KOREKSI FISKAL ATAS BIAYA PEMBERI KERJA
Beban Usaha
Deduc Tible
Non Deducti ble
Ket
Dasar Hukum
Biaya yang dikeuarkan untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan • •
Prinsip realisasi Konservatif/ Penyisihan
V
Pasal 28 UU KUP V
Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh-nya final 1. Gaji/ Upah
V
PPh 21
2.
Tunjangan PPh Pasal 21
V
PPh 21
3.
PPh 21 dibayar perusahaan
V
V
4. 5. 6.
7.
Premi asuransi jiwa pegawai dibayar perusahaan
PPh 21 V
Premi asuransi jiwa untuk pemilik saham dan keluarganya Iuran JAMSOSTEK
Pasal 6 UU PPh, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Kep-545/PJ/2000 Jo. PER-31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Pasal 9 huruf h UU PPh Kep-545/PJ/2000, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Pasal 9 huruf d UU PPh, SE - 03/PJ.41/2003 Pasal 9 huruf j UU PPh, SE - 03/PJ.41/2003 PP No. !4 tahun 1993
V
a.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
V
PPh 21
Pasal 9 huruf d UU PPh, SE - 02/PJ.31/1996
b.
Jaminan Kematian (JKM)
V
PPh 21
c.
Jaminan Pelayanan Kesehatan
V
PPh 21
d.
Iuran Jaminan hari Tua (JHT) JAMSOSTEK
PP No. 14 tahun 1993 Jo. PP-76 Tahun 2007, SE 02/PJ.31/1996 PP No. 14 tahun 1993 Jo. PP-76 Tahun 2007, SE 02/PJ.31/1996 PP No. 14 tahun 1993 Jo. PP-76 Tahun 2007, SE 02/PJ.31/1996
•
Dibayar perusahaan
V
•
Dibayar pegawai (bagi pegawai untuk menghitung PPh 21)
V
Iuran pensiun ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan
Kep-545/PJ/2000 PP No. 14 tahun 1993 Pasal 6 huruf c UU PPh, PER-31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009
•
Dibayar perusahaan
V
•
Dibayar pegawai (bagi pegawai untuk menghitung PPh)
V
Kep-545/PJ/2000, 31/PJ/2009 Jo. 57/PJ/2009
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 1
PERPER-
8. 9.
Iuran pensiun Ke dana pensiun yang belum disahkan MenKeu Tunjangan Hari Raya
10. Uang Lembur/ overtime
11. Pengobatan :
V V
PPh 21
V
PPh 21
D.E
NDE
a.
Cuma-Cuma (langsung ke RS)
b.
Penggantian Pengobatan
V
PPh 21
c.
Tunjangan Pengobatan
V
PPh 21
12. Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misal sembako 13. Pemberian makan kepada crew kapal/pesawat dalam perjalanan 14. Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan : a. Pengeluaran untuk penyediaan makanan/ minuman Bagi seluruh pegawai, termasuk dewan direksi dan dewan komisaris ditempat Kerja b.
Penggantian dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu : •
• • •
•
c. •
Tempat tinggal/perumahan pegawai sepanjang fasilitas tersebut tidak tersedia Pelayanan kesehatan sepanjang fasilitas tersebut tidak tersedia Pendidikan pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas tidak tersedia Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas tersebut tidak tersedia Olah raga bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia. TIDAK termasuk GOLF, POWER BOATING, PARA LAYANG, DAN PACUAN KUDA Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja, Beban antar jemput karyawan
Kep-545/PJ/2000, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Kep-545/PJ/2000, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009
V
Termasuk natura pasal 4 ayat (3) huruf d PER-31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 PER-31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Pasal 9 huruf e UU PPh
V V
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009
V
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009
V
V
V
V
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009 KMK 466/ KMK.04/ 2000, Jo. 83/PMK.03/2009 KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009 KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009
V
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009
V
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009
V
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 2
• d.
e.
Penyediaan makan/minum untuk awak kapal dan pesawat Untuk keamanan/keselamatan kerja yang diwajibkan. Misal : pakaian satpam Berkenaan dengan situasi lingkungan, misal :
15. Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dati satu tahun, dengan cara penyusutan sesuai pasal 11 UU No. 10 tahun 1994 16. Cuti pegawai :
KMK 466/ KMK.04/ 2000 Jo. 83/PMK.03/2009 Kep-312/PJ/2001
V
V
Pasal 6 ayat 1 UU PPh V
a.
Diberikan uang cuti
V
PPh 21
b.
Tunjangan cuti
V
PPh 21
c.
Dibayar perusahaan
Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009
V
17. Perjalanan dinas pegawai : a. b. c. d. e.
f.
