ADMINISTRASI PERKARA KEPANITERAAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

ADMINISTRASI PERKARA KEPANITERAAN PERDATA

DI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KEGIATAN

No.

INDIKATOR

I I

II KEPANITERAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI.

1

Pendaftaran gugatan dan permohonan kepaniteraan muda perdata Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (skum)

Tertib administrasi Kepaniteraan perdata.

1

2

Registrasi perkara perdata gugatan / permohonan.


1

3

Penyerahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri Melalui panitera untuk ditetapkan majelis hakim / hakim.


1

4

Ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim / hakim dan Panitera menunjuk panitera pengganti.

Tertib persidangan.

2

5

Penetapan hari sidang oleh majelis hakim / hakim.

Tertib persidangan.

1

6

Tenggang waktu pemanggilan sidang, kecuali untuk panggilan Delegasi, disesuaikan dengan wilayah hukum pengadilan negeri Yang akan dimintakan bantuan delegasi dan Panggilan luar negeri / disesuaikan dengan ketentuan Departemen luar negeri.

Tertib persidangan.

7

Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama majelis hakim

Tertib persidangan.

1

Tertib persidangan

1

Tertib persidangan

1

7

III

TARGET KINERJA HARI IV

30

Menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk Mediasi sesuai perma no. 01 tahun 2008, kecuali terhadap perkara Perkara perdata khusus. 8

Panitera pengganti mengantar berkas mediasi dan penunjukan Mediator para pihak kepada mediator

9

Mediator menetapkan jadwal pertemuan mediasi

10 Panggilan para pihak untuk mediasi

7 + 30

11 Proses mediasi

Tertib persidangan

40 + 14

12 Panitera pengganti menyampaikan laporan mediator hasil

Tertib persidangan

3

Tertib persidangan

1

Tertib persidangan.

150

Keberhasilan / kegagalan 13 Majelis hakim menentukan hari sidang Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, 14 Pembuktian, kesimpulan, putusan), kecuali terhadap perkara Perdata khusus. Tertib persidangan. 15 Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal Penundaan sidang beserta alasannya kepada kepaniteraan Perdata

1

Tertib persidangan. 16 Panitera pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan Diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.

1

Tertib persidangan. 17 Pada saat putusan diucapkan majelis hakim membacakan putusan Yang telah siap dibacakan dan ditandatangani.

1 Tertib persidangan.

18 Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan

1

1

KET V

Kepada kepaniteraan perdata, juga setelah putusan diucapkan Dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada Para pihak yang tidak hadir. Tertib administrasi Kepaniteraan perdata.

19 Kepaniteraan perdata mencatat perkembangan persidangan Tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, Setelah menerima laporan dari panitera pengganti.

1

Tertib persidangan. 20 Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali Putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. Jumlah waktu penyelesaian

14

311

II I 1

PROSES BANDING. II Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan Atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang Tidak hadir.

III Tertib administrasi Kepaniteraan perdata.

IV 14

V

2

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding, setelah Pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding.


2

kecuali panggilan delegasi

3

Minutasi perkara banding harus diserahkan kepada kepaniteraan perdata, setelah permohonan Banding diajukan.


14

4

Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage).


14

5

Pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi sejak Pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori Banding / terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum Kembali).


30

6

Jika permohonan banding dicabut oleh pemohon dan berkas Tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh pengadilan tinggi, Harus diberitahukan kepada pengadilan tinggi dan terbanding.


