Putusan Nomor
:
Put.69128/PP/M.IA/16/2016
Jenis Pajak
:
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Tahun Pajak
:
2012
Pokok Sengketa
:
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Impor BKP Masa Pajak Januari 2012 sebesar Rp 1.133.446.680,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
:
bahwa atas pengeluaran barang asal impor oleh Pemohon Banding (PDKB) ke DPIL, Pemohon Banding wajib melunasi Pajak Dalam Rangka Impor yaitu PPN Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini Penetapan Terbanding adalah dalam rangka menagih PPN Impor Terutang yang seharusnya dilunasi oleh Pemohon Banding;
Menurut Pemohon
:
Pemohon Banding berpendapat bahwa kewenangan Pemungutan dan Penetapan PPN Impor adalah kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Impor BKP Masa Pajak Januari 2012 sebesar Rp1.133.446.680,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; 1. Kewenangan Terbanding menerbitkan SKPKB PPN atas Impor BKP; bahwa Pemohon Banding menyatakan kewenangan Pemungutan dan Penetapan PPN atas Impor BKP merupakan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu Terbanding tidak berwenang menerbitkan SKPKB PPN atas Impor BKP, dengan alasan antara lain sebagai berikut: 1) bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009, Pemungut pajak Impor atas Impor barang adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2) bahwa berdasarkan Pasal 17 PMK Nomor 101/PMK.04/2005 s.t.d.t.d. PMK Nomor:147/PMK.04/2011 Pemeriksaan Pabean di Kawasan Berikat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan diuraiak sebagai berikut: bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2009 selanjutnya disebut UU KUP, antara lain diatur sebagai berikut: Pasal 12: (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak; (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan; (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang; Pasal 13 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 42 tahun 29009 (selanjutnya disebut UU PPN), dinyatakan: “ Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat (selanjutnya disebut PMK Nomor 101/PMK.04/2005), antara lain diatur: Pasal 17 Ayat (3): “ Pemeriksaan Pabean di KB dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”; bahwa berdasarkan ketententuan-ketentuan tersebut, Majelis berpendapat: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) UU PPN dengan jelas dinyatakan bahwa pemungutan pajak impor dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan oleh Undang-undang PPN sebagai Pemungut Pajak Impor; - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pabean di Kawasan Berikat; - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) UU KUP Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan jumlah pajak yang terutang, apabila mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang tercantum dalam surat pemeberitahuan tidak benar; - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan Direktur Jenderal Pajak (dalam hal ini Terbanding) berhak atau berwenang menerbitkan SKPKB untuk seluruh jenis pajak (termasuk PPN atas Impor BKP), apabila medapatkan bukti atau keterangan lain, atau berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT tidak benar, atau tidak/kurang dibayar; 2. Koreksi DPP PPN atas Impor BKP sebesar Rp1.133.446.680,00 bahwa yang menjadi sengketa adalah adanya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan Gudang Berikat kepada Pengusaha yang yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL); bahwa menurut Terbanding, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 147/PMK.04/2011 juncto PMK Nomor: 255/PMK.04/2011, penyerahan tersebut harus dibayar PPN Impor nya oleh Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak berwenang menerbitkan SKPKB PPN atas Impor BKP, namun demikian bila Terbanding berhak menerbitkan SKPKB perhitungannya haris berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti
yang diserahkan dalam persidangan diuraiak sebagai berikut: bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, antara lain diatur sebagai berikut: Pasal 7 (1) Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau; b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; (2) Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; (3) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, antara lain diatur sebagai berikut: Pasal 28: (1) Hasil Produksi Kawasan Berikat yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi baik seluruh maupun sebagian berasal dari luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dikenakan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan b. dipungut PDRI. (2) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI atas pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Dalam hal hasil produksi tidak dalam kondisi rusak: 1) Bea Masuk dihitung berdasarkan: a) nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan b) pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan; 2) Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai; 3) PDRI dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; (4) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) diperoleh dari penjumlahan nilai pabean pada saat dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat ditambah Bea Masuk; (5) Penghitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran; Pasal 57: Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012; bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis berpendapat untuk penyerahan BKP dari Kawasan Berikat atau Gudang Berikat ke pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (DPIL) pada Masa Januari 2012 pengenaan PPN impornya diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN atas Impor BKP didasarkan pada hasil ekualisasi antara SPM PPN Masa Januari sd Maret 2012 dengan data PPN Impor yang telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga disimpulkan terdapat PPN Impor yang belum dibayar oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.133.446.680,00; bahwa dalam persidangan tebukti bahwa nilai koreksi Terbanding atas DPP PPN Impor sebesar Rp1.133.446.680,00 tersebut merupakan nilai penyerahan BKP kepada pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE di DPIL pada Masa Januari 2012; bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas DPP PPN Impor sebesar Rp1.133.446.680,00 perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2011, yakni seharusnya dihitung berdasarkan nilai impor pada saat BKP diimpor dan dimasukkan ke Daerah Berikat, bukan berdasarkan atas nilai penyerahan BKP ke luar Daerah Berikat; bahwa berdasarkan memory penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain dinyatakan: “ Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;. bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Impor sebesar Rp1.133.446.680,00 tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 tersebut, Majelis berkesimpulan sebagai berikut: - bahwa Terbanding berwenang menerbitkan SKPKB PPN Impor berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang KUP; - bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Impor Masa Januari 2012 sebesar Rp1.133.446.680,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berkaitan serta tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu koreksi Terbanding harus dibatalkan; Menimbang
:
bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPN Impor Masa Pajak Januari 2012 menjadi sebagai berikut : DPP PPN Impor Masa Januari 2012 Menurut Keputusan Terbanding Dibatalkan oleh Majelis Menurut Majelis
Mengingat
:
Rp Rp Rp
37.359.581.350,00 1.133.446.680,00 36.226.134.670,00
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2755/WPJ.07/2014 tanggal 17 Oktober 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00003/227/12/055/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP00190/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pembetulan Atas SKPKB, atas nama: XXX, sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak 1. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPNRp 0,00 2. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPNRp 0,00 3. Jumlah seluruh Penyerahan Rp 0,00 4. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng: 4.1. Impor BKP Rp 36.226.134.670,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3,622,613,467,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp 3,622,613,467,00). PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 0,00). Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00.. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.000034/PP/PM/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Rasono sebagai Hakim Ketua, Gunawan sebagai Hakim Anggota, Hadi Rudjito sebagai Hakim Anggota, R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti, Dan Putusan Nomor : Put.69128/PP/M.IA/16/2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Rasono Adi Wijono Ruwaidah Afiyati R.E. Satrio Lambang
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.
