TANGGUNGJAWABHUKUM DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

TANGGUNGJAWABHUKUM DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Nia Putriyana Shintiya Dwi Puspita Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung Email: [email protected], [email protected]

Abstract Liability (responsibility) in law term have twocontext that connecting each other, which is criminal liability and private liability. Coruption have two kinds of it, in private connect with a national loss and in criminal term connect with conduct that forbid by law cause the destructing impact to society prosperity and walfare, tort is being part of liability in corruption term. Yuridis normative aprroach with descriptive analytisis research method that use in this paper. Tort can become the foundation to ask private liability on corruption with fault or mistake in it. Formal and material are two conditions on tort term that will make criminal conduct being part of corruption. Key words: liability (responsibility), tort, corruption

Abstrak Tanggungjawab dalam terminologihukum memiliki dua konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu konteks perdata dan pidana, begitu pula dengan tindak pidana korupsi memiliki kedua konteks ini. Korupsi pada tanggungjawab perdata berada pada ruang lingkup kerugian yang dialami oleh negara, pada ranah pidana tanggungjawab tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dampaknya merusak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kedua tanggungjawab tersebut dapat dilekatkan pada tindak pidana korupsi dengan adanya perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar atau landasan dari perlekatannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis.Perbuatan melawan hukum dapat dijadikan sebagai dasar dalam meminta tanggungjawab keperdataan dalam suatu tindak pidana korupsi dengan ketentuan adanya suatu kesalahan, baik itu dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana dengan memenuhi dua syarat yang menjadi landasan suatu tindak pidana termasuk ke dalam ranah korupsi. Syarat tersebut yaitu secara formil dan materil. Kata kunci: tanggungjawab, perbuatan melawan hukum, korupsi

431

ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, Halaman 303-471

432

Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah mengintregasikan kepentingan anggota masyarakat,

sehingga

terciptanya

suatu

keadaan tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (rechtszekerheid).1 Upaya intregrasi akan ketertiban dan keadilan memiliki keterkaitan dengan konsep kewajiban hukum yang diartikan dengan konsep tanggungjawab hukum secara

(liability). hukum

Seseorang

dikatakan

bertanggungjawab

untuk

suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dapat dilekatkan pada dirinya suatu sanksi dalam kasus yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Pertanggungjawaban

dibedakan

menjadi

dua berdasarkan ajaran tradisional yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).2

melawan hukum yang menyangkut aspek perdata dan pidana dalam satu kesatuan, yang tidak dapat dipisahkan layaknya dua sisi mata uang. Pertanggungjawaban pemidanaan tidak

hanya

dilekatkan

kepada

pelaku

korupsi, melainkan unsur keperdataan pun menjadi tanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap extraordinarycrime ini. Tanggungjawab pada

konteks

perdata kerugian

disandangkan materil

dengan

mengembalikan harta atau uang hasil tindak pidana

korupsi,

unsur

kerugian

negara

merupakan pokok dari pengembalian harta tersebut. Tolak ukur utama yang harus digunakan untuk menghukum koruptor adalah keadilan dan kepentingan masyarakat, nilai materil yang dikembalikan kepada negara harus dapat mengakomodir tuntutan yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup. Lain kata setiap penegakan hukum di samping dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, ditujukan pula untuk perlindungan yang berintikan rasa keadilan masyarakat,3

1 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6. 2 Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, Juli 2011, hlm. 56. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (the based on fault, liability based on fault), yaitu tanggungjawab atas dasar kesalahan yang menyatakan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Tanggungjawab ini diatur dalam Pasal 1365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang di dalamnya mengandung unsur 1). Adanya perbuatan melawan hukum, 2). Adanya kesalahan. 3). Adanya kerugian yang ditimbulkan, 4). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang satu dengan kerugian. Kesalahan ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur pertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan kepatutan dan kesusilaan masyarakat. Prinsip tanggungjawab mutlak (no-fault liability, strict liability absolute, liability principle). Prinsip ini memandang pihak yang disangkakan merugikan pihak akibat perbuatannya harus membuktikan bahwa dirinya tidak memberikan kerugian sebagaimana sangkaan atas dirinya. Prinsip ini menjadi terbantahkan bila berada pada keadaan force majeure atau suatu kondisi terpaksa yang diakibatkan oleh keadaan alam dan tidak mungkin dapat dihindarkan. M. Masril, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Tanggungjawab Produsen, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009, Tidak dipublikasikan, hlm. 38-39. 3 Eggi Sudjana, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya, 2008, hlm. 128-130.

Nia Putriyana, Shintiya Dwi Puspita, Tanggungjawab Hukum dalam Konteks ...

Pertanggungjawaban perdata diarahkan

pertamggumgjawaban perdata yaitu untuk

kepada perlindungan-perlindungan terhadap

m,elindungi

kepentingan-kepentingan berbeda-beda

dalam

433

kepentingan

masyarakat.

(interests)

yang

Pembalasan terhadap tindak kejahatan tidak

masyarakat

yang

mempunyai nilai,tetapi hanyalah sebagai

dilindungi oleh hukum dan orang harus

sarana

menghormati

masyarakat,menurut

kepentingan-kepentingan

untuk

melindungi

kepentingan

Johannes Andenaes

tersebut bahkan memiliki kewajiban untuk

teori ini disebut sebagaiteori perlindungan

menghormati (the duty of respect) terhadap

masyarakat” (the theory of social defence).

kepentingan tersebut. Konteks menghormati

Konsekuensi logisnya, penganut teori inidapat

kepentingan

pelanggaran

disebut golongan “Reducers” (penganut teori

terhadap kepentingan-yang dilindungi dapat

reduktif). Pidanabukanlah sekedar untuk

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.4

melakukan pembalasan atau pengimbalan

Paradigma corrective justice, merupakan

kepadaorang yang telah melakukan suatu

prinsip dasar keberadaan tanggungjawab

tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

untuk memulihkan kembali keadaan semula

tujuantertentu yang bermanfaat.6

tersebut

maka

sehingga dasar pemikirannya adalah untuk

Kedua tanggungjawab ini berkaitan dengan

mengganti kerugian yang timbul akibat

apa yang dikenal dengan kejahatan yang

konsekuensi adanya hubungan kausalitas dari

dapat meruntuhkan sendi-sendi kenegaran

tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum

yaitu korupsi, pengaruh akan kejahatan ini

merupakan turunan dari paradigma ini yang

sampai kepada penyalahahgunaan kekuasaan

memiliki definisi yang jauh lebih luas karena

dan kewenangan oleh pejabat publik (negara)

mencakup kepada yang tertulis maupun yang

terhadap tindakan tersebut. Salah satu contoh

tidak tertulis, seperti tata susila, kepatutan

akan lekatnya tindak pidana korupsi dengan

dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki

kekuasaan adalah terhadap Angelina Sondakh

seseorang dalam masyarakat atau terhadap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

benda masyarakat.5

Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode

Pertanggungjawaban

pada

2009 – 2014, berperan untuk membahas

dasarrnya merupakan upaya ynag ditujukan

usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI

tidak hanya untuk memberikan efek jera atau

menyanggupi akan mengusahakan anggaran

pembalasan atas suatu tindakan kejahatan,

yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada

melainkan

program pendidikan tinggi di Kementerian

4 5 6

memiliki

pidana

fungsi

layaknya

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bekti, Bandung, 2000, hlm. 14. Anonim. Ninil Eva Yustina, Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiel Wederrechtelijkeheid) dalam Tindak Pidana Korupsi pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Rangkuman Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, 2009, hlm. 17.

434


Pendidikan Nasional Republik Indonesia

berbuat atau tidak berbuat) sejak itu juga

(Kemendiknas)

pengadaan

menjadi melawan hukum dan atas dasar ini

sarana dan prasarana olahraga di Kementerian

dapat memunculkan kewajiban pihak yang

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

bertindak memberi ganti rugi bilamana

(Kemenpora)

bertentangan

dan

dapat

program

disesuaikan

dengan

dengan

kecermatan/kehati-

permintaan Permai Grup karena proyek

hatian yang juga dituntut di dalam lalu lintas

tersebut dapat dikerjakan oleh Permai Grup

pergaulan masyarakat terhadap pihak atau

ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan

kebendaan lain.8 Rosa Agustina menjelaskan lebih lanjut

oleh Permai Grup.7 Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan

bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan

melawan hukum karena sifatnya tidak hanay

tidak

melanggar

perbuatan

melanggar

undang-undang, terhadap

orang

terpenuhinya

melawan

hukum

unsur-unsur yaitu:

(a)

lain

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai

terutama pelanggaran terhadap kepentingan

perbuatan melawan hukum, (b) adanya

masyarakat.

hukum

kesalahan pada pelaku (schuld), (c) harus ada

(onrechtmatige daad atau tort law) mengalami

kerugian, dan (d) ada hubungan kausa antara

perkembangan dalam beberapa dekade ini.

