TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO.1/PDT.G/2016/PNBKT TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BUKITTINGGI
ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar sarjana Hukum
Oleh : YOLANDA OBELINA AYESHA 1310012111071
Program Kekhususan : Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017
1
2
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO.20/PDT.G/2015/PNBKT TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BUKITTINGGI
Yolanda Obelina Ayesha1, Syafril1, Adri1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] ABSTRACT The development of community life often leads to complex problems to be solved, so it is often resolved through the institution of the Court. One of the cases that came in and has been decided by the District Court of New York City is a civil case No.20/PDT.G/2015/PNBKT about tort committed by Defendant I and Defendant II did mastery without rights, and Defendant III issued land boundaries overlap without a clear legal basis. Issues raised in this paper are, what are the elements Torts met in a civil case No.20/PDT.G/2015/PNBKTand what hat are the judgment panels of judges in hearing and deciding the case No.20/PDT.G/2015/PNBKT. This research uses normative legal research. The data consists of primary legal materials and secondary law. Data were analyzed qualitatively using the techniques of data collection in the form of studies document. From the study it can be concluded that, the elements of a tort in the civil case No.20/PDT.G/2015/PNBKT have been met.The consideration of the judges on the case No.20/PDT.G/ 2015/PNBKT is appropriate because the judge in the verdict is not glued to the terms in writing, but also based on the jurisprudence used as legal basis in decisions. Keywords : Jurisdiction Review, Court Decision, Tort
hukum, dalam hal ini termasuk pula
Pendahuluan Negara Indonesia adalah negara hukum,
yaitu
negara
berdasarkan
hukum dan diatur oleh hukum. Oleh karena
itu
semua
badan-badan peradilan.1
badan-badan
Badan-badan melakukan
peradilan
kekuasaan
yang
kehakiman
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
kenegaraan yang ada dan yang akan dibentuk harus mempunyai suatu dasar
Tahun
1945
sebelum
amandemen
menegaskan bahwa:
1
As Suhaiti Arief, 2008, Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 14.
3
Ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman
Kehakiman.
Namun
sebenarnya
dilakukan oleh sebuah
dikatakan
Mahkamah Agung dan
sepenuhnya independen karna menurut Pasal
lain-lain
11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970
badan
kehakiman
menurut
Undang-Undang”
Undang-Undang
ini
dapat belum
tentang
Pokok-Pokok
Kekuasaan
Kehakiman
tersebut,
lingkungan
empat
Ayat (2) : “Susunan dan kekuasaan
peradilan yang terdiri dari peradilan umum,
badan-badan kehakiman
peradilan agama, peradilan militer dan
itu
peradilan
diatur
dengan
Undang-Undang” Guna
mewujudkan
tata
usaha
negara
secara
organisatoris administratif dan finansial
amanat
dari
berada dibawah kekuasaan masing-masing
konstitusi tersebut, awalnya dibuatlah suatu
departemen yang bersangkutan. Hal ini
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
menunjukkan masih ada campur tangan
tentang
badan eksekutif.
Pokok-Pokok
Kehakiman, ditentukan
dimana bahwa:
Kekuasaan
dalam “demi
Pasal
19
kepentingan
Kemudian
terbit
lagi
Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau
Kekuasaan
kepentingan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
masyarakat
yang
sangat
mendesak, Presiden dapat turut campur
tentang
dalam
Kehakiman.
soal-soal
pengadilan”.
Hal
ini
Kehakiman
yang
Pokok-Pokok
mencabut
Kekuasaan
Undang-Undang
Nomor
4
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kemudian dicabut oleh Undang-Undang
yang menganut suatu prinsip menjamin
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
adanya peradilan yang bebas dalam Undang-
Kehakiman. Pada bagian Konsideransnya
Undang Negara Republik Indonesia sebagai
dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4
negara hukum.
