dalam penerapan hukumnya telah benar sesuai dengan doktrin yang menyebutkan, beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983. Yang membolehkan melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk Subyektif dan Obyektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijk samenhangen). Hakim menjatuhkan hukuman atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi kepada Tergugat, untuk membayar ganti kerugian Materiil yang nyata-nyata diderita dan kerugian Imateriil berupa pembayaran sejumlah uang. Kata Kunci : Kumulasi Gugatan, gugatan PMH dan Wanprestasi.

5

Abstract. Positive law (HIR) doesn’t regulate a marger lawsuit. But the jurisprudence of the Supreme Court No.1875K/Pdt/1984 dated 24 April 1986 said the marger lawsuit between Unlawful Acts (onrechmatigedaad) and broken promises action (wanprestasi) can not be justified in an orderly proceedings and must by completed separately. insteed,The judge of Purwokerto District Court in verdict No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt confirmed by the Verdict of the Supreme Court No.2443K/Pdt/2008, grant a merger lawsuit between Unlawful Acts (onrechmatigedaad) and broken promises action (wanprestasi). This research is to determine how the law application use by the judge and the legal cosequences by the granted lawsuit in the Purwokerto District Verdict. The research method is normative juridical approach. Qualitatif research type by processing and using secondary data obtained from reading, noting legislation, court verdict and the literature of library (library research), as well as civil law doctrine. Based on the methode used. The research result is that the aplication law used by Purwokerto District Court and Supreme Court was correct according the doctrine that says, a few claim can be cumullated in one lawsuit if between the claim there is a close relation or there’s connecting. And this close relation must be evidenced by the facts. This is consistent with the Verdict of Supreme Court No. 575K/Pdt/1983 May marge (samenvoeging) either in the from of subjective and objective as long, there is a close relation (innerlijk samenhangen). The judge sentenced according to the acts whice are Unlawful Act and wanprestasi, , the defendant was sentenced to pay the materiil and immateriil compensation in the form of money payment. Keywords

:Lawsuit

cumulation,

Lawsuit

Unlawful

Acts

(onrechmatigedaad) and broken promises action (wanprestasi).

6

PRAKATA

Segala puja dan puji syukur keharirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah Ia berikan, serta tak lupa sholawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Besar Muhamad Saw dan hanya atas ridlanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) dan Cidera Janji (wanprestasi) (Tinjauan Yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt) ” sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyamapaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Angkasa, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universsitas Jenderal Soedirman. 2. Ibu HJ. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S, selaku Pejabat Dekan lama Fakultas Hukum Universsitas Jenderal Soedirman. 3. Ibu Dwi Hapsari, S.H,M.H. . sebagai Pembimbing Akademik atas bimbingannya. 4. Bapak Drs. Antonius Sidik M,S.H, M.S, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan saran dan petunjuk.

7

5. Bapak Sanyoto, S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan saran dan petunjuk 6. Bapak Rahadi Wasi Bintoro,S.H,M.H. selaku penguji seminar dan skripsi atas saran dan petunjuknya. 7. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melaksanakan penelitian serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu perastu. Akhirnya penulis menyadari meskipun telah berusaha sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan kemampuan dan berbagai kendala yang menjadikan skripsi ini kurang sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khusus bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, 27 Nopember 2012.

Penulis

8

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ........................................................... ii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................... iii ABSTRAK ........................................................................................ iv ABSTRACT ......................................................................................... v PRAKATA .......................................................................................... vi DAFTAR ISI ....................................................................................... vii BAB

I. PENDAHULUAN. ........................................................ 1 A. Latar Belakang ......................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................. 6 C. Tujuan Penelitian ..................................................... 7 D. Kegunaan Penelitian ................................................. 8

BAB

II. TINJAUAN PUSTAKA. .............................................. 10 A. Perikatan .................................................................. 10 B. Perbuatan Melawan Hukum .................................... 20 C. Pengertian dan Azas-azas Hukum Acara Perdata .... 38 D. Gugatan .................................................................. 45 1. Pengertian Gugatan ............................................. 45 2. Pegabungan Gugatan .......................................... 53

9

BAB

III. METODE PENELITIAN ........................................... 57

BAB

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ..................................................... 59 B. Pembahasan ........................................................... 155

BAB

V. PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................... 184 B. Saran .......................................................................... 184.

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 186.

10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) sebagai konsekuensi yuridis maka segala tindakan setiap warga negara dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat. Hakekat hukum, Prof. Wirjono Prodjodikoro memberikan difinisi hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orangorang sebagai anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.1 Kaedah hukum dimaksud berdasarkan isinya dapat digolongkan menjadi hukum publik (publikrecht) dan hukum privat (privatrecht). Ketentuan hukum publik pada asasnya merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, dan ketentuan hukum privat mengatur tentang kepentingan perorangan atau disebut hukum perdata.

1

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sumur. Bandung. 1984, hal 14.

11

Ruang lingkup hukum perdata dapat digolongkan menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau dikenal dengan hukum acara perdata.2 Asas hukum acara perdata menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Penggugat yang merasa haknya dilanggar dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dapat menggabungkan tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering. Penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan. Tujuan

diterapkannya

kumulasi

gugatan

adalah

untuk

menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang mengatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana. Pada hakekatnya kumulasi gugatan merupakan penggabungan dari pada tuntutan hak dari suatu perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua bentuk kumulasi, yaitu kumulasi Subyektif dan kumulasi obyektif.

2

Lilik Mulyadi. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002, hal 1.

12

a. Kumulasi Subyektif (Penggabungan Subyeknya).3 Maksudnya adalah bahwa dalam suatu perkara, seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa penggugat melawan seorang tergugat, atau apabila kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari satu orang.Dalam Pasal 127 HIR (Herziene Indonesish Reglement) dan pasal 151 RBg (Rechtreglement Buitengewesten), serta beberapa pasal dalam Rv (Reglement op de Burgelijk Rechtvordering) dan BW (Burgerlijk Wetboek) terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subyektif, dimana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. b. Kumulasi Obyektif (Penggabungan dari obyek atau tuntutan). Penggugat mengajukan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu perkara atau gugatan. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan

3

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangan di Indonesia, Gama Media, 2007, Yogyakarta, hal. 74.

13

melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugat, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.4 Kumulasi

Obyektif

pada

tuntutan

gugatan,

umumnya

tidak

disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain. Dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan, yaitu : 1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian) maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. 2. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain. Maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. 3. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang Eigendom dalam satu gugatan (pasal 103 Rv). 5 Mahkamah Agung atas hal tersebut dengan putusan perkara Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Gugatan antara PT. GRAHA CIPTA GUNA (Penggugat) yang berkedudukan di Purwokerto dengan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Banyumas cq Bupati Banyumas (Tergugat) dengan pokok perkara yang dapat diabstraksikan sebagai berikut : Pada tanggal 7 Maret 1986 telah terjadi perjanjian antara PT. Graha Cipta Guna (Penggugat) yang berkedudukan di Purwokerto dengan 4

5

Mahkamah Agung RI, Pedoman PelaksanaanTtugas dan Administrasi Pengadilan Jilid II, Jakarta, 1994, hal.125. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1982. Hal 47.

14

Pemerintah RI Cq Pemerintah Kabupaten Banyumas Cq Bupati Banyumas (Tergugat).

Dalam perjanjian tersebut disepakati Tergugat memberi ijin

kepada Penggugat atas biaya penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m2 yang terletak di Komplek Pertokoan Kebondalem termasuk Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Penggugat diharuskan atau diwajibkan membangun 2 (dua) unit sekolah dasar, membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan, serta membangun 15 (lima belas) unit kios Komplek Pasar Sarimulyo Kebondalem. Penggugat telah melaksanakan pembangunan di Komplek Pertokoan Kebondalem di atas lahan milik Pemerintah Banyumas seluas 20.637 m2, akan tetapi sebelum pembangunan tersebut selesai, Tergugat menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam obyek sengketa yang telah dibebaskan dan dikosongkan oleh Penggugat sampai sekarang, di mana di atas sebagian obyek sengketa tersebut oleh Tergugat telah didirikan bangunan-bangunan sebagai tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL). Atas perbuatan tergugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan cidera janji kepada tergugat melalui Pengadilan Negeri Purwokerto. Hakim dalam putusan perdata No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt antara lain memutuskan

mengabulkan

gugatan

Penggugat

untuk

sebagian

dan

menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cidera janji

yang sangat merugikan Penggugat. Putusan pengadilan Negeri

15

Purwokerto tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya No. 88/Pdt/2008/PT Smg dengan amarnya antara lain menyatakan menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 Pebruari 2008 Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt dan mengadili sendiri menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam pemeriksaan kasasi,

Mahkamah Agung dalam putusnnya No. 2443 K/Pdt/2008, telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Berdasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul “ Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan Cidera Janji (Wanprestasi) (Tinjauan Yuridis terhadap

Putusan Mahkamah Agung RI No.

2443K/Pdt/2008

Pengadilan

Jo

88/Pdt/2008/PT.Smg

Putusan jo

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Semarang

No.

Negeri

Purwokerto

No.

46/Pdt.G/2007/PN.Pwt.) ” B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum Hakim dalam penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) dan gugatan cidera janji (Wanprestasi) atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008 jo

16

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt) ? 2. Bagaimana akibat hukum atas dikabulkannya penggabungan gugatan perbuatan

melawan

hukum

(Onrechmatigedaad)

dan

cidera

janji

(Wanprestasi) ? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis : 1.

Penerapan hukum Hakim dalam penggabungan gugatan perbuatan melawan

hukum

(Onrechmatigedaad)

dan

gugatan

cidera

janji

(Wanprestasi) atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt). 2.

Akibat hukum dikabulkannya penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) dan gugatan cidera janji (Wanprestasi) atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt).

D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan teoritis Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan.

17

2. Kegunaan praktis Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihakpihak yang membutuhkan, misalnya untuk penulisan ilmiah

ataupun

untuk penulisan skripsi yang menyangkut Hukum Acara Perdata khususnya mengenai penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan.

18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Perikatan Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III yang meliputi hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Dalam sistematika KUHPerdata yang mengatur hubungan antara orang dan benda diatur dalam buku II tentang benda.

Hukum yang mengatur

hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan. 1. Pengertian Perikatan Perikatan merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda verbintenis. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa Hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli, hutang piutang, dapat berupa kejadian misalnya kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan misalnya pekarangan berdampingan, rumah bersusun. Peristiwa Hukum tersebut menciptakan hubungan Hukum.6 R. Subekti memberikan definisi perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.7 Para pihak didalam hubungan Hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya. 6 7

Pihak yang berhak menuntut

Ibid., hal. 198 Subekkti R., Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1983, hal. 122.

19

sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Prestasi adalah obyek perikatan, yaitu sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur. Prestasi adalah harta kekayaan yang diukur atau dinilai dengan uang.8 Prestasi itu bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.9 Berdasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan adalah hubungan Hukum yang timbul karena adanya peristiwa Hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dan obyek hubungan Hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Dengan demikian dapat dirumuskan pula bahwa perikatan adalah hubungan Hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur dan kreditur. 2. Hapusnya Perikatan Pasal 1381 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut : “Perikatan-perikatan hapus : karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan hutang atau kompensasi; karena percampuran hutang; karena pembebasan hutangnya; karena musnahnya barang yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab kesatu buku ini; karena

8

9

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 199 Satrio J., Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hal. 28

20

lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”. Menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata, maka ada sepuluh hal yang mengakibatkan berakhirnya/hapusnya suatu perikatan, yaitu karena : a) Pembayaran Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan pembayaran tidak saja meliputi penyerahan sejumlah uang melainkan juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan suatu benda.10 Jadi dalam hal obyek perikatan adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang, apabila obyek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal obyek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran dan penyerahan benda. b) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Pasal 1404 KUHPerdata menyatakan : “Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang dihutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau berangnya kepada Pengadilan.

10

Abdulkadir Muhammad, Op cit, hal. 218

21

Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawarann itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”. Sesuai ketentuan Pasal 1404 KUHPerdata maka apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan Notaris atau Jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditur itu kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan, dengan demikian perikatan menjadi hapus. Ketentuan Pasal 1405 KUHPerdata selanjutnya mengatur mengenai syarat-syarat agar penawaran pembayaran sah, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya Dilakukan oleh debitur yang wenang membayar Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan Waktu yang ditetapkan telah tiba Syarat dengan mana hutang dibuat, telah terpenuhi Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui 7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau Jurusita disertai dengan dua orang saksi.11 c) Pembaharuan hutang Pasal 1413 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut “Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan hutang : 1) Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.

11

Ibid., hal 219

22

2) Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya”. Menurut

ketentuan

Pasal

1413

KUHPerdata,

maka

pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian obyek perjanjian yang disebut novasi obyektif, dan hutang lama menjadi hapus. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subyeknya), maka jika diganti debiturnya disebut novasi subyektif pasif, jika yang diganti krediturnya disebut novasi subyektif aktif, kedua penggantian tersebut mengakibatkan hutang lama hapus.12 d) Perjumpaan hutang atau kompensasi Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan, dengan perhitungan ini hutang piutang lama menjadi hapus. Menurut Pasal 1427 KUHPerdata, perjumpaan hutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama. 2) Hutang tersebut harus sudah dapat ditagih. 3) Hutang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya. Pada intinya semua hutang dapat diperjumpakan, kecuali (Pasal 1429 KUHPerdata : 12

Loc cit.

23

1) Apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan dirampas dari pemiliknya, misalnya dengan pencurian. 2) Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan. 3) Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita. e) Percampuran hutang Menurut ketentuan Pasal 1436 KUHPerdata, percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. Percampuran hutang tersebut terjadi demi . Dalam percampuran hutang ini hutang piutang menjadi lenyap. Percampuran hutang terjadi misalnya A sebagai ahli waris mempunyai hutang kepada B sebagai pewaris, kemudian B meninggal dunia dan ahli waris A menerima warisan termasuk juga hutang atas dirinya sendiri. Dalam hal ini hutang lenyap demi hukum. f) Pembebasan hutangnya Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus. g) Musnahnya barang yang terhutang Menurut ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata apabila benda tertentu yang menjadi obyek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum lalai ia menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka

24

perikatannya menjadi hapus. Tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya. Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu, ia pun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya benda itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan menemui nasib yang sama, meskipun sudah berada di tangan kreditur. h) Karena kebatalan atau pembatalan Pasal 1446 KUHPerdata menyatakan : “Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi Hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi Hukum, sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka”. Menurut ketentuan Pasal 1446 KUHPerdata, yang dimaksud hanyalah mengenai soal pembatalan saja, tidak mengenai kebatalan. Syarat-syarat untuk pembatalan yang disebutkan adalah syarat-syarat subyektif yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Jika syaratsyarat subyektif tidak dipenuhi, maka perikatan itu tidak batal, melainkan dapat dibatalkan.

25

Perikatan-perikatan

yang

tidak

memenuhi

syarat-syarat

subyektif dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim dengan dua cara, yaitu : (1) Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada Hakim dengan mengajukan gugatan. (2) Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka Hakim untuk memenuhi perikatan, dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan itu.13 Undang-undang memberikan pembatasan waktu 5 (lima) tahun (Pasal 1445 KUHPerdata) untuk pembatalan secara aktif, sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu.14 i) Berlakunya suatu syarat batal Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika terpenuhi mengakibatkan perikatan itu menjadi batal (nietig, void), sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut syarat batal. Syarat batal pada asasnya selalu berlaku syurut, yaitu sejak perikatan itu dilahirkan. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. j) Lewatnya waktu (daluwarsa) Pasal 1946 KUHPerdata menyatakan : “Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 13 14

Subekti R (2), Hukum Perjanjian, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1963, hal.88 Abdulkadir Muhammad, Op cit., hal. 222

26

waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”. Ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata dapat diketahui ada 2 (dua) macam lampau waktu, yaitu : (1)

Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda disebut acquisitieve verjaring.

(2)

Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan, disebut extinctieve verjaring.15

3. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad ketentuan tersebut kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yaitu : a) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari rumusan kata kerja mengikatkan diri, sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus antara dua pihak. b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (Zaakwaarneming), tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah persetujuan. c) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena menyangkut juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).

15

Ibid., hal. 223

27

d) Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.16 Berdasar alasan-alasan tersebut, maka menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.17 4. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Perikatan dalam bagian ini adalah perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang, jadi bukan orang yang berbuat itu menetapkan adanya perikatan, melainkan undang-undang yang menetapkan adanya perikatan. Perbuatan orang dilasifikasikan menjadi dua yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.18 Perikatan dikemukakan

yang

mengenai

lahir

karena

kewajiban

undang-undang

anak

terhadap

saja

orang

dapat tuanya

sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHPerdata. Dalam peristiwa tersebut perikatan antara anak dan orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis ke atas muncul karena semata-mata

16

Ibid., hal. 225 Loc cit 18 Ibid., hal. 245 17

28

mereka kebetulan mempunyai kedudukan sebagai anak dan orang tua dan undang-undang menentukan begitu.19 Perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatig) sebagai contohnya adalah apa yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata tentang zaakwarneming dan pembayaran tak terhutang (Pasal 1359 KUHPerdata). Sedangkan sebagai contoh perikatan yang lahir karena undangundang disertai perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum adalah onrechmatige daad yang mendapat pengaturannya dalam Pasal 1365 KUHperdata. B. Perbuatan Melawan Hukum Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya diatur dalam beberap pasal yaitu Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, akan tetapi kenyataan dilapangan banyak sekali gugatan yang diajukan karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan sebagai berikut : Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan onrechtmatige daad atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah tort. Istilah tort berasal dari kata torquere atau tortus dalam bahasa Perancis,

19

Satrio J., Op cit., hal. 41

29

seperti kata wrong berasal dari kata Perancis wrung yang berarti salah atau kerugian.20 Dalam bidang hukum kata tort berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari prestasi kontrak.

Jadi

serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam system hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.21 Menurut Hoge Raad ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Melawan hak subyektif orang lain. Melawan kaidah tatasusila. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketertiban, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.22

Syarat-syarat perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Adanya suatu perbuatan Perbuatan tersebut melawan hukum Adanya kesalahan dari pihak pelaku Adanya kerugian bagi korban Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.23

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur, yaitu : 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatig)

20

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 2. Ibid., hal. 2. 22 Bambang Heryanto, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2004, 21 23 Munir Fuady, Opcit., hal. 10 21

30

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.24 Dapat dikatakan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur tersebut harus dipenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut : 1. Adanya suatu perbuatan Perbuatan positif yang dalam bahasa Belanda disebut daad (Pasal 1365 KUHPerdata) dan perbuatan negative yang dalam bahasa aslinya yaitu nalatigheid (kelalaian) atau onvoorzigtigheid (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdata untuk orang yang betul-betul berbuat sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.25

24 25

Abdulkadir Muhammad, Op cit., hal. 252 Ibid., hal. 253

31

Dalam rumusan tersebut yang harus dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang. Perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian melawan hukum

(onrechtmatige)

sama

dengan

melanggar

undang-undang

(onwetmatig). Ini merupakan penafsiran yang sempit mengenai perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad /HR) sejak tahun 1919 telah meninggalkan penafsiran yang sempit dan menganut paham yang luas mengenai perbuatan melawan hukum.

Dalam rumusan tersebut

ternyata unsur kesusilaan telah dimasukan dalam lapangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga diberantas dengan jalan hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata.26 Dengan demikian sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut : a) b) c) d) e)

Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.27

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

26 27

Ibid., hal. 255 Munir Fuady, Op cit., hal. 11

32

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana.