perbuatan dan kerugian. Unsur lain yang harus

Seratus tahun lalu bidang kajian ini sangat

terpenuhi adalah bahwa melawan hukum

kecil, dan pada dasarnya hanya mencakup dua

hukum itu sendiri memerlukan empat syarat,

perbuatan: pelanggaran aturan perundang-

yakni (1) bertentangan dengan kewajiban

undangan dan pelanggaran langsung dari hak

hukum pelaku,9 (2) bertentangan dengan

dari orang/pihak lain. Abad ke duapuluh justru

hak subjektif orang lain, (3) bertentangan

menunjukkan perkembangan pesat hukum

dengan kesusilaan,10 (4) bertentangan dengan

Perbuatan

hak

melainkan

hanya

melawan

tidak tertulis. Suatu tindakan (mencakup

7 Anonim. 8 Rosa Agustina dkk, Pengantar Penulis, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. vii. 9 Suatu perbuatan termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum (rechtsplicht) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8. 10 Kesusilaan berarti perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Susila bermakna baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Kesusilaan yang baik adalah yang dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral atau yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-undang), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 186.


kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.11 Pertanggungjawaban

masyarakat di negara yang tingkat korupsinya

penting

rendah. Negara yang tingkat korupsinya

dalam penegakan hukum terutama yang

tinggi, memiliki tingkat kesejahteraan yang

berkaitan dengan tindak pidana korupsi,

lebih rendah dibandingkan dengan negara

pentingya hal ini tampak dalam bentuk

yang tingkat korupsinya rendah walaupun

kerugian

pada

nilainya tidak signifikan.12 Bank dunia

tingkat kesejahteraan masyarakat, korupsi

mengungkapkan bahwa korupsi menghambat

berdampak

tingkat

efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-

kesejahteraan masyarakat terlihat dari hasil

sumer dari orang miskin kepada orang kaya,

analisis kebijakan fiskal melalui instrumen

mengdistorsi pengeluaran-pengeluaran publik

penerimaan dan pengeluaran pemerintah

dan membuat jera investor-investor asing.

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Korupsi juga mengikis perwakilan program-

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap

program

kesejahteraan masyarakat di negara yang

masalah-masalah kemanusiaan.13

negara

menjadi

435

yang

buruk

berujung

terhadap

pembangunan

dan

mengurangi

tingkat korupsinya tinggi, memiliki nilai

Tanggungjawab dalam konteks perbuatan

estimasi (koefisien) tidak signifikan, jika

melawan hukum bukan hanya atau tidak

dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran

hanya diartikan sebagai sebuah bentuk ganti

pemerintah

rugi yang berkonotasi dengan kepentingan

terhadap

kesejahteraan

11 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 51-54. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehatihatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 9. 12 Henry P. Panggabean, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 No. 02, Juni 2013, hlm. 164. Penelitian ini diarahkan pada dampak korupsi negara-negara dengan mayoritas muslim (negara muslim), terhadap kesejahteraan mayrakat. Sampel negara muslim yang diteliti berjumlah 31 negara, yaitu Bangladesh, Turkmenistan, Cote d’Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam. Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan dua cara. Pertama, dengan melihat pengaruh kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di dua kelompok negara, yaitu kelompok negara yang tingkat korupsinya tinggi (IPK < 3) dan kelompok negara yang tingkat korupsinya rendah (IPK ≥ 3). Kedua, dengan menganalisa tingkat kesejahteraan di dua kelompok negara tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun terakhir, yaitu tahun 2006. Tingkat korupsi suatu negara diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Develompent Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP, dan anggaran penerimaan dan belanja pemerintah diukur dari persen PDB dari masing-masing negara. Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, IDB dan Bank Dunia. Proses estimasi didasarkan pada analisis model persamaan struktural (Structural Equation Modelling) 13 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.


436

pribadi, melainkan harus dimaknai sebagai

yang didaftarkan Kejaksaan adalah perbuatan

sebuah konsekuensi hukum dalam penegakan

melawan hukum karena pengumpulan dana

hukum yang berorientasi pada kesejahteraan

yang disalurkan kepada Yayasan Supersemar

masyarakat.Kondisi ini menjadi penting untuk

tidak sesuai dengan peruntukan”.Kejaksaan

kumandangkan bahkan diakomodir karena

mengajukan gugatan ganti rugi materil sebesar

sifatnya tidak lagi sebagai local ordinary

Rp.1,5 triliun dan immateril Rp.10 triliun.15

crime, tetapi cenderung dilihat sebagai suatu

Gugatan

perdata

terhadap

Mantan

yang

Presiden ke-2 RI tersebut hanya terfokus pada

dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat

pengembalian dana kepada negara saja, hal ini

internasional.14

sesuai dengan asas dan tujuan di dalam Stolen

fenomena

kejahatan

transnasional

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana

Asset Recovery Initiative sebagai dasar pokok

korupsi bukanlah suatu hal yang asing dalam

dalam pengembalian kerugian keuangan

penegakan hukum di Indonesia, contoh nyata

negara.12 Strategi pencegahan korupsi harus

adalah pendaftaran gugatan perdata mantan

dilihat sebagai upaya, strategis di samping

Presiden Soeharto ke Paniteraan Pengadilan

upaya pemberantasan (represif). Dan yang

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2007

lebih penting lagi adalah strategi pengembalian

dengan daftar perkara Nomor 904/Pdt.G/2007/

asset (asset recovery) hasil korupsi.16 Jalur

PN.Jak.Sel. Pendaftaran gugatan ini dilakukan

keperdataan dalam perampasan aset negara,

oleh

maksud

dibandingkan jalur pidana relatif lebih mudah

membuka kembali upaya pengembalian kerugian

karena dalam hal pembuktian, pemerintah

keuangan negara terhadap harta kekayaan

cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang

mantan Presiden Soeharto. Ketua Tim Jaksa

akan diambil adalah hasil, atau berhubungan

Pengacara Negara (JPN), DachamerMunthe

dengan tindak pidana.17

Kejaksaan

mengatakan,

Agung

“Kualifikasi

dengan

gugatan

perdata

14 Anonim. 15 Hukim Online, “Yayasan Supersemar Resmi Digugat”, ”Perburuan harta mantan Presiden Soeharto kembali dimulai, Mungkinkah berhasil?”, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17123&cl=Berita, diakses 14 Januari 2010 pukul 10.00 WIB. Gagasan untuk menggugat Soeharto secara perdata, pertama kali dilontarkan oleh Baharudin Lopa yang menggantikan Marzuki Darusman. Setelah itu, penyidikan terhadap Soeharto menggantung karena sakit bahkan H.M. Soeharto telah meninggal dunia. Akhirnya dikeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) oleh Jaksa Agung yang dijabat Abdul Rahman Saleh pada 2004. Bismar Nasution, ”Stolen Asset Recavery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia”, Makalah disajikan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007 (SPHN 2007), Jakarta, 28 Nopember 2007, hlm. 11. 16 I. Gusti Ketut Ariawan, ”Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara”, Jurnal Kertha Patrika, Volume 33 No. 01, Bali, Januari 2008, hlm. 6. 17 Irdanul Achyar, Analisis Pengimplementasian Rezim Civil Forfeiture dalam Pemberantasan Money Laundering, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 6. Implementasinya adalah apa yang disebut civil forfeiture. Dalam masalah pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.


Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat adalah: 1. Apakah perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar untuk meminta tanggungjawab terhadap suatu tindak pidana korupsi 2. Bagaimanakah

perbuatan

melawan

hukum menjadi dasar untuk meminta tanggungjawab

dalam

suatu

tindak

pidana korupsi?. Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin

hukum

guna

menjawab

isu hukum yang dihadapi.18 Penelitian ini mengunakan

metode

penelitian

yuridis

normatif dengan pendekatan konseptual yang ditujukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum, baik itu dalam peraturan perundangundangan maupun putusan pengadilan,19 terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

437

Pembahasan A. Tanggungjawab Perdata Tanggung terminologi

jawab

perdata

dalam

perbuatan

melawan

hukum

berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Indonesia menganut prinsip ini dan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).20 Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (moral liability) melainkan secara hukum pula (legal liability).21 Perbuatan melawan hukum karena

didasarkan

pertanggungjawaban

untuk terpenuhinya salah satu unsurnya yang merupakan unsur kesalahan, dalam hukum modern,

pertanggungjawaban

terhadap

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35. 19 Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Jurnal Hukum, Edisi khusus Volume 18 oktober 2011, hlm. 39. 20 Endang Saefullah Wiradipraja, Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Udara, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 9. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. 21 Endang Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Monteral 1999, Kiblat Utama, Bandung, 2008, hlm. 172.


