STANDAR PELAYANAN MELIPUTI PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN Pada :

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH MELIPUTI PELAYANAN 1. 2. 3. 4. 5.

DATA DAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK IZIN PENELITIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KONSULTASI/AUDIENSI

PEMERINTAH ACEH BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

Jln. Tgk Malem No. 8 Kuta Alam Banda Aceh Telpon (0651) 21941, 33194, Fax 31858 Website : kesbangpolinmas.acehprov.go.id Email : [email protected] / [email protected]

PEMERINTAH ACEH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH NOMOR : 065/ 54 / 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

Menimbang

a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, wajib untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tentang Standar Pelayanan Pada Badan Kesbanpol dan Linmas Aceh;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara: 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Standar Pelayanan pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut: a. Standar Pelayanan Data dan Informasi; b. Standar Pelayanan Informasi Publik; c. Standar Pelayanan Izin Penelitian; d. Standar Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar; e. Standar Pelayanan Konsultasi/Audiensi.

KETIGA

:

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini ditetapkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Standar Pelayanan pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 27 Juli 2015 M 11 Syawal 1436 H KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 1960021919980011001 Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; 3. Gubernur Aceh (sebagai laporan); 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; 5. Inspektur Aceh; 6. Para Kepala Bidang pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.----------------------------------------

PEMERINTAH ACEH

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

MAKLUMAT PELAYANAN “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH, NOMOR: 065/ 54 /2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” Banda Aceh, 27 Juli 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA, SE Pembina Utama Muda NIP. 196002191980011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH NOMOR 065/ 54 /2015 TANGGAL 27 JULI 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI NO.

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.

Persyaratan Pelayanan

URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 7. Qanun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dilingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Jln Tgk. Malem No. 8 Kuta Alam Banda Aceh, Telp (0651) 33194 Fax31858. E-mail:[email protected], [email protected] 2. Hadir langsung ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh a. Pemohon menunjukkan identitas pribadi b. Mengisi buku tamu atau daftar tamu c. Mengisi formulir permintaan data yang dibutuhkan

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

NO.

KOMPONEN

URAIAN 1. Pemohon datang ke kantor dan menjumpai petugas layanan informasi, mengisi formulir permintaan data/informasi dengan memperlihatkan Identitas diri (KTP, SIM, dll) 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Data/Informasi kepada pemohon

Penerimaan

Permintaan

3. Petugas memproses permintaan pemohon sesuai dengan formulir permintaan 4. Pemohon menyerahkan data/informasi atau mengarahkan kepada Bidang data/informasi yang dibutuhkan 5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan data/informasi kepada pengguna data/informasi. 4.

Jangka waktu penyelesaian

1. Melalui Surat Permohonan : Pemohon/masyarakat/ pengguna layanan menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima 2. Datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan data informasi disampaikan.

5.

Biaya/tarif

Tidak dipungut biaya

6.

Produk pelayanan

Data dan Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (softcopy/ hardcopy document), antara lain: - Produk-produk peraturan atau kebijakan dibidang Kesbangpol dan Linmas Aceh, akuntabilitas kinerja dan kepegawaian. - Struktur Organisasi, Renstra, Renja, RKT, LAKIP, DUK. - Data dan informasi lain yang diperlukan.

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

a) b) c) d) e)

Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu Komputer dengan akses internet Printer Pesawat Telepon Mesin Fax

8.

Kompetensi Pelaksana

1.

SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan program kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh;

2.

SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1.

Supervisi atasan langsung;

2.

Dilakukan sistem pengendalian internal pengawasan fungsional oleh inspektorat;

3.

Dilaksanakan secara terus menerus.

1.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

2.

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0651- 33194 Fax : 0651- 31858 Email : [email protected], [email protected]

9.

10.

Pengawasan internal

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

pemerintah

dan

NO.

KOMPONEN

URAIAN

11.

Jumlah pelaksana

3 (tiga) Kepala Sub Bagian/Bidang dan maksimal 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai pada setiap Bagian/Bidang yang membidangi data dan informasi yang dibutuhkan.

12.

Jaminan pelayanan

Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

NASIR ZALBA,SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196002191980011001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH NOMOR 065/54 /2015 TANGGAL 27 JULI 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.

KOMPONEN

1

Dasar Hukum

2


3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 7. Qanun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dilingkungan Badanbadan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Masyarakat/ Perorangan ; LSM /Organisasi kemasyarakatan; Wartawan/Organisasi Profesi; Pegawai Instansi; Instansi Pemerintah: 1. Menyampaikan surat permohonan tertulis; 2. Email permohonan;dan 3. Pemohon dapat secara langsung atau secara lisan, atau hadir di Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

No.