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pada
perkembangan
berikutnya,
tidak sesuai lagi dengan perkembangan
muncul usaha untuk memperkuat prinsip
kebutuhan
kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan
menurut Undang-Undang Dasar Negara
terbitnya Undang-Undang No. 14 tahun
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga
1970
diganti dengan yang baru yaitu UU No. 48
tentang
Pokok-Pokok
Kekuasaan
hukum
dan
ketatanegaraan
4
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
1. Adanya suatu perbuatan
Semua ketentuan yang merupakan peraturan
2. Perbuatan
pelaksana yang berkaitan dengan kekuasaan
hukum
kehakiman sepanjang
dinyatakan tidak
masih
berlaku
bertentangan
dengan
Undang-Undang ini. Perbuatan
3. Adanya
hukum
seseorang
Dalam hal ini tuntutan yang diajukan Penggugat karena merasa haknya dirampas oleh si Tergugat. Menurut Pasal 1365 yang
dimaksud
dengan
perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang
melawan
pihak
5. Adanya
hukum
hubungan
antara
perbuatan dengan kerugian.2
yang
mengakibatkan kerugian pada orang lain.
KUHPerdata,
dari
4. Adanya kerugian bagi korban melawan
oleh
kesalahan
melawan
pelaku
(onrechtmatige daad) adalah tindakan yang dilakukan
tersebut
perdata
yang
dilakukan oleh seseorang karena salahnya
Dalam hal ini tentunya harus melewati proses beracara di Pengadilan, seperti halnya dalam perkara perdata No.20/PDT.G/2015/PNBKT, bahwa Penggugat atas nama Harbetti mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama Ridwan, Lusi dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi, karena merampas hak Penggugat.
telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya
telah
menimbulkan
kerugian
tersebut untuk mengganti kerugian. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
Berdasarkan
penjabaran
tersebut,
maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dengan memberikan batasan terhadap judul untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru. Adapun batasan judul tersebut yaitu : Tinjauan adalah hasil
meninjau,
pandangan, mempelajari, dengan cermat tentang suatu peristiwa untuk mendapatkan
maka suatu perbuatan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
2
Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 254
5
suatu kesamaan terhadap suatu hal.3Tinjauan
1. Apakah unsur-unsur Perbuatan Melawan
disini berarti pandangan terhadap putusan
Hukum
yang
No.20/PDT.G/2015/PNBKT
diberikan
Majelis
Hakim
dalam
Perkara Perdata No.20/PDT.G/2015/PNBKT tentang Perbuatan Melawan Hukum.
hukum
atau
perkara
perdata telah
terpenuhi ? 2. Apakah pertimbangan Majelis Hakim
Yuridis adalah peraturan hukum, menurut
pada
secara
dalam mengadili dan memutus perkara No.20/PDT.G/2015/PNBKT ?
hukum.4Perbuatan Melawan Hukum adalah
Dengan adanya permasalahan di
tiap perbuatan yang melanggar hukum yang
atas,
membawa kerugian kepada orang lain,
membahas
mewajibkan
mempunyai tujuan sebagai berikut :
orang
yang
menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti
kerugian
tersebut.
penelitian
yang
dilakukan
permasalahan
untuk tersebut
1. Untuk mengetahui apakah terpenuhinya
Perkara
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum
perdata No.20/PDT.G/2015/PNBKT yaitu
pada
perkara
berkas atas perbuatan melawan hukum yang
No.20/PDT.G/2015/PNBKT.
telah diperiksa dan diputus Pengadilan
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis
Negeri Bukittinggi. Perbuatan melawan
Hakim dalam mengadili dan memutus
hukum yang dilakukan tergugat terhadap
perkara No.20/PDT.G/2015/PNBKT.
penggugat atas tergugat dan sebagainya yang
terjadi
dalam
putusan
Penelitian ini menggunakan jenis
serta
penelitian hukum normatif yaitu dalam
dilakukan
penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai
No.20/PDT.G/2015/PNBKT, perbuatan–perbuatan
yang
Metodologi
tergugat sehingga dapat dikatakan sebagai
apa
perbuatan melawan hukum.
perundang-undangan.
yang
tertulis
dalam
peraturan
Penelitian
yang
Berdasarkan permasalahan tersebut
penulis teliti adalah dengan bentuk studi
untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam
dokumen atau kepustakaan yaitu berusaha
penulisan ini yaitu sebagai berikut :
mencari, mengumpulkan dan menganalisa data atau informasi serta bahan data yang dipergunakan berupa peraturan-peraturan
3
E.M Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, hlm 821. 4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, hlm.1016
yang berlaku saat ini yang berhubungan dengan judul penelitian dari berkas perkera 6
No.20/PDT.G/2015/PNBKT sebagai sumber
terhadap Ridwan, Lusi dan Kepala Kantor
data.