438

aktivitas yang disinyalir termasuk akitivitas

maupun

berbahaya ditentukan sesuai dengan kerangka

rechtpersoon. Konsekeunsi yang lahir dari

umum dari sistem pertanggungjawaban yang

perluasaan ini setiap subjek hukum dapat

berdasarkan adanya delik. Hal ini berarti

dimintai pertanggungjawaban atas setiap

terdapat suatu keharusan untuk menunjukkan

kesalahan yang dilakukannya dengan catatan

benar-benar terdapatnya unsur kesalahan

adanya kerugian yang timbul akibat kesalahan

dalam aktivitas tersebut.22

tersebut.

terhadap

badan

hukum

atau

Tanggung jawab hukum dalam hukum

Prinsip ini dikenal dengan teori Corrective

perdata berupa tanggung jawab seseorang

Justice, yang mengajarkan bahwa setiap

terhadap perbuatan yang melawan hukum.

orang harus melindungi hak-haknya dan

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang

harus

lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan

keseimbangan antara keadilan dan kepastian

perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum

hukumyang

tidak hanya mencakup perbuatan yang

Perluasan itu muncul karena adanya tiga

bertentangan dengan undang-undang pidana

Arrest Hoge Raad yang memiliki nilai historis

saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut

yangmenggambarkan terhadap pemahaman

bertentangan dengan undang-undang lainnya

istilah “melawan hukum”. Arrest pertama

dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan

adalah Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam

hukum

Ketentuan

perkara Singer Naaimachine.Arrest kedua

perundang-undangan dari perbuatan melawan

adalah Arrest Hoge Raad 10 Juni 1910 dalam

hukum bertujuan untuk melindungi dan

perkara kasusZutphenese Juffrouw. Arrest

memberikan ganti rugi kepada pihak yang

ketiga adalah Hoge Raad 31 Januari 1919

dirugikan.23

dalamperkara Lindenbaum vs. Cohen.25

yang

Ruang

tidak

lingkup

tertulis.

merupakan

tujuan

agar

ada

hukum.24

Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam

memberikan

perkara Singer Naaimachine. Perkara bermula

gambaran akan fleksibelitas prinsip ini yang

dari seorang pedagang menjual mesin jahit

dapat diterapkan pada setiap peristiwa hukum,

mere “Singer” yang telah disempurnakan.

terutama yang berkaitan dengan wilayah

Padahal mesin itu sama sekali bukan produk

keperdataan. Cakupannya dapat dikenakan

dari Singer. Kata-kata “Singer” ditulis dengan

terhadap manusia sebagai naturelijk persoon

huruf-huruf yang besar, sedang kata-kata yang

perdata

luas

keadaannya

terhadap

tanggungjawab

yang

dipulihkan

22 Loura Hardjaloka, Ketetapan Hakim dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai “Ius Cogen” dalam Kasus Gunung Mandalawangi, Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004, Jurnal Yudisial, Volume 5, No. 2, Agustus 2012, hlm. 137. 23 Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12. 24 Ahmad Sudiro, Konsep Keadilan John Rawls, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 19 No. 3, Juli 2012, hlm. 446. 25 Kiki Nitalia Hasibuan, Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Mis-Selling, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 43.


439

lain ditulis kecil-kecil sehingga sepintas yang

memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa

terbaca adalah”Singer” saja. Ketika pedagang

tidak terdapat suatu ketentuan Undang-

itu digugat di muka pengadilan berdasarkan

undang yang mewajibkan penghuni tingkat

Pasal 1365 KUHPerdata (1401 B.W Belanda),

atas tersebut untuk mematikan kran induk

Hoge Raad menolaknya karena pada waktu itu

guna kepentingan pihak ketiga. Hoge Raad di

tidak ada peraturan perundang-undangan yang

Belanda pada saat itu memandang perbuatan

melindungi hak terhadap merek dagang.26

melawan hukum secara legistis.27

Arrest kedua Hoge Raad berpendapat

Pandangan legistis itu kemudian berubah

sama dalam kasus Zutphenese Juffrouw.

pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31

Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910

Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs.

itu bermula dari sebuah rumah bertingkat

Cohen yang dikenal sebagai Drukkers Arrest.

di kota Zutphen, pipa air yang berada di

Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha

gudang lantai bawah mengalami kerusakan

percetakan

karena suhu yang sangat dingin. Kerusakan

percetakan Lindenbaum untuk memberikan

pipa air tersebut mengakibatkan rusaknya

copy-copy pesanan dari para pelanggannya.

barang-barang yang tersimpan dalam gudang,

Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga

sementara kran induk berada di rumah tingkat

Lindenbaum mengalami kerugian karena

atas. Pemilik gudang mengetuk pintu kamar

para pelanggannyaberalih ke perusahaan

rumah lantai atas namun penghuninya tidak

Cohen. Tindakan yang dilakukan oleh

bersedia untuk memenuhi permintaannya

Lindenbaum adalah dengan menggugat

untuk menutup kran induk tersebut. Akibat

Cohen untuk membayar ganti kerugian

tidak dipenuhinya permintaan pemilik gedung

kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh

timbul kerusakan besar pada barang yang

Pengadilan Negeri (Rechtbank), sedangkan

tersimpan dalam gudang akibat tergenang

Pengadilan

air. Perusahaan asuransi telah membayar

Putusan Pengadilan Negeri.28

ganti kerugian atas rusaknya barang-barang

Hoge

telah

membujuk

Tinggi Raad

tersebut

(Hof)

membatalkan

membatalkan atas

dasar

karyawan

keputusan

tersebut dan selanjutnya menggugat penghuni

Hof

pertimbangan,

rumah tingkat atas di muka Pengadilan atas

bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi

dasar perbuatan melawan hukum. Hoge Raad

makna tentang perbuatan melawan hukum

26 Ibid., hlm. 43. Dalam pertimbangannya Hoge Raad antara lain mengatakan, bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata karma dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum 27 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Binacipta, Bandung, 1991, hlm. 9. 28 Dengan pertimbangan, bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena Undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melawan hukum.


440

secara

pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan

sempit sehingga yang termasuk di dalamnya

dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan

hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara

karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan

langsung dilarang oleh undang-undang.29

perbuatan manusia dalam kesalahan, terdapat

Arrest Hoge Raad memberikan definisi baru

dua sifat dalam hal melaksanakan kesalahan

yang berkaitan dengan perbuatan melawan

tersebut, yaitu kesengajaan (dolus) dan

hukum,

mempengaruhi

kelalaian (culpa). Perbuatan dilakukan dengan

setiap aturan dan hukum yang berkembang

sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki

di Indonesia pada dewasa ini. Pernyataan

dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

tersebut menyatakan “perbuatan melawan

Tanggung jawab pidana bagi seseorang

hukum adalah bukan hanya perbuatan yang

yang melakukan perbuatan yang dilarang

bertentangan dengan undang-undang (wet),

dan kepadanya dikenakan sanksi berupa

melainkan juga perbuatan yang dipandang

pidana adalah apabila pelaku melakukan

dari sudut pergaulan masyarakat tidak patut.30

kesalahan baik yang dilakukan atas dasar

dipandang

(onrechtmatigedaad)

yang

Perubahan

sedikitnya

cara

pandang

melawan

hukum

di

pengaruh

dari Arrrest

perbuatan

Indonesia Hoge

akibat

Raad

kesengajaan atau atas dasar kelalaiannya, yang berarti bahwa tanggung jawab pidana

di

dari pelaku tindak pidana adalah karena telah

Belanda mengarahkan suatu tindakan dapat

dengan sengaja atau karena kelalaiannya

dikategorikan sebagai suatu kesalahan atau

mengakibatkan terjadi perbuatan melanggar

kelalaian ditujukan tidak hanya dalam aturan

hukum.31

yang bersifat formalistis yang ditujukan

Pertanggungjawaban pidana merupaka

dengan suatu aturan yang tertulis, melainkan

konsekuensi yang diterima oleh seseorang

diarahkan pula kepada suatu aturan tidak

karena telah melakukan perbuatan yang

tertulis yang dapat mempengaruhi konteks

melanggar

suatu perbuatan tersebut dapat digolongan

perbuatan yang sengaja dilakukan dengan

sebagai suatu kesalahan atau kelalaian.

melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus

B.

Tanggungjawab Pidana Secara etimologis tindak pidana, selalu

diawali dengan kata “barangsiapa”, yang memiliki konotasi terhadap pelaku tindak

undang-undang

pidana

atau

menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggung tersebut.

jawaban

atas

perbuatannya

Pertanggung jawaban pidana

terhadap pelaku disini adalah bagi mereka atau pelaku yang sudah berusia dewasa dan dalam

29 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), Op.cit., hlm.7. 30 R. Achmad S. Soemadipraja, Hukum Pidana dalam Yurisprudensi, Armico, Bandung, 1990, hlm. 67. 31 Widyawati Budiningsih, Jefri Hardi, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan, Jurnal Hukum, Volume XIX, No. 19, Oktober 2010, hlm. 36. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu: 1) Kesengajaan dengan maksud (dolus derictus); 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).


