AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Oleh

VERDIANTO I. BITTICACA 077005061/HK

S

C

N

PA

A

S

K O LA

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Verdianto I. Bitticaca : Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2010.

AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

VERDIANTO I. BITTICACA 077005061/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Verdianto I. Bitticaca : Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2010.

Judul Tesis Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI : Verdianto I. Bitticaca : 077005061 : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

(Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc)

Tanggal lulus : 29 Agustus 2009 Verdianto I. Bitticaca : Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2010.

Telah diuji pada Tanggal 29 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

: 1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS 2. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM

Verdianto I. Bitticaca : Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2010.

ABSTRAK

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Tindak pidana korupsi secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism). Kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi yakni penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (disguise of purpose or intent), keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim), penyembunyian pelanggaran (concealement of the violation). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya yakni perbuatan melawan hukum yang dalam penerapannya menjadi permasalah di dalan praktek sistem peradilan tindak pidana korupsi terutama menyangkut perbuatan melawan hukum materil. Konsepsi perbuatan melawan hukum materil pada hakekatnya telah dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia namun tidak efektif dan kurang mendapat perhatian pada sistem peradilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK inilah yang menjadi dasar bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan formil (formele wederrechtelijkheid) saja sebagaimana dianut KUH Pidana, melainkan juga perbuatan melawan hukum secara materil (materiele wederrechtelijkheid). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah: Pertama, bagaimana ajaran dan konsep tentang perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum (materiele wederrechtelijkheid). Ketiga, bagaimana pembuktian unsur melawan hukum pada kasus korupsi sebagaimana di putusan oleh Mahkamah Agung RI No. No. 2608 K/Pid/2006. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan peneltian yang bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materil dalam perspektif tindak pidana korupsi, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.


Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum memiliki empat makna yakni: Pertama, perbuatan melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Keempat, sifat melawan hukum materil mengandung dua pandangan yakni dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undangundang rumusan delik. Dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat. Perkembangan berikut, sifat melawan hukum materil dibagi menjadi sifat melawan hukum materil dalam negatif dan fungsi positif. Penerapan ajaran perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi khususnya perbuatan melawan hukum materil mulai diperhatikan kembali oleh sistem peradilan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materil, namun dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sedikit pula sistem peradilan ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum (rechtsvinding) baik bersifat progresif maupun konservatif. Adapun dasar pengadilan yang menerapkan perbuatan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi adalah perbuatan korupsi sebagai perbuatan tercela yang disebabkan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan normanorma kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 2608 K/Pid/2006 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari yang digunakan pada Pemilu legislatif 2004 Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi


ABSTRACT Corruption can be defined as an action related to public interest for the interest of an individual or certain group of people. Specifically, there are thre phenomena of the criminal act of corruption i.e. bribery, extraction, and nepotism. The criminal act of corruption also belongs to economic crime that can be compared to the anatomy of economic crime such as disguise of purpose or intent, reliance upon the ingenuity or carelessness of the victim, and concealment of the violation. Article 2 (1) of the Law on Corruption Removal requires several characteristics of the elements of criminal act and one of them is an action against the law which in practice it becomes a problem in the implementation of court system for corruption criminal act especially that related to an action against the material law. The concept of action against material law has basically been known in the criminal court system in Indonesia but it is not yet effective and it is paid less attention in the court system in Indonesia. The action against the law as stated in Article 2 (1) of the Law on Corruption Removal is functioned as the basic that the elements of the action against the law are not only an action against formality (formele wederrechteli kheid) as followed by the Indonesian Criminal Code but also an action against material law (materiele wederrechteli kheid). Therefore, the purpose of this study is, first, to look at the principle and the concept of action against the law in the criminal law, second, to find out what responsibility the actor of corruption criminal act has in the case of action against the material law (materiele wederrechtelijkheid), and third, to identify how to prove the element of against the law in the case of corruption as decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.2068 K/Pid/2006. The data for this analytical descriptive study were obtained through library research including the secondary data related to the object of study. The data obtained were qualitatively analyzed by selecting the articles with the legal norms regulating the application the principle of action against the material law in the perspective of corruption criminal act. Then, the articles were systemized to result in certain classification according to the problems discussed in this study. In criminal law, an action against the law has 4 (four) meanings such as,first, an action against the law is understood as a general requirement to make an action into a criminal case according to the definition saying that a criminal action is a human behavior that can be defined as an offense, agaist the law and an be condemned; second, the words "against the law" are included in the formula of offense, therefore, the nature of against the law is a written requirement to make an action into a criminal case; third, the nature of an action against the formal law includes that the meaning of all elements in the formula of offense has been met-, fourth, the nature of an action against the material law can be viewed from the action itself whether it is against the law or jeopardizes the public interest to be protected by the makers of the law for the formula of offense, and from the law resource to see whether the action against the law has the meaning of againsts the Verdianto I. Bitticaca : Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2010.