Pertanahan Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini data yang
Perbuatan
yang
bertentangan
digunakan adalah data sekunder yang terdiri
dengan hak orang lain (inbreak opens
atas :
anders recht) yang termasuk salah satu
a. Bahan Hukum Primer
perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365
Bahan hukum primer merupakan
KUHPerdata.
Hak-hak
yang
dilanggar
bahan utama yang dijadikan bahasan
tersebut adalah hak-hak seseorang yang
dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas
diakui oleh hukum, termasuk tapi tidak
putusan
perdata
terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu
dan
hak-hak pribadi (persoonlijkheidscrechten),
perkara
No.20/PDT.G/2015/PNBKT peraturan perundang-undang.
hak-hak kekayaan (vermogensrecht), hak
b. Bahan Hukum Sekunder
atas kebebasan, hak atas kehormatan dan
Berupa buku-buku, serta pendapat ahli
dalam
berbagai
literatur
nama baik.5
yang
Unsur yang menyatakan melanggar
berhubungan langsung dengan materi
hak orang lain, data yang penulis peroleh
penelitian.
yaitu
Teknik pengumpulan data dilakukan
bahwa
Tergugat
menguasai
tanah/persil/lahan yang bukan haknya, maka
dengan cara penelitian kepustakaan (Library
unsur melawan hak
Research). Artinya data yang diperoleh
terpenuhi karena telah merugikan Penggugat
dalam penelitian ini didapat dengan cara
yang
membaca karya-karya ilmiah dan bahan lain
tanah/persil/lahan yang suratnya memakai
terkait dengan persoalan yang akan dikaji
nama Penggugat dengan sifat hak milik.
telah
tentang penelitian.
Unsur
orang lain telah
dirampas
yang
haknya
atas
menyatakan
bertentangan dengan hukum si pelaku jika
Hasil dan Pembahasan Berdasarkan penelitian yang penulis
dihubungkan dengan tindakan Tergugat I
lakukan dapat diketahui bahwa perkara
dan Tergugat II yang menguasai dan
No.20/PDT.G/2015/PNBKT
merupakan
menggunakan tanah milik Penggugat dengan
perkara gugatan perbuatan melawan hukum
sertifikat Hak Milik. Perbuatan Tergugat I
mengenai sengketa tanah antara Harbetti
dan Tergugat II atas penguasaan tanpa hak
sebagai penggugat mengajukan gugatan 5
Munir Fuady, Op.cit, hlm. 250
7
tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan
kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian
yang bertentangan dengan hukum.
bagi pihak lain maka pihak yang menderita
Perbuatan
bertentangan
kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi
dengan kewajiban hukumnya sendiri juga
berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.
termasuk
yang
kedalam
kategori
perbuatan
Unsur
yang
menyatakan
melawan hukum jika perbuatan tersebut
bertentangan dengan kepatutan merupakan
bertentangan
hukum
unsur yang keempat dari perbuatan melawan
(rechts plicht) dari pelakunya. Dengan
hukum berdasarkan data yang penulis
istilah “kewajiban hukum” (rechts plicht) ini
peroleh bahwa Tergugat I dan Tergugat II
yang dimaksudkan adalah bahwa suatu
bertindak tanpa memperhatikan kepentingan
kewajiban yang diberikan oleh hukum
dari Penggugat.
dengan
kewajiban
terhadap seseorang, baik hukum tertulis
Perbuatan
yang
bertentangan
maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan
dengan kehati-hatian atau keharusan dalam
hanya bertentangan dengan hukum tertulis
pergaulan masyarakat yang baik ini atau
(wettelijk
juga
yang disebut dengan istilah zorgvuldigheid
bertentangan dengan hak orang lain menurut
juga dianggap sebagai suatu perbuatan
Undang-Undang (wettelijk recht).6
melawan
plicht),
Unsur
melainkan
yang
hukum.
