Nomor Putusan Pengadilan Pajak
Put.55229/PP/M.IB/16/2014
Jenis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP PPN Masa Pajak April sebesar Rp 10.618.305.302,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa besarnya biaya pengelolaan investasi dalam unit link untuk Masa Pajak April 2008 berdasarkan Pembukuan perusahaan adalah sebesar Rp.10.618.305.302,-
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Terbanding di dalam SUB-nya, tetap mengusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding No. KEP-1375/WPJ.06/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Keberatan atas SKPKB PPN No. 00340/207/08/073/12 tanggal 14 Desember 2012 Masa Pajak April 2008 yang pada intinya Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas biaya pengelolaan investasi sebesar Rp1.571.509.184,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp.10.618.305.302,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding, dasar koreksi adalah karena biaya pengelolaan investasi dalam unit link sebesar Rp.10.618.305.302,00 bukanlah termasuk pembayaran jasa asuransi yang dibebaskan dari PPN, pembayaran tersebut secara jelas dinyatakan oleh Wajib Pajak dan disebutkan di polis merupakan biaya atas pengelolaan dan investasi dari pemegang polis; bahwa menurut Terbanding, produk unit link merupakan suatu produk yang dihubungkan dengan investasi, di mana atas transaksi investasi perusahaan membebankan biaya pengelolaan subdana investasi kepada pemegang polis dengan dasar perhitungan dana investasi pemegang polis, Terbanding menganggap ini merupakan transaksi tersendiri terpisah dari perasuransian; bahwa menurut Pemohon Banding, BAPEPAM-LK melalui Surat Nomor : S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 BAPEPAM-LK menegaskan bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa, dan biaya pengelolaan yang dikenakan kepada dana unit link adalah berkenaaan dengan pengelolaan premi asuransi yang diterima dari pemegang polis; bahwa Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Surat Nomor : S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 antara lain menjelaskan :
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha, dengan azas tersebut setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian harus melakukan kegiatan usahanya sesuai ruang lingkup usaha yang ditentukan; Produk unit link merupakan salah satu produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa; Di dalam Peraturan Perasuransian Usaha Perasuransian Nomor 2 angka 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Produk Unit Link, diatur bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria bahwa nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut, nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit, dan mengandung pertanggungan risiko kematian alami; Terkait dengan premi, secara umum struktur premi produk asuransi jiwa terdiri dari dua bagian yaitu bagian premi untuk pembayaran klaim atau manfaat dan bagian premi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya umum, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan; Struktur premi tersebut pada dasarnya sama untuk semua jenis produk asuransi jiwa baik produk asuransi jiwa tradisional maupun produk asuransi jiwa unit link atau yang setara; Bagian premi yang digunakan untuk pembayaran klaim atau manfaat tersebut dikelola oleh perusahaan dalam bentuk penempatan investasi, sedangkan bagian premi untuk biaya digunakan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan; Penerapan struktur premi tersebut tergantung dari jenis produk asuransi jiwa, secara umum produk asuransi jiwa dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan jaminan nilai manfaat yang dijanjikan (produk asuransi jiwa tradisional) dan produk asuransi jiwa yang tidak memberikan jaminan atas nilai manfaaat yang dijanjikan (produk unit link atau yang setara); Sebagai produk asuransi kedua jenis produk asuransi jiwa tersebut memberikan proteksi kepada tertanggung/pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa memilki kewajiban untuk mengoptimalkan pengelolaaan investasi atas premi yang sudah dibayarkan oleh tertanggung/pemegang polis guna menjaga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung/pemegang polis; Untuk produk asuransi jiwa tradisional, komponen premi tersebut tidak dijelaskan secara detil kepada tertanggung, transparansi tersebut tidak diperlukan karena nilai manfaat pertahun maupun nilai akumulasi manfaat pada akhir kontrak telah ditentukan, sedangkan untuk produk unit link atau yang setara bagian-bagian premi tersebut wajib dipisahkan dan dijelaskan secara transparan kepada tertanggung; Dalam rangka memberikan perlindungan kepada tertanggung, transparansi mengenai premi dan penggunaaannya tersebut diwajibkan dan hal ini diatur di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-