Kesalahan dalam Pasal 1365

KUHPerdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai). Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur-unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a) Ada unsur kesengajaan, b) Ada unsur kelalaian (culpa) c) Tidak

ada

alasan

pembenar

atau

alasan

pemaaf

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.28 Dalam perkembangannya terjadi perbedaan pendapat diantara ahli hukum, mengenai perlu tidaknya dipersyaratkan unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum. Dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur melawan hukum saja. Dalam prakteknya terdapat tiga aliran, yaitu : 1) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja Aliran ini menyatakan bahwa unsur melawan hukum terutama dalam arti yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya,

28

Ibid., hal. 12

33

sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda penganut aliran ini adalah Van Oven. 2) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kealahan saja Sebaliknya aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kealahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum, terhadap suatu perbuatan melawan hukum, penganutnya misalnya Van Goudever. 3) Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ketiga mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum meski mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kealahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Penganut aliran ini misalnya Meyers. 4. Adanya kerugian bagi korban Akibat perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. segi yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal doktrin 2 (dua) bidang hukum, yaitu : 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak

34

2) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.29 Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut : a) Ganti rugi nominal b) Ganti rugi kompensasi c) Ganti rugi penghukuman.30 Penjelasan untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu : a) Ganti rugi nominal Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur

kesengajaan, tetapi tidak

menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal. b) Ganti rugi kompensasi Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benarbenar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh

29 30

Bambang Heryanto, Op cit., hal. 144 Munir Fuady, Op cit., hal. 134

35

korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain. c) Ganti rugi penghukuman Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diberikan kepada kasuskasus kesengajaan yang berat atau sadis. terhadap

penganiayaan

berat

atas

Misalnya diterapkan

seseorang

tanpa

rasa

perikemanusiaan. KUHPerdata yang merupakan salah satu sumber hukum perdata di Indonesia mengatur kerugian dang anti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut : 1) Ganti rugi umum 2) Ganti rugi khusus.31 Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dari buku III, mulai dari Pasal 1234 sampai dengan

31

Ibid., hal. 136

36

Pasal 1252. dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah Biaya, Rugi dan Bunga.32 Biaya adalah setiap cost atau uang atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum, misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris dan lain-lain. Rugi adalah keadaan berkurang nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti bunga yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya. Dengan demikian ganti rugi akibat wanprestasi meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan unsur-unsur yang dipakai adalah uang. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian penggantian kerugian dalam perbuatan melawan hukum 32

Loc cit

37

didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian dihitung dengan sejumlah uang.33 Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu

perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan 1367) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).34 Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum khususnya terhadap

tubuh orang juga dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut : a) Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit. b) Luka atau cacat terhadap tubuh korban c) Adanya rasa sakit secara fisik

33 34

Ibid., hal 256. Ibid., hal. 137

38

d) Sakit secara mental, seperti stres, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.35 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365

KUHPerdata

yaitu

perbuatan

yang

karena

kesalahannya

menimbulkan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Teori aanprakelijkheid atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya yang harus digugat menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Tetapi adakalanya seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi orang lain yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti.36 Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat dibagi kepada 3 (tiga) kategori, yaitu : 1. Teori tanggung jawab atasan 2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya

35 36

Ibid., hal. 138 Ibid., hal. 16

39

3. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.37 KUHPerdata memperinci bebrapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu : 1. Orang tua atau wali bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya (Pasal 1367) 2. Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjaannya (Pasal 1367). 3. Guru-guru bertanggung gugat atas tindakan murid-muridnya (Pasal 1367). 4. Kepala-kepala tukang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh tukang-tukangnya (Pasal 1367). 5. Pemilik binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang piaraannya itu (Pasal 1368). 6. Pemakai binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368) 7. Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat atas ambruknya gedung karena: a. Kelalaian dalam pemeliharannya. b. Karena cacat dalam pembangunan ataupun dalam tatanannya (Pasal 1369).38 Dalam perkembangannya timbul pertentangan diantara para sarjana apakah selain 7 (tujuh) kriteria tersebut, KUHPerdata tidak memperkenankan tanggung gugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Padahal di dalam ketentuannya Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata bersifat umum, yaitu : Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

37 38


40

Ada 2 (dua) golongan pendapat sarjana mengenai tanggung gugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu : 1. Golongan yang berpendapat bahwa ketujuh kategori tersebut sudah definitif, sehingga tidak mungkin lagi ditambah. 2. Golongan yang berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdata ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang berdiri sendiri terpisah dengan ketentuan-ketentuan berikutnya, konsekuensinya adalah bahwa ketujuh kategori yang disebutkan setelah Pasal 1367 ayat (1) tersebut hanyalah contoh-contoh saja (tidak limitatif), sehingga mungkin ada tanggung gugat di luar ketujuh kategori tersebut.39 C. Cidera Janji (Wanprestasi) Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian apabila pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dikatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu dapat dimintakan pertanggunjawaban hukum berdasar wanprestasi. Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontrak/perjanjian.Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang merumuskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.40

39 40

Loc cit Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 2

41

Doktrin pun banyak memberi definisi tentang perjanjian.

Van Dunne

mengartikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.41 H. Salim HS mendefinisikan kontrak atau perjanjian sebagai hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang hukum harta kekayaan, di mana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.42 Berdasar pengertian di atas maka hukum kontrak dapat diartikan sebagai hukum terhadap janji-janji.

Janji-janji yang dibuat kemudian

mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka. KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 1. Adanya kesepakatan; 2. Kecakapan; 3. Atas suatu hal tertentu; 4. Sebab (causa) yang halal. Pada saat perjanjian sah, maka mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:

41

Salim HS, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 8 42 Ibid., hal. 9

42

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi. Rumusan prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa : 1.

Memberikan sesuatu;

2.

Berbuat sesuatu

3.

Tidak berbuat sesuatu. Salah satu pihak dalam perikatan apabila tidak melaksanakan

prestasinya maka dikatakan wanprestasi. Wanpretasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian.43 dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk : 1. Debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) 2. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 3. Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan).44 Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Konsekuensi keadaan wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi berupa penggantian kerugian dengan perhitungan-perhitungan tertentu berupa biaya, rugi, dan bunga

43 44

M. Yahya Harahap (2), Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60 Setiawan R, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 13, 15

43

dan/atau pengakhiran kontrak. Yang dimaksud biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya wanprestasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian

adalah berkurangnya nilai kekayaan debitur sebagai akibat adanya wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya yang dimaksud dengan bunga adalah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh kreditur karena tindakan wanprestasi dari debitur.45 Debitur apabila melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk : 1. Pemenuhan perjanjian; 2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi; 3. Ganti rugi; 4. Pembatalan perjanjian timbal balik; 5. Pembatalan dengan ganti rugi.46 Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1243 KUHPerdata merumuskan : Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

45

Munir Fuady (2), Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 138. 46 Setiawan, Opcit., hal. 14

44

Mengenai bentuk pernyataan lalai diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang merumuskan : Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 1238 KUHPerdata tersebut di atas pada pokoknya mengatur tentang : a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan dari tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan; b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri; c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning atau yang biasa disebut somasi. Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi tersebut kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.47 Pasal 1246 KUHPerdata merumuskan : Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya ats rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahanperubahan yang akan disebut di bawah ini. Ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi apa saja yang dapat diminta kreditur atas dasar wanprestasi tersebut, yaitu :

47

Ibid., hal. 15-17

45

a. Ongkos (biaya/kosten) b. Kerugian nyata yang diderita kreditur (schaden) c. Bunga (interessen) d. Keuntungan yang seharusnya akan diperoleh48 Ganti rugi adalah ganti dari kerugian yang nyata berupa sejumlah uang, tidak bisa yang lain, yang diakibatkan langsung oleh wanprestasi berupa ongkos (kosten), kerugian (schaden) dan bunga (interessen).49 Kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi, artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat, dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan : 1. Besarnya kerugian yang dialami 2. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian debitur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.50 Pasal 1250 KUHPerdata merumuskan : Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

48

HA Mukhsin Asyrof, Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Varia Peradilan Tahun XXIV No. 286, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2009, hal. 45 49 M. Yahya Harahap (2), Opcit., hal. 66-67 50 Ibid., hal. 71

46

Kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi apabila perjanjian berupa pembayaran sejumlah uang adalah bunga menurut undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1250 KUHPerdata, yang besarnya menurut Stb. 1848 No. 22 jo 1849 No. 63 sebesar 6 persen pertahun, dan dalam hal ini kreditur tidak perlu / tidak dibebani kewajiban pembuktian, cukup jika debitur telah nyata terlambat membayar, kreditur dapat menuntut ganti rugi berupa bunga.51

D. Asas-asas Hukum Acara Perdata Asas-asas hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Asas Hakim bersifat menunggu Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tuntutan tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (nemo judex sine actore). Hakim dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak. 6

51 6

Ibid., hal. 65-74 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktekl Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 17

47

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (iudex ne procedat ex officio).7 Sikap menunggu dari hakim juga menyangkut luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara, bahwa hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan para pihak (secundum allegat iudicare).8 Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Asas Hakim pasif (lijdelijkheid van rehcter) Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin

7

Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hal. 11

8

Lilik Mulyadi, Op. cit., hal. 18

48

sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.9 Asas hakim pasif memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR)10 3. Asas Pengadilan yang terbuka untuk umum (openbaarheid van rechtspraak) Asas ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.48 Tahun 2009 berbunyi : (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak 9


10


49

mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.11 4. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (horen van beide partijen) Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan (bijzondere belangen), karena sifat yang demikian konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata maka ketentuan hukum acara perdata menentukan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak ada memihak salah satu pihak sehingga untuk itu diperlukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama di depan persidangan, tepatnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang.

11


50

5. Asas Putusan harus disertai alasan-alasan Asas ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Karena adanya alasan-alasan itulah maka

putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.58 6. Asas Pemeriksaan dalam dua instansi (onderzoek in twee instanties) Pengertian pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Dengan demikian Pengadilan Negeri bertugas serta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

58


51

pertama sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Banding. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara perdata berdasarkan faktanya (judex facti), sehingga dengan demikian menurut asas-asas umum

hukum

acara perdata Indonesia

lazim disebut

pemeriksaan dalam dua instansi (onderzoek in twee instanties).59 7. Asas Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi (toezicht op de rehstspraak door middel van cassatie) Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terhadap putusan judex facti di mana dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Asas ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi : Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena sifat pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, maka apabila dijabarkan lebih lanjut asas ini mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

59


52

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : 1. tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang 2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.60 b) Karena

Mahkamah

Agung

hanya

melakukan cara

mengadili

sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka dapat disebutkan lebih jauh bahwa Mahkamah Agung bukanlah peradilan (instansi) tingkat tiga. Hal ini disebabkan mengenai fakta-fakta tidak termasuk penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga Mahkamah Agung memisahkan masalah

fakta

(feitijleke

vragen)

dengan

masalah

hukum

(rechstvragen). Jadi Mahkamah Agung terikat pada fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir (judex facti) di mana tentang penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang.61 8. Asas Peradilan dengan membayar biaya (niet kosteloze rehtspraak) Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya administrasi. Sedangkan 60 61


53

bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 237 HIR yang berbunyi : Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. 9. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pengertian sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.62 Kata cepat menunjuk pada jalanya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hamabatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaiannya dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanannya. Cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.63

62 63

Sudikno Mertokusomo, Opcit., hal. 24 Loccit

54

Tujuan biaya ringan adalah agar dapat dipikul oleh masyarakat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.64 E. Gugatan 1.

Pengertian Surat Gugatan Seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain, kemudian penyelesian damai secara kekeluargaan tidak tercapai maka salah satu jalan dapat ditempuh oleh mereka adalah perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu dengan dibuatnya surat gugatan perdata. Kemudian tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dam mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Surat gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.65

64 65

Loccit Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal. 2.

55

Sudikno Mertokusumo menyebut surat gugatan dengan tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”.66 Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 Rancangan UndangUndang Hukum Acara Perdata selaku future law merumuskan gugatan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.67 M. Yahya Harahap memberi pengertian tentang gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak : a. yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (plaintiff / planctus, the party who institutes a legal action or claim); b. sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaiannya disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (defendant, the party against whom a civil action is brought);68 Berdasar uraian tersebut di atas, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah : 1. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, differences); 2. sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak; 3. berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.69 66

Sudikno Mertokusumo, Opcit, hal. 38. Lilik Mulyadi, Opcit., hal. 38 68 M. Yahya Harahap,Opcit,, hal. 47. 69 Loccit. 67

56

Selain adanya dua pihak yang disebut penggugat dan tergugat, praktek pengadilan juga mengenal adanya turut tergugat, yaitu ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim.70 Praktek pengadilan juga menegenal adanya gugatan insidentil berupa interventie, yaitu masuknya pihak ketiga dalam perkara sedang berjalan di mana pihak ketiga (interveentient). Interventie dapat berupa voeging van personen/partijen, yaitu masuknya pihak ketiga karena memihak penggugat/tergugat dan tidak memihak siapa-siapa yang lazim dikenal dengan istilah tussenkomst.

Selain itu dikenal juga istilah

vrijwaring atau garantie/penanggungan, yaitu ditariknya pihak ketiga ke dalam sengketa ketika sedang berlanagsung. Interventie dan vrijwaring diperkenankan apabila pihak ketiga sungguh-sungguh mempunyai kepentingan dan kepentingannya akan terganggu jika ia tidak ikut dalam proses perkara itu.71 Bentuk dari surat gugatan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Surat gugatan secara lisan diatur dalam Pasl 120 HIR, Pasal 144 Rbg). Pasal 120 HIR merumuskan : “Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”. 70 71

Lilik Mulyadi, Opcit., hal. 38 Ibid., hal. 39

57

Ketentuan Pasal 120 HIRdibuat pada tahun 1941 yang pada saat itu

benar-benar

realistis,

mengakomodasi

kepentingan

anggota

masyarakat yang buta huruf. Mereka dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang oleh Undang-undang diwajibkan untuk mencatat menyuruh mencatat gugat lisan dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memformulasikan dalam bentuk tertulis. Selain itu ketentuan tersebut melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua pengadilan Negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya. 72 Surat gugatan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg). Pasal 118 HIR berbunyi : 1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugattergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasl 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO). 3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, 72

Ibid, hal. 48

58

atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu. 4. Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu. Soepomo berpendapat bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 120 Rbg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan.73

Dalam perkembangan praktek ada kecenderungan yang

menuntut formulasi gugatan yang jelas, hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan : a.

Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif, harus tegas dan jelas PN yang dituju, karena apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.74

b.

Surat gugatan diberi tanggal Pencantuman tanggal dalam surat gugatan memang tidak diatur dalam Pasal 118 HIR, sehingga ditinjau dari segi hukum : 1) pencantuman tidak imperatif dan tidak merupakan syarat formil surat gugatan 2) dengan demikian kelalaian atas pencantuman tanggal tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formal;

73 74

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 24 M. Yahya Harahap, Opcit., hal. 52

59

3) surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.75 c.

Ditandatangani penggugat atau kuasa Tandatangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan, Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya. Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan cap jempol di atas surat gugatan sebagai pengganti tandatangan. Menurut St. 1919-776, cap jempol berupa cap ibu jari tangan disamakan dengan tanda tangan (handtekening), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan, harus dipenuhi syarat cap jempol tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera).76

d.

Identitas para pihak Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, meneyebabkab gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.77

e. 75

Ibid., hal. 52 Ibid., hal. 53 77 Loccit 76

Fudanmentum petendi

60

Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis).78 Dalam praktek peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan yaitu positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.79 Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.80 Perumusan fundamentum petendi atau posita atau dalil gugatan terdapat 2 (dua) teori, yaitu : 1. Teori substantierings theorie, yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

78

Sudikno Mertokusumo, Opcit, hal. 35 M. Yahya Harahap, Opcit., hal. 57 80 Loccit 79

61

2. Teori

individualisasi

(individualisering

theorie),

yang

menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.81 f.

Petitum gugatan Syarat formil gugatan adalah petitum, supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang halhal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepaa pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.82 Pada praktek peradilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat dikategorikan dengan penyebutan tuntutan primair, dan subsidair, atau ada juga dengan formulasi “dalam provisi, dalam pokok perkara

81 82

M. Yahya Harahap, Opcit., hal. 57. Ibid., hal. 63

62

dan subsidair atau hanya terdiri dari tuntutan primair saja tanpa diiringi tuntutan subsidair.83 Dalam surat gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi obscuur libel dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima.84 2.

Penggabungan Gugatan Pengertian penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan (samenvoeging van vorderings) yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.85 Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masingmasing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.86 Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, baik HIR,

maupun Rbg, begitu pula dalam Rv tidak mengatur tentang

penggabungan gugatan secara tegas dan tidak pula melarang. Pasal 103 Rv melarang pegabungan gugatan atau kumulasi gugatan (samenvoeging

83

Lilik Mulyadi, Opcit.,hal. 57 Loccit 85 M. Yahya Harahap, Opcit., hal. 102 86 Mahkamah Agung RI, Opcit, hal. 125 84

63

van vordering) hanya terbatas pada menggabungkan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara a contrario (in the opposite sense), Rv membolehkan penggabungan gugatan.87 Meskipun HIR dan Rbg maupun Rv tidak mengaturnya, peradilan sudah lama menerapkannya. Soepomo menunjukan salah satu putusan raad justisie Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang).88 Hukum acara perdata mengenal dua bentuk kumulasi, yaitu kumulasi Subyektif dan kumulasi obyektif. 89 c. Kumulasi Subyektif (Penggabungan Subyeknya). Maksudnya adalah bahwa dalam suatu perkara, seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa penggugat melawan seorang tergugat, atau apabila kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari satu orang. Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 RBg, serta beberapa pasal dalam Rv dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subyektif, dimana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat.

87

M. Yahya Harahap, Opcit, hal. 102. Soepomo, Opcit., hal. 20 89 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Opcit., hal. 74. 88

64

Atas gugatan kumulatif subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi

“

masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “ excepsio plurium litis consurtium “. Pada kumulasi subyektif yang semacam ini harus memenuhi syarat, yaitu bahwa tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Tuntutan yang tidak ada hubungan hukumnya harus digugat tersendiri. d. Kumulasi Obyektif (Penggabungan dari obyek atau tuntutan). Penggugat mengajukan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu perkara atau gugatan. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan. Sehubungan dengan penggabungan, perlu dikemukakan salah satu putusan MA Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 yang memberi gambaran acuan penerapan.

Putusan tersebut mengatakan bahwa

penggabungan gugatan yang terjadi dalm perkara ini dapat dibenarkan atas alasan :

65

a. Pertama, gugatan yang digabung sejenis yaitu para penggugat terdiri dari deposan PT. Bank Pasar Dwiwindu (sebagai tergugat), kasus di mana para deposan secara kumulatif menuntut pengembalian deposito; b. Kedua, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para penggugat adalah sama, menuntut pengembalian deposito; c. Ketiga, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah sama, yaitu sebagai deposan berhadapan dengan tergugat sebagai penerima deposito; d. Keempat, pembuktian adalah sama dan mudah sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.90 Bertitik tolak dari pertimbangan putusan tersebut, dapat dikemukanan syarat pokok kumulasi gugatan, yaitu :91 1. Terdapat hubungan erat 2. Terdapat hubungan hukum Manfaat dan tujuan penggabungan gugatan menurut M. Yahya harahap ada beberapa hal, yaitu :92 a. Mewujudkan peradilan sederhana b. Menghindari putusan yang saling bertentangan Ada tiga hal kumulasi obyektif tidak diperbolehkan, yaitu : 1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acar khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan. 2. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam 90

M. Yahya Harahap, Opcit., hal. 105 Ibid., hal. 105-106 92 M. Yahya harahap, Opcit., hal. 104 91

66

satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. 3. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).93

93

Sudikno Mertokusumo, Opcit., hal. 47

67

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistifis positifis.

