PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PENGGUSURAN

PEDAGANG

KAKI

LIMA

SEBAGAI

PERBUATAN MELAWAN HUKUM Akmal Adicahya Malang Corruption Watch Abstract: Mortgage abolishment because the expiration of the Right of Exploitation (HGU) , Right of Building (HGB), and Right of Use burdened not cause the abolishment of collateralized debt obligations. Duration HGU, HGB and wear rights expire, then the mortgage that is charged against the land becomes clear. This additional agreement means clear. Instead principal agreement (credit agreement) is not necessarily to be clear, and move on. In this case resulted in the creditors are in a weak position because of unpaid debts, Mortgage over land as collateral to remove. This study discusses the normative legal efforts to do the lender to avoid the possible risk of the abolishment of land rights based on Law Number 42 Year 1996, which includes the manufacture of promise land extend rights in the imposition of mortgage deed, power of attorney making mortgage charging time HGB changes become ownership rights residential, Object insurance burden for advantage mortgage holder mortgage, debitor to request additional collateral Keywords: Mortgage, Creditors, Land Rights masyarakat.2 A.Pendahuluan

dan

praktik penggusuran yang terjadi.3

Jakarta mendaftar setidaknya terdapat

LBH Jakarta mencatat 90 persen praktik

3,433 kepala keluarga dan 433 unit usaha

penggusuran

yang menjadi korban penggusuran di

praktik

paksa

pasti

melibatkan

kekerasan fisik, psikis, ataupun verbal.4

wilayah DKI Jakarta hingga Agustus Beberapa

kepolisian

personil TNI turut serta dalam praktik-

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

2016.1

Aparat

Upaya-upaya penggusuran tersebut

penggusuran

tidak selamanya dilakukan tanpa alasan,

bahkan berakhir ricuh hingga terjadi

beberapa penggusuran dilandaskan pada

bentrok antara pemerintah dan

upaya penertiban sesuai dengan aturan tata 2

http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/ 30/kronologi-bentrok-anggota-satpol-pp-kotamalang-dengan-pkl, diakses pada 25 April 2016 3 Aldo Fellix Januardy, 2015, Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015, LBH Jakarta Press, Jakarta. Hlm. 13. 4 LBH Jakarta, 2015, Hukum Untuk Manusia atau Manusia Untuk Hukum, LBH Jakarta Press, Jakarta. Hlm. 73.

1

LBH Jakarta, 2015, Hukum Untuk Manusia atau Manusia Untuk Hukum, LBH Jakarta Press, Jakarta. Hlm. 27.

61 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


ruang,

peruntukan

wilayah,

dan

pemerintah dan tidak terdaftar. PKL

5

pemenuhan ruang terbuka hijau. Praktik

didefinisikan

penggusuran juga dilegitimasi secara sosial

menjalankan kegiatan usahanya dalam

dengan penggunaan istilah penertiban dan

jangka

pembangunan.6 Oleh karenanya, objek

menggunakan sarana atau perlengkapan

penggusuran secara tidak langsung dicap

yang

sebagai kelompok yang tidak tertib dan

dipindahkan, dan seringkali menggunakan

menolak pembangunan.

lahan fasilitas umum sebagai tempat

berasal

dari

waktu

mudah

pedagang

yang

tertentu

dengan

dibongkar-pasang

atau

usahanya.8 Melalui usaha ini, banyak

Development-based evictions are often planned or carried out to serve the “public good” or “public interest”, but do not provide protection for the most vulnerable, procedural guarantees or due process. This is the case of many development and infrastructure projects, such as large dams or mining and other extractive industries, large-scale land acquisitions, urban renewal, city beautifiation, or major international business or sporting events.7 Para korban penggusuran pun mayoritas

sebagai

tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal-seperti

pegawai

kantor-

bekerja sebagai pedagang kaki lima dan berhasil bertahan hidup bahkan beberapa sukses terbebas dari kemiskinan. Pada beberapa Negara, khususnya Asia,

pedagang

memberikan

kaki

pemasukan

lima

terbukti

dan

menjadi

alternatif makanan murah dan bergizi.9 Sementara Negara dinilai seringkali tidak

kelompok

hadir dalam mengatasi sulitnya akses

masyarakat tidak mampu, salah satunya

masyarakat terhadap kebutuhan sehari-

adalah PKL (Pedagang Kaki Lima).

hari,

pedagang

kaki

lima

muncul

PKL merupakan bagian dari sektor

memberikan solusi dengan menawarkan

informal yang mengembangkan aktivitas

makanan, pakaian, serta barang-barang

produksi barang dan jasa di luar kontrol

sehari-hari dengan harga terjangkau.10

5

Siti Manggar F, 2011, Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, Jakarta. Hlm. 215. 6 http://www.suara.com/news/2015/05/28/1 14354/kembali-tertibkan-pkl-ahok-kita-bukanmenggusur, diakses pada 25 April 2016 7 United Nations, 2014, Fact Sheet No 25: Forced Evictions, United Nations Publisher, New York. Hlm 2

8

Bagong Suyanto, 2013, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, Intrans Publishing, Malang Hlm. 36-37. 9 Sharit K Bhowmik, 2005, Street Vendor in Asia: a Review, Journal of Economic and Political Weekly, New Delhi. Hlm. 2263. 10 Sharit K Bhowmik, 2010, Legal Protection for Street Vendors, Jurnal Economic and Political Weekly, New Delhi. Hlm. 12.