Jadi
jika
seseorang
menyatakan
melakukan tindakan yang merugikan orang
bertentangan dengan kesusilaan merupakan
lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari
unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum
hukum tertulis, maka dapat dijerat dengan
dan Tergugat I dan Tergugat II melakukan
perbuatan
rekonvensi atau gugat balik pada Penggugat.
tindakannya tersebut bertentangan dengan
Sehingga akibatnya Penggugat menjadi
prinsip kehati-hatian atau kepatutan dalam
tidak tenang dan malu akibat dicemar nama
masyarakat.
baiknya. Tindakan
melawan
Berdasarkan yang
melanggar
hukum,
karena
penjelasan
dari
pembahasan yang telah penulis lakukan
kesusilaan oleh masyarakat telah diakui
diatas
maka
tindakan
yang
dilakukan
sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap
Tergugat I dan Tergugat II yaitu Penguasaan
sebagai perbuatan melawan hukum. Karena
Tanpa Hak dari Tanah yang merupakan
itu, manakala dengan tindakan melanggar
bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 42, maka sudah sewajarnyalah pihak Penggugat
6
Ibid, hlm 251
8
berhak atas tanah objek perkara, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang
adalah
pihak
yang
menguasai
barang
sengketa. Sehingga menurut Yurisprudensi
menguasai tanah objek perkara adalah perbuatan
melawan
hukum
(onrecht
MA RI No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 “Gugatan cukup ditujukan
matigedaad). Apabila unsur-unsur dari perbuatan
kepada orang yang secara nyata menguasai
melawan hukum diatas telah dipenuhi maka pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Pertimbangan
objek perkara”. Maka gugatan Penggugat tidak
kurang
pihak
sehingga
eksepsi
Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan mengenai
eksepsi
yang menyatakan kurang lengkapnya pihak, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa orang yang
dan harus ditolak. Pertimbangan
Majelis
Hakim
mengenai proses pembuatan sertifikat Hak
menjual tanah hak milik Nomor 217 yang bernama Upik tersebut adalah ibu kandung Penggugat yang juga telah menghibahkan tanahnya Hak Milik Nomor 42 kepada Penggugat,
makadari
itu
Milik Nomor 42/Kel.Puhun Tembok dan Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Kel.Puhun Tembok sudah sesuai dengan Peraturan
sudah
seharusnyalah Penggugat dalam perkara ini menjadikan pihak yang bernama Upik tersebut sebagai pihak Tergugat dalam
Mentri Agraria, dalam eksepsinya Tergugat III menyatakan bahwa proses pembuatan Sertifikat Hak Milik No.42, Gambar Situasi
perkara ini, karena yang bersangkutan adalah mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara dan Surat Hak Milik Nomor 42.
Tanggal 6 Januari 1982 Nomor 46/1982, luas 465 meter2 tertulis atas nama Amai Upik yang terletak di Kelurahan Puhun
Mengenai eksepsi ini Majelis Hakim Tembok,
Kecamatan
Mandiangin
berpendapat pihak-pihak mana yang akan KotoSelayan, Kota Bukittinggi telah sesuai digugat adalah wewenang pihak Penggugat. dengan Peraturan Mentri Agraria/ Kepala Dimana menurut Penggugat, Para Tergugat 9
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
tumpang tindih (over lapping) dengan batas
1997 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Hak Milik Nomor 217 GS Nomor 109/1984
Pendaftaran Tanah.
milik Tergugat I dan Tergugat II, yang
Dalam
gugatannya
Penggugat
kedua-duanya dikeluarkan oleh Tergugat III.
mendalilkan tentang Perbuatan Melawan
Untuk menguatkan dalil gugatannya
Hukum yang dilakukan oleh Para tergugat
penggugat telah mengajukan surat-surat
terhadap sebagian dari tanah Penggugat Hak
bukti P1-P7 dan 2 orang saksi yaitu Waidil
Milik Nomor 42 yakni seluas lebih kurang
Chaeri dan Zulfikar Sutan Rumah Panjang.