441

keadaan sehat jasmani dan rohaninya, hanya

menyesuaikan tingkah lakunya dengan

karena itulah pelaku mampu bertanggung

keinsyafan atas mana yang diperbolehkan

jawabkan atas semua perbuatannya.32

dan mana yang tidak.33

Pentingnya kedewasaan dan sehat secara

Kemampuan

jawab

Hazewinkel–Suringa

jasmani dan rohani dalam tanggungjawab

psikis

pidana terhadap tindak pidana bukan tanpa

bukanlah syarat umum dapatnya dipidana

alasan. Argumentasi akan pentinganya tiga

(strafbaarheid). Kemampuan bertanggung

hal tersebut adalah untuk mementukan layak

jawab bukanlah pengertian yang statis,

atau tidaknya seseorang untuk diberikan dan

harus juga dilihat keadaan-keadaan sosial

dijatuhkan sanksi terhadap perbuatannya

dan sifat delik itu sendiri apakah seseorang

tersebut, karena akan hilang esensi dari sanksi

tidak

yaitu sebagai sarana untuk memberikan efek

Dapat dipertanggungjawabkan merupakan

jera atau pembelajaran bila pelaku suatu tindak pidana tidak memiliki ketiga unsur tersebut. Penguatan argumentasi ini dikemukakan oleh Moeljatno bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Kemampuan membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Dalam hal ini merupakan faktor akal (intelectual factor) yaitu dapat membeda-bedakan

antara

perbuatan

yang diperbolehkan dan yang tidak. 2. Kemampuan

untuk

menentukan

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dalam hal ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat

menurut

bertanggung

dapat

dipertanggungjawabkan.

suatu variasi khusus dari kesalahan. Lebih lanjut menurut Hazewinkel-Suringa, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak ada kesalahan.34 Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan pada pelaku (Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld). Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.35 Unsur filosofis, sosiologis dan kriminologis yang menjadi latar belakang pentingnya lainnya terhadap suatu pertanggungjawaban pidana, karena pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sitem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman.

32 Moch Juli Pudjiono, Sigit Sapto Nugroho, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Jurnal Sosial, Volume 15 No. 1, Maret 2014, hlm. 46. 33 Ibid., hlm. 47. 34 Auliah Andika, Pertanggungawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Tidak dipublikasikan, hlm. 79. 35 Orpa Ganefo Manuain, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, Tidak dipublikasikan, hlm. 10.


442

Penyelesaian konflik (conflict resolution),

dari masyarakat, lebih jauh tuntutan terhadap

mempengaruhi para pelanggar dan orang-

tanggyungjwab administrasi tidak hanya

orang lain ke arah perbuatan yang lebih sesuai

disandarkan kepada kepatuhan dan wewenang

dengan hukum (influencing offenders and

dan kekuasaan, melainkan ditujukan untuk

possibly other than offenders toward more or

merefleksikan kewajiban yang terdapat dalam

less law-conforming behavior), merupakan

kewenangan tersebut untuk menghasilkan

puncak dari pengaruh ketiga usnur tersebut.

tindakan

36

Tanggungjawab berkaitan

dengan

pidana

tidak

bagaimana

yang

bertannggungjawab.

hanya

Responsibilitas memiliki peran aktif bila

seseorang

peraturan, kekuasaan/kewenangan bersatu

melakukan perbuatan yang dilarang oleh

dengan

undang-undang, melainkan harus dimaknai

tindakan yang tepat.37 Kewenangan dan

bahwa pertanggungjawaban dalam ruang

kekuasaan merupakan bagian terpenting

lingkup pidana dipengaruhi pula oleh keadaan

dari tanggungjawab dalam ruang lingkup

dan kondisi pelaku secara mentalitas, yang

administrsi, kedua kata tersebut menunjukkan

dapat mempengaruhi sanksi pidana. Tentu

pihak yang memiliki kemampuan untuk

pengaruh psikis pelaku menjadi bagian

melaksanakan setiap kebijakan, serta terhadap

pertimbangan tersebur dengan memperhatikan

siapa akibat yang muncul dari kebijakan itu

unsur filosofis, sosiologis dan kriminologis

dilekatkan. Kewenangan/kekuasaan itu dapat

dari

dirinci sebagai berikut:

tindak

pidana

tersebut.

Filosofis

mempengaruhi esensi dari penjatuhan sanksi,

pengalaman

1. Kewenangan

untuk

dari

menentukan

Atribusi

yaitu,

sosisologis mempengaruhi penjatuhan sanksi

pemberian

terhadap keadaan dan situasi masyarakat

berdasarkan

terhadap tindakan pelaku, serta kriminologis

perundang-undangan yang dibuat oleh

berkaitan

orginal Legislator yaitu MPR sebagai

pengaruh

yang

akan

muncul

wewenang ketentuan

berkaitan penjatuhan sanksi bagi pelaku.

pembentuk

C. Tanggungjawab Administrasi

bersama-sama

Tanggungjawab Administrasi (administrative responsibility) merupakan bagian utama dari penegakan etika birokrasi. Plumlee, tanggungjawab administrasi melibatkan dua hal yaitu perilaku administrator dan harapan

pemerintah

konstitusi

dan

pemerintah

peraturan

presiden yang

melahirkan Undang-undang serta DPRD bersama-sama pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah seperti Gubernur yang diberikan wewenang oleh uu tentang Pemilu anggota DPR, DPRD

36 Septa Candra, Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Rechtvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013, hlm. 267-268. 37 Falakhul Firda, Administrative Responsibility Studi Deskriptif tentang Perilaku Kerja Pegawai pada Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrative Responsibility di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1 No. 1, Januari 2013, hlm. 39.


443

dan DPD untuk meresmikan keanggotaan

kewenangan, wewenang tetap ada pada

DPRD.

pemberi mandat, sehingga apabila terjadi

2. Kewenangan pemberian

dari

Delegasi

wewenang

yaitu,

pemerintah

kesalahan maka yang bertangung jawab adalah

pemberi

mandat

(mandans)

berdasarkan pendelegasian dari badan

sedangkan penerima mandat (mandataris)

atau jabatan TUN yang telah memperoleh

tidak dapat dikenai pertanggungan jawab

kewenangan

karena dia hanya melaksanakan tugas

secara

atribusi

yang

bertindak sebagai delegated legislator,

saja tanpa ada pelimpahan wewenang.38

diberikan

Wewenang merupakan bagian yang sangat

wewenang untuk menerbitkan Peraturan

penting dan bagian awal hukum administrasi,

Pemerintah

melimpahkan

karena pemerintahan (administrasi) baru dapat

Badan

atau

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang

jabatan tertentu dalarn hal ini Badan atau

yang di perolehnya, artinya keabsahan tindak

jabatan TIJN yang mendapat limpahan

pemerintahan atas dasar wewenang yang

kewenangan tersebut bertanggung jawab

diatur dalam peraturan perundang undangan

penuh terhadap perbuatannya, sehingga

(legalitiet

apabila terjadi perbuatan melawan hukum

menerangkan bahwa wewenang mengandung

baik karena sengaja maupun karena

arti kemampuan untuk melakukan suatu

kelalaian maka dialah yang dapat digugat

tindakan hukum publik, atau secara yuridis

untuk mempertanggungjawabkannya.

adalah kemampuan bertindak yang di berikan

seperti

Presiden

wewenangnya

yang

kemudian kepada

beginselen).

S.F.

Marbun

yaitu,

oleh undang undang yang berlaku untuk

pemerintah

melakukan hubungan hubungan hukum.39

berdasarkan hubungan intern seperti

Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan

Menteri menugaskan Dirjen atau Irjennya

hukum publik, lingkup wewenang pemerintah,

untuk atas nama Menteri melakukan

tidak hanya meliputi wewenang membuat

tindakan hukum mengeluarkan keputusan

keputusan pemerintah (besluit), tetapi meliputi

TUN tertentu. Dalam hal ini tidak

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas,

terjadi perubahan apa-apa mengenai

dan pembentukan wewenang serta distribusi

3. Kewenangan pemberian

dari

Mandat

wewenang

38 Ujang Abdullah, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, Materi Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Propinsi Lampung, 13-14 Juli 2005. 39 Ali Rahman, Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, Tidak dipublikasikan, hlm. 15. Bagir Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Romi Librayanto, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP, Makassar, 2008, hlm. 63.


444

wewenang

utamanya

ditetapkan

dalam

undang-undang dasar.40

dapat merugikan masyarakat atau dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, dapat

Perbuatan atau tindakan negara atau

merugikan negara terutama perolehan negara

pemerintah tidak boleh melampaui atau

dalam bidang keuangan. Argumentasi ini

melanggar hak asasi, tidak boleh menyebabkan

senada dengan pandangan Sjachran Basah

seseorang atau sekelompok orang tidak

bahwa perlindungan terhadap warga diberikan

mendapat perlindungan hukum sebagaimana

bilamana sikap tindak administrasi Negara

mestinya,

itu

tidak

boleh

membedabedakan

menimbulkan

kerugian

terhadapnya.

orang karena alasan-alasan yang tidak sah

Sedangkan perlindungan terhadap administrasi

dan semua perbuatan atau tindakan-tindakan

Negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap

pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan

tindaknya dengan baik dan benar menurut

hukum yang berlaku. Konsep kerakyatan

hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak

tidak dapat dipisahkan dari konsep negara

tertulis. Lain kata, melindungi administrasi

hukum. Begitu pula sebaliknya sehingga suatu

Negara dari melakukan perbuatan yang salah

negara semacam ini disebut “negara hukum

menurut hukum.43

demokratis”.41 Penyalahgunaan

wewenang

dikenal

dengan detournement de pouvoir yang ditujukan

terhadap

pemerintah

yang

perbuatan

sedang

aparat

melaksanakan

wewenangnya, tetapi tujuannya berbeda. Dengan kata lain penyalahgunaan wewenang terjadi,

karena

jika

suatu

wewenang

dipergunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semula diberikannya wewenang tersebut

menurut

undangan.42

peraturan

perundang-

Penyalahgunaan

wewenang

lazimnya berkaitan dengan tindakan yang

D. Tindak

Pidana

Korupsi

dan

Perbuatan Melawan Hukum Korupsi dalam sejarah manusia hadir bersamaan dengan manusia yang mulai hidup

bermasyarakat

disertai

adanya

beragam kebutuhan bertahan hidup yang kian menanjak, akan tetapi kesempatan dan sarana pemenuhannya semakin terbatas. Korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman kerajaan dan perlu diketahui pula, bahwa VOC mengalami kebangkrutan pada awal abad 20 karena tindakan korupsi.44

40 W. M. Herry Susilowati, Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum IV Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia, Lustrum ke XI Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hlm. 341. 41 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung, 1993, hlm. 128. 42 Sayuti, Relevansi Antara Maal Adm inistratif dan Upaya Penciptaan Good Governance, AL-RISALAH, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 12 No. 1, Juni 2012, hlm. 13. 43 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah pada Dies Natalies XXIX Universitas Padjadjaran, 24 September 1986, hlm. 7.


