Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Gugatan Waris Dan Perbuatan Melawan Hukum

Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sukoharjo “Gugatan Waris Dan Perbuatan Melawan Hukum” Agenda Sidang : Pembuktian Tertulis/Surat oleh Penggugat dan Tergugat (1 kali sidang) pada hari Rabu, 15 April 2015 Laporan ini disusun guna memenuhi tugas UK 3 mata kuliah Hukum Acara Perdata Dosen Pengampu : Rini Triastuti, SH, M.Hum

Oleh : Ari Sri Subekti K6413009 A

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA MEI 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo “Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum” Agenda Sidang : Pembuktian Tertulis/Surat oleh Penggugat dan Tergugat ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Uji Kompetensi tiga Mata kuliah “Hukum Acara Perdata” pada Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya makalah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari dosen mata kuliah ”Hukum Acara Perdata” untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Triastuti, SH, M.Hum selaku dosen pengajar. Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan. Penulis harapkan semoga makalah bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, 05 Mei 2015

Penulis

“Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata

di Pengadilan Negeri Sukoharjo”

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................ i Kata Pengantar ........................................................................................... ii Daftar Isi ..................................................................................................... iii Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2 Bab II Pembahasan A. Ketentuan Umum dalam perkara perdata ........................................ 3 B. Deskripsi Perkara ............................................................................ 4 C. Deskripsi Suasana Persidangan ....................................................... 9 D. Analisis Persidangan ...................................................................... 11 Bab III Penutup A. Kesimpulan .................................................................................... 21 Daftar Pustaka Lampiran



iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Wiryono Prodjodikoro). Tujuan hukum perdata itu sendiri yaitu “Untuk memperoleh perlindungan hukum (agar haknya dapat dipertahankan tidak diganggu oleh orang lain) atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil”. Hukum acara perdata diatur di dalam HIR, RBg, Rv, KUHAPerdata buku ke IV dan masih banyak lain. Pembeda antara hukum acara pidana dan perdata yakni, dalam acara pidana pihak yang berinisiatif mengajukan perkara yakni negara, sedangkan dalam acara perdata pihak yang mengajukan perkara yakni para pihak yang bersengketa atau para pihak yang dilanggar haknya. Dalam hukum acara perdata ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Terdapat dua macam gugatan yang pertama voluntair atau permohonan biasa yang mengikat semua orang seperti akta kelahiran, penetapan waris, yang kedua permohonan sengketa perdata yang mengikat hanya para pihak yang berperkara saja, misalnya pinjam-meminjam dan perceraian. Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa dengan teori hukum acara perdata yang telah diajarkan dalam perkuliahan maka mahasiswa mendapat tugas observasi ke pengedilan negeri untuk menyaksikkan persidangan dengan ini laporan pelaksanaan persidangan hukum acara perdata dibuat. Dalam tugas tersebut penulis memilih tempat observasi Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penulis mengamati salah satu persidangan perihal gugatan waris dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian laporan pengamatan persidangan ini penulis beri judul Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo “Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum”. “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata


1

2. Maksud dan Tujuan Maksud dari pembuatan laporan ini yaitu sebagai tugas Uji Kompetisi ke III mata kuliyah Hukum Acara Perdata, dengan harapan atau tujuan laporan ini dapat: 1. Memperdalam

pemahaman

teori

yang

telah

diberikan

dalam

perkuliyahan. 2. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang tata cara beracara perdata di pengadilan. 3. Mengetahui suasana atau kondisi persidangan dalam acara perdata. 4. Mengetahui praktek pelaksanaan tugas dan wewenang penegak hukum. 5. Menganalisis pengamatan dalam persidangan dikaitkan dengan teori hukum acara perdata yang didapat selama perkuliyahan. 6. Menganalisis penerapan asas hukum acara perdata dalam persidangan.