1

7

Apabila para pihak mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri untuk mediasi tingkat banding, maka ketua pengadilan negeri, dalam waktu 3 hari setelah menerima surat permohonan mediasi tersebut, KPN meberitahukan kepada KPT / Panses PT untuk menghentikan proses pemeriksaan tingkat banding (pasal 21 dan 22 perma no. 01 thn 2008 tenteng proses mediasi di Pengadilan)


14

8

Selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk mediator untuk Melaksanakan mediasi tingkat banding dan salinan penetapan Penunjukan mediator diserahkan kepada panitera muda perdata Untuk dicatatkan di register mediasi


30

9

Apabila mediasi berhasil maka mediator melalui ketua pengadilan Negeri memberitahukan / mengirimkan kesepakatan perdamaian Untuk dikuatkan oleh majelis hakim tinggi dan apabila mediasi tidak Berhasil mediator melalui ketua pengadilan negeri mengirimkan Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim tinggi


3

10 Apabila ada memori banding yang diterima oleh pengadilan negeri Setelah berkas dikirim, maka pengadilan negeri mengirimkan Memori banding dan atau kontra memori banding tersebut Sesegera mungkin dengan disertai relas pemberitahuannya.


2

11 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing Putusan, apabila tidak disertai, maka berkas dinyatakan tidak Lengkap.


12 Dalam setiap putusan banding yang diterima dari pengadilan Tinggi harus disertai soft copy.


13 Pemberitahuan putusan banding dari pengadilan tinggi Diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima. Jumlah waktu penyelesaian


2 126

III PROSES KASASI. 1 Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak.


2

14

Tertib administrasi

2

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah Permohonan kasasi diajukan.


14

4

Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi, Setelah memori kasasi diterima.


2

5

Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi, Setelah termohon kasasi menerima memori kasasi.


14

6

Pengiriman berkas perkara kasasi ke mahkamah agung, sejak Pernyataan kasasi diterima.


60

7

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing Putusan, apabila tidak disertai, maka berkas dinyatakan tidak Lengkap.


8

Apabila para pihak mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri untuk mediasi tingkat kasasi, maka ketua pengadilan negeri Segera memberitahukan panitera mahkamah agung Untuk menghentikan proses pemeriksaan tingkat kasasi (pasal 21 dan 22 perma no. 01 thn 2008 tenteng proses mediasi di Pengadilan


14

9

Selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk mediator untuk Melaksanakan mediasi tingkat kasasi dan salinan penetapan Penunjukan mediator diserahkan kepada panitera muda perdata Untuk dicatatkan di register mediasi


30

10 Apabila mediasi berhasil maka mediator melalui ketua pengadilan Negeri memberitahukan / mengirimkan kesepakatan perdamaian Untuk dikuatkan oleh majelis hakim agung dan apabila mediasi tidak Berhasil mediator melalui ketua pengadilan negeri mengirimkan Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim agung


3

11 Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari mahkamah agung Dimohon disertai soft copy.


12 Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah Putusan diterima. Jumlah waktu penyelesaian


2

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi

3

2 155

IV PROSES PENINJAUAN KEMBALI. I II 1 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan kembali.

III Tertib administrasi Kepaniteraan perdata.

IV 1

2

Pernyataan peninjauan kembali dapat diajukan, setelah putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan Bukti baru (novum), disertai dengan alasan peninjauan kembali.


180

3

Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali, setelah permohonan peninjauan Kembali diterima.


2

4

Jawaban atas alasan peninjauan kembali dapat diserahkan oleh Termohon peninjauan kembali, setelah termohon peninjauan Kembali menerima alasan peninjauan kembali.


30

5

Setelah jawaban diterima dari termohon peninjauan kembali, Berkas peninjauan kembali harus dikirim ke mahkamah agung.


30

6

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing Putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak Lengkap.


7

Apabila para pihak mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri untuk mediasi tingkat peninjauan kembali, maka ketua Pengadilan negeri segera memberitahukan panitera mahkamah agung Ri untuk menghentikan proses pemeriksaan tingkat peninjauan kembali (pasal 21 dan 22 perma no. 01 thn 2008 tenteng proses mediasi di Pengadilan


8

Selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk mediator untuk Melaksanakan mediasi tingkat peninjauan kembali dan salinan


3

14

V

Penetapan penunjukan mediator diserahkan kepada panitera muda Perdata untuk dicatatkan di register mediasi 9

Apabila mediasi berhasil maka mediator melalui ketua pengadilan Negeri memberitahukan / mengirimkan kesepakatan perdamaian Untuk dikuatkan oleh majelis hakim agung dan apabila mediasi tidak Berhasil mediator melalui ketua pengadilan negeri mengirimkan Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim agung


10 Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterima dari Mahkamah agung dimohonb disertai soft copy.