Konsep ini

memandang hukum sebagai norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang. Konsep ini juga memandang hukum sebagai sistim normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.94 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum klinis (clinical legal research), yaitu penelitian yang bertujuan menemukan hukum in abstrakto dalam perkara in konkreto,95 khususnya dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 888/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. 3. Sumber Data Penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu : a. Putusan Pengadilan. 1. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg. 3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008. 94

95

Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14. Ibid., hal 22

68

b. Peraturan Perundang-undangan. 1. HIR (Herziene Indonesish Reglement)/ Hukum Acara Perdata. 2. BW (Burgerlijk Wetboek) / Kitab Undang Undang Hukum Perdata. c. Buku literatur yang berhubungan dengan penelitian. d. Doktrin Hukum Acara Perdata yang ada kaitannya dalam penelitian. 4. Metode Pengumpulan Data Data sekunder diperoleh dari studi pustaka membaca, mencatat peraturan-peraturan perundang-undangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu : a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 888/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. b.

Peraturan Perundang-undangan

c.

Buku literatur yang berhubungan dengan penelitian

d.

Doktrin Hukum Perdata yang ada kaitannya dalam penelitian

5. Metode Penyajian Bahan Hukum. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistimatis. 6. Analisis Bahan Hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma dan teori-teori dalam bidang hukum perdata.

69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt/2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

No.

88/Pdt/2008/PT.Smg.

jo.

Putusan

Pengadilan

Negeri

Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. Berdasarkan penelitian terhadap data sekunder, diperoleh data-data sebagai berikut : 1. Para pihak yang berperkara YOHANES WIDIANA, Direktur Utama PT. Graha Cipta Guna berkedudukan di Jl. Dr. Angka (Komplek Tirta Kembar) Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu : ARIF SARIFUDIN, SH, ARIS MUNADI, SH, AGOES JATMIKO, SH, SUSILO WARDANI, SH., SE. M. Hum., ELY KRISTIANI, SH. M. Hum., Masing-masing Advokat berkantor di Bumi Area Indah Blok VIII Nomor 12 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2007. ------------------- M e l a w a n --------------------PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CO. PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUMAS,

CO.

BUPATI

BANYUMAS,

Berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor : 1 Purwokerto dalam hal ini

70

diwakili

oleh

kuasanya

masing-masing

bernama

:

BAMBANG

WIDOYOKO, SH, HERNI SULASTRI, SH., ETIK PRASODJO, SH., BAMBANG ARIS SUJARWO, SH., ENY SRIYANI, SH., Masing mas ing

Pegawai

Kant or

Bagian

Hukum

S et da

Kabupaten

Banyumas, Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2007 serta diwakili masing-masing : NUROHMAN, SH., ANSORI, SH., SUNARKO, SH., SUNARWAN, SH. M.Hum., SUPRIHARTINI, SH., Sebagai Pengacara Negara , berdmarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 2. Tentang duduk perkara Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 Oktober 2007 di bawah Nomor : 46 / Pdt.G / 2007 / PN. Pwt. dan Renvooi (Pengubahan Gugatan) tertanggal 14 Nopember 2007 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1.1 Bahwa pada tahun 1986 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986. 1.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian mendirikan bangunan sebagaimana tersebut dalam positas angka I di atas, Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus

71

tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Komplek Pertokoan Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur,,Kabupifen Banyumas yang terdiri dari : 1.2.1.Taman Hiburan Rakyat dengan lugs 9.105 m2 (Sembilan ribu seratus lima meter persegi) yang terdiri dari : a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan b. Permainan Ketangkasan c. Panggung Hiburan 1.2.2.Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m2 (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi). 1.2.3.Pertokoan berikut Rumah Tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas 4.266 m2 (empat ribu dua rates enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Jalan Jend. Gatot Subroto

Sebelah Barat

: Jalan K.H. Syafe

Sebelah Selatan

: Jalan K.H. Syafei ;

Sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA 1.3 Bahwa atas pembangunan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.2 angka (1.2.1), (1.2.2) dan (1.2.2)

di atas,

Penggugat

memperoleh Hak Pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu :

72

a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 ( dua puluh) tahun b. Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat selama 30 ( tiga puluh) tahun c. Perkiosan selama 15 ( lima belas) tahun 1.4 Bahwa disamping ijin yang diberikan sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di atas, untuk keperluan pembangunan tersebut Tergugat memberi ijin pula kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk membongkar kios-kios Pasar Sarimulyo, bangunan Sekolah Dasar I dan IV Purwokerto Lor, serta Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Ranting Purwokerto Lor dengan kewajiban Penggugat yaitu sebagai berikut : a. Membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar b. Membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan c. Membangun 15 (lima belas) unit kios di Komplek Pasar Sarimulyo Kebondalem 1.5 Bahwa atas kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita, angka, 4 huruf a, b dan c di atas, maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu : a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jl. Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02; b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan

73

Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di JI. Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan

Kecamatan

Purwokerto

Timur

Pemerintah

Kabupaten Banyumas; c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di JL KH. Syafei Purwokerto; 1.6 Bahwa setelah kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita, angka 5 huruf a,

b dan c di atas dipenuhi dengan baik, kemudian

PENGGUGAT MEMBEBASKAN DAN MENGOSONGKAN OBYEK SENGKETA sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di atas dengan biaya dari Penggugat; 1.7

Bahwa

setelah

Obyek

Sengketa

tersebut

dibebaskan

dan

dikosongkan, kemudian Penggugat mulai melakukan pembangunan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.2 angka (1.2.1), (1.2.2) dan (1.23) di atas; 1.8 Bahwa namun sebelum pembangunan tersebut selesai, Tergugat melakukan perbuatan yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan yaitu dengan cara pada tahun 1987 Tergugat menjadikan obyek sengketa yang telah dibebaskan dan dikosongkan oleh penggugat, sebagai lokasi penempatan para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) sampai sekarang dimana di atas sebagian obyek sengketa tersebut oleh tergugat telah didirikan bangunan-bangunan sebagai tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL);

74

1.9 Bahwa selain perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 di atas, Tergugat sebenarnya mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang telah ditempatkan dari sebagian Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, akan tetapi Tergugat tidak melakukan dan justru mengambil keuntungan dari Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) tersebut sampai saat ini; 1.10 Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 dan 9 di atas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat yaitu : 1.10.1 Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadikan sebagian Obyek Sengketa sebagai lokasi penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) adalah kapasitasnya sebagai Organ Dalam Badan Hukum Publik ( Penguasa / Pemerintah ) yang melakukan tindakan hukum administrasi pemerintahan ( beschikking ) dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak atas harta kekayaan Penggugat atas Obyek Sengketa; Bahwa Tergugat sebagai Organ Dalam Badan Huku m Publik (Penguasa / Pemerintah) yang mempunyai kewajiban untuk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang ditempatkan dari sebagian Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, pada kenyataannya sampai saat

ini tidak mau

75

melaksanakan (melalaikan) kewajiban tersebut; Bahwa penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di atas sebagian Obyek Sengketa tidak pemah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat ; 1.10.2 Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi ) Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai Organ Dalam Badan Hukum Publik (Penguasa / Pemerintah), Tergugat berkapasitas pula sebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakan hukum maupun akibat hukum yang timbul dari

perjanjian

tersebut

tunduk

kepada

hukum

perdata

(privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalam badan hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum perdata ; Bahwa Tergugat yang menjadikan Obyek Sengketa sebagai lokasi penempatan Para Pedagang kaki Lima ( PKL ) tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu : telah melanggar pasal 1 surat perjanjian tanggal 7 maret 1986 sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas, dengan tidak melakukan prestasinya untuk menyediakan tanah seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sehingga obyek sengketa kurang dari luas yang diperjanjikan;

76

1.11 Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita, angka 8 dan 9 di atas, Penggugat telah menanyakan mengenai penyelesaian kepada Tergugat di luar Pengadilan ( non litigasi ), akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya; 1.12 Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita, angka 8 dan 9 di atas, maka Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu dalam hal ini keseluruhan investasi Penggugat yang telah digunakan untuk melaksanakan kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita. angka 4 dan 5 dan hilangnya hak pengelolaan yang menjadi hak Penggugat sampai saat ini, maka Penggugat mengalami kerugian meteriil sesuai dengan perhitungan bunga bank terhitung mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 ( sampai dengan Tergugat menawarkan Penyelesaian Sengketa, dalam, surat No. 180/11515 tanggal 11 September 2007 ) dengan suku bunga yang berlaku nifilai tahun 1987 sampai dengan Juni 2007 sebagai NILAI WAJAR PENGGANTIAN yaitu : 1.12.1 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di A Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar AlIrsyad 02 sebagaimana, tersebut dalam posita, angka 5 huruf a sebesar Rp.3.279.135.616,- ( tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juts seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah); 1.12.2 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang

77

terletak di Jl. Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timor Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimaaa tersebut dalam posita angka 5 huruf b sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat puluh delapan juta, seratus satu ribu seratus dua, puluh tiga rupiah); 1.12.3 Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari : a. 15 (lima belas) unit kios yang terletak di JI. KH. Syafei Purwokerto, sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.5 huruf c; b. Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai Sebesar Rp. 18.983.646.284,- ( delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juts enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); Total kerugian Penggugat sebagai nilai wajar penggantian adalah sebesar Rp.3.279.135.616,- + Rp.2.148.101.123,- + Rp.18.983.646.284,- = Rp.24.410.883.023,- ( dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juts delapan ratus, delapan puluh figa, ribu dua puluh tiga rupiah); 1.13 Bahwa Penggugat juga, mengalami kerugian meteriil yaitu kerugian yang dialami dalam hal ini t ot al kerugian Penggugat sebagai nila i wajar penggant ian sebagaimana tersebut dalam posita, angka. 13, dengan adanya, gugatan ini maka, Penggugat mengalami Opportunity

78

Loss sebesar 6 % per tahun x Rp.24.410.883.023,- = Rp. 1.464.652.981,38,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juts enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh saturupiah tiga puluh delapan sen) setiap tahun terhitung tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 1.14 Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena, dianggap oleh Public

Penggugat

tidak

mau

melaksanakan

perjanjian

untuk

membangun Obyek Sengketa, yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); 1.15 Bahwa Tergugat

juga harus dihukum untuk

meneruskan

perjanjian yang belum terlaksanan sebagaimana, dalam posita. angka 1 di atas dengan ketentuan yaitu : a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan seketika, dan tanpa syarat obyek sengketa. dari Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) ; b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada. Penggugat atas hak pengelolaan di atas Obyek Sengketa, yang belum dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam posita, angka 1 di atas selama 30 (tiga puluh) tahun; 1.16 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad ) walaupun ada upaya hukum

79

banding, kasasi, perlawanan ( verzet ) maupun upaya hukum lainnya; 1.17 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa. ( dwangsom ) kepada. Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juts rupiah ) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde verklaaring ) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 3. Petitum Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : 3.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3.2 Menyatakan hukumnya bahwa per janjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Per anjian tanggal 7 Maret 1986 adalah Sah; 3.3 Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m2 ( dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi ) yang terletak di belakang berlokasi di komplek pertokoan Kebondalem di Kelurahan. Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari : 3.3.1 Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m2 ( sembilan ribu seratus lima meter persegi ) yang terdiri dari : a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan

80

b. Permainan ketangkasan c. Panggung Hiburan ; 3.3.2 Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan Temnpat Parkir kendaraan dengan luas 7.266 m2 ( tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi); 3.3.3Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas 4.266 m2 ( empat ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara. : Jalan Jend. Gatot Subroto Sebelah Banat : Jalan K.H. Syafei; Sebelah Selatan : Jalan K.H. Syafei; Sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto, selanjutnya disebut obyek sengketa; 3.4 Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu : a. Taman Hiburan Rakyat selama, 20 (dua puluh) tahun ; b. Pertokoan, Toko, berikut rumah tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat selama 30 ( tiga puluh) tahun ; c. Perkiosan selama, 15 ( lima belas tahun) ; 3.5 Menyatakan

hukumnya

bahwa

Penggugat

telah

melaksanakan

kewajibannya yaitu : a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di

Jl. Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang

81

menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 ; b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di A Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur Pemerint ah Kabupaten Banyumas; c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di JI. KH. Syafei Purwokerto ; 3.6 Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum

(onrechtmatigedaad)

dan

cidera

janji

(Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat ; 3.7 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada, penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- ( dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga, rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jl. Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar AlIrsyad 02 sebagaimana tersebut dalam positas angka 5 huruf a sebesar Rp.3.279.135.616,- ( tiga milyar dua, ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah); b. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang teiletak di R. Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto,

82

Timur Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam posita, angka 5 huruf b sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat puluh delapan juta, seratus satu ribu seratus dua, puluh tiga rupiah); c. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari, 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jl. KH. Syafei, Purwokerto sebagaimana tersebut dalam posita, angka 5 huruf c, - Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai sebesar Rp. 18.983.646.284,- ( delapan betas milyar sembilan ratus delapan, puluh tiga juts enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); 3.8 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga. ( Opportunity Loss ) sebesar 6 % per tahun. x Rp.24.410.883.023,- = Rp. 1.464.652.981,3 8,- ( satu milyar empat ratus enam puluh empat juta, enam ratus litna puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen ) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 3.9 Menyatakan hukumnya, bahwa. Penggugat jugs mengalami kerugian immaterial yaitu nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap, oleh Public Penggugat tidak mau melaksanakan per anjian untuk membangun, obyek sengketa, yaitu. sebesar Rp.20.000.000.000,- ( dua puluh milyar rupiah);

83

3.10 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- ( dua puluh milyar rupiah); 3.11Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dalam posita angka. 1 di atas dengan ketentuan yaitu. : a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa. dari Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ); b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada. Penggugat atas hak pengelolaan di atas Obyek Sengketa yang belum dilaksanakan sebagaimana, tersebut dalam posita angka. 1 di atas selama 30 (tiga puluh) tahun; 3.12 Menyatakan hukumnya bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) walaupun ada upaya, hukum banding, kasasi, perlawanan ( verzet ) maupun upaya hukum lainnya; 3.13 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) setiap hari terhitrung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde verklaaring ) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 3.14 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

84

4. Jawaban tergugat 4.1. Dalam Eksepsi 4.1.1 Eksepsi Absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, karena dalam posita gugat angka 10 huruf a disebutkan bahwa perbuatan T e r g u g a t ya n g d ia ng g a p

t e la h

me lakuka n

p e r bu a t a n

me lawa n

hu k u m (Onrechtmatigadaad) adalah perbuatan Tergugat yang menjadikan obyek sengketa sebagai lokasi penempatan Pedagang Kaki Lima adalah dalam kapasitasnya sebagai Organ dalam Badan Hukum Publik (Penguasa/Pemerintah) yang melakukan tindakan hukum administrasi pemerintah (Beschikking) yang dianggap perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat Oleh karena obyek gugatan merupakan perbuatan hukum Tergugat dalam Wilayah Hukum Administrasi Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara Semarang; 4.1.2 Eksepsi Relatip Surat

Gugatan

Penggugat

t idak

memenuhi

syarat

subst ansial suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, yaitu :---------------------------------------------------------------a.

Dalam posita gugat angka 2.10 huruf a disebutkan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigadaad) dan perbuatan

85

cidera janji (Wanprestasi) yang dianggap sangat merugikan Penggugat. Namur demikian, gugatan Penggugat pada intinya adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mestinya gugatan harus didasarkan pada wanprestasi bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatigadaad ); b.

Dalam posita gugat angka 2.10, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat pada posita angka 2.8 dan 2.9 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, namun Penggugat

tidak

menyebutkan

atau

menguraikan

kualifikasi perbuatan Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar UndangUndang, bertindak sewenang-wenang, lalai mengontrol peker jaan bawahan, atau melanggar ketentuan apa yang oleh Penggugat tidak dijelaskan secara rinci; c.

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, namun Penggugat sebelumnya tidak pemah memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut belum waktunya untuk diajukan ;

86

d.

Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, karena gugatan Penggugat salah satunya didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad). Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Onrechtinatige Daad) hanya dapat diajukan kepada subyek hukum orang pribadi, bukan diajukan untuk Badan Hukum Publik (Pemerintah). Mestinya karena yang digugat adalah Pemerintah Daerah, maka gugatan harus didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad);

e.

Bahwa karena gugatan Penggugat disamping didasarkan pada

adanya

wanprestasi,

juga

didasarkan

pada

perbuatan melawan hukum, maka mestinya gugatan Penggugat juga harus ditujukan kepada Para Pedagang Kaki Lima di Pertokoan Kompleks Kebondalem Purwokerto yang menempati sebagian obyek sengketa; f.

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena perjanjian yang dicantumkan dalam gugatannya adalah hanya perjanjian kerja sama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986, sedangkan perjanjian tahun 1986 tersebut

telah

diubah

dengan

perjanjian

kerjasama

pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto

87

yang ditanda tangani tanggal 21 Maret 1988, dimana dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa: (1) Perjanjian

ini

merupakan

bagian

yang

tak

terpisahkan dengan perjanjian tanggaal 7 Maret 1986; (2) Dengan berlakunya perjanjian ini, maka untuk surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 9 dan pasal 11 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku . Karena gugatan Penggugat disamping didasarkan pada perbuatan melawan bukum, juga didasarkan

pada

wanprestasi

dari

pelaksanaan

perjanjian tersebut diatas, maka perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 harus juga dicantumkan dalam gugatan, karena merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertanggal 7 Maret 1986. Dengan tidak dicantumkannya perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 dalam gugatannya, maka surat gugatan tersebut tidak lengkap ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka. Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk a.

Menerima. Eksepsi Tergugat ;

88

b.

Memutus dan menyatakan hukumnya, bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas, sangat kabur, tidak lengkap, tidak cermat, dan / atau premature, sehingga, gugatan yang demikian itu tidak sempuma. dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan, sehinga harus dinyatakan tidak diterima;

c.

Menghukurn Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

4.2 Dalam Pokok Perkara 4.2.1 Bahwa. Tergugat mohon agar uraian dalam eksepsi sepanjang diperlukan dianggap termuat kembali pada pokok perkara; 4.2.2 Bahwa. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas; 4.2.3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.1, karena perjanjian yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986 adalah bukan perjanjian mendirikan bangunan, tetapi perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto dalam bentuk Bangun Serah Kelola, yaitu pejanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat, dimana. Tergugat menyediakan tanah, sedangkan Penggugat atas biaya sendiri membangun fisik bangunan pertokoan di atas tanah milik / dikuasai oleh Tergugat, setelah bangunan selesai dikarenakan, kepemilikan atas bangunan tersebut diserahkan kepada Tergugat, dan sebagai kompensasi atas telah dibangunnya pertokoan atas biaya sendiri oleh Penggugat, kepada penggugat diberikan hak pengelolaan atas bangunan

89

tersebut selama waktu yang telah diatur dalam perjanjian. Bahwa disamping itu perajanjian yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986 telah diubah dengan perjanjian yang ditanda tangani tanggal 21 Maret 1988, sehingga apabila. Penggugat hanya mencantumkan pejanjian tertanggal 7 Maret 1986 adalah tidak benar. Oleh karena itu dalil Penggugat pada posita angka 2.1 harus ditolak ; 4.2.4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugat angka 2.2, karena obyek sengketa yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986 seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan rincian : (1) Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m2 (sembilan ribu seratus lima meter persegi) yang terdiri dari : Permainan anakanak disesuaikan dengan kebutuhan, Permainan Ketangkasan, Panggung Hiburan ; (2) Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m2 ( tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persaegi); (3) Pertokoan berikut Rumah Tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas 4.266 m2 (empat ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi); Telah diubah dengan perjanjian tertanggal 21 Maret 1988. Perubahan tersebut menyangkut luas tanah untuk pembangunan

90

Taman Hiburan Rakyat di atas tanah milik / dikuasai Tergugat yang tadinya seluas 9.105 m2 ( sembilan ribu seratus lima meter persegi ) dengan rincian : a. Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan Prasarana Lingkungan, Jalan, Penghijauan, Pertamanan dan Peneranagan, seluas 7.725 m2; b. Prasarana. Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan Tempat Parkir Kendaraan, seluas 7.266 m2; c. Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat, seluas 4.266 m2, Jumlah seluas 19.257 m2 Disamping itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.1 yang menyebutkan mengenai batas-batas obyek sengketa, karena batas-batas obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 7 Maret 1986 adalah sebagai berikut : Sebelah Utara

:Bangunan

Ruko

milik

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Banyumas; Sebelah Barat

: Jl. K.H. Syafei ;

Sebelah Selatan : Jl. K.H. Syafei ; Sebelah Timur

: Bangunan Ruko milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ;

4.2.5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 3, karena sesuai dengan perjanjian tertanggal 7 Maret 1986 jo perjanjian tanggal 21 Maret 1988, Penggugat

91

memperoleh hak pengelolaan dari Tergugat untuk bangunanbangunan tersebut pada jawaban Tergugat angka 4 dengan rincian sebagai berikut : a. Taman Hiburan Rakyat selama 30 tahun ; b. Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat selama. 30 tahun ; c. Perkiosan selama, 15 tahun 4.2.6 Bahwa. Tergugat mengakui betul sebagaimana, didalilkan oleh Penggugat pada posita, gugat angka 4 dan 5, bahwa sesuai dengan pejanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto tertanggal 7 Maret 1986 jo perjanjian tanggal 21 Maret 1988, Penggugat berkewajiban untuk membangun : a.

