STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN

No. 1

Jenis Pelayanan Pelayanan Permohonan

Dasar Hukum

Persyaratan

 Pasal 120  Pemohon HIR/Pasal mendaftarkan 144 RBg permohonannya  No.26/KM  Bila ada Surat Kuasa A dilampirkan Surat /SK/II/201 Kuasanya 2 Tanggal 9 Pebruari 2012

Mekanisme & Prosedur 1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

Permohonan diajukan secara tertulis ditanda tangani oleh Pemohon / Kuasanya Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri. Meja I menafsirkan panjar biaya perkara Petugas kasir menulis resi (bukti bayar di bank) diserahkan kepada Pemohon Pemohon membayar panjar biaya perkara di bank dan meyerahkan resi (bukti bayar di bank) di bagian kasir Kasir menulis nomor perkara di Surat Permohonan Petugas Meja I menerima satu berkas permohonan dari Pemohon untuk 1 (satu) Eksemplar Permohonan diserahkan kepada Pemohon Petugas Meja II menyiapkan berkas permohonan dengan melengkapi map perkara Formulir Penetapan Penunjukan Hakim, Formulir Penunjukan Panitera Pengganti dan selanjutnya diserahkan kepada Panitera Ketua menetapkan Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Penggangi dan berkas

Jangka Waktu

Biaya

2 Hari kerja

Rp416.000,- penambahan satu pihak (Termohon) menambah biaya Rp300.000,Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri No. W10-U2/1/Hk.01/II/2011 tanggal 01 Agustus 2012.

Kompetensi Pelaksana Meja I

2 Hari kerja

Meja II

2 Hari kerja

Meja II

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi - Sumut

diserahkan ke bagian perdata 10. Petugas Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara kepada Hakim yang bersangkutan 11. Hakim menetapkan hari sidang dan menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti 12. Hakim menyelesaikan perkara sampai dengan penetapan

2

Permohonan Akta Kelahiran

UU No.23 1. Tahun 2008 2. 3.

4.

5.

Surat Pengantar dari Kantor Walikota Fotocopy KTP Suami Istri Fotocopy Buku Nikah atau Akta Perkawinan Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Fotocopy Kartu Keluarga

13. Perkara Permohonan diperiksa secara Cantentiusa dan saat penetapan diucapkan ada pihak yang tidak hadir maka isi penetapan wajib diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tersebut 1. Permohonan didaftarkan 2. Membayar biaya SKUM 3. Menyiapkan Blanko Penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti

1 Hari kerja

Meja II

2 Hari kerja

Hakim

2 Minggu s.d. 1 Bulan

Hakim & Panitera Pengganti

14 Hari kerja

Juru Sita Pengganti

3 Hari kerja

Panitera Muda, Wakil Panitera, Panitera Sekretaris, Wakil Ketua


3

Permohonan Ijin Menjual

1. KTP Pemohon 2. Surat Keterangan Waris 3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak 4. Fotocopy Akta Kematian 5. Fotoopy Buku Nikah atau Akta Perkawinan 6. Fotocopy Kartu Keluarga 7. Fotocopy Surat Tanah

4

Permohonan Ganti Nama

UU No.23 Tahun 2006

5

Permohonan Tambah Nama

UU No.23 Tahun 2006

1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy Akta Buku Nikah atau Akta Perkawinan 3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran 4. Fotocopy Kartu Keluarga 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy Akta Buku Nikah atau Akta Perkawinan 3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran 4. Fotocopy Kartu Keluarga

1. Permohonan didaftarkan 2. Membayar Biaya SKUM 3. Menyiapkan Blanko Penunjukan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti

3 Hari kerja


1. 2. 3.

Permohonan didaftarkan Membayar Biaya SKUM Menyiapkan Blanko Penunjukan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti

3 Hari kerja


1. 2. 3.


3 Hari kerja



6

Permohonan Perwalian

7

Permohonan Adopsi


3 Hari kerja



3 Hari kerja


8

Permohonan Pengampunan

1. 2. 3.


3 Hari kerja


9

Permohonan RUPS

1. 2. 3.