Karakteristik

PKL

yang

lebih

ajang munculnya penyakit masyarakat (pekat).11

mudah menyerap tenaga kerja menjadi salah satu alasan mengapa sektor ini

Meski dianggap memiliki stigma

berkembang sangat pesat dan merambat di

negatif, namun harus diakui PKL juga

berbagai

menjadi salah satu sektor peyangga yang

daerah.

Selain

itu,

lesunya

serapan tenaga kerja pada sektor formal

mencegah

juga menjadi faktor pemicu kemunculan

kemiskinan. Jika penggusuran dilakukan

PKL-PKL ini. Bahkan, beberapa PKL

sewenang-wenang,

telah dikelola dengan manajemen modern

mengganggu dan berakibat pada kualitas

dan diinspirasi oleh teknologi pangan

hak hidup dari para pedagang PKL dan

inovatif. Seperti beberapa produk yang

keluarganya. Hal ini tentu bertentangan

menjajakan dagangannya menggunakan

dengan Undang-Undang Dasar `1945 yang

metode berdampak

berkembang-biaknya

tentu

akan

franchise

yang

tentunya

menjamin bahwa setiap manusia berhak

pada

meluasnya

cabang-

untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan

ini.

terbukti

yang layak.

cabang

dagangan

menjadi

salah

satu

PKL pilihan

mata

Oleh

karenanya,

tidaklah

pencaharian kompetitif bagi masyarakat

mengheranan bila praktik penggusuran

Indonesia.

terhadap PKL merupakan salah satu

Kelompok ini kerapkali menjadi

bentuk perbuatan melawan hukum dan

objek penggusuran oleh aparat berwajib.

tidak

Hal ini didasarkan pada hal-hal negatif

diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan

yang distigmakan kepada para PKL.

menjelaskan dasar penggusuran sebagai

Diantaranya ialah 1) kesemrawutan arus

sebuah

lalu lintas terjadi karena beberapa ruas

Diharapkan, penelitian ini akan menjadi

jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL; 2)

bahan pertimbangan bagi para pemegang

kesan kumuh dan kotor tidak terhindarkan

kebijakan untuk tidak melakukan kembali

karena terdapat beberapa PKL seringkali

praktik-praktik penggusuran.

tidak

B. Rumusan Masalah

memiliki

tempat

pembuangan

sampah tersendiri; 3) potensi konflik

boleh

lagi

perbuatan

terulang

melawan

ataupun

hukum.

1. penggusuran PKL merupakan perbuatan

rebutan lahan dagang maupun tempat

melawan hukum.

parkir; dan 4) potensi kriminalitas dan

11

Udji Asiyah, 2012, Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Vol. 25, Surabaya. Hlm. 6.



C. Metodologi penelitian

D. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif

yang

berusaha

Kamus Besar Bahasa Indonesia

memahami

mengartikan gusur atau menggusur sebagai

penggusuran sebagai perbuatan melawan

menyeret,

hukum dengan menggunakan pendekatan

membongkar,

undang-undang (statue approach) dan

Definisi penggusuran yang ditawarkan

pendekatan konseptual untuk menjelaskan

oleh KBBI nampaknya kurang tepat bila

mengapa penggusuran PKL dikategorikan

gusur

sebagai

hukum.

memindahkan. Memindahkan bermakna

digunakan

sebuah objek berpindah dari satu tempat ke

aturan-aturan

tempat lainnya. Sementara penggusuran

perbuatan

Pendekatan untuk

melawan

undang-undang

menggambarkan

menghela,

berkonotasi

peraturan

berpindah

perundang-undangan

tentang

memindahkan.12

atau

dipadankan

tertulis yang telah diakomodir dalam

tidak

dengan

ada

bagi

menarik,

tempat

objek

kata

untuk

penggusuran.

penggusuran PKL. Pendekatan konseptual

Terhadap konsep pemindahan, lebih tepat

digunakan untuk memberikan gambaran

bila digunakan istilah relokasi.

terhadap konsep penggusuran serta doktrin

Pengertian yang mendekati realitas

perbuatan melawan hukum.

ditawarkan oleh oxford dictionary dalam

Sumber data pada penelitian ini

konsep

eviction

yang

dalam

bahasa

merupakan sumber data sekunder berupa

Indonesia diartikan sebagai penggusuran.

bahan

hukum

Oxford mendefinisikan eviction sebagai to

sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-

remove somebody from a house or land,

data yang didapat dikelola, dikelompokkan

especially with the support of the law.13

dan

Namun,

hukum

digunakan

praktik

primer,

untuk

penggusuran

bahan

mendefinisikan dan

perbuatan

definisi

menggambarkan

melawan hukum. Dengan demikian dapat

penggusuran

ditemukan dasar-dasar aturan serta konsep

Indonesia.

ini

secara

yang

belum

utuh

sedang

praktik

terjadi

di

perbuatan melawan hukum. Aturan serta

LBH Jakarta mencatat setidaknya

konsep inilah yang digunakan sebagai

dari 30 kasus penggusuran yang terjadi di

pisau analisa dalam menjelaskan praktik 12

Tim Penyusun, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta. Hlm. 498. 13 Jonathan Crowther, 1995, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press. Oxfordshire Hlm. 396.

penggusuran sebagai perbuatan melawan hukum.