Bank

Dunia

menggambarkan

445

tindak

sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal

pidana korupsi merupakan penyalahangunaan

ini karena dampak korupsi adalah hilangnya

wewenang yang dilakukan oleh pejabat

kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka

atau pemilik kekuasaan untuk kepentigan

sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya

pribadi, korupsi memiliki kecenderungan

kepada sistem kenegaraan suatu bangsa. Akibat

memanfaatkan

lainnya adalah, korupsi betapun kecilnya,

dana

masyarakat

yang

seharusnya digunakan untuk mendapatkan

akan menghambat laju perekonomian.46

penghidupan yang baik dan layak bagi

Korupsi di Indonesia, dapat dinobatkan

mereka.45 Kecenderungan ini mengarahkan

sebagai “biang kemudaratan”, yang dapat

pada pandangan bahwa korupsi merupakan

meluluhlantakkan

perbuatan yang dengan sadar mencederai

kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum

hak-hak yang seharusnya diterima oleh

(mafia hukum/peradilan), sosial, budaya,

masyarakat, karena kewajiban masyarakat

kesehatan, pertanian, dan hankam, bahkan

telah dipenuhi yaitu dengan membantu

kehidupan beragama yang selama ini dianggap

keuangan negara melalui dana aspirasi

sebuah zona sakral dan sarat dengan nuansa

mereka, bahkan ada yang menyatakan korupsi

moral dan agamis, ternyata bersarang pula

hampir

semua

bidang

44 Maria Ulfah, Bentuk Sanksi-sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum IV Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia, Lustrum ke XI Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hlm. 86. 45 Alexandra M. Abboud (ed), Transforming The Culture Of Corruption, Journal Issues of Democracy, Volume 11 Number 12, 2006, page 1. Secara etimologis kata “Tindak Pidana” dan “Korupsi” berasal dari kata: 1. Istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah teknis-yuridis dari kata bahasa Belanda “Stafbaar feit” atau “Delict” dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana istilah “Stafbaar feit” atau “Delict” ini ada yang menerjemahkan dengan istilah-istilah: a. Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat (1) KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950). b. Perbuatan Pidana, Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana (Pidana Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, 1955), Gajahmada, hlm. 9. c. Perbuatan yang Boleh Dihukum, Mr. Kami, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Balai Bukum Indonesia, Jakarta, 1959, hlm. 34. d. Pelanggaran Pidana, MH. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 18. 2. Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus, dalam bahasa Belanda disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut corrupt arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115. Istilah korupsi dalam Islam identik dengan riswah (suap) dan penyalahgunaan wewenang, korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia dan secra esensial mirip ghulul yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (ghanimah). Ghulul dengan jelas diharamkan Al Quran dan pelakunya akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya tersebut. Ahmad Diaudin Anwar, Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perpektif Hukum Islam, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, Tidak dipublikasikan, hlm. 13-14. 46 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 203.

446


perilaku “amoral”. Dampaknya, sangat besar

berbagai macam perubahan dalam kebijakan

dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita

nasional atau pelaksanaannya, baik untuk

oleh negara sampai pada fenomena meluasnya

kepentingan/keuntungan

kemiskinan

berdampak kepada kerugian masyarakat pada

secara

struktural

di

dalam

masyarakat. Akibatnya, korupsi melahirkan berbagai tragedi alami, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan.47

pribadinya

yang

umumnya. Bereaucratic corruption, korupsi lahir dari berbagai perbuatan yang dilakukan oleh

Secara yuridis, yang dimaksud dengan

para birokrat yang mengadakan kesepakatan-

tindak pidana korupsi mencakup perbuatan

kesepakatan dengan para pejabat yang memiliki

(1) merugikan keuangan Negara dengan

wewenang dan melibatkan masyarakat untuk

cara melawan hukum atau penyalahgunaan

ikut serta dalam suatu tindak pidana korupsi.50

wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3). (2) suap

Perilaku suap merupakan cara yang lazim

(Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal

untuk dilakukan demimemperoleh pelayanan

13), (3) penggelapan dalam jabatan (Pasal 8

atau mempercepat proses birokrasi, upaya

dan Pasal 10), (4) pemerasan (Pasal 12 huruf

suap ini dapat pula terjadi pada lembaga

e,f,g), (5) perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal

peradilan yang ditujukan untuk meringankan

12 huruf h), (6) konflik kepentingan dalam

atau

pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan (7) gratifikasi

dijatuhkan.

mengurangi

hukuman/pidana

yang

Legislative corruption, ditujukan untuk

(Pasal 12 B dan 12 C).48 Arvind K. Janin49 membagi korupsi

mempengaruhi

perilaku

para

anggota

kepada tiga jenis yaitu: grand corruption,

legislatif dalam pengambilan keputusan yang

bereaucratic

menggunakan cara voting (pemungutan suara

corruption,

legislative

corruption.

terbanyak). Tipe korupsi ini dinamakan vote-

Grand corruption, secara umum korupsi

buying, baik dilakukan agar dirinya terpilih

jenis ini merupakan tindakan yang dilakukan

kembali atau dilakukan oleh pejabat eksekutif

elit politik dengan menggunakan kekuasan

sebagai bagian dari usaha untuk mendorong

yang dimiliki mereka untuk membuat berbagai

penetapan terhadap suatu undang-undang.

kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup

Senada

dengan

Arvind

K.

Janin,

memiliki kecenderungan untuk melakukan 47 Widiada Gunakaya, Wanprestasi sebagai Kualifikasi tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg, Jurnal Yudisial, Volume 5 No. 2, Agustus 2012, hlm. 190. 48 Amiruddin, Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8 No.1, Mei 2012, hlm. 27. 49 Arvik K. Janin, Corruption: A Review, Jornal of Economic Surveys, Blackwell Publisher ltd, Oxford, 2001, page 73-75. 50 Petty corruption merupakan nama lain dari jenis korupsi ini.


447

Ermansjah Djaja membagi korupsi menjadi

birokrasi dalam bidang politik, ekonomi

4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut:51

bahkan hukum menjadi bagian dari proses

1. Discretionery corruption, ialah korupsi

pembenaran itu. Korupsi pada wilayah politik

yang dilakukan karena adanya kebebasan

diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan,

dalam

kebijaksanaan,

korupsi pada wilayah ekonomi diarahkan

bersifat

untuk

menentukan

sekalipun

nampaknya

sah,

mempertahankan

keuntungan-

bukanlah praktik-praktik yang dapat

keuntungan ekonomi yang didapat oleh

diterima oleh para anggota organisasi.

pemilik kekuasaan, korupsi pada wilayah

2. Illegal corruption, ialah suatu jenis

hukum diarahkan kepada manipulasi aturan

tindakan yang bermaksud mengacaukan

hukum yang menjerat pemilik kekuasaan

bahasa atau maksud-maksud hukum,

karena tindakannya digolongkan sebagai

peraturan dan regulasi tertentu.

suatu tindak pidana korupsi.52

3. Mercenary

corruption,

ialah

jenis

Robert

Klitgaard

secara

kritis

tindak pidana korupsi yang dimaksud

menggambarkan dengan jelas bagaimana

untuk memperoleh keuntungan pribadi,

kewenangan

melalui penyalahgunaan wewenang dan

pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku

kekuasaan.

koruptif dalam tindak pidana korupsi.

dan

kekuasaan

memiliki

jenis

“Korupsi ada apabila seseorang secara

korupsi illegal maupun discretionery

tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di

yang

atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang

4. Ideological

corruption,

dimaksudkan

ialah

untuk

mengejar

tujuan kelompok.

dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan.