2

BAB II PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum Dalam Persidangan Perkara Perdata Hukum acara perdata adalah : Hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan hukum perdata materiil, hukum yang mengatur bagaimana ditaatinya hukum perdata materiil, atau hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak. Tuntutan Hak terdapat dua janis, yang pertama tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa contohnya pembuatan akta dan penetapan ahli waris, yang kedua tuntutan hak yang mengandung sengketa contohnya perceraian, gugatan waris, dan perbuatan melawan hukum. Kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili terdapat dalam dua kompetensi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut: pembagian kewenangan mengadili antar badan-badan pengadilan, misalnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Tahap-tahap proses peradilan yakni pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan. Berikut bagan alur persidangan perkara perdata:

Bagian Pendahuluan:

G U G A T A N

Diperiksa biasa Upaya hukum banding

P + T tidak hadir Hari sidang ditentukan (panggilan patut) Pasal 121,122,1,29,390

P + T Hadir

Gugatan dianggap tidak ada Upaya hukum: mengajukan gugatan baru

P tidak hadir, T hadir P hadir, T tidak hadir

Gugatan gugur Upaya hukum:mengajukan gugatan baru Perkara diperiksa dan diputus verstek Upaya hukum: Verzet



3

Bagian Penentuan P+T Hadir

Perdamaian Pasal 130 HIR

-

Gugatan dibaca

Jawaban T Eksepsi Pasal 125,133-136 Rekonvensi Pasal 132 a+b

Tercapai  pemeriksaan berhenti  putusan perdamaian Duplik

Pembuktian P

Pembuktian T

Replik

Bagian Pelaksanaan Derden verzet

Kesimpulan P, T

Putusan Hakim

Banding

Perlawanan (Verzet)

Kasasi

Peninjauan Kembali (PK)

Eksekusi

Putusan Hakim In kracht van gewijde

Asas-asas hukum acara perdata meliputi Hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, tidak ada keharusan mewakilkan, dan beracara perdata dikenakan biaya.

B. Deskripsi Perkara 1. Waktu dan Tempat a. Hari/Tanggal

: Rabu, 15 April 2015

b. Tempat

: Pengadilan Negeri Sukoharjo

c. Alamat

: Jl. Jendral Sudirman No. 193 Sukoharjo



4

2. Perkara a. Jenis Perkara

: Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum

b. Nomor Pekara

: 05/Pdt.G/2015/PN. Skh

c. Hakim

: Moch. Koesnan S.H (Hakim Ketua)

d. Panitera

: Ngadiri (Panitera Pengganti)

e. Pemohon/ Penggugat Nama

: Mahanani

Alamat

: Taman Pajajaran TH.IIIE 1/24, Rt 08 Rw II.

f. Kuasa Hukum Pemohon Nama

: Hariyadi Usman Jaka Sutapa, SHMH, Advokat

Alamat

: Kertonatan RT 1/ RW 8, Kartosuro Sukoharjo.

g. Alur Persidangan Sidang ke 1

Sidang ke 2

Perdamaian gagal lanjut pembacaan Gugatan

18 Maret 2015 Jawaban Tergugat

Sidang ke 4

Sidang ke 3

8 April 2015

25 Maret 2015

Duplik

Replik

Persidangan yang diikuti Penulis Sidang ke 5 15 April 2015 Pembuktian Tertulis/ Surat Penggugat dan Tergugat



5

Sidang ke 1 pembacaan Gugatan

1) Pada tanggal 4 Januari 2006 telah meninggal seorang perempuan yang bernama Siti Mardiana (Kristen) dengan meninggalkan dua ahli waris yairu: a. Ir. Pudyo Semedi (Tergugat 1) selaku suami. b. Mahanani Sesanti (Penggugat) selaku anak. 2) Harta waris yang ditinggalkan: a) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, tertuang Sertifikat Hak milik No. 1892 luas + 1515 m2 GS No.345/1992 tertanggal 14-1-1993 atas nama Ny. Siti Mardiana Pudyo Semedi, terletak di desa Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. b) Setelah meninggalnya Ibu Siti M, tergugat 1 tanpa sepengetahuan penggugat, membuat Surat Keterangan Warisan tertanggal 11 Juli 2007 sebagai perseorangan yang seolah-olah bahwa ahli waris hanyalah tergugat 1 tanpa mempedulikan penggugat yang sama-sama Ahli Waris. c) Selanjutnya dengan bekal keterangan warisan tersebut Tergugat 1 tanpa seijin Penggugat melakukan balik nama atas harta peninggalan alm. Siti M tersebut. d) Setelah tanah dan bangunan yang menjadi onjek sengketa menjadi atas nama Tergugat 1, maka oleh tergugat satu dengan bantuan Turut Tergugat 1 (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sukoharjo) objek sengketa tersebut dipecah atau dipisah menjadi 5 bagian yaituL: 6.1.SHM No. 03993 lias + 165 m2 6.2.SHM No. 03994 lias + 164 m2 6.3.SHM No. 03995 lias + 154 m2 6.4.SHM No. 03996 lias + 162 m2 6.5.SHM No. 03997 lias + 567 m2 e) Setelah tanah dan bangunan objek sengketa itu dipecah oleh tergugat 1 tanah-tanah tersebut dijual kepada sebagai berikut: -