Jakarta, 15 diantaranya digusur tanpa ada

Artinya,

solusi, hanya 10 kasus yang mendapatkan

berjualan ditetapkan

tawaran solusi berupa relokasi. Sementara

dimana PKL tidak lagi boleh berjualan.

5 kasus lainnya mendapatkan ganti rugi

Oleh karenanya, PKL akan dipindahkan ke

materi. Namun hanya 2 relokasi dan 3

tempat dimana mereka boleh menjajakan

ganti rugi yang dinilai dan dirasa layak

barang dagangannya. Hal yang serupa

oleh para korban. Selebihnya dirasa tidak

diatur dalam peraturan menteri dalam

layak dan tidak mampu mengakomodir

negeri nomor 41 tahun 2012 tentang

seluruh korban.14 Konotasi negatif dari

pedoman penataan dan pemberdayaan

istilah penggusuran juga tercermin dari

pedagang kaki lima. Peraturan ini sama

sikap beberapa pemegang kebijakan yang

sekali

lebih

istilah

penggusuran di dalamnya. Bahkan secara

daripada

eksplisit aturan ini mengenalkan istilah

nyaman

penertiban

menggunakan

atau

penataan

menggunakan kata penggusuran.

15

lokasi

tidak

tempat

sebagai

PKL

kawasan

menggunakan

kata

relokasi yang sebelumnya tidak ada pada

Secara khusus, peraturan presiden

peraturan presiden nomor 125 tahun

nomor 125 tahun 2012 tentang penataan

2012.17

Bahkan

dan pemberdayaan pedagang kaki lima

daerah

kabupaten

sama sekali tidak mencantumkan istilah

mencantumkan relokasi dalam peraturan

penggusuran di dalamnya. Kata-kata yang

daerahnya.18

digunakan adalah penataan, peremajaan, pemindahan,

penghapusan,

beberapa

Penggusuran

dan

dan

pemerintah kota

tidak

telah

jarang

menggambarkan proses pemindahan yang

perencanaan penyediaan kegiatan bagi

tidak

diiringi

oleh

diskusi

antara

PKL. Kalaupun ada istilah penghapusan, maknanya

ialah

penghapusan

melalui: a) Pendataan dan pendaftaran PKL; b) Penetapan lokasi PKL; c) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; d) Peremajaan lokasi PKL; e) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. 17 Pasal 20 Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 41 Tahun 2012 menyatakan PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi. 18 Lihat Pasal 21 peraturan daerah kabupaten malang nomor 15 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang mengatur PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya

yang

dilakukan terhadap lokasi dan bukan kepada para PKL.16 14

Aldo Fellix Januardy, 2015, Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agstus 2015, LBH Jakarta, Jakarta. Hlm. 15-16. 15 http://www.suara.com/news/2015/05/28/ 114354/kembali-tertibkan-pkl-ahok-kita-bukanmenggusur diakses pada 25 April 2016 16 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 menjelaskan Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan



pemerintah dan pihak tergusur. Sehingga,

dilakukan

dengan

atau

meski telah tersedia lokasi baru untuk

mengatasnamakan hukum.

tanpa

berdagang, proses pemindahan masih saja

Bila mendasarkan pada definisi

dilakukan secara paksa dan mendapatkan

tersebut, maka istilah penggusuran di

perlawanan dari para pihak tergusur.19

Indonesia dapat dikategorikan sebagai

Bentrok antara satpol PP dan pedagang

forced evicton dan tidak lagi mengikuti

kaki lima atau warga menjadi hal yang tak

terjemahan literal yaitu eviction.21 Forced

terhindarkan akibat proses pemidahan

eviction

yang tidak dikehendaki oleh para objek

diperkenalan oleh perserikatan bangsa-

pemindahan.

bangsa melalui lembar fakta no 25 tahun

LBH Jakarta mencatat, sepanjang

yang

kesukarelaan

tanpa

didasari adanya

konsep

yang

2014.

tahun 2015 hanya terdapat satu praktik pemindahan

merupakan

Dokumen

pada

tersebut

dijelaskan

bahwa setidaknya terdapat 4 ciri -baik

ancaman

terpenuhi

salah

satu

maupun

maupun upaya paksa lainnya. Selebihnya,

komulatif-suatu

pasti melibatkan ancaman berupa alat

sebagai forced eviction. Pertama, adanya

berat, pelibatan personil TNI dan POLRI

pemindahan permanen maupun sementara

serta pelibatan pejabat-pejabat eksekutif. 20

atas rumah, tanah atau keduanya (A

Oleh karenanya bila mempertimbangkan

permanent or temporary removal from

realita serta aturan-aturan tentang PKL di

housing,

Indonesia, maka dalam konteks Indonesia

pemindahan dilakukan tidak atas keinginan

istilah penggusuran bermakna aktifitas

para penghuni, baik dengan atau tanpa

pembongkaran

atau

paksaan (The removal is carried out

pengusiran warga tanpa adanya tempat

against the will of occupants, with or

berpindah atau ganti rugi yang layak dan

without

suatu

bangunan

eviction

secara

land

the

or

use

of

dikategorikan

both).

force).