KOMPONEN

URAIAN 1. Pemohon dapat mengunjungi website www.kesbangpolinmas.acehprov.go.id atau langsung ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dengan untuk mengajukan permintaan informasi dengan alamat : Jln Tgk Malem No. 8 Kuta Alam Banda Aceh 2. Pemohon diwajibkan mengisi formulir permintaan informasi di meja informasi secara lengkap, terdiri atas: a. data diri yaitu: nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, foto kopi/hasil scan identitas diri. b. data mengenai informasi yang diminta: hal (subyek), sumbernya, format informasi (lisan, soft copy atau print out), serta alasannya. Selain Formulir Permintaan Informasi, pemohon juga diwajibkan membuat Surat Pernyataan pemanfaatan informasi sesuai tujuan permintaan informasi. 3. Formulir Permintaan Informasi diserahkan kepada Petugas Layanan Informasi yang akan mencatat informasi tersebut ke Register Permintaan Informasi lalu memberikan nomor pendaftaran. 4. Petugas Layanan Informasi mengakses data base dan website untuk mencari informasi yang diminta. Jika tersedia di data base dan website, Petugas Layanan Informasi segera menyampaikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi dan mencatat tindakan yang telah dilakukan dalam Register Permintaan Informasi selanjutnya mengarsipkan Formulir Permintaan Informasi. 5. Jika tidak dapat mengakses, paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya, formulir permintaan informasi disampaikan kepada petugas PPID Badan Kesbang yang akan menyampaikan kumpulan surat permintaan informasi kepada Bidang yang berkompeten untuk meminta data yang dibutuhkan. 6. Untuk Petugas PPID Badan Kesbangpol akan melakukan : a. Menganalisa daftar permintaan informasi, apakah termasuk dikecualikan atau tidak. Hasil analisa disampaikan kembali kepada Staf paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya. b. Jika hasil analisa menyatakan permintaan informasi termasuk informasi yang dikecualikan, Petugas PPID segera membuat surat jawaban resmi kepada Pemohon Informasi dan mengirimkannya paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.

No.

KOMPONEN

4. Jangka Waktu Penyelesaian

5

Biaya/Tarif

6.

Produk Pelayanan

7.

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

8.

Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal

9.

URAIAN a. Jika hasil analisa menyatakan permintaan informasi termasuk informasi yang tidak dikecualikan, Petugas PPID menyampaikan permintaan informasi kepada pemilik, paling lambat hari kerja berikutnya. 1. Pemilik informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja berikutnya dengan menginformasikan kepada Petugas PPID waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. 2. Berdasarkan hasil analisa dan informasi dari pemilik informasi, Petugas PPID segera membuat dan mengirimkan surat jawaban resmi kepada pemohon informasi terkait informasi yang dibutuhkan, selambatlambatnya dua hari kerja berikutnya. Jika informasi telah tersedia, pemilik informasi menyerahkan kepada Petugas PPID untuk diserahkan kepada Pemohon Informasi melalui Petugas Layanan Informasi. Petugas Layanan Informasi mencatat dalam Register Informasi Siap Ambil untuk disampaikan kepada pemohon. 3. Pemohon dapat mengambil informasi yang dibutuhkannya pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan/ mencantumkan nomor surat jawaban dan tanda pengenal. 4. Dokumen yang tidak diambil sampai tenggang waktu berakhir diserahkan kepada Petugas PPID untuk diarsipkan. 1. Permohonan Tertulis: 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi secara tertulis, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari dengan surat pemberitahuan apabila dipersiapkan informasi yang dibutuhkan. 2. Permohonan Lisan: Informasi dapat diberikan saat itu juga, kecuali dalam hal diperlukan dokumen, akan disesuaikan dengan dokumen informasi yang dibutuhkan. 1. Tidak dikenakan biaya / tarif. 2. Dalam hal diperlukan biaya penggandaan dokumen, diluar tanggung jawab PPID Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh. Informasi terkait dengan lingkup tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh 1. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya; 2. Hardcopy dokumen; 3. Database informasi ; 4. Komputer/Laptop: SDM yang kompeten mengelola dan menyediakan data/informasi publik. 1. Atasan langsung; 2. Laporan kegiatan kepada atasan; 3. Inspektorat.

No.

KOMPONEN

10.

Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

14.

URAIAN Layanan Informasi Publik 1. Datang/hadir; 2. Email; 3. Surat tertulis; 4. Telepon/ SMS. 4 (empat) orang /petugas yang kompeten di bidangnya Informasi yang diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali dinyatakan lain. 1. Evaluasi laporan per kegiatan 2.Evaluasi laporan berkala minimal 1 tahun



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH NOMOR 065/54 /2015 TANGGAL 27 JULI 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN IZIN PENELITIAN NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 7. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 8. Qanun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dilingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.