principle of appropriateness, justice, and the law existing in the society. The next development is that the nature of against the material law can be categorized into the nature against the material law in terms of its negative and positive function. The application of the principle of the action against the law in corruption criminal act especially the action against the material law began to be paid attention again by the court system after the issuance of the Decision of Constitution Court No. 003/PUU-IV/2006. The Decision of Constitution Court has deleted the dimension of an action against the material law, but, in the implementation of the removal of corruption criminal act after the Decision of Constitution Court , many of the existing court systems still apply the action against the material law through the progressive or conservative interpretation and legal finding (rechtsviding). The base for a court to apply the action against the material law in corruption criminal act is corruption as a condemned action because it is not appropriate in terms of justice and social norms existing in the society. This condition can be seen in the Decision of Supreme Court No.2068 K/Pid/2006 in the case of corruption criminal act throgh the action of enriching himself or other people or corporation done by the prisoner by directly appoint the provision of ink for finger print used in the legislative election in 2004 that can inflict financial or economic loss to the state.

Key words: Action Against the Law, Corruption Criminal Act


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun topik penelitian menyangkut tentang”

AJARAN PERBUATAN

MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu, Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa., B. M.Sc, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Pembimbing Utama sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Hukum Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.


4. Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing, atas bimbingan dan dorongan dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian tesis. 5. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M. Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing, atas bimbingan dan dorongan dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian tesis. 6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku penguji yang telah memberikan beberapa masukan dan saran guna kesempurnaan penelitian tesis ini. 7. Bapak Syafruddin S Hasibuan, SH, MH, DFM, selaku penguji, terima kasih atas masukan dan pendapatnya. 8. Seluruh Guru Besar serta Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya khususnya kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dan seluruh pejabat Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta seluruh keluarga besar Kesatuan Brimob Polda Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan motivasi untuk mengikuti studi di Program Studi Hukum Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih penulis untuk orang tua dan mertua tercinta, khusus untuk isteri dan anak-anak tercinta yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah Verdianto I. Bitticaca : Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2010.

mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya. Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang ajaran perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam aspek penerapannya di lembaga peradilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, karunia dan kekuatan lahir batin kepada kita semua.

Hormat penulis.

VERDIANTO I. BITTICACA


RIWAYAT HIDUP

Nama

:

Verdianto I. Bitticaca

Tempat/Tanggal Lahir

:

Ujung Pandang, 04 Januari 1967

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Kristen Protestan

Pekerjaan

:

Polri/ Kasat Brimob

Pendidikan

:

SD Negeri Tamat Tahun 1981 SMP Negeri 2 Tamat Tahun 1984 SMA Negeri Tamat Tahun 1987 Strata Satu (S1) Universitas Panca Budi Tamat Tahun Strata Dua (S2) Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tamat Tahun 2009


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK …………………………………………………………………….

i

ABSTRACT ……………………………………………………………………

iii

KATA PENGANTAR ………………………………………………………...

v

RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………………

viii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………..

ix

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….

1

A.

Latar Belakang ..............................................................................

1

B.

Rumusan Masalah ........................................................................

23

C.

Tujuan Penelitian .........................................................................

23

D.

Manfaat Penelitian .......................................................................

24

E.

Keaslian Penelitian ......................................................................

25

F.

Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional ..............................

26

1. Kerangka Teori ......................................................................

26

2. Landasan Konsepsional ........................................................

37

Metode Penelitian ........................................................................

40

1. Spesifikasi Penelitian ............................................................

40

2. Sumber Data .........................................................................

42

3. Tenik Pengumpulan Data .....................................................

43

4. Analisis Data ........................................................................

44

G.


BAB II AJARAN DAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI DALAM HUKUM PIDANA ....................................

45

A. Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Di Dalam konsepsi Hukum Pidana ...............................................................................

45

B. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijke) Dalam Suatu Tindak Pidana .....................................................................

49

C. Perbuatan Melawan Hukum Berhubungan dengan Adanya Kesalahan (Schuld) Sebagai Syarat Pengenaan Pidana ............

57

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( MATERIALE WEDERRECHTELIJKHEID) .............................

62

A. Pertanggungjawaban Pelaku Berdasarkan Perumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ......................................

62

B. Perumusan Pengelompokan Unsur- unsur Terkait Tindak Pidana Korupsi .............................................................................

78

C. Pergeseran Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dari Fungsi Positif Kearah Fungsi Negatif ......................

99

BAB IV PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI SEBAGAIMANA DI PUTUSKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2608 K/ PID/2006 ......................

103

A. Analisis Pidana Ajaran Melawan Hukum Materil Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/ PUU-IV/2006 ..........

103

B. Problematika Hakim Sebagai Subsistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Dalam Menerapkan Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Di dalam Tindak Pidana Korupsi .....

110

C. Analisis Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Materil Pada Perkara Korupsi Yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2608 K/PID/2006 ..................................................

115


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................

123

A. Kesimpulan .....................................................................................

123

B. Saran ..............................................................................................

127

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................

129


AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Recommend Documents