11 Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak, Setelah putusan diterima. jumlah waktu penyelesaian


2 259

V DELEGASI. 1

Permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan negeri lain / Delegasi .


1

2

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah Dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima.


3

3

Jurusita melaksanakan sita jaminan, setelah menerima berkas Sita jaminan dari kepaniteraan perdata / bagian eksekusi.


3

4

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan Perdata / bagian eksekusi perdata, setelah pelaksanaan sita Jaminan.


1

5

Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi kpn dan pansek Pada hari yang sama dengan surat masuk.


1

6

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan Menghitung panjar biaya (skum) setelah menerima disposisi Dari kpn / pansek, dan mencatatnya kedalam register eksekusi, Setelah menerima disposisi.


1

7

Kepaniteraan perdata / bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan kpn, setelah pemohon mendapat skum.


2

8

Penyerahan berkas aanmaning / peneguran oleh bagian eksekusi Kepada kpn untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran.


1

9

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan.


1

10 Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : A. Didalam wilayah hukum pengadilan negeri B. Diluar wilayah hukum pengadilan negeri ybs.


11 Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon, sebelum hari Dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.


3

12 Jurusita membuat berita acara peneguran, setelah dilakukan Peneguran. Jumlah waktu penyesuaian


1

7 14

39

B SITA EKSEKUSI. 1 Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi kpn dan pansek Pada hari nyang sama dengan surat masuk.


1

2

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan Menghitung panjar biaya (skum) setelah menerima disposisi dari Kpn / pansek, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi , Setelah menerima disposisi.


1

3

Kepaniteraan perdata / bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan kpn, setelah pemohon mebayar skum, untuk Selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi.


2

4

Kpn / pansek meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditanda Tangani oleh kpn.


2

5

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan.

Tertib administrasi

2

4

Kepaniteraan perdata. 6

Jurusita melaksanakan sita eksekusi, setelah menerima berkas Sita eksekusi dari bagian eksekusi.


3

7

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian Eksekusi perdata, setelah pelaksanaan sita eksekusi. Jumlah waktu penyesuaian


1 11

C EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN. 1

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi kpn dan pansek Pada hari nyang sama dengan surat masuk.


1

2

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan Menghitung panjar biaya (skum) setelah menerima disposisi dari Kpn / pansek.


1

3

Kepaniteraan perdata / bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan kpn, setelah pemohon mebayar skum, untuk Selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.


4

4

Kpn / pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani Oleh kpn.


1

5

Panitera menunjuk Jurusita


1

6

Jurusita melaksanakan rapat koordinasi, setelah menerima Berkas eksekusi dari bagian eksekusi.


3

7

Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Kepada para pihak, sebelum hari dan tanggal peneguran yang Telah ditetapkan.


3

8

Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi Perdata, setelah pelaksanaan eksekusi. Jumlah waktu penyesuaian


1 15

D EKSEKUSI LELANG. 1 Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi kpn dan pansek Pada hari nyang sama dengan surat masuk.


1

2

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan Menghitung panjar biaya (skum) setelah menerima disposisi dari Kpn / pansek.


1

3

Kepaniteraan perdata / bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan kpn, setelah pemohon mebayar skum, untuk Selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang.


4

4

Kpn / pansek meneliti penetapan eksekusi lelang untuk Ditandatangani oleh kpn.


2

5

Kepaniteraan perdata / bagian eksekusi mempersiapkan surat Permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang, setelah Penetapan ditandatangani. Jumlah waktu penyesuaian


3

11

5

ADMINISTRASI PERKARA KEPANITERAAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Recommend Documents