3 Hari kerja


UU No.23 Tahun 2002

1. KTP Pemohon 2. Surat Keterangan Waris 3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak 4. Fotocopy Akta Kematian 5. Fotocopy Buku Nikah atau Akta Perkawinan 6. Fotocopy Kartu Keluarga 1. Fotocopy KTP Suami Istri 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Fotocopy Buku Nikah atau Akta Perkawinan 4. Akta Kelahiran Anak Kandung (jika sudah punya anak) 5. Perincian gaji Suami Istri 6. Surat Rekomendasi

1. 2. 3.


10

Permohonan Pencatatan Perkawinan yang terlambat

11

UU No.23 Tahun 2008


3 Hari kerja


Permohonan Pencatatan Akta Perjanjian Kawin


3 Hari kerja


12

Permohonan Ijin Meminjamkan

1. Laporan Pidana 2. Laporan Perdata 3. Laporan PHI 4. Laporan Niaga

3 Hari kerja


13

Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran

1. Membuat laporan kimwasmat

3 Hari kerja


UU No.23 Tahun 2006

1. 2. 3.


14

Pelayanan Gugatan

1.

2.

3.

4.

Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg. Pasal 120 HIR / Pasal 144 RBg. 26/KMA/ SK/II/201 2 Tanggal 9 Pebruari 2012 Pasal 52 A ayat (2) UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubaha n Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

 Penggugat mendaftarkan gugatannya  Bila ada Surat Kuasa dilampirkan Surat Kuasanya

1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

8.

.

9.

Gugatan diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri. Meja I menafsirkan panjar biaya perkara. Petugas kasir menulis resi (bukti bayar di bank) diserahkan kepada Pemohon. Penggguat membayar panjar biaya perkara di bank dan meyerahkan resi (bukti bayar di bank) di bagian kasir. Kasir menulis nomor perkara di Surat Gugatan. Petugas Meja I menerima satu berkas gugatan dari Penggugat untuk 1 (satu) Eksemplar gugatan diserahkan kepada Penggugat. Petugas Meja II menyiapkan berkas gugatan dengan melengkapi map perkara Formulir Penetapan Penunjukan Hakim, Formulir Penunjukan Panitera Pengganti dan selanjutnya diserahkan kepada Panitera. Ketua menetapkan Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan berkas diserahkan

3 Hari kerja

Rp1.016.000,- untuk 1 (satu) Penggugat dan 1 (satu) Tergugat. Bila Terggugat lebih dari satu maka setiap penambahan satu pihak menambah biaya Rp300.000,Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri No.W10-U2/1/Hk.01/II/2011 Tanggal 01 Agustus 2012

Meja I

2 Hari kerja

Meja II

2 Hari kerja

Meja II


ke bagian perdata. 10. Petugas Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara kepada Hakim yang bersangkutan. 11. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti. 12. Majelis Hakim menyelesaikan perkara sampai dengan putusan

15

Pelayanan Gugatan Perwakilan kelompok (Class Action)

1. Pasal 118  HIR/Pasal 142 RBg. 2. Pasal 120 HIR/ Pasal 144 RBg.  3. UU No.23 Tahun 1997 4. UU No.8  Tahun 1999 5. 26/KMA/ SK/II/2012 Tanggal 9 Pebruari 2012 6. Pasal 52 A ayat (2) UU No.49 Tahun 2009 Tentang

Penggugat mendaftarkan gugatannya, dilampiri Surat Kuasa Dapat diajukan melalui kelompok yang mewakili Dapat diajukan melalui organisasi kemasyarakatan / LSM

13. Setelah Putusan dibacakan para pihak dapat diberikan salinan putusan 14. Apabila saat putusan dibacakan ada pihak yang tidak hadir, maka wajib memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. 1. Gugatan diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya. 2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri. 3. Meja I menafsirkan panjar biaya perkara. 4. Petugas kasir menulis resi (bukti bayar di bank) diserahkan kepada Pemohon. 5. Penggguat membayar panjar biaya perkara di bank dan meyerahkan resi (bukti bayar di bank) di bagian kasir. 6. Kasir menulis nomor perkara di Surat Gugatan. 7. Petugas Meja I menerima satu

1 Hari kerja

Meja II

2 Hari kerja

Ketua Majelis

6 Bulan

Majelis Hakim & Panitera Pengganti

14 Hari kerja

Meja III

14 Hari kerja

Jurusita Pengganti

2 Hari kerja

Rp1.016.000,- untuk 1 (satu) Penggugat dan 1 (satu) Tergugat. Bila Terggugat lebih dari satu maka setiap penambahan satu pihak menambah biaya Rp300.000,Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri No.W10-U2/1/Hk.01/II/2011 Tanggal 01 Agustus 2012