Kategori-kategori ini mengindikasikan

Korupsi muncul dalam berbagai bentuk

korupsi merupakan perbuatan yang hanya

dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai

dapat dilakukan oleh pemilik kewenangan dan

monumental.

kekuasaan, dengan cara-cara yang sistematis

penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan,

dan dianggap dapat dibenarkan karena

ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan

berlindung kepada proses atau prosedur

sistem irigasi dan perumahan, penegakan

Korupsi

dapat

melibatkan

51 Maryanto Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II No. 2, Juli 2012, hlm. 2. 52 Fenomena korupsi kini tidak hanya terjadi secara sentralistik di pusat pemerintahan semata. Dalam laporan Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada disebutkan bahwa dari 30 (tiga puluh) kasus korupsi pada semester I selama tahun 2008, tercatat yang paling banyak kasus didominasi oleh pejabat pemerintah daerah (16 (enam belas) orang). Setelah itu baru dilakukan oleh pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN.) sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan pengusaha swasta 11 (sebelas) orang. (”Pejabat Pemerintah Daerah Paling Korup”, Sinar Harapan: 14 Agustus 2008). Tindak pidana korupsi yang menjadi kajian dalam analisis ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Gunung Mas dan juga berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007. (Deni Bram, Peran Hermeneutika dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Putusan, Kajian Putusan Hakim Nomor 31/ Pid.B/2009/PN.PL.R, Jurnal Yudisial, Volume IV No. 01, April 2011, hlm. 53.


448

hukum dan peraturan berkaitan dengan

orientasi sosial beralih menjadi orientasi

keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan

harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya

pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur

dengan harta;

yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada

3. Pembangunan ekonomi menjadi panglima

sektor swasta atau sektor publik dan sering

pembangunan

terjadi dalam kedua sektor tersebut secara

sosial atau budaya;

simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas

bukan

4. Penyalahgunaan

pembangunan

kekuasaan

Negara

terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang

menjadi sebagai short cut mengumpulkan

berkembang, korupsi telah menjadi sistemik.

harta;

Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau

5. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi,

keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai

menyebar, meresap dalam kehidupan

negeri atau masyarakat yang berkepentingan,

masyarakat.

dapat mencakup perbuatan tidak melakukan

menggunakan kesempatan kaya;

atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan

Bodoh

kalau

tidak

6. Pranata-pranata sosial sudah tidak efektif

yang tidak sah maupun yang sah; dapat di

lagi.54

dalam ataupun di luar organisasi publik.

Sifat negatif korupsi begitu tampak jelas

Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan

dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat

dan tergantung pada hukum lokal dan adat

dalam pergaulannya, baik itu dalam bidang

kebiasaan”.53

sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi, sosial

Selo

Sumardjan

lebih

lanjut

politik bahkan sosial hukum. Penampakan

mengungkapkan bahwa korupsi menjadi suatu

yang terlihat jelas itu coba di uraikan oleh

perilaku negatif yang dekat dengan penguasan

Gunnar Myrdal dengan ungkapan-ungkapan

dan kekuasaan, karena faktor-faktor sosial

sebagai berikut:

yang mengarahkan terbentuknya perilaku

Pertama,

Korupsi

memantapkan

tersebut, dan perilaku negatif ini dianggap

dan

menjadi sesuatu yang wajar dilakukan oleh

yangmenyangkut kurangnya hasrat untuk

penguasa. faktor-faktor sosial tersebut yaitu:

terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya

1. Disintegrasi

perasaan nasional.

anomie

sosial

karena

perubahan sosial terlalu cepat sejak

memperbesar

Kedua,

Korupsi

masalah-masalah

mempertajam

revolusi nasional, dan melemahnya batas

permasalahan masyarakat plural, sedang

milik Negara dan milik pribadi;

bersamaan dengan itu kesatuan negara

2. Fokus budaya bergeser, nilai utama

bertambah lemah. Juga karena turunnya

53 Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Tidak dipublikasikan, hlm. 41. 54 Evi Hartati, Op.cit., hlm. 16.


martabat

Pemerintah,

tendensi-tendensi

demikian membahayakan stabilitas politik; Ketiga, Korupsi mengakibatkan turunnya

manusia

Indonesia

sebagai

449

makhluk

Tuhan yang di dalam dirinya mengandung nilai-nilai

kebaikan

begitu

dan

memperlancar prosedur administrasi, tetapi

keburukan yang mengarahkan dirinya untuk

biasanya juga berakibat adanya kesengajaan

berbuat

untuk memperlambat proses administrasi agar

kehendak, kepentingan maupun keuntungan

dengan demikian dapat menerima uang suap.

pribadinya

Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana

nilai kemanusiaannya. Tuhan dengan jelas

pembangunan

diputuskan,

mengarahkan manusia untuk selalu berbuat

dipersulit, atau diperlambat karena alasan-

baik dan melepaskan godaan-godaan yang

alasan sama.55

mengarahkan dirinya untuk berbuat jahat dan

sudah

jahat

dibandingkan

besar

disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat

yang

mendalam,

yang

nilai-nilai

dalam upaya pencapaian

tanpa

mengindahkan

nilai-

Kondisi tersebut tentu bukan tanpa alasan,

kejahatan yang dapat merugikan manusia,

karena menurut Koentjoroningrat, salah

karena kejahatan tidak hanya dapat merugikan

satu ciri mental manusia Indonesia adalah

diri pelaku melainkan dapat memberikan

sikapuntuk mencapai tujuan secepatnya,

imbas yang luas bagi masyarakat secara

tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara

keseluruhan.

selangkah demi selangkah. sikap mental

Francis

Fukuyama

mengungkapkan

inilah yang kemudian mendorong para

pendapat

penyelenggara negara atau tepatnya penegak

bahwa budaya lahir dan berkembang selalu

hukum untuk melakukan tindakan tidak

menuju arah yang baik dan lebih baik, dengan

terpuji yaitu suap.56 Seiring dengan pendapat

jelas dikatakan bahwa budaya adalah suatu

tersebut, Umi Kulsum berpendapat bahwa

kebiasaan baik yang diturunkan secara turun

tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan

menurun (inherited ethical habit), ungkapan

perbuatan

dalam

ini diutarakan untuk menunjukkan bahwa

berbagai sendi kehidupan manusia, sehingga

korupsi bukanlah budaya melainkan suatu

seolah-olah dianggap sebagai budaya.57

perilaku anti budaya (anti kebiasaan baik

yang

telah

mengakar

Sikap mental ini harus dimaknai bukan sebagai budaya asli manusia, terutama

yang

mengarahkan

pandangan

yang seharusnya menjadi perilaku yang dapat diwariskan secara turun-menurun).58

55 Djoko Prakoso dkk, Kejahatan-kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 395. 56 Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 6. 57 Umi Kulsum, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Jure Humano, Volume 1 No. 3, 2009, hlm. 81. 58 Ridwan, Op.cit., hlm. 61.


450

Korupsi timbul tidak serta merta melainkan

Darus

Badrulzaman,

Sri

Soedewi

memerlukan unsur atau faktor pendukung,

Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan

agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai

Setiawan,

tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan

‘perbuatan melawan hukum’. Penerjemahan

hukum atau onrechtmatigedaad merupakan

onrechtmatige

salah satu unsur tersebut. Arti sempit perbuatan

melawan hukum’ lebih tepat dibandingkan

melawan hukum sama dengan perbuatan

‘perbuatan melanggar hukum’, dikarenakan

melawan

(onrechtmatig

kata ‘melawan’ melekat sifat aktif dan pasif

Sedangkan

dan kata tersebut secara subtansif lebih

dalam pengertian luas, perbuatan melawan

luas cakupannya dibandingkan dengan kata

hukum termasuk memperkosa hak orang

‘melanggar’. Maksudnya adalah bahwa dalam

lain, atau bertentangan dengan kewajiban

kata ‘melawan’ dapat mencakup perbuatan

hukum

bertentangan

yang didasarkan, baik secara sengaja maupun

dengan kesusilaan, atau dengan kepatutan

lalai. Sementara kata ‘melanggar’ cakupannya

(kepantasan) dalam hidup bermasyarakat.

hanya pada perbuatan yang berdasarkan

Pengertian secara luas ini memberikan unsur-

kesengajaan saja.60

sama

undang-undang

dengan

si

onwetmatig).

pembuat,

atau

unsur untuk adanya perbuatan melawan

menerjemahkannya daad

sebagai

menjadi ‘perbuatan

Perlekatan sifat aktif dan pasif ini dapat

hukum, yaitu: melanggar suatu hak orang

diperjelas dengan contoh ini

lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku

sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang

perbuatan tersebut, melanggar kesusilaan, dan

menimbulkan kerugian pada B jadi terdapat

melanggar kepatutan/kepantasan yang berlaku

kesengajaan untuk melakukan gerakan, maka

dalam masyarakat terhadap orang atau barang

nampaklah dengan jelas sifat akibatnya dan

milik orang lain.59

istilah melawan tersebut. Sebaliknya apabila

Terminologi

perbuatan

A dengan

melawan

A dengan sengaja diam saja sedangkan ia

hukum merupakan terjemahan dari kata

sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan

Belanda)

sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan

atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan

B atau dengan lain perkataan bilamana A

onrechtmatige

daad

(bahasa

Projodikoro,

dengan sikap pasif saja enggan melakukan

menerjemahkan kata onrechtmatige daad

kekuasaan sudah melanggar sesuatu hak

menjadi

hukum’.

dengan kekuasaan sehingga menimbulkan

Mariam

kerugian pada B, maka telah “melawan” tanpa

istilah

M.A.