Kedua,

Ketiga,

pemindahan dilakukan tanpa tersedianya 19

Lucky At-Tamimi, 2013 Resistensi warga pinggir rel Surabaya: Studi deskritif resistensi tim anti penggusuran masyarakat pinggir rel Surabaya terhadap pembangunan tol tengah kota Surabaya, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm. 4. 20 Aldo Fellix Januardy, 2015, Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agstus 2015, LBH Jakarta, Jakarta. Hlm. 13.

21

Secara harfiah forced eviction bermakna penggusuran paksa. Namun dengan memperhatikan kondisi dan praktik penggusuran di Indonesia yang tidak lepas dari praktik-praktik pemaksaan, maka penggusuran sendiri telah memenuhi untuk dikategorikan sebagai forced eviction. Oleh karenanya, istilah penggusuran dan forced eviction akan digunakan secara bergantian sebagai sesuatu yang bermakna serupa.



tempat tinggal alternatif dan relokasi, ganti

perbuatan melawan hukum oleh penguasa

rugi yang sesuai atau akses pada tanah

Negara (onrechmatige overheidsdaad).23

produktif (It can be carried out without the

Pada konsep perbuatan melawan hukum

provision of proper alternative housing

oleh penguasa negara inilah tindakan

and relocation, adequate compensation

penggusuran dapat terkategorikan.

and/or access to productive land, when

Perdebatan atas posisi penguasa

appropriate). Keempat, keputusan atas

Negara sebagai pihak yang dapat digugat

pemindahan maupun poses pemindahan

dan dinilai perbuatannya telah terjadi sejak

tidak dapat diganggu gugat dan tidak

dulu. Beberapa kelompok memandang

melalui

perbuatan Negara sebagai sesuatu yang

prosedur

hukum

serta

mengabaikan aturan-aturan nasional serta

tidak

kewajiban-kewajiban internasional (It is

didasarkan pada pendapat bahwa hukum

carried out without the possibility of

adalah

challenging either the decision or the

karenanya

process of eviction, without due process

menghakimi pembuatnya.24 Namun seiring

and disregarding the state’s national and

dengan perkembangan zaman, pandangan

international obligations).22

ini

Praktik penggusuran seperti ini

hak

dan

dihakimi.

perintah

nampak

dari

tidak

Argumen

penguasa,

oleh

mungkin

mulai

ini

untuk

ditinggalkan

dan

kehilangan pengikutnya.

langsung maupun tidak langsung akan mengganggu

dapat

Saat

mengakibatkan

ini,

penguasa

negara

dipandang sebagai suatu entitas yang dapat

kerugian bagi objek penggusuran.

dipertanyakan

bahkan

digugat

segala

Karena sifatnya yang mengganggu

tindakannya. Hal ini tidak lepas dari

hak dan mengakibatkan kerugian, tidak

amandemen undang-undang dasar 1945

heran bila penggusuran dikategorikan

yang

sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam

merupakan Negara hukum (rechstaat).25

terma hukum Indonesia terdapat tiga

Amandemen

kategori

perbuatan

melawan

hukum.

Pertama,

perbuatan

melawan

hukum

mengakui

ini

bahwa

Indonesia

menguatkan

bahwa

23

Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 1. 24 Ridwan HR, 2014, Hukum administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 327328. 25 SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2011, Pokok-pokok hukum administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.Hlm. 51-52.

pidana (delik). Kedua, perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Ketiga, 22

United Nations, 2014, Fact Sheet No 25: Forced Evictions, United Nations, New York. Hlm. 3.



Penguasa Negara berada pada posisi yang

d. Peradilan administrasi dalam

sama dengan rakyat dihadapan hukum

perselisihan.

(equality before the law). Hal ini serupa dengan konsep Negara hukum

Berdasarkan

konsep

inilah

yang

perbuatan melawan hukum oleh penguasa

disampaikan oleh A.V. Dicey dengan

Negara dimungkinkan untuk ada dan

unsur-unsur:

digugat.

a. Supremasi

Mahkamah

Agung

hukum

Nomor 729 M/SIP/1975 menegaskan hal

(supremacy of the law); tidak adanya

ini dengan menyatakan “Kewajiban untuk

kekuasaan sewenang-wenang (absence

mengganti kerugian karena perbuatan yang

of arbitrary power), dalam arti bahwa

melanggar hukum juga berlaku terhadap

seseorang hanya boleh dihukum kalau

badan-badan pemerintah”. Hal ini kian

melanggar hukum;

menguatkan

b. Kedudukan

aturan-aturan

Putusan

yang

sama

bahwa

siapapun

yang

dalam

melakukan perbuatan melawan hukum dan

menghadapi hukum (equality before the

menimbulkan kerugian bagi pihak lain,

law). Dalil ini berlaku baik untuk orang

harus

biasa maupun pejabat;

perbuatannya,

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh

seseorang,

undang-undang (di Negara lain oleh

badan

peduli hukum,

apakah maupun

Selain itu, pertanggungjawaban ini

keputusan pengadilan. pada

tidak

pemerintah.