Meja I


Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

berkas gugatan dari Penggugat untuk 1 (satu) Eksemplar gugatan diserahkan kepada Penggugat. 8. Petugas Meja II menyiapkan berkas gugatan dengan melengkapi map perkara Formulir Penetapan Penunjukan Hakim, Formulir Penunjukan Panitera Pengganti dan selanjutnya diserahkan kepada Panitera. 9. Ketua menetapkan Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan berkas diserahkan ke bagian perdata. 10. Petugas Kepaniteraan Perdata menyerahkan berkas perkara kepada Hakim yang bersangkutan. 11. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti. 12. Majelis Hakim menyelesaikan perkara sampai dengan putusan

13. Setelah Putusan dibacakan para pihak dapat diberikan salinan putusan 14. Apabila saat putusan dibacakan ada pihak yang tidak hadir, maka wajib memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir.

2 Hari kerja

Meja II

2 Hari kerja

Meja II

1 Hari kerja

Meja II

2 Hari kerja

Ketua Majelis

6 Bulan

Majelis Hakim & Panitera Pengganti

14 Hari kerja

Meja III

14 Hari kerja

Jurusita Pengganti


16

Banding

1. Pasal 188 s.d. HIR 2. UU No.20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan 3. Surat Edaran No.3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaia n Perkara 4. Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 Tahun 1947 jo. Pasal 46 UU. No.14 Tahun 1985

1. Permohonan Banding 2. Surat Kuasa Banding 3. Membayar biaya Banding

1. Permohonan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding telah ditentukan oleh Meja I telah dibayar lunas 2. Pembuatan Akta Permohonan Banding 3. Mencatat Permohonan Banding tersebut dalam Register Induk perkara perdara dan Register Banding 4. Permohonan banding dalam waktu 2 (dua) hari harus telah disampaikan kepada lawannya. 5. Penerimaan memori banding dan kontra memori banding harus dicatat dan dibuatkan Akta Penerimaannya. 6. Inzage (mempelajari berkas) bagi kedua belah pihak sebelum berkas dikirim ke PT. MEDAN 7. Berkas perkara berupa berkas A dan berkas B harus sudah dikirim ke PT. MEDAN

 Diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan  Atau setelah diberitahukan apabila pihak tidak hadir  Permohonan banding diberitahukan kepada lawannya dalam tenggang waktu 2 (dua) hari  Penerimaan memori banding dan kontra memori dalam jangka waktu 14 (empat belas) harus diterima oleh pihak Pengadilan  Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 14 (empat belas) hari  Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan

 Biaya banding Rp1065.000,- (satu juta  Kepaniteraan enam puluh ribu rupiah) Perdata  Penyerahan dan pemberitahuan  Staff bagian banding, memori, kontra sebesar Banding Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  Jurusita


banding tersebut maka berkas segera di kirim ke PT. MEDAN 17

Kasasi

 Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 jo. Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA RI jo. Pasal 30 UU No.4 Tahun 2004

1. Permohonan Kasasi 2. Surat Kuasa Kasasi 3. Membayar Biaya Kasasi

1. Permohonan Kasasi dapat diterima 14 (empat belas) setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak. 2. Pemohon Kasasi membayar lunas biaya yang telah ditentukan oleh Meja I 3. Pembuatan Akta Pernyataan Kasasi 4. Mencatat Permohonan Kasasi tersebut dalam Register Induk Perkara 5. Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi 6. Memori Kasasi harus segera diberitahukan kepada Termohon Kasasi 7. Kontra memori kasasi harus diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima memori kasasi 8. Pengiriman Berkas Ke MA RI 9. Putusan harus dilampirkan softcopy 10. Penerimaan putusan kasasi dari MA RI

 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding  Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima  Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan kaasi memori harus diserahkan  Memori Kasasi diserahkan kepada Termohon Kasasi 2 (dua) hari setelah memori diterima  Jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima memori kasasi maka kontra

 Biaya Kasasi Rp1.215.000,- (satu juta  Kepaniteraan dua ratus lima belas ribu rupiah) Perdata  Penyerahan dan pemberitahuan  Staff bagian Kasasi banding, memori, kontra sebesar  Jurusita Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)