2 (dua) unit Sekolah Dasar ;

b.

1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan

c.

15 (lima belas) unit Kios di Kompleks Pasar Sarimulyo Kebondalem

Dan atas kewajiban tersebut Penggugat atas biaya sendiri untuk kepentingan Tergugat

telah

melaksanakan

apa,

yang

menjadi

kewajibannya sebagaimana diatur di dalam perjanjian tersebut di atas; 4.2.7 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.6 yang menyebutkan bahwa Penggugat membebaskan dan mengosongkan obyek sengketa dengan biaya, dari Penggugat, karena kenyataan yang ada, sesuai dengan perjanjian

92

tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, adalah milik / dikuasai oleh Tergugat, dan dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebundalem, pihak Penggugat tidak membebaskan hak atas tanah tersebut di atas, tetapi hanya membongkar bangunan kios-kios Sarimulyo dan bangunan Sekolah dasar I dan IV serta. Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Rant ing Purwokerto Lor, yang selanjutnya setelah semua bangunan dibongkar oleh Penggugat, Penggugat berkewajiban segera mambangun bangunan sebagaimana

yang

telah

diatur

dalam

perjanjian

kerjasama

pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem tertanggal 7 Maret 1986 jo perjanjian tanggal 21 Maret 1988; 4.2.8 Bahwa. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.7 karena sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban angka 7 tersebut di atas, bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan pembebasan atas tanah yang diatasnya, didirikan bangunan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas. Yang dilakukan oleh Penggugat adalah hanya membongkar bangunan berupa.

Gedung

S eko lah

Dasar ,

Kant or

Perwakila n

P endid ikan dan Kebuda yaan Ra nt ing Purwokerto Lor dan kios pasar Sarimulyo dan kemudian membangun bangunan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama, tersebut diatas; 4.2.9 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita, gugat angka 2.8, karena kebijakan Tergugat dalam menempatkan

93

Pedagang Kaki Lima adalah di atas tanah diluar dari tanah yang menjadi obyek perjanjian kerjasama ( obyek sengketa ); 4.2.10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.9, karena penempatan Pedagang Kaki Lima adalah diatas tanah milik / dikuasai oleh Tergugat dan diluar dari obyek peranjian (obyek sengketa), sehingga Tergugat tidak ada kewajiban hukum unt uk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima unt uk kepentingan Pihak Penggugat; 4.2.11 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.10, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) maupun cidera janji (Wanprestasi), karena penempatan Pedagang Kaki Lima diatas tanah / dikuasai Tergugat adalah diluar dari obyek perjanjian kerjasama dan sama sekali tidak melanggar hukum,

baik

pelanggaran terhadap hak subyektif dari Pihak

Penggugat, melanggar Undang-Undang ataupun bertindak sewenangwenang; 4.2.12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 11, karena berdasarkan fakta hukum yang ada justru Pihak Tergugatlah melalui surat tertanggal 28 Desember 2005 Nomor Surat : 503/7384 meminta penjelasan kepada Penggugat atas terhentinya pembangunan bangunan gedung THR yang diatur di dalam pedanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem

94

tertanggal 7 Maret 1986 jo perjanjian tanggal 21 Maret 1988. atas surat Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui suratnya tertanggal 14 Maret 2006 Nomor Surat : 016/GCG/111/2006 memberikan jawaban bahwa terhentinya pembangunan gedung THR yang mangkrak tersebut disebabkan oleh Tergugat membuat Proyek Pedagang kaki Lima di lokasi yang menjadi obyek perjanjian kerjasama. Kemudian Pihak Penggugat menyusuli surat tertanggal 20 Juli 2006 Nomor : 005/GCGNII/2006 perihal evaluasi pelaksanaan perjanjian yang isinya menganggap Tergugat tidak mentaati isi perjanjian dengan tetap membiarkan Pedagang Kaki Lima, sekaligus dilampiri hasil Audit Keuangan terhadap pelaksanaan

perjanjian

dengan

disertai

permohonan agar Tergugat memberikan tanggapan atas hasil audit tersebut. Atas permohonan tanggapan tersebut, Tergugat menanggapi melalui surat tanggal 19 Agustus 2006 Nomor : 180/4950 perihal tanggapan terhadap hasil audit PT. Graha Cipta Guna yang isinya pada intinya adalah memberikan penjelasan bahwa Tergugat sepakat untuk membicarakan mengenai terhentinya pembangunan gedung THR yang belum terselesaikan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh perjanjian yang dimaksud. Namun karena Tergugat belum melaksanakan evaluasi / audit, maka permintaan tanggapan terhadap hasil audit yang

telah

dilakukan

oleh

Penggugat, belum dapat ditanggapi oleh Tergugat. Tergugat akan segera menanggapi hasil audit tersebut setelah Tergugat melakukan

95

evaluasi / audit Selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melaui surat tanggal 4 Oktober 2006 Nomor : 511.3 / 4950 perihal mohon bantuan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama. Pada, surat permohonan tersebut Tergugat pada intinya mohon bantuan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan tersebut, sehingga dapat diketahui secara obyektif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sudah atau belum. dilaksanakan/diterima, yang pada, akhirnya dapat diketahui nilai wajar atas asset kemitraan dengan Pihak Penggugat tersebut. Menanggapi surat permohonan Tergugat tersebut pada tanggal 7 Nopember 2006 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada acara audiensi antara Tim yang ditugaskan oleh Tergugat dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Dari audiensi tersebut diperoleh jawaban bahwa Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa

Tengah

pada

prinsipnya

siap

membantu

menyelesaaikan permasalahan pelaksanaan perjanjian, namun harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara Pihak Tergugat dengan Penggugat yang menunjuk BPKP sebagai mediator. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku mediator me la lu i

Keput usa n

Ber sa ma a nt ar a T er gugat dengan P e nggugat t angga l 2

96

Desember

2006

Nomor

001/GCG.PO/XIII/2006

:

tentang

180

/

133.IX

Penunjukan

/

2006

Perwakilan

---

BPKP

Provinsi Jawa Tengah selaku mediator. Menindak lanjuti penunjukan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada. tanggal 5 s/d 10 Pebruari 2007 telah mengirimkan Tim untuk melakukan survey pendahuluan. Namur sebelum hasil survey pendahuluan oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Tergugat, pada tanggal 20 Maret 2007 Penggugat mengirimkan kembali surat perihal konfirmasi mengenai surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 89/1988 tanggal 21 Maret 1988 yang pada intinya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama dan Penggugat bersedia dengan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna mencari solusi yang paling menguntungkan. Selanjutnya pada, tanggal 17 April 2007 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui surat Nomor : S- I 429/PWII/5/2007

perihal

hasil

survey

pendahuluan

evaluasi

pelaksanaan perjanjian kerjasama yang isinya bahwa berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah banyak sekali data yang berhubungan dengan kerjasama antara Tergugat

dengan Penggugat sulit

diperoleh/ditemukan mengingat transaksi tersebut terjadi pada periode 1980 sampai dengan 1988, sehingga menyarankan agar masalah

97

tersebut dapat diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan

Peraturan

Perundang-Undangan

yang

berlaku.

Menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BPKP tersebut, pada tanggal 11 September 2007 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat perihal penyelesaian pelaksanaan perjanjian kerjasama Bangun Serah Kelola Kompleks Pertokoan Kebondalem yang pada intinya menjelaskan bahwa dari hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan ternyata BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak bersedia melanjutkan evaluasi, dengan alasan bahwa data yang berhubungan dengan perjanjian tersebut sulit

diperoleh /

ditemukan, dan menyarankan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada surat tersebut Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk membahas dalam rangka merevitaslisasi bangunan THR melalui Adendum, Perjanjian Kerjasama; 4.2.13Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada, posita gugat angka 2.12, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat angka 2.11 Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige Overheids Daad ) dan atau melakukan ingkar janji ( Wanprestasi ). Justru. Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pembangunan gedung Taman Hiburan Rakyat ( THR) sebagaimana

98

telah diatur di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto, tertanggal 7 Maret 1986 jo perjanjian tanggal 21 Maret 1988 sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Penggugat. Mengenai dalil Penggugat bahwa, Penggugat mengalami kerugian materiil dengan hilangnya hak pengelolaan yang menjadi hak Penggugat itu semata-mata karena, Penggugat sendiri yang tidak menyelesaikan pembangunan gedung THR (mangkrak), sehingga pemberian hak pengelolaan atas bangunan tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilakukan. Tergugat sesuai dengan isi perjanjian, baru akan memberikan atau menyerahkan hak pengelolaan atas, bangunan gedung THR tersebut apabila, Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyelesaikan pembangunan gedung THR yang sampai sekarang

be lu m

t er selesaikan

( mang kr ak).

Mengenai

t unt ut an gant i r ugi sebesar Rp.24.410.883.023,- ( dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) dengan rincian : a. Penggantian terhadap 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di JI. Jatiwinangun No. 1 Purwokerto sebesar Rp.3.279.135.616,- ( tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah); b. Penggantian terhadap, 1 (satu) Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jl. Dr. Suparno No. 7 Purwokerto

99

sebesar Rp.2.148.101.123,- ( dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah ); c. Penggantian bangunan kompleks Kebondalem yang terdiri dari : 1.

15 ( lima belas) unit loos yang terletak di JI. KH. Safei Purwokerto;

2. Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan Pertokoan 3 ( tiga ) lantai sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ; Adalah tidak berdasarkan pada hukum, karena : 1. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun yang menurut Penggugat senilai Rp.3.279.135.616,- ( tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah ) tersebut diatas adalah merupakan kewajiban dari Pihak Penggugat yang telah diatur dalam perjanjian, sedangkan Tergugat atas pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan hak pengelolaan atas bangunan berupa : Toko Type A 11 (sebelas) unit, untuk waktu 30 tahun, Toko Type B 9 (Sembilan) unit, untuk waktu 30 tahun, Toko Type C 8 (delapan) unit, untuk waktu 30 tahun, Ruko Type D 12 ( dua belas) unit, untuk waktu 30 tahun, - Ruko Type E 8 ( delapan) unit, untuk waktu 30 tahun, Supermarket bertingkat 1 (satu) unit, untuk waktu 30 tahun. 2. Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan Pertokoan 3 lantai secara utuh

100

belum terselesaikan pembangunannya. Namun ada beberapa bangunan dalam kompleks bangunan THR yang berupa toko yang

sudah

selesai

dikerjakan

namun

belum

diserahkan

kepemilikannya kepada Pihak Tergugat sesuai dengan isi perjanjian, tetapi bangunan tersebut sudah dikelola dan dimanfaatkan secara ekono mis o leh P ihak P enggugat . Sedangkan banguna n yang belu m terselesaikan berupa bangunan berlantai 3 (tiga) sampai sekarang masih dibiarkan terbengkelai (mangkrak). Disamping itu, ketentuan tentang Bangunan THR dan pertokoan 3 ( tiga ) lantai diatur dalam perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 yang oleh Penggugat justru perjanjiannya tidak disebutkan dalam posita gugatan; 3. Untuk 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto, kepada Pihak Penggugat telah diberikan hak pengelolaan dan hak tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan secara ekonomis oleh Penggugat untuk waktu selama 15 tahun dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2003 sesuai dengan isi dari perjanjian ; Dengan demikian, maka tuntutan ganti rugi tersebut sama sekali tidak berdasarkan

pada

hukum,

pengelolaan

pertokoan

khususnya

kompleks

perjanjian

Kebondalem

kerjasama

Purwokerto

t ert anggal 7 Maret 1986 jo perjanjian t anggal 21 Maret 1988, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

101

4.2.14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita, gugat angka 2.13, karena, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat angka 4.2.11 dan 4.2.13, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat, sehingga tuntutan ganti r u g i opportunity

loss

s e be s a r

secara 6%

m a t er i i l per

berupa,

t a hu n

x

Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464.652.981,38,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) adalah sama sekali tidak berdasar pada hukum dan harus ditolak; 4.2.15 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada, posita gugat angka 2.14, karena, Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam jawabannya, angka 4.2.11, 4.2.13 dan 4.2.14 sama, sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau cidera janji ( wanprest asi), sehingga t unt ut an gant i r ugi secar a immat er ial se besar Rp.20.000.000.000,- ( dua puluh milyar rupiah) adalah tidak berdasarkan pada hukum, sehingga harus ditolak; 4.2.16 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan angka 2.15, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat angka 9, bahwa tanah dimana di atasnya berdiri bangunan untuk Pedagang Kaki Lima, adalah di luar tanah yang

102

menjadi obyek perjanjian atau obyek sengketa , sehingga Tergugat tidak punya, kewajiban untuk mengosongkan seketika dan tanpa syarat tanah yang di atasnya berdiri bangunan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut di atas harus ditolak; 4.2.17 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 16, karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06 / 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03/ 1978 tanggal 1 April 1978, maka diminta, kepada Ketua, Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan Uitvoerbaar bij Vooraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi karena dimungkinkan akan menimbulkan kesulitan . hanya dalam hal-hal yang bersifat tidak dapat dihindari, keputusan demikian yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhi. Dalam hal inipun hendaknya diingat bahwa, putusan itu diberikan apabila ada conservatoir beslag yang harga barang - barang yang disita tidak mencukupi. Sedangkan terhadap obyek sengketa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I Nomor 9, tidak dapat disita oleh pihak manapun juga, sehingga permohonan Penggugat harus ditolak karena sangat tidak beralasan; 4.2.18 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 2.17, karena pembayaran uang paksa ( dwangsom)

103

hanya bisa diajukan karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Sesuai dengan pasal 225 HIR permintaan tentang dwangsom dapat diajukan dalam gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan Pasal 1267 BW. Karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka permohonan dwangsom tersebut sangat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak; 4.2.19 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka. Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk : a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara 5. Alat-Alat Bukti 5.1. Bukti Penggugat 5.1.1 Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.72; 5.1.2 Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi 1.BAMBANG LUSMONO EDY, 2.SENO HADIANTO, 3.WILIAM, 4. JAFAR TANJUNG dan 5. TALIM HADI SUWITO; 5.2. Bukti Tergugat 5.2.1 Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu T.1 s/d T.46; 5.2.2 Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi 1.SUCIPTO, 2.SUP ARDI, 3.S UP RIYONO, 4. Ir S UBAGIO dan 5. Drs. LUSINO ;

104

6. Putusan Pengadilan Negeri 6.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Eksepsi absolut dan Relatif 6.1.1 Menimbang dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan eksekpsi absolut dan eksepsi relatif; 6.1.2 Menimbang,

bahwa tentang eksepsi Absolut/Kompetensi.

Absolut Pengadilan Negeri telah memutus dengan Putusan Sela tanggal 13 Desember 2007 Nomor 46/Pdt.G/2007/PN. Pwt, Yang amar pokoknya berbunyi sebagai berikut : -

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

-

Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang merneriksa dan mengadili Perkara ini;

-

Mernerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

-

Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

6.1.3 Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Relatip, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ; 6.1.4 Surat gugatan Penggugat tidak me-menuhi syarat substan-sial suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 RV, yaitu : a. Dalam posita gugat angka 2.10 huruf a disebutkan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigadaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dianggap sangat merugikan Penggugat. Namun demikian gugatan Penggugat pada intinya adalah

105

didasarkan

pada

perjanjian

kerjasama

pengelolaan

pertokoan kompleks Kebondalem, antara Penggugat dan Tergugat, sehingga- mestinya gugatan harus didasarkan pada wanprestasi bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigadaad ); b. Dalam posita gugat angka 2.10, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat pada posita angka 2.8 dan 2.9 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, namun. Penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan kualifikasi perbuatan

Tergugat

yang

dianggap

telah

melakukan

perbuatan melawan hukum, yaitu apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar Undang Undang, bertindak sewenang-wenang, lalai mengontrol pekerjaan bawahan, atau melanggar ketentuan apa yang oleh Penggugat tidak dijelaskan secara rinci; c. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, namun Penggugat sebelumnya tidak pemah memberikan teguran ( somasi) kepada Tergugat, sehingga gugat Penggugat tersebut belum waktunya untuk diajukan; d. Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat karena gugatan Penggugat salah satunya didasarkan pada perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatigadaad ). Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatigadaad) hanya

106

dapat ditujukan untuk badan Hukum Publik ( Pemerintah ) mestinya karena yang digugat adalah Pemerintah Daerah maka gugatan harus didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh Penguasa ( Onrechtmatige Overheids Daad ) ; e. Bahwa karena gugatan Penggugat disamping didasarkan pada adanya wanprestasi, juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka mestinya gugatan Penggugat juga harus ditujukan kepada Para Pedagang Kaki Lima di Pertokoan komplek Kebondalem Purwokerto yang menempati sebagian dari obyek sengketa; f. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena perjanjian yang dicantumkan dalam gugatannya adalah hanya perjanjian keda sama pengelolaan pertokoan komplek Kebondalem Purwokerto yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986, sedangkan perjanjian tahun 1986 tersebut telah diubah dengan perjanjian

kerjasama

pengelolaan

pertokoan

komplek

Kebondalem Purwokerto yang ditanda tangani tanggal 21 Maret 1988, dimana dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

(1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tanggal 7 Maret 1986;

(2) Dengan berlakunya perjanjian ini, maka untuk surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 antara PIHAK KESATU

107

dan PIHAK KEDUA pada pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 9 dan pasal 11 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku, karena gugatan Penggugat disamping didasarkan pada perbuatan melawan hukum, juga didasarkan pada wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian tersebut

di atas, maka

perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 harus juga dicantumkan perjanjian

dalam

yang

gugatan,

karena

merupakan

tidak terpisahkan dari pedanjian

tertanggal 7 Maret 1986. dengan tidak dicantumkannya perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 dalam gugatannya, maka surat gugatan tersebut tidak lengkap; 6.1.5 Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat huruf a dan b yang menyatakan bahwa mestinya gugatan harus didasarkan pada wanprestasi bukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan Penggugat tidak menguraikan kualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat ; b. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Relatif Tergugat huruf c yang mengatakan bahwa atas perbuatan

melawan

hukum Tergugat

belurm pernah

108

menerima somasi dari Penggugat, bahwa pernyataan Tergugat tersebut menunjukkan Pula bahwa Tergugat tidak memahami mengenai somasi yaitu tuntutan hak atas perbuatan melawan hukum tidak perlu somasi terlebih dahulu karena yang dapat disomasi terlebih dahulu hanya terbatas atas hak karena wanprestasi c. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Relatif huruf d, dengan alasan. bahwa tidak ada perbedaan yang esensial antara onreehtmatigedaad dengan onrechtmatige overheidsdaad

karena keduanya memiliki unsur-

unsur yang sama dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Yang

berbeda

yang

menjadi

Pedoman

Tergagat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat

hanyalah

adanya

perbedaan

istilah

Onrechtmatigedaad adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan onrechtmatige overheidsdaad adalah perbuatan melawan hukum yang khusus dimana yang menjadi pihak Tergugat adalah Pejabat Publik (Penguasa) ; d. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas eksepsi relatif Tergugat huruf e yang menyatakan bahwa Para Pedagang Kaki Lima yang menempati sebagian obyek sengketa harus digugat. Bahwa dari eksepsi Tergugat, jelas sekali terlihat bahwa Tergugat bermaksud menolak