Didukung bukti-bukti yang sah/dipertanggungjawabkan Lumpsum (tidak didukung bukti) Lumpsum dianggap honor pegawai Honor/uang saku
V V V V
Fiskal luar negeri dibayar perusahaan, merupakan PPh Psl 25 dibayar dengan SSP, ditulis nama pegawai, nama perusahaan atau tanda bukti FLN Biaya piknik
18. Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan
PPh 21 PPh 21
V
V PPh 21 V
19. Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, yang dibebankan pada laba ditahan (Retained Earning)
V
PPh 23 (kpd pemegang saham)
20. Biaya seminar, panataran, kursus (terkait dengan pekerjaan)
V
21. Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti seminar dsb
V
PPh 21
V
PPh 21
22. Bea siswa : a. Ada ikatan kerja dengan perusahaan b. Tidak ada ikatan dengan perusahaan (sumbangan) 23. Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang
Kep-545/PJ/2000, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Pasal 9 ayat 1 SE-11/PJ 42/1992 Pasal 6 ayat 1 UU PPh Pasal 6 ayat 1 UU PPh, PER-31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009
V PPh 21 V
Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh
24 AKTIVA Aktiva milik perusahaan untuk operasional usaha (3M)
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 3
- penyusutan - pemeliharaan Kendaraan milik perusahaan untuk antar jemput karyawan - penyusutan - pemeliharaan - bahan bakar Kendaraan perusahaan yang dibawa peluang dan dikuasai pegawai : - Penyusutan - Biaya reparasi atau pemeliharaan - Bahan bakar 25. Perumahan perusahaan dan asrama : a. Pegawai yang menempati tidak diberi tunjangan perumahan ; • Penyusutan rumah • Biaya eksploitasi rumah b. Pegawai yang menempati diberi tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan dan biaya eksploitasi ; • Tunjangan perumahan • Biaya penyusutan • Biaya eksploitasi rumah 26. Mess untuk transit, pendidikan (sementara) b. Biaya penyusutan c. Biaya eksploitasi 27. Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut 28. PPh sewa rumah dibayar perusahaan
V V
29. Diberikan uang sewa rumah
V
PPh 21
30. Upah pesangon
V
PPh 21
31. Upah borongan pekerja ke orang pribadi
V
PPh 21
32. Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang swaham a. Gaji yang wajar
V
PPh 21
V
PPh 21
b.
Imbalan diatas kewajaran
c.
Dividen terselubung • Premi asuransi jiwa
V V V
V V V
Dibiayakan 50%
V V
V V V
Kep-220/PJ/2002
Pasal 9 ayat 1 huruf b penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh
PPh 21
V V
PPh 4 ayat 2 V V
V
Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh
PPh 23
Kep-545/PJ/2000, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009 Kep-545/Pj/2000, PER31/PJ/2009 Jo. PER57/PJ/2009
Pasal 9 ayat 1 huruf a UU PPh
PPh 23 V
•
Biaya listrik, telepon rumah pribadi
V
•
Biaya pemeliharaan mobil pribadi
V
•
PBB rumah pribadi
V
Penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf g. Pasal 9 ayat 1 huruf a UU PPh
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 4
•
V
Pengeluaran perusahaan untuk keperluan langsung • Pembagian laba secara langsung/ tidak langsung 33. Gaji yang dibayarkan ke anggota/sekutu persekutuan, CV, Firma 34. Beban bunga : a.
Biaya bunga untuk memperoleh Ph yang merupakan objek pajak
b.
Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisi saham milik pemegang saham (penyerahan dalam negeri), bagi PTDN, BUMN/D, koperasi, yayasan : •
d.
e.
Dikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang beru didirikan atau mengambil right issue Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/tabungan yang sudah dikenakan PPh final, tak semua biaya bunga dapat dibebankan Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada tahun ybs, tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap
f.
Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi
g.
Pembayaran bunga :
Pasal 9 ayat 1 huruf j UU PPh
V
V
Pasal 6 UU PPh
V
Dibebankan pada tahun ybs
• c.
V
PP 138/ 2000
V
V
PP 138/2000. SE-46/PJ.4/1995 V SE-20/PJ.42/1994 jo. S-217/PJ.42/1994
V
V
Pasal 9 ayat 1 UU PPh Pasal 23 UU PPh
•
Ke bank-bank di Indonesia
V
•
Ke bukan bank
V
PPh 23
•
Ke WPLN non tax teeaty
V
PPh 26
V
SKD Ps 26
• •
Ke WPLN tax treaty Ke pemegang saham/ hubungan istimewa Wajar
V
Pasal 26 UU PPh
PPh 23 V PPh 23
Tidak wajar (selisihnya) 35. Beban sewa selain tanah dan atau bangunan a)
Ke WPDN orang pribadi
b) Ke WPDN badan/ BUT 36. Sewa tanah dan atau bangunan
Pasal 6 UU PPh V
PPh 23
V
PPh 23 Pasal 9 ayat (1)
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 5
Pasal 4 PP 138/2000 a)
Ke WPDN orang pribadi
b) Ke WPDN badan •
V V Pasal 6 UU PPh
Biaya royalty :
a)
V
PPh 23
Ke WPLN non tax treaty
V
PPh 26
d) Ke WPLN tax treaty 37. Jasa manajemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung melaksanakan manajemen
V
SKD Ps 26
V
PPh 23
c)
38. Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang: industri, perdagangan, ilmu perdagangan, ilmu pengetahuan, meliputi:
Pasal 6 UU PPh
•
Penelitian tanah
V
PPh 23
• •
Pembuatan desain bangunan Pengawasan pelaksanaan bangunan
V V
PPh 23 PPh 23
•
Informasi teknik, gambar, petunjuk produksi, perhitungan dsb
V
PPh 23
•
Latihan teknik
V
PPh 23
• •
Informasi bidang manajemen Jasa rekruitment pegawai
V V
PPh 23 PPh 23
39. Jasa kontruksi
V
a.