18

Peninjauan Kembali

 Pasal 69  Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 jo. PERMA No.1 Tahun 1982  Pasal 71 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985  Pasal 72 ayat (2) UU No.14 Tahun 1985  Pasal 66 UU No.14 Tahun 1985

1. Permohonan Peninjauan Kembali 2. Surat Kuasa Peninjauan Kembali 3. Membayar biaya Peninjauan Kembali 4.

1. Pemohoan PK diajukan oleh pihak yang berhak kepada MA RI melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama 2. Membayar biaya perkara 3. Permohonan secara tertulis harus dicantumkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya 4. Permohonan secara lisan maka dapat menguraikan permohonannya di hadapan Ketua Pengadilan Negeri atau di hadapan Hakim yang ditunjuk Ketua 5. Setelah permohonan diterima maka Panitera wajib untuk mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan pemohon 6. Pihak lawan membuat kontra memori PK dan menerima tanda









memori kasasi harus diserahkan Jangka waktu pengiriman berkas setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan kasasi diterima Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima paling lama 2 (dua) hari Tengang waktu pengajuan PK 180 (seratus delapan puluh) hari Jangka waktu pengiriman permohonan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari Pihak lawan mempunyai waktu 30 (tga puluh) hari setelah tanggal diterima salinan permohonannya Jangka waktu pengiriman 30 (tiga pulu) hari

 Biaya PK Rp3.565.000,- (tiga juta lima  Kepaniteraan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Perdata  Sfaff bagian PK  Jurusita


yang telah dibubuhi cap hari serta tanggal diterimanya 7. Permohonan PK yang telah lengkap berkasnya dikirim ke MA RI 8. Pencabutan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan 9. Permohonan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali

STANDAR PELAYANAN EKSEKUSI PERDATA PENGADILAN NEGERI

NO

1

JENIS

DASAR

PELAYANAN

HUKUM

PERSYARATAN

MEKANISME DAN PROSEDUR

JANGKA

BIAYA

KOMPETENSI PELAKSANAAN

WAKTU

Aanmaning

Pasal 195 jo

1. Surat permohonan tertulis

1. Surat masuk (agenda umum)

1 Hari

Rp698.000,-

Memerlukan waktu untuk dapat

Putusan BHT

196 HIR

2. Surat Kuasa (jika kuasa)

2. Disposisi KPN/ Panitera

1 Hari

Tambah pihak Rp200.000,- per

tidaknya dilaksanakan eksekusinya

3. Fotocopy/ salinan putusan

3. Resume Panitera

5 Hari

orang

(Ketua PN)

4. Relaas

4. Disposisi/ Pendapat KPN

5 Hari

5. Ya

1 Hari

pemberitahuan

putusan

6. Bayar SKUM 7. Register

Eksekusi/

Proses

Penetapan 8. Masuk KPN untuk tanda tangan 9. Penunjukan Jutusita 10. Pemanggilan Termohon Eksekusi 11. Ya 12. Pemberitahuan

Permohonan

Eksekusi 2

Aanmaning

Pasal 195 jo

1. Surat Permohonan

Memerlukan

waktu

guna


Sertifikat

Hak

Tanggungan

224 HIR UU

2. Surat Kuasa (jika kuasa)

penelitian,

No.4/1996

3. Fotocopy bukti pendukung

hutang,

menyingkat,

jatuh

tempo/

yang dilegalisir antara lain :

pilihan hukum

 Akta Hak Tanggungan

(Kebijakan KPN/ Panitera)

 Sertifikat

jumlah domisili

Hak

Tanggungan  Perjanjian Kredit  Sertifikat

Jaminan

(HM/HGB)  Perincian Hutang  Surat Teguran Pemohon

3

Aanmaning

UU

Jaminan Fiducia

42/1969

No.

1. Surat Permohonan

(Kebijakan KPN/ Panitera)

2. Surat Kuasa (jika kuasa) 3. Copy

pendukung

antara

Jaminan

Fidusia

lain Sertifikat

yang memuat : 

Identitas pihak



Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia Uraian yang menjadi



benda jaminan Nilai



benda

yang

menjadi jaminan 4

Aanmaning

Pasal

195

1.

Surat Permohonan

Memerlukan

putusan BANI

HIR jo UU

2.