104/BL/2006; Produk unit link adalah produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan yang dikenakan kepada dana unit link adalah berkenaan dengan pengelolaan premi asuransi yang diterima dari tertanggung/pemegang polis; bahwa menurut Terbanding surat BAPEPAM-LK Nomor:S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008 merupakan surat yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi BAPEPAM-LK mengenai asuransi secara umum. Dalam hal dan hanya untuk kepentingan perpajakan maka segala sesuatu pengaturannya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan; bahwa menurut Pemohon Banding, pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan surat penegasan kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor: S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009, yang intinya menegaskan bahwa produk asuransi jiwa unit link merupakan produk asuransi jiwa, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi jiwa unit link oleh perusahaan asuransi jiwa tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor : S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 perihal Jawaban atas Surat Tanpa Nomor Tanggal15 Oktober 2008 dan Tindak lanjut Pertemuan yang Membahas Permasalahan Perpajakan di Industri Asuransi Jiwa, pada angka 3 dan angka 4 huruf b 1) disebutkan : 3. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang terkait: a. Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa, antara lain adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; b. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: a...... b. Pajak Pertambahan Nilai: 1) Produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa Terbanding berpendapat Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam sengketa banding ini karena: 1. Surat tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada Pemohon Banding untuk menjawab/ menegaskan permasalahan yang berkaitan dengan materi sengketa banding ini; 2. Pembahasan materi terkait pengenaan PPN atas jasa pengelolaan investasi dalam asuransi unit link tidak diungkapkan secara detail/rinci, pembahasan lebih fokus pada permasalahan lain yaitu pengenaan PPh; 3. Surat tersebut diterbitkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II yang membawahi Peraturan PPh; bahwa Terbanding memiliki surat yang diterbitkan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I (yang membawahi Peraturan PPN) Nomor: S-403/PJ.0233/2007 tanggal 17 April 2007 yang menurut Terbanding dapat dijadikan dasar untuk sengketa banding ini dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Surat tersebut diterbitkan berkenaan dengan permasalahan perpajakan PT Prudential Life Assurance NPWP 01.343.965.8-073.000 (Pemohon Banding); 2. Permasalahan yang dibahas dan ditegaskan dalam surat tersebut adalah spesifik tentang hal-hal yang disengketakan dalam sengketa banding ini dimana seluruh informasiinformasi yang berkenaan dengan permasalahan yang dipertanyakan yaitu menyangkut PT Prudential Life Assurance telah diketahui secara penuh oleh Direktur Peraturan Perpajakan I; 3. Dalam surat tersebut jelas diberikan penegasan bahwa penyerahan jasa pengelolaan investasi yang membentuk biaya pengelolaan investasi merupakan objek PPN; bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya Pemohon Banding menyampaikan halhal berikut: •
bahwa atas sengketa yang sama untuk Tahun Pajak 2005, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusannya Nomor: Put.22004/PP/M.V/16/2010 telah membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2005 atas pengenaan PPN untuk pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;
•
untuk Tahun Pajak 2006, telah ada Keputusan Terbanding Nomor : KEP-704/WPJ.06/ 2009 tanggal 25 Juni 2009 yang mengabulkan seluruhnya keberatan Pemohon Banding;
•
bahwa untuk Tahun pajak 2007, pada saat pemeriksaan Terbanding tidak melakukan koreksi PPN atas pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;
•
untuk Tahun Pajak 2009, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusannya Nomor: Put.44739/PP/M.1/16/2013 tanggal 1 Mei 2013 telah memberikan Putusan yang sama dengan Majelis Hakim untuk tahun pajak 2005 yakni PPN tidak terutang atas biaya pengelolaan produk asuransi jiwa Unit Link;
•
bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan, untuk Wajib Pajak yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor : 39593/PP/M.I1/16/2012 untuk tahun pajak 2008 telah memberikan Putusan yang sama dengan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa Pemohon Banding untuk tahun pajak 2005 dan 2009, yakni PPN tidak terutang atas biaya pengelolaan produk asuransi jiwa Unit Link;
•
bahwa Mahkamah Agung melalui Putusannya No. 217/B/PK/Pjk/2012 tanggal 17 Juli 2013 telah menolak permohonan Peninjauan Kembali Terbanding atas pokok sengketa yang sama untuk tahun pajak 2005 di atas dan Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: - Tidak terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put.22004/PP/M.V/16/2010 untuk tahun pajak 2005, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali oleh Terbanding tersebut tidak memenuhi unsur / syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. - Unit Link adalah nama jenis produk Asuransi Jiwa oleh karena itu semua penghasilan dari produk Unit Link adalah Penghasilan Jasa Asuransi yang seharusnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
•
bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas dan bahwa tidak terdapat perubahan secara substansi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk materi dalam sengketa ini, Terbanding masih tetap mengenakan PPN atas pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link untuk Masa Pajak April 2008. Hal ini bertolak belakang dengan Keputusan Terbanding, maupun Putusan Pengadilan Pajak untuk tahun-tahun sebelum dan sesudahnya dan juga Putusan Mahkamah Agung untuk tahun sebelumnya, bahwa PPN tidak dikenakan atas pembebanan biaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;
bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa dan penjelasan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
bahwa Pasal 4A ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ( UU PPN), menyatakan : ”Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut : a. jasa asuransi”;
bahwa dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo, disebutkan : “Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh oleh perusahaaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai keugian asuransi, dan konsultan asuransi”;
bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan, bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;
bahwa Asuransi Jiwa merupakan jenis usaha asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian a quo;
bahwa sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-104/BL/2006, Produk unit link adalah merupakan produk asuransi jiwa yang merupakan satu kesatuan produk yang mengkombinasikan manfaat mati dan manfaat hidup;
bahwa secara umum struktur premi produk asuransi jiwa terdiri dari dua bagian yaitu bagian premi untuk pembayaran klaim atau manfaat dan bagian premi untuk biayabiaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya umum, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan;
bahwa struktur premi pada dasarnya sama untuk semua jenis produk asuransi jiwa, baik produk asuransi jiwa tradisional maupun produk asuransi jiwa unit link atau yang setara, perbedaan hanya pada penerapan dan transparansi mengenai detil komponen premi tersebut;
bahwa sesuai Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : KEP-104/BL/2006, biaya pengelolaan merupakan bagian dari premi asuransi jiwa baik atas produk asuransi jiwa tradisional maupun unit link, khusus untuk unit link Bapepam-LK mewajibkan perusahaan asuransi jiwa untuk mengungkapkan rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis;
bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Surat Nomor: S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008, menegaskan bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa, dan biaya pengelolaan yang dikenakan kepada dana unit link adalah berkenaaan dengan pengelolaan premi asuransi yang diterima dari
pemegang polis;
bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak No : S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo merupakan jawaban atas Surat Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 12 November 2008, 17 November 2008, 24 November 2008, 1 Desember 2008 dan 10 Desember 2008 yang membahas permasalahan perpajakan di industri asuransi jiwa;
bahwa terbitnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo setelah dilakukan pembahasan antara pihak Terbanding dengan pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia;
bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-403/PJ.0233/2007 tertanggal 17 April 2007 merupakan surat yang bersifat internal dan diterbitkan sebelum adanya pembahasan dengan pihak Asosiasi Asuransi Jiwa tersebut;
bahwa Majelis berpendapat, pihak Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pembahasan dengan pihak Asosisasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah pihak yang mewakili Direktur Jenderal Pajak, sehingga dengan demikian Surat Nomor : S492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 juga merupakan surat yang diterbitkan oleh yang mewakili Direktur Jenderal Pajak;
bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Nomor : S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 a quo, pada angka 4 huruf b 1) menyebutkan Produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat produk asuransi unit link merupakan produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan investasi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa ; bahwa Majelis berpendapat, jasa asuransi jiwa termasuk dalam jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo; bahwa Majelis berpendapat, biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN a quo;
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak April 2008 yang berasal dari biaya pengelolaan investasi unit link sebesar Rp.10.618.305.302,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;
Menimbang
:
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPN Masa Pajak April 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
DPP PPN menurut keputusan Terbanding Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan DPP PPN menurut Majelis mengingat
Memutuskan
:
Rp Rp Rp
10.618.305.302,00 10.618.305.302,00 0,00
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; :
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1375/WPJ.06/2013 tanggal 17 September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor : 00340/207/08/73/12 tanggal 14 Desember 2012, atas nama : PT. XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : Jumlah Seluruh Penyerahan Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya e. PPN yang kurang dibayar f. Sanksi administrasi g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Soeryo Koesoemo Adjie Rasono Sartono Ferdy Alfonsus Sihotang
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding.