Tanah dengan angka 5.1. SHM No. 03993 lias + 165 m2 oleh tergugat 1 dijual kepada Ny. Marta (tergugat II) jual beli dilakukan dihadapan turut tergugat II. Selanjutnya oleh tergugat II tanah tersebut dijual lagi kepada “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata


6

Tanto Dwi Atmojo, SE (Tergugat III) jual beli dilakukan dihadapan Turut Tergugat II. -

Tanah dengan angka 5.2. SHM No. 03994 lias + 164 m2 oleh tergugat I dijual kepada Swanti, SE (tergugat IV) jual beli dilakukan dihadapan turut tergugat II.

-

Tanah angka 5.3.SHM No. 03995 lias + 154 m2 oleh terrgugat I dijual kepada Ny. Eko Hariyadi, SH (Tergugat V) jual beli dilakukan dihadapan Turut Tergugat II.

-

Tanah dengan angka 5.4. SHM No. 03996 lias + 162 m2 oleh tergugat I dijual kepada Dian Novita M (Tergugat VI) jual beli dilakukan dihadapan Turut Tergugat II.

-

Tanah dengan angka 5.5. SHM No. 03997 lias + 567 m2 oleh Tergugat I dijual kepada Novita Kusumasari (Tergugat VII) jual beli dilakukan dihadapan Turut Tergugat II.

f) Bahwa jual beli tanah-tanah tersebut yang dilakukan Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sebagai pembeli adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu jual bali tersebut adalah batal atau dibatalkan demi hukum. Demikian juga jual beli yang dilakikan oleh Tergugat II sebagai penjual dan Tergugat III sebagai pembeli adalah juga batal atau dibatalkan demi hukum. g) Surat keterangan warisan yang dibuat oleh Tergugat I tanpa mencantumkan Penggugat yang sama-sama ahli waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya surat keterangan waris notanggal 11/06/2007 yang dibuat oleh tergugat I adalah batal atau dibatalkan demi hukum. h) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah berakibat timbulnya kerugian.



7

Kerugian material: Kerugian Penggugat akibat tidak bekerja Rp 100.000.000,Jasa Pengacara

Rp 100.000.000,- + Rp 200.000.000,-

Kerugian Immateriil: (Penggugat hidupnya tidak bersemangat, sakit-sakitan dan malu dengan tetangga dan teman-teman) kerugian ditaksir Rp100.000.000,Putusan yang dimohonkan penggugat: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan objek sengketa. 3. Menyatakan bahwa surat keterangan warisan dan seluruh jual beli yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat oleh karenanya batal atau dibatalkan demi hukum. 4. Para tergugat agar menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris bersama antara penggugat dan Tergugat I selaku wakil dari alm. Siti M. 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material dan immaterial sebesar Rp 300.000.000,Sidang ke 2 18 Maret 2015 Jawaban Tergugat

Eksepsi Para Pihak Penggugat dan Turut Tergugat: 1. Menyatakan gugatan Nebis In Idem dengan perkara sebulumnya, yakni perkara No.57/Pdt.G/2012/PN.SKH. 2. Gugatan kabur (obscuur libel) 3. Gugatan tidak sesuai dengan posita gugatan 4. Gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil



8

Sidang ke 3 25 Maret 2015 Replik

Menolak semua jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, beserta alasannya.