Suarat Kuasa (jika kuasa)

didaftar sesuai aturan belum sudak

No. 30/1999

penelitan

sudah

Fotocopy pendukung :

difiat eksekusi belum ada upaya

Putusan/ salinan otentik yang

pembatalan putusan tidak

sudah

didaftarkanSudah/


belum difiat eksekusi KPN 5

Aanmaning

Pasal

200

Risalah Lelang

(11) HIR jo UU

No.

49/1960

1. Surat permohonan (surat

KPN/ Panitera

kuasa) 2. Salinan

Resmi

Risalah

Lelang

Surat MARI tanggal

8

Januari 2010 No. 02/Wk.MA. Y/I/2010 6

Sita Eksekusi

196

–

197

Surat permohonan

HIR

 Surat masuk (agenda umum)

8

 Disposisi KPN/ Panitera

Rp600.000,-

 Resume Panitera

/setelah

 Pendapat KPN

Termohon Objek

 SKUM/ Proses Penetapan

Eksekusi

 Masuk KPN untuk tanda tangan

teguran/

Penetapan Penunjukan Jutusita

7

Lelang Eksekusi

Pasal 195 jo

Surat Permohonan

Hari

kerja

KPN/ Panitera/ Jurusita

diberi

peringatan

 Pelaksanaan/ Pendaftaran Sita

(Aanmaning)

 Surat masuk (agenda umum)

2 Minggu

Rp7.500.000,-

198, 199, 200

 Disposisi KPN/ Panitera

(1) HIR

 Resume Panitera

1

 Pendapat KPN

dua

 SKUM/ Proses Penetapan

pengumuman

Bulan


untuk kali

 Masuk KPN untuk tanda tangan Penetapan

Pemohonan

NJOP/

untuk menentukan harga limit ke kantor PBB  Penunjukan Apraisal  Permohonan

Penetapan

hari/


tanggal lelang ke KPKNL  Pengumuman lelang via koran/ surat kabar 8

Eksekusi

Pasal

Pengosongan/ Riil

195

Surat Permohonan



Surat masuk (agenda umum)

3 Hari kerja

HIR, 200 (11)



Disposisi KPN/ Panitera

HIR jo 1033



Resume Panitera

RV



Pendapat KPN



SKUM/ Proses Penetapan



Masuk KPN untuk tanda tangan

Rp7.500.000,-


Penetapan 

Rapat kordinasi antar instansi



Pemberitahuan

ke

Termohon

Eksekusi 

Penentuan

hari

H

dan

pelaksanaan

STANDAR PELAYANAN EKSEKUSI PERDATA PENGADILAN NEGERI

NO

JENIS

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

PELAYANAN 1

Teguran/

 HIR

Asli

Peringatan

 UU No. 30 Tahun 1999

tentang

(Aanmaning)

PROSEDUR

WAKTU 3 Hari kerja

BIAYA

KOMPETENSI PELAKSANAAN



Permohonan didaftarkan

pelaksanaan



Resume

Wakil Panitera


putusan/ hak tanggungan/



Membayar SKUM

Panitera


fidusia/ arbitrase/ PHI



Penetapan

Wakil Ketua (PHI)

 Pedoman

kuasa

JANGKA

khusus


surat

MEKANISME DAN

Rp692.000,-

Jurusita

Ketua

Teknis


Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

2

Sita/Pengangkat

HIR Pasal 197

an Sita

Asli

surat

khusus




pelaksanaan



Resume

Wakil Panitera




Membayar SKUM

Panitera




Penetapan

Wakil Ketua (PHI)

tentang

kuasa

3 Hari kerja

Rp742.000,-

Jurusita

Ketua 3

Lelang

HIR Pasal 200

Asli

surat

khusus




pelaksanaan



Resume

Wakil Panitera




Membayar SKUM

Panitera




Penetapan

Wakil Ketua (PHI)

tentang

kuasa

3 Hari kerja

Rp6.336.000,-

Jurusita

Ketua 4

Pengosongan

HIR Pasal 200

Asli

surat

tentang

kuasa

khusus

3 Hari kerja

Rp10.000.000,-

Jurusita

 Resume

Wakil Panitera

putusan/hak

 Membayar SKUM

Panitera

tanggungan/fidusia/arbitrase

 Penetapan

Wakil Ketua (PHI)

/PHI

pelaksanaan

 Permohonan didaftarkan

Ketua

Jurusita harus disertai Surat Tugas dari KPN Delegasi


STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN

Recommend Documents