109

gugatan Penggugat dengan cara berlindung di balik Para pedagang Kaki Lima padahal, Para Pedagang Kaki Lima tidak memiliki kualifikasi Legal Persona Standi In Judicio; e. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsirelatif Tergugat huruf f yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena perjanjian telahdiubah dengan perjanjian Nomor - 89/1988 tanggal 21 Maret. 1988, bahwa memang ada perjanjian selain yang

dijadikan

dasar

gugatan

Penggugat

yaitu

Addendum Surat Perjanjian No mor 89/1988 tanggal 21

maret

1988,

akan

tetapi

dengan

t idak

dimasukkannya perjanjian tersebut ke dalam gugatan tidak menjadikan gugatan tidak lengkap; 6.1.6 Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti, mencermati dan menelaah Eksepsi relatif Tergugat dan tanggapan Eksepsi tersebut dalam Replik Penggugat berkesimpulan bahwa Eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara yaitu perjanjian tanggal 7 Maret 1986 sehingga perlu pembuktian dengan alat-alat bukti di persidangan 6.1.7 Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Relatip Tergugat memasuki materi perkara dan perlu pembuktian sehingga cukup beralasan menurut hukum eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

110

Dalam Pokok Perkara 6.1.8 Menimbang, bahwa segala apa yang telah terurai dalam pertimbangan eksepsi harus termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam pokok perkara; 6.1.9 Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyangkal

akan

kebenaran

dalil

gugatan

Penggugat

sehingga dengan demikian Penggugat dibebani dan wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya; 6.1.10

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil

gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup diberi tanda P.1 sampai dengan P. 72. dan mengajukan saksi-saksi di bawah su mpah masing masing bernama : 1. BAMBANG LUSMONO EDY, 2. SENO HADIANTO, 3. WILIAM, 4. JAFAR TANJUNG dan 5. TALIM HADI SUWITO, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup diberi tanda T.1 sampai dengan T.46 serta mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing ber nama : 1. S UCI PTO, 2.S UP ARDI, 3. SUP RIYONO, 4. Ir SUBAGIO dan 5. Drs. LUSINO ; 6.1.11

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada

pokoknya :

111

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan Perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (bukti P-1 = buktri T- I); b. Bahwa dalam isi Per anjian P-1 = T-1 telah diatur dimana Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanahlmilik Tergugat seluas 20.637 m2 yang terletak di komplek

pertokoan

Kebondalem

di

Kelurahan

Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timor, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari : Taman

Hiburan

Rakyat

dengan luas 9.105 m2, Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan Tempat Parkin Kendaraan dengan luas 7.266 m2, Pertokoan berikut Rumah Tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas 4.266 m2; c. Bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu : Taman Hiburan Rakyat selama 20 (dua pulub) lahun, Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat selama 30 (tiga puluh) tahun, Perkiosan selama 15 (lirna belas) tahun; d. Bahwa pembangunan belum selesai Tergugat melakukan menempatkan Pedagang Kaki Lima dilokasi di atas tanah

112

yang akan didirikan bangunan oleb Penggugat; e. Bahwa Tergugat tidak menyediakan tanah seluas 20.637 m2 sehingga

obyek

sengketa

kurang

dari

luas

yang

diperjanjikan; 6.1.12

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal karena

Surat perjanjiann tanggal 7 Maret 1986 telah diubah dengan perjanjian yang ditanda tangani tanggal 21 Maret 1988 ( bukti T-2 ) sehingga terjadi perubahan yaitu untuk pembangunan Taman Hiburan Rakyat di atas tanah milik / dikuasai Tergugat yang tadinya 9.105 m2 kemudian diubah menjadi 7.725 m2 jadi luas keseluruhan. obyek sengketa adalah 19.257 m2; 6.1.13

Menimbang, bahwa yang menjadi

Pangkal dari pokok

persoalan ini adalah pihak Penggugat berpendirian Surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ( P-1 ) sedangkan Tergugat berpendirian Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 telah diubah dengan Surat perjanjian Nomor : 89/1988 tanggal 2l Maret 1988 ( bukti T-2); 6.1.14

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan

terlebih dahulu tentang Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ( bukti P-1 = T-1 ) dan Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 ( bukti T-2 ), apakah telah meemenuhi syaratnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW; 6.1.15

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1320 BW yaitu untuk

113

sahnya suatu, perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat-mereka yang mengikatkan dirinya,; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Sesuatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal 6.1.16

Menimbang,

bahwa

berpedoman

ketentuan

tersebut

perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 7 Maret 1986 ( bukti P-1 = bukti T-1 ) menurut Majelis telah memenuhi syarat Perjanjian sebingga Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung cacat hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan sah; 6.1.17

Menimbang, bahwa sekarang Majelis mempertimbangkan

Surat Perjanjian Nomor : 89/1988 tanggal 21 Maret 1988 apakah sah menurut Hukum ? 6.1.18

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan

memeriksa dengan seksama ternyata Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ( bukti P-1 = bukti T-1) dalam pasai I berbunyi : Pihak Kesatu memberikan ijin .kepada Pihak Kedua dan karena itu pihak Kedua memperoleh ijin dari Pihak Kesatu atas biaya Pihak Ke-dua untuk membangun di atas tanah milik Pihak Kesatu seluas 20.637 m2 terletak di belakang Komplek Pertokoan Kebondalem Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan

114

Purwokerto Timur, sebagaimana garnbar terlampir, yaitu terdiri dari : (1) Taman. Hiburan Rakyat luas 9.105 m2 yang terdiri dari : a. Permainan anak-anak sesuai dengan kebutuhan b. Permainan Ketangkasan; c. Panggung hiburan; (2) Prasarana jalan lingkungan, penerangan, penghijauan dan tempat parkir kendaraan dengan luas 7.266 m2 (3) Pertokoan, Toko berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas 4.266 m2 6.1.19

Menimbang, bahwa Surat perjanjian tanggal 21 Maret

1988 No. 89/1998 ( T-2 ) dalam pasal I berbunyi : Pihak Kesatu memberikan ijin kepada Pihak Kedua dan karena itu Pihak Kedua memperoleh Ijin dan Pihak Kesatu atas biaya Pihak Kedua untuk membangun Taman Hiburan Rakyat ( THR ) di atas tanah milik Pihak Kesatu seluas 7.725 m2 terletak di kompleks pertokoan Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, sebagaimana Garmbar Denah terlampir, yaitu terdiri dari : (1) Bangunan Taman Hiburan Rakyat 3 (tiga) tingkat yaitu : a. Lantai Pertarna berupa Plaza ; b. Lantai Kedua berupa tempat permainan anak-anak, permainan ketangkasan,elektronik, kesenian dan lain-lain;

115

c. Lantai ketiga berupa gedung serba guna yang merupakan panggung tertutup (2) Prasarana lingkungan jalan, penghijauan, pertamanan dan penerangan di atas lahan dimaksud; 6.1.20

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pokok tanggal 7 Maret

1986 dimana luas tanah milik Tergugat 20.637 m2 dengan perincian Taman Hiburan Rakyat luas 9.105 m2 sedangkan Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 No.89/1-988 luas Taman Hiburan Rakyat 7.725 m2 dan perbedaan tersebut tidak dijelaskan. Selisih luas 2.620 m2. disebabkan karena apa rusak, karena bencana alam karena tanahnya ambles/hilang atau tanah di gunakan untuk penempatan Para Pedagang Kaki Lima dan sebagainya, karena tidak jelas untuk peruntukannya hal ini menyimpang dari Rumusan Pasal 1 Perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 yang mengakibatkan tidak terlaksananya proyek secara keseluruhannya; 6.1.21

Menimbang . bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 No. 89/1988 Majelis berpendapat mengandung unsur kekhilafan. Hal ini dapat dicermati dalam Perjanjian Pokok tanggal 7 Maret 1986 setelah masa 2 (dua) tahun dengan Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 No. 89/1988 terjadi perubahan pokok / perbedaan luas, yaitu, tanah milik Tergugat seluns 20.637 m2 dengan rincian :

116

Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m2 (bukti P-1 = T-1) dan Taman Hiburan Rakyat diatas tanah milik Pihak Kesatu ( Tergugat ) seluas 7.725 m2 ( bukti T-2) sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan proyek Taman Hiburan Rakyat tersebut; 6.1.22

Menimbang, bahwa dalam pasal 1322 BW disebutkan

kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu tejadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian; 6.1.23

Menimbang,

bahwa

dari

uraian

pertimbangan-

pertimbangan tersebut, maka, petitum punt B bahwa, Per janjian mendirikan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah dapat dikabulkan; 6.1.24

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian tanggal 7

Maret 1986 dinyatakan Sah menurut Hukum maka petitum poin C dan punt D beralasan menurut hukum dapat dikabulkan pula; 6.1.25

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di lokasi

obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 17 januari 2008, fakta Hukum menunjukkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban : a. Membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto sekarang

117

menjadi Sekolah Dasar Al Irsyad 02 hal ini telah dibenarkan oleh Tergugat; b. Membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Basnyumas, hal ini telah dibenarkan pihak Tergugat; c. Membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di JI. KH. Syafei Purwokerto, hal ini telah dibenarkan oleh Tergugat; 6.1.26

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan

tersebut diatas menurut Majelis cukup beralasan menurut hukum petitum punt E dapat dikabulkan; 6.1.27

Menimbang, bahwa terhadap petitum punt F yang

menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum

(Onrechtmatigedaad)

dan

cidra

janji

(wanprestasi ) yang sangat merugikan Penggugat; 6.1.28

Menimbang, bahwa menur ut Penggugat dima na

T er gugat t elah menempatkan Para Pedagang Kaki Lima diatas sebagian obyek sengketa, dan telah didirikan bangunan-banngunan sebagai tempat berjualan bagi Para Pedagang Kaki Lima (PKL), sedangkan penempatan PKL diatas sebagian obyek sengketa, tidak pernah diperjanjikan antara

118

Penggugat dan Tergugat; 6.1.29

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat

telah menyangkal karena Tergugat sama sekali t idak pemah

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

(Onrechtmatige Overheids Daad ) karena penempatan Pedagang Kaki Lima di atas tanah / dikuasai Tergugat adalah diluar obyek perjanjian kerjasama dan sama sekali tidak melanggar

hukum,

baik

pelanggaran

terhadap

hak

Subyektif dari Pihak Penggugat melanggar Undang Undang ataupun bertindak sewenang-wenang; 6.1.30

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan

perbuatan melawan hukum dalam Hukum Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ( BW ) bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang

lain,

mewajibkan

orang

yang

karena

salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; 6.1.31

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Surat

berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan P69 Nama Para Pedagang yang memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, namun Tergugat tidak keberatan dan dari keterangan saksi Bambang Lusmono Edy menerangkan dibawah sumpah bahwa bangunan gedung THR terhenti tahun 1987 karena ada para

119

Pedagang Kaki Lima di lokasi tersebut . demikian saksi Fajar Tanjung dan saksi Talim Hadi Suwito dibawah sumpah menerangkan sejak tahun 1986 sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi Kebondalem dan memperoleh Surat Ijin Penempatan dan setiap tahunnya diperpanjangnya. Sedangkan Saksi Sucipto dibawah sumpah telah menerangkan yang membangun tempat / lapak Pedagang Kaki Lima di lokasi Kebondalem Purwokerto tahun 1986 sebanyak ± 30 kios, demikian pula saksi Drs. Lusino menerangkan Pedagang Kaki Lima di lokasi Kebondalem + 30 kios, namun ada bangunan yang liar berjumalah + 60 orang; 6.1.32

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang di tempat lokasi

obyek sengketa, di komplek Kebondalem Purwokerto temyata Pedagang Kaki Lima berada di tengah dan kios Para Pedagang Kaki Lima lebih dari 60 kios. Dan teryata Tergugat tidak dapat menunjukkan areal Pedagang Kaki Lima berada diluar obyek sengketa; 6.1.33

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah

dipertimbangkan, secara nyata Tergugat menempatkan Para Pedagang Kaki Lima tanpa persetujuan Penggugat sehingga pembangunan THR sejak tahun 1987 tidak terselesaikan hingga sekarang dan merugikan, Penggugat mencari solusi jalan keluar menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana bukt i T-27 sampai dengan T-30 namun sampai saat ini

120

belum ada penyelesaaian yang menurut Hikmat Majelis sangat tidak

menguntungkan

baik

Tergugatyang

mengakibatkan

hambatan investasi pembangunan daerah lebih-lebih bagi Para Pengembang seperti Penggugat; 6.1.34

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas Majelis berpendapat

bahwa

penempatan Para,

Pedagang Kaki Lima oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dalam hal ini Pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan proyek Taman Hiburan Rakyat; 6.1.35

Menimbang,

bahwa

Penggugat

dalam

posita

menyatakan bahwa selain Tergugat melakukan perbuatan melawan

hukum

sekaligus

melakukan

wanprestasi,

sedangkan Tergugat menyatakan sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maupun cidra janji (wanprestasi) karena penempatan Pedagang Kaki Lima di atas / dikuasai

Tergugat

adalah

diluar

obyek

perjanjian

kerjasama dan sama sekali tidak melanggar hukum; 6.1.36

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan-

pertimbangan di atas serta hasil sidang pemeriksaan di lokasi obyek yang disengketakan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2008 ternyata tempat Para Pedagang Kaki Lima berada ditengah dan Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasinya

121

diluar obyek perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 (diluar luas areal 20.637 m2), sedangkan Penggugat menunjukkan bahwa pembangunan obyek Taman Hiburan Rakyat terhenti karena adanya lokasi Para Pedagang Kaki Lima yang tadinya hanya 30 kios sekarang sudah lebih dari 60 kios PKL; 6.1.37

Menimbang,

bahwa

dengan

ditempatkan

Para

Pedagang Kaki Lima ditempat obyek sengketa, sehingga Tergugat tidak melakukan Prestasinya untuk menyediakan lahan / tanah seluas 20.637 m2 tidak terpenuhi sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Pokok tanggaal 7 Maret 1986 yang menurut Majelis Tergugat telah melakukan Wanprestasi; 6.1.38

Menimbang,

bahwa

sebagaimana

telah

dipertimbangkan maka cukup beralasan menurut hukum petitum F dapat dikabulkan; 6.1.39

Me n i mb a ng ba hw a t e r ha d a p p e t it u m p o int G

o l e h M a j e l i s mempertimbangkan sebagai berikut : a. Bahwa Petitum Penggugat punt G yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.24.410.883.023,- dengan perincian sebagai berikut : 1. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jl. Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 P ur wokert o,

122

sekar ang me njad i S eko la h Dasar Al- I r s yad 02 sebesar Rp.3.279.135.616,- ( tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan jute seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah); 2. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di JI Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit

Pendidikan

Pemerintah

Kecamatan

Kabupaten

Purwokerto Banyumas,

Timur sebesar

Rp.2.148.101.123,- (dua, milyar seratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ; 3. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari : 15 (lima belas) unit kios yang terletak di J1. KH. Syafei, Purwokerto, Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai. Sebesar Rp. 18.983.646.284,- ( delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat pulub, enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah ); 6.1.40

Menimbang,

bahwa Tergugat

mengatakan sama

sekali t idak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan ingkar janji, dan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan hilangnya hak pengelolaan yang

123

menjadi

hak

Penggugat

Penggugat sendiri

pembangunan

gedung

itu

semata

yang

t idak

THR,

sehingga

mata

karena

menyelesaaikan pemberian

hak

pengelolaan atas bangunan tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan dan Tergugat berupaya untuk berusaha menyelesaikan sebagaimana, surat bukti diberi tanda T-31 sampai dengan T-38 tersebut namun tidak dapat terselesaikan; 6.1.41

Menimbang,

bahwa

Penggugat

yang

t elah

membangun proyek di Kebondalem dengan iktikad baik telah menyelesaikan dengan baik, karena ada penempatan Para Pedagang

Kaki Lima di komplek obyek

pembangunan

Taman

Hiburan

Rakyat

Kebondalem, belum

dapat

diselesaaikan , hal ini terlihat dalam pemeriksaan sidang di lokasi obyek sengketa, tanggal 17 Januari 2008 secara fakta kalau tempat lokasi Para Pedagang Kaki Lima berada di tengah tengah obyek sengketa demikian pula Terminal Angkutan Kota sehingga tahun 1987 bangunan Taman Hiburan Rakyat terhenti, yang menurut Majelis seyogyanya Pihak Tergugat merespon dengan iktikad baik memindahkan Para Pedagang Kaki Lima tersebut bukan untuk menambah Pedagang kaki Lima di lokasi tersebut; 6.1.42

Menimbang, bahwa atas terhentinya bangunan Taman

124

Hiburan Rakyat dan Hak Pengelolaan Penggugat belum terlaksana sementara Penggugat telah mengeluarkan dana untuk membangun pertokoan dan prasarananya dengan bukti P70 dan P-75 yaitu penilaian asset bangunan dan sarana, perlengkapannya PT. Graha Cipta Guna yang dilakukan PT Surveyer Indonesia Perwakilan semarang (P-70) dan laporan kompilasi PT Graha Cipta Guna, dari Akuntan Publik Kanto Tong Frans & Darmawan dengan nilai Rp.24.410.883.023,- (P71); 6.1.43

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat untuk menghindar

dari hal tersebut dengan mengajukan bukti T - 46 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Timgkat II Banyumas No. 911.3/352/1986 tentang pembentukan Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Admistratip Purwokerto tanggal 21 Juni 1986 justru tidak efektif karena, kenyataan Para pedagang Kaki Lima lebih banyak dari semula 30 kios menjadi lebih dari 60 kios, hal ini menunjukkan Tergugat sebagai Bupati Banyumas tidak menunjukkan Iktikad baik justru sebaliknya; 6.1.44

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

pertimbangan tersebut menurut Majelis cukup beralasan menurut hukum petitum punt G harus dikabulkan; 6.1.45

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum punt H yaitu

menghukum Tergugat unt uk membayar ker ugian bung a

125

( Opportunity Loss ) sebesar 6% x Rp.24.410.883.023 = Rp.1.464.652.981,38 terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 6.1.46

Menimbang, bahwa oleh karena petitum punt G gugatan

dikabulkan, maka petitum point H ini cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan; 6.1.47

Menimbang, bahwa Petitum Point I dan Point J dari

Penggugat merupakan satu kesatuan dalam petitum sehingga Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; 6.1.48

Menimbang

bahwa

Penggugat

menuntut

kerugian

Immaterial yaitu nama baik Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perajanjian untuk membangun obyek sengketa yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- dan Tergugat dlhukum untuk membayar kerugian Imatenil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,6.1.49

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah bahwa

Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat tidak melaksanakan perjanjian untuk

membangun

obyek

sengketa

sehingga

Publik

mengetahui bahwa, Penggugat sebagai Pengusaha sukses

126

akan

tercemar

namanya

tidak

dapat

melaksanakan

kewajibannya; 6.1.50

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

maka petitum-punt I dan J hanya dapat mengabulkan sesuai kepantasan dan pihak Tergugat lebih representative unt uk me ndukung

t er laksananya

pr o yek

pembanguna n

dengan nila i sebesar Rp.2.000.000.000,- ; 6.1.51

Menimbang, bahwa Majelis terhadap petitum punt K

berpendapat

bahwa

untuk

pembangunan

berkesinambungan untuk meningkatkan kesejaht eraan dan meningkatkan kegiatan Investasi di Daerah cukup beralasan menurut hukum antara, Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 dapat dikabulkan yaitu : a. Tergugat

berkewajiban untuk mengosongkan obyek

sengketa dari Pedagang Kaki Lima ( PKL ); b. Tergugat

berkewajiban

untuk

memberikan

kepada

Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa yang belum dilaksanakan yang lamanya sesuai dengan per anjian pokok tanggal 7 Maret 1986 ; 6.1.52

Menimbang, bahwa terhadap petitum. punt L yang

menyatakan hukumnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij voorraad ) walaupun ada upaya

127

hukum banding, kasasi, perlawanan ( verzet ) maupun upaya hukum lainnya Majelis mempertimbangkan bahwa petitum

tersebut

tidak

memenuhi

syarat

untuk

menjatuhkan putusan serta, merta sehingga cukup beralasan untuk ditolak; 6.1.53

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat punt M.

yaitu. Menghukum Tergugat untuk me mba yar ua ng pak s a ( d wang som)

ke pad a

P e ngg ugat

se bes ar

Rp.