Pemohon Dalam Negeri 1. Rekomendasi dari kemendagri 2. Proposal izin melakukan penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Fotocopy KTP/KTM Pemohon Luar Negeri 1. Rekomendasi dari kemendagri 2. Proposal Penelitian 3. VISA 4. Parport/Identitas Lainnya 5. Sponsor/Penanggung Jawab Pemohon

3.


NO.

URAIAN

KOMPONEN

Penjelasannya : 1. Pemohon mengajukan Permohonan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditujukan kepada : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Jln. Tgk Malem No. 8 Kuta Alam Banda Aceh Telpon/Fax : (0651) 31858 2. Kasubbag Umum melakukan regestrasi surat masuk untuk diteruskan kepada Sekretaris. 3. Sekretaris melakukan pengecekan terhadap surat permohonan, lalu kemudian mengajukan kepada Kepala Badan untuk mendapat disposisi ke Bidang Politik pemerintah dan Keamanan. 4. Kabid Polpemkam melakukan arahan kepada Kasubbid Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan untuk dilakukan uji kelayakan terhadap permohonan, apabila permohonan memenuhi syarat maka akan diteruskan kepada Staf untuk mengeluarkan konsep Surat Rekomendasinya. Dan apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Rekomendasi yang telah dibuat kemudian diteruskan kepada Kabid Polpemkam dan Sekretaris Badan untuk dikoreksi dan diparaf, kemudian diteruskan kepada Kaban untuk ditanda tangani. 6. Rekomendasi Izin Penelitian diserahkan kepada Pemohon untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan : a. Wajib melaporkan hasil penelitian ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh b. Jika masa berlakunya telah hasib maka pemohon wajib untuk memperpanjang kembali. 4.


Jangka waktu pengeluaran izin penelitian 1. Memenuhi syarat bisa dikeluarkan dalam 1 (satu) hari 2. Kalau tidak memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

5.

Biaya/tarif


6.

Produk pelayanan

Rekomendasi Izin Penelitian sebagai legalitas bagi peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk melakukan penelitian di wilayah Provinsi Aceh.

7.


a) b) c) d) e)


8.


1.

SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, program kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh;

2.

SDM yang memiliki keterampilan dalam mengelola telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1.


2.


3.


9.

Pengawasan internal

pemerintah

dan

NO. 10.

URAIAN

KOMPONEN Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

1.


2.


11.

Jumlah pelaksana

3 (tiga) Kepala Bidang/Sekretaris/Kasubbid dan maksimal 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai pada setiap Bagian/Bidang yang membidangi pengeluaran Izin Penelitian.

12.

Jaminan pelayanan

Rekomendasi Izin Penelitian dikeluarkan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.


Rekomendasi Izin Penelitian yang diberikan dijamin keabsahannya.

14.





LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH NOMOR 065/54 /2015 TANGGAL 27 JULI 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NO.

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.


3.


URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 7. Qanun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dilingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 1. Pemohon datang langsung untuk menyampaikan surat permohonan perndaftaran secara tertulis, ditujukan kepada : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Jln Tgk. Malem No. 8 Kuta Alam Banda Aceh, Telp (0651) 33194 Fax-31858. 2. Melampirkan persyaratan yaitu : a. Memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang yang keberadaanya paling sedikit 25% jumlah Kab/Kota dalam ruang lingkup provinsi b. Akte Pendirian yang dinotariskan c. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dinotariskan d. Program Kerja Jangka pendek, jangka Panjang e. Surat Keputusan Susunan Pengurus Harian (lengkap) f. Riwayat hidup (biodata) Pengurus harian yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara g. Pas photo pengurus berwarna ukuran 4x6 terbaru h. Surat Keterangan Berdomisili dari Geuchik/Camat i. NPWP atas nama organisasi j. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan k. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan l. Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol dimana lembaga tersebut berdomisili/membuka kantor

NO.

URAIAN

KOMPONEN

1. Pemohon datang ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh melakukan registrasi surat pengajuan SKT dan disertai kelengkapan sebagaimana tersebut di atas 2. Staf Sekretariat melakukan pencatatan dan dibuka surat masuk, kemudian membubuhi blangko disposisi 3. Permohonan diarahkan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh ke Bidang Politik Kemasyarakatan untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan pengajuan SKT 4. Apabila tidak memenuhi syarat, berkas pengajuan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan paling lambat dalam 15 hari kerja. 5. Apabila memenuhi syarat, petugas melakukan verifikasi ke lapangan. 6. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mengeluarkan Rekomendasi 7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sudah dapat diterima oleh Pemohon 8. Dilakukan pemasukan kedalam database. 4.