undang-undang dasar) serta keputusan-

Bahkan,

mempertanggungjawabkan

tidak terbatas pada persoalan perdata Negara

semata, namun juga persoalan publik,

hukum yang diajukan oleh Freidrich Julius

tidak pula berbatas pada aturan tertulis.26

Stahl secara tegas diminta adanya lembaga

Kriteria perbuatan melawan hukum oleh

peradilan

penguasa Negara dapat terlihat dalam

administrasi

konsep

sebagai

media

ketika terjadi perselisihan. Berikut unsur-

rumusan

putusan

Mahkamah

Agung

unsur Negara hukum yang disampaikan

Nomor 838 K/Sip/1970 pada perkara

oleh Stahl:

Josopandojo yaitu bertentangan dengan

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia.

undang-undang dan peratuan formal yang

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan

berlaku, bertentangan dengan kepatutan,

untuk menjamin hak-hak itu. c. Pemerintahan berdasarkan peraturan

26

Ridwan HR, 2014, Hukum administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 326327.

perudang-undangan. 68

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


dan bukan merupakan perbuatan kebijakan penguasa.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan

27

kesusilaan (geode zeden)

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang


No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

sikap yang baik dalam bermasyarakat

undang-undang no 5 tahun 1986 tentang

untuk

memperhatikan

peradilan tata usaha Negara menegaskan

orang

lain

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara apat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tunttan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Kriteria ini

sejatinya

de

pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed) Secara khusus Pasal 53 UndangUndang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara memberikan kategori bagi keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat pda

memiliki

peradilan tata usaha Negara. 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang

melawan hukum yang dirumuskan dalam

digugat bertentangan dengan peraturan

konsep perbuatan melawan hukum dalam

perundang-undangan yang berlaku.

bidang keperdataan. perbuatan

tegen

zorgvuldigheid, welke in het maatschap

kesamaan dengan unsur-unsur perbuatan

Sebuah

(indruist

kepentingan

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikategorikan

digugat itu bertentangan dengan asas-

sebagai perbuatan melawan hukum apabila

asas umum pemerintahan yang baik.

meliputi hal-hal sebagai berikut:28

Berdasarkan

1. Perbuatan yang melanggar undang-

aturan

ini

secara

sederhana sebuah perbuatan penguasa

undang yang berlaku

dapat dinilai telah berlawanan dengan

2. Yang melanggar hak orang lain yang

hukum bila bertentangan dengan undang-

dijamin oleh hukum

undang yang berlaku atau bertentangan


dengan asas-asas umum pemerintahan

kewajiban hukum si pelaku

yang baik. Berpedoman pada kriteria27

Philipus M. Hadjon dkk, 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm 302. 28 Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 11.

kriteria tersebut akan dijelaskan posisi penggusuran sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. 69 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


1. Perbuatan yang melanggar undang-

setidaknya terdapat beberapa aturan yang

undang yang berlaku Dalam

mengatur dan berkaitan dengan pedagang

peraturan

perundang-

kaki

undangan yang berlaku di Indonesia No 1. 2.

3.

4.

5.

lima.

Seluruh

aturan

tersebut

terangkum pada tabel berikut:

Sumber Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang 20 Tahun 2008

Uraian Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi……..lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana 125 Tahun 2012 dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan Dalam Negeri 41 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan Kabupaten Malang No 15 Tahun sebagaimana dimaksud dalampasal 11 huruf b dilakukan 2013 pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya. Tabel 1. Aturan Tentang Penanganan Pedagang Kaki Lima

Dari seluruh aturan tersebut, aturan nomor

1-4

berlaku

secara

nasional

sementara aturan nomor 5 merupakan salah satu contoh aturan pada tataran pemerintah

daerah

kota/kabupaten.

Seluruh aturan tersebut tidak satupun penggusuran

Gambar 1. Alur Penanganan Pedagang Kaki Lima

sebagai upaya menghadapi PKL yang

Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun

mencantumkan

berjualan

di

metode

lokasi

yang

2012

bukan

Peraturan menteri dalam negeri

peruntukannya. Bahkan bila kita mengacu

secara jelas memerintahkan agar dalam

pada peraturan presiden no 125 tahun 2012 terdapat

tahapan-tahapan

yang

proses penataan PKL dapat dilakukan

perlu

pemindahan atau relokasi bagi PKL yang

dilakukan dalam melakukan penataan

berdagang

PKL.

pada

diperuntukkan

tempat

bagi

yang

tidak

pedagang

PKL.

Bahkan untuk pemindahan PKL ini harus 70 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


didasarkan pada perintah langsung kepala

layanan kesehatan, dan layanan lainnya

daerah.

yang Pemindahan PKL dan penghapusan

mengharuskan

penggunanya

mengeluarkan sejumlah uang.

lokasi PKL sebagaimana pada ayat (1) dan

Indonesia

ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.29

telah

mengadopsi

beberapa pasal penting deklarasi universal hak asasi manusia ke dalam UndangUndang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik melalui Undang-Undang no 12 tahun 2015 serta kovenan hak ekonomi, sosial, dan

Gambar 2. Alur Penanganan Pedagang Kaki Lima

budaya melalui Undang-Undang 11 tahun

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No

2015. Berdasarkan hak-hak yang telah

41 Tahun 2012

tercantum dan dijamin pada peraturanperaturan

2. Perbuatan yang melanggar hak orang

penggusuran

lain yang dijamin oleh hukum

tersebut akan

maka berpotensi

praktik pada

pelanggaran atas hak-hak tersebut.