100.000.000,- setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde verklaaring ) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 6.1.54

Menimbang,

bahwa

Tergugat

menolaknya

karena

pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya bisa diajukan karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, Majelis berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk menjadi perhatian Tergugat untuk meningkatkan Investasi di Daerah sehingga Pembangunan Daerah bisa berjalan maka cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa hanya dikabulkan sebesar Rp.1.000.000,- per hari terhitung putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 6.1.55

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

dikabulkan untuk sebagian, dan Tergugat di pihak yang kalah,

128

dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 6.1.56

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 BW, Pasal 1365 BW.

Serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan. 6.2 Amar Putusan Pengadilan Negeri 6.2.1 Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 6.2.2 Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan hukumnya bahwa perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 maret 1986 adalah sah; 3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m2(dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi ) yang terletak di belakang berlokasi di kompleks pertokoan Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari : a. Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m2 ( sembilan ribu seratus lima meter persegi) yang terdiri dari : (1) Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan; (2) Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m2 ( tujuh ribu dua ratus enam puluh enam, meter persegi )

129

(3) Pertokoan

berikut

rumah

tinggal

bertingkat,

Supermarket bertingkat, luas 4.266 m2 ( empat ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto sebelah Barat : Jalan KH. Syafei sebelah Selatan

: Jalan KH. Sfyafei

sebelah Timur : Jalan Let end. Suprapto 4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu : a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 ( dua puluh) tahun b. Pertokoan, Toko berikut rumah tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat selama, 30 (tiga puluh) tahun ; c. Perkiosan selama, 15 ( lima belas tahun) ; 5. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu : a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jl. Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02; b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jl. Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit ,

Purwokerto

Timur

Pernerintah-

Kabupaten

Banyumas; c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jl. KH. Syafei Purwokerto;

6. Menyatakan hukumnya

bahwa Tergugat

telah melakukan

130

perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) dan cidera janji ( Wanprestasi ) yang sangat merugikan Penggugat; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- ( dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : a. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jl. Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Pur wokert o, sekar ang me njad i S eko la h

Dasar

Al- I r syad

02

sebesa r

Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah); b. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jl. Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur, Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah); c. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari : - 15 ( lima belas ) unit kios yang terletak di Jl. KH. Syafei, Purwokerto sebagaimana tersebut dalam posita angka 2.5 huruf c ; - Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai, Sebesar Rp. 18.983.646.284,- ( delapan belas milyar sembilan

131

ratus delapan puluh tiga juta enam ratus, empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); 8. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

kerugian

bunga

(Opportunity Loss) sebesar 6 % per tahun x Rp.24.410.883.023,= Rp.1.464.652.981,38,- (satu milyar empat ratus enam -puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 9. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu nama baik . Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk membangun obyek sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah); 10. Menghukum

Tergugat

untuk

meneruskan

pelaksanaan

perjanjian dengan ketentuan yaitu : a.

Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari Para Pedagang Kaki Lima (PKL);

b.

Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986.;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap

132

hari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 219.000,- ( dua ratus Sembilan belas ribu rupiah); 13. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 6.2.3. Demikian diputuskan di Purwokerto pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2008 dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh H. SUDIARTO,SH.MH,

sebagai

Ketua

Majelis,

MUSLICH

BAMBANG LUQMONO, SH.MHum dan KASDIYONO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2008 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRI BANOWO,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; 7. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 7.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang Dalam eksepsi : 7.1.1 Menimba ng, bahwa mengena i pert imbangan huku m d an kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat;

133

7.1.2 Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 21 Nopember

2007,

pihak

Tergugat

/

Pembanding

telah

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara

ini,

karena

obyek

perkara

merupakan perbuatan hukum Tergugat dalam wilayah hukum administrasi Negara; 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, rancu dan kabur karena mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat; 3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena hanya didasarkan pada perjanjian tanggal 7 Maret 1986, padahal

perjanjian

tersebut

telah

dirubah

dan

diperbaharui dengan perjanjian tanggal 21 Maret 1988 di mana keduanya merupakan suatu perjanjian yang tidak terpisahkan; 7.1.3 Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat gugatan

Penggugat/Terbanding

ternyata

bahwa

Penggugat/Terbanding mempersoalkan tidak dipenuhinya/ tidak dipatuhinya kesepakatan yang pernah dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Penggugat/ Terbanding dengan pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 7 Maret 1986, dimana Surat

tersebut

dijadikan

landasan

oleh

pihak

134

Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini; 71.4 Menimbang, bahwa didalam salah satu eksepsinya pihak Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/sempurna, sebab perjanjian t anggal 7 Maret

1986

t ersebut

telah

diperbaharuhi

/dirubah

dengan perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 dimana dalam

salah

satu

pasainya

menyebutkan

bahwa

perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tertanggal 7 Maret 1986; 7.1.5 Menimbang,

bahwa

berdasarkan

atas

pengakuan

Tergugat/Pembanding yang dihubungkan dengan Surat bukt i T1 serta tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat/Terbanding ternyata benar bahwa Surat perjanjian tertanggal 7 Maret 1986 (T1) yang dijadikan dasar dalam gugatan perkara ini telah dirubah/diperbaharui dengan Surat perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 (T2) dimana didalam salah satu pasalnya disebutkan secara jelas bahwa Surat perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tertanggal 7 Maret 1986;

135

7.1.6 Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, seharusnya mendasarkan pada kedua Surat perjanjian tersebut yaitu Surat perjanjian tertanggal 7 Maret 1986 dan Surat perjanjian tanggal 21 Maret 1988; 7.1.7 Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi eksepsi dari pihak Tergugat/Pembanding cukup beralasan dan karenanya eksepsi tersebut dapat diterima; Dalam Pokok Perkara : 7.1.8

Menimbang,

bahwa

o leh

kar ena

eksepsi

dar i

T er gugat /Pembanding tersebut dapat diterima maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula; 7.1.9 Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah maka itu harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; 7.1.10 Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan HIR; 7.2 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 7.2.1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum

136

Tergugat/Pembanding; 7.2.2 Membatalkan

putusan

Pengadilan

Neger i

Purwokerto tanggal 6 Pebruari 2008, Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. yang dimohonkan banding tersebut : DALAM EKSEPSI : 7.2.3 Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding; DALAM POKOK PERKARA : 7.2.4 Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima; 7.2.5 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 8. Putusan Mahkamah Agung 8.1 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung 8.1.1 Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

137

8.1.2 Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2008, Nomor 46/Pdt.G/2007PN.Pwt telah sesuai dengan hukumnya yaitu : a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima adalah benar dan telah sesuai dengan hukumnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

menelit i, mencermat i dan menelaah eksepsi relative Tergugat dan tanggapan eksepsi tersebut dalam replik Penggugat berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki perkara yaitu perjanjian tanggal 7 Maret 1986 sehingga perlu pembuktian dengan alat-alat bukti di persidangan; 2. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relative Tergugat memasuki materi perkara dan perlu pembuktian

sehingga

cukup

beralasan

menurut hukum eksepsi Tergugat harus

138

dinyatakan tidak dapat diterima; b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah, adalah benar dan telah sesuai

dengan

hukumnya

dengan

dasar

pertimbangan sebagai berikut : 1. Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

mencermati dan memeriksa dengan seksama ternyata surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (bukti P-1 = bukti T-1) dalam Pasal 1 berbunyi : Pihak kesatu memberikan ijin kepada Pihak Kedua dan karena itu Pihak Kedua memperoleh ijin dari Pihak Kesatu atas biaya Pihak Kedua untuk membangun di atas tanah milik Pihak Kesatu

seluas

belakang

20.637

m2

terletak

Komplek

di

Pertokoan

Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, sebagaimana Gambar terlampir, yaitu terdiri dari : (1) Taman Hiburan Rakyat luas 9.105vm2 yang terdiri dari : a. Permainan anak-anak sesuai dengan

139

kebutuhan b. Permainan Ketangkasan c. Panggung Hiburan (2)Prasarana jalan lingkungan, penerangan, penghijauan dan tempat parkir kendaraan dengan luas 7.266 m2; (3) Pertokoan Toko berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas 4.266 m2; 2. Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Nomor .89/1988 tanggal 21 Maret 1988 (T-2) dalam Pasal 1 berbunyi : Pihak Kesatu memberikan ijin kepada Pihak Kedua dan karena itu Pihak Kedua memperoleh ijin dari Pihak Kesatu atas biaya Pihak Kedua untuk membangun Taman Hiburan Rakyat (THR) di atas tanah milik Pihak Kesatu seluas 7.725 M2 t erlet ak di Ko mpleks Pertokoan

Kebondalem,

Kelurahan

Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, sebagaimana Gambar Denah terlampir, yaitu terdiri dari : (1) Bangunan Taman Hiburan Rakyat 3 (tiga) tingkat yaitu

140

a. Lantai pertama berupa plaza ; b. Lant ai

kedua

per ma inan

ber upa

anak- anak,

t empat permainan

ketangkasan, elektronik, kesenian clan lain-lain ; c. Lantai ketiga berupa gedung serba guna yang merupakan panggung tertutup ; (2)Prasarana penghijauan,

lingkungan

jalan,

pertamanan

dan

penerangan di atas tanah dimaksud; 3. Menimbang, bahwa .dalam perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 di mana tanah milik Tergugat

20.637

m2

dengan

perincian

Taman Hiburan Rakyat luas 9.105 m2 sedangkan Surat Perjanjian Nomor : 89/1988 tanggal 21 Maret 1988 luas Taman Hiburan Rakyat 7.725 m2 dan terdapat

perbedaan tersebut

tidak

dijelaskan. Selisih luas 2.260 m2 disebabkan karena apa rusak, karena bencana alam, karena tanahnya ambles/hilang atau tanah digunakan untuk penempatan Para Pedagang Kaki Lima dan sebagainya, karena tidak jelas untuk peruntukkannya hal ini menyimpang dari

141

Rumusan Pasal 1 Perjanjian Pokok tanggal 7 Maret

1986

yang

mengakibatkan

tidak

terlaksananya proyek secara keseluruhan; 4. Menimbang

berdasarkan

pertimbangan

tersebut Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 1988

Nomor

berpendapat

:

89/1988

mengandung

Majelis unsur

kekhilafan. Hal ini dapat dicermat i dalam Perjanjian Pokok tanggal 7 Maret 1986 setelah masa 2 (dua) tahun dengan Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 Nomor : 89/1988 terjadi perubahan pokok/perbedaan luas, yaitu tanah Tergugat seluas 20.367 m2 dengan rincian : Taman Hiburan Rakyat dengan 9.105 m2 bukti P-1 = T-1) dan Taman Hiburan Rakyat di atas tanah milik Pihak kesatu (Tergugat) seluas 7.72.5 m2 (bukti T-2) sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan proyek Taman Hiburan Rakyat tersebut; 5. Menimbang, bahwa dalam Pasal 1322 BW disebutkan batalnya

kekhilafan suatu

tidak

perjanjian

mengakibatkan selain

apabila

kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang

142

yang menjadi pokok perjanjian; 6. Menimbang,

bahwa

dari

pertimbangan-pertimbangan pet it um

point

B

uraian-uraian

t ersebut ,

bahwa

maka

perjanjian

mendir ikan bangunan yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah dapat dikabulkan; 7. Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 dinyatakan sah menurut hukum maka petitum poin C dan poin D beralasan menurut hukum dapat dikabulkan pula ; c. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, adalah benar dan telah sesuai dengan hukumnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008, fakta hokum menunjukan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban : (1) Membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Seko lah

143

Dasar

Al-Irsyad

02

hal

ini

t elah

dibenarkan oleh Tergugat; (2)Membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan

clan

Ke bu da ya a n

ya ng

t er let ak d i Ja la n Dr . S upar no No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, hal ini telah dibenarkan pihak Tergugat; (3) Membangun 15 (lima betas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto, hal ini telah dibenarkan oleh Tergugat; 2. Menimbang,

bahwa

berdasarkan

uraian

pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis cukup beralasan menurut hukum petitum point E dapat dikabulkan ; d. Bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Purwokerto yang menyatakan Tergugat telah melakukan

perbuatan

(onrechtmatigeclaad)

melawan dan

hukum

cidera

janji

(wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat adalah benar dan telah sesuai dengan hukumnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

144

1. Menimbang,

bahwa

Majelis

perlu

mempertimbangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum privat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW) bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; 2. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-69 nama para pedagang yang memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak

ada

aslinya,

namun

Tergugat

tidak

keberatan dan dari keterangan saksi Bambang Roosmono sumpah

Edy bahwa

menerangkan bangunan

di

gedung

bawah THR

terhenti tahun 1987 karena ada para pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Demikian saksi Fajar Tanjung dan saksi Talim Hadi Suwito di bawah sumpah menerangkan sejak tahun 1986 sebagai pedagang kak i

lima

di

lo kasi

Kebo ndale m dan me mpero leh S u r at I jin

145

Penempatan dan setiap tahunnya diperpanjang. Sedangkan saksi Sucipto di bawah sumpah telah menerangkan yang membangun tempat/lapak pedagang kaki lima di lokasi Kebondalem Purwokerto tahun 1986 sebanyak, ± 30-kios, demikian pula saksi Drs. Lusino menerangkan pedagang kaki lima di lokasi Kebondalem ± 30 kios, namun ada bangunan yang liar berjumlah ± 60 orang; 3. Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang di lokasi obyek

sengketa

di

komplek

Kebondalem

Purwokerto temyata pedagang kaki lima berada di tengah dan Kios para pedagang kaki lima lebih dari 60 kios. Dan ternyata Tergugat tidak dapat menunjukkan areal pedagang kaki lima berada di luar obyek sengketa; 4. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan, secara nyata Tergugat menempatkan para pedagang kaki lima tanpa persetujuan

Penggugat

sehingga

pembangunan THR sejak tahun 1987 tidak terselesaikan hingga sekarang dan merugikan Penggugat mencar i

solusi

jalan

keluar

146

menyelesaikan

permasalahan

ini

sebagaimana bukti T-27 sampai dengan T-30 namun sampai saat ini belum ada penyelesaian yang menurut hikmat Majelis sangat tidak menguntungkan

baik

mengakibatkan

Tergugat

hambatan

pembangunan daerah

lebih-lebih

yang investasi

bagi

para

pengembang seperti Penggugat ; 5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penempatan Para Pedagang Kaki Lima oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dalam hal ini Pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan proyek Taman Hiburan Rakyat; 6. Menimbang, bahwa

Penggugat

selain

perbuat an

dalam

Tergugat

melawan

posit a

melakukan

huku m

sekaligus

melakukan wanprestasi, sedangkan Tergugat menyatakan

sama

sekali

tidak

pernah

melakukan perbuatan melawan hukum maupun cidera janji (wanprestasi) karena penempatan pedagang kaki lima di atas tanah/ dikuasai

147

Tergugat adalah di luar obyek perjanjian kerjasama dan sama sekali tidak melanggar hukum; 7. Menimbang,

bahwa

sebagaimana

dalam

pertimbangan-pertimbangan di at as sert a hasi l sidang pemer iksaan di lokasi obyek yang disengketakan

yang

dilaksanakan

pada

tanggal 17 Januari 2008 ternyata tempat para pedagang kaki lima berada di tengah dan Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasinya di luar obyek perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 (di luar luas areal 20.637 m2), sedangkan Penggugat menunjukkan bahwa pembangunan obyek Taman Hiburan Rakyat terhenti karena adanya lokasi para pedagang kaki lima yang tadinya hanya 30 kios sekarang sudah lebih dari 60 kios PKL; 8. Menimbang bahwa dengan ditempatkan Para Pedagang

Kaki

Lima

di

t empat

obyek

Tergugat

t idak

sengkat a,

sehingga

melakukan

Prestasinya untuk menyediakan

lahan/tanah seluas 20.637 m2 tidak terpenuhi sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 Perjanjian

148

Pokok tanggal 7 Maret 1986 yang menurut Majelis Tergugat telah melakukan wanprestasi; 9. Menimbang,

bahwa

sebagaimana

telah

dipertimbangkan maka cukup beralasan menurut hukum petitum F dapat dikabulkan ; e. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil

kepada

Penggugat

sebesarRp.

24.410.883.023,-, adalah benar dan telah sesuai dengan hukumnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Menimbang,

bahwa

atas

terhent inya

bangunan Taman Hiburan Rakyat clan Hak Pengelolaan

Penggugat

belum

terlaksana

sementara Penggugat telah mengeluarkan dana untuk membangun pertokoan clan prasarananya dengan bukti P-70 dan P-75 yaitu dilakukan PT. Surveyor Indonesia Perwakilan Semarang (P-70) dan Laporan Kompilasi PT. Graha Cipta Guna dari Akuntan Publik Kanto Toni Frans & Darmawan dengan nilai Rp.24.410.883.023,- (P71); 2. Menimbang, bahwa meskipun Tergugat untuk

149

menghindar

dari

hal

tersebut

dengan

mengajukan bukti T-46 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas No.911.3/352/1986 tentang pembent ukan T i m Penert iban P eclagang Kak i Lima d i Ko t a Administratif Purwokerto tanggal 21 Juni 1986

justru

tidak

efektif

karena

kenyataannya para pedagang kaki lima lebih banyak dari semula 30 kios menjadi lebih dari 60 kios, hal ini menunjukkan Tergugat sebagai Bupati Banyumas tidak menunjukkan itikad balk justru sebaliknya; f. Bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Purwokerto yang menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian adalah benar dan telah sesuai dengan hukumnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Menimbang

bahwa

Majelis

terhadap

petitum poin K berpendapat bahwa untuk pembangunan

berkesinambungan

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kegiatan investasi di daerah cukup beralasan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat

150

untuk meneruskan perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 dapat dikabulkan yaitu : a. Tergugat

berkewajiban

mengosongkan

obyek

untuk

sengketa

dari

pedagang kaki lima (PKL) ; b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas

obyek

sengketa

yang

belum

dilaksanakan yang lamanya sesuai dengan perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986; g. Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Purwokerto, telah benar sesuai dengan hukumnya; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan tanggal

26

Mei

2008

No.88/Pdt/2008/PT.Smg

menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Tergugat/Pembanding yang dihubungkan dengan surat bukti T1 serta tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat/Terbanding ternyata benar bahwa surat perjanjian tertanggal 7 Maret 1986 (T1) yang dijadikan dasar dalam gugatan perkara ini telah dirubah/diperbaharui

dengan

surat

perjanjian

tertanggal 21 Maret 1988 (T2) di mana di dalam

151

salah satu pasalnya disebutkan secara jelas bahwa surat perjanjian tertanggal 21 Maret 1988 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tertanggal 7 Maret 1986; a.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, surat perjanjian tanggal 21 Maret 1988 adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tanggal 7 Maret 1986, maka Penggugat/ Terbanding/ Pemohon

Kasasi

berpendapat

bahwa

perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ( perjanjian pokok ) adalah tetap sah dan mengikat sedangkan perjanjian tanggal 21 Maret 1988 merupakan bagian dari perjanjian pokok yang tidak berdiri sendiri; b.

