Standar Pelayanan Medik Pembuatan Surat Keterangan Ahli Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Untuk kepentingan penegakan hukum /Visum et Repertum Psychiatricum
(VeRP) A. TUJUAN
1. VeRP tersangka menilai kondisi kejiwaan terperiksa pada saat melakukan tindak pidana dalam kaitan dengan pertanggung jawaban pidananya. 2. VeRP korban menilai kondisi kejiwaan korban tindak pidana dalam rangka membantu hakim mengambil keputusan terhadap pelakunya. B. RUANG LINGKUP Sarana pelayanan kesehatan jiwa pemerintah meliputi : Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Pusat dan Daerah, bagian Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI dan Polri yang terjamin keamanan nya dan memiliki prasarana untuk melakukan pengawasan C. URAIAN Surat keterangan ahli dokter spesialis kedokteran jiwa ( VeRP) adalah surat keterangan yang di buat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) sebagai hasil pemeriksan psikiatrik dan observasi pada seorang terperiksa di sarana pelayanan kesehatan jiwa , yang di minta secara resmi oleh penegak hukum untuk kepentingan peradilan. Dokter spesialis kedokteran jiwa pembuat VeRP adalah Dokter SpKJ yang karena pendidikannya sudah memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan di bidang psikiatri forensik, khususnya VeRP sesuai standar profesi. Untuk dapat/boleh membuat VeRP, harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Pemeriksaan dan observasi psikiatrik dilakukan oleh Dokter SpKJ. Dalam keadaan tertentu pemeriksaan dan observasi psikiatrik dapat dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari beberapa Dokter
SpKJ, psikolog klinis, dan dokter spesialis lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tim diketuai oleh Dokter SpKJ.
D. PROSEDUR 1. Terperiksa dengan diantar penegak hukum sebagai pemohon datang ke
sarana pelayanan kesehatan jiwa dengan membawa surat permintaan resmi dari penegak hukum sebagai pemohon kepada Kepala/ Direktur Sarana Pelayanan Kesehatan Jiwa.
2. Pemohon yang di layani adalah : a. Penyidik Polisi , Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . b. Penuntut Umum Kejaksaan dalam hal tindak pidana khusus , Penuntut Umum KPK . c. Hakim Pengadilan Negeri , Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi . d. Tersangka/terdakwa/korban melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan . e. Penasihat hukum/pengacara melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan . 3. Permintaan tertulis harus berisi : a. Identitas lengkap pemohon ( nama, pangkat, NRP/NIP, instansi, alamat instansi) b. Identitas lengkap terperiksa c. Alasan permintaan pembuatan VeRP d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai lampiran
jabatan,
4. Terperiksa di periksa tanda-tanda vital dan ditempatkan pada sarana yang terjamin keamanannya. 5. Terperiksa diperiksa dan diobservasi psikiatrik selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari lagi bila pemeriksaan dan observasi psikiatrik belum selesai dengan persetujuan tertulis pemohon dan dengan memperhatikan masa penahanan. Apabila di perlukan dapat di lakukan pemeriksaan penunjang antara lain tes psikometri. 6. Permohonan perpanjangan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dilakukan secara resmi dan tertulis kepada pemohon disertai alasannya 7. Selama pemeriksaan dan observasi psikiatrik terperiksa harus mendapat penjagaan dari polisi/instansi pemohon, termasuk terperiksa yang dibantar (yang penahannya di tangguhkan ) 8. Selama pemeriksaan dan observasi psikiatrik terperiksa tidak diperkenankan menerima kunjungan kecuali dengan persetujuan tertulis instansi pemohon. 9. Kunjungan dapat ditolak atau dihentikan oleh kepala sarana pelayanan kesehatan jiwa atau Dokter SpKJ apabila kunjungan tersebut dapat mengganggu jalannya pemeriksaan dan observasi psikiatrik 10. Kunjungan tersebut harus di bawah pengawasan dokter yang bertugas. 11. Yang berhak mendapat persetujuan tertulis untuk mengunjungi adalah penasihat hukum, keluarga (orangtua, suami/isteri, anak dan saudara kandung). 12. Selama proses pemeriksaan dan observasi psikiatrik tidak dilakukan terapi, kecuali dalam keadaan darurat medik tertentu, dokter dapat memberikan pengobatan sementara, dalam hal ini diusahakan agar kualitas gejalanya dipertahankan dan kuantitasnya dikurangi walaupun diagnosis belum ditegakkan. Setelah diagnosis ditegakkan dapat diberikan pengobatan dengan persetujuan tertulis dari instansi pemohon. 13. Selama proses pemeriksaan dan observasi psikiatrik tersangka tidak dapat dibawa keluar dari sarana pelayanan kesehatan jiwa kecuali untuk pemeriksaan penunjang medis.
14. Setelah proses pemeriksaan dan observasi psikiatrik selesai, terperiksa harus diambil oleh instansi pemohon. 15. VeRP sudah harus diserahkan kepada instansi pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dan observasi psikiatrik selesai. 16. Rekam medis wajib disimpan oleh sarana kesehatan sampai 5 (lima) tahun setelah pemeriksaan terakhir, kemudian dapat dimusnahkan kecuali ringkasan dan persetujuan tindakan medisnya yang harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari pembuatan ringkasan tersebut. (Permenkes No. 269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis). Khusus untuk VeRP disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari diterbitkannya.
LAMPIRAN 1 Format Visum et Repertum Psychiatricum
KOP SARANA PELAYANAN KESEHATAN JIWA
Demi Keadilan Pro Justitia Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) No : …………….
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Pangkat/NIP/NRP Jabatan : Alamat sarana pelayanan kesehatan jiwa
: :
Atas permintaan tertulis dari Nama Pangkat/NIP/NRP Jabatan Instansi Alamat No. Surat Tanggal Perihal
: : :
:
: : : : : :
Telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal [ditulis dengan huruf, misal: Satu Januari tahun Dua ribu sembilan] sampai dengan tanggal [Empat belas Januari tahun Dua ribu sembilan] terhadap:
Nama Umur Jenis Kelamin Agama Alamat Pendidikan Status Perkawinan Pekerjaan Status Terperiksa Tuduhan
Laporan hasil pemeriksaan
: : : : : : : : : tersangka/terdakwa/korban/narapidana :
1. Anamnesis diperoleh dari: a. Berita acara pemeriksaan dari kepolisian b. Autoanamnesis c. Alloanamnesis [dari berbagai sumber] 2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik: 3. Hasil pemeriksaan fisik [yang bermakna] 4. Pemeriksaan Penunjang [yang bermakna misalnya MMPI, evaluasi psikologik, EEG, CT scan, MRI, neuropsikologik, laboratorium dan lain-lain sesuai kebutuhan]
5. Kesimpulan a. b. c.
6.
Ada/tidak ada gangguan jiwa [diagnosis dan deskriptif] Apakah perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa? Ada tidaknya unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab berdasarkan: 1) Apakah terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya? 2) Apakah terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar? 3) Apakah terperiksa mampu mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya?
Saran:
7. Penutup Demikianlah Surat Keterangan Ahli Kesehatan Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) ini dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan.
Tempat, tanggal,bulan,tahun [dengan huruf] Dokter yang memeriksa, STEMPEL SARANA KESEHATAN JIWA
Tanda tangan
N a m a d o k t e r NIP/NRP
Upayakan VeRP ditulis dengan bahasa yang dapat/mudah dimengerti oleh petugas hukum