KETENTUAN-KETENTUAN PENTING TENTANG WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) OLEH: Drs. H. MASRUM, M.H (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten) I WANPRESTRASI 1. Prestasi adalah pelaksanaan sesuatu yang telah disepakati dalam suatu perjanjianatau suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai sebagaimana kesepaktan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. 2. Pihak yang berjanji melakukan prestasi disebut debitordan pihak yang berhak menerima prestasi disebut kreditor. Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi debitor berkedudukan sebagai pihak yang dituntut (Tergugat), sedang kreditor berkedudukan sebagai pihak yang menuntut (Penggugat) 3. Bentuk prestasi dapat berupa: a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan barang, menbaayar harga benda dan memberikan hibah. b. Melakukan/berbuat sesuatu, misalnya melaksanakan pekerjaan dan perusahaan membayar upahnya). c. Tidak melakukan/tidak berbuat sesuatu, misalnya karyawan tidak bekerja di tempat lain selain di perusahaan tempatnya sekarang. 4. Syarat-syarat prestasi: a. Prestasi harus tertentuatau dapat ditentukan; b. Prestasi harus mungkin; c. Prestasi harus dibolehkan (halal); d. Prestasi harus ada manfaatnya bagi kreditor; e. Prestasi terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan. 5. Wanprestasi: artinya tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi bermakna prestasi buruk. 6. Wanprestasi seorang debitor dapat terjadi karena: a. Kesalahan debitor; sebab lalai atau sengaja
1
b. Keadaan memaksa (force majeure) diluar kemampuan debitor (debitor tidak salah). 7. Bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 8. Wanprestasi dapat terjadi apabila dalam surat perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Dengan lewatnya waktu tersebut,sedangkan kewajiban belum dilaksanakan, maka pada saat itulah terjadi wanprestasi. 9. Untuk prestasi yang berbentuk “tidak berbuat sesuatu”, waktu terjadinya wanprestasi ditentukan pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu. Tetapi untuk prestasi berupa “menyerahkan barang” atau “melaksanan suatu perbuatan” harus jelas dicantumkan dalam perjanjian kapan suatu perbuatan itu harus dilakasanakan, atausuatu barang itu harus diserahkan, sehingga dapat dengan mudah menentukan kapan seseorang melakukan wanprestasi. 10. Apabila dalam suatu perjanjian tidak tercantum waktu melaksanakan prestasi, maka dalam menentukan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari kreditor kepadapihak debitor yang biasanya dalam bentuk somasi (teguran). Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktutertentu
yang
ditentukan
oleh
kreditur
sendiri
dalam
surat
peringatannya.Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan,sementara debitur belum melakasanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapatdikatakan telah terjadi wanprestasi. 11. Kepada Debitur yang wanprestasi dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa: a. Debitor diwajibkan membayar ganti rugi yang diderita kreditur (Pasal 1234 KUHPerdata) b. Kriditor
dapat
menuntut
penutusan/pembatalan
perikatan
(Pasal
1266
KUHPerdata) c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata) dan
2
d. Debtor diwajibkan memenuhi perjanjian, jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran gati kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata; e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan dan debitor dinyatakan salah. II PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggeris disebut tort. Yaitusuatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. 2. Perbuatan melawan hukum tidak saja bersifat aktif berupa melakukan suatu perbuatan yang merugikan seseorang lain, tetapi juga bersifat pasif berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dia dapat berbuat sesuatu, namun dia tidak berbuat sesuatu itu, sehingga orang lain menderita kerugian. 3. Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang bertentangan dengan: a. Hak Subyektif orang lain. b. Kewajiban hukum pelaku. c. Kaedah kesusilaan. d. Kepatutan dalam masyarakat 4. Menurut Pasal 1365 KUHPdt, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a.
Ada Suatu Perbuatan: yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
b.
Perbuatan Itu Melawan Hukum: 1)
Perbuatan melanggar undang-undang;
2)
Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum: - Hak-hak pribadi; - Hak-hak kekayaan;
3
- Hak-hak kebebasan; - Hak atas kehormatan dan nama baik. c.
Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku: Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Hukum dan UndangUndang). karena itu istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.
d.
Perbuatan itu bertentangan kesusilaan: Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain.
e.
Perbuatan itu bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang oranglain.
f.
Ada Kesalahan dari Pelaku: Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum
yang
dilakukan
dan
kerugian
yang
ditimbulkannya
dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya.
Untuk menentukan adanya kesalahan,dapat diuji dengan pertanyaan sebagai berikut: 1)
Apakah
orang
yang
bersangkutan
umumnya
dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu? 2)
Apakah ada keadaan memaksa atau keadaan darurat (0vermacht)? Mungkin orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun karena ada keadaan memaksa maka harus dianggap tidak ada kesalahan.
Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut: a.
Ada unsur kesengajaan;
4
b.
Ada unsur kelalaian;
c.
Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
g.
Ada Kerugian Korban: 1) Kerugian materiil.Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyatanyata diderita dan keuntungan yang seharunya diperoleh. Jadi Pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. 2) Kerugian immaterial/idiil; seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.
Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materil juga mengandung kerugian immateril, yang dinilai dengan uang.
Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum: -
Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa);
-
memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);
5
- larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa); - dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum. h.
Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian: Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu: 1) Teori Hubungan Faktual: yaitu jika perbuatan Condition Sine Qua Non menimbulkan kerugian. 2) Teori Adequate Veroorzaking: yaitu jika menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. 3) Teori Sebab Kira-kira (proximately cause ). Teori ini disebut juga teori legal cause,
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 macam, yaitu: a. Tanggung jawab langsung; atas PMH yang dilakukan oleh pelaku sendiri; b. Tanggung jawab tidak langsung; atas perbuatan PMH yang dilakukan oleh orangorang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 6. Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. 7. Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdata memperincikan ke dalam 3 kategori yaitu: a. biaya, artinya setiap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. b. Kerugian, artinya keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan Kreditor sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak Debitor. c. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnys diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditor, dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak Kreditor.
6
8. Ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi karena wanprestasi dapat diperlakukan sebagian secara analogis, terhadap ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Misalnya apabila seorang pelaku melanggar hukum menolak
membayar seluruh
jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaku berutang bunga sejak diputus oleh pengadilan. 9. Dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata, besaraan ganti rugi ditentukan oleh hakim karena tidak diatur dalam UU. 10. Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita. Sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata dapat sebagai dasar untuk mengganti kerugian dan pemulihan kehormatan. 11. Bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku PMH: a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan; b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadan semula; c. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum; d. Dilarang dilakukannya suatu perbuatan; e. Pengumuman dalam putusan hakim. ---o0{(Allahu A’lam)}0o---
7