‘tort’.

Wirjono

‘perbuatan Moegni

melanggar

Djojodordjo,

59 Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 15. 60 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 3.


harus menggerakkan badannya, inilah sifat pasif dan pada istilah “melawan”.61

matter of the right). 5. Setiap hak memiliki fakta-fakta atau

Perbuatan melawan hukum dalam konteks korupsi

mencakup

formil

dan

451

peristiwa-peristiwa yang atas dasar itu

materil.

hak tersebut melekat pada seseorang.

Istilah melawan hukum (wederrechtelijk)

Unsur

melawan

hukum

mempunyai

dalam literatur hukum pidana masih dikenal

makna yang luas terkait dengan perbuatan

pengertian melawan hukum yang saling

atau tindakan yang mengarahkan akibat

berbeda seperti, bertentangan dengan hukum,

kesengajaan

bertentangan dengan hak orang lain, tanpa

menyebabkan terlanggar atau dilanggarnya

hak sendiri.62

hak

Hak dalam pengertian hukum diberikan

seseorang,

ataupun

kelalaiannya,

bertentangan

dengan

kewajiban sendiri menurut hukum atau norma

beberapa karakteristik, yaitu:63

adat kesopanan yang lazim, atau bertentangan

1. Melekat ada seseorang. Orang ini disebut

dengan keharusan pergaulan hidup untuk

sebagai pemilik hak (the owner of the

bertindak prihatin terhadap orang lain atau

right) atau pemegang hak (the subject

barangnya.64

of it, the person entitled, or the person

Sifat melawan hukum merupakan unsur yang mendapat perhatian khusus dalam tindak

inherence). 2. Seseorang yang terkena oleh hak itu itu

pidana, keberadaan unsur sifat melawan

terikat oleh suatu kewajiban tertentu.

hukum dalam pengertian tindak pidana

Orang ini disebut memiliki kewajiban

bahkan tidak terpengaruh terhadap apakah

(the person bound to) atau subjek dari

pengertian tersebut dihasilkan oleh sarjana

kewajiban (the subject of duty atau

yang menganut aliran monisme ataupun

person of incidence)

dualisme sebagaimana dapat dilihat dalam

3. Hak ini mewajibkan seseorang untuk

bahasan tindak pidana sebelumnya. Urgensi

melakukan atau tidak melakukan suatu

sifat melawan hukum bertolak dari kenyataan

perbuatan bagi kepentingan pemegang

bahwa yang menjadi perhatian hukum pidana

hak. Inilah yang merupakan suatu hak.

adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat

melakukan

melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan

perbuatan tadi berkaitan dengan suatu

tersebutlah yang kemudian dalam hukum

objek tertentu (object or the subject

pidana dilarang dan diancam dengan pidana.65

4. Melakukan

atau

tidak

61 Anonim. 62 Indroharto dkk, Kapita Selekta Hukum dalam Mengenang Prof. H. Oemar Seno Adji, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 57. 63 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 68-69. 64 Yenti Garnasih dkk, Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan Catatan Hasil Eksiminasi Putusan Neloe dkk, KHRN, Jakarta, 2006, hlm. 51. 65 Dwiki Oktobrian, Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada Era Reformasi, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, Tidak dipublikasikan, hlm. 25.


452

Khusus mengenai sifat melawan hukum,

bilamana setiap orang, tanpa membeda-

dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak

bedakan

terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum

perlakuan

yang

formil dan sifat melawan hukum materilyang

berbicara

tentang

diartikan Apabila perbuatan tindak pidana

bilamana

orang-perorang

yang

sebagai

perlakuan yang sama sesuai dengan tingkatan

wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat

kebutuhan atau kedudukannya. Interpretasi

yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah

formil memandang manusia terutama sebagai

yang disebut dengan sifat melawan hukum

subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban

formil. Sifat melawan hukum materiel adalah

berdasarkan hukum, namun terlepas atau

sebagai suatu perbuatan yang telah ditentukan

dilepaskan dari keragaman latarbelakangnya.

dalam hukum pidana (straf) dan dirumuskan

Interpretasi materiil juga memandang manusia

sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu

sebagai subjek hukum.69

dimaksudkan

akibat tertentu, tanpa

dirumuskan

merumuskan wujud

dari perbuatan itu.66

latarbelakangnya, sama.

mendapatkan

Sebaliknya

kesetaraan

kita

materiil

mendapatkan

UU No. 31 Tahun 1999 menetapkan ajaran sifat melawan hukum materiil, dirumuskan di

Sifat melawan hukum formil ini Enschede

dalam perihal “Menimbang” pada huruf a dan

memandang bahwa hukum pidana hanyalah

Penjelasan Umum dari UU dimaksud, yaitu:

rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini

fragmen dari norma-norma yang berkaitan

terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan

dengan suatu tindakan yang dapat dipidana.67

keuangan negara, tetapi juga telah merupakan

sedangkan menurut P.A.F. Lamintang adalah

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan

suatu perbuatan hanya dapat dipandang

ekonomi masyarakat secara luas, sehingga

sebagai bersifat “melawan hukum” apabila

tindak pidana korupsi perlu digolongkan

perbuatan tersebut memenuhi unsur yang

sebagai kejahatan yang pemberantasannya

terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut

harus dilakukan secara luar biasa. Yakni

undang-undang.68

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

Prinsip kesetaraan/persamaan merupakan

dalam perundang-undangan namun apabila

acuan dari melawan hukum dalam arti formil

perbuatan tersebut dianggap tercela karena

66 Anonim. Tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tentang pembatalan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menekankan pada perbuatannya saja (delik formil) tidak pada akibatnya (telah terjadi kerugian negara), dengan berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kerugian Negara tidah harus dibuktikan terlebuh dahulu. 67 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29. 68 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351 69 Jeoroen ten Voorde, Hukum Pidana dalam Masyarakat Pluralistik, dalam Hukum Pidana Dalam Perpektif, Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 20.


453

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

suatu perbuatan secara materiil merupakan

norma kehidupan dalam masyarakat, maka

perbuatan melawan hukum apabila tidak ada

perbuatan tersebut dapat dipidana.70

aturan tertulis dalam perundang-undangan

Sifat melawan hukum materil Sudarto

pidana,

perbuatan

tersebut

tidak

dapat

berpendapat bahwa suatu perbuatan itu

dipidana. Ajaran sifat melawan hukum

melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang

materiil hanya diterima dalam fungsinya yang

terdapat dalam undang-undang (yang tertulis)

negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan

saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-

dapat hilang sifatnya sebagai melawan

asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut

hukum, apabila secara materiil perbuatan itu

ajaran ini melawan hukum sama bertentangan

tidak bertentangan dengan hukum.72

dengan undang-undang (hukum tertulis) dan

Perbuatan

melawan

hukum

dalam

juga bertentang dengan hukum yang tidak

makna formil dan materil pada tindak pidana

tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

korupsi, merupakan satu kesatuan yang tidak

Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum

dapat dipisahkan. Formil dijadikan sebagai

materiil tersebut indentik dengan sebuah

landasan untuk menentukan suatu perbuatan

kejahatan atau rechdelict yang menurut

dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan

Sudarto adalah perbuatan yang bertentangan

korupsi, dengan dasar bahwa perbuatan

keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam

tersebut telah dalam aturan hukum terutama

pidana dalam suatu undang-undang atau

undang-undang.

tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh

pada landasan bahwa suatu kejahatan dapat

masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa

dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan, yang

keadilan.71

berada dalam ruang lingkup tindak pidana

Materil

mengarahkan

Pengertian sifat melawan hukum secara

korupsi dengan ditunjukkan bahwa perbuatan

materiil dalam arti positif akan merupakan

itu dapat mengakibatkan dampak yang luas

pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1

terhadap keberlangsungan hidup masyarakat

ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan

yang berkaitan dengan kesejahteraan dan

hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun

kemakmuran.

70 Widiada Gunakarya, Op.cit., hlm. 21. 71 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 78 dan 56. 72 Ninil Eva Yustina, Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiel Wederrechtelijkeheid) dalam Tindak Pidana Korupsi pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Rangkuman Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, 2009, Tidak dipublikasikan, hlm. 4.


