DAFTAR BIAYA FISKAL BEBAN USAHA 1. Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan - Prinsip Realisasi - Konservatis/Penyisihan 2. Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak atau Pengenaan PPh-nya Final 3. Gaji/Upah 4. Tunjangan PPh Pasal 21
DEDUCTIBLE
KETERANGAN
V
V V V
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
Pasal 6 Huruf a UU PPh Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 Huruf h UU PPh Kep-545/PJ./2000
PPh Pasal 21
Pasal 9 Huruf d UU PPh
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
V
Pasal 9 Huruf j UU PPh PP No.14 tahun 1993 Pasal 9 Huruf d UU PPh PP No.14 tahun 1993 PP No.14 tahun 1993 PP No.14 tahun 1993 Pasal 6 Huruf a UU PPh
V
Kep-545/PJ./2000
V V V V V V V
9. Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Disahkan Menteri Keuangan
10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
- Dibayar Perusahaan Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri Keuangan Tunjangan Hari Raya Uang Lembur Pengobatan a. Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit) b. Penggantian Pengobatan c. Tunjangan Pengobatan Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal Makan/Minum, Beras dsb) Pemberian Makan kepada Crew Kapal dan Pesawat dalam Perjalanan Pemberian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan a. Pengeluaran untuk Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di Tempat Kerja b. Penggantian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu - Tempat Tinggal/Perumahan Pegawai Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia - Pelayanan Kesehatan Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia - Pendidikan Pegawai dan Keluargaya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia - Pengangkutan bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia - Olahraga bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia. Sarana Olahraga Tidak Termasuk Golf, Boating, Pacuan Kuda
DASAR HUKUM
Pasal 28 UU KUP Pasal 28 UU KUP
V
5. PPh Dibayar Perusahaan 6. Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan Sepanjang Menambah Penghasilan Pegawai 7. Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya 8. Iuran Jamsostek a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) b. Jaminan Kematian (JKM) c. Jaminan Pelayanan Kesehatan d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (Jamsostek) : - Dibayar Perusahaan Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh Pasal 21
NON DEDUCTIBLE
Kep-545/PJ./2000 V
Kep-545/PJ./2000
V
Kep-545/PJ./2000 V
V V
Pasal 6 Huruf c UU PPh PPh Pasal 21 PPh Pasal 21
V V V
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 V
Pasal 6 Huruf a UU PPh Pasal 6 Huruf a UU PPh Pasal 6 Huruf a UU PPh Pasal 6 Huruf e UU PPh Kep-545/PJ./2000 Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 Huruf e UU PPh
V
466/KMK.04/2000
V
466/KMK.04/2000 466/KMK.04/2000
V
466/KMK.04/2000
V
466/KMK.04/2000
V
466/KMK.04/2000
V
466/KMK.04/2000
V
466/KMK.04/2000
c. Dalam Rangka dan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja
Kep-220/PJ./2002
-
Beban Antar Jemput Karyawan
V
Kep-220/PJ./2002
-
Penyediaan Makan/Minum untuk Awak Kapal dan Pesawat
V
466/KMK.04/2000
V
Kep-213/PJ./2001
d. Untuk Keamanan/Keselamatan Kerja yang Diwajibkan, Misalnya Pakaian dan Peralatan bagi Pegawai Pemadam Kebakaran, Proyek, Pakaian Seragam Pabrik, Hansip/Satpam e. Berkenaan dengan Situasi Lingkungan, Misal :
Kep-213/PJ./2001 Page 1 of 5
DAFTAR BIAYA FISKAL BEBAN USAHA - Pakaian Seragam Pegawai Hotel/Penyiar TV - Makan Tambahan bagi Operator Komputer/Pengetik - Makan/Minum Cuma-Cuma bagi Pegawai Restoran 17. Pembebanan yang Masa Manfaatnya Lebih dari Satu Tahun, dengan Cara Penyusutan Sesuai Pasal 11 UU No.17 Tahun 2000 18. Cuti Pegawai a. Diberikan Uang Cuti b. Tunjangan Cuti c. Dibayar Perusahaan 19. Perjalanan Dinas Pegawai a. Didukung Bukti-Bukti yang Sah/Dipertanggung jawabkan
DEDUCTIBLE
V
Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
V
PPh Pasal 21
V
PPh Pasal 21 V
V V
c. Lumpsum Dianggap Honor Pegawai
V
PPh Pasal 21
d. Honor/Uang Saku
V
PPh Pasal 21
f.