Pada tabel 2 dapat terlihat bahwa penggusuran berpotensi melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang telah dijamin oleh undangundang dasar 1945. Pelanggaran atas berbagai hak warga akibat penggusuran sangat mungkin terjadi mengingat pada dasarnya penggusuran telah merengut mata pencaharian para warga PKL. Hilangnya mata pencaharian tentu akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya jumlah keluarga yang tak mampu mengakses layanan pendidikan,

29

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri no 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima


JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA No

Uraian Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999: Setiap orang berhak untuk hidup, memertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik: Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya 2. Hak untuk bebas dari penyiksa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999: -an, perlakuan keji yang Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, melanggar penghukuman atau perlakuan keji, tidak manusiawi, Kemanusi-aan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik: Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. 3. Hak atas hidup yang sehat Pasal 9 ayat (3) undang-undang 39 tahun 1999: Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Negara pihak dalam kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. 4. Hak Atas Pendidikan Pasal 12 undang-undang 39 tahun 1999: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya… Pasal 13 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. 5. Hak Atas Pekerjaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999: Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 6 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas… Tabel 2. Potensi Pelanggaran Hak Dalam Praktik Penggusuran 1.

Jenis Hak Hak Untuk Hidup


telah merinci kewajiban-kewajban yang

kewajiban hukum si pelaku Telah

dijelaskan

harus dilakukan oleh pemerintah pada sebelumnya

berbagai

tingkatan.

Bahkan,

bahwa dalam menghadapi para PKL yang

unsur

berdagang pada area yang tidak sesuai

tergabung dalam sebuah tim penataan dan

peruntukannya,

pemberdayaan PKL yang ada pada setiap

pemerintah

melakukan

serangkaian proses kecuali penggusuran.

penyelenggara

berbagai

pemerintahan

tingkatan daerah.

Berbagai peraturan perundang-undangan No

Jabatan 1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tugas/wewenang Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Menteri dalam negeri menjabat sebagai ketua merangkap anggota dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjabat sebagai sekretaris merangkap anggota dalam tim oordinasi penataan dan


JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA pemberdayaan PKL Pusat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Menyediakan unit kerja yang berfungsi sebagai sekretariat dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL Pusat. 3. Anggota Tim Koordinasi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 : Menetapkan menteri perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai anggota dari tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL Pusat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 : Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL 4. Gubernur Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012: Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012: Gubernur melakukan penataan PKL melalui a) Fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya; b) Fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya; c) Pembinaan Bupati/Waikota di wilayahnya. 5. Bupati/Walikota Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 : Keanggotan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota yang berunsurkan keala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012: Bupati/walikota melakukan penataan PKL dengan cara a) Pendataan PKL; b) Pendaftaran PKL; c) Penetapan Lokasi PKL; d) Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL; e) Peremajaan Lokasi PKL Pasal 36 ayat (1-3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012: PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Pengapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Waikota. Tabel 3. Tugas dan Wewenang Pejabat penggusuran bertentangan dengan Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima

kewajiban pemerintah.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat

Terpenuhinya

dengan mudah terlihat bahwa kewajiban

kedua

pemerintah ialah menata dan merelokasi

seharusnya,

bukan

ketiga

pertama,

sekaligus

telah

memenuhi pula kriteria perbuatan yang

para PKL yang berjualan pada tempat yang tidak

dan

kriteria

bertentangan

melakukan

dengan

perundangundangan

penggusuran. Hal ini menunjukkan bahwa

yang

peraturan berlaku

sebagaimana disyaratkan pada undang73 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


undang no 9 tahun 2004 sebagai dasar

Merujuk pada pemahaman bahwa

mengajukan gugatan terhadap perbuatan

kesusilaan merupakan ideal yang ingin

penguasa atau pemerintah.

diwujudkan oleh seluruh manusia atau

4.

Perbuatan yang bertentangan dengan

sebuah bangsa, maka tepat kiranya bila

kesusilaan (geode zeden)

merujuk pada pembukaan undang-undang

Kesusilaan bersama dengan hukum

dasar 1945 sebagai konsensus kesusilaan

dan kebiasaan merupakan tatanan yang

(baca: cita-cita) bangsa Indonesia. Hanya

menciptakan hubungan serta keteraturan

dengan membaca paragraf pertama dari

antara anggota masyarakat. Kesusilaan

pembukaan undang-undang dasar 1945,

sendiri

dapat

diartikan

sebagai

ideal

yang

terlihat

keutamaan

posisi

dicitakan dalam kehidupan masyarakat.30

kemanusiaan serta keadilan sebagai dasar

Sementara kesusilaan menggambarkan apa

penilaian. ”..maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

yang „seharusnya‟, pada sisi lain kebiasaan menggambarkan

hal

yang

terjadi

„senyatanya‟. Oleh karena itu, kesusilaan berkaitan dengan sikap batin seorang

Pernyataan ini merepresentasikan

manusia yang sangat mungkin berbeda

cita bangsa Indonesia yang akan menolak

dengan sikap lahir. Sikap lahir inilah yang dikenal

sebagai

santun/kebiasaan.