454

Simpulan

menempatkan tanggungjawab perdata

1. Korupsi memiliki dua perlekatan pada

yang berkaitan dengan kerugian akibat

perbuatan melawan hukum yaitu formal

tindak pidana korupsi, tanggungjawab

dan material, kedua perlekatan tersebut

pidana

dapat dijadikan dasar untuk meminta

pelanggaran terhadap undang-undang

pertanggungjawaban bagi pelaku tindak

dan pelanggaran terhadap hak orang lain,

pidana korupsi, baik perbuatan tersebut

serta tanggungjawab adminsitrasi yang

dilakukan oleh masyarakat atau pun oleh

berkaitan

pemegang kewenangan dan kekuasaan

wewenang dan kekuasaan, sebagai acuan

yang

pejabat

bahwa tindak pidana korupsi merupakan

publik, karena kecenderungan untuk

perbuatan yang ditujukan hanya demi

memperoleh kekuasaan dan keuntungan

memperoleh keuntungan pribadi bagi

ekonomi.

golongan tertentu baik secara ekonomi

notabene

merupakan

2. Perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar

pertanggungjawaban

yang

berkaitan

dengan

dengan

penyalahangunaan

maupun secara politik.

dengan

DAFTAR PUSTAKA Buku

Monteral

Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa

Bandung.

Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra

yang

Kapita

Selekta

Jakarta. Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum,

Koruptor Harus Mati, JP Books,

Sinar Grafika, Jakarta. J. Satrio. 1993, Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari undang-undang),

Surabaya. Wiradipraja,

1996,

Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Udara, Balai Pustaka, Jakarta. 2008,

1996,

Oemar Seno Adji, Ghalia Indonesia,

Eggi Sudjana, 2008, Republik tanpa KPK

________,

dkk,

Membahayakan

Jakarta.

Saefullah

Sinar Grafika, Jakarta. Hukum dalam Mengenang Prof. H.

dan Merugikan Negara, Bina Aksara,

Endang

Utama,

Kejahatan-

Djoko Prakoso dkk, 2007, kejahatan

Kiblat

Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Indroharto

Aditya Bakti, Bandung.

1999,

Hukum

Transportasi

Udara: dari Warsawa 1929 ke

Citra Aditya Bakti, Bandung. Jeoroen ten Voorde, 2012, Hukum Pidana dalam

Masyarakat

Pluralistik,

dalam Hukum Pidana Dalam Perpektif, Pustaka

Larasan

Denpasar

atas


kerjasama antara Universitas Indonesia,

_______,

2005,

Perbuatan

455

Melawan

Universitas Leiden dan Universitas

Hukum (Pendekatan Kontemporer),

Groningen.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa’at, 2011,

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum

Teori Hans Kelsen tentang Hukum,

Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Bandung.

Kami, 1959, Ringkasan tentang Hukum Pidana,

Balai

Hukum

Hukum, Kencana, Jakarta.

Indonesia,

R. Achmad S. Soemadipraja, 1990, Hukum

Jakarta. Komariah,

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian

Hukum

2001,

Perdata,

Pidana dalam Yurisprudensi, Armico,

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Bandung. Rachmat

Lili Rasjidi, 1991, Filsafat Hukum, Apakah

Elementer

Hukum Itu?, Rosdakarya, Bandung. MH. Tirtaamidjaja, 1955, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta. Mansyur

Semma,

Negara

2008,

Perbuatan

Melawan

Rosa

Agustina

dkk,

2012,

Pengantar

dalam Hukum Perikatan

(Law of Obligations), Pustaka Larasan

Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis

Denpasar

Atas Negara, Manusia Indonesia,

Universitas

dan Perilaku Politik, Yayasan Obor

Leiden dan Universitas Groningen.

atas

kerjasama

Indonesia,

antara

Universitas

Rosa Agustina, 2012, Perbuatan Melawan

Indonesia, Jakarta. Maria

Tinjauan

Hukum, Binacipta, Bandung. Penulis,

dan

1991,

Setiawan,

Sanksi-

Hukum, dalam Hukum Perikatan

sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak

(Law of Obligations), Pustaka Larasan

Pidana

Denpasar

Ulfah,

dalam

2013, Korupsi Percikan

Bentuk di

Indonesia,

Gagasan

tentang

Hukum IV Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan

Universitas

atas

kerjasama

Indonesia,

antara

Universitas

Leiden dan Universitas Groningen. Satjipto Rahardjo, 2009, Membangun dan

Hukum, Sosial Budaya, Politik dan

Merombak

Ekonomi di Indonesia, Lustrum ke XI

Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin,

Fakultas Hukum Universitas Katolik

Genta Publishing, Yogyakarta.

Parahyangan, Bandung. Munir Fuady, 2000, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bekti, Bandung.

Hukum

Indonesia,

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang. ______, 1996, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.


456

Yenti Garnasih dkk, 2006, Benang Kusut Peradilan

Korupsi

Ninil

Eva

Yustina,

Perbuatan

2009,

Perbankan

Melawan Hukum Materiil (Materiel

Catatan Hasil Eksiminasi Putusan

Wederrechtelijkeheid) dalam Tindak

Neloe dkk, KHRN, Jakarta.

Pidana

Ahmad Diaudin Anwar, 2010, Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perpektif Hukum Islam, Skripsi pada Fakultas dan

Hukum

Universitas

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tidak dipublikasikan. Dwiki Oktobrian, 2013, Politik Kriminal Penanggulangan

Tindak

Pidana

Korupsi di Indonesia Pada Era Reformasi, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Tidak dipublikasikan. Irdanul

Achyar,

Forfeiture

Analisis

2010,

Pengimplementasian dalam

Konstitusi,

ringkasan

Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang. Ridwan, 2010, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

dalam

Penanggulangan

Tindak

Pidana

Korupsi,

Tesis

pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Semarang,

Tidak

dipublikasikan. Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum,

Disertasi

pada

Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Tidak dipublikasikan.

Jurnal

Pemberantasan

Rawls, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 19 No. 3 Juli 2012. Alexandra

M.

Abboud

Transforming

Utara, Medan. Kiki Nitalia Hasibuan, 2011, Perbuatan dalam

Kasus

Mis-Selling, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. M. Masril, 2009, Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mahkamah

Ahmad Sudiro, 2012, Konsep Keadilan John

Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Hukum

Praktik

Civil

Rezim

Money Laundering, Skripsi pada

Melawan

pada

Peradilan Indonesia Pasca Putusan

Skrpsi, Tesis dan Disertasi

Syari’ah

Korupsi

Konsumen

terhadap

Produk Cacat dalam Kaitannya

Corruption,

the Journal

(ed),

2006,

Culture

Of

Issues

of

Democracy, Volume 11 Number 2. Amiruddin,

2012,

Pemberantasan

Analisis

Pola

Korupsi

dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8 No.1, Mei 2012.

dengan Tanggungjawab Produsen,

Arvind K. Janin, 2001, Corruption: A

Tesis Program Magister Ilmu Hukum

Review, Jornal of Economic Surveys,

pada Sekolah Pascasarjana Universitas

Blackwell Publisher ltd, Oxford.

Sumatera Utara, Tidak dipublikasikan.


Deni Bram, 2011, Peran Hermeneutika dalam

Rangka

Meningkatkan

457

Umi Kulsum, 2009, Kewenangan Komisi Pemberantasan

Korupsi

(KPK)

Kualitas Putusan, Kajian Putusan

dalam Melakukan Pemberantasan

Hakim

Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Jure

Nomor

31/Pid.B/2009/

PN.PL.R, Jurnal Yudisial Volume IV No. 01, April 2011.

Humano, Volume 1 No. 3, 2009. Widiada

Henry P. Panggabean, 2013, Penegakan

Gunakaya,

sebagai

2012,

Wanprestasi

Kualifikasi

Tidak

Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dipenuhinya

Mendukung Pembangunan Hukum

yang

Berbasis Hak Asasi Manusia, Jurnal

Keuangan Negara (Kajian Putusan

Legislasi IndonesiaVolume 10 No. 2,

Nomor

Juni 2013.

Jurnal Yudisial Volume 5 No. 2,

I. Gusti Ketut Ariawan, 2008, ”Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara”, Jurnal Kertha Patrika, Volume 33 No. 01, Januari 2008. Loura Hardjaloka, 2012, Ketetapan Hakim dalam

Penerapan

Principle

Sebagai

Precautionary “Ius

Cogen”

dalam Kasus Gunung Mandalawangi (Kajian

Putusan

Nomor

1794K/

Pdt/2004), Jurnal Yudisial Volume 5 No. 2, Agustus 2012. Maryanto, 2012, Pemberantasan Korupsi

Menimbulkan

Hukum Kerugian

1247/Pid/B/2009/PN.Bdg),

Agustus 2012.

Makalah Bismar Nasution, 2007, ”Stolen Asset Recavery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia”, Makalah disajikan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007 (SPHN 2007), Jakarta, 28 Nopember 2007. Moeljatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, Dies Natalis UGM VI, Yogyakarta.

sebagai Upaya Penegakan Hukum,

Naskah Internet

Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II No. 2,

Hukum

Juli 2012.

Kewajiban

Online,

“Yayasan

Supersemar

Resmi Digugat”, ”Perburuan Harta

Ridwan Khairandy, 2011, Landasan Filosofis

Mantan Presiden Soeharto Kembali

Kekuatan Mengikatnya Kontrak,

Dimulai. Mungkinkah Berhasil?”,

Jurnal Hukum, No. Edisi khusus,

http://www.hukumonline.com/detail.

Volume 18 oktober 2011.

asp?id=17123&cl=Berita.

TANGGUNGJAWABHUKUM DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Recommend Documents