Biaya Piknik/Rekreasi
Bonus atas Prestasi Kerja yang Dibebankan pada Tahun Berjalan
V
22. Honor/Uang Saku Pegawai yang Mengikuti Seminar dsb 23. Bea Siswa a. Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan
V
V
Pasal 9 Huruf e UU PPh PPh Pasal 21
Kep-545/PJ./2000
PPh Pasal 23 (kepada Pemegang Saham
Pasal 9 Ayat (1) UU PPh SE-11/PJ.42/1992 Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
V
b. Tidak Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan (Sumbangan)
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 9 Huruf e UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
PP No.42 tahun 2000
V
21. Biaya Seminar, Penataran, Kursus (Pendidikan) di Dalam Negeri.
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Kep-545/PJ./2000 Pasal 9 Huruf e UU PPh
V
V
20. Pembagian Laba berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi yang Dibebankan Laba Ditahan (Retained Earning)
24. Sumbangan ke Karyawan dalam Bentuk Uang
DASAR HUKUM Kep-213/PJ./2001 Kep-213/PJ./2001 Kep-213/PJ./2001
e. Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal 25 Dibayar dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama Perusahaan dengan NPWP Perusahaan atau dengan Tanda Bukti FLN
25.
KETERANGAN
V V V
b. Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)
19.
NON DEDUCTIBLE
PPh Pasal 21
Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
PPh Pasal 21
Kep-545/PJ./2000
V V
Kep-545/PJ./2000 PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan Dikuasai Pegawai :
a. Penyusutan b. Biaya Reparasi/Pemeliharaan c. Bahan Bakar/Oli dsb 26. Perumahan Perusahaan dan Asrama a. Pegawai yang Menempati Tidak Diberi Tunjangan Perumahan
V V V
- Penyusutan Rumah - Biaya Eksploitasi Rumah b. Pegawai yang Menempati Diberi Tunjangan Perumahan Minimal Sebesar Biaya Penyusutan dan Biaya Eksploitasi - Tunjangan Perumahan - Biaya Penyusutan Rumah - Biaya Eksploitasi Rumah 27. Mess untuk Transit, Pendidikan (Sementara) a. Biaya Penyusutan b. Biaya Eksploitasi 28. Sewa Rumah Pegawai yang Tidak Diberi Tunjangan Sewa Minimal Sebesar Sewa Rumah Tersebut
V V
V V V
Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU PPh
Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh jo Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh PPh Pasal 21
466/KMK.04/2000
V V V
29. PPh Sewa Rumah Dibayar Perusahaan
PPh Pasal 4 (2)
V
30. Diberikan Uang Sewa Rumah
V
PPh Pasal 21
31. Uang Pesangon
V
PPh Pasal 21
32. Upah Borongan Pekerjaan ke Orang Pribadi
V
PPh Pasal 21
33. Imbalan ke Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham (25% Ke Atas)
Page 2 of 5
Pasal 9 Huruf e UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Kep-545/PJ./2000 Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh
DAFTAR BIAYA FISKAL BEBAN USAHA a. Gaji yang Wajar
DEDUCTIBLE
V
Pasal 9 Ayat (1) Huruf j UU PPh
PPh Pasal 23 PPh Pasal 23
V
Pasal 6 UU PPh
Bunga atas Pinjaman yang Digunakan untuk Membeli Saham yang Sudah Beredar atau untuk Melakukan Akuisisi Saham b. Milik Pemegang Saham (Penyertaan Dalam Negeri) bagi PT DN, BUMN/D, Koperasi, Yayasan : c.
