STANDAR.OPERASIONAL.PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA
NO.
URAIAN KEGIATAN
WAKTU PENYELESAIAN
A.
PENYELESAIAN PERKARA
1.
Pendaftaran
gugatan
dan
1 (satu) hari kerja
permohonan, setelah biaya perkara ditaksir
oleh
meja
pertama
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri
yang
dibayar
langsung kepada bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberi nomor rekening pengadilan negeri tersebut 2.
3.
Registrasi
perkara
perdata
Hari itu juga atau 1 (satu)
gugatan/permohonan, diselesaikan
hari kerja berikutnya
Penyerahan berkas perkara kepada
Hari itu juga atau 1 (satu)
ketua
hari kerja berikutnya
panitera
pengadilan untuk
negeri
melalui
ditetapkan
majelis
hakimnya/hakim 4.
Ketua pengadilan negeri menetapkan
Hari itu juga atau 1 (satu)
majelis hakim/hakim dan panitera
hari kerja berikutnya
menunjuk panitera pengganti 5.
Setelah berkas diterima, penetapan
Hari itu juga
hari sidang oleh majelis hakim/hakim 6.
Tenggang waktu pemanggilan sidang: - Panggilan biasa
7 (tujuh) hari kerja
- Panggilan delegasi untuk wilayah
Disesuaikan
hukum pengadilan negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi - Panggilan ke luar negeri
wilayah hukumnya
dengan
KETERANGAN
3
(tiga)
bulan
disesuaikan
atau dengan
kementrian luar negeri 7.
Setelah para pihak hadir dalam sidang
Sesuai dengan PERMA No.
pertama
01 Tahun 2008
majelis
hakim
menunjuk
mediator dan memberikan tenggang waktu
mediasi,
kecuali
terhadap
perkara-perkara perdata khusus. 8.
Apabila
tercapai
perdamaian,
7 (tujuh) hari kerja
kemudian dibuat putusan perdamaian (Akta Vandading) 9.
Apabila mediasi dinyatakan gagal,
Hari itu juga atau 1 (satu)
maka
hari kerja berikutnya
pemeriksaan
perkara
dilanjutkan dan panitera pengganti wajib melaporkan kepada Panitera Muda
Perdata
tentang
tanggal
penundaan sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata. 10.
Pemeriksaan
perkara
(gugatan,
5 (lima) bulan
jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan,
putusan).
Kecuali
terhadap perkara perdata khusus. 11.
Panitera pengganti wajib meminta
Hari itu juga
perincian biaya perkara kepada kasir sebelum setelah
putusan putusan
diucapkan diucapkan
dan wajib
melaporkan kepada kasir perdata. 12.
Pada saat putusan diucapkan majelis
Hari itu juga
hakim membacakan putusan yang telah
siap
dibacakan
dan
ditandatangani. 13.
Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada
Hari itu juga
kepaniteraan perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir. 14.
Kepaniteraan
perdata
mencatat
Hari itu juga
perkembangan persidangan tersebut kedalam
buku
diperuntukkan menerima
register
untuk
laporan
yang
itu, dari
setelah panitera
pengganti. 15.
Majelis hakim dann panitera pengganti
14 (empat belas) hari kerja
wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. 16.
Salinan putusan harus sudah diterima oleh
para
pihak
setelah
14 (empat belas) hari kerja
tanggal
putusan. B. PROSES BANDING 1.
Pernyataan banding dapat diajukan setelah
putusan
diucapkan
14 (empat belas) hari kerja
atau
setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir. 2.
Pemberitahuan pernyataan banding kepada
terbanding,
2 (dua) hari kerja
setelah
pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding 3.
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh panitera pengganti kepada kepaniteraan perdata, setelah permohonan banding diajukan
14 (empat belas) hari
4.
Para pihak diberikan kesempatan
14 (empat belas) hari kerja
untuk memeriksa berkas (inzage) 5.
Pengiriman
berkas
perkara
ke
30 (tiga puluh) hari
pengadilan tinggi sejak pernyataan banding
diterima.
(tanpa
harus
menunggu memori banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali) 6.
Jika permohonan banding tersebut
Hari itu juga
dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum putus oleh
pengadilan
diberitahukan
tinggi,
kepada
harus
pengadilan
tinggi dan terbanding 7.
Apabila ada memori banding yang diterima
oleh
setelah
berkas
pengadilan
pengadilan
negeri
dikirim,
maka
negeri
14 (empat belas) hari
mengirimkan
memori banding dan atau kontra memori
banding
tersebut
dengan
disertai relaas pemberitahuannya 8.