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang selanjutnya mempertimbangkan

"Menimbang,

bahwa

oleh

karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya mendasarkan pada kedua surat perjanjian tersebut yaitu surat perjanjian tertanggal 7 Maret 1986 dan surat perjanjian tanggal 21 Maret 1988 ". c.

Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto telah memeriksa

dalam

pokok

perkara

mengenai

152

Perjanjian Pokok tanggal 7 Maret 1986 (bukti P-1) maupun Surat Perjanjian t anggal 21 Maret 1988 Nomor : 89/1988 (bukt i T-2) dan menyatakan bahwa kedua perjanjian tersebut adalah sah. d. Bahwa oleh karena it u put usan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima adalah salah dalam menerapkan hukumnya dengan

alasan

bahwa

gugatan

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang mendasarkan kepada perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (perjanjian pokok) adalah sah. 3.

Bahwa keberatan

Penggugat/Terbanding/Pemohon dengan

putusan

Pengadilan

Kasasi Tinggi

Semarang dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.88/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei 2008 adalah salah dalam menerapkan hukumnya karena hanya memeriksa eksepsi (formalitas gugatan) dengan mengadopsi pokok perkara sedangkan pokok perkara yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tidak diperiksa sama sekali. a. Bahwa Surat Perjanjian Nomor 89/1988 tanggal

153

21 Maret 1988 telah dimunculkan dalam persidangan

oleh

Tergugat/

Pembanding/

Termohon Kasasi dalam pengajuan bukti T-2 dan telah

diperiksa

dalam

pokok

perkara

di

persidangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo. b.

Bahwa

suat u

put usan

yang

dinyat akan

t idak dapat dit er ima (Ni et Ontvankelijke Verklaard)

adalah

suatu

putusan

yang

didasarkan pada eksepsi yang bertujuan agar pengadilan menyatakan tidak dapat menerimaatau tidak

berwenang

memeriksa

perkara

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1454, Pasal 1930, Pasal 1941 KUHPerdata serta Pasal 133 dan Pasal 136 HIR. c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, tujuan pokok pengajuan

eksepsi

adalah

agar

pengadilan

mengakhir i proses pemeriksaan t anpa lebih lanjut

memeriksa

Pengakhiran

yang

materi

pokok

perkara.

diminta

melalui

eksepsi

negative,

yang

bertujuan agar pengadilan :

 menjatuhkan

putusan

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet

154

ontvankelijk)" ;

 berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara

diakhiri

tanpa

menyinggung

penyelesaian materi pokok perkara. Dalam hal seperti itu, putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil, sesuai dengan eksepsi yang diajukan Tergugat. Sedang mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh,dalam putusan

(M.Yahya

Harahap,

Hukum

Acara

Perdata, 2005 : halaman 428). d. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi yang menyatakan gugatan tidak lengkap telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan.menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dengan pertimbangan : 1.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti, mencermati

dan

menelaah

eksepsi

relatif

Tergugat dan tanggapan eksepsi tersebut dalam replik

Penggugat

berkesimpulan

bahwa

eksepsi tersebut telah memasuki perkara

155

yait u per janjian - t anggal 7 Maret 1986 sehingga per lu pembuktian dengan alat-alat bukti di persidangan; 2. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Tergugat memasukimateri perkara dan perlu pembuktian menuruthukum

sehingga eksepsi

cukup Tergugat

beralasan harus

dinyatakan tidak dapat diterima e. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, Pengadilan Negeri yang telah memeriksa baik formalitas gugatan (eksepsi) maupun pokok perkara, apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut dilakukan upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi harus memeriksa pula di tingkat banding terhadap eksepsi maupun pokok perkara secara keseluruhan dan t idak

boleh

hanya

memer iksa eksepsi saja dengan mengabaikan pertimbangan pokok perkara. Di samping itu, kesalahan penerapan hukum dari Pengadilan Tinggi Semarang adalah mengadopsi pertimbangan pokok perkara dari Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memutuskan eksepsi sedangkan pokok perkara itu sendiri dikesampingkan.

156

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang terlalu sumir dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang

terbukti

di

Pengadilan

Negeri

Purwokerto.

Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya memeriksa pokok perkara yang memuat Perjanjian Pokok tanggal 7 Maret 1986 (bukti P-1) maupun Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 Nomor : 89/1988 (bukti T-2). Bahwa yang diubah secara tegas dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : 89/1988 tanggal 21 Maret 1988 adalah mengenai jangka waktu pendirian bangunan, jangka waktu hak pengelolaan dan pajak. Tidak ada satupun klausula yang secara tegas mengubah luas lahan obyek sengketa secara keseluruhan sehingga luas obyek sengketa yang terclapat dalam Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 masih mengikat yaitu seluas 20.637 m2. a. Bahwa yang dimaksud adanya perbedaan luas lahan adalah luas lahan Taman Hiburan Rakyat seluas 9.105 m2 (sembilan ribu seratus lima meter persegi)

sebagaimana

tersebut

dalam

perjanjian

tanggal 7 Maret 1986, sedangkan yang tertulis kemudian dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : 89/1988 tanggal 21 Maret 1988 - adalah luas lahan Taman Hiburan Rakyat seluas 7.725 m2 (tujuh

157

ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi). Bahwa Luas lahan Taman Hiburan Rakyat seluas 7.725 m2 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana

tersebut

dalam

Addendum

Surat

Perjanjian Nomor :-89/1988 tanggal 21 Maret 1988 adalah hanya terbatas pada luas bangunan Taman Hiburan Rakyat karena konstruksinya dibangun 3 (tiga) lantai. Sedangkan untuk luas lahan prasarana lingkungan,

jalan, penghijauan, pertamanan dan

penerangan khusus untuk bangunan Taman Hiburan Rakyat didirikan di atas sisa lahan Taman Hiburan Rakyat sehingga bangunan Taman Hiburan Rakyat maupun prasarana lingkungan dan prasarana lain masih mengacu kepada perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yaitu berada di atas lahan seluas 9.105 m2 (sembilan ribu seratus lima meter persegi). Dengan demikian perubahan tersebut hanya terbatas dalam perubahan volume pekerjaan dalam bangunan Taman Hiburan Rakyat dan bukan perubahan secara prinsipil mengenai essensi perjanjian pokok itu sendiri. b. Bahwa pada prinsipnya, yang menjadi pokok gugatan Penggugat/

Terbanding/Pemohon

Kasasi

bukan

158

mengenai lahan yang menjadi obyek sengketa, akan tetapi

Penggugat/Terbanding/Pemohon

Kasasi

menitikberatkan permasalahan gugatan pada perbuatan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi. c. Bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penempatan para Pedagang Kaki Lima oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dalam hal ini Pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan proyek Taman Hiburan Rakyat". d. Bahwa di samping itu berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di lokasi obyek yang disengketakan yang dilaksanakan pads tanggal 17 Januari 2008 temyata tempat para pedagang kaki lima berada di tengah dan Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasinya di luar obyek perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 (di luar lugs areal 20.637 m2), sedangkan Penggugat menunjukkan bahwa pembangunan obyek Taman Hiburan Rakyat terhenti karena adanya lokasi para pedagang kaki lima;

159

8.1.3 Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan : a. Perpanjangan kontrak tanggal 7 Maret 1986 tetap mengikat tanah seluas 20.673 m2 karena addendum 21 Maret 1988 hanya tentang jangka waktu pendirian' bangunan; hak pengelolaan dan pajak tidak mengubah lahan obyek secara keseluruhan; b. Perubahan hanya terbatas volume pekerjaan dalam bangunan

Taman

perubahan

Hiburan

pr ins ipil

Rakyat

mengenai

bukan esens i

perpanjangan kontrak ; c. Dengan demikian permasalahan pokok adalah terletak bahwa Tergugat telah menempatkan para PKL (Pedagang Kaki Lima) di atas sebagian obyek sengketa secara melawan hukum karena tidak ada persetujuan dari Pemohon Kasasi clan sekaligus bertentangan dengan perjanjian kedua belah pihak; 8.1.4 Me ni m ba ng, ba hw a ber da sar ka n p er t imba nga n d i at as, me nu r ut p e nd a pat M a hk a ma h Ag u ng t e r d a pat

cu k up

per mohonan

a la s a n

kasasi

dar i

unt uk

mengabulka n

Pemohon

Kasasi

:

YOHANES WIDIANA DIREKTUR UTAMA PT.GRAHA

160

CIPTA GUNA dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; 8.2 Amar Putusan Mahkamah Agung DALAM EKSEPSI : 8.2.1 Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA : 8.2.2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 8.2.3 Menyatakan bahwa perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah; 8.2.4Menyatakan Penggugat

bahwa atas

Tergugat

biaya

memberi

Penggugat

untuk

ijin

kepada

mendirikan

bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di belakang berlokasi di kompleks pertokoan Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor,

Kecamatan

Purwokerto

Timur,

Kabupaten

Banyumas yang terdiri dari : 1. Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m2 (sembilan ribu seratus lima meter persegi) yang terdiri dari : a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan b. Prasarana

Jalan

Lingkungan,

Penerangan,

161

Penghijauan clan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m2 (tujuh rubu dua ratus enam puluh enam meter persegi). c. Pertokoan

berikut

rumah

tinggal

bertingkat,

Supermarket bertingkat luas 4.266 m 2 ( empat ribu dua rat us enam puluh enam met er persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara

: Jalan Jend. Gatot Subroto

sebelah Barat

: Jalan KH. Syafei

sebelah Selatan

: Jalan KH. Syafei

sebelah Timur

: Jalan Letjend. Suprapto

8.2.5 Menyatakan

bahwa

Penggugat

memperoleh

hak

pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunanbangunan tersebut yaitu : a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 (dua puluh) tahun b. Pertokoan,

Toko

berikut

rumah

tinggal

bertingkat dan Supermarket bertingkat selama 30 (tiga puluh) tahun c. 8.2.6

Perkiosan selama 15(lima belas tahun)

Menyatakan

bahwa

Penggugat

telah

melaksanakan

kewajibannya yaitu : a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang

162

Sadewo No:1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 ; b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi

Kantor

Dinas

Pendidikan

Unit

Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten Banyumas c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto; 8.2.7 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat; 8.2.8Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo

No.1 Purwokerto,

sekarang menjadi Sekolah Dasar Al Irsyad 02 sebesar Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah)

163

1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit

Pendidikan Kecamatan

Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah); Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari : - 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH.Syafei,Purwokerto

sebagaimana

tersebut

dalam posita angka 5 huruf c ;  Bangunan

Taman

pertokoan

Hiburan

tiga

Rp.18.983.646.284,-

Rakyat

lantai (delapan

dan

Sebesar belas

milyar

sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh .enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); 8.2.9 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga (Opportunity

Lost)

sebesar

6

%

per

tahun

x

Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464. 652.981,38,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu

164

rupiah tiga puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini; 8.2.10Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk membangun

obyek

menghukum

Tergugat

sengketa, untuk

oleh

karena

membayar

itu

kerugian

Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah); 8.2.11Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yaitu : a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) b. Tergugat

berkewajiban untuk memberikan kepada

Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ; 8.2.12 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat

165

melaksanakan isi putusan ini; 8.2.13 Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 8.2.14Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah); B. Pembahasan. 3. Tentang penerapan hukum Hakim dalam penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) dan gugatan cidera janji

(Wanprestasi)

2443K/Pdt/2008

jo

atas

Putusan

Putusan

Mahkamah

Pengadilan

Tinggi

Agung

RI

No.

Semarang

No.

88/Pdt/2008/PT Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt). Penggabungan gugatan di dalam praktek dikenal ada 2 (dua) bentuk yaitu :

12

a. Kumulasi subyektif, pada bentuk ini dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Variasi yang tejadi bisa beberapa orang penggugat dengan seorang tergugat atau satu orang penggugat dengan beberapa orang tergugat atau dapat juga terjadi beberapa orang penggugat dengan beberapa orang tergugat. b. Kumulasi obyektif, bentuk ini penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan, jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan.

12

M Yahya Harahap, opcit, hal 106-107.

166

Kumulasi gugatan baik subyektif maupun obyektif pada hakekatnya merupakan penggabungan (kumulasi) dari tuntutan hak dan harus dibedakan dengan konkursus yang merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak. Konkursus terjadi apabila seseorang penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan yang kesemuanya menuju pada satu akibat hukum yang sama, dengan dipenuhi atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan itu maka tuntutan lainnya sekaligus terpenuhi. Manfaat dan tujuan adanya penggabungan gugatan yaitu : 97 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan, sebaliknya jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Dalam keadaan yang seperti itu proses pemeriksaan memakan waktu dan biaya yang mahal. 2) Menghindari putusan yang saling bertentangan Melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan cara yang efektif menghindari terjadinya putusan yang saling beretentangan dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti seagaimana dikutip dari bukunya Soepomo berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas apabila pada Pengadilan Negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.98 Tujuan dan manfaat penggabungan gugatan juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983, dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1970., dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Antara lain 97 98

Ibid, hal. 104 Soepomo, Opcit., hal. 74

167

dijelaskan bahwa benar HIR dan Rbg tidak mengatur kumulasi gugatan, akan tetapi apabila antara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig).99 Untuk dapat dikabulkanya kumulasi gugatan, harus memenuhi syarat pokok, yaitu : a. Terdapat hubungan erat Menurut Soepomo, antara gugatan-gugatan yang digabung harus ada hubungan batin (innerlijke samenhang).100 Dalam syarat ini dapat dicontohkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/Pdt/1990 yang memberi gambaran acuan penerapan penggabungan gugatan. Dalam putusan tersebut mengatakan bahwa penggabungan gugatan yang terjadi dalam perkara ini dapat dibenarkan atas alasan : 1) Pertama, gugatan yang digabung sejenis yaitu para penggugat terdiri dari deposan PT. Bank Pasar Dwiwindu (sebagai Tergugat), kasus di mana para deposan secara kumulatif menuntut pengembalian deposito. 2) Kedua, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama, menuntut pengembalian deposito. 3) Ketiga, hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat adalah sama, yaitu sebagai deposan berhadapan dengan tergugat sebagai penerima deposito. 4) Keempat, pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.101

99

M. Yahya Harahap, Opcit., hal. 103 Soepomo, Opcit., hal. 28 101 M. Yahya Harapah, Opcit., hal. 105 100

168

b. Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam kumulasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri. Kumulasi gugatan tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum apabila :102 1. Pemilik obyek gugatan berbeda Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek, dan masing-masing obyek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subyektif maupun secara obyektif tidak dapat dibenarkan. 2. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama, tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda. 3. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda Beberapa gugatan yang maing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda penggabungan tidak dapat dibenarkan. 4. Gugatan rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi Sesuai dengan ketentuan Pasl 132 ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi, akan tetapi harus ada hubungan yang erat antara keduanya, apabila tidak terdapat hubungan erat antara konvensi dan rekonvensi, penggabungan yang dilakukan tergugat melalui gugatan rekonvensi tidak dibenarkan. Kumulasi obyektif dalam tiga hal itu tidak dibolehkan, yaitu : 103 4. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa 102 103

Ibid., hal. 108-109 Sudikno Mertokusumo, Opcit,hal 47.

169

menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian) maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. 5. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain. Maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. 6. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang Eigendom dalam satu gugatan (pasal 103 Rv). Berdasarkan data 1.10 dapat didiskrepsikan bahwa Penggugat telah mengajukan penggabungan gugatan (kumulasi obyektif) yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum dari Tergugat yaitu dengan menjadikan sebagian Obyek Sengketa sebagai lokasi penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak atas harta kekayaan Penggugat atas Obyek Sengketa. Tergugat sebagai Organ Dalam Badan Hukum Publik (Penguasa / Pemerintah) yang mempunyai kewajiban untuk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang ditempatkan di sebagian Obyek Sengketa

dalam

keadaan

kosong,

pada

kenyataannya

tidak

mau

melaksanakan (melalaikan) kewajiban tersebut. Penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di atas sebagian Obyek Sengketa tidak pemah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat ; Tergugat juga telah melakukan wanprestasi yaitu dengan menjadikan Obyek Sengketa sebagai lokasi penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL )

170

tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi, telah melanggar pasal 1 surat perjanjian tanggal 7 maret 1986 sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.1 di atas, dengan t idak melakukan prestasinya untuk menyediakan tanah seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sehingga obyek sengketa kurang dari yang diperjanjikan. Data 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dapat didiskrispsikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tertanggal 7 Maret 1986 yaitu Penggugat mempunyai hak mendirikan bangunan dan hak pengelolaan diatas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berupa Taman Hiburan Rakyat selama 20 (dua puluh) tahun, Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat selama 30 ( tiga puluh) tahun dan Perkiosan selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan Tergugat memberi ijin kepada Tergugat

untuk membongkar kios-kios Pasar Sarimulyo, bangunan

Sekolah Dasar I dan IV Purwokerto Lor, serta Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Ranting Purwokerto Lor dan kewajiban Penggugat untuk membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar, membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan, membangun 15 (lima belas) unit kios di Komplek Pasar Sarimulyo Kebondalem. Data 1.5 Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut dalam data angka, 1.4 huruf a, b dan c. Data 4.2.3, Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita

171

gugat angka 2.1, karena perjanjian yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986 adalah bukan perjanjian mendirikan bangunan, tetapi perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto dalam bentuk Bangun Serah Kelola, yaitu perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat, dimana. Tergugat menyediakan tanah, sedangkan Penggugat atas biaya sendiri membangun fisik bangunan pertokoan di atas tanah milik / dikuasai oleh Tergugat, kepada penggugat diberikan hak pengelolaan atas bangunan tersebut selama waktu yang telah diatur dalam perjanjian. Bahwa disamping itu perajanjian yang ditanda tangani tanggal 7 Maret 1986 telah diubah dengan perjanjian yang ditanda tangani tanggal

21

Maret

1988,

sehingga

apabila.