Dibebankan pada Tahun Ybs Dikapitalisasi pada Harga Perolehan Investasi Saham
Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Melakukan Penyertaan pada Perusahaan yang Baru Didirikan atau Mengambil Right Issue
Biaya Bunga Selama Masa Konstruksi Tidak Boleh Dibebankan d. pada Tahun Ybs Tetapi Menambah Harga Perolehan Aktiva Tetap Biaya Bunga Jika Ada Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan e. yang Sudah Dikenakan PPh Final, Tidak Semua Biaya Bunga Dapat Dibebankan f. Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Keperluan Pribadi g. Pembayaran Bunga
DASAR HUKUM
V V V V V V
PPh Pasal 21 V
34. Gaji yang Dibayarkan ke Anggota/Sekutu Persekutuan, CV, Firma
KETERANGAN
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
V
b. Imbalan di Atas Kewajaran c. Deviden Terselubung - Premi Asuransi Jiwa - Biaya Listrik, Telepon Rumah Pribadi - Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi - PPB Rumah Pribadi - Pengeluaran Perusahaan untuk Keperluan Pribadi - Pembagian Laba Secara Langsung/Tidak Langsung
35. Beban Bunga Biaya Bunga untuk Memperoleh Penghasilan yang Merupakan a. Obyek Pajak
NON DEDUCTIBLE
PP No.138 tahun 2000
V
V
PP No.138 tahun 2000 PP No.138 tahun 2000
V
PP No.138 tahun 2000
V PP No.138 tahun 2000 jo SE-46/PJ.4/1995 V
-
Ke Bank-Bank di Indonesia
V
-
Ke Bukan Bank
V
PPh Pasal 23
-
Ke WP LN Non Tax Treaty Ke WP LN Tax Treaty Ke Pemegang Saham/Hubungan Istimewa
V V
PPh Pasal 26 PPh Pasal 26
* Wajar
V
PPh Pasal 23
* Tidak Wajar (Selisihnya) 36. Beban Sewa selain Tanah dan/atau Bangunan
V
PPh Pasal 23
Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh Pasal 23 UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 26 UU PPh Surat Keterangan Tarif PPh Ps.26 Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU PPh Pasal 9 Ayat (1) UU PPh Pasal 4 PP 138 Tahun 2000
a. Ke WP DN Orang Pribadi
V
PPh Pasal 23
b. Ke WP DN Badan/BUT
V
PPh Pasal 23
V V
PPh Pasal 23 PPh Pasal 23
V V V
PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 SKD Pasal 26
V
PPh Pasal 23
Pasal 6 UU PPh
V
PPh Pasal 23
Pasal 6 UU PPh
37. Beban Sewa Tanah dan/atau Bangunan a. Ke WP DN Orang Pribadi b. Ke WP DN Badan/BUT 38. Biaya Royalti a. Ke WP DN b. Ke WP LN Non Tax Treaty c. Ke WP LN Tax Treaty 39. Jasa Manajemen-WPDN, Pemberian Jasa dengan Ikut Serta Secara Langsung Melaksanakan Manajemen 40. Jasa Teknik WPDN Pemberian Jasa dalam Bentuk Pemberian Informasi yang Berkenaan dengan Pengalaman di Bidang Industri, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan : a. Penelitian Tanah b. Pembuatan Design Bangunan c. Pengawasan Pelaksanaan Bangunan d. Informasi Teknik : Gambar, Petunjuk Produksi, Perhitungan Dsb
Pasal 6 UU PPh
V V V V Page 3 of 5
DAFTAR BIAYA FISKAL BEBAN USAHA e. Latihan Teknik f. Informasi Bidang Manajemen g. Jasa Rekruitment Pegawai
DEDUCTIBLE
NON DEDUCTIBLE
KETERANGAN
V V V
40. Jasa Konstruksi a. Jasa Perencanaan Konstruksi
V
PPh Pasal 23
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi
V
PPh Pasal 23
c. Jasa Pengawasan Konstruksi
V
PPh Pasal 23
41. Jasa Konsultan Selain Konsultan Hukum dan Pajak
V
PPh Pasal 23
42. Pembayaran Jasa ke Luar Negeri (Seluruh Pekerjaan Dilakukan di Luar Negeri) a. Negara Non Tax Treaty
V
PPh Pasal 26
V
SKT PPh Pasal 26
b. Negara Tax Treaty 43. Beban Litbang yang Dilakukan di Indonesia dalam Jumlah yang Wajar untuk Menemukan Teknologi/Sistem Baru bagi Pengembangan Perusahaan : a. Penyusutan Aktiva Tetap b. Bahan yang Digunakan c. Gaji/Honor Pegawai d. Honor Konsultan e. Biaya Konsultan yang Memborong Litbang yang Jumlahnya Cukup Material : - Amortisasi - Biaya Litbang = Dilakukan di Indonesia = Dilakukan di Luar Negeri 44. Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan 45. PBB untuk Tanah/Bangunan Pabrik/Kantor 46. PBB untuk Tanah/Bangunan yang Tak Digunakan untuk Usaha/ Milik Pribadi 47. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan : a. Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 6 b. Masa Manfaat Lebih dari Satu Tahun dengan Penyusutan c. Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 9 d. Faktur Pajak Standar yang Tidak Lengkap, Tidak Benar, Cacat 48 Biaya Entertainment : a. Tidak Dibuat Daftar Nominatif b. Dibuat Daftar Nominatif : Nomor Urut, Jenis, Nama Tempat, Alamat dan Jumlah Entertainment Diberikan Relasi : Nama, Posisi, Nama dan Jenis Perusahaan.