31

noma Kemudian

segala jenis tindakan yang bertentangan

sopan

dengan

aturan

kemanusiaan

Termasuk

hukum menjadi titik kompromi antara

serta

didalamnya

keadilan. praktik

penggusuran yang bertentangan dengan

kesusilaan dan kebiasaan.

nilai

keadilan

dan

berpotensi

menghilangkan kemanusiaan seseorang. Pada paragraf ke-empat, ditegaskan kembali Indonesia

bahwa tidak

kehadiran lain

ialah

Negara sebagai

pelindung, pewujud kesejahteraan, serta

Gambar 3. Perbandingan Kesusilaan, Hukum, dan

berperan dalam menjaga ketertiban. Tentu

Kebiasaan

saja, praktik penggusuran yang sarat akan

30

Satjpto Rahadjo, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 14-17. 31 YLBHI, 2007, Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI Press, Jakarta. Hlm. 4.

kekerasan

dan

nir-solusi

sangat

bertentangan dengan peran Negara sebagai pelindung yang mensejaterahkan. Dengan 74 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


demikian, jelas sudah bahwa praktik

pelijk verkeer betaamt ten aanzien van

penggusuran

anders person of goed)

bertentangan

dengan

kesusilaan Indonesia.

Telah dijelaskan bahwa praktik

“...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehiduan bangsa, dan ikut melaksanaan ketertiban dunia…”

penggusuran berpotensi menghilangkan hak-hak penting dari warga yang tergusur. Secara khusus penggusuran PKL tidak memperhatikan pedagang

kepentingan

untuk

memperoleh

para akses

ekonomi dan memenuhi hajat hidup mereka. Karena telah disepakati bahwa

Mengingat merupakan

norma

suatu

kesusilaan

norma

yang baik bagi para pedagang kaki lima

yang

ialah direlokasi berdasarkan kesepakatan

menggambarkan sikap batin seseorang,

bersama, bukan dilakukan relokasi paksa

maka penggunaan pembukaan undang-

atau penggusuran.

undang dasar 1945 tidak lain untuk

6. Bertentangan dengan asas-asas umum

mempermudah penulis menggambarkan

pemerintahan yang baik

kesusilaan yang hadir dalam batin para

Asas-asas

pendiri bangsa.

umum

pemerintahan

yang baik telah dikenal dan digunakan

Kesusilaan ini juga yang hingga

sebagai

kini diakui oleh warga Indonesia. Namun,

kebijakan

penulis sangat yakin tidak satu manusia

pemerintah.

pun di Indonesia yang membenarkan

kebijakan

yang sedang berjuang mempertahankan

undang-undang

selama

bertahun-tahun.

diakui secara eksplisit dalam undang-


undang ini. Meski demikian, asas lain

sikap yang baik dalam bermasyarakat

yang tidak tertulis secara eksplisit tetap

kepentingan tegen

Melalui

oleh

Setidaknya terdapat delapan asas yang

hidupnya dan hidup keluarganya.

(indruist

dikeluarkan

pedoman tidak tertulis dalam penyusunan

yang notabene merupakan rakyat kecil

lain

kebijakan-

setelah sebelumnya hanya diakui sebagai

menolak penggusuran terhadap para PKL

orang

yang

atas

diadopsi sebagai sebuah aturan tertulis

lubuk hati masyarakat Indonesia pasti

memperhatikan

ukur

nomor 30 tahun 2014 asas-asas ini

praktik-paktik penggusuran. Jauh dalam

untuk

tolak

diakui dan dapat digunakan oleh hakim

de

sebagai dasar penilaian dalam persidangan.

zorgvuldigheid, welke in het maatschap 75 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA Sumber

Philipus M. Hadjon, dkk Kepastian hukum Persamaan

Jenis Asas

Kepercayaan Kecermatan Jangan mencampuradukkan kewenangan Pemberian alasan Larangan bertindak sewenang-wenang

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD Kepastian hukum Kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh Menanggapi penghargaan yang wajar Kecermatan Jangan mencampuradukkan kewenangan

Motivasi untuk setiap keputusan Penyelenggaraan kepentingan umum Kebijaksanaa Keadilan dan kewajaran Permainan yang layak Keseimbangan Meniadakan akibat keputusan yang batal Perlindungan atas pandangan hidup Tabel 4. Perbandingan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

penggusuran, Perbedaan pemerintahan

atas

yang

asas-asas

ditawarkan

oleh

Sehingga

Ketidakberpihakan Kecermatan Tidak menyalahgunakan kewenangan Keterbukaan Kepentingan Umum Pelayanan yang baik Asas lain yang telah digunakan dalam putusan inkracht pada tingkat pengadilan pertama, tidak dibanding dan dikasasi.

maka

bila

bertentangan

bentuk perkembangan pada ilmu hukum.

hukum.