50 meter2 yang terletak di Jalan Pabidikan
Kemudian
RT. 03, RW.03, Kelurahan Puhun Tembok,
Penggugat tersebut dan Tergugat telah
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota
mengajukan 11 surat-surat bukti T.I.II-1
Bukittinggi, dimana Tergugat I dan Tergugat
sampai dengan T.I.II-11 dam bukti saksi
II mendirikan pagar seng di atas tanah
sebanyak 2 orang masing-masing bernama
Penggugat dan sebagian dinding rumah dan
Yandi Gusrianto dan Wanda Saputra.
septic tank. Tergugat I dan Tergugat II berada
di
dalam
atau
diatas
tanah
Penggugat.
membantah
dalil
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat
Tergugat III juga telah melakukan Perbuatan
Tergugat
Melawan
Hukum
dengan
yang diajukan oleh pihak Penggugat yang relevan
untuk
membuktikan
dalilnya
mengeluarkan Berita Acara/ batas baru
bahwasanya objek perkara adalah bagian
kembali dengan Nomor 12 Tahun 2015 yang
dari tanah Penggugat Hak Milik Nomor 42.
isinya batas tanah Hak Milik Nomor 42
Bentuk ganti rugi yang diminta
milik Penggugat GS 46 Tahun 1982
Penggugat dalam gugatannya adalah ganti
10
rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi
meletakkan
yaitu pembayaran kepada korban atas dan
beslag) atas objek perkara ditolak.
sebesar kerugian yang benar-benar telah
sita
jaminan
Mahkamah
(conservatoir
Agung
dialami oleh pihak korban dari suatu
mengeluarkan
Perbuatan Melawan Hukum.
Mahkamah
Agung)
untuk
dijadikan
pedoman
apabila
hakim
hendak
Menimbang,
bahwa
kerugian
SEMA
telah
(Surat
Edaran
materil yang diderita Penggugat sebesar Rp.
menjatuhkan putusan yaitu Surat Edaran
100.000.000 dan kerugian immateril sebesar
Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964
300.000.000 tidak dikabulkan.
(10 Juli 1964) yang mempertegas dan
Majelis hakim mempertimbangkan
memperingatkan
kembali
instruksi
bahwa tidak dapat dikabulkan karena dalam
Mahkamah Agung tanggal 13 Februari
pembuktian, Penggugat tidak membuktikan
1950, No.348K/5216/M agar jangan secara
secara rinci adanya dan besarnya kerugian
mudah mengabulkan putusan yang dapat
yang diderita oleh Penggugat. Pertimbangan
dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
Majelis Hakim bertitik tolak pada putusan
voorraad). Bahkan sedapat mungkin jangan
Mahkamah
mengabulkannya,
Agung
Republik
Indonesia
meskipun
memenuhi
Nomor.598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember
syarat, namun apabila sempat dikabulkan,
1971.
hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan Menimbang,
bahwa
karena
Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek
atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menimbang
bahwa
berdasarkan
perkara, maka gugatan Penggugat yang
pertimbangan diatas, karena tidak cukup
menyebutkan
alasan untuk menjatuhan putusan yang dapat
dalam
petitumnya
untuk
11
dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar
termasuk batas-batas
bijvoorraad)
(jalan setapak)
maka
gugatan
Penggugat
haruslah ditolak.