Deductible Dilakukan oleh Pengusaha Konstruksi Besar (Omset Di atas 1 Milyar) Kep-170/PJ/2002 PP No.138 Tahun 2000 Kep-170/PJ./2002 Kep-170/PJ/2002 PP No.138 Tahun 2000 Kep-170/PJ./2002
Pasal 6 Ayat (1) Huruf f UU PPh V V V V
PPh Pasal 21 PPh Pasal 23
V V V V V
PPh Pasal 26
V V
Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat (1) Huruf k UU PPh Pasal 6 UU PPh Pasal 9 Ayat (1) UU PPh Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
V V V V
Pasal 3 PP No.138 Tahun 2000
V
SE-27/PJ.22/1986
V
Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh
V
49. Keperluan Pegawai Dibayar Perusahaan 50. Keperluan Pegawai yang Merupakan Pemilik/Pemegang Saham Dibayar Perusahaan Merupakan Deviden Terselubung 51. Biaya Promosi : a. Didukung Bukti yang Sah b. Tidak Didukung Bukti 52. Kerugian Piutang bagi Perusahaan Bukan Bank/Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi a. Penyisihan b. Metode Langsung, Tidak Dibuat Daftar Nominatif c. Metode Langsung, Dibuat Daftar Nominatif (Dilampirkan) : Nama, Alamat, Tanggal Pinjaman Diberikan, Jumlah Piutang dan Keterangan 53. Rugi Selisih Kurs : a. Kurs Tengah BI Akhir Tahun b. Pada Waktu Pembayaran
DASAR HUKUM
V
PPh Pasal 23
Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh
V V
V V
Pasal 9 Ayat (1) Huruf c UU PPh
V Pasal 6 Ayat (1) Huruf e UU PPh V V Page 4 of 5
DAFTAR BIAYA FISKAL BEBAN USAHA 54. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Pembayaran Sewa Guna Usaha 55. Sewa Guna Usaha Dengan Opsi : a. Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha b. Bunga Sewa Guna Usaha c. Jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha 56. Kerugian Pengalihan Harta a. Digunakan untuk Usaha b. Tidak Digunakan untuk Usaha 57. Beban Alat Tulis Kantor 58. Beban Listrik, Telepon, Faksimili 59. Beban Perangko/Materai 60. Beban Starco/Handphone 61. Beban Antar Jemput Karyawan 62. Macam-Macam Biaya : a. Tidak Diperinci b. Diperinci 63. Biaya Bea Siswa dalam Rangka GN-OTA yang Dikeluarkan Perusahaan, dengan Bukti Setoran/ Transfer keBRI a.n. Lembaga GN-OTA 64. Bantuan Keluarga Pra Sejahtera Dibebankan Langsung ke Perkiraan "Laba Ditahan"
DEDUCTIBLE
NON DEDUCTIBLE
V
KETERANGAN
DASAR HUKUM
PPh Pasal 23
V V V
1169/KMK.01/1991 jo Kep-10/PJ.47/1994 Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
V V V V V V V
Pasal 6 UU PPh
Kep-220/PJ./2002 Kep-220/PJ./2002 V
V V
SE-33/PJ.421/1996
V
Page 5 of 5
Pasal 9 UU PPh