1. Memenuhi syarat bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja 2. Tidak memenuhi syarat harus diperbaiki paling lambnat 15 (lima belas) hari kerja

5.

Biaya/tarif


6.

Produk pelayanan

Hasil dari permohonan termohon setelah dilakukan rekomendasi keluarnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

7.


a) b) c) d) e)


8.


1.

SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, program kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh;

2.

SDM yang memiliki keterampilan dalam mengelola telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1.


2.


3.


1.


2.


9.

10.

Pengawasan internal


pemerintah

dan

NO.

KOMPONEN

URAIAN

11.

Jumlah pelaksana

3 (tiga) Kepala Sub Bagian/Bidang dan maksimal 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai pada setiap Bagian/Bidang yang membidangi pengeluaran SKT.

12.

Jaminan pelayanan

SKT dikeluarkan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.


SKT yang diberikan dijamin keabsahannya.

14.





LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH NOMOR 065/54/2015 TANGGAL 27 JULI 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI / AUDIENSI NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 7. Qanun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dilingkungan Badan-badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.


3.


1. Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat, LSM, Perseorangan (Pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: - materi konsultasi/audiensi secara jelas; - waktu kunjungan konsultasi / audiensi ; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi. ditujukan ke alamat: Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh 2. Pengguna layanan datang langsung ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan permohonan konsultasi/audiensi secara jelas. 1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh atau Pengguna layanan datang langsung ke Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh menyampaikan maksud dan tujuan konsultansi/audiensi kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh. 2. Kepala Badan mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi untuk mempersiapkan administrasi, bahan dan peralatan (apabila membutuhkan pembahasan dalam forum rapat); atau Kepala Badan dapat langsung memberikan/melayani konsultasi/audiensi kepada pengguna layanan dan dapat didampingi Kepala Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi. 3. Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Sub Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi untuk memberikan/melayani pengguna layanan dan mempersiapkan administrasi, bahan serta peralatan (sesuai dengan arahan Kepala Badan); atau Kepala Badan dapat langsung memberikan/melayani konsultasi/audiensi kepada pengguna layanan dan dapat didampingi Kepala Sub Bidang yang membidangi materi konsultasi/audiensi.

NO.

URAIAN

KOMPONEN

1. Kepala Sub Bidang yang bersangkutan mengkoordinir penyiapan administrasi, bahan dan peralatan serta telaahan staf (apabila konsultasi/audiensi yang dimintakan pengguna layanan membutuhkan pembahasan dalam forum rapat dengan pimpinan atau melibatkan SKPA/instansi terkait) atau Kepala Bidang memberikan/melayani konsultasi/audiensi pengguna layanan dan dapat didampingi Pejabat/Pegawai yang berkompeten 2. Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang melaporkan hasil pemberian pelayanan konsultasi/ audiensi kepada Pimpinan secara berjenjang. 4.


1. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Bidang yang bersangkutan. 2. Jika masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada Pejabat/Pegawai yang memberikan pelayanan konsultasi/audiensi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.

5.

Biaya/tarif


6.

Produk pelayanan

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan / diaudiensikan.

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.


1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Pemerintahan/Administrasi/Sosial/ Hukum; 2. Memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi; 3. Mampu menganalisa suatu persoalan dengan pendekatan yang tepat; 4. Mampu menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan dan analisa; 5. Menguasai materi bahasan; 6. Mampu berkomunikasi dan memberikan informasi secara benar; 7. Mampu mengoperasikan perangkat internet.

9.

Pengawasan internal

1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat.

10.


1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Jln. Tgk Malem No. 8 Kuta Alam Banda Aceh 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0651- 31858 Fax : 0651- 31858 Email : [email protected]

11.

Jumlah pelaksana

Maksimal 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai (apabila membutuhkan pembahasan dalam forum rapat).

Ruang tamu ber-AC, Meja, Kursi tamu; Ruang Rapat; Buku Tamu; Komputer/Laptop dan Printer; Pesawat Telepon; Faximille; Daftar Hadir.

tidak

NO. 12.

13.

14.

KOMPONEN

URAIAN

Jaminan pelayanan

1. Layanan konsultasi/audiensi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan/disepakati; 2. Konsultasi/audiensi diberikan oleh Pejabat/Pengawai yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan atau diaudiensikan.


1. Hasil konsultasi (saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi) dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pejabat/Pegawai memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang; 3. Keselamatan pengguna layanan selama berada di Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh menjadi tanggungjawab pihak Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.


Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN MELIPUTI PELAYANAN

Recommend Documents