Sidang ke 4 8 April 2015 Duplik

Duplik Turut tergugat 1: Bahwa Turut Tergugat satu tatap berpegang teguh pada jawaban semula yakni perkara tersebut Nebis In Idem. Dan menyangkut pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam perkara A quo kepada Turut Tergugat I sudah benar sesuai prosedur. Duplik Tergugat dan Turut Tergugat lainnya: Menolak replik penggugat: Tetap berpegangan bahwa gugatan tersebut kabur, menyatakan Penggugat bukan ahli waris, gugatan Nebis In Idem, menyatakan bahwa tidakan Tergugat menjual tanah bukan merupakan tindakan melawan hukum karena Tergugat merasa di ahli waris tunggal yang sah.

C. Diskripsi Suasana Persidangan Pengadilan

: Pengadilan Negeri Sekoharjo

Hari/Tanggal

: Rabu, 15 April 2015

Perihal perkara perdata

: Gugatan Waris Dan Perbuatan Melawan Hukum

Pukul

: 12.15 -12.35 (20 menit)

Sidang ke

: lima (Pembuktian Tertulis/Surat oleh Penggugat dan Tergugat) “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata


9

Tata letak para pihak dalam persidangan : Panitera Hakim Ketua

Hakim Anggota

TETGUGAT I-VII TURUT TERGUGAT II & III yang diwakili seorang kuasa hukum

PENGGUGAT yang diwakili kuasa hukumnya

Hakim Anggota

TURUT TERGUGAT II yang diwakili kuasa hukumnya

Proses Persidangan

:

1. Para pihak (penggugat dan tergugat) memasuki ruang sidang; 2. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim 3. Hakim membacakan agenda sidang yakni pembuktian tertulis/surat oleh kedua belah pihak. 4. Hakim memanggil kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan bukti tertulis/surat yang akan dijadikan alat bukti. 5. Kemudian hakim memanggil kuasa hukum para tergugat untuk menyarahkan bukti tertulis/surat yang akan dijadikan alat bukti. 6. Hakim memeriksa bukti tertulis/surat tersebut. 7. Hakim menawarkan kepada para pihak “Apakah sudah cukup atau mau menambahkan bukti tertulis/surat lagi?”. 8. Para pihak menyatakan sudah cukup dan tidak ada tambahan dengan bukti tertulis/surat yang sudah mereka kumpulkan.



10

9. Hakim menyuruh para pihak, agar saling mempelajari buktu tertulis/surat yang sudah mereka kumpulkan. 10. Sebelum hakim menutup sidang, Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat “Apakah dipersidangan selanjutnya akan menghadirkan saksi?“ 11. Kuasa Hukum Penggugat menjawab bahwa akan menghadirkan saksi sejumlah tiga saksi. 12. Kemudian Hakim menanyakan kepada para Kuasa Hukum Tergugat “Apakah siap, pihak Penggugat akan menghadirkan tiga saksi disidang berikutnya?” 13. Para Kuasa Hukum Tergugat menjawab “Siap”. 14. Selanjutnya hakim menyatakan persidangan pembuktian tertulis/surat ditutup dan sidang dilaksanakan satu minggu lagi dengan agenda pembuktian saksi.

D. Analisis Persidangan Persidangan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2015/PN.Skh yang saya saksikan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari Rabu, 15 April 2015 adalah tentang Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Waris dan Perbuatan melawan hukum merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa karena mengandung ciri-ciri: 1. Terdapat penggugat, tergugat, dan pihak ketiga 2. Dilaksanakan pada peradilan sesungguhnya yakni Pengadilan Negeri Sukoharjo 3. Tugas hakim bersifat menyelesaikan sengketa 4. Putusan hakim condemnatoir (memutus) dan constitutif (menetapkan keadaan baru), mengikat hanya para pihak yang bersengketa.



11

Bagan alur persidangan perkara diatas : Sidang ke 1

Sidang ke 2

Perdamaian gagal lanjut pembacaan Gugatan

18 Maret 2015 Jawaban Tergugat

Sidang ke 4

Sidang ke 3

8 April 2015

25 Maret 2015

Duplik

Replik

Persidangan yang diikuti Penulis Sidang ke 5 15 April 2015 Pembuktian Tertulis/ Surat Penggugat dan Tergugat

Dari bagan alur diatas dapat dilihat terdapat perbedaan dengan alur persidangan yang

diterima

penulis

saat

perkuliahan.