Putusan
banding
dari
pengadilan
tinggi diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima Catatan : - Dalam
setiap
dilampirkan masing
soft
putusan,
putusan copy
harus masing-
apabila
tidak
disertai makam berkas dinyatakan tidak lengkap. - Dalam
setiap putusan banding
yang diterima dari pengadilan tinggi harus disertai soft copy.
2 (dua) hari
C. PROSES KASASI 1.
Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah
putusan
14 (empat belas) hari
banding
diberitahukan kepada para pihak 2.
Pemberitahuan kepada
pernyataan
termohon
kasasi,
kasasi
2 (dua) hari kerja
setelah
pernyataan kasasi diterima 3.
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori
kasasinya
14 (empat belas) hari
setelah
permohonan kasasinya diajukan 4.
Memori kasasi harus diberitahukan kepada
termohon
kasasi,
2 (dua hari) kerja
setelah
permohonan kasasi diajukan 5.
Kontra
memeori
kasasi
dapat
14 (empat belas) hari
diserahkan oleh termohon kasasi, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi 6.
Pengiriman berkas perkara kasasi ke
60 (enam puluh) hari kerja
mahkamah agung sejak pernyataan kasasi diterima 7.
Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan diterima. Catatan : - Dalam
setiap
dilampirkan masing
soft
putusan,
putusan copy
harus masing-
apabila
tidak
disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. - Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah agung dimohon disertai soft copy
2 (dua) hari
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1.
Penerimaan
permohonan
dan
1 (satu) hari kerja
pencatatan dalam register peninjauan kembali 2.
Pernyataan peninjauan kembali dapat
180
diajukan,
puluh) hari
setelah
putusan
kasasi
(seratus
diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan peninjauan kembali. 3.
Pemberitahuan
permohonan
2 (dua) hari kerja
peninjauan kembali kepada termohon peninjauan permohonan
kembali,
setelah
peninjauan
kembali
diterima. 4.
Jawaban
atas
kembali
dapat
alasan
peninjauan
diserahkan
30 (tiga puluh) hari
oleh
termohon peninjauan kembali, setelah termohon
peninjauan
kembali
menerima alasan peninjauan kembali 5.
Setelah
jawaban
diterima
dari
30 (tiga puluh) hari
termohon peninjauan kembali, berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung 6.
Putusan
peninjauan
kembali
diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan diterima. Catatan : - Dalam
setiap
dilampirkan masing
soft
putusan,
putusan copy
harus masing-
apabila
tidak
disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
2 (dua) hari
delapan
- Dalam setiap putusan peninjauan kembali
yang
diterima
dari
mahkamah agung dimohon disertai soft copy
E. DELEGASI 1.
Permintaan bantuan
pemberitahuan
1 (satu) hari kerja
ke pengadilan negeri lain / delegasi 2.
Penyelesaian tersebut
permintaan
harus
sudah
bantuan
3 (tiga) hari kerja
dijalankan,
setelah permintaan bantuan tersebut diterima 3.
Pengiriman kembali relaas kepada
2 (dua) hari kerja
pengadilan negeri pemohon bantuan 4.
Panitera
melakukan
pengawasan
Setiap saat
terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya
melapor
kepada
dengan
memperlihatkan
wapan relaas-
relaas/hasil pekerjaannya. 5.
Setiap pengadilan negeri menunjuk
1 (satu) hari kerja
petugas untuk melaksanakan delegasi dari pengadilan negeri pemohon F. SITA DAN EKSEKUSI (1) 1.
SITA JAMINAN Panitera
muda
perdata
meneliti
kelengkapan berkas dan menghitung panjar
biaya
(SKUM)
setelah
Hari itu juga
menerima
salinan
penetapan
sita
jaminan dari majelis hakim 2.
Setelah pemohon membayar SKUM
Hari itu juga
dan mencatatnya ke dalam buku register
penyitaan,
kepaniteraan
perdata mempersiapkan penunjukan jurusita 3.
Setelah menerima berkas sita jaminan
3 (tiga) hari
dar kepaniteraan perdata, jurusita melaksanakan sita jaminan. 4.
Jurusita menyerahkan berkas sita
1 hari
jaminan kepada Kepaniteraan Perdata (setelah pelaksanaan sita jaminan). (2) 1.
Aanmaning Surat masuk permohonan aanmaning,
Hari itu juga
disposisi KPN dan Panitera. 2.