Jasa pelaksanaan kontruksi
V
PPh 23
b.
Jasa pengawasan kontruksi
V
PPh 23
c.
Jasa perencanaan kontruksi
V
PPh 23
40. Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi
V
PPh 23
V
PPh 21
V
SKD Ps 26
41. Pembayaran jasa ke LN, seluruh pekerjaan dilakukan di LN a) Negara non tax treaty b) Negara tax treaty 42. Beban litbang (R & D) yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi pengembangan perusahaan :
Pasal 6 UU PPh
Deductible bila dilakukan oleh pengusaha konstruksi besar (omzet diatas 1 milyar) PP 138/2000 KEP-107/PJ./2002
PP 138/2000 KEP-107/PJ./2002
Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 6
a.
Penyusunan aktiva tetap
V
b.
Bahan yang digunakan
V
c.
Gaji/honor pegawai
V
PPh 21
d.
Honor konsultan
V
PPh 23
e.
Biaya konsultan yang memborong litbang yang jimlahnya cukup material: • Amortisasi
V
•
Biaya litbang Dilakukan di Indonesia
V
Dilakukan di LN
V
43 Sanksi perpajakan: denda, bunga, kenaikan 44. PBB untuk tanah/bangunan pabrik/kantor 45. PBB untuk tanah/bangunan yang tak digunakan untuk usaha/milik pribadi 46. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan: a. Untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 6 b.
Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan
c.
Untuk perolehan BKP/JKP sesuai Ps 9
FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat dibuktikan telah dibayar 47. Biaya entertainment:
PPh 26
Pasal 4 PP 138/2000 Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh
V V
Pasal 6 UU PPh Pasal 9 ayat (1) UU PPh V Pasal 4 PP 138/2000
V V V
d.
a.
Tidak dibuat daftar nominatif
b.
Dibuat daftar nominatif: nomor urut, jenis, nama tempat, alamat dan jumlah entertainment diberikan, relasi: nama, posisi, nama dan jenis perusahaan
V
V
V
48. Keperluan pegawai dibayar perusahaan
Didukung bukti yang sah
b.
Tidak didukung bukti
51. Penyisihan Kerugian piutang bagi perusahaan bank/sewa guna usaha dengan hak opsi
SE-27/PJ.22/1986
V
49. Keperluan pegawai yang merupakan pemilik/pemegang saham dibayar perusahaan merupakan deviden terselubung 50. Biaya promosi: a.
Pasal 3 PP 138/2000
V
Penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf g jo.
PPh 23
Penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf g jo. Pasal 9 (1) huruf a UU PPh
V V
V
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 7
52. Penyisihan Kerugian piutang bagi perusahaan BUKAN bank/sewa guna usaha dengan hak opsi a. b.
Penyisihan Metode langsung, tidak dibuat Daftar nominatif
C. Metode langsung dibuat daftar nominatif (dilampirkan) : nama, alamat, tgl pinjaman diberikan, jumlah piutangdan keterangan
Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh
V V
V
53. Rugi selisih kurs:
Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh
a.
Kurs tengah BI akhir Tahun
V
b.
Pada waktu pembayaran
V
54. SGU tanpa hak opsi, pembayaran
V
PPh 23
55. SGU dengan hak opsi: a.
Penyusutan aktiva SGU
V
b.
Bunga SGU
V
c.
Jumlah pembayaran SGU
V
56. Kerugian pengalihan harta: a.
Digunakan untuk usaha
b.
Tidak digunakan untuk usaha
Pasal 4 PP 138/2000 V V
57. Beban alat tulis kantor (3M)
V
58. Beban listrik, telpon, fax ( Untuk 3M)
V
59. Beban prangko/materai
V
60. Beban handphone (terkait jabatan/pekerjaan) - pulsa - pemeliharaan - penyusutan 61. Macam-macam biaya: a.
Tidak diperinci
b.
Diperinci
Pasal 6 UU PPh
Kep-220/PJ./2002 50% 50% 50%
Dibiayakan 50%
V V
62. Sumbangan / Biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA yang dikeluarkan perusahaan,
63. Sumbangan korban Tsunami Aceh 64. Sumbangan lainnya 65. Sumbangan gempa bumi di Provinsi DIY dan sebagian provinsi Jawa Tengah 66. Sumbangan gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau jawa
V
SE-33/PJ.421/1996 bukti setoran/transfer ke BRI a.n. GN-OTA, SE ini masih berlaku, tetapi GNOTA sekarang sudah tidak ada lagi KMK-609/KMK03/2004 Pasal 9 UU PPh PMK-93/PMK.03/2006
V
PMK-93/PMK.03/2006
V
V V
Summarized & edited by |Muhamad Agnansah Herliananda 8
