PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG KAKI LIMA MUSIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman sebagai pedagang sektor informal perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan;
b.
bahwa dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima di Kota Tarakan yang menggunakan tempat pada daerah milik jalan secara tidak teratur sangat mengganggu pandangan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas;
c.
bahwa untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih dan indah serta dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima perlu adanya pengaturan dan pembinaan pedagang sektor informal;
d.
bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima Musiman dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Seri B-13) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Seri C01);
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8. Peraturan …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
8.
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota Tarakan jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Seri D-05). Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG KAKI LIMA MUSIMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pengelola Pasar adalah Dinas Pengelola Pasar Kota Tarakan; 6. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang sektor informal yang belum pernah memiliki ijin usaha, dimana di dalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempattempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha; 7. Pedagang Kaki Lima Musiman adalah Pedagang Kaki Lima yang menjalankan usahanya pada waktu-waktu musim tertentu; 8. Jalan adalah setiap jalan yang digunakan lalu lintas umum; 9. Lembaga Pembinaan adalah suatu lembaga yang bertugas mengadakan pembinaan bagi para pedagang kaki lima; 10. Pembinaan adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan dan mengawasi mengupayakan peningkatan pedagang kaki lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri; 11. Lokasi adalah tempat untuk berjualan dan usaha bagi pedagang kaki lima dimana tempat dan lokasinya telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 12. Pedagang yang mandiri adalah pedagang yang ditinjau dari segi ekonomi dan yuridis, telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13. Ijin adalah ijin untuk memakai lokasi bagi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah : 1. Untuk mengatur dan membina para pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman, Pemerintah memberikan kesempatan berusaha serta guna meningkatkan pendapatan Daerah; 2. Memberikan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
2. Memberikan pengayoman bagi para pedagang kaki lima dalam hal melakukan usahanya sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 3. Mempersiapkan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman agar mampu meningkatkan serta mengembangkan usahanya, dengan mempergunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga akhirnya mampu menjadi pedagang yang mandiri; 4. Meningkatkan peran serta pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman dalam upaya menciptakan keadaan lingkungan Kota yang tertib, bersih, rapi dan sehat. BAB III PENGATURAN LOKASI Pasal 3 Pengaturan lokasi, hari, jam, bentuk dan ukuran serta jenis dagangan bagi para pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 4 (1) Setiap pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman yang memakai lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang atau berusaha; (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikoordinir oleh Persatuan Pedagang Kaki Lima khusus dibentuk untuk itu; (3) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.
BAB IV PEMBINAAN Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah wajib untuk membina para pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman; (2) Dalam melakukan pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibentuk suatu lembaga pembinaan yang pembentukan keanggotaan serta tugastugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah; (3) Lembaga pembinaan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan yang mengarah pada tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini. Pasal 6 (1) Untuk mempermudah pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, oleh Kepala Daerah dibentuk Persatuan Pedagang Kaki Lima yang berfungsi mengkoordinir kelompok pedagang kaki lima; (2) Kelompok pedagang kaki lima dibentuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan lokasi atau jenis dagangannya. BAB V ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB V KETENTUAN PERIJINAN Pasal 7 (1) Setiap pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman wajib memiliki ijin menempati / penggunaan lokasi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Persyaratan dan tata cara pemberian ijin serta biaya perijinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah; (3) Ijin sebagaimana diimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku paling lama 1 (satu) tahun untuk pedagang kaki lima dan 3 bulan untuk pedagang kaki lima musiman, dapat diperpanjang dengan memperbaharui ijinnya, setelah mempertimbangkan perkembangan kota Tarakan; (4) Khusus pedagang kaki lima musiman akan diberikan ijin, sesuai dengan jenis usahanya. Pasal 8 Setiap pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman, dalam menjalankan usahanya, wajib mentaati segala ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
BAB VI LARANGAN Pasal 9 Pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman dalam menjalankan usahanya dilarang : 1. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 2. Melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan kepentingan umum ; 3. Mendirikan bangunan permanen maupun yang semi permanen dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 4. Menjadikan sarana dan lokasi, sebagai penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal; 5. Memindah tangankan ijin pemakaian lokasi.
BAB VII PENCABUTAN IJIN Pasal 10 Ijin penggunaan lokasi dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila : 1. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini; 2. Pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman yang bersangkutan dianggap sudah mampu sebagai pedagang mandiri.
BAB VIII ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Setiap pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman yang telah memperoleh ijin menggunakan lokasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi; (2) Jenis dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar .
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman; d. Memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman; g. Menyuruh ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN,
ttd.
dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 20 Seri C-08 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH,
ttd
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda NIP. 550 004 736
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