Panitera
Muda
Perdata
meneliti
1 (satu) hari
kelengkapan berkas dan menghitung panjar
biaya
menerima
(SKUM)
setelah
disposisi
dari
KPN/Panintera dan mencatatnya ke dalam Register Eksekusi. 3.
Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan
Hari itu juga
Perdata
mempersiapkan penetapan KPN 4.
Penyerahan
berkas
aanmaning/peneguran
Hari itu juga
oleh
Kepaniteraan Perdata kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran. 5.
Panitera
menunjuk
Jurusita
Hari itu juga
melakukan pemanggilan 6.
Hari dan tanggal pelaksanaan
7 hari kerja
aanmaning diperhitungkan :
14 hari kerja
- Untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri. - Apabila tempat tinggal Pemohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri. 7.
Jurusita
melakukan
pemanggilan
kepada Termohon
Hari itu juga atau max. 3 hari
sebelum
peneguran
yang
hari/tgl telah
ditetapkan 8.
Setelah dilakukan peneguran, Ketua
Hari itu juga
Pengadilan Negeri membuat Berita Acara Peneguran (3) 1.
SITA EKSEKUSI Surat
masuk
eksekusi,
permohonan
didisposisi
KPN
sita
Hari itu juga/ 1 hari kerja
dan
Berikutnya
Panitera. 2.
Panitera
Muda
Perdata
meneliti
1 (satu) hari
kelengkapan berkas dan menghitung panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima disposisi dari KPN/Panitera, dan mencatatnya ke dalam Buku Register Eksekusi. 3.
Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan mempersiapkan untuk
2 (dua) hari
Perdata penetapan
selanjutnya
KPN,
dibuatkan
penetapan sita eksekusi. 4.
KPN/Panitera meneliti Penetapan Sita
Hari itu juga
Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN. 5.
Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemberitahuan eksekusi
Hari itu juga
6.
Setelah
menerima
berkas
sita
3 (tiga) hari
eksekusi dari Kepaniteraan Perdata, Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi. 7.
Setelah pelaksanaan sita eksekusi,
1 (satu) hari
Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi
kepada
Kepaniteraan
Perdata (4)
EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN
1.
Surat masuk permohonan eksekusi,
Hari itu juga
disposisi KPN dan Panitera. 2.
Panitera
Muda
Perdata
meneliti
Hari itu juga
kelengkapan berkas dan menghitung panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima disposisi dari KPN/Panitera. 3.
Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan
Perdata
mempersiapkan untuk
Hari itu juga
penetapan
selanjutnya
KPN,
dibuatkan
penetapan eksekusi. 4.
KPN/Panitera
meneliti
Penetapan
Hari itu juga
Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN. 5.
Panitera menunjuk Jurusita.
Hari itu juga
6.
Setelah menerima berkas eksekusi
3 (tiga) hari
dari Kepaniteraan Perdata, Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi. 7.
Jurusita
melaksanakan
pemberitahuan pelaksanaan eksekusi
3 hari sebelum hari/tanggal peneguran yg ditetapkan
kepada para pihak. 8.
Setelah
pelaksanaan
eksekusi,
Jurusita
menyerahkan
eksekusi
kepada
perdata
berkas
Kepaniteraan
1 hari
(5) 1.
EKSEKUSI LELANG Surat masuk permohonan eksekusi,
Hari itu juga
disposisi KPN dan Panitera. 2.
Panitera
Muda
Perdata
meneliti
Hari itu juga
kelengkapan berkas dan menghitung panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima disposisi dari KPN/Panitera. 3.
Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan
Perdata
mempersiapkan selanjutnya
2 (dua) hari
penetapan,
dibuatkan
untuk
penetapan
eksekusi lelang. 4.
KPN/Panitera
meneliti
Penetapan
Hari itu juga
Eksekusi Lelang untuk ditanda tangani oleh KPN. 5.
Setelah penetapan ditandatangani, Kepaniteraan mempersiapkan surat
2 (dua) hari
Perdata permohonan
pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang, Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masingmasing perkara. G. LAPORAN PERKARA PERDATA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM) 1.
Panitera Muda Perdata menyerahkan
Tanggal 3 setiap bulannya
Laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum. 2.
Panitera Muda Perdata menyerahkan
Tanggal
laporan 4 bulanan kepada Panitera
bulannya
Muda Hukum.
3
setiap
4
3.
Panitera Muda Perdata menyerahkan
Tanggal
laporan 6 bulanan kepada Panitera
bulannya
3
setiap
Muda Hukum. 4.
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum.
Tanggal 3 januari
6