Penggugat

hanya

mencantumkan pejanjian tertanggal 7 Maret 1986 adalah tidak benar. Oleh karena itu dalil Penggugat pada posita angka 2.1 harus ditolak ; Data 6.1.14, 6.1.15 dan 6.1.16 majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (bukti P-1 = T-1) dan Surat Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 ( bukti T-2 ), apakah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW; Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1320 BW yaitu untuk sahnya suatu, perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat-mereka yang mengikatkan dirinya,; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Sesuatu hal tertentu;

172

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan tersebut perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 7 Maret 1986 ( bukti P-1 = bukti T-1 ) menurut Majelis telah memenuhi syarat Perjanjian sebingga Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung cacat hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan sah; Pertimbangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung sesuai dengan data 8.1.2 angka 1 huruf b ke-1 dan 2; Data

6.1.20., 6.1.21., 6.1.22 Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Purwokerto telah mempertimbangkan bahwa surat perjanjian tanggal 21 Maret 1988 nomor 89/1988 terdapat kekhilafan yang diakibatkan karena adanya perbedaan luas obyek perjanjian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1322 BW disebutkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian, pertimbangan tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan data 8.1.2 angka huruf b ke-4. Dari data 6.1.25., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah mempertimbangkan bahwa berdasar pemeriksaan di lokasi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008, ternyata Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986. Data 1.7, 1.8 dan 1.9 dapat didiskripsikan bahwa setelah Obyek Sengketa tersebut dibebaskan dan dikosongkan, kemudian Penggugat

173

mulai melakukan pembangunan sebagaimana tersebut dalam data angka 1.2 angka (1.2.1), (1.2.2) dan (1.23), akan tetapi pembangunan tersebut belum selesai, Tergugat melakukan perbuatan yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan yaitu dengan cara pada tahun 1987 Tergugat menjadikan obyek sengketa yang telah dibebaskan dan dikosongkan oleh penggugat, sebagai lokasi penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana di atas sebagian obyek sengketa tersebut oleh Tergugat telah didirikan bangunan-bangunan sebagai tempat berjualan bagi Para Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Tergugat sebenarnya mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditempatkan di sebagian Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, akan tetapi Tergugat tidak melakukan dan justru mengambil keuntungan dari Para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sampai saat ini ; Data 1.10 Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 dan 9 di atas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat yaitu : 1.10.1 Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadikan sebagian Obyek Sengketa sebagai lokasi penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) adalah kapasitasnya sebagai Organ Dalam Badan Hukum Publik ( Penguasa / Pemerintah ) yang melakukan tindakan hukum administrasi pemerintahan ( beschikking ) dan perbuatan

174

Tergugat tersebut telah melanggar hak atas harta kekayaan Penggugat atas Obyek Sengketa; Bahwa Tergugat sebagai Organ Dalam Badan Huku m Publik (Penguasa / Pemerintah) yang mempunyai kewajiban untuk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang ditempatkan dari sebagian Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, pada kenyataannya sampai saat

ini tidak mau

melaksanakan (melalaikan) kewajiban tersebut; Bahwa penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di atas sebagian Obyek Sengketa tidak pemah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat ; 1.10.2 Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi ) Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai Organ Dalam Badan Hukum Publik (Penguasa / Pemerintah), Tergugat berkapasitas pula sebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakan hukum maupun akibat hukum yang timbul dari

perjanjian

tersebut

tunduk

kepada

hukum

perdata

(privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalam badan hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum perdata ; Bahwa Tergugat yang menjadikan Obyek Sengketa sebagai lokasi penempatan Para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu : telah

175

melanggar pasal 1 surat perjanjian tanggal 7 maret 1986 sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas, dengan tidak melakukan prestasinya untuk menyediakan tanah seluas 20.637 m2 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sehingga obyek sengketa kurang dari luas yang diperjanjikan; Data 4.2.10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.9, karena penempatan Pedagang Kaki Lima adalah diatas tanah milik / dikuasai oleh Tergugat dan diluar dari obyek perjanjian (obyek sengketa), sehingga Tergugat tidak ada kewajiban hukum untuk memindahkan Para Pedagang Kaki Lima untuk kepentingan Pihak Penggugat; Data 4.2.11 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 2.10, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids

Daad)

maupun

cidera

janji

(Wanprestasi),

karena

penempatan Pedagang Kaki Lima diatas tanah / dikuasai Tergugat adalah diluar dari obyek perjanjian kerjasama dan sama sekali tidak melanggar hukum, baik pelanggaran terhadap hak subyektif dari Pihak Penggugat, melanggar Undang-Undang ataupun bertindak sewenangwenang; Berdasarkan data 6.1.30., 6.1.31., 6.1.32., 6.1.33., dan 6.1.34 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto mempertimbangkan sebagai

176

berikut : 6.1.30 Menimbang, perbuatan

bahwa Majelis melawan

perlu

hukum

mempertimbangkan

dalam

Hukum

Privat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ( BW ) bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; 6.1.31 Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan P-69 Nama Para Pedagang yang memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya, namun Tergugat tidak keberatan dan dari keterangan

saksi

BAMBANG

LUSMONO

EDY

menerangkan dibawah sumpah bahwa bangunan gedung THR terhenti tahun 1987 karena ada para Pedagang Kaki Lima di lokasi tersebut . demikian saksi FAJAR TANJUNG dan saksi TALIM HADI SUWITO dibawah sumpah menerangkan sejak tahun 1986 sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi Kebondalem dan memperoleh Surat Ijin Penempatan Sedangkan

dan Saksi

setiap

tahunnya

SUCIPTO

dibawah

diperpanjangnya. sumpah

telah

menerangkan yang membangun tempat / lapak Pedagang

177

Kaki Lima di lokasi Kebondalem Purwokerto tahun 1986 sebanyak ± 30 kios, demikian pula saksi Drs. LUSINO menerangkan Pedagang Kaki Lima di lokasi Kebondalem + 30 kios, namun ada bangunan yang liar berjumlah + 60 orang; 6.1.32 Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang di tempat lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008, di komplek Kebondalem Purwokerto temyata Pedagang Kaki Lima berada di tengah dan kios Para Pedagang Kaki Lima lebih dari 60 kios. Dan teryata Tergugat tidak dapat menunjukkan areal Pedagang Kaki Lima berada diluar obyek sengketa; 6.1.33 Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan, secara nyata Tergugat menempatkan Para Pedagang Kaki Lima tanpa persetujuan Penggugat sehingga pembangunan THR sejak tahun 1987 tidak terselesaikan hingga sekarang dan merugikan, Penggugat mencari

solusi

jalan

keluar

menyelesaikan

permasalahan ini sebagaimana bukt i T-27 sampai dengan T-30 namun sampai saat ini belum ada penyelesaaian yang menurut Hikmat Majelis sangat tidak menguntungkan

baik

Tergugat

yang

mengakibatkan

hambatan investasi pembangunan daerah lebih-lebih bagi

178

Para Pengembang seperti Penggugat; 6.1.34 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penempatan Para, Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dalam hal ini Pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan proyek Taman Hiburan Rakyat; 6.1.35 Menimbang,

bahwa

Penggugat

menyatakan

bahwa

selain

perbuatan

melawan

hukum

dalam

posita

Tergugat

melakukan

sekaligus

melakukan

wanprestasi, sedangkan Tergugat menyatakan sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maupun cidra janji (wanprestasi) karena penempatan Pedagang Kaki Lima di atas / dikuasai Tergugat adalah diluar obyek perjanjian kerjasama dan sama sekali tidak melanggar hukum; 6.1.36 Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbanganpertimbangan di atas serta hasil sidang pemeriksaan di lokasi obyek yang disengketakan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 ternyata tempat Para Pedagang Kaki Lima (PKL) berada ditengah dan Tergugat tidak

dapat

menunjukkan

lokasinya

diluar

obyek

perjanjian pokok tanggal 7 Maret 1986 (diluar luas areal

179

20.637 m2), sedangkan Penggugat menunjukkan bahwa pembangunan obyek Taman Hiburan Rakyat terhenti karena adanya lokasi Para Pedagang Kaki Lima yang tadinya hanya 30 kios sekarang sudah lebih dari 60 kios PKL; 6.1.37 Menimbang, Pedagang

bahwa

Kaki

dengan

Lima

ditempatkan

ditempat

obyek

Para

sengketa,

sehingga Tergugat tidak melakukan Prestasinya untuk menyediakan lahan / tanah seluas 20.637 m2 tidak terpenuhi sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Pokok tanggaal 7 Maret 1986 yang menurut Majelis Tergugat telah melakukan Wanprestasi; Pertimbangan tersebut telah diperkuat oleh Mahkamah Agung berdasarkan Data 8.1.3 Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan : a. Perpanjangan kontrak tanggal 7 Maret 1986 tetap mengikat tanah seluas 20.673 m2 karena addendum 21 Maret 1988 hanya tentang jangka waktu pendirian' bangunan; hak pengelolaan dan pajak

tidak

mengubah

lahan

obyek

secara

keseluruhan; b. Perubahan hanya terbatas volume pekerjaan dalam

180

bangunan

Taman

perubahan

Hibur an

pr ins ipil

Rakyat

bukan

mengenai

esens i

permasalahan

pokok

perpanjangan kontrak ; c. Dengan adalah

demikian terletak

bahwa

Tergugat

telah

menempatkan para PKL (Pedagang Kaki Lima) di atas sebagian obyek sengketa secara melawan hukum karena tidak ada persetujuan dari Pemohon Kasasi dan sekaligus bertentangan dengan perjanjian kedua belah pihak; Data 8.2.7 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat; Dari hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memutus perkara yang isinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam posita angka 1.10 maupun petitum angka 3.6 menggabungkan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan Wanprestasi dikuatkan oleh

Mahkamah

Agung

adalah

sesuai

Yurisprudensi

tetap

Mahkamah Agung dalam perkara perdata No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan “ Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi di dala m satu surat gugatan , t idak dapat dibenarkan menurut tertib

181

beracara

masing-masing

tuntutan

harus

diselesaikan

dala m

gugatan tersendiri”. Perkara a quo dalil gugatan P e n g g u g a t t e nt a ng p e r i s t i w a k o nk r it n ya a d a l a h s a m a ya it u t e nt a ng a d a n ya Perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat telah menempatkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas sebagian obyek sengketa secara melawan hukum karena tidak ada persetujuan dari Penggugat sekaligus bertentangan dengan perjanjian kedua belah pihak. Perkara yang diajukan Penggugat penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan Cidera janji/ wanprestasi adalah komulasi o b ye k t i f b e r p e d o ma n p a d a u r a i a n p e r bu a t a n m a t e r i i l ya n g s a m a da la m da lil gug at a n Pe nggu gat , se hin gga je la s t idak ad a p e r t e nt a ng a n a nt a r a d a l i l gugatan dan tidak menyulitkan dalam proses pemeriksaan perkara. Penggabungan dalam perkara aquo tidak melanggar tentang ketentuan larangan penggabungan gugatan. Di mana menurut doktrin ada tiga hal yang dilarang untuk menggabungkan suatu gugatan, yaitu : kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian) maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan, demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersamasama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain. Maka kedua tuntutan itu

182

tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan, tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang Eigendom dalam satu gugatan (pasal 103 Rv). 13 Putusan

tersebut

juga

sejalan

dengan

Yurisprudensi

No.

575K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984. bahwa penggabungan gugatan pada prinsipnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara, hanya saja menurut Soepomo agar penggabungan itu sah dan memenuhi syarat harus terdapat hubungan erat (innerlicke samenhangen) atau terdapat hubungan hukum. Dalam perkara a quo penggabungan tuntutan / kumulasi obyektif berpedoman pada pihak-pihak yang sama yaitu Pemerintah RI cq Pemerintah Kabupaten Banyumas cq Bupati Banyumas sebagai Tergugat dengan Yohanes Widiana sebagai Penggugat dan obyek perkara yang sama yaitu tanah seluas 20.637 m2 yang dikenal kompleks pertokoan Kebondalem. Sehingga tuntutan bisa dikumulasi. Dalam praktik pemberlakuan Yurisprudensi menurut Sudikno ada 2 (dua) asas yang dikenal, yaitu : 1. asas precedent dan 2. asas bebas. Ad. 1. Asas Precedent (stare decisis et non queta movere) banyak dianut oleh negara-negara Anglo Saxon yang berpendapat : bahwa para hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari putusan-putusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau sederajat tingkatannya. 13

Sudikno Mertokusumo, Opcit,hal 47.

183

Ad. 2. Asas bebas, dalam sistem continental pada asasnya hakim tidak terikat pada asas precedent atau putusan hakim terdahulu mengenai persoalan hukum yang serupa dengan yang diputuskannya. Pada asasnya sistem hukum kita hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi atau yang telah pernah diputuskannya sendiri ( asas the binding force of precedent ). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah

Agung

dihubungkan

dengan

ketentuan

undang-undang,

Yurisprudensi dan doktrin yang berlaku pertimbangan hakim yang telah mengabulkan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah sudah tepat dan benar.

2. Tentang akibat hukum dikabulkannya penggabungan gugatan perbuatan melawan

hukum

(Onrechmatigedaad)

dan

gugatan

cidera

janji

(Wanprestasi) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt). Tujuan pemeriksaan di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim

184

yang tidak dapat diubah lagi, dan dengan putusan tersebut, hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, hakim akan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya. Putusan hakim dalam hukum acara perdata dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus perkaranya dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan perkara. Jadi putusan sela merupakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan. 14105 Putusan menurut sifatnya amar atau dictum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 1. putusan declaratoir, yaitu yang amarnya menyatakan keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, dan

105

M. Nur Rasaaid,Opcit hal 49.

185

2. putusan konstitutif, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum baru. 3. putusan condemnatoir, yaitu yang amarnya berbunyi “menghukum dan seterusnya.106

Putusan hakim yang dapat dieksekusi atau dilaksanakan hanyalah putusan yang amar atau diktumnya bersifat condemnatoir saja, artinya mengandung suatu penghukuman, sedangkan putusan yang amarnya bersifat declaratoir atau konstitutif tidak memerlukan adanya eksekusi. Penggugat 2443K/Pdt/2008

dalam jo

Putusan

Putusan

88/Pdt/2008/PT Smg jo

Mahkamah

Pengadilan

Tinggi

Agung

RI

No.

Semarang

No.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.

46/Pdt.G/2007/PN.Pwt., telah mengajukan tuntutan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (kumulasi obyektif). Wanpretasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian.107 Wanprestasi dapat berbentuk : 1. Debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) 2. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 3. Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan).108

106

Subekti opcit hal 129. M.Yahya Harahap (2) segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni,Bandung,1986,hal.60. 108 Setiawan R,Op.cit, hal 13,15. 107

186

Dari ketentuan tersebut, wanprestasi lahir dari adanya suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Apabila pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dikatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu dapat dimintakan pertanggunjawaban hukum berdasar wanprestasi. Debitur apabila melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk : 1. Pemenuhan perjanjian; 2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi; 3. Ganti rugi; 4. Pembatalan perjanjian timbal balik; 5. Pembatalan dengan ganti rugi.109 Ganti rugi adalah ganti dari kerugian yang nyata berupa sejumlah uang, tidak bisa yang lain, yang diakibatkan langsung oleh wanprestasi berupa ongkos (kosten), kerugian (schaden) dan bunga (interessen).110 Kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi, artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat, dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan : 1. Besarnya kerugian yang dialami 2. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian debitur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.111 Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan sebagai berikut :

109

Ibid,hal 14. M.Yahya Harahap(2) Opcit, hal 66-67 111 Ibid. Hal 71. 110

187

Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Syarat-syarat perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Adanya suatu perbuatan Perbuatan tersebut melawan hukum Adanya kesalahan dari pihak pelaku Adanya kerugian bagi korban Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.112 Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian

yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Ganti rugi akibat wanprestasi meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan unsur-unsur yang dipakai adalah uang.

Dalam perbuatan

melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian penggantian kerugian dalam

perbuatan

melawan

hukum

didasarkan

pada

kemungkinan-

kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian dihitung dengan sejumlah uang.113

112 113

Munir Fuady,Opcit,hal 10. Ibid, hal 256.

188

Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum :  Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya.  Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi ;  Dengan demikian dapat dituntut : a. ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret, disebut kerugian materiil ; b. kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condisition.114 Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikutData 1.5 dapat diketahui bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat yaitu telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jl, Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02, telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di JI. Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di JL KH. Syafei Purwokerto. Data 1.8, 1.9 dan 1.10 dapat diketahui bahwa Tergugat melakukan perbuatan yang menyebabkan Penggugat tidak dapat

melaksanakan

pembangunan yaitu dengan cara pada tahun 1987 Tergugat menempatkan

114

Yahya Harahap,Opcit.hal 455.

189

para Pedagang Kaki Lima di atas sebagian obyek sengketa dan sebenarnya Tergugat mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan para Pedagang Kaki Lima tersebut, akan tetapi tergugat tidak melakukan dan justru mengambi keuntungan dari para Pedagang Kaki Lima terebut sampai saat ini. Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Cidera Janji yang sangat merugikan Penggugat. Data 1.12 dan 1.14 dapat diketahui bahwa atas perbuatan tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :  Kerugian

materiil yaitu dalam hal ini keseluruhan investasi

Penggugat yang telah digunakan untuk melaksanakan kewajiban Penggugat

dan

kerugian

Immateriil

serta

hilangnya

hak

pengelolaan yang menjadi hak Penggugat. Penggugat mengalami kerugian meteriil sesuai dengan perhitungan bunga bank terhitung mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2007. Total kerugian Penggugat sebagai nilai wajar penggantian adalah sebesar Rp.3.279.135.616,- ditambah Rp.2.148.101.123,- ditambah Rp.18.983.646.284,- = Rp.24.410.883.023,- ( dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus, delapan puluh tiga, ribu dua puluh tiga rupiah) dan  Kerugian imateriil yaitu nama baik . Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh Publik

190

Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk membangun obyek sengketa ; Data 6.2.2.7., dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- ( dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) sebagai ganti rugi materiil atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat dan atas kerugian hak pengelolaan dan telah diperkuat oleh Mahakmah Agung RI sesuai dengan data 8.2.8. Data 6.2.2.8., dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga (Opportunity Lost) sebesar 6 % per tahun x Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464.652.981,38,- ( satu milyar empat ratus enam -puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen ) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini. Data 6.2.2.9 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan bahwa Pengugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu nama baik . Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat

tidak mau melaksanakan perjanjian untuk

membangun obyek sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk

191

membayar

kerugian

Immaterial

kepada

Penggugat

sebesar

Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah); Data 6.2.2.10 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yaitu : tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari Para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986. Data 6.2.2.11 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini ; Apabila kita cermati bardasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa amar putusan tersebut yang mengabulkan penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (wanprestasi) akibat hukumnya hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi yaitu adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan obyek perjanjian, kerugian adanya bunga atau keuntungan yang akan didapatkan dan kerugian Immateriil tentang nama baik serta hilangnya hak pengelolaan, dan meneruskan pelaksanaan perjanjian.

192

Amar putusan menyangkut mengenai kewajiban Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dari para pedagang kaki lima. Hal ini dapat dipahami bahwa sejak ditandatangani perjanjian hak pengelolaan antara Penggugat dan Tergugat, maka yang mempunyai hak pengelolaan atas tanah seluas 20.637 m2 adalah Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk menempatkan PKL di obyek perjanjian selama waktu yang diperjanjikan. Dengan Tergugat menempatkan PKL di obyek perjanjian adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga diharuskan mengosongkan obyek sengketa tersebut;

193

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt./2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt./2008/PT. Smg., jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan hukum Hakim Mahkamah Agung RI dan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah mengabulkan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah sudah tepat tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan Yurisprudensi serta pendapat dari Supomo bahwa untuk penggabungan gugatan disyaratkan adanya hubungan yang erat (innerlicke samenhangen). 2. Akibat hukum dikabulkannya penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam putusan tersebut di atas, hakim menjatuhkan hukuman atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil yang nyatanyata diderita dan kerugian Imateriil berupa pembayaran sejumlah uang. B. S a r a n Pada asasnya sistem hukum kita hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi atau yang telah pernah diputuskannya sendiri ( asas the binding force of precedent ) namun sepertinya tidak konsisten apabila hakim memutuskan suatu perkara yang

194

sejenis bertentangan dengan putusan sebelumnya , hal ini terkadang justru menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal yang cukup bijaksana yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka menghasilkan putusan yang obyektif adalah bahwa hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiiki keberanian ketika harus memberikan suatu putusan meningglkan yurisprudensi yang ada apabila yurisprudensi tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kehidupan masyarakat. Pengetahuan hakim dalam melakukan interpretasi dan kecermatan dalam memberikan pertimbangan hukum sangat penting, karena putusan hakim harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan ilmu hukum.

195

DAFTAR PUSTAKA Fuady, Munir , Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000. Heryanto, Bambang, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2004, Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000. Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Dajmbatan, Jakarta, 2002. Mertokusumo, Sudikno M, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002 M, Karjadi, Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui S. 1941 N0. 44, Politeia, Bogor, 1992 Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung, 1984. Prinst, Darwan , Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002. Rasaid,M. Nur , Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, 1985R. R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta,1991 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989 Satrio J., Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangan di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

196

PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) DAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Recommend Documents