Karena sejatinya tidak terdapat daftar

jelas

sudah

dilaksanakan

dengan

asas

akan

kepastian

Penggusuran juga dapat dipandang

khusus yang menyebutkan apa saja asas-

bertentangan

asas pemerintahan yang baik. Melainkan Ia

menyalahgunakan

berkembang

terhadap

praktik

Kepastian hukum Kemanfaatan

penggusuran tidak memiliki dasar hukum.

undang-undang 30 tahun 2014 merupakan

menurut

UU 30/2014

khusus

melalui putusan peradilan. 32

dengan

PKL

asas

tidak

wewenang. tidak

Karena

terdapat

satu

kewenangan pun yang diberikan oleh

Praktik penggusuran tentu sangat

undang-undang kepada pemerintah untuk

bertentangan dengan asas-asas tersebut.

melakukan

Pada poin kepastian hukum, penggusuran

bahkan

jelas berseberangan dengan aturan yang

untuk mendata, membina, dan merelokasi

telah

PKL yang dianggap berjualan pada tempat

disusun

berkenaan

dengan

pengelolaan PKL. Karena tidak ada aturan tentang

PKL

yang

penggusuran.

sejatinya

Pemerintah

memiliki

kewajiban

yang menyalahi aturan.

mempersilahkan

Analisa serupa dapat dilakukan terhadap

32

Philipus M. Hadjon, dkk, 2015, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm. 272.

asas-asas

ketidaksesuaian

lainnya.

praktik

Namun,

penggusuran



dengan

asas

kepastian

hukum

serta

3. Pemerintah harus menghentikan segala

larangan penyalahgunaan wewenang telah

upaya penggusuran, mematuhi aturan

mewakili

praktik

yang ada, serta melakukan pembinaan

asas-asas

terhadap para pedagang kaki lima demi

pertentangan

penggusuran

antara

dengan

pemerintahan yang baik.

menjaga pemenuhan atas hak asasi

Penutup

manusia para pedagang.

1. Praktik

penggusuran

di

Indonesia

Daftar Pustaka

sangat dekat artinya dengan aktifitas

Buku

pembongkaran suatu bangunan atau

Aldo Fellix Januardy, Kami Terusir:

pengusiran warga tanpa adanya tempat

Laporan

berpindah atau ganti rugi yang layak

Wilayah DKI Jakarta Januari-Agstus

dan

2015, Jakarta: LBH Jakarta, 2015

dilakukan

dengan

atau

tanpa

mengatasnamakan hukum yang serupa maknanya

dengan

konsep

Penggusuran

Paksa

di

Bagong Suyanto, Anatomi Kemiskinan

forced

dan

eviction.

Strategi

Penanganannya,

Malang: Intrans Publishing, 2013

2. Penggusuran

merupakan

perbuatan

Jonathan Crowther, Oxford Advanced

melawan hukum karena merupakan

Learner‟s

perbuatan yang melanggar undang-

University Press, 1995

undang yang berlaku; melanggar hak

Dictionary,

LBH Jakarta, Hukum Untuk Manusia atau

orang lain yang dijamin oleh hukum;

Manusia

bertentangan dengan kewajiban hukum

Jakarta: Jakarta, 2015

pemerintah;

Untuk

Hukum,

LBH

dengan

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum:

kesusilaan (geode zeden); bertentangan

Pendekatan Kontemporer, Bandung:

dengan

Citra Aditya Bakti, 2013

sikap

bertentangan

Oxford

yang

baik

dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan

Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia:

kepentingan orang lain (indruist tegen

Pedoman Anda Memahami Dan

de

Menyelesaikan

zorgvuldigheid,

welke

in

het

maatschap pelijk verkeer betaamt ten

Masalah

Hukum,

Jakarta: YLBHI, 2007

aanzien van anders person of goed);

Philipus

M.

Hadjon

dkk,

Administrasi

Pengantar

bertentangan dengan asas-asas umum

Hukum

Indonesia,

pemerintahan yang baik.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015 77 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


Ridawan HR, Hukum administrasi Negara,

Berwibawa, Jurnal Kriminologi

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Indonesia, 2011

Satjpto Rahadjo, Pengantar Ilmu Hukum,

Udji Asiyah, Pedagang Kaki Lima

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Membandel di Jawa Timur, Jurnal

SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-

Masyarakat dan Kebudayaan

pokok hukum administrasi Negara,

Politik, 2012

Yogyakarta: Liberty, 2011 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa

Perundang-undangan

Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa,

Undang-Undang Dasar 1945

2008

Undang-Undang No 20 Tahun 2008

United Nations, Fact Sheet No 25: Forced

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Evictions, New York and Geneva:

Menengah

United Nations, 2014

Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012

Jurnal Lucky

Tentang Koordinasi Penataan Dan At-Tamimi,

Pinggir

Rel

Deskritif

Resistensi

Warga

Surabaya:

Studi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41

Anti

Tahun 2012 Pedoman Penataan Dan

Resistensi

Tim

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Surabaya Terhadap Pembangunan Tol

Tengah

Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No

Surabaya,

15 Tahun 2013 Tentang Penataan

Universitas Airlangga, 2013

Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Sharit K Bhowmik, Legal Protection for

Lima

Street Vendors, Jurnal Economic

Internet

and Political Weekly, 2010

http://www.suara.com/news/2015/05/28/1

Sharit K Bhowmik, Street Vendor in Asia:

14354/kembali-tertibkan-pkl-ahok-

a Review, Jurnal Economic and

kita-bukan-menggusur, diakses

Political Weekly, 2005

pada 25 April 2016

Siti Manggar F, Penggusuran Sebagai

http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/3

Implikasi Kebijakan Ruang

0/kronologi-bentrok-anggota-satpol-

Terbuka Hijau Dalam Perspektif

pp-kota-malang-dengan-pkl, diakses

HAM: Studi Kasus Penggusuran

pada 25 April 2017

Taman Bersih, Manusiawi, dan 78 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Recommend Documents