Perbedaannya

terletak

pada

pembuktiannya. Teori yang diterima penulis pembuktian dilakukan oleh pihak penggugat terlebih dahulu lalu kemudian baru tergugat. Dalam sidang yang disaksikan penulis, pembuktian tertulis/surat penggugat dilakukan bersamaan dengan tergugat. Setelah pembuktian tertulis selesai dilakukan pembuktian saksi, dalam hal ini penggugat menghadirkan saksi terlebih dahulu dalam sidang selanjutnya. Penerapan sas-asas hukum acara perdata dalam persidangan: 1. Hakim bersifat pasif. Ruang lingkup sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, contoh pada kasus tersebut hal yang dituntut gugatan waris dan perbuatan melawan hukum maka Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan labih dari yang dituntut. “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata


12

2. Hakim bersifat menunggu, Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan. Pembeda antara hukum acara pidana dan perdata yakni, dalam acara pidana pihak yang berinisiatif mengajukan perkara yakni negara, sedangkan dalam acara perdata pihak yang mengajukan perkara yakni para pihak yang bersengketa atau para pihak yang dilanggar haknya. Pada perkara diatas pihak yang mengajukan tuntutan yakni pihak penggugat Ibu Mahanani yang pada tanggal 25 Nov 2014 menyerahkan perkara pada kuasa hukumnya yang bernama Hariyadi. Jadi ketika belum ada perkara yang masuk maka belum ada proses peradilan. 3. Sifat terbukanya persidangan, Seperti halnya saat penulis mengikuti sidang, hakim membuka sidang dengan menyatakan bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 4. Mendengar kedua belah pihak, Dalam proses persidangan tersebut hakim memberi kedua belah pihak pertanyaan yang saling berkaitan. 5. Tidak ada keharusan mewakilkan, Dalam kasus persidangan kali ini semua pihak baik penggugat atau tergugat mewakilkan kuasa hukumnya. 6. Beracara perdata dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan, dan pemberitahuan-pemberitahuan serta bea meterai. Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena gugatan mengenai barang tetap/ tidak bergerak yang disengketakan berada di wilayah Sukoharjo tepatnya di desa Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo (pasal 118 HIR mengenai kewenangan PN yang berhak untuk memeriksa perkara) menyebutkan Jika gugatan mengenai barang tetap/tidak bergerak maka diajukan kepada ketua pengadilan dimana barang tetap tersebut terletak.



13

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Persidangan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2015/PN.Skh yang saya saksikan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari Rabu, 15 April 2015 adalah tentang Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat mengajukan gugatan waris karena penggugat merasa berhak menjadi ahli waris alm. Siti Mardiana. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yakni karena tindakan para Tergugat yang telah menggunakan warisan untuk dirinya sendiri (Penggugat1) tanpa mempedulikan penggugat. Pada perkara tersebut penulis mengamati pada sidang ke lima, yakni dalam agenda mengumpulkan bukti tertulis/surat oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat. Sidang berjalan selama 20 menit. Sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian saksi dari pihak Penggugat. Para pihak yang bersengketa mewakilkan para kuasa hukumnya dalam beracara. Terdapat 3 kuasa hukum. Pertama satu orang dari pihak Penggugat, satu orang kuasa hukum dari Turut Tergugat II, dan satu orang kuasa hukum Tetgugat I-VII Turut Tergugat II & III yang diwakili seorang kuasa hukum. Sidang perkara tersebut termasuk kompetensi relatif, dilaksanakan di PN Sukoharjo karena objek sengketa berupa tanah terletak di daerah tersebut. Dalam proses persidangannya juga telah menerapkan asas-asas hukum acara perdata.



14

DAFTAR PUSTAKA Agus Prasetyo. 2012. Laporan Persidangan. KUHAPerdata. Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi Perkuliyahan



15

Lampiran Foto kondisi di persidangan



16



17

Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Gugatan Waris Dan Perbuatan Melawan Hukum

Recommend Documents