6. Memerintahkan Tergugat III untuk
Berdasarksan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengambil putusan yaitu :
mencabut Berita Acara Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 dan peta bidang tanah nomor 1849
1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat 7. Menghukum dan memerintahkan
untuk sebagian 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah Penggugat telah melakukan
perbuatan
melawan
Memerintahkan
Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
uang
paksa
(dwangsom)kepada Penggugat sebesar Rp.50.000 setiap hari apabila Tergugat
hukum 3.
sebelah Barat
Tergugat
I dan
Tergugat II untuk membongkar dinding
I
dan
Tergugat
menjalankan
II
putusan
lalai
dalam
ini
setelah
mempunyai kekuatan hukum tetap
rumah, septic tank
8. Menolak gugatan Penggugat untuk 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah yang menjadi hak Penggugat seluas 50 meter
selebihnya Menurut
penulis,
pertimbangan
2
hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai
5. Memerintahkan Tergugat III untuk
dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum
membetulkan batas-batas tanah hak
acara perdata yang mana hakim dalam
Milik Nomor 217 yang ada pada
perkaraini memutuskan tidak melebihi apa
gambar situasi nomor 109 Tahun 1984
yang ditentukan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dalam memutuskan perkara 12
No.20/PDT.G/2015/PN.Bkt
jelas
telah
nyata menguasai objek sengketa dan
didasarkan pada pertimbangan hukum yang
berdasarkan yurisprudensi putusan
cukupadil karena bagi pihak yang kalah
Pengadilan
dihukum untuk membayar biaya yang
No.76/PDT.G/2015/PN.Bkt
timbul dalam perkara ini.
menyatakan
Simpulan
melawan
1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan
Negeri
bahwa hukum
dibuktikan
yang
perbuatan yang
Penggugat
terhadap
Hukum dalam perkara ini sudah
Tergugat
terpenuhi.
diterima
gugatan beserta surat-surat tanah dan
berdasarkan dalil gugatan, bukti-
saksi-saksi yang memperkuat dalil
bukti, saksi-saksi dan yurisprudensi
gugatannya. Majelis hakim juga
melalui Majelis Hakim. Tergugat
melakukan
telah memenuhi unsur-unsur dari
memahami perkara selama proses
Perbuatan Melawan Hukum karena
persidangan
mengakibatkan
Yurisprudensi.
Dapat
Penggugat
mengalami kerugian baik materil maupun
immateril
Penulis terima
2. Pertimbangan yang diberikan majelis hakim untuk memutus perkara ini
mengajukan
analisisnya
selain
dalam
Doktrin
dan
Ucapan Terima Kasih
karena
perbuatannya.
dengan
telah
menyampaikan
kasih
kepada
banyak Bapak
Syafril,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Adri,S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam
berdasarkan kepada doktrin, ahli hukum dan yurisprudensi. Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara
menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya
penulis
ingin
mengucapkan terima kasih kepada :
13
Dalam menyelesaikan skripsi ini,
semester selama kuliah di Fakultas
banyak pihak yang telah membantu penulis
Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
baik langsung maupun tidak langsung.
5.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum,
Untuk itu pada kesempatan ini penulis
yang
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
memberikan bekal ilmu bagi penulis
1.
Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.,
selama belajar di Fakultas Hukum
selaku
Universitas Bung Hatta Padang.
Dekan
Fakultas
Hukum
Universitas Bung Hatta Padang. 2.
3.
6.
selama
ini
telah
banyak
Staf Karyawan dan Karyawati Biro
Ibu DR. Sanidjar Pebrihariati, S.H.,
Akademik dan Biro Kemahasiswaan
M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas
Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
Hatta Padang.
Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas
7.
Ibu
Hukum
Yenni
Universitas
Mariami,
S.H,
Bung
selaku
Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang telah memberikan kesempatan
Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah bersedia meluangkan waktu dan
pikirannya
untuk
memberikan
untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai. Daftar Pustaka As Suhaiti Arief, 2008, Hukum Acara
bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai. 4.
Bapak Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H,
Perdata, Bung Hatta University Press, Padang. Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan
selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih
Contoh Dokumen Litigasi, Kencana, Jakarta. Bambang Sunggono,
1996,
Metodologi
Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo dan menentukan mata kuliah setiap
Persada, Jakarta. 14
Munir
Fuady,
2014,
Konsep
Hukum
Perdata, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1974
M Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. R Soeroso, 1993, Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta. Syarif Mappiase, 2015, Logika Hukum Pertimbangan
Putusan
Hakim,
Prenadamedia Group, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
(KUHPerdata) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Reglement
op
de
Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1